Podcasts about pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyiapkan kebijakan teknis untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Barito Utara. KPU pusat yakin pilkada ulang di Barito Utara bakal terlaksana, seperti pada umumnya, meskipun harus menggunakan kembali anggaran yang bersumber dari dana daerah. Bagaimana memastikan agar Pilkada ulang selanjutnya bebas Politik uang?Wawancara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU - Idham Kholik

#DiskusiInteraktifApa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pilkada, setelah putusan MK batalkan semua paslon pilbup Barito Utara akibat politik uang? Talk: - Pengamat Pemilu/Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta- Ketua Panwaslu Pileg/Pilpres DKI Jakarta 2009/Ketua Panwaslu Pilkada DKI 2012 Ramdansyah, S.H.MH

Ribuan warga Kabupaten Siak, Riau, turun ke jalan menolak gugatan pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Berlarutnya proses pilkada menyebabkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi menjadi terganggu.

Sejumlah mahasiswa dari aliansi mahasiswa fakultas hukum di Semarang mengajukan gugatan ke MK terhadap undang-undang pemilu.

MK Batalkan Puluhan Pilkada, DPR Sebut KPU Lalai | Dinkes: Tiga ODGJ Dipasung di Tulungagung | Jerman Terbuka 2025: Alwi Melawan Axelsen di Babak Kedua*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Banyak Pemungutan Suara Ulang, Kinerja KPU dan Bawaslu Disorot | Presiden Prabowo Tanggapi Skandal Pengoplosan BBM Pertamina | Menteri Desa Yandri Susanto Bantah Cawe-cawe di Pilkada Serang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mendes Yandri Bantah Terlibat Cawe-Cawe di Pilkada Serang 2024 untuk Memenangkan Istrinya | DPR Minta Pertamina Jelaskan ke Publik terkait BBM Oplosan | Pemprov Jateng Targetkan Perbaikan Jalan Rusak Selesai H-15 Lebaran 2025

Hari ini, Kementerian Dalam Negeri melanjutkan pemeriksaan kesehatan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, sebelum mereka dilantik serentak 20 Februari mendatang.Bagaimana jalannya proses pemeriksaan lanjutan hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Andre Septian.

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Menetapkan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi Sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2025-2030.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 ditunda. Awalnya pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat pelantikan akan digelar pada 6 Februari 2025, untuk kepala daerah yang tak bersengketa atau non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan bagi yang bersengketa di MK akan dilantik setelahnya. Namun, pemerintah berubah pikiran, karena MK bakal segera menggelar putusan sela (dismissal) kepala daerah yang bersengketa. Selain itu, ada arahan dari Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran. Alhasil, jadwal pelantikan mundur sampai waktu yang belum ditentukan, agar memenuhi keserentakan. Ini disebut sesuai dengan Keputusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang menyatakan pelantikan kepala/wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar secara serentak dan menanti proses sengketa hasil pilkada di MK tuntas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mencari tanggal baru, menyesuaikan dismissal MK, yang rencananya dibacakan pada 4-5 Februari 2025. Adakah konsekuensi dari penundaan ini? Apa saja dampak maupun risiko yang harus diwaspadai? Kita bincangkan bersama Pakar Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan dan Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan jadwal pelantikan kepala daerah akan mundur dan diadakan secara serentak. Keputusan ini diambil setelah hasil sengketa sela atau dismissal Mahkamah Konstitusi rampung digelar. Mundurnya jadwal penyelenggaraan pelantikan pilkada dilakukan, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagai dampak putusan dismissal Mahkamah Konstitusi untuk 310 perkara Pilkada 2024 yang dipercepat pada 4–5 Februari 2025. Sengketa yang dihentikan atas putusan dismissal MK bisa berlanjut pada tahap pelantikan kepala daerah. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pelantikan kepala daerah yang bersengketa maupun tak bersengketa digelar serentak setelah melihat putusan dismissal MK rampung. Penentuan tanggal pelantikan nantinya akan dibahas bersama Komisi II DPR, Senin mendatang, dengan mempertimbangkan penetapan KPU dan DPRD daerah setempat.

Menteri Sekretaris Negara/ Prasetyo Hadi menjelaskan/ retreat kepala daerah terpilih yang rencananya digelar setelah pelantikan/ penting dilakukan untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah/// Hal tersebut diungkapkan Mensesneg di kompleks Parlemen Senayan Jakarta// Meski pemerintah tengah menggalakkan efisiensi anggaran/ menurut Prasetyo/ retreat kepala daerah tetap perlu dilakukan guna menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah/ baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota/// Retreat kepala daerah akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri/ dengan anggaran dari Kemendagri// Sebelumnya pemerintah berencana memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024// Retreat akan digelar di Akmil Magelang/ sama seperti retreat Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 lalu///

 Lanjutkan Kerja Sama, Presiden Prabowo Terima Kunjungan Menteri Energi UEA | Wamendagri: 300 ASN Dikenai Sanksi karena Langgar Netralitas di Pilkada 2024 | Penembakan PMI, Partai Buruh Desak Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI

Wamendagri Pertanyakan Masih Perlukah Debat Pilkada di Stasiun TV Nasional | JPPI: Wacana Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat Berpotensi Diskriminatif | Survei Indikator: Sikap Publik Terbelah tentang Jumlah Pemain Naturalisasi Timnas

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang sengketa Pilkada Serentak 2024 pada hari ini, Rabu (8/1/2025). Salah satu sidang yang menjadi perhatian adalah gugatan hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2024 yang diajukan oleh Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

Prabowo Subianto ingin menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengembalikannya kepada DPRD. Alih-alih maju, wacana ini justru membuat demokrasi mundur seperti era orde baru. Lagi pula menghapus pilkada langsung belum tentu jadi solusi dari bengaknya biaya politik. Justru membuat proses pemilihan menjadi lebih transaksional. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Wacana Kepala Daerah yang kembali dipilih oleh DPRD menuai berbagai tanggapan. Wacana ini muncul, ketika Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan biaya Pilkada sangat mahal hingga dinilai tak efisien. Muncul pertanyaan, apakah wacana ini tepat diterapkan di Pilkada mendatang? Dan apakah ada jaminan dengan sistem seperti ini, kedaulatan serta mandat rakyat dapat dipahami dan dijaga?

Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana reformasi sistem pemilu dengan usulan agar kepala daerah—bupati, wali kota, hingga gubernur—dipilih oleh DPRD. Langkah ini, menurutnya, dapat menekan biaya politik yang dinilai terlalu tinggi dalam Pilkada langsung, sehingga anggaran besar yang selama ini terserap bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat, seperti perbaikan sekolah, irigasi, dan pemenuhan gizi anak-anak. Ia mengacu pada efisiensi sistem di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India sebagai contoh keberhasilan. Dalam pidatonya di perayaan puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo juga mengkritisi sistem pemilu Indonesia yang dianggap tidak efisien dan membebani kandidat, baik yang menang maupun yang kalah. Ia mengajak seluruh elemen politik, termasuk partai-partai, untuk berani mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini. Dukungan pun datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menilai bahwa formulasi politik yang lebih efektif diperlukan tanpa mengorbankan hak-hak politik rakyat. Namun, apakah reformasi yang diusulkan ini sungguh bertujuan memperkuat demokrasi, atau justru berpotensi menjadi alat yang memusatkan kekuasaan? Saksikan Panggung Demokasi “Menakar Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD” hanya di Metro TV

Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kembali mengemuka. Wacana yang sudah beberapa kali disuarakan ini, kali ini kembali dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Tingginya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung jadi landasan usulan ini. Gagasan ini banjir kritik karena dianggap bakal menghilangkan esensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Lebih jauh menyikapi wacana ini, kita bincangkan bersama Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad dan Direktur Netgrit dan Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay.

Senin sore 16 Desember 2024 Badan Advokasi Hukum atau bahu partai NasDem mengajukan kembali atas sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahu partai NasDem sudah mengajukan permohonan sebanyak 10 Kabupaten dan Kota.

Podcast Si Paling Kontroversi kali ini seru-seruan dengan Rano Karno yang tinggal menunggu penetapan KPU Jakarta untuk ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Jakarta terpilih dari hasil Pilkada 2024. Dengan gaya nyablak khas betawi, Si Doel banyak bercerita tentang pengalaman bertarung di Pilkada Jakarta untuk mendampingi Pramono Anung. Ia mengungkapkan kisah bagaimana mereka menyusun berbagai strategi ketika harus 'berperang' dengan modal elektabilitas sangat rendah. Termasuk strategi melegalkan nama 'Si Doel' agar bisa dipakai di Pilkada. Lainnya, bagaimana menyatukan Ahokers dan Anak Abah buat mendukung Pram-Rano yang bikin kerepotan pasangan lawan. Biar lebih komplit, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, ikut mendampingi Si Doel di podcast ini. Lalu, mengapa Megawati Soekarnoputri tidak pernah kelihatan selama Pilkada Jakarta? Dan, mau ngapain Pram-Doel begitu dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta? Simak podcast Si Paling Kontroversi bersama Rano Karno (Si Doel) feat Yunarto Wijaya.

Rekapitulasi Suara Pilkada Belum Selesai di Papua, Ada Petugas KPU Disekap | Netgrit: Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Kemunduran Demokrasi | Dihantam Konflik Geopolitik, OJK Klaim Sektor Jasa Keuangan Masih Stabil

Hingga hari ini Pilkada di Kabupaten Lanny Jaya belum bisa diselesaikan, bentrok antara pendukung massa pasangan calon membuat situasi dan juga kondisi memanas di ibukota Lanny Jaya. Seperti apa kondisi terkini perkembangan kisruh Pilkada di sana Berikut laporan jurnalis meto TV dari Lanny Jaya Provinsi Papua.

KPU RI: Rata-rata 71 Persen, Jumlah Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 | Lebih dari 20 Persen, Target Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB 2045 | Pasca-jebolnya Tiga Tanggul, Pemprov Jateng Evaluasi dan Perbaiki Seluruh Tanggul

MK masih terus menerima gukatan hasil pilkada serentak 2024 untuk mengetahui informasi terkini dan daerah mana saja yang sudah diterima gugatannya oleh MK kita langsung terhubung dengan reporter Metro TV ada Devi Safira

Kalangan Petani Meragukan Target Nol Impor Gula Konsumsi di 2025 | ICW Ungkap Beragam Modus Politik Uang di Pilkada 2024 | Sejumlah Daerah Umumkan Kenaikan UMP Tahun Depan *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jumlah permohonan gugatan pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi masih terus bertambah. Untuk Pilkada Jakarta, ini merupakan hari terakhir pengajuan gugatan

Menjadi Batas Akhir Pendaftaran Pengajuan Gugatan Hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi Jumlah permohonan gugatan ke MK dari berbagai Pilkada daerah diprediksi akan terus bertambah pada hari ini.

Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tri Rismaharini-Gus Hans Menolak Menandatangani Hasil Perolehan Suara Pilgub Jawa Timur dan Akan Mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Pihaknya menduga ada upaya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur. Saksi paslon Risma-Gus Hans, Abdul Aziz, menyampaikan catatan penolakannya dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang digelar pada Senin, 9 Desember. Ia mengatakan banyak ditemukan kejanggalan dalam proses Pilkada di Jawa Timur. Di antaranya, raihan Risma-Gus Hans yang hanya mendapat 30 hingga 0 suara di 3.900 TPS, dan terdapat perbedaan perolehan suara paslon di Formulir C hasil TPS dan Formulir D hasil kecamatan pada sembilan kabupaten/kota. Oleh karena itu, tim Risma-Gus Hans akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu tiga hari ke depan. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah bukti.

Hakim MK, Saldi Isra menyampaikan MK membuat 2 mekanisme untuk menerima gugatan perselisihan hasil PIlkada 2024.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menilai pilkada Banten sebagai kejutan terbesar di pilkada serentak 2024. Pasangan Airin-Ade yang diprediksi akan menang ternyata dalam hasil hitung cepat kalah telak dari pasangan Andra Soni-Dimyati. Burhan menyebut ada something else di pilkada Banten. Sementara di pilkada Jakarta sulit menyimpulkan apakah akan berlangsung satu atau dua putaran. Namun menurut feeling Burhan akan berlangsung satu putaran. Apakah feeling Burhan itu tepat? Lalu bagaimana kalau berlangsung dua putaran? Apakah dukungan Anies yang menentukan? Simak Podcast Si Paling Kontroversi bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

MK Terima Ratusan Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2024 | Stok Beras Diklaim Capai 8 Juta Ton, Pemerintah Makin Yakin 2025 Tak Impor Lagi | KPK Klaim dalam 5 Tahun Pulihkan Aset Rp2 Triliun

Pilkada Jakarta satu putaran atau dua putaran? Inilah pertanyaan yang selalu ramai dibahas dan menjadi perdebatan. Namun, ketika rekapitulasi perolahan suara di setiap wilayah Jakarta telah selesai dilakukan, jawabannya semakin mengerucut ke satu putaran untuk kemenangan Pramono Anung-Rano Karno. Hasil ini yang membuat kubu Ridwan Kamil-Suswono mencoba melakukan perlawanan. "Saya tetap berdoa Pilkada Jakarta akan dua putaran. Karena saya sangat yakin 100%, kami akan menang jika dua putaran," kata Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS yang menjadi salah satu sosok yang gencar berkampanye untuk pasangan RK-Suswono. PKS adalah partai pemenang Pemilu di Jakarta. Ketika calon yang diusung partai dakwah ini kalah, tentu muncul beragam pertanyaan. Jangan-jangan pemilih PKS sedang memberi hukuman karena PKS gagal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Karena bukan hanya di Pilkada Jakarta saja, namun di sejumlah wilayah di Jawa Barat yang juga menjadi kantong massa mereka, kader-kader PKS juga kalah. Salah satunya di Kota Depok, yang selama 20 tahun terakhir dikuasai PKS. Apa yang sedang menimpa PKS di Pilkada 2024? Sebesar apa pengaruh gagalnya Anies Baswedan berlaga di Pemilihan Gubernur Jakarta bagi suara PKS? Simak podcast Si Paling Kontroversi bersama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Yuk! Bersama berpartisipasi dalam survey singkat ini untuk perkembangan Podcast Indonesia yang lebih baik! Ada hadiahnya lo! Klik langsung disini https://fstry.pse.is/6sjedf —— Firstory DAI —— Ada yang khawatir kalau Pilkada Jakarta cuma satu putaran. Tapi cara lama memainkan suara, intimidasi aparat, dan guyuran bansos rasanya tidak mempan di Jakarta. Dengan begitu ada harapan demokrasi kembali di Jakarta. Tetap harus kita kawal. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

In this episode: Verbal brawls in Manila escalate between Marcos and VP Duterte, preliminary results of Pilkada in Indonesia. Plus, an interview with the economic analyst Bert Gochet on the interactions between geopolitical uncertainties and  Indonesia's approach to development.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Sejumlah pemimpin dunia menyambut baik berlakunya gencatan senjata Israel-Hizbullah dan berharap hal ini akan langkah menuju tercapainya gencatan senjata serupa di Gaza. Sementara di Indoensia, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak berjalan lancar, hasilnya baru akan diumumkan 15 Desember.

Yuk! Bersama berpartisipasi dalam survey singkat ini untuk perkembangan Podcast Indonesia yang lebih baik! Ada hadiahnya lo! Klik langsung disini https://fstry.pse.is/6sjedf —— Firstory DAI —— Endorse dari mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo kepada sejumlah calon kepala daerah, mencerminkan lemahnya gagasan mereka. Fenomena Jokowi turun gunung dan keberpihakan Prabowo dalam Pilkada ini membuat kontestasi politik jadi tidak asik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Calon kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) mendatang kemungkinan akan mengusung agenda Presiden terpilih Donald Trump terkait peraturan perubahan iklim. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan Pilkada Serentak siap dilaksanakan hari Rabu, 27 November 2024.

In this episode: A special episode on the upcoming Pilkada (regional elections) with Seth Soderborg of SNS Analytics.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

On 27 Nov 2024 Indonesia will hold Pilkada (Regional Head Elections) simultaneously in 37 provinces and 508 regencies/cities. One of the striking things in this election is the increase in the number of single candidates. What are the implications of this phenomenon for democracy and political parties in Indonesia? - Pada 27 Nov 2024 Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada (PemilihanKepala Daerah) serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Salah satu hal yang mencolok dalam pemilihan kali ini adalah meningkatnya jumlah calon tunggal. Apa implikasi dari fenomena ini terhadap demokrasi dan partai politik di Indonesia?

Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon yang menewaskan seorang pejabat tinggi Hizbullah, sehari setelah serangan serupa menewaskan Hassan Nasrallah. Sementara di Jatim, pilkada memanas seiring kehadiran tiga politisi perempuan yang bersaing menjadi orang nomor satu di provinsi itu.

Sudah cukup membuat warga Jakarta bimbang dengan calon gubernur ‘ala kadar' pilihan juragan partai politik. Para calon gubernur itu kini berlomba-lomba menarik suara anak abah di Jakarta. Jokowi bukan lagi faktor, mari kita lupakan Jokowi di Pilkada 2024 ini. - - - Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Secara demografi, para pemilih muda kini muncul sebagai kekuatan berpengaruh dalam politik AS dan bisa menentukan hasil pilpres. Sementara itu, KPU dan DPR sepakat jika kotak kosong menang pada pilkada November nanti, pemilihan baru akan digelar tahun berikutnya.

Putusan MK soal pilkada yang hampir dibatalkan DPR menimbulkan gejolak di masyarakat berupa unjuk rasa Peringatan Darurat. Semakin kesini, cita-cita reformasi seperti desentralisasi dan pilkada yang tak terikat dengan pusat semakin tergerus. Podcast Bebas Aktif bersama Yunáni Abiyoso, dosen Hukum Tata Negara FH UI. Support channel kami melalui: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Trakteer⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ikuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠X⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠TikTok⁠

Menjelang puncak Konvensi Nasional Partai Demokrat, di mana Wapres AS Kamala Harris akan secara resmi menerima pencapresan dari partainya, suara pemilih independen dan “undecided” diperebutkan. Sementara itu, di tengah gelombang unjuk rasa, DPR pastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan.

Wakil presiden sekaligus calon presiden AS Kamala Harris termasuk vokal menyerukan gencatan senjata di Gaza, tapi sebagian delegasi menuntutnya bertindak lebih. Sementara itu, sejumlah pakar mempertanyakan revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR, yang abaikan putusan MK.

Sebulan setelah mundur dari Pilpres AS, Presiden Joe Biden serahkan estafet kepemimpinan kepada Wapres Kamala Harris sebagai capres dari Partai Demokrat. Sementara itu di Indonesia, PDI Perjuangan dan parpol lain mulai mengumumkan rekomendasi kandidat untuk Pilkada 2024.

Special Talkshow bersama Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra yang membahas tentang Progres Pilkada dan Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) siap menggelar KTT di Washington DC dengan fokus percepatan keanggotaan Ukraina dan situasi keamanan di tengah perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, usai pemecatan Ketua KPU karena tindakan asusila, Presiden Jokowi memastikan pilkada akan berlangsung baik.

Cawe-cawe jilid kedua mulai terlihat dalam proses pilkada. Kritik terhadap Jokowi tidak membuatnya surut. Jagoan Jokowi kali ini, Ridwan Kamil, disebut akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Jakarta. Demi demokrasi, seharusnya elite partai politik dan Prabowo tidak perlu ‘manut' dengan skenario Jokowi ini. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message