Podcasts about undang undang

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD lagi-lagi bikin geger, kali ini Mahfid MD mengungkap adanya praktik berbau duit di parlemen saat pembuatan Undang-Undang.

Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi.Disebutkan “anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.Sementara di UU KPK diatur, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi.Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?

Pemerintah dan DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Revisi dimaksud untuk menguatkan media massa mainstream agar tidak tergerus dunia digital. Namun kritik muncul setelah pemerintah mewacanakan, Undang - Undang ini juga memberikan mandat agar KPI mengawasi konten media sosial yang dianggap membatasi kebebasan berespresi.Wawancara bersama Ketua KPI Provinsi Jakarta, Puji Hartoyo

Diskusi Interaktif :Pemerintah dan DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Akankah lembaga penyiaran semakin adaptif dan sustain dengan revisi UU yang baru? Narasumber : -Tokoh Pers Indonesia, Wina Armada-Sekjen Aliansi Jurnalis Independen, Bayu Wardhana

Kontroversi seputar Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tak kunjung surut. Apalagi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto diketahui telah meneken revisi RUU tersebut, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Kamis (17/4) pekan lalu mengabarkan UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025.Berita ini sontak memancing reaksi publik. Prabowo dinilai telah diam-diam meneken aturan tersebut. Sementara, keberadaan draf resminya tak kunjung bisa ditemukan dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.UU TNI tetap melaju ditengah protes dan penolakan masyarakat yang menuntut Undang-Undang itu dibatalkan. Seperti apa dampaknya pada demokrasi? Ruang Publik menghadirkan Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan Khairul Fahmi, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) untuk membahas hal tersebut.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bank Indonesia meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia kepada publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Sepanjang 2024, MK Tangani Ratusan Kasus Gugatan Uji Materi Undang-undang | Jokowi Masuk Daftar Tokoh Terkorup versi OCCRP, KPK: Laporkan Jika Ada Bukti | Menteri BUMN Berkomitmen Perbaiki Layanan Terminal Khusus Haji dan Umrah *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah Indonesia bersepakat dengan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane. Meskipun hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur, namun kebijakan hukum yang luar biasa ini tetap dilaksanakan demi alasan kemanusiaan. Sejumlah pihak menuding bahwa ada politik transaksional dibalik kebijakan ini. Benarkah demikian?

The Labor Party's planned migration legislation passed the Senate, with the Coalition agreeing to pass three such bills. - Rencana undang-undang migrasi Partai Buruh disahkan Senat, dengan Koalisi setuju untuk meloloskan tiga RUU tersebut.

Children under the age of 16 are to be banned from using social media, under a government proposal that will be introduced to Parliament this year. - Anak-anak di bawah usia 16 tahun akan dilarang menggunakan media sosial, berdasarkan usulan pemerintah yang akan diajukan ke Parlemen tahun ini.

Komisi II DPR Bakal Revisi Paket 3 Undang-undang Politik | Polda Jateng Beberkan Kronologi Kecelakaan Maut Mobil Kru TVOne | Sudah 35 Tahun Bekerja, Karyawan Sritex Ini Khawatir Nasib Pekerjaannya *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perlindungan bagi pejuang lingkungan akhirnya resmi diundangkan pada 4 September lalu. PermenLHK Nomor 10 Tahun 2024 ini merupakan aturan pelaksana Pasal 66 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan yang kerap disebut anti-SLAPP itu memang sudah dinanti sejak lama, karena begitu banyaknya kasus kriminalisasi menimpa pejuang lingkungan. Berdasarkan data WALHI 2024, ada 1.054 orang, di antaranya 28 perempuan dan 11 anak, diduga dikrimininalisasi lantaran memperjuangkan lingkungan serta ruang hidupnya, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan terbitnya PermenLHK tentang anti-SLAPP, apakah pejuang atau aktivis lingkungan kini bisa bernapas lega karena bakal terhindar dari ancaman bui? Kita bincangkan bersama Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo dan Plt. Kepala Unit Manajemen Pengetahuan ICEL, Lasma Natalia Panjaitan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus mengejutkan adanya pembunuhan siswi SMP, ini ternyata pelakunya sebanyak 3 orang ini tidak ditahan.

Dunia media di Indonesia kembali dihentak dengan dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting. Sejumlah karyawan CNN Indonesia yang baru saja membentuk serikat pekerja, yang dinamai Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI), mendapat pemberitahuan PHK. Kasus dugaan union busting di perusahaan media bukan kali ini terjadi. Sungguh ironis, karena pers adalah pilar demokrasi, yang lantang bersuara tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Namun, di internal perusahaan, hak itu justru diberangus. Kebebasan berserikat dijamin konstitusi, Undang-Undang tentang HAM, dan UU tentang Serikat Pekerja. Mengapa praktik union busting di perusahaan media terus berulang? Apa dampaknya pada ekosistem media di Indonesia? Apa langkah yang harus diambil pemerintah untuk menjamin hak berserikat pekerja media? Kita bincangkan bersama para narasumber. Ada Peneliti dan Ketua PR2Media Yogyakarta, Masduki, Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin dan Joni Aswira Putra, Bendahara Umum Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Are you familiar with Australia's legal system? As a federation of six states and two territories, Australia has laws that apply nationally, as well as laws specific to each jurisdiction. Additionally, there are parallel structures of federal and state courts. Learn the basics of how the legal system works, from understanding Australian laws to accessing legal assistance. - Apakah Anda terbiasa dengan sistem hukum Australia? Sebagai federasi yang terdiri dari enam negara bagian dan dua teritori, Australia memiliki hukum yang berlaku secara nasional, serta hukum khusus untuk setiap yurisdiksi. Selain itu, ada struktur paralel pengadilan federal dan negara bagian. Mari ketahui informasi dasar tentang cara kerja sistem hukum, mulai dari memahami hukum Australia hingga cara mengakses bantuan hukum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali disorot, lagi-lagi karena tingkah pucuk pimpinannya, Hasyim Asyari yang berulang kali tersangkut masalah etik. Akhirnya, Hasyim dipecat dari jabatan ketua sekaligus anggota KPU RI, karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Sanksi pemberhentian tetap ini dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini bukan kasus pertama yang menjerat Hasyim. Sebelumnya ia diadukan ke DKPP karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni yang dikenal sebagai "Wanita Emas". Kasus Hasyim Asyari merupakan puncak gunung es kasus kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut catatan Komnas Perempuan, Ketua KPU Manggarai Barat dan Ketua KPU Labuhanbatu Selatan saat ini juga tengah diperiksa karena dugaan tindak asusila. DKPP sepanjang 2017-2023, telah menangani 25 laporan kasus kekerasan seksual. Sedangkan pada 2023, DKPP menerima 4 laporan pelanggaran etik pada kasus asusila dengan terlapor ketua KPU, anggota KPU, dan 2 staf KPU. Di sisi lain, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi baru 2 dari 7 aturan turunan yang diterbitkan. Apakah UU TPKS bisa digunakan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban? Bagaimana memutus rantai kekerasan seksual di lembaga penyelenggara pemilu? Apa dampak kasus-kasus ini terhadap proses pemilu dan hasilnya? Kita bincangkan bersama Pegiat Pemilu dan Komisioner Bawaslu RI 2008-2012 Wahidah Suaib dan Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kanti W. Janis. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

There have been renewed calls to scrap a controversial amendment to the migration act, with claims it could lead to indefinite detention and separation of families. - Ada seruan baru untuk membatalkan amandemen kontroversial terhadap undang-undang migrasi, dengan klaim bahwa hal itu dapat mengakibatkan penahanan tanpa batas waktu dan pemisahan keluarga.

Para pengujuk rasa dan polisi bentrok di luar kongres Argentina pada hari Rabu waktu setempat.

Di penghujung masa jabatan, DPR giat bekerja dengan merevisi beberapa Undang-Undang. Namun, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap paling berbahaya. Sebab, berpotensi melemahkan MK hingga melumpuhkan demokrasi. Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Every law issued by the government must have implementing regulations. The problem is what happens if there is a lack of synchronization between existing laws and their implementing regulations? Where should the public complain? - Setiap undang-undang yang dikeluarkan pemerintah, harus ada peraturan pelaksanaannya. Persoalannya, apa yang terjadi jika ada ketidaksikronan antara undang-undang yang ada dengan peraturan pelaksanaannya? Kemana publik harus mengadu?

Badan Legislasi DPR telah menyepakati keputusan tingkat satu untuk membawa rancangan Undang-Undang daerah khusus Jakarta ke sidang rapat paripurna DPR atau keputusan tingkat dua sebagai Undang-Undang. #Metrotv #dpr #ruudkj #paripurna #jakarta

Qatar sedang mengusahakan gencatan senjata yang bersifat permanen di Gaza, bukan hanya untuk sementara, menurut Kementrian Luar Negeri Qatar. Sementara itu, sejumlah protes terjadi di India atas penerapan hukum kewarganegaraan baru yang telah dikritik mendiskriminasi umat Islam.

Hak angket di DPR adalah cara konstitusional untuk membongkar penyimpangan Undang-Undang selama proses Pemilu berlangsung narasi untuk menolak hak angket seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi pengajuan hak angket doi DPR justru bisa menjawab kecurigaan semua pihak terkait kecurangan di Pemilu 2024.

Kenaikan pajak hiburan melambung tinggi para pelaku usaha menjerit. Baru-baru ini para pelaku usaha hiburan dikejutkan dengan surat edaran dari pemerintah daerah tentang kenaikan pajak hiburan. Ketetapan pajak yang diatur pada pasal 58 uu nomor. 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) menyebutkan bahwa tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Namun, pada ayat selanjutnya disebutkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan seperti diskotek, kelab malam, bar, dan spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sontak, ketetapan itu membuat para pelaku usaha panik karena akan berdampak dengan kelangsungan bisnisnya. Seniman sekaligus pemilik bisnis karaoke, Inul Daratista turut protes. Pada akun media sosialnya, Inul menunjukan sepinya pelanggan karaoke di salah satu outletnya yang ada di bilangan Jakarta Selatan. Akan kah Undang-Undang kenaikan pajak hiburan bisa direvisi? Apa urgensi pemerintah menaikan pajak hiburan dengan persentase yang tinggi? Apa jalan tengah dari polemik ini? Dan apa saja dampak negatifnya bagi dunia hiburan dan pariwisata di indonesia?? #Pengusaha #Hiburan #Pariwisata #Ekonomi #Bisnis

DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Sebelum disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, revisi UU Pilkada dibahas oleh Badan Legislatif DPR. Ada tiga poin utama revisi UU Pilkada ini. Revisi UU Pilkada ini tentunya akan membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya terkait keberlanjutan pembangunan di daerah. Lalu, bagaimana menggunakan momentum revisi UU Pilkada ini untuk memaksimalkan pembangunan daerah di Indonesia? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. - Anggota Komisi II DPR RI. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menjelang Sidang Tergempar OIC, Desakan Dunia Islam memuncak Setiap 10 minit, seorang kanak-kanak mati di Gaza.   Manusia sudah sampai ke bulan, tapi masih gagal henti kekejaman Zionis. Ribut dalam blok pembangkang.

Menjelang Sidang Tergempar OIC, Desakan Dunia Islam memuncak Setiap 10 minit, seorang kanak-kanak mati di Gaza.   Manusia sudah sampai ke bulan, tapi masih gagal henti kekejaman Zionis. Ribut dalam blok pembangkang.

The government has made massive reforms to privacy laws, which they want to legislate by 2024. - Pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap undang-undang privasi, yang ingin mereka undang pada tahun 2024.

The federal government has introduced legislation to Parliament to revise the Murray Darling River Valley plan. - Pemerintah federal telah memperkenalkan undang-undang ke Parlemen untuk merevisi rencana Lembah Sungai Murray Darling.

Laporan berita padat dan ringkas #AWANI745 bersama Essan Yahya  Tumpuan #AWANI745 malam ini:

Saat ini kehidupan kita banyak dimudahkan dengan teknologi, seperti dalam bidang transportasi dan pengiriman barang yang bisa dilakukan melalui aplikasi. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh pengemudi ojek online (ojol) dan kurir yang menjadi mitra dalam suatu aplikasi. Namun di balik kemudahan itu, sebagian besar mitra bekerja tanpa kenal libur. Data dari Institute of Governanve and Public Affairs (IGPA) rata-rata jam kerja pengemudi ojol adalah 87,1 jam per minggu. Padahal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jumlah jam kerja adalah 40 jam seminggu. Bagaimana mendorong perlindungan dan pemenuhan hak bagi pengemudi ojol dan pekerja berstatus mitra lainnya? Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita akan bahas hal ini bersama para narasumber: Arif Novianto, Peneliti di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) Universitas Gadjah Mada dan Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Headline News Metro TV Edisi 1959 kali ini membahas Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang mengubah interpretasi mengenai pelarangan tempat kampanye dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum pada Selasa 15 Agustus 2023.

Unlike some other countries, Australians do not pay an inheritance tax on the assets they inherit. Even so, strict inheritance laws are in place, and with more than 50 per cent of Australians dying without a Will, the courts often intervene. - Tidak seperti di beberapa negara lain, orang Australia tidak membayar pajak warisan atas aset yang mereka warisi. Meski begitu, undang-undang warisan yang ketat diberlakukan. Dan dengan lebih dari 50 persen warga Australia meninggal tanpa surat wasiat, pengadilan sering campur tangan.

The Senate inquiry has heard consent laws should be the same across different states and territories to ensure there are consistent rules to stop rape and sexual violence. - Penyelidikan Senat telah mendengar undang-undang persetujuan harus sama di seluruh negara bagian dan teritori yang berbeda untuk memastikan ada aturan yang konsisten untuk menghentikan pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Headline News Metro TV Edisi 1838 kali ini membahas Bareskrim usut dugaan TPPU Panji Gumilang. Mahfud: tidak boleh ada intervensi ke PPATK. Panji Gumilang: Vladimir Putin idolakan Bung Karno. Panji Gumilang gugat Mahfud MD RP 5 triliun. Panji Gumilang gusar rekening diblokir. ICW: OTT dimandatkan dalam Undang-Undang.

Yayasan Auriga Nusantara mencatat tak kurang dari 112 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terjadi pada kurun 2014 hingga 2023. Salah satunya adalah kasus Sukma dan Sawin, aktivis Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu), Jawa Barat. Mereka dibui karena dituding melanggar Undang-Undang tentang Bendera. Pasal yang menjerat Sukma dan Sawin kini masuk di KUHP baru, yang artinya berpotensi digunakan kembali sebagai modus menjegal pejuang lingkungan maupun aktivis lain. Jurnalis KBR Ninik Yuniati berbincang dengan Sukma dan Sawin tentang dampak kriminalisasi terhadap kehidupan dan perjuangan mereka sebagai pembela lingkungan. Simak laporan bagian kedua yang dibacakan Astri Yuana Sari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Yayasan Auriga Nusantara mencatat tak kurang dari 112 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terjadi pada kurun 2014 hingga 2023. Salah satunya adalah kasus Sukma dan Sawin, aktivis Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu), Jawa Barat. Mereka dibui karena dituding melanggar Undang-Undang tentang Bendera. Pasal yang menjerat Sukma dan Sawin kini masuk di KUHP baru, yang artinya berpotensi digunakan kembali sebagai modus menjegal pejuang lingkungan maupun aktivis lain. Jurnalis KBR Ninik Yuniati berbincang dengan Sukma dan Sawin tentang dampak kriminalisasi terhadap kehidupan dan perjuangan mereka sebagai pembela lingkungan. Simak laporan bagian pertama yang dibacakan Astri Yuana Sari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Australia will hold a referendum on an Aboriginal and Torres Strait Islander Voice to Parliament in the next six months after the legislation enabling it passed the Federal Parliament. - Australia akan mengadakan referendum tentang Suara Penduduk Asli Aborigin dan Kepulauan Selat Torres ke Parlemen dalam enam bulan ke depan setelah undang-undang yang memungkinkannya disahkan oleh Parlemen Federal.

A mother in South Sulawesi became a suspect and was arrested by police, for creating content published to social media. - Seorang ibu-ibu di Sulawesi Selatan menjadi tersangka dan ditangkap polisi, karena membuat konten yang dipublikasikan ke media sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan di Indonesia, memantik respon dari banyak negara, termasuk Australia.

Semua individu yang didapati bersalah dan dijatuhi hukuman berhak memohon pengampunan diraja. Bagaimanapun proses pengampunan akan mengambil masa kerana ia tertakluk kepada budi bicara YDP Agong. Fahami prosesnya dalam diskusi #AgendaAWANI jam 830 mlm ini di saluran 501 dan astroawani.com

Muhammad Sha'ani Bin Abdullah, Penyelaras Kawalan Tembakau, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

A new report claims a large number of souvenirs with Indigenous-style artwork are inauthentic. Advocates are calling for legislation to protect Indigenous artists from exploitation and misrepresentation. - Sebuah laporan baru mengklaim sejumlah besar suvenir dengan karya seni bergaya Pribumi tidak autentik. Para advokat menyerukan dikeluarkannya undang-undang untuk melindungi seniman Pribumi dari eksploitasi dan representasi yang salah.

Ikuti temu bual bersama Presiden Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya Tan Sri Shahrizat Abdul Jalil mengenai keperluan segera untuk melakukan transformasi undang-undang dengan ambil kita perubahan semasa. Diskusi 9 malam

Hampir sedekad selepas penubuhan Universiti Malaya, sekolah undang-undang pertama di negara iaitu Fakulti Undang-undang Universiti Malaya (UM) telah ditubuhkan dan menyambut ulang tahunnya yang ke 50 pada 21 April 2022 yang lepas. Ikuti kisah suka dan duka mengharungi cabaran dalam memastikan kualiti pendidikan terus terbela.

The New South Wales Government has launched an advertising campaign that supports the new sexual consent laws that come into effect on 01 June. - Pemerintah New South Wales telah meluncurkan kampanye iklan yang mendukung undang-undang persetujuan seksual baru yang mulai berlaku pada 1 Juni.

New South Wales telah menjadi negara bagian terakhir yang mengesahkan undang-undang kematian yang dibantu secara sukarela setelah diperdebatkan selama 10 jam dalam majelis tinggi sebelum akhirnya meloloskan RUU itu dengan 24 suara berbanding 13.

The Religious Discrimination Act is in the news again.  Some coalition backbenchers have declared that they might once more vote against the government's position on the Religious Discrimination Act. - Undang-undang Diskriminasi Agama kembali menjadi perbincangan. Beberapa backbenchers Koalisi telah menyatakan, bahwa kemungkinannya mereka sekali lagi memberikan suara menentang posisi pemerintah terkait Undang-Undang Diskriminasi Agama.

The federal government's controversial religious discrimination laws are a step closer to being passed, with debate on the revised bill to take place in the Senate this week. - Undang-undang diskriminasi agama yang kontroversial dari pemerintah federal selangkah lebih dekat untuk disahkan, dengan perdebatan tentang RUU yang direvisi akan berlangsung di Senat minggu ini.

For transcript and Indonesian language learning content visit our podcast site (https://tinyurl.com/ssstindonesian) Undang-undang anti-aborsi Texas yang mulai berlaku minggu ini (3 September 2021). UU Aborsi texas mengundang banyak protes dari aktivis perempuan di Amerika dan di luar negeri karena mereka percaya bahwa Undang-undang tersebut tidak konstitusional. Presiden Amerika Joe Biden mengecam keras Undang-undang ini dan menginstruksikan Jaksa Agung Amerika Merrick Garland untuk mencari cara guna menantang hukum Texas itu. Di Indonesia, aturan mengenai aborsi atau aturan tentang pengguguran kandungan telah disahkan sejak 2009, yaitu dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara garis besar, hukum di Indonesia memperbolehkan aborsi berdasarkan dua alasan. Pertama: Alasan "kedaruratan medis". Di sini, pengguguran kandungan atau aborsi diperbolehkan kalau kehamilan bisa membahayakan kesehatan Ibu dan janin (bayi yang belum lahir) atau kalau ternyata janin menderita penyakit genetik berat. Kedua: Alasan "Perkosaan” yang menyebabkan trauma psikologis bagi perempuan korban perkosaan. Kehamilan karena perkosaan diperbolehkan oleh Undang-undang ini Undang-undang juga mengatur bahwa ada prosedur yang harus dilakukan sebelum aborsi, misalnya konseling. Konseling ini juga harus dilakukan setelah aborsi. Aturan lainnya adalah usia kehamilan tidak boleh lebih dari 40 hari. UU juga mengatur bahwa praktek aborsi harus dilakukan di klinik yang aman, yang resmi, atau di dkter khusus yang diperbolehkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya. walaupun sudah ada aturan yang memperbolehkan aborsi berdasarkan alasan kedaruratan medis ataupun alasan pekosaan, perempuan yang perlu melakukan aborsi seringkali sulit mengakses layanan aborsi aman. Ada tiga masalah di dalam hal ini. Pertama adalah prosedur resmi aborsi. Prosedurnya sangat panjang sehingga kehamilan menjadi lebih dari 40 hari dan kemudian aborsi menjadi illegal.(Kedua) Akses terhadap layanan kesehatan resmi juga menjadi masalah. Perempuan yang perlu melakukan aborsi secara sah tidak bisa mengakses layanan kesehatan ini. (Ketiga) Hal ini kemudian diperburuk dengan pandangan masyarakat yang menganggap tabu hal-hal yang berhubungan dengan aborsi dan perkosaan. Sehingga seringkali aborsi atau pengguguran kandungan dilakukan secara diam-diam dan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak aman dan seringkali mengakibatkan kematian bagi perempuan.