Podcasts about polemik

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Polemik empat pulau di perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terus berlanjut. Gubernur Aceh menolak tawaran kerja sama untuk mengelola keempat pulau tersebut, sementara Gubernur Sumut, Bobby Nasution, meminta media agar tidak memantik kekisruhan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Polemik empat pulau yang secara historis milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, yang dialihkan ke Sumatera Utara terus bergulir.Polemik mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Admitustrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.Polemik 4 pulau di Aceh yang diserahkan Mendagri ke Sumatera Utara ini pun kemudian diambil alih Presiden Prabowo Subianto dan menargetkan keputusan final akan diambil dalam waktu dekat..Bagaimana sebaiknya Presiden menengahi polemik pengelolaan 4 pulau antara Sumut dan Aceh? 1. Dosen Ilmu Politik Pemerintahan dan Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, S.IP., MA ,  -2. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ) Saiful Anam

Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta Raya mulai berkumpul di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri untuk menyerukan tuntutan status empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Bagaimana DPD RI asal Aceh menanggpi polemik 4 pulau tersebut? Talk bersama Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage.

Pemerintah menghentikan sementara izin tambang nikel dekat Raja Ampat, cukupkah untuk menghentikan polemik kerusakan lingkungan di Indonesia?23: Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas 24: Juru Bicara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman

Polemik kehalalan makanan kembali disorot publik menyusul kasus Ayam Goreng Widuran di Solo yang kremesannya diduga menggunakan bahan nonhalal. Wali Kota Solo menindak dengan menutup sementara warung populer tersebut, serta mewajibkan pengajuan sertifikasi halal.Mengapa masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal? Apakah undang-undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan masih kurang pengawasan?

Wawancara Guru besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana

Massa aksi orasi Ojol melakukan konvoi dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garuda Indonesia menggelar aksi disejumlah titik di Jakarta yakni di kawasan Patung Kuda, Gedung DPR RI hingga kantor Kementerian Perhubungan. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan sejumlah tuntutan salah satunya kebijakan potongan biaya aplikasi sebesar 20 persen oleh aplikator yang dinilai memberatkan para pengemudi ojek online. Apa solusi terkait polemik tarif ojol dan antisipasi dampak demo ribuan pengemudi ojol? Talk bersama Pakar Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung.

#DiskusiInteraktif Apa solusi terkait polemik tarif ojol dan antisipasi dampak demo ribuan pengemudi ojol?[TALK] Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch - Edison Siahaan- Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) - Raymon Jatmiko Kusnadi

Wacana menghapus batas usia dalam lowongan kerja kembali mengemuka. Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji kemungkinan menghapus diskriminasi melalui aturan khusus atau revisi undang-undang. Menaker Yassierli bilang ini demi dunia kerja yang lebih inklusif. Di Jawa Timur, pemprov sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang diskriminasi usia di lowongan kerja pada awal Mei 2025 lalu. Batasan usia kerja belakangan memang mulai mengusik publik, karena dinilai tidak adil. Apalagi, badai PHK dan pengangguran makin menjadi. Sementara, kondisi pasar kerja terbatas, ditambah ada batasan usia pelamar kerja, yang akhirnya menyulitkan para pencari kerja terserap ke sektor formal. Upaya penghapusan batas usia kerja juga diperjuangkan hingga jalur Mahkamah Konstitusi. Karyawan swasta, Leonardo Olefins Hamonangan mengajukan permohonan uji materi terkait pasal ini di UU Ketenagakerjaan.Mengapa batasan usia pelamar kerja mesti dihapus? Bagaimana tanggapan pengusaha terkait wacana ini? Apa saja dampaknya? Kita bahas topik ini di Ruang Publik KBR bersama Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Myra Hanartani dan Pemohon Gugatan Syarat Usia dalam Lowongan Kerja, Leonardo Olefins Hamonangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid, buntut kebijakan pengiriman siswa ke barak militer. Dalam laporannya, wali murid tersebut menyatakan keberatan sebagai orang tua terhadap program pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pendidikan. Sementara itu, pemerintah pusat akan mengkaji secara menyeluruh kebijakan KDM tersebut. Namun, pemerintah tetap menghormati inisiatif dari pemerintah daerah. Bagaimana Komnas HAM mencermati Polemik atas kebijakan Pemprov Jawa Barat?Talk bersama Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing.

Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten yayında... Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Proses legislasi di DPR kembali mengundang keresahan masyarakat sipil. Polemik terbaru adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang dianggap janggal dan sarat potensi abuse of power oleh aparat. Misalnya sejumlah pasal terkait wewenang penyelidikan hingga upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Banyak yang khawatir substansi revisi bakal membuka celah pelanggaran HAM, potensi korupsi, hingga mengancam kebebasan pers. Revisi KUHAP ditargetkan rampung akhir tahun ini dan harapannya diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) per Januari 2026.Komisi III DPR pada Selasa lalu memang mengundang koalisi masyarakat sipil berdiskusi informal. Namun, koalisi hanya ditemui oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan Badan Keahlian Dewan (BKD). Padahal, semestinya DPR membuka ruang partisipasi bermakna seluas-luasnya, karena revisi KUHAP dibutuhkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang ideal. Mengapa DPR terkesan tertutup dalam pembahasan revisi KUHAP? Apa saja pasal-pasal kontroversial dalam RKUHAP yang mesti diwaspadai dan potensi dampaknya jika diterapkan? Bagaimana respons DPR menganggapi berbagai keberatan dari masyarakat sipil? Kita bincangkan bersama Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil dan Plt Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, S.H., LL.M.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ein Kommentar von Bodo Schickentanz. Politisch und medial streckt man in Deutschland den „demokratisch erhobenen Zeigefinger“ aus, in Richtung vermeintlicher Autokraten und gegen den Aufbau von angeblichen „Diktaturen“, z.B. in Russland und den USA, während man an der „Heimatfront“ geradezu schamlos alles demontiert, was in einer Demokratie absolut elementar ist.Noch liegt es nur ungut und anrüchig in der Luft der aktuellen Koalitionsverhandlungen aber die eventuelle Abschaffung des „Informationsfreiheitsgesetzes“ und die, wie auch immer geartete, Regulierung der „freien Medien“ und Sozialen Netzwerke im Internet ist nicht mehr und nicht weniger als die Anbringung von Sprengladungen an eine der tragenden Säulen der Demokratie.Das Schöne daran einen Kommentar zu schreiben ist natürlich, dass man auch mit dem Mittel der Polemik arbeiten kann, was mitunter sogar richtig Spass macht, weil man eben nicht nur seine Meinung Kund tun kann, sondern, man kann ihr eben auch noch einen stilistischen „Spin“ mitgeben, der auch dem Autor selbst Freude macht allein bei der Äquilibristik des Rhetorischen.Es ist quasi das Arbeiten mit einem sprachlichen „Augenzwinkern“, um so Dinge nicht nur zu verbildlichen, sondern eben auch zuzuspitzen. Ich tue das sehr gerne. Aber es gibt Artikel, bei denen man einfach merkt, dass einem so die Augen schmerzen, in Anbetracht dessen was man sieht und liest über die aktuellen politischen Entwicklungen, dass einem klar wird, dass ein Augenzwinkern eher didaktisch schmerzhaft wäre, weil der Ernst der Lage es sprichwörtlich verbietet, da man sonst Gefahr läuft Dinge zu verharmlosen, wenn man den Fokus zu sehr auf die Gefälligkeit eines Kommentars legt, als auf die angebrachte Entrüstung. Und genau an diesem Punkt bin ich gerade.Im Grunde mag ich nicht mehr!Vor meinen Augen beginnt etwas mehr und mehr Gestalt anzunehmen, dass mich gleichermassen erschüttert, wie es mich fassungslos macht, nämlich die sprichwörtliche Demontage unserer Demokratie durch unsere künftige Regierung und die ihr devot unterwürfige sog. selbsternannte „Qualitätspresse“, sprich der Mainstream, wobei ich noch mal darauf hinweisen möchte, dass es sogar ev. der Mainstream ist, der hier die treibende Kraft ist, bzw. die hinter ihm stehenden NGOs und Kapitalgeber, die sie in der Hand haben. Aber lassen wir diesen Aspekt erst mal aussen vor, der Einfachheit halber, es ist auch so schon schlimm genug!Ich sehe, lese und höre da zwei Dinge, die mich zutiefst beunruhigen. Das Eine ist über Philip Amthor fast zufällig publik geworden, das andere ist ein ganz offen diskutierter Punkt der CDU/CSU Fraktion bei den noch andauernden Koalitionsverhandlungen. Das erste ist der Vorschlag das „Informationsfreiheitsgesetz“ abzuschaffen, mittlerweile ist Amthor, nach einigem „medialen Murren“ so weit zurück gerudert, dass er von „Anpassung“ spricht.Das Zweite ist der feste Vorsatz etwas gegen vermeintliche „Fake News“, oder zu Deutsch „Desinformationen“, per Gesetz vorzugehen. Letzteres ist sogar auf EU-Ebene Thema und wird nicht nur allein von Ursula von der Leyen vorangetrieben, aber ich möchte mich erst mal auf Deutschland beschränken, denn es ist ohnehin ein „Pars pro Toto“ für die Marschrichtung der europäischen Länder, in Bezug auf die Presse- und Meinungsfreiheit, die ja mit das höchste Gut einer Demokratie ist, wenn nicht gar DAS HÖCHSTE GUT überhaupt! Noch steht es eigentlich unmissverständlich im Grundgesetz, Artikel 5:...hier weiterlesen: https://apolut.net/die-demokratie-demontage-geht-weiter-von-bodo-schickentanz/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Tanggapan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terhadap teror kepala babi di kantor Tempo menuai kritikan. Tanggapan itu disebut sebagai buruknya komunikasi publik pejabat negeri ini.Tak hanya itu, di lima bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, komunikasi pemerintah juga jadi tanda tanya. Sering beda pendapat dalam memberikan penjelasan pada publik terjadi diantara para menteri.Apa yang terjadi dengan komunikasi publik pemerintah?

Die Kriminalität in der Schweiz steigt an: Cyberkriminalität, Gewalttaten und Vermögensdelikte haben zugenommen. Bei den beschuldigten Personen gibt es eine Zunahme in der Gruppe «übrige Ausländer» – darunter Kriminaltouristinnen und -touristen. Ein gefundenes Fressen für politische Polemik? Oder ein reales Problem, dem die Politik zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat? Was sagen diese Zahlen wirklich aus? Wo braucht es Einordnung, wo Lösungen? Und: Was ist mit der Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass «die Ausländer» krimineller seien – obwohl die Statistik differenzierter ausfällt? Im «Club» diskutieren Politikerinnen, Polizisten, Forschende und Behörden mit dem nötigen Blick auf die Realität hinter den Schlagzeilen. Mit Barbara Lüthi diskutieren: – Tiana Angelina Moser, Ständerätin GLP/ZH; – Esther Friedli, Ständerätin SVP/SG; – Céline Widmer, Nationalrätin SP/ZH; – Claudio Martelli, Stv. Direktor SEM und Leiter Direktionsbereich Asyl; – Jérôme Endrass, forensischer Psychologe und stellvertretender Leiter des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich; und – Alexander Ott, Leiter der Berner Fremdenpolizei und Co-Leiter des Berner Polizeiinspektorats.

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hvad siger reglerne? §§§I dette afsnit fortsætter vi vores dækning af Gribskovsagen, introduceret i Afsnit 1, hvor byrådsmedlem Pernille Søndergaard hævder at være fejlciteret i et mødenotat, som kommunen journaliserede uden hendes vidende. Hun kræver nu, at alle notater, hvor hendes navn optræder, skal sendes til hende forud for journalisering. Men har hun juridisk ret til dette? Og hvad siger loven om notatpligt, journalisering og retssikkerhed?For at belyse disse spørgsmål taler vi med Jøren Ullits, lektor i offentlig ret ved Syddansk Universitet. Hans forskning fokuserer på digital forvaltningsret og aktindsigt, og han underviser i disse emner. Send en SMS til Rasmus VisbyStøt: Magtindsigt.dkNyhedsbrev:Tilmeld NyhedsbrevSkriv: KontaktFacebook: Magtindsigt - Visbys VerdenX: @rvisby

Sagen tager en ny drejning. Endnu en arbejdsskadeanmeldelse er dukket op, hvor endnu en medarbejder i Gribskov Kommune har oplevet problemer med en byrådspolitiker. Denne gang er politikeren en partifælle til borgmester Bent Hansen (V).Vi har nu to arbejdsskadeanmeldelser på kort tid, begge relateret til politikere i kommunen.Et mødenotat fra 25. februar 2025 viser, at kommunaldirektøren, ledende embedsmænd og borgmesteren diskuterede de to arbejdsskader.Borgmesteren blev opfordret til at orientere Byrådet, da det nu er en sag af politisk karakter.Men gjorde borgmesteren det?Blot en uge efter mødet, den 3. marts, besluttede et flertal i Økonomiudvalget, at Sascha Volmer Sørensen fritages for tjeneste, indtil Byrådet træffer beslutning på byrådsmødet tirsdag den 11. marts 2025.Jeg har modtaget en række dokumenter, der belyser og dokumenterer sagen – og som mildt sagt ligner en ægte politisk rævekage.Har du tips eller oplysninger om sagen? Skriv til podcast@visbysverden.dkSend en SMS til Rasmus VisbyStøt: Magtindsigt.dkNyhedsbrev:Tilmeld NyhedsbrevSkriv: KontaktFacebook: Magtindsigt - Visbys VerdenX: @rvisby

I dette afsnit undersøger jeg den opsigtsvækkende sag om Gribskov Kommunes kommunaldirektør, der tidligere på ugen blev fritaget for tjeneste. Jeg ser nærmere på, om et møde om vinterbadernes sauna på stranden i Tisvildeleje kan have spillet en rolle – og om sagen udspringer af en større konflikt mellem embedsværket og politikerne. Det tyder allerede nu på, at der kommer flere afsnit om denne sag. Lyt med, når jeg forsøger at finde svar.Send en SMS til Rasmus VisbyStøt: Magtindsigt.dkNyhedsbrev:Tilmeld NyhedsbrevSkriv: KontaktFacebook: Magtindsigt - Visbys VerdenX: @rvisby

Dem Ausseminister Bettel seng Erklärung zu deem angebleche Veto géint d'Ruanda-Sanktiounen an d'Polemik ronderëm d'Kameraiwwerwaachung an der Stad sinn Theemen an der Presserevue.

Höher, schneller, weiter und schlimmer, doller und krasser. Überall wimmelt es von Übertreibungen und dem inflationären Gebrauch von Wörtern und Sprache mit eigentlich ernstem Hintergrund. Hier sind unsere teilweise noch ungeordneten Gedanken dazu.

Die Bundestagswahl steht vor der Tür – und mit ihr eine der ungewissesten Regierungsbildungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Wer wird am Ende das Sagen haben? Droht eine langwierige Hängepartie oder eine völlig neue politische Konstellation? Und was bedeutet das alles für die Immobilienbranche? In dieser Sonderausgabe des PB3C RealTalk spricht Jasper Radü mit Dr. Paul Kowitz über mögliche Koalitionen, regulatorische Baustellen und die Rolle der EU. Wird die Immobilienbranche von einer neuen Regierung profitieren – oder bleiben die großen Herausforderungen ungelöst? Ein analytisches Gespräch ohne Polemik, aber mit klaren Einschätzungen.

Die Brüder Julius und Harry Barmat waren Ostjuden, Sozialdemokraten und erfolgreiche Geschäftsleute, bis ihr hauptsächlich auf Lebensmittelimporte spezialisierter Konzern „Amexima“ 1924 überschuldet zusammenbrach. Ein gefundenes Fressen war dies für alle Feinde der Republik schon deshalb, weil verschiedene führende Politiker von SPD und Zentrum mit den Barmats verbandelt waren. Antisemitische Hetze und – wie sich herausstellte: völlig gegenstandslose – Korruptionsvorwürfe u.a. gegen Reichspräsident Ebert in Teilen der extremen rechten und linken Presse waren die Folge, gegen die sich republikanische Stimmen wiederum erbittert zur Wehr setzten. Eine solche Stimme war Paul Levi, einst Anwalt und kurzzeitig Lebensgefährte von Rosa Luxemburg sowie Mitgründer KPD, mittlerweile aber in die SPD zurückgekehrt. Seine heftige Polemik wider die Korruption der Bourgeoisie fanden wir in der Cuxhavener Alten Liebe vom 19. Februar 1925. Es liest Frank Riede.

Tinggalkan komentar dan berikan pendapatmu: https://open.firstory.me/user/cllnqvpto01n101w7acsdamo6/comments Powered by Firstory Hosting

Prabowo Panggil Bahlil, Beri Arahan Soal Polemik Elpiji 3 Kilogram | Pemerintah Pastikan Momentum Panen Padi Tak Terlewatkan | YLBHI Soroti Pelibatan Militer di Banyak Sektor *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengecer Kembali Salurkan Gas Melon, Polemik Belum Berhenti | Wakil Mendikti-Saintek Akui Rumitnya Pencairan Tukin Dosen ASN | Gagal di MK, Pasangan “Edy-Hasan” Gugat Cagub Sumatra Utara Bobby Nasution ke PTUN *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ihr Lieben, am 23. Februar 2025 sind vorgezogene Bundestagswahlen und wir erleben einen erbitterten Wahlkampf, der in weiten Teilen von Wortbrüchen, Polemik und Populismus geprägt ist. Es sind ungewöhnliche Zeiten, in denen wir, unser Team von Starke Frauen feststellen, wie kostbar die Demokratie ist. Die Wahl fällt in eine Zeit in Deutschland, Europa und der Welt, in der rechte und antidemokratische Kräfte wirken. Kräfte, die als „gesichert rechtsextrem“ die Stimmung in diesem Land prägen. Je rechter, desto konservativer. Und je konservativer, desto weniger im Sinne der Gleichberechtigung. Wir haben uns daher die Parteiprogramme, deren Entwürfe und/oder Websiten der Parteien einmal genauer angesehen und geschaut, was sie uns Frauen so zu bieten haben. Ihr seht anhand der Episodenlänge: Wir brauchten dafür Zeit, auch wenn wir das Gefühlt hatten, nur an der Oberfläche zu kratzen. Wir sind keine Journalistinnen oder Politologinnen. Wir sind zwei Wählerinnen, die wissen wollen, woran sie sind. Das Ergebnis findet ihr in dieser Episode. Wir haben euch Kapitelmarken gesetzt, für den Fall, dass ihr über- bzw. hinspringen möchtet:(00:05:41) SPD(00:14:07) Bündnis90/Die Grüne(00:21:35) AFD (00:31:22) CDU(00:40:08) BSW (00:47:04) FDP (00:57:05) DIE LINKE (01:00:02) FREIE WÄHLER (01:03:48) VOLT (01:08:05) FAZITLasst uns wissen, ob ihr diese Episode hilfreich fandet: Gern via Instagram oder Website. Ergänzend könnt ihr übrigens am 6.2. einen Vergleichstest via wahl-o-mat.de machen. Quellen: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD_Programm_bf.pdfhttps://www.gruene.de/artikel/zusammen-wachsenhttps://www.bundestagswahl-bw.de/fileadmin/bundestagswahl-bw/2025/Wahlprogramme/AfD_Leitantrag-Bundestagswahlprogramm-2025.pdfhttps://www.cdu.de/themen/wahlprogramm-von-cdu-und-csu/https://bsw-vg.de/bundestagswahl2025/ https://www.fdp.de/sites/default/files/2024-12/fdp-wahlprogramm_2025.pdfhttps://www.die-linke.de/bundestagswahl-2025/wahlprogramm/?https://www.br.de/nachrichten/bayern/wahlprogramm-der-freien-waehler-buergernah-und-ideologiefrei,UXn0uYrhttps://voltdeutschland.org/programm/programme/programme-positionenBild: bundesregierung.de  Möchtest Du Cathrin oder Kim auf einen Kaffee einladen und dafür die Episoden werbefrei hören? Dann klicke auf den folgenden Link: https://plus.acast.com/s/starke-frauen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Jakarta dihebohkan dengan kebijakan Pergub No. 2 Tahun 2025 yang memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk melakukan poligami. Pergub yang ditandatangani pada 6 Januari 2025 kemarin ini seolah memberi karpet merah pada praktik poligami. Pemprov Jakarta berdalih urgensi dari peraturan ini dibuat untuk melindungi keutuhan rumah tangga para ASN. Apakah poligami untuk ASN perlu dibuatkan aturan khusus? Apakah Jakarta tidak memiliki masalah yang lebih krusial untuk diselesaikan? Saksikan #HOTROOMMETROTV "POLEMIK PERGUB ATURAN POLIGAMI ASN" di #MetroTV

Dalam satu kesempatan ada salah satu tokoh panutan di Indonesia yang mengungkapkan bahwa yang namanya Seni itu harus dihormati, ekspresi seni itu tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang orang yang menikmati saja.

Program makan gratis kini sudah mulai berjalan namun masih saja terjadi polemik di masyarakat.

Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Menko Polkam: Jangan Terjebak Polemik | Pemerasan DWP 2024, Tiga Personel Polisi Dipecat | Dianiaya Senior, Seorang Santri Tewas di Banyuwangi *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ustadz Ammi Nur Baits, ST., BA dan Prof. Nurhasan Ismail, M.Si - Polemik Nikah Siri

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di tahun mendatang ini memicu polemik di masyarakat.

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, merespon pernyataan Prabowo yang hendak memaafkan koruptor bila segera mengembalikan uang rakyat yang dicurimya. Menurut Saut, kebijakan ini tidak bisa dilakukan karena pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidana dan pihak yang mengembalikannya harus lebih dulu menjalani proses pidana untuk cabut perbuatannya.

Zwei Millionen Geflüchtete. Hunderttausende auf der Suche nach Jobs. Während auf der Straße rechte Gruppen ihre undemokratische und menschenverachtende Polemik verbreiten, sind es Helden wie Anne Kjaer Bathel, die ein Licht in die Dunkelheit unserer Gesellschaft zaubern. Anne ist ihrerseits Pazifistin. Ihre Familie floh 1933 vor den Nazis aus Deutschland und siedelte sich in Dänemark an. Das hält sie jedoch nicht auf. Denn Anne setzt sich für Integration ein. Sie gründete die ReDI School of Digital Integration, die geflüchteten Menschen mit Migrationshintergrund hilft, ein Standbein in der digitalisierten Fachwelt zu bekommen. Ihr seht: Es wird ernst. Eine extrem spannende und wichtige Folge. Also Lauscher aufgestellt und los geht's! Eine Produktion von MAKIKO* für die Viva Equality gemeinnützige UG Musik: 'Til ungdommen' - Ingebjørg Bratland Gastgeber: Julius Bertram Mitarbeit: Tilman Perez Produktion: MAKIKO*

Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana reformasi sistem pemilu dengan usulan agar kepala daerah—bupati, wali kota, hingga gubernur—dipilih oleh DPRD. Langkah ini, menurutnya, dapat menekan biaya politik yang dinilai terlalu tinggi dalam Pilkada langsung, sehingga anggaran besar yang selama ini terserap bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat, seperti perbaikan sekolah, irigasi, dan pemenuhan gizi anak-anak. Ia mengacu pada efisiensi sistem di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India sebagai contoh keberhasilan. Dalam pidatonya di perayaan puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo juga mengkritisi sistem pemilu Indonesia yang dianggap tidak efisien dan membebani kandidat, baik yang menang maupun yang kalah. Ia mengajak seluruh elemen politik, termasuk partai-partai, untuk berani mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini. Dukungan pun datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menilai bahwa formulasi politik yang lebih efektif diperlukan tanpa mengorbankan hak-hak politik rakyat. Namun, apakah reformasi yang diusulkan ini sungguh bertujuan memperkuat demokrasi, atau justru berpotensi menjadi alat yang memusatkan kekuasaan? Saksikan Panggung Demokasi “Menakar Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD” hanya di Metro TV

Sejumlah Kalangan Soroti Rencana Amnesti Puluhan Ribu Narapidana | Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Tuai Kritik | Timnas Indonesia Takluk 1-0 dari Vietnam di ASEAN CUP *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Die Reichstagswahlen am 7. Dezember 1924 hatten zwar, verglichen mit den Wahlen vom Mai desselben Jahres, zu einer Stärkung der politischen Mitte bei gleichzeitiger Schwächung des kommunistischen und des deutsch-völkischen Randes geführt, eine Mehrheitsfindung blieb aber weiterhin problematisch. In ihrer Parteizeitung, dem Hamburger Echo, vom 8. Dezember feierte sich die SPD als eindeutige Wahlsiegerin. Dabei zeigt sich aber auch, wie zerstritten das gesamte politische Spektrum war, denn der Artikel macht nicnt nur aus der diebischen Freude über die Niederlage der politischen Ränder, insbesondere die Kommunisten, keinen Hehl, sondern attackiert auch polemisch die Deutsche Volkspartei, die eigentlich als eine potentielle Koalitionspartei innerhalb des prorepublikanischen Spektrums zu betrachten wäre – eine Polemik, die in der Titulierung des Außenministers als „Stresemännchen“ einen klaren Ausdruck findet. Rosa Leu stellt also heute die Wahlergebnisse aus der Sicht der SPD vor, bevor wir morgen aus einer anderen Perspektive darauf blicken.

Die Linke in der Schweiz steht seit dem Sieg von Donald Trump in den USA unter Schock: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth befürchtet gar eine «Trumpisierung» der Politik hierzulande. Ist das pure Polemik – oder sinken nun auch bei den Schweizer Parteien die Hemmschwellen? Mit dem Wahlsieg von Donald Trump ging ein Wahlkampf zu Ende, der von Provokationen auf beiden Seiten geprägt war. Während die Demokratin Kamala Harris ihren Kontrahenten als Faschisten bezeichnete, warf Trump der amtierenden Vizepräsidentin vor, eine Kommunistin zu sein. Wie viel Provokation gehört zum politischen Handwerk? Auch in der Schweizer Politik wird zuweilen mit harten Bandagen gekämpft. Doch: Wo sind die Grenzen? Mit Donald Trump als Präsident der USA könnte sich in der internationalen Sicherheitspolitik einiges ändern. Was heisst das für Europa? Muss die Schweiz ihre Sicherheitspolitik überdenken? Derzeit findet in Baku die 29. UN-Klimakonferenz statt. Ob sich der zukünftige US-Präsident Donald Trump in den kommenden Jahren für den Klimaschutz einsetzen wird, ist unsicher. Bringt er den internationalen Kampf gegen den Klimawandel in Gefahr? Oder ist diese Befürchtung unberechtigt? In den letzten Jahren haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA intensiviert. Wie Donald Trump die wirtschaftspolitischen Weichen stellt, kann spürbare Folgen für die Schweiz haben. Kann die Schweiz wirtschaftlich von einem Präsident Trump profitieren? Oder sorgen potenzielle Strafzölle für Schwierigkeiten? Zu diesen Fragen begrüsst Sandro Brotz am 15. November 2024 in der «Arena»: – Cédric Wermuth, Co-Präsident SP; – Philipp Matthias Bregy, Fraktionspräsident Die Mitte; – Sibel Arslan, Vizepräsidentin Grüne; und – Alfred Heer, Nationalrat SVP/ZH.

Im neuen Wochenkommentar ziehen wir wieder einmal eine Zwischenbilanz über ehemalige Verschwörungsmythen, die sich als richtig herausgestellt haben!

Blau, wohin das Auge sieht: Die AfD ist bei der Europawahl in Ostdeutschland fast überall stärkste Kraft geworden. Manche witzeln, man solle die Mauer wieder aufbauen. Andere haben den Kontakt zu Verwandten und Bekannten, die nach rechtsaußen abdriften, schon abgebrochen. Doch wer diese Wählerinnen und Wähler umstimmen will, kann sich Polemik und Resignation kaum leisten. SPIEGEL-Redakteur Marc Röhlig ist im thüringischen Gera aufgewachsen und kennt die Konflikte aus dem eigenen Umfeld: Alte Bekannte, die zum Sommerfest der örtlichen Rechtsextremisten gehen. Ein Kindheitsfreund, der gegen Ausländer wettert. Familienmitglieder, die Verschwörungsmythen von Telegram glauben. Trotzdem sucht er den Dialog, wo immer es geht: »Eine Demokratie lebt vom Streit und davon, Konsens zu finden. Das kann ich nicht, wenn ich aufhöre zu reden.« Im Podcast berichtet Marc, der sich selbst als »Ossi« bezeichnet, von Überraschungserfolgen beim Streit. Und von Versuchen, bei Menschen mit geschlossen rechtsextremem Weltbild wenigstens ein Störgefühl zu hinterlassen. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Sprechen Sie auf unsere Mailbox oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an +49 40 38080 400 oder per Mail an stimmenfang@spiegel.de. Links zur Folge:  Marc Röhlig: Warum ich mitunter an meiner Heimat verzweifle  Ronneburg: Nazi-Fasching in der Stadthalle +++ Alle Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier. Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Seite verantwortlich. +++ Den SPIEGEL-WhatsApp-Kanal finden Sie hier. Alle SPIEGEL Podcasts finden Sie hier. Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie bei SPIEGEL+. Jetzt für nur € 1,- für die ersten vier Wochen testen unter spiegel.de/abonnieren Informationen zu unserer Datenschutzerklärung.

Die Antilopen Gang hat einen Song über die (fehlenden) Reaktionen auf den Hamas-Terror veröffentlicht. Die Kontroverse ist groß: Was will die Band? An wen richtet sich der Song? Und was ist eigentlich alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Gorgis, Elena; Harrabi, Kais; Biazza, Jakob; Latković , Marija

Brendel, Gerd www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit

In Annette Kolbs „Beschwerdebuch“ von 1932 treffen Skizzen über das großstädtische Berlin, über Hunde als Haustiere und Gedanken über neue Anglizismen auf Kritik am sich zuspitzenden Faschismus der Weimarer Republik. Gutzeit, Angela www.deutschlandfunk.de, Büchermarkt

Israel und die Hamas haben sich auf eine Medikamentenlieferung für die rund 136 israelischen Geiseln im Gazastreifen geeinigt. Über eine Freilassung oder einen Gefangenenaustausch wird derzeit allerdings nicht verhandelt. Weitere Themen: In verschiedenen Städten Deutschlands demonstrierten in den letzten Tagen Zehntausende gegen die aufstrebende Alternative für Deutschland (AfD). Dies, nachdem ein Geheimtreffen mit Rechtsextremen, Wirtschaftsleuten und ranghohen AfD-Politikern aufgeflogen ist. Wie wirkungsvoll sind diese Proteste? Im Vorfeld der nationalen Wahlen erhielt die Tessiner Grenzstadt Chiasso viel Aufmerksamkeit: Die Stadt versinke im Flüchtlingschaos, hiess es von Seiten der SVP und Lega. Doch längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger Chiassos sind mit dieser Polemik einverstanden.

Was waren eingentlich so die Aufreger im fast vergangenen Jahr? WDR 2 Kabarettist Dieter Nuhr zählt zum Jaheresende einige auf. Diesmal: sein Rückblick auf die Entwicklung der Bundesjugendspiele. Sehr speziell. Von Dieter Nuhr.

Zu Besuch in Berlin hält sich Erdogan mit Nahost-Polemik zurück, zuhause dreht er auf. Wie schafft er den Spagat? In dieser 11KM-Folge erzählt ARD-Korrespondentin Karin Senz, wie Erdogans politischer Pragmatismus funktioniert und wie der Mann zwischen den Stühlen oft doch noch einen findet (einen Stuhl). Den BR24-Podcast "Thema des Tages" findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/br24-thema-des-tages/90776374/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Hans Christoph Böhringer Mitarbeit: Sebastian Schwarzenböck, Christian Schepsmeier, Nicole Hirsch Produktion: Jacqueline Brzeczek, Jonas Lasse Teichmann, Hanna Brünjes Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim NDR.

Der CDU-Vorsitzende erntet für seiner Polemik gegen Asylbewerber scharfe Kritik. Russlands Soldaten missbrauchen das AKW Saporischschja für Kriegsaktivitäten. Und auch Meta-Konzernchef Mark Zuckerberg hält jetzt künstliche Intelligenz für wichtig. Das ist die Lage am Donnerstagabend. Die Artikel zum Nachlesen: Friedrich Merz polemisiert gegen Asylbewerber - und erntet viel Kritik Wie russische Truppen das AKW Saporischschja nutzen Meta und sein Chef Mark Zuckerberg setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz   +++ Alle Rabattcodes und Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier: https://linktr.ee/spiegellage +++ Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Webseite verantwortlich.Alle SPIEGEL Podcasts finden Sie hier. Mehr Hintergründe zum Thema erhalten Sie bei SPIEGEL+. Jetzt für nur € 1,- für die ersten vier Wochen testen unter spiegel.de/abonnieren Informationen zu unserer Datenschutzerklärung.