Podcasts about polemik

Was haben wir eigentlich zu schaffen mit dem Merkel-Zitat "Wir schaffen das"? WDR 2 Satiriker Florian Schroeder schafft Platz für ein paar Tatsachen und ein paar Ausblicke auf die Zukunft. Von Florian Schroeder.

Tren lonjakan harga beras di saat stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah bikin publik gerah. Harga beras di beberapa wilayah bahkan sempat menyentuh Rp60 ribu per kg. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga pekan ketiga Agustus 2025, lonjakan harga beras terjadi di 200 kabupaten/kota, naik dari pekan sebelumnya yang mencapai 193 kabupaten/kota.Kondisi itu tak sinkron dengan klaim Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa stok beras per Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah republik ini.Sebagai upaya menstabilkan harga beras, Kementan menggelar operasi pasar hingga Desember 2025. Targetnya, sebanyak 1,3 juta ton beras dikucurkan lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara untuk solusi jangka pendek, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengerek Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium se-Indonesia menjadi Rp 13.500 per kilogram.Masalah tata kelola beras sejak dulu selalu disebut sebagai biang kerok harga beras tak kunjung turun. Mengapa masalah ini sulit terurai? Apa yang bisa kita telaah dari data pemerintah yang tak sinkron dengan kondisi lapangan? Bagaimana dampak kenaikan harga beras bagi pelaku pasar?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) Sutarto Alimoeso, Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian, dan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.

Leute, diesmal ging es gleich hinein in die Katakomben der Liga, die Untiefen des ersten Spieltags. Irgendwo zwischen Küchenschlacht und Kabinen-Hygiene, zwischen Anfangseuphorie und Instant-Ernüchterung. Denn, machen wir uns nichts vor, das Ding ist durch. Die Meisterschaft entschieden, der FC Bayern schon uneinholbar weit weg. Da kann man jetzt schon mit dem Fernglas beobachten, wie sich Weihnachtsmann und Osterhase Gute Nacht sagen. Oder so ähnlich. Schließlich ist die Liga schon Ende August ein April-Scherz auf Kosten des Wettbewerbs. Ohne Stars und ohne Spannung. Mit Leasing in Giesing, und Landflucht in Leverkusen. Aber was bedeutet das für uns und den deutschen Fußball? Quo vadis, liebe DFL? Cui bono, Uli Hoeneß? Und, viel wichtiger noch: Hätten Sie Marco Friedl erkannt? Obwohl der ein Torwart-Trikot der Eintracht übergezogen hatte? Und obwohl er aussieht wie der Zweitplatzierte eines Robin-Koch-Doppelgänger-Wettbewerbs in einer Schlagerdisco in Aurich? Diese Fragen haben wir uns gestellt und vielleicht sogar beantwortet. Mit ordentlich Polemik, sehr viel Pomade und gerade genug Profilneurose, um uns selbst treu zu bleiben. Und für all jene, die sich jetzt nicht ganz zu Unrecht wundern, ob es denn doch wieder nur um die Bayern, den BVB und den zu Konfetti zerrissenen Regenbogen am Millerntor ging, haben wir zwischen den Zeilen ein Haiku über Sandro Wagner versteckt. In diesem Sinne: viel Vergnügen mit dieser neuen Folge. FUSSBALL MML - denn alles andere ist ernst gemeint!

Indonesia menguasai lebih dari 60% produksi nikel dunia, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam rantai pasok global. Pemerintah mendorong hilirisasi tambang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan membuka peluang besar bagi investasi. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul dilema serius, dari model hilirisasi yang dipertanyakan, cadangan nikel bisa habis dalam 25 tahun, dampak ekologis sulit dihindari, dan ambisi transisi menuju energi hijau yang membayang-bayangi.Pada episode Speakonomics kali ini, divisi Kajian KANOPI FEB UI berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Bhima Yudhistira dengan bahasan mengenai Polemik Industri Tambang : Peran Kekayaan Alam Terhadap Perekonomian Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa yang mengalami kenaikan ialah uang tunjangan anggota DPR periode 2024-2029. Ia memastikan gaji pokok DPR tak mengalami kenaikan atau tetap sekitar Rp 7 juta. Kenaikan tunjangan tsb diantaranya tunjangan beras yg naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta hingga adanya kebijakan baru terkait tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Kebijakan ini menuai polemik dan kontroversi di masyarakat, mengingat adanya efisiensi anggaran negara yg digaungkan Presiden Prabowo dan gelombang PHK serta pengangguran yg meningkat.Wawancara bersama Misbah Hasan - Sekjen FITRA

Polemik pembayaran royalti musik ini kembali mencuat karena adanya pro kontra tentang pembayaran royalti musik di tempat usaha.

Menanggapi polemik kebijakan Bupati Pati, Haryanto Sadewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar kebijakan tersebut segera dievaluasi dan dikaji ulang. Kenaikan drastis PBB tersebut memicu reaksi keras dari warga dan berbagai kalangan karena dianggap memberatkan masyarakat

Kewajiban pembayaran royalti, terkait pemutaran musik di tempat usaha, menjadi polemik dan membuat pelaku usaha cemas. Terbaru, pengelola usaha kafe dan restoran yang memutar suara burung atau alam juga tetap diwajibkan membayar royalti. Kondisi tersebut membuat sebagian kafe dan restoran memilih untuk tidak lagi memutar lagu-lagu Indonesia, sehingga suasana kafe - restoran menjadi sepi. Bagaimana merespon situasi ini? Simak Instalk bersama Mario Ricardo Tobing (Musisi, Penulis Lagu, dan Anggota 3.composers

Tempat usaha seperti kafe dan restoran kelimpungan karena wajib membayar royalti atas pemutaran lagu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun Surat Keputusan SK Menteri Hukum. Sebetulnya regulasi soal royalti ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, tetapi belum ditegakkan.Sejumlah pelaku usaha bersiasat dengan tidak lagi memutar musik dan menggantinya dengan suara alam atau kicauan burung. Pasalnya, bayar royalti berarti menambah beban pengeluaran. Sedangkan, menaikkan harga barang/jasa bakal jadi pilihan sulit karena berpotensi membuat konsumen kabur.Di sisi lain, ada kepentingan musisi maupun pencipta lagu yang juga harus dihargai dan dilindungi.Apakah ada jalan keluar dari dilema ini? Bagaimana mekanisme ideal dari penerapan royalti musik di tempat usaha? Bagaimana semestinya pemerintah bersikap atas polemik ini?Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di Ruang Publik KBR, bersama: Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dharma Oratmangun, Sekertaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, dan Pengamat Musik Buddy Ace.

Komisioner LMKN Bidang Lisensi & Kolekting, Jhonny Maukar, SH, MMMusisi yang juga pengacara yang dikenal sebagai ”the singing lawyer", Kadri Mohammad

Polemik hukum kembali mencuat usai mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, bebas dari penjara berkat abolisi Presiden Prabowo Subianto. Tak lama setelah kebebasannya, Tom justru melaporkan majelis hakim yang memvonisnya 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula, ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.Langkah ini menuai sorotan, apalagi vonis tersebut sebelumnya menyatakan Tom tak menikmati hasil korupsi, namun tetap bertanggung jawab atas kerugian negara Rp 194 miliar.Bagaimana mencermati penggunaan hak abolisi dan pelaporan balik terhadap hakim oleh terpidana yang baru saja dibebaskan?Narasumber : Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara, Dr. Hery Firmansyah

Audio siar Keluar Sekejap Episod 164 membincangkan dua kejayaan penting Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim (PMX), minggu lalu — termasuk kejayaannya membawa Perdana Menteri Thailand dan Kemboja ke meja rundingan di Kuala Lumpur bagi mencapai gencatan senjata, serta panggilan telefon bersama Donald Trump yang menghasilkan penurunan tarif sebanyak 19%. Trump juga dijangka akan berkunjung ke Kuala Lumpur sempena Sidang Kemuncak ASEAN akan datang.Keluar Sekejap turut mengulas pembentangan Rancangan Malaysia Ke-13 yang telah dibentangkan di Parlimen pada 1 Ogos lalu.Dalam episod ini juga, Keluar Sekejap menjemput Izzat Roslan sebagai tetamu undangan untuk membincangkan polemik geng basikal susulan beberapa insiden tular yang mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat.Timestamp00:00 Intro6:00 Gencatan Senjata Thailand-Kemboja23:45 Tarif Baru 19%35:27 RMK-131:07:15 Polemik Geng Basikal bersama Izzat

Sejauh mana batas ekspresi publik bisa diterima dalam konteks nasionalisme dan hukum? atas Fenomena pengibaran bendera bertema "One Piece" yang menuai polemik.Ini Respon Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

Wutbürger-Style: "Die Vorgaben im Studium nehmen immer weiter zu. Wo bleibt da eigentlich die Freiheit der Lehre? Humboldt würde sich im Grabe umdrehen!"

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuka blokir lebih dari 28 juta rekening "nganggur" atau dormant sejak bulan lalu. Reaktivasi ini dilakukan sebagai respons atas protes masyarakat yang merasa dirugikan.Pemblokiran merupakan tindak lanjut atas data yang dilaporkan oleh 107 bank. Sebagian besar rekening dibekukan guna mencegah penyalahgunaan, menurut PPATK.Sepanjang 2024, tercatat 28 ribu rekening dijual untuk kepentingan judi online, lalu 10 juta rekening penerima bansos dengan dana mengendap Rp 2,1 triliun, serta 2 ribu rekening dormant milik instansi pemerintah dengan dana sekitar Rp500 miliar.Apa yang salah? Bagaimana duduk perkaranya? Apakah blokir rekening terbukti ampuh mencegah penyalahgunaan keuangan? Bagaimana temuan dan evaluasi PPATK? Apakah kebijakan ini perlu dilanjutkan atau dibatalkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana, dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman.Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana, dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman.

#DiskusiInteraktif Polemik pemblokiran sementara rekening bank, Apa yang harus diperhatikan?[TALK] Manager Riset dan Data Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) - Badiul Hadi&Pendiri Indonesian Audit Watch - Iskandar Sitorus

Polemik royalti lagu di pesta pernikahan menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Hak Cipta.

Fjerde og foreløbigt sidste afsnit af Politik og polemik i Gribskov.Her nørder jeg aktindsigter og sammenligner dem med, hvad byrådsmedlem Pernille Søndergaard (M) fortæller i en telefonsamtale med mig. Jeg forsøger at få forklaringerne og aktindsigterne til at stemme overens – men det er ikke nemt.Har du fået lyst til at høre mere om livet i Gribskov Kommune, kan du fortsætte lytningen i Frihedsbrevets serie Gribbene i Skoven – hvor jeg medvirker som deres udsendte Gribskov-reporter.Send en SMS til Rasmus VisbySupport the showKontakt

Kebijakan zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) atau bebas truk dengan muatan berlebih di jalan raya terus menuai kritik. Rabu kemarin, ratusan sopir dari berbagai asosiasi menggelar aksi di Jakarta menuntut kebijakan zero ODOL ditunda. Namun, hingga kini mediasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih buntu.Kemenhub berkukuh zero ODOL kudu tercapai tahun depan karena kendaraan muatan berlebih jadi biang keladi kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan raya. Data Korlantas Polri pada 2024 mencatat ada 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang.Sementara Jasa Raharja mencatat, kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua dengan 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan. Diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,4 triliun per tahun untuk memperbaiki jalan rusak yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan ODOL.Adakah win-win solution dari polemik ini? Apa dampak penerapan kebijakan zero ODOL?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rostianti dan Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang.

Talk: Komisi X DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, membahas polemik penulisan ulang sejarah dan rangkaian kasus kekerasan seksual massal selama kerusuhan Mei 1998. Apa hasil dari rapat tsb? Talk bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani.

„Klingt scheiße – ist aber geil!“In dieser Folge wird's laut, schmutzig und ehrlich. Wir diskutieren engagiert mit Gitarrist & Produzent Axel "Ironfinger" Ritt von der Band JÄST, ob Musik perfekt produziert sein muss – oder ob ein schlechter Sound manchmal der ehrlichere ist. Lars will Hi-Fi, Axel will Kontrolle – und ich? Ich will Gefühl (ja, das ist Polemik, die ich mir hier aber gönne - Markus).Ausgelöst von einer immer weiter eskalierenden Chat-Konversation diskutieren wir diesesmal kontrovers!Über die extrem unterschiedlichen Erwartungen an Musik, Künstler*innen und Produktion, Perfektion vs. Punk und die echt steile These: "Die größten Hits der Welt sind immer von Keyboardern".Was haben Metallica mit Mülltonnen-Snares, Lo-Fi-Künstler mit Kassettenrekordern und Pop-Ikonen mit mutwilligem Kontrollverlust gemeinsam? Genau das klären wir heute.

Erneut haben Razzien in ganz Deutschland stattgefunden, um den so genannten Hass im Internet zu bekämpfen. Aber wie genau bekämpft man ein Gefühl? Und wer sind die Opfer dieses Hasses? Was gibt man als Person des öffentlichen Lebens auf? Wie viel muss man einstecken? Und warum überhaupt wollen Leute aus der sicheren Entfernung des Bildschirms andere Menschen verletzen? Die Boygroup tastet sich an gesellschaftliche Entwicklungen heran, an die Wahrnehmung des Gegenübers in der digitalen Sphäre, an Mechanismen der Radikalisierung, und an den eigenen Umgang damit, rezipiert zu werden. Es geht um die Spaltung seit Corona, um die fehlende Aufmerksamkeit für die dazwischenliegenden Grautöne, um Rudelbildung und Absonderung, und um Empfindlichkeit und Resilienz. Dazwischen stimmen sie AC/DC an, referieren über die Sucht nach Öffentlichkeit, und suchen nach dem Übergang von Polemik zu Beleidigung. BOYGROUP Live-Tournee 2025/26 – Jetzt Karten sichern: https://www.eventim.de/artist/serdar-somuncu/serdar-somuncu-bent-erik-scholz-boygroup-make-podcast-sexy-again-3673365/ "Lügen: Kulturgeschichte einer menschlichen Schwäche" – das neue Buch von Serdar Somuncu: https://www.wortart-shop.de/buecher/serdar-somuncu/ "Zur Lage der Nation" – die neue Single von Bent-Erik Scholz: https://distrokid.com/hyperfollow/benterikscholz/zur-lage-der-nation-feat-deadeye808 Podcast als Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdI4HcSO6kBScmb3Fa0YnyMoy4xerN7-7 Serdar Somuncu: https://www.instagram.com/mundzu/ Bent-Erik Scholz: https://www.instagram.com/benterikscholz/ Spenden: https://www.paypal.me/serdarsomuncu Tickets, Texte und Termine: https://somuncu.plus/de

Gorgis, Elena www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit

Penulisan ulang sejarah kembali memantik perhatian public. Dipicu pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bahwa tragedi pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 tidak ada bukti.Lalu, apakah penulisan ulang sejarah akan meluruskan atau justru malah menghilangkan?

Polemik pertambangan nikel di Raja Ampat memicu kekhawatiran publik dan pemerhati lingkungan karena potensi kerusakan ekosistem laut, terutama di Pulau Gag yang dekat dengan objek wisata seperti Piaynemo. Menanggapi kekhawatiran ini, pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Kasus ini menyoroti konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.Bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan kegiatan ekonomi di Raja Ampat? Langkah apa yang akan diambil untuk merestorasi wilayah bekas pertambangan?

Schwaach Ëmfrowäerter fir d'Regierung, Polemik ëm eng Vëlospist a Kritik un enger Verkéiersberouegung, eis Theemen haut an der Presserevue

Schwaach Ëmfrowäerter fir d'Regierung, Polemik ëm eng Vëlospist a Kritik un enger Verkéiersberouegung, eis Theemen haut an der Presserevue

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Polemik empat pulau di perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terus berlanjut. Gubernur Aceh menolak tawaran kerja sama untuk mengelola keempat pulau tersebut, sementara Gubernur Sumut, Bobby Nasution, meminta media agar tidak memantik kekisruhan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Polemik empat pulau yang secara historis milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, yang dialihkan ke Sumatera Utara terus bergulir.Polemik mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Admitustrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.Polemik 4 pulau di Aceh yang diserahkan Mendagri ke Sumatera Utara ini pun kemudian diambil alih Presiden Prabowo Subianto dan menargetkan keputusan final akan diambil dalam waktu dekat..Bagaimana sebaiknya Presiden menengahi polemik pengelolaan 4 pulau antara Sumut dan Aceh? 1. Dosen Ilmu Politik Pemerintahan dan Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, S.IP., MA ,  -2. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ) Saiful Anam

Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta Raya mulai berkumpul di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri untuk menyerukan tuntutan status empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Bagaimana DPD RI asal Aceh menanggpi polemik 4 pulau tersebut? Talk bersama Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage.

Pemerintah menghentikan sementara izin tambang nikel dekat Raja Ampat, cukupkah untuk menghentikan polemik kerusakan lingkungan di Indonesia?23: Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas 24: Juru Bicara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman

Polemik kehalalan makanan kembali disorot publik menyusul kasus Ayam Goreng Widuran di Solo yang kremesannya diduga menggunakan bahan nonhalal. Wali Kota Solo menindak dengan menutup sementara warung populer tersebut, serta mewajibkan pengajuan sertifikasi halal.Mengapa masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal? Apakah undang-undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan masih kurang pengawasan?

Wawancara Guru besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana

Massa aksi orasi Ojol melakukan konvoi dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garuda Indonesia menggelar aksi disejumlah titik di Jakarta yakni di kawasan Patung Kuda, Gedung DPR RI hingga kantor Kementerian Perhubungan. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan sejumlah tuntutan salah satunya kebijakan potongan biaya aplikasi sebesar 20 persen oleh aplikator yang dinilai memberatkan para pengemudi ojek online. Apa solusi terkait polemik tarif ojol dan antisipasi dampak demo ribuan pengemudi ojol? Talk bersama Pakar Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung.

#DiskusiInteraktif Apa solusi terkait polemik tarif ojol dan antisipasi dampak demo ribuan pengemudi ojol?[TALK] Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch - Edison Siahaan- Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) - Raymon Jatmiko Kusnadi

Wacana menghapus batas usia dalam lowongan kerja kembali mengemuka. Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji kemungkinan menghapus diskriminasi melalui aturan khusus atau revisi undang-undang. Menaker Yassierli bilang ini demi dunia kerja yang lebih inklusif. Di Jawa Timur, pemprov sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang diskriminasi usia di lowongan kerja pada awal Mei 2025 lalu. Batasan usia kerja belakangan memang mulai mengusik publik, karena dinilai tidak adil. Apalagi, badai PHK dan pengangguran makin menjadi. Sementara, kondisi pasar kerja terbatas, ditambah ada batasan usia pelamar kerja, yang akhirnya menyulitkan para pencari kerja terserap ke sektor formal. Upaya penghapusan batas usia kerja juga diperjuangkan hingga jalur Mahkamah Konstitusi. Karyawan swasta, Leonardo Olefins Hamonangan mengajukan permohonan uji materi terkait pasal ini di UU Ketenagakerjaan.Mengapa batasan usia pelamar kerja mesti dihapus? Bagaimana tanggapan pengusaha terkait wacana ini? Apa saja dampaknya? Kita bahas topik ini di Ruang Publik KBR bersama Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Myra Hanartani dan Pemohon Gugatan Syarat Usia dalam Lowongan Kerja, Leonardo Olefins Hamonangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid, buntut kebijakan pengiriman siswa ke barak militer. Dalam laporannya, wali murid tersebut menyatakan keberatan sebagai orang tua terhadap program pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pendidikan. Sementara itu, pemerintah pusat akan mengkaji secara menyeluruh kebijakan KDM tersebut. Namun, pemerintah tetap menghormati inisiatif dari pemerintah daerah. Bagaimana Komnas HAM mencermati Polemik atas kebijakan Pemprov Jawa Barat?Talk bersama Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing.

Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten yayında... Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Die Kriminalität in der Schweiz steigt an: Cyberkriminalität, Gewalttaten und Vermögensdelikte haben zugenommen. Bei den beschuldigten Personen gibt es eine Zunahme in der Gruppe «übrige Ausländer» – darunter Kriminaltouristinnen und -touristen. Ein gefundenes Fressen für politische Polemik? Oder ein reales Problem, dem die Politik zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat? Was sagen diese Zahlen wirklich aus? Wo braucht es Einordnung, wo Lösungen? Und: Was ist mit der Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass «die Ausländer» krimineller seien – obwohl die Statistik differenzierter ausfällt? Im «Club» diskutieren Politikerinnen, Polizisten, Forschende und Behörden mit dem nötigen Blick auf die Realität hinter den Schlagzeilen. Mit Barbara Lüthi diskutieren: – Tiana Angelina Moser, Ständerätin GLP/ZH; – Esther Friedli, Ständerätin SVP/SG; – Céline Widmer, Nationalrätin SP/ZH; – Claudio Martelli, Stv. Direktor SEM und Leiter Direktionsbereich Asyl; – Jérôme Endrass, forensischer Psychologe und stellvertretender Leiter des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich; und – Alexander Ott, Leiter der Berner Fremdenpolizei und Co-Leiter des Berner Polizeiinspektorats.

Hvad siger reglerne? §§§I dette afsnit fortsætter vi vores dækning af Gribskovsagen, introduceret i Afsnit 1, hvor byrådsmedlem Pernille Søndergaard hævder at være fejlciteret i et mødenotat, som kommunen journaliserede uden hendes vidende. Hun kræver nu, at alle notater, hvor hendes navn optræder, skal sendes til hende forud for journalisering. Men har hun juridisk ret til dette? Og hvad siger loven om notatpligt, journalisering og retssikkerhed?For at belyse disse spørgsmål taler vi med Jøren Ullits, lektor i offentlig ret ved Syddansk Universitet. Hans forskning fokuserer på digital forvaltningsret og aktindsigt, og han underviser i disse emner. Send en SMS til Rasmus VisbyStøt: Magtindsigt.dkNyhedsbrev:Tilmeld NyhedsbrevSkriv: KontaktFacebook: Magtindsigt - Visbys VerdenX: @rvisby

Sagen tager en ny drejning. Endnu en arbejdsskadeanmeldelse er dukket op, hvor endnu en medarbejder i Gribskov Kommune har oplevet problemer med en byrådspolitiker. Denne gang er politikeren en partifælle til borgmester Bent Hansen (V).Vi har nu to arbejdsskadeanmeldelser på kort tid, begge relateret til politikere i kommunen.Et mødenotat fra 25. februar 2025 viser, at kommunaldirektøren, ledende embedsmænd og borgmesteren diskuterede de to arbejdsskader.Borgmesteren blev opfordret til at orientere Byrådet, da det nu er en sag af politisk karakter.Men gjorde borgmesteren det?Blot en uge efter mødet, den 3. marts, besluttede et flertal i Økonomiudvalget, at Sascha Volmer Sørensen fritages for tjeneste, indtil Byrådet træffer beslutning på byrådsmødet tirsdag den 11. marts 2025.Jeg har modtaget en række dokumenter, der belyser og dokumenterer sagen – og som mildt sagt ligner en ægte politisk rævekage.Har du tips eller oplysninger om sagen? Skriv til podcast@visbysverden.dkSend en SMS til Rasmus VisbyStøt: Magtindsigt.dkNyhedsbrev:Tilmeld NyhedsbrevSkriv: KontaktFacebook: Magtindsigt - Visbys VerdenX: @rvisby

I dette afsnit undersøger jeg den opsigtsvækkende sag om Gribskov Kommunes kommunaldirektør, der tidligere på ugen blev fritaget for tjeneste. Jeg ser nærmere på, om et møde om vinterbadernes sauna på stranden i Tisvildeleje kan have spillet en rolle – og om sagen udspringer af en større konflikt mellem embedsværket og politikerne. Det tyder allerede nu på, at der kommer flere afsnit om denne sag. Lyt med, når jeg forsøger at finde svar.Send en SMS til Rasmus VisbyStøt: Magtindsigt.dkNyhedsbrev:Tilmeld NyhedsbrevSkriv: KontaktFacebook: Magtindsigt - Visbys VerdenX: @rvisby

Die Brüder Julius und Harry Barmat waren Ostjuden, Sozialdemokraten und erfolgreiche Geschäftsleute, bis ihr hauptsächlich auf Lebensmittelimporte spezialisierter Konzern „Amexima“ 1924 überschuldet zusammenbrach. Ein gefundenes Fressen war dies für alle Feinde der Republik schon deshalb, weil verschiedene führende Politiker von SPD und Zentrum mit den Barmats verbandelt waren. Antisemitische Hetze und – wie sich herausstellte: völlig gegenstandslose – Korruptionsvorwürfe u.a. gegen Reichspräsident Ebert in Teilen der extremen rechten und linken Presse waren die Folge, gegen die sich republikanische Stimmen wiederum erbittert zur Wehr setzten. Eine solche Stimme war Paul Levi, einst Anwalt und kurzzeitig Lebensgefährte von Rosa Luxemburg sowie Mitgründer KPD, mittlerweile aber in die SPD zurückgekehrt. Seine heftige Polemik wider die Korruption der Bourgeoisie fanden wir in der Cuxhavener Alten Liebe vom 19. Februar 1925. Es liest Frank Riede.

Zwei Millionen Geflüchtete. Hunderttausende auf der Suche nach Jobs. Während auf der Straße rechte Gruppen ihre undemokratische und menschenverachtende Polemik verbreiten, sind es Helden wie Anne Kjaer Bathel, die ein Licht in die Dunkelheit unserer Gesellschaft zaubern. Anne ist ihrerseits Pazifistin. Ihre Familie floh 1933 vor den Nazis aus Deutschland und siedelte sich in Dänemark an. Das hält sie jedoch nicht auf. Denn Anne setzt sich für Integration ein. Sie gründete die ReDI School of Digital Integration, die geflüchteten Menschen mit Migrationshintergrund hilft, ein Standbein in der digitalisierten Fachwelt zu bekommen. Ihr seht: Es wird ernst. Eine extrem spannende und wichtige Folge. Also Lauscher aufgestellt und los geht's! Eine Produktion von MAKIKO* für die Viva Equality gemeinnützige UG Musik: 'Til ungdommen' - Ingebjørg Bratland Gastgeber: Julius Bertram Mitarbeit: Tilman Perez Produktion: MAKIKO*

Die Reichstagswahlen am 7. Dezember 1924 hatten zwar, verglichen mit den Wahlen vom Mai desselben Jahres, zu einer Stärkung der politischen Mitte bei gleichzeitiger Schwächung des kommunistischen und des deutsch-völkischen Randes geführt, eine Mehrheitsfindung blieb aber weiterhin problematisch. In ihrer Parteizeitung, dem Hamburger Echo, vom 8. Dezember feierte sich die SPD als eindeutige Wahlsiegerin. Dabei zeigt sich aber auch, wie zerstritten das gesamte politische Spektrum war, denn der Artikel macht nicnt nur aus der diebischen Freude über die Niederlage der politischen Ränder, insbesondere die Kommunisten, keinen Hehl, sondern attackiert auch polemisch die Deutsche Volkspartei, die eigentlich als eine potentielle Koalitionspartei innerhalb des prorepublikanischen Spektrums zu betrachten wäre – eine Polemik, die in der Titulierung des Außenministers als „Stresemännchen“ einen klaren Ausdruck findet. Rosa Leu stellt also heute die Wahlergebnisse aus der Sicht der SPD vor, bevor wir morgen aus einer anderen Perspektive darauf blicken.

Die Linke in der Schweiz steht seit dem Sieg von Donald Trump in den USA unter Schock: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth befürchtet gar eine «Trumpisierung» der Politik hierzulande. Ist das pure Polemik – oder sinken nun auch bei den Schweizer Parteien die Hemmschwellen? Mit dem Wahlsieg von Donald Trump ging ein Wahlkampf zu Ende, der von Provokationen auf beiden Seiten geprägt war. Während die Demokratin Kamala Harris ihren Kontrahenten als Faschisten bezeichnete, warf Trump der amtierenden Vizepräsidentin vor, eine Kommunistin zu sein. Wie viel Provokation gehört zum politischen Handwerk? Auch in der Schweizer Politik wird zuweilen mit harten Bandagen gekämpft. Doch: Wo sind die Grenzen? Mit Donald Trump als Präsident der USA könnte sich in der internationalen Sicherheitspolitik einiges ändern. Was heisst das für Europa? Muss die Schweiz ihre Sicherheitspolitik überdenken? Derzeit findet in Baku die 29. UN-Klimakonferenz statt. Ob sich der zukünftige US-Präsident Donald Trump in den kommenden Jahren für den Klimaschutz einsetzen wird, ist unsicher. Bringt er den internationalen Kampf gegen den Klimawandel in Gefahr? Oder ist diese Befürchtung unberechtigt? In den letzten Jahren haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA intensiviert. Wie Donald Trump die wirtschaftspolitischen Weichen stellt, kann spürbare Folgen für die Schweiz haben. Kann die Schweiz wirtschaftlich von einem Präsident Trump profitieren? Oder sorgen potenzielle Strafzölle für Schwierigkeiten? Zu diesen Fragen begrüsst Sandro Brotz am 15. November 2024 in der «Arena»: – Cédric Wermuth, Co-Präsident SP; – Philipp Matthias Bregy, Fraktionspräsident Die Mitte; – Sibel Arslan, Vizepräsidentin Grüne; und – Alfred Heer, Nationalrat SVP/ZH.

Im neuen Wochenkommentar ziehen wir wieder einmal eine Zwischenbilanz über ehemalige Verschwörungsmythen, die sich als richtig herausgestellt haben!

Blau, wohin das Auge sieht: Die AfD ist bei der Europawahl in Ostdeutschland fast überall stärkste Kraft geworden. Manche witzeln, man solle die Mauer wieder aufbauen. Andere haben den Kontakt zu Verwandten und Bekannten, die nach rechtsaußen abdriften, schon abgebrochen. Doch wer diese Wählerinnen und Wähler umstimmen will, kann sich Polemik und Resignation kaum leisten. SPIEGEL-Redakteur Marc Röhlig ist im thüringischen Gera aufgewachsen und kennt die Konflikte aus dem eigenen Umfeld: Alte Bekannte, die zum Sommerfest der örtlichen Rechtsextremisten gehen. Ein Kindheitsfreund, der gegen Ausländer wettert. Familienmitglieder, die Verschwörungsmythen von Telegram glauben. Trotzdem sucht er den Dialog, wo immer es geht: »Eine Demokratie lebt vom Streit und davon, Konsens zu finden. Das kann ich nicht, wenn ich aufhöre zu reden.« Im Podcast berichtet Marc, der sich selbst als »Ossi« bezeichnet, von Überraschungserfolgen beim Streit. Und von Versuchen, bei Menschen mit geschlossen rechtsextremem Weltbild wenigstens ein Störgefühl zu hinterlassen. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Sprechen Sie auf unsere Mailbox oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an +49 40 38080 400 oder per Mail an stimmenfang@spiegel.de. Links zur Folge:  Marc Röhlig: Warum ich mitunter an meiner Heimat verzweifle  Ronneburg: Nazi-Fasching in der Stadthalle +++ Alle Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier. Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Seite verantwortlich. +++ Den SPIEGEL-WhatsApp-Kanal finden Sie hier. Alle SPIEGEL Podcasts finden Sie hier. Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie bei SPIEGEL+. Jetzt für nur € 1,- für die ersten vier Wochen testen unter spiegel.de/abonnieren Informationen zu unserer Datenschutzerklärung.