DESA MDC (Debat Santai MDC)

TAHUN 2020 yang lalu, merupakan tahun kelabu bagi hampir semua negara di dunia sebagai akibat munculnya pandemi Covid-19. Akibatnya, pemerintah di hampir semua negara dipaksa untuk mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk memerangi penularan Covid-19 dan juga sekaligus menyusun rencana pemulihan ekonomi negara masing-masing. Di 2021 ini, ternyata jumlah korban pandemi semakin meningkat, dan bahkan beberapa negara kembali menerapkan lockdown untuk mencegah angka penularan yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri angka penularan virus covid-19 mencapai kasus tertingginya pada tahun 2021 ini. Tak hanya korban jiwa, pandemi Covid 19 ini juga berdampak pada sektor ekonomi dimana Bappenas mencatat jika daya beli masyarakat yang hilang atau loss of income akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini mencapai Rp 374,4 triliun. Pemerintah pada saat ini dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu menerapkan lockdown untuk menghentikan laju peningkatan kasus Covid-19 atau Dengan menggalakkan pemulihan ekonomi yang selama ini sudah menurun sejak Covid 19 mulai merebak pada tahun 2020 yang lalu. Lalu bagaimana pendapat pembicara terkait dengan isu ini ? Yuk simak diskusi antara Theo, Gideon dan Trisia di Episode #8 DESA MDC PODCAST : POLEMIK PRIORITAS NEGARA : LOCKDOWN ATAU PEMULIHAN EKONOMI?

Sejak 23 Februari 2021, Polri telah mengaktifkan Virtual Police di Indonesia. Virtual police merupakan unit yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo agar polisi hati-hati menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EElektronik. Pelaksanaan tugas Virtual Police ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Upaya tersebut bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Pembentukan Virtual Police ini tak pelak menimbulkan Pro dan Kontra di masyarakat. Masyarakar khawatir dengan dibentuknya Virtual Police ini akan mengancam kebebasan berekspresi. Lalu, bagimana dudukan dari masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap isu ini? Yuk simak diskusi antara Gladisya, Agnes, dan Ayudya di Episode #7 DESA MDC PODCAST :PRO KONTRA PEMBENTUKAN VIRTUAL POLICE DI INDONESIA.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memberi dampak yang sangat besar bagi setiap lini kehidupan masyarakat. Setahun berlalu, vaksin covid-19 akhirnya ditemukan. Di Indonesia sendiri vaksinasi sudah dimulai sejak Januari lalu. Hal yang menarik kemudian muncul ketika diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang membuka ruang untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong (yang lumrah di masyarakat disebut sebagai vaksinasi mandiri). Tentunya ini menimbulkan Pro Kontra. Beberapa pihak mendukung program ini, dan ada pula yang meminta agar pemerintah mengkaji ulang mengenai program vaksinasi mandiri ini. Yuk, simak diskusi Alifah, Ady, & Meiman mengenai topik ini di episode #6 DESA MDC PODCAST: PRO KONTRA VAKSINASI MANDIRI

Aksi terror yang baru-baru ini terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah yang menewaskan 4 penduduk dan pembakaran tempat ibadah menimbulkan berbagai macam pendapat yang terjadi di masyarakat. Aski ini, dipimpin oleh kelompok Ali Kalora cs. Atas aksi terror tersebut, kembali mencuat isu mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indoonesia. Hukuman mati pada terpidana kasus terorisme selalu menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai kesempatan di Indonesia Banyak pihak yang menganggap bahwa pidana mati ini adalah jalan satu-satunya untuk memberantas terorisme di Indonesia. Namun, di pihak yang lain menilai bahwa pidana mati ini sejatinya telah menciderai hak asasi seseorang. Dan juga pidana mati dinilai tidak efektif untuk menguak akar dari jaringan kelompok teroris itu sendiri. Lalu, bagaimana kita dapat menilai isu ini baik dari sisi pro maupun kontra? Yuk simak, diskusi antara Dolly, Valencia, dan Kemi di Episode #5: Hukuman mati terhadap terpidana terorisme di Indonesia

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan minuman beralkohol (Minol) menjadi salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Beberapa pasal di dalamnya mengatur soal kriteria minuman beralkohol, klasifikasi jenis kandungan alkohol, hingga pada sanksi bagi produsen, penjual dan yang mengonsumsinya. Pembahasan RUU ini sebenarnya sempat tertunda sekian lama sejak diusulkan tahun 2015 silam. Pro-kontra pun menyeruak seiring diusulkannya kembali RUU Minol saat ini. Pihak yang mendukung agar RUU ini segera disahkan berkeyakinan bahwa nantinya Undang-undang ini akan menyelamatkan seluruh lapisan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol. Di pihak lain, banyak juga yang menentang dengan mengatakan bahwa nantinya jika disahkan, RUU ini akan berakibat besar bagi sector ekonomi, khususnya bidang industry minuman beralkohol tradisional. Lalu bagaimana sebenarnya dudukan masalah dari Pro-Kontra ini? Yuk simak, diskusi antara Josephine, Palma, dan Adini di Episode #4: Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol.

Perpu nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, memantik reaksi masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. PILKADA Serentak kali ini bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan di Indonesia. Bagaimana sisi pro dan kontra mengenai PILKADA Serentak Tahun ini? Yuk simak perbincangan Artha, Mikael, dan Miranda di Episode #3 DESA MDC Podcast.  Jangan lupa ikuti akun instagram kita di @meriamdebatingclub

Komponen cadangan yang diutarakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Nantinya, komponen cadangan ini diharapkan dapat memaksimalkan pertahanan Negara untuk mengantisipasi jikalau perang terjadi. Namun, hal ini bukan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Mulai dari kekhawatiran adanya militerisasi sipil sampai publik menilai bahwa komponen cadangan ini belum diperlukan saat ini. Lalu, bagaimana sebenarnya perdebatan dari sisi pro dan kontra terhadap isu ini? Yuk simak Episode #2 DESA MDC PODCAST ini! Jangan lupa ikuti akun sosial media MDC di instagram @meriamdebatingclub #debatinhukum #debatsantaimdc #mdcfhusu

Gugatan uji materi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh RCTI dan iNews TV menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan dibungkamnya kebebasan berekspresi jika gugatan tersebut dikabulkan. Juga, dikhawatirkan layanan platform streaming akan berdampak jika gugatan ini dikabulkan. Di sisi lain, pihak penggugat dalam hal ini RCTI dan iNews TV mengatakan bahwa tidak ada niat membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, pun demikian dengan layanan paltform streaming.  Lalu, bagaimana sebenarnya perdebatan  sisi pro dan kontra dari gugatan uji materi ini? Yuk simak di Episode #1 DESA MDC PODCAST ini! Jangan lupa ikuti akun sosial media MDC di instagram @meriamdebatingclub #debatinhukum #debatsantaimdc #mdcfhusu