Podcasts about Upaya

Upaya menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat alias Pam Swakarsa terus menuai polemik. Di Surabaya, upaya ini sudah jadi nyata, dengan pembentukan Pam Swakarsa di tiap RW yang didukung penuh pemerintah kota. Langkah tersebut ditengarai sebagai tindak lanjut arahan TNI yang mendorong aktivasi Pam Swakarsa, buntut gelombang demonstrasi di berbagai daerah, akhir Agustus lalu, yang berujung rusuh dan jatuh korban jiwa.Di media sosial dan aplikasi perpesanan, beredar surat berjudul “Pelaksanaan Instruksi Pengamanan Swakarsa di Seluruh Indonesia” yang terbit pada 1 September 2025. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Dwi Rianta Soerbakti dan Sekjen, Ari Garyanida.Setelah Surabaya, bukan tak mungkin daerah lain bakal menyusul membentuk Pam Swakarsa. Apalagi sejumlah anggota DPR juga sudah menyatakan dukungan.Sedangkan, masyarakat sipil pegiat HAM tetap konsisten menolak reaktivasi Pam Swakarsa, karena punya jejak hitam di masa lalu. Di 1998, Pam Swakarsa dimanfaatkan dan dipersenjatai untuk menghalau demonstran yang berunjuk rasa saat Sidang Istimewa MPR. Kehadiran Pam Swakarsa dikhawatirkan bakal menciptakan ketakutan serta meningkatkan eskalasi konflik horizontal.Apa urgensi dan relevansi pembentukan kembali Pam Swakarsa? Apa motif di balik upaya melibatkan kelompok sipil dalam menjaga keamanan wilayah? Apa saja yang harus diwaspadai dari reaktivasi Pam Swakarsa di tengah kondisi masyarakat saat ini? Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi pro kontra publik soal keterlibatan ormas dan sipil dalam pengamanan masyarakat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan HAM Indonesia (PBHI) Gina Sabrina, Ketua Bidang Politik PP KB Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Arif Bawono, dan Duta Besar RI untuk Filipina dan Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau Agus Widjojo.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) berencana mengajukan permohonan praperadilan terhadap penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dan sejumlah aktivis. Upaya hukum yang dilakukan polisi dinilai cacat prosedur.Delpedro dan beberapa aktivis seperti Syahdan Husein dari Gejayan Memanggil, Khariq Anhar, mahasiswa Universitas Riau, dua pegiat media sosial RAP, dan Figha Lesmana, saat ini berstatus sebagai tersangka. Mereka dituduh menghasut pelajar, termasuk anak-anak untuk melakukan tindakan yang dilabeli polisi sebagai "aksi anarkis", dalam gelombang unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 lalu.Langkah polisi ini dikecam sebagai bentuk kriminalisasi aktivis dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Polisi dinilai gagal membedakan antara ekspresi kebebasan berpendapat dan provokasi.Peristiwa ini menambah daftar panjang kriminalisasi terhadap warga. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sejak 2019 sampai dengan Mei 2025, ada 154 kasus kriminalisasi oleh polisi dengan total 1.097 orang korban. Sebagian besar kriminalisasi terjadi ketika masyarakat tengah melakukan demonstrasi dan saat mengkritisi kebijakan di media sosial.Bagaimana perkembangan terbaru kasus kriminalisasi terhadap Delpedro dan kawan-kawan? Bagaimana dengan tuntutan masyarakat sipil agar kasus tersebut dihentikan? Mengapa kriminalisasi terhadap warga terus terjadi? Apakah Indonesia sudah darurat kebebasan berpendapat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, dan Pakar Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, SH, MH.

TikTok membekukan sementara fitur live streaming di Indonesia sejak Sabtu (30/8) lalu, usai kerusuhan pecah saat demo menolak tunjangan DPR. Pembekuan rencananya bakal berlaku hingga beberapa hari ke depan. Langkah ini diambil Tiktok usai dipanggil Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Namun, Komdigi mengklaim keputusan Tiktok membekukan fitur live, bukanlah atas permintaan pemerintah, melainkan inisiatif platform media sosial asal Cina itu sendiri.Publik kadung curiga langkah tersebut adalah upaya sensor dan pembatasan akses informasi yang berpotensi melanggar hak asasi warga. Di sisi lain, pemerintah selama ini dinilai abai dengan peredaran hoaks dan disinformasi di jagat maya.Apakah pembekuan fitur live Tiktok adalah langkah tepat atau bentuk pelanggaran hak? Bagaimana dampak pembatasan akses informasi yang meluas? Bagaimana kecenderungan narasi mobilisasi massa lewat media sosial? Adakah upaya yang ampuh untuk menangkal peredaran hoaks di tengah maraknya isu demonstrasi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Co-Founder & Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Aribowo Sasmito, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum, dan Lead Analyst Drone Emprit Nova Mujahid.

Podcast INIKOPER menyajikan analisis komprehensif mengenai status pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2024. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif, sebuah analisis mendalam mengungkapkan adanya paradoks signifikan antara perbaikan persepsi dan tantangan fundamental yang masih ada. Kinerja penegakan hukum menunjukkan capaian dalam penindakan, namun nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total potensi kerugian dari kasus-kasus mega-korupsi. Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, namun dinamika hubungan antar-lembaga masih dibayangi oleh tumpang tindih kewenangan dan potensi persaingan yang dapat menghambat efektivitas. Di sisi lain, peran gerakan masyarakat sipil, meskipun secara hukum diperkuat, berhadapan dengan realitas politik yang pragmatis, seperti teridentifikasinya puluhan mantan terpidana korupsi dalam daftar calon legislatif. Upaya pendidikan antikorupsi, meskipun memiliki kerangka kebijakan yang ideal, belum menunjukkan dampak yang signifikan akibat lemahnya implementasi di tingkat daerah. Temuan krusia ini  adalah bahwa terobosan yang bersifat teknis, seperti penerapan e-government dan inisiatif Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), cenderung berhasil di area-area administratif, namun menemui resistensi dan kegagalan total saat menyentuh wilayah kekuasaan dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perangkap korupsi di Indonesia bersifat politis, dan solusi teknis semata tidak akan cukup tanpa komitmen politik yang nyata. Rekomendasi strategis yang diuraikan dalam laporan ini berfokus pada penguatan aspek hukum, mendorong reformasi politik, mengintegrasikan pendidikan dan partisipasi masyarakat, serta mengadopsi teknologi sebagai alat bantu yang efektif.

In this fifth session of Upaya's Dogen Seminar, Norman and Kathie Fischer explore Dogen's Four Methods of Guidance (Bodaisatta Shishobo), one of the most accessible and transformative fascicles of the Shobogenzo. Building on reflections about paradox in Zen, […]

In this closing session of Upaya's Dogen Seminar, faculty and participants reflect on how ancient teachings become living transmission through courage, friendship, and practice. Roshi Joan reminds us that discovery emerges not through […]

In the seventh session of Upaya's Dogen Seminar, Sensei Genzan explores Dogen's Eight Awakenings of Great Beings (Hachi Dainin Gaku), weaving scholarship with lived experience to reveal how Zen practice addresses the paradoxes of daily […]

In the sixth session of Upaya's Dogen Seminar, the faculty engage in a rich exploration of Dogen's use of language, paradox, and poetry as spiritual communication. Heine highlights how paradox functions as […]

Seorang oknum guru SMP Negeri di Bekasi Barat ditangkap polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya di ruang OSIS. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial dan memicu demo dari alumni SMPN tersebut. Kasus ini memantik keprihatinan publik karena terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak. Bagaimana memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat belajar yang bebas dari ancaman kekerasan seksual? Narasumber : Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono.

In this fourth session of Upaya's Dogen Seminar, Sensei Jiryu explores the profound paradox at the heart of Zen practice: the essential teaching of non-separation. He highlights the famous line, “The great way […]

In this third session of Upaya's Dogen Seminar, renowned poet, translator, and peace activist Sensei Kazuaki Tanahashi presents his analysis of paradox in Dogen's writings, drawing from his monumental 33-year translation project of […]

In this opening session of Upaya's Dogen Seminar, program faculty introduce themselves and reflect on themes and paradoxes within Dogen's teachings they will be sharing over the weekend. Roshi Joan Halifax presented Dogen's […]

Hari keenam operasi pencarian, tim SAR gabungan terus menyisir perairan utara Pulau Gelasa. Fokus pencarian ditujukan pada enam anak buah kapal (ABK) Motor Osela yang masih hilang usai kapal tersebut tenggelam beberapa hari lalu. Upaya pencarian melibatkan kapal Basarnas, TNI AL, dan nelayan setempat, dengan metode penyelaman serta penyisiran laut menggunakan perahu karet.

Kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut tahun depan. Ketentuan detail terkait efisiensi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Ada 15 item belanja negara yang dipangkas besaran anggarannya, seperti, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, hingga perjalanan dinas.Presiden Prabowo mengklaim kebijakan efisiensi berhasil menghemat belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.Di sisi lain, kebijakan efisiensi juga memengaruhi kinerja lembaga-lembaga negara independen, seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, Komnas Disabilitas, dan lainnya. Padahal mereka adalah lembaga-lembaga yang bergerak di isu perlindungan kelompok rentan.Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan menggali dampak riil efisiensi terhadap Komnas Perempuan, selaku salah satu lembaga negara independen. Bagaimana strategi mereka memaksimalkan perannya saat anggaran seret? Apakah potong anggaran memengaruhi kerja penanganan kasus? Bahasan ini bakal dibincangkan bareng Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih.Ruang Publik KBR juga mengundang Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad dan Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Aulia untuk makin membuka perspektif tentang kebijakan efisiensi.Apa catatan mereka atas pengetatan anggaran di semester pertama pemerintahan Prabowo? Apa saja catatannya? Apakah kebijakan efisiensi tepat untuk dilanjutkan? Simak siaran live-nya di Youtube KBR Media.

From time to time over the nearly 50 years since the establishment of the Atlanta Soto Zen Center, a significant number of its members and its affiliates in the Silent Thunder Order have complained of burning out in terms of their participation in the Zen community. Some have faded into obscurity and were never heard from again. Others have come back after years. The record for the longest hiatus is about three decades. This cohort would amount to a small percentage of the total attendance, or course, but it has been noted that more people come and go than stay. Matsuoka-roshi used to say, of some disciple that was no longer showing up, "Come-and-go type" or, "Wishy-washy type." I assume that these lost souls continue to practice in some form or other, hopefully maintaining their practice of meditation at least. And they probably retain an interest in reading about Zen and Buddhism. And I think it fair to say that if they had stayed, instead of moving on, we would have no place for most of them to sit. This is why I refer to the Zen sangha — and it is probably true of all communities — that it is like a cloud, constantly evaporating and recondensing, with new molecules of water, over time. People have real lives, other demands on their time and energy, and they always have. Master Dogen pointed out that the famous places in China were not typically comprised of large groups, but a small core of a half-dozen monks or so, with others coming and going from time to time. A cursory reading of the history of the formal transmission in Soto Zen makes this clear. Many of these encounters were short-term. So I don't worry too much about the many former members who are no longer in attendance. I do reach out from time to time if someone has suddenly disappeared who was diligently engaging on a frequent basis for some time, out of curiosity if nothing else. But I have enough to worry about, dealing with those who are presently practicing, as well as the constant flow of newcomers knocking at our doors. Most newcomers report that their first exposure to Zen is through reading — or, nowadays, listening — to a well-known teacher online, such as Thich Nhat Hahn, or Ram Dass. I had the pleasure of meeting Ram Dass in person in the 1960s, when I was teaching at the School of the Art Institute and the University of Illinois at Chicago Circle campus. Some friends of mine who knew him told me he was travelling through the area, so I asked them to connect us, and invited him to speak to one of my classes at the U of I. I still have the 1/4-inch reel-to-reel audiotape somewhere of his talk, which was his classic trip to India, giving LSD to the guru tale. I plan to have it digitized so that those who are interested can listen to it. Not to be too much of a name-dropper — near to greatness, and all that — but he came to our apartment for dinner that evening and cooked chipatis and beans for us. My friends told me later that he had told them he thought I was one of the most spiritual people he had ever met. That may have been because my apartment was full of student work, models of geometric structure studies they had done in one of my design classes.Another factoid of interest, and one of those coincidences that we say are not in Zen — he was driving a Chrysler Airstream at that time, and several years earlier, before I had graduated from the Institute of Design, my best friend at that time and I attended a talk by Claes Oldenburg, the famous Swedish-American sculptor, at the University of Chicago, at which presentation, amongst other things, we saw his life-size soft sculpture of — you guessed it — a Chrysler Airstream. But I digress. I have never heard of anyone burning out from too much study of the dharma, or too much sitting in meditation, although some naturally grow tired of too much group discussion, especially when it slides down the slippery slope of intellectualism and erudition, as has been seen many times in the history of Zen. Ch'an Master Huineng famously made a public show of burning scrolls of sutras to make this point. Dogen held that both things can be true at the same time — that the written record also contains the dharma, even though subject to the limitations of language. No, usually, problems with burnout arise in the context of serving the Zen community. Community, or sangha, is the third leg of the stool of Buddhism, joining that of dharma, the study of the teachings of Buddhism and Zen; and most centrally, buddha, the practice of zazen, or the meditation of Buddha. This is what Zen claims to transmit. Where the rubber hits the road in terms of burnout is usually in an individual's efforts to serve the sangha in ways that demand what seems to them to be a lot of time, effort, and energy, with all the opportunity costs associated with any form of contributions of one's precious time to any cause. The third rail for most or all not-for-profit enterprises such as ASZC seems to consist in serving on the board of directors. What I refer to as the "substitution effect" begins to set in — one finds oneself sitting less and less over time, the limited bandwidth available for Zen being consumed more and more by the ever-evolving demands of raising money and paying the bills; upkeep, repair and maintenance of the facility; producing and publishing online communications, newsletters, bulletins and podcasts; and, finally, the sheer pressure of administrating a robust schedule of programs of dharma study and meditation, serving a shape-shifting and ever-growing community of practitioners. As one who has been immersed in this process for going on 50 years -— ASZC was incorporated in 1977 — I am very familiar with this syndrome of overcommitting, on a personal level. But I think it may be that we are getting it backward if and when we do burn out in service to the sangha. It is easy to lose track of the central focus of Zen. The three legs of the stool are not equal in importance or effectiveness in supporting our personal practice. Buddha practice, Zen meditation, or zazen, is definitely first and foremost. Dharma, or study of the teachings, comes second and is subordinate to zazen. Without zazen there is little hope of ever comprehending buddha-dharma. Sangha, community participation and service, is a distant third, and is not really necessary, or conducive to personal practice, absent meditation and study. When we get this backward is when we tend to burn out. If I had not been continuing my meditation practice over the 60 years I have been engaged in all three dimensions, from the mid-1960s at the Zen Buddhist Temple of Chicago, through the years of establishing ASZC in Atlanta, I would have burnt out long ago. Attending most of the public sessions of meditation and witnessing the evolution of the Zen lives of hundreds of individuals have reinvigorated my zeal for Zen again and again, especially during the difficult times we have endured. The evidence of my senses has convinced me ever more undoubtedly of the value and effectiveness of Zen as the Upaya, or skillful means, for our times, as Matsuoka-roshi believed. If you have found yourself experiencing burnout, please consider whether or not you see yourself in this picture. If you do your best to attend a reasonable number of our scheduled meditation programs including daily, weekly, monthly and annual opportunities, such as day sits (zazenkai), longer retreats (sesshin), classes and workshops, you will rediscover the renewable resource that is genuine Zen practice. If you have gotten entangled in the ASZC or STO administration or other demanding roles of service to the sangha, please understand that your efforts are very much appreciated, but that you may be inadvertently developing the substitution effect syndrome, which ultimately does not bode well either for your practice, or the wellbeing of the community. If you relinquish your position and function, no worries, someone else will step up. I have witnessed this again and again. There is no way to plan for, or to design around, human nature, so please do not blame the corporate entity that is the Zen community for your unhappiness. If instead you renew and reinvigorate your practice of meditation, both at home and at the Zen center, you may begin to see that the burden you are or were carrying on behalf of your fellow travelers on the Zen raft was not so onerous, after all. And that somehow, willy-nilly, what you may have seen as your vital function within the Zen community will be taken up by others. If you do not claim your place on the cushion, you may miss the point of practice altogether. Which would be a "cry and shame" as Albert the Alligator would say. And I know that dates me. Look up "Pogo the Possum" by Walt Kelly. Let me propose in closing that you apply a tried-and-true time management approach to your Zen practice. There are only 24 hours in a day, as we say, so unless we chuck it all and go join a monastery, or become a hermit, only a small fraction of those hours can be devoted specifically to our practice, as we conceive it. So let's say you create the visual of a classic clock face representing your 24-hour day. After filling in all the many other things you do to get you through the night, such as sleeping, and through the demands of your day, such as paying the rent, take a look at how much time is left over. For the sake of argument, let's say you can free up an hour a day, or maybe two. In that time, maybe an hour in the morning, and an hour in the evening, maybe more of a weekend, you commit 50% to Buddha Practice: time on the cushion; 30% to Dharma Study: reading up on the literature and joining online dialogs; that leaves 20% for Sangha Service: helping out at the center, or attending admin meetings. The very exercise of visualizing — and tracking — your time may reveal that you are not actually spending as much as you think you are, or at least allow you to cut it down to a bearable amount. The main thing it may help you do is to put the emphasis where is should be: on meditation. If you are attending zazen regularly you are already doing the most you can do to support your community. Your presence encourages them in their practice more directly and to a greater degree than financial and in-kind contributions. Although those are very important. If you join the dharma dialogs online or in person on Sunday mornings and occasionally make a contribution to the conversation, that is also a service to the sangha. It indicates your sincere interest in clarifying the Great Matter, which is the main and central purpose of the pursuit of Zen. If you do both the above and still have time to devote to supporting the programs and physical plant of the Zen center, more power to you. But please be careful not to let the tail wag the Zen dog. There is a story from the history in China, if memory serves, that illustrates this principle clearly. A monk complained that during meditation, the rain was leaking in on him through the thatched roof. The Master's response? "Move down." Why spend a great deal of time and effort patching a roof, maintaining a building, if it prevents you from sitting in zazen? The building, the corporate entity, and all other dimensions of the Zen community and its physical manifestation in the world are subject to the three marks of dukkha. They are impermanent in the long run, imperfect in their current variation, and inherently insubstantial in comparison to the effects of zazen on your consciousness. To quote the venerable Ch'an Master Sekito Kisen, from the closing line of his short but dense poem, Sandokai—Harmony of Difference and Equality: I respectfully urge you who study the mysterydo not pass your days and nights in vain

Wamendagri meyakini masuknya pesawat berbadan besar dapat mendorong konektivitas antar daerah.

Yordania kembali memberikan bantuan melalui udara kepada warga Gaza, Palestina. Upaya ini merupakan bagian dari tindakan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan, mengingat kekhawatiran atas lonjakan kelaparan di Gaza.

Kota Jakarta diharapkan dapat menjadi kota global dengan perekonomian yang kuat dan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Tim SAR Gabungan masih berupaya melakukan proses pencarian terhadap 2 orang korban yang diduga terseret ombak Pantai Wisata Puncak Guha Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Jawa Barat, pada hari minggu, 20 Juli yang lalu. Sebelumnya Basarnas menerima laporan mengenai adanya 3 orang Mahasiswa Ikopin yang terseret arus, dimana salah satu korban berhasil selamat dan 2 orang belum ditemukan. Bagaimana kronologi dan upaya pencarian 2 Mahasiswa yang terseret arus? Talk bersama Pelaksana Harian Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung, Mamang Fatmono.

Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Ciledug, Tangerang, Banten. Pemerintah setempat terus melakukan evakuasi, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Upaya penanganan darurat dan pendistribusian bantuan logistik juga terus dilakukan.

Banjir merendam ratusan rumah di Perumahan Jatibening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi. Untuk membantu warga terdampak, TNI dan BPBD Kota Bekasi telah menyiagakan perahu evakuasi di lokasi. Upaya evakuasi terus dilakukan terutama bagi warga yang tinggal di titik terdalam banjir.

In this session of Upaya's Awareness in Action series, Father Gregory Boyle—Jesuit priest and founder of Homeboy Industries—offers a profound reflection on kinship, healing, and radical compassion. Father Boyle brings humor, depth, and […]

Upaya pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali masih terus dilakukan, baik melalui jalur laut maupun udara. Kapal Negara SAR Permadi turut dikerahkan dalam operasi pencarian. Meski telah berlayar selama tujuh jam, pencarian oleh KN SAR Permadi belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pidana penjara selama 7 tahun. Selain pidana badan, Jaksa juga menuntut Hasto dihukum membayar denda Rp 600 juta. Jika tidak dibayar, hukuman itu akan diganti dengan 6 bulan penjara. Jaksa meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Diketahui Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020. Bagaimana Kuasa Hukum Hasto merespons keyakinan Jaksa bahwa Hasto aktif merintangi upaya KPK dalam menangkap Harun Masiku, yang hingga kini masih buron sejak 2020? Talk bersama Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Patra M Zen.

Sejak pekan lalu, akun Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani diserbu komentar para warganet. Mereka memprotes pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% kepada pedagang toko online yang omzet tahunannya antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Kebijakan ini dinilai memberatkan UMKM di tengah ekonomi sulit dan daya beli masyarakat yang tergerus. Lihat saja data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK), dari 108,47 pada April 2025, menjadi 108,07 pada Mei 2025. Bank Indonesia juga mencatat kredit UMKM melambat. Di Mei 2025 kredit hanya tumbuh 1,9 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding sebulan sebelumnya yang mencapai 2,3 persen.Upaya klarifikasi dilakukan pemerintah dengan menekankan bahwa pajak itu bukanlah pajak baru. Yang sedang disusun pemerintah adalah skema baru pemungutan pajak pedagang toko online. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa pedagang online beromset di bawah Rp500 juta tetap tidak dikenai PPh.Apakah penjelasan itu cukup melegakan pelaku UMKM? Apa saja yang menjadi keberatan mereka? Bagaimana pandangan ekonom soal skema pajak pedagang toko online? Apa dampaknya terhadap harga barang dan jasa? Seperti apa catatan terkait praktik pemungutan pajak toko online selama ini?Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di Ruang Publik KBR, bersama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny, dan Peneliti Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Rani Septya.

Petugas meminta jamaah haji tidak berupaya menyelundupkan air zam zam, termasuk "mengakalinya" dengan menggunakan botol yang ditutup lakban perekat. Upaya tersebut akan terdeteksi alat pemindai X Ray di bandara.NS: Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Ali Machzumi.Laporan: Rama Pamungkas.

Upaya mempercepat ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus dilakukan, di antaranya melalui program Pekarangan Pangan Bergizi. Program yang memanfaatkan lahan pertanian kosong tersebut sudah dijalankan oleh Polresta Sidoarjo di 18 kecamatan.

In this Wednesday Night Dharma Talk, Keido Troy Fernandez, a 13th generation native New Mexican and Zen priest at Upaya, tenderly weaves together ancestral wisdom, land-based practice, and Buddhist teachings. Drawing from […]

In this Wednesday Night Dharma Talk coinciding with Upaya's Being With Dying program, Frank Ostaseski breaks open the conversation of caring for those near death or in the dying process. Like curling up with a good […]

Wacana menghapus batas usia dalam lowongan kerja kembali mengemuka. Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji kemungkinan menghapus diskriminasi melalui aturan khusus atau revisi undang-undang. Menaker Yassierli bilang ini demi dunia kerja yang lebih inklusif. Di Jawa Timur, pemprov sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang diskriminasi usia di lowongan kerja pada awal Mei 2025 lalu. Batasan usia kerja belakangan memang mulai mengusik publik, karena dinilai tidak adil. Apalagi, badai PHK dan pengangguran makin menjadi. Sementara, kondisi pasar kerja terbatas, ditambah ada batasan usia pelamar kerja, yang akhirnya menyulitkan para pencari kerja terserap ke sektor formal. Upaya penghapusan batas usia kerja juga diperjuangkan hingga jalur Mahkamah Konstitusi. Karyawan swasta, Leonardo Olefins Hamonangan mengajukan permohonan uji materi terkait pasal ini di UU Ketenagakerjaan.Mengapa batasan usia pelamar kerja mesti dihapus? Bagaimana tanggapan pengusaha terkait wacana ini? Apa saja dampaknya? Kita bahas topik ini di Ruang Publik KBR bersama Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Myra Hanartani dan Pemohon Gugatan Syarat Usia dalam Lowongan Kerja, Leonardo Olefins Hamonangan.

Upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menertibkan ormas yang menganggu stabilitas dan investasi, mendapat perlawanan dari ormas. Namun belakangan, sejumlah instansi menyatakan dukunganya untuk menindak tegas ormas yang melanggar, hingga dibubarkan. Bagaimana mengatasi permasalah ormas? Narasumber: Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Komisaris Jenderal Polisi (Purn), Ito Sumardi.

Jody Hojin Kimmel, Sensei - ZMM - 4/25/25 - Skillful means, “Upaya,” are forms that the teachings take throughout our practice. How do we take up everything, including the edges that appear, rather than fight against them? How do we use our practice to explore and expand our capacity to be alive, fulfilled, and responsive to the world? - Dharma Talk during the Apple Blossom Sesshin 2025 Fusatsu Ceremony.

Presiden kedua Indonesia, Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025. Usulan ini disampaikan Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pada Maret 2025. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pengusulan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat serta melibatkan sejarawan, akademisi, hingga tokoh agama.Penolakan datang dari kelompok masyarakat sipil dan keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM di era pemerintahan Soeharto. Pemberian gelar pahlawan dinilai mengkhianati upaya penuntasan kejahatan HAM masa lalu. Petisi tolak pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto juga diluncurkan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas).Layak kah Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional? Bagaimana pengaruhnya terhadap upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu? Ruang Publik KBR menghadirkan Prof. Asvi Warman Adam, Sejarawan sekaligus Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dimas Bagus Arya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Jakarta, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom ditahan akibat terjerat kasus suap. Ketiganya menerima suap sebesar Rp60 miliar pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka lainnya, termasuk Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, panitera Wahyu Gunawan, dan dua pengacara. Kasus suap dan korupsi hakim bukan hal baru. Sebelumnya suap melibatkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat memutus bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. Rentetan kasus ini menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyebut ini sebagai pertanda jebolnya integritas hakim.Upaya apa yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat? Ruang Publik KBR menghadirkan Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, dan Rangga Lukita Desnata, Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia sekaligus Hakim di PN Bireun, Aceh.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Para petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang keluar dari negara ini. Salah satu tugas mereka adalah mencegah pengiriman mobil curian ke Afrika yang banyak dilakukan melalui Pelabuhan Baltimore di negara bagian Maryland.

Maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial mendorong sejumlah jurnalis di Mozambik untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di garis depan. Para jurnalis ini bertekad memberikan informasi yang akurat dan objektif lewat pengecekan fakta yang disertai data dan analisis.

Text me your feedback.This preview pod explores the concept of upaya (skillful means) and its relevance in today's polarized world + how this focus will be reflected in the next iteration of the show. Jen emphasizes the importance of developing presence and awareness in order to meet life's challenges with courage and heart.Highlights include: • Cultivating what Roshi Joan Halifax calls a strong back and soft front• What kind of awareness is needed for this moment• Recognizing "lab time" on the mat as preparation for real-life challenges • Building a diverse toolkit of practices for various situations Listener feedback and support is essential to the evolution of the how, so don't forget to fill out the survey form: https://airtable.com/appM7JWCQd7Q1Hwa4/pagRTiysNido3BXqF/form~ ~ ~SMP welcomes your comments and questions at feedback@skillfulmeanspodcast.com. You can also get in touch with Jen through her website: https://www.sati.yoga Fill out this survey to help guide the direction of the show: https://airtable.com/appM7JWCQd7Q1Hwa4/pagRTiysNido3BXqF/form To support the show, consider a donation via Ko-Fi.

Returning to the practice of equanimity keeps you both grounded and receptive, especially during times of turmoil and uncertainty.About Roshi Joan Halifax:Roshi Joan Halifax speaks to Buddhists and non-followers alike on such universal topics as compassion, suffering, and what it is to be human. As Founder, Abbot, and Head Teacher of Upaya, her vision for the Zen Center embraces comprehensive Buddhist studies, meditation, service, dharma art, and environmental action as integrated paths cultivating peace and interconnectedness.To find this meditation in the Happier Meditation app, you can search for “Strong Back, Soft Front.”See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Kru pilot perempuan pertama di Malawi berupaya menginspirasi generasi penerbang berikutnya dengan menggelar pameran dirgantara bersama Angkatan Udara Malawi. Ajang yang dihadiri sekitar 1.000 anak kurang mampu ini memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat langsung pesawat terbang dari dekat.

In Part 1 of the Awakened Action series, Roshi Joan Halifax expresses heartfelt gratitude for the Upaya community—residents, staff, teachers, and participants, both onsite and online—who have come together to cultivate a space for connection, learning, […]

In this Wednesday Night Dharma Talk and prequel to the upcoming Awakened Action program at Upaya, Dr. Wendy Lau offers a heartfelt reflection on the intertwined relationship between practice and […]

Sensei Noah Kodo Roen discusses the rich meaning and history of the Gate of Sweet Nectar liturgy, and its importance to the White Plum Lineage of which Upaya is a […]

Senseis Kozan and Monshin introduce 2024 Upaya's Fall Practice Period exploring the golden age of Zen during the Tang Dynasty, focusing on its cultural influences and historical challenges. They bring […]

Frank Kilmer first meditated with Chogyam Trungpa then Dainin Katagiri then Richard Baker. He studied with other Zen and Tibetan teachers. He lives in Santa Fe where he managed Upaya's plant for some years. He's a a great plumber too. He has a lot of juicy tidbits to share from all these years of Buddhist study and practice. Check him out in this podcast.

The Upaya garden ceremony begins with Wendy Johnson and Alonso Méndez preparing elements of fire, incense, seeds, water, and flowers while discussing their significance and importance in ceremony. The session moves to the practical […]

At the opening of Upaya's Young Adult retreat, Sensei Shinzan speaks on the practice of beginner's mind. In our culture, we are deeply conditioned to know, to think linearly, and […]

The program opexning warmly welcomes participants to Upaya's spring practice period. Roshi Joan emphasizes the importance of this practice period, dedicated to exploring the teachings of Vasubandu, a fourth and […]

Fresh off a two-week pilgrimage to Japan, Roshi Joan and Upaya's priests share reflections on their experience. For Roshi Joan, this pilgrimage was about connecting to the historical roots of […]

At the end of Upaya's practice period studying Vasubandhu's Yogacara teachings, Sensei Shinzan shares with us the story of Vasubandhu's awakening. Vasubandhu, a diligent student attached to his ascetic form […]

“Things are heating up all over the world. . .we as Buddhas practice in the raging fire.” In this dharma talk, Upaya visiting teacher Sensei Cynthia Kear navigates practice in […]