Podcasts about Negara

Insiden kericuhan antara warga yang membawa bendera GAM dengan aparat TNI di Aceh kembali memantik perdebatan publik. Di satu sisi, aparat menilai tindakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan. Di sisi lain, muncul klaim bahwa aksi warga merupakan ekspresi solidaritas pascabencana di wilayah terdampak.Lalu, bagaimana seharusnya negara merespons simbol-simbol sensitif di wilayah pascakonflik seperti Aceh? Apakah pendekatan keamanan masih relevan, atau justru dibutuhkan kebijakan publik yang lebih persuasif, dialogis, dan kontekstual?Dalam episode ini, Pakar Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, membedah dinamika relasi negara dan masyarakat Aceh serta menawarkan perspektif kebijakan yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan sosial.

Upaya Komnas HAM memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Munir mendapat gangguan. Sejumlah anggota DPR ditengarai mengintervensi dan meminta penyelidikan dihentikan. Kasus pembunuhan berencana Munir semakin gelap. Tanpa komitmen negara, derasnya dominasi militer di pemerintahan dan konstelasi politik membuat dalang kejahatan sulit tersentuh hukum. Negara hukum yang gagal menegakkan hukum. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

#DiskusiInteraktif Satgas PKH serahkan uang denda dari pelanggaran kawasan hutan Rp6,6 Triliun ke negara, Apa dampaknya terhadap penertiban kawasan hutan?[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan&Pengamat Lingkungan Hidup Univ. Sumatera Utara Jaya, Arjuna

Madiun menuai sorotan usai aparat desa dan polisi setempat membubarkan bedah buku #ResetIndonesia pada Sabtu (20/12), dengan dalih acara tak memiliki izin. Madiun menjadi lokasi pertama acara itu dibatalkan sejak buku diluncurkan pada Oktober 2025.Sebelumnya di 45 lokasi lain, diskusi buku berjalan lancar, dihadiri berbagai kalangan seperti komunitas sekolah, kampus, hingga petani dan nelayan. Bahkan di Trenggalek, perangkat daerah hingga bupati ikut terlibat dalam diskusi buku #ResetIndonesia.Insiden ini menambah deretan panjang peristiwa serupa sejak era Orde Baru. Bagaimana tanggapan penulis buku #ResetIndonesia? Represi seperti apa yang mereka alami? Langkah apa yang mestinya diambil pemerintah dan kepolisian? Apa dampaknya bagi demokrasi jika insiden semacam ini dibiarkan dan terus berulang?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Penulis Reset Indonesia Dandhy Laksono, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Nurul Izmi, dan Dosen Hukum Tata Negara UGM sekaligus Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang Wiratraman.

Hari ini, 19 Desember 2025, Indonesia memperingati Hari Bela Negara ke-77 dengan tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, yang merujuk pada Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 19 Desember 1948. Peringatan ini menjadi pengingat nilai bela negara seperti cinta tanah air, setia pada Pancasila, dan rela berkorban bagi bangsa.Di era modern, bela negara juga diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan solidaritas sosial, termasuk dalam menghadapi bencana di berbagai daerah demi stabilitas nasional. Topik ini dibahas bersama Robi Nurhadi, Dosen Strategi Keamanan FISIP Universitas Nasional.

Tragedi bencana di Sumatera kembali menyisakan duka mendalam. Lebih dari seribu jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari rapuhnya sistem perlindungan masyarakat di tengah ancaman bencana yang terus berulang.Situasi ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Penanggulangan bencana tidak lagi cukup berhenti pada tahap respons darurat. Diperlukan peningkatan kualitas mitigasi, kesiapsiagaan, hingga sistem peringatan dini yang benar-benar menjangkau masyarakat paling rentan.Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kebencanaan mutlak dilakukan, mulai dari perencanaan tata ruang, edukasi publik, hingga koordinasi lintas lembaga saat bencana terjadi. Negara dituntut hadir lebih cepat, lebih sigap, dan lebih terintegrasi dalam melindungi warganya.Lebih dari seribu korban jiwa adalah pengingat bahwa bencana bukan semata takdir alam, tetapi juga ujian bagi kesiapan manusia. Ke depan, upaya menekan angka korban harus menjadi prioritas bersama, agar tragedi serupa tidak terus berulang dan merenggut nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan.TALK :: Sosiolog Universitas Katolik (Unika), Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi & Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus

Presiden Prabowo disomasi ratusan organisasi masyarakat sipil pada Rabu (10/12), untuk menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional. Situasi kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, dan skala dampak ekologisnya dinilai memenuhi seluruh indikator penetapan status tersebut.Somasi ini menguatkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada 12 pejabat negara oleh sejumlah warga Sumatra Barat. Gugatan itu dialamatkan kepada presiden hingga kepala daerah karena dianggap lalai mencegah dan menangani bencana ekologis di Sumatra.Desakan penetapan bencana nasional untuk banjir-longsor Sumatra sudah kencang disuarakan sejak awal, tetapi tak digubris. Pemerintah malah berulang kali mengklaim kecukupan anggaran untuk penanganan bencana Sumatra. Prabowo menjanjikan Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk provinsi terdampak bencana.Mengapa aspirasi warga lewat gugatan ini harus didengarkan pemerintah? Apa konsekuensinya? Apakah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah cukup memulihkan semua area terdampak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin dan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa.

"Immerse yourself in the timeless symphony of Taman Negara, one of the the world's oldest rainforest, standing tall for 130 million years. As you close your eyes and listen, you'll be transported to a lush, vibrant world. The gentle rustling of ancient trees swaying in the breeze creates a soothing, whispering backdrop. Birds, with their exotic calls, flit through the canopy, their songs echoing through the stillness. The rhythmic croak of a distant frog and the soft splash of a hidden stream add depth to the tranquil ambiance. Above, the persistent hum of cicadas rises and falls, their resonant calls weaving a pulsating energy through the forest, like nature's heartbeat. These ancient insects, whose songs have filled the air for millennia, provide a steady and meditative rhythm, blending perfectly with the forest's natural cadence. The entire soundscape is slow, steady, and serene—ideal for unwinding, relaxing, or helping you drift into a peaceful sleep. Let the sounds of Taman Negara's ageless rainforest lull you into a state of calm, as nature's timeless harmony envelops your sense". Recorded in Malaysia by Jake Edwards. 

Menteri Luar Negeri NATO bertemu di Brussel untuk membahas keamanan Uni Eropa serta upaya damai untuk Ukraina.Pertemuan pimpinan diplomasi NATO berlangsung di Brussel untuk memperkuat dukungan terhadap Ukraina dan membahas gagasan penyelesaian konflik dengan Rusia. NATO menyatakan Rusia terus menguji pertahanan Barat melalui pelanggaran wilayah udara, aksi sabotase, serta operasi intelijen di Laut Eropa.Aliansi menilai ancaman tersebut didukung oleh Cina, Korea Utara, dan Iran, sehingga NATO mempersiapkan penanggulangan jangka panjang dengan kekuatan dan persatuan. Negara anggota, termasuk Kanada, Jerman, Polandia, dan Belanda, berjanji menambah ratusan juta dolar untuk pengadaan senjata Amerika Serikat agar Ukraina dapat mempertahankan diri di musim dingin ini.Pertemuan juga membahas draft gagasan Amerika Serikat dalam mendorong upaya damai, namun NATO menegaskan bantuan militer harus dipercepat untuk menahan agresi Moskow.#NATO #KeamananUniEropa #DamaiUkraina #PertahananBarat #KonflikUkraina #DukunganNATO #AmerikaSerikat #Rusia #PenyelesaianKonflik #UpayaDamai #PertemuanDiplomasi #SenjataUntukUkraina #KeamananGlobal

Kementerian pertanian berhasil menyegel sebuah gudang yang menyimpan 250 ton beras ilegal di provinsi Aceh.

Akademi Bela Negara Partai NasDem menyelenggarakan program Laga Perubahan di Jakarta, diikuti ribuan kader dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini mencakup bimbingan teknis anggota DPRD, pendidikan politik, hingga penguatan struktur partai untuk menghadapi tantangan politik mendatang.Hingga angkatan ke-13, sebanyak 5 ribu kader telah mengikuti pelatihan ini. Partai menargetkan struktur partai terbentuk di seluruh desa pada tahun depan, sekaligus mematangkan kesiapan saksi Pemilu agar program politik berdampak langsung pada masyarakat.#NasDem #LagaPerubahan #KaderNasDem #PolitikIndonesia #DPRD #PartaiNasDem #PelatihanKader

Pengamat Ekonomi Kerakyatan UIN Syarif Hidayatullah, Dr Hendra Kholid, & Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

EP 176 | Tuntutan 40% SabahKes FIFA-FAMPerkembangan Badminton Negara

Senja, Surya, dan Fajar, bukan nama sebenarnya, adalah tiga dari delapan bayi yang berhasil diselamatkan polisi. Mereka kini dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bayi Sehat, Kota Bandung, Jawa Barat.Upaya memulihkan hak-hak para bayi korban perdagangan manusia belum selesai. Meski sindikatnya telah terbongkar, jejak administrasi yang dipalsukan membuat pencarian orang tua kandung mereka berjalan lambat.Negara didesak bergerak cepat memenuhi hak dasar para bayi ini. Dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Namun, dengan data yang sudah dimanipulasi, mampukah negara melacak asal-usul mereka?Kisah ini memuat deskripsi yang mungkin akan memicu trauma. Semua nama bayi dalam cerita ini disamarkan.---Editorial: Hoirunnisa, Wahyu Setiawan, Sindu Dharmawan, Ninik Yuniati, MalikaSound Designer: Bintang Elian

IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) angkat suara soal kebakaran rumah Hakim PN Medan, Khamozaro Waruwu, yang menangani kasus korupsi proyek jalan melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. IKAHI menilai pengamanan terhadap hakim masih minim dan mendorong negara meningkatkan jaminan keamanan agar penegakan hukum tidak terhambat.#IKAHI #HakimIndonesia #TerorHakim #Korupsi #Medan #KeamananHakim #HukumIndonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk menekan kejahatan lintas negara, termasuk kasus narkoba dan judi online. Dalam kasus judi, Indonesia kehilangan 8 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidatonya pada acara APEC Economic Leaders Meeting di Korea Selatan, Sabtu lalu.#presidenprabowo #apec2025 #judol #headlinenews

Dibawakan oleh Johanes Bambang dan Yulia Manjung dari Komunitas Pukat Labuan Bajo di Keuskupan Labuan Bajo, Indonesia. Roma 13: 8-10; Mazmur tg 112: 1-2.4-5.9; Lukas 14: 25-33.SUPREMASI HUKUMADALAH CINTA KASIH Renungan kita pada hari bertema: Supremasi Hukum ialahCinta Kasih. Sejak saat dilantik, Presiden, Wakil Presiden dan para menteripembantunya sungguh berperan sebagai tokoh-tokoh publik, pelayan masyarakat,dan berperilaku sebagai teladan bagi semua warga masyarakat. Kata dan tindakanmereka dilihat oleh semua orang. Para pemimpin di tingkat daerah dan di dalamlembaga-lembaga swasta juga membuat sumpah untuk menjadi pelayan dan teladanyang baik bagi banyak orang. Singkatnya, mereka mau tidak mau harus hidup dalamsemangat cinta kasih. Kriteria hukum yang universal adalah cinta kasih, yangmenjadi panglima dalam sistem tata krama, adat istiadat dan hukum positif dalamkehidupan warga negara. Jujur saja, sistem demokrasi dan penyelenggaraan negaradi mana pun di dunia ini, memilih berorientasi pada cinta kasih, jika inginsupaya negaranya aman, damai, tenteram, dan menyejahterakan setiap warganegaranya. Negara demokrasi modern terbesar seperti Amerika punsangat memerlukan cinta kasih. Mereka lelah dengan semua fenomena dan gejolakpolitik terutama karena ulah para pemimpinnya. Tidak hanya Amerika Serikat,banyak negara saat ini juga menghadapi krisis kepercayaan warga masyarakatkepada para pemimpinnya. Kalau ada cinta kasih maka pesan dan tindakan yangmereka sampaikan tentu menghasilkan rasa damai dan nyaman di dalam masyarakat. Karena cinta kasih itu, hal yang berurusan dengan keadilandiberikan jalurnya supaya terwujud keadilan. Yang berkaitan dengan rasa nyamandan aman, diberikan porsinya. Jika perdamaian yang diusahakan, perhatian kesitu dioptimalkan. Demikian juga toleransi dan solidaritas dalam keanekaragamanterus digalakkan dan kita perlu bekerja keras untuk menghadirkannya.  Cinta kasih dapat masuk ke segala bidang kehidupan,mempengaruhinya, lalu menjiwai semuanya. Itu berarti cinta kasih hadir di dalamsemua dan berkuasa atas semua. Santo Paulus mengatakan di dalam bacaan pertamabahwa cinta kasih adalah kegenapan hukum. Hanya Tuhan yang dapat melakukansemua ini. Jadi, cinta kasih ialah Tuhan Allah sendiri. Ia berada di atassegala bentuk aturan, norma dan hukum yang mengatur segala langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita pada hari inibahwa, di dalam situasi di mana konflik terjadi karena perbedaan-perbedaan yangada, jalan terbaik ialah tinggalkan atau lepaskan diri kita dari egomasing-masing yang cenderung mempertajam konflik. Kita harus naik ke tingkatyang lebih tinggi yaitu, cinta kasih Tuhan sendiri yang menjadi rujukan utama.Di situ baru kita dapat menemukan solusi untuk hidup kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Allah Bapa di surga,selamatkanlah kami dari segala situasi konflik dan pertentangan hanya denganmenyingkirkan setiap kepentingan diri yang amat kuat, sehingga kami dapat hidupbersama dalam semangat cinta kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga ... Dalamnama Bapa ...

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan anggota Laskar Merah Putih mengikuti pelatihan bela negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan RI di Rumpin, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air di tengah modernisasi dan digitalisasi. Kerja sama dengan TNI memberikan materi tentang wawasan kebangsaan, disiplin, dan bahaya ancaman non-militer seperti narkoba. Ketua Umum Laskar Merah Putih, Arsyad Cannu, menegaskan pelatihan ini akan menjadi agenda wajib bagi seluruh anggota.#LaskarMerahPutih #BelaNegara #CintaTanahAir #HariSumpahPemuda #Pusdiklat #TNI

Ibu Negara Brasil, Janja Lula da Silva, mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Halim Perdana Kusuma 2, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025) pagi.

Kejaksaan Agung mengeksekusi pengembalian kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya.Dalam ekspose yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah pejabat tinggi negara, gunungan uang sitaan negara dipertontonkan sebagai simbol penegakan hukum. Presiden menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.Namun, di balik simbol besar itu, publik menanti konsistensi. Bagaimana catatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pemberantasan korupsi? Dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik?Simak wawancara Radio Elshinta bersama Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, M. Jasin

Kejagung menyebut masih ada empat triliun rupiah yang belum dikembalikan ke negara dalam korupsi ekspor minyak mentah. #korupsi #minyakmentah #kejaksaanagung #headlinenews

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang profesional asing memimpin BUMN harus dilihat dari sisi bisnis, bukan politik.Dalam wawancara bersama Ariek Kristo di Radio Elshinta, Herman menyoroti pentingnya good corporate governance, perlindungan saham mayoritas negara, serta penguatan talenta muda Indonesia di dunia korporasi.Ia juga menyinggung kondisi Garuda Indonesia yang sempat terpuruk dan kini ditargetkan kembali mengudara dengan 100 pesawat pada akhir 2025.Simak pandangan lengkapnya hanya di Elshinta Podcast.

Di episode kali ini, Glennaldy Erari akan ngobrol bareng di Ray Janson Radio. Beliau akan cerita soal perjalanan hidupnya dari yang awalnya seorang atlet Field Hockey, sampai bisa jadi Head Chef di Semaja. Beliau juga akan bercerita tentang pengalamannya selama 2 tahun menjadi Private Chef di Kedutaan Besar Indonesia di Chile. Tonton video selengkapnya di #rayjansonradio #539 GLENN: GUE BANGGA JADI CHEF YANG NGENALIN MAKANAN INDONESIA DI 32 NEGARA! WITH GLENNALDY ERARI | RAY JANSON RADIOEnjoy the show!Instagram:Chef Glennaldy https://www.instagram.com/glenn.erari/Semaja https://www.instagram.com/semaja_id/DON'T FORGET TO LIKE AND SUBSCRIBE !Ray Janson Radio is available on:Spotify: https://spoti.fi/2lEDF01Apple Podcast: https://apple.co/2nhtizqGoogle Podcast: https://bit.ly/2laege8iAnchor App: https://anchor.fm/ray-janson-radioTikTok: https://www.tiktok.com/@rayjansonradioLet's talk some more:https://www.instagram.com/rayjanson#rayjansonradio #FnBPodcast #Indonesia #GlennaldyErari #Semaja #DiplomasiMakanan

Kita terbiasa menganggap "negara gagal" sebagai musibah yang terjadi di tempat-tempat yang jauh—Somalia, Yaman, atau Kongo—seolah-olah itu adalah kondisi alami yang disebabkan oleh geografi yang sial atau budaya yang terbelakang. Ini adalah ilusi yang menenangkan, tetapi sepenuhnya salah. Kegagalan sebuah negara bukanlah kecelakaan; itu adalah sebuah desain. Institusi yang "ekstraktif", seperti yang diungkap oleh Acemoglu dan Robinson, bukanlah produk dari kebodohan, melainkan arsitektur yang sengaja dibangun oleh segelintir elite untuk menyedot kekayaan dari mayoritas. Kemiskinan, korupsi, dan bahkan perang saudara bukanlah gejala kegagalan, melainkan alat-alat yang diperlukan untuk mempertahankan sistem ekstraksi ini. Negara tidak gagal karena miskin; mereka tetap miskin karena institusi mereka dirancang untuk gagal bagi kebanyakan orang agar segelintir orang bisa berhasil secara spektakuler. Ironi yang lebih besar adalah bahwa spektrum kegagalan ini tidak berhenti di perbatasan negara-negara miskin. Coba lihat negara-negara maju yang sombong dengan "stabilitas" mereka. Ketika birokrasi pusat menjadi begitu "terbebani" dan "terlalu berkuasa" hingga tidak lagi mampu menyediakan layanan dasar, ketika parlemen menjadi stempel karet bagi eksekutif, dan ketika kebijakan publik ditentukan oleh siklus berita 24 jam, bukankah itu juga merupakan bentuk kegagalan? Ini adalah kegagalan yang lebih halus, yang tersembunyi di balik fasad kemakmuran, tetapi akarnya sama: institusi yang secara bertahap berhenti melayani publik dan mulai melayani kepentingan politik dan ekonomi yang sempit. "Negara Gagal" ala Sam Freedman bukanlah kebalikan dari negara ekstraktif; itu adalah evolusi logisnya dalam konteks demokrasi yang terkikis. Maka, kita harus membuang gagasan nyaman bahwa ada "kita" (negara berhasil) dan "mereka" (negara gagal). Kenyataannya, hanya ada satu pertarungan global yang berkelanjutan: pertarungan antara institusi inklusif yang memberdayakan banyak orang dan institusi ekstraktif yang memperkaya segelintir orang. Kegagalan sebuah negara tidak dimulai dengan tembakan pertama dalam perang saudara, tetapi pada saat pengadilan dapat dibeli, ketika hak milik rakyat biasa tidak aman, dan ketika suara warga negara ditenggelamkan oleh kepentingan elite. Dengan standar ini, kegagalan bukanlah fenomena Dunia Ketiga; itu adalah ancaman universal yang sedang menggerogoti dari dalam, baik di Kinshasa maupun di London.

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, lanskap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami transformasi hebat, namun juga diwarnai kerentanan struktural yang kompleks. Laporan riset dari ARC UI dan POLGOV UGM, "Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi", memberikan peta jalan analisis kritis terhadap kondisi terkini OMS, menyoroti kontradiksi mendasar antara tuntutan profesionalisme dan pelemahan agenda politik transformatif. Warisan Otoritarianisme dan Kontradiksi Struktural Konteks historis pasca-1998 menunjukkan bahwa kebebasan yang diperoleh telah diserap kembali ke dalam tatanan baru. Meskipun jumlah OMS, LSM, dan kelompok advokasi menjamur pada awal 2000-an, laporan ini menegaskan bahwa warisan Orde Baru tetap memengaruhi struktur dan kinerja mereka. Warisan ini termanifestasi dalam fragmentasi aliansi pro-demokrasi, penyerapan aktivis ke dalam institusi negara, dan melemahnya politik kelas yang seharusnya mampu mengonsolidasikan basis massa akar rumput. Laporan ini secara khusus mengkaji bagaimana OMS kini beroperasi di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Di Indonesia, kemunduran ini ditandai dengan kembalinya elit ekonomi politik otoritarian melalui dinasti politik, yang turut menyempitkan ruang gerak sipil (halaman 9). Penyempitan ruang sipil ini diperparah oleh lingkungan regulasi yang kontradiktif (Temuan 1, halaman 15). Negara secara strategis menggunakan dua wajah hukum: satu sisi ada regulasi yang mendukung HAM (seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), namun di sisi lain terdapat regulasi represif (seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan UU ITE) yang memperkuat pembatasan. Kriminalisasi digital, dengan ratusan kasus berbasis UU ITE, menjadi ancaman nyata yang melampaui batas digital. Paradoks Profesionalisme: Teknikalisasi dan Depolitisasi Inti temuan laporan ini adalah identifikasi dua proses sentral yang membatasi kapasitas transformatif OMS: teknikalisasidan depolitisasi. Teknikalisasi didefinisikan sebagai proses sehari-hari yang menekankan efisiensi, standardisasi, dan manajerialisme dalam pengelolaan program OMS (Boks 6, halaman 12). Praktik ini didorong oleh tuntutan akuntabilitas donor, khususnya skema Government-to-Government (G-to-G), yang mewajibkan pelaporan teknis, kerangka logis, dan indikator kinerja kuantitatif yang ekstensif. Laporan tersebut mencatat Paradoks Profesionalisme (Temuan 2, halaman 17), di mana OMS institusional menjadi lebih profesional secara manajerial—ahli dalam penulisan proposal dan evaluasi dampak—namun kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun. Tuntutan manajerial ini menyita waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk pengorganisasian komunitas tapak, menyebabkan fragmentasi organisasional karena OMS terjebak dalam "silo program" mereka sendiri. Depolitisasi, sebagai pasangan dari teknikalisasi, adalah erosi bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas OMS, yang ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik (Boks 6, halaman 12). Ketika fokus utama beralih pada pencapaian hasil program untuk menghindari risiko pendanaan, diskusi mengenai relasi kekuasaan dan agenda transformasi sosial menjadi sulit dijalankan, melemahkan konsolidasi gerakan lintas kelas. Kontradiksi ini juga tercermin pada dampak kerja OMS: OMS yang menangani isu yang dikuasai elit ekonomi politik (pertambangan, kelapa sawit) memiliki dampak terbatas, sementara OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit (kesetaraan gender, disabilitas) justru menunjukkan peningkatan pengaruh (halaman 7). Kondisi ini menciptakan fragmentasi OMS yang disponsori negara, yang semakin memecah belah kekuatan masyarakat sipil (halaman 14). Otonomi Lokal dan Rizoma Gerakan Muda Di tengah dominasi teknikalisasi di tingkat nasional, laporan ini juga menyoroti dinamika penting di tingkat lokal dan gerakan akar rumput orang muda. Pada tingkat lokal, OMS menghadapi pilihan antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan (risiko teknikalisasi) atau mempertahankan otonomi politik (risiko keterbatasan sumber daya) (Temuan 3, halaman 19). Kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) menjadi contoh model alternatif yang menolak dukungan finansial donor demi menjaga kohesi dan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan ketika berhadapan dengan entitas besar seperti BUMN. Laporan ini secara khusus menggarisbawahi rizoma gerakan orang muda (Temuan 4, halaman 22) sebagai kekuatan baru dalam ekosistem masyarakat sipil. Model Organisasi Rizomatik: Gerakan ini mengadopsi struktur yang horizontal, cair, dan berjejaring, yang berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional. Mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung untuk koordinasi dan mobilisasi cepat. Independensi Pendanaan: Mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding memberikan mereka otonomi politik dan membebaskan mereka dari tuntutan pelaporan formal donor. Potensi Transformatif: Gerakan ini mampu memobilisasi massa secara luas dan cepat, seperti dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi (2019) dan protes anti-UU Cipta Kerja. Mereka juga memperkenalkan wacana baru seperti interseksionalitas dan keadilan iklim. Namun, laporan ini juga memperingatkan bahwa model rizomatik ini rentan terhadap fragmentasi organisasional, bersifat sporadis, dan menghadapi ancaman serius dari represi digital (UU ITE). Rekomendasi untuk Konsolidasi Progresif Berdasarkan temuan kontradiksi yang terjadi, laporan ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis (Boks 11, halaman 24) untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi. Menjembatani OMS Institusional, Organik, dan Komunitas Tapak: Mendesak pengembangan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan akuntabilitas formal dengan keterlibatan politik transformatif. OMS institusional didorong untuk membangun konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada luaran program yang kaku. Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi: Diperlukan desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik. Bantuan legal dan keamanan digital harus diprioritaskan, terutama bagi OMS di wilayah berisiko tinggi. Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivis: Merekomendasikan penciptaan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan yang setara antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda. Skema peer mentoringdua arah diperlukan agar aktivis senior menyumbang narasi historis dan aktivis muda menyumbang inovasi digital dan taktik mobilisasi. Memperkuat Peran OMS Lokal: Pendanaan harus disalurkan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta), terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik. Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda: Dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal perlu diberikan, serta mendorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun OMS Indonesia menghadapi hambatan signifikan akibat teknikalisasi dan depolitisasi, resiliensi mereka tampak melalui kemunculan model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. Kontradiksi ini—antara kekuatan basis sosial yang beragam dan penyebaran jejaring organik yang adaptif—menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi untuk menjadi motor perubahan sosial yang progresif.

MetroTV, Presiden Prabowo Subianto meninjau smelter timah hasil rampasan negara di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin siang.

MetroTV, [HEADLINE NEWS, 06/10/25 | 14.00 WIB]Presiden Prabowo bersama TNI menegaskan komitmen untuk terus menjaga dan melindungi aset negara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan serta keamanan nasional demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan kerja ke Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Agenda kunjungan meliputi penerimaan laporan capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta penyerahan aset barang rampasan negara dari sektor pertambangan dan kehutanan. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional, menertibkan kawasan hutan, dan memastikan hasil tambang serta kekayaan alam lainnya benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kita akan menggali lebih jauh makna dan arah kebijakan Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan sumber daya strategis bangsa. Talk bersama Chief Economist Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian.

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik mafia tambang yang selama ini merugikan negara. Langkah konkret terbaru terlihat dari tindakan penyitaan enam smelter atau pabrik pemurnian timah yang terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Kasus besar yang menyeret sejumlah nama pengusaha hingga pejabat ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun — menjadi salah satu kasus korupsi sumber daya alam terbesar dalam sejarah Indonesia.Penyitaan enam smelter tersebut bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentolerir praktik korupsi dan perampokan sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat. Pemerintah menegaskan, pengelolaan tambang harus kembali pada prinsip transparansi, keberlanjutan, dan keadilan ekonomi.Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menata ulang tata kelola pertambangan, menutup celah hukum, serta memastikan hasil bumi Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan segelintir pihak.Di tengah sorotan publik, pemerintah juga diharapkan konsisten menindaklanjuti kasus serupa di sektor lain—agar penegakan hukum terhadap mafia tambang tidak berhenti pada kasus timah, tetapi menjadi gerakan nasional menuju kedaulatan sumber daya alam yang bersih dan berkeadilan.TALK : Pegiat Antikorupsi/Direktur KPK Watch Yusuf Sahide dan Ekonom/Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng

Komen 'Passive Agressive' Mengenai Hijrah ke Negara non Muslim Benarkah orang berhijrah kerana mengutamakan harta dan tidak mementingkan Akhirat?Apakah kefahaman yang betul mengenai hadis larangan Nabi ﷺ umat Islam tinggal bersama non Muslim?Luangkan masa empat minit anda mengikuti perbincangan ini.

Presiden Prabowo Subianto menuai apresiasi dari para pemimpin dunia usai berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian global, menyerukan persatuan antarbangsa, dan kembali menegaskan dukungan penuh terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina–Israel. Pertanyaannya, apakah sikap tegas Indonesia ini akan memberi dorongan baru bagi upaya perdamaian di Gaza? Kami hadirkan wawancara eksklusif bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana

France has formally recognised the state of Palestine in what President Emmanuel Macron hailed as a historic step towards Middle East peace. - Prancis telah secara resmi mengakui negara Palestina, sebuah langkah bersejarah menuju perdamaian Timur Tengah yang dipuji oleh Presiden Emmanuel Macron.

Dalam Aksi Dukung Perdamaian Antara Palestina Dengan Israel, Prancis Lakukan Aksi Pajang Bendera Kedua Negara.#palestina #israel #prancis #menara #eiffeltower

Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk bersama-sama mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Ajakan ini mempertegas konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak awal berdiri berpihak pada perjuangan rakyat Palestina.Implikasi dari sikap ini di kancah internasional cukup signifikan. Pertama, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara demokrasi besar di Asia yang konsisten membela hak asasi manusia dan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas. Kedua, langkah ini berpotensi mendorong solidaritas baru di antara negara-negara berkembang, khususnya anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok, untuk menekan Israel dan mitra-mitranya.Namun, ajakan tersebut juga membawa konsekuensi geopolitik. Indonesia harus siap menghadapi dinamika diplomasi yang lebih kompleks dengan negara-negara Barat yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Di sisi lain, inisiatif ini bisa memperkuat peran Indonesia sebagai mediator di Timur Tengah sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.[TALK] Dosen Hub Internasional Univ. Binus - Tia Mariatul Khibtiah&Pengamat Timur Tengah Pendiri Situs Albalad.co - Faisal Assegaf

Viralnya pernyataan seorang anggota DPRD Gorontalo yang berseloroh ingin merampok uang negara kembali menyoroti kualitas rekrutmen calon legislatif (caleg) oleh partai politik. Publik pun bertanya: bagaimana proses seleksi caleg selama ini, hingga figur dengan sikap yang tidak mencerminkan etika wakil rakyat bisa lolos dan duduk di kursi dewan?Pembenahan mendesak diperlukan. Partai politik tidak bisa hanya mengedepankan popularitas, kedekatan personal, atau kemampuan finansial calon. Seleksi caleg harus berbasis pada rekam jejak integritas, komitmen terhadap pelayanan publik, serta kapasitas legislasi. Mekanisme uji publik, pelibatan lembaga independen, hingga penegakan kode etik internal bisa menjadi langkah konkret.Peristiwa di Gorontalo menjadi cermin sekaligus momentum. Jika parpol benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan rakyat, proses rekrutmen caleg harus diperketat, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar kepentingan elektoral.[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan&Direktur Riset TRUST Indonesia - Ahmad Fadli

MetroTV, [HEADLINE NEWS 19/09/2025, 11.00 WIB] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama merugikan negara lebih dari satu triliun rupiah. KPK kini tengah mencari juru simpan uang korupsi dalam kasus tersebut untuk menelusuri aliran dana dan menetapkan tersangka. Masalah dalam kasus ini adalah pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun Indonesia seharusnya menerima 20 ribu kuota tambahan untuk mempercepat antrean haji. KPK telah memeriksa pejabat di Kemenag hingga mantan Menteri Agama.

Kenaikan ongkos kesehatan dalam beberapa tahun terakhir nih gak terhindarkan, soalnya biaya perawatan dan penggunaan alat medis naik, gak cuma itu harga obat-obatan juga sekarang gak murah. Menurut catatan Mercer Marsh Benefits inflasi medis di Indonesia diperkirakan mencapai 19% di tahun 2025. Terus apa nih ngaruhnya sama nasabah dan perusahaan asuransi? Apa yang perlu diwaspadai? Di Uang Bicara episode ini kita akan dengerin soal:1. Apa pengaruh inflasi medis ke perusahaan asuransi dan nasabah?2. Bagaimana peran asuransi swasta sebagai pelengkap BPJS?3. Negara mana saja yang bisa jadi referensi aturan soal asuransi?Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan UUD 1945, memiliki amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Resolusi PBB tentang pembentukan negara Palestina menjadi momentum penting, meskipun mendapat penolakan dari Israel dan Amerika Serikat.Untuk mewujudkan resolusi itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi internasional dengan menggandeng negara-negara sahabat, baik di kawasan Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Dukungan kolektif dari Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam, hingga ASEAN, dapat menjadi kekuatan politik global yang menekan agar Palestina diakui secara penuh.Selain itu, Indonesia harus mendorong PBB dan lembaga internasional lainnya untuk menegakkan hukum internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel. Bantuan kemanusiaan, dukungan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat Palestina juga dapat menjadi langkah nyata agar Palestina siap sebagai negara berdaulat.[TALK] Pengamat Timur Tengah, Dosen Hub Internasional Univ. Binus - Tia Mariatul Khibtiah&Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) - Khairul Fahmi

Majelis Umum PBB mengadopsi New York Declaration dengan dukungan telak: 142 negara, termasuk Indonesia, menyetujui peta jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina–Israel. Deklarasi ini menuntut gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, hingga penarikan pasukan Israel. Namun pertanyaannya, mampukah langkah ini benar-benar membuka jalan perdamaian? Dan di mana posisi Indonesia dalam dinamika global ini?Simak pembahasan bersama Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), hanya di Elshinta Podcast.

Audio Siar Keluar Sekejap Episod 170 bersama tetamu khas Ts Syed Saggaf Syed Ahmad, Presiden Malaysian Oil, Gas & Energy Services Council (MOGSC) membincangkan dengan terperinci mengenai peranan sektor O&G terhadap hasil negara, langkah right-sizing Petronas, ekosistem vendor OGSE, serta cabaran transisi tenaga bersih di bawah NETR dan teknologi baharu seperti CCUS menuju sasaran 2050.Episod ini turut membincangkan isu Projek Pembangunan Kampung Sungai Baru yang mencetuskan polemik pampasan, hak pemilik tanah, dan kuasa kerajaan dalam dasar urbanisasi.Di peringkat antarabangsa, episod ini mengulas signifikan China Victory Day Parade ke-80 sebagai simbol kebangkitan kuasa besar, ketegangan di Asia Barat termasuk serangan Israel ke atas Qatar, serta krisis politik di Nepal yang menguji ketahanan demokrasi negara tersebut.Ingin jenama anda dikenali oleh ribuan pendengar?Taja episod Keluar Sekejap 2025!Hubungi +6011-1919 1783 atau emel commercial@ksmedia.my

Perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China, yang digelar di Tian'anmen, Beijing, Kemarin dihadiri oleh sejumlah pimpinan Negara. Termasuk Presiden Indonesia prabowo subianto. Prabowo berada di China selama 8 jam, dan bertemu dengan sejumlah pimpinan negara besar lainnya, Seperti Vladimir Putin, presiden Korea Utara Kim Jong Un, dan tentu tuan rumah Presiden RRT Xi JinPing. Event geopolitik ini, kabarnya tidak membahas sesuatu yang menyangkut kerjasama bilateral. Namun keakraban Indonesia dengan rusia, China dan Korea Utara, cukup menarik perhatian Publik di Indonesia. Bahkan dalam sesi kebersamaan dan foto bersama, Prabowo berada di barisan depan, satu deret dengan Vladimir Putin, Xi JinPing, Kim Jong Un dan Premier Li Qiang. Apa yg bisa kita cermati dari keakraban tsb? Wawancara bersama Pakar hubungan Intermnasional (Asia ), Dosen Jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang - Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Gelombang protes publik berkumandang di dunia maya lewat unggahan "17+8 Tuntutan Rakyat" sejak Sabtu (30/08). Unggahan yang memuat total 25 tuntutan ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, dan TNI. Isinya, antara lain mendesak pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembekuan tunjangan DPR, hingga penarikan TNI dalam pengamanan sipil.Dukungan dari banyak figur publik seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Endah N Rhesa, Dian Sastro, dan sejumlah komika, membuat "17+8 Tuntutan Rakyat" kian meluas. Negara diberi tenggat 5 September 2025 untuk 17 tuntutan jangka pendek dan satu tahun (hingga 31 Agustus 2026) untuk 8 tuntutan jangka panjang.Suara keprihatinan atas kondisi bangsa juga datang dari kalangan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Peduli Indonesia. Sebanyak 344 akademisi menyerukan tujuh tuntutan, di antaranya restrukturisasi kabinet, revisi instrumen hukum dan kebijakan instan, serta menghentikan wacana darurat militer atau sipil.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapinya dengan pernyataan normatif, yakni pemerintah akan melakukan komunikasi antarkementerian/lembaga untuk merespons deretan tuntutan yang disampaikan masyarakat.Apa yang mendasari munculnya berbagai tuntutan tersebut? Mengapa harus ada tenggat? Bagaimana jika tuntutan-tuntutan itu tak dipenuhi negara?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Prof. Susi Dwi Harijanti, Community Lead Think Policy Efraim Leonard, dan Komika Eky Priyagung.

Pekan lalu, kita menyaksikan kemarahan rakyat tereskalasi dalam hitungan hari bahkan jam, menjelma menjadi demonstrasi hingga amuk massa. Tak cuma di Jakarta, tetapi merembet cepat ke berbagai daerah. Itu semua adalah akumulasi kemarahan rakyat atas kebijakan yang tidak adil, sikap pejabat yang nirempati, dan aparat yang represif.Jatuh empat korban jiwa, ekses dari kerusuhan dan brutalitas aparat. Pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta. Sedangkan, di Makassar, Sulawesi Selatan, tiga ASN tewas terjebak di dalam gedung DPRD yang dibakar massa.Kemarin, Presiden Prabowo mengumumkan pembatalan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan luar negeri DPR, usai bertemu 8 pimpinan parpol di Istana Kepresidenan, Jakarta.Prabowo juga memerintahkan pemeriksaan terhadap aparat polisi pengendara rantis yang melindas Affan dilakukan cepat dan transparan. Presiden memastikan negara menghormati kebebasan berpendapat dan terbuka mendengar aspirasi rakyat yang disampaikan secara damai.Beberapa parpol menonaktifkan kader-kader bermasalah karena pernyataan-pernyataannya yang blunder, seperti Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem.Apakah langkah-langkah ini cukup untuk meredam amarah publik? Bagaimana negara mesti bersikap terhadap brutalitas aparat yang terus berulang? Apakah ada potensi kerusuhan bakal meluas? Bagaimana mencegahnya?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plt. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, dan Antropolog Geger Rianto.

Presiden Prabowo Subianto membuka secara resmi APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Australia's Race Discrimination Commissioner says the solution to racism is there, but the government needs to act. - Komisaris Diskriminasi Ras Australia mengatakan solusi untuk rasisme sudah ada, akan tetapi pemerintah perlu bertindak.

Bukan sekedar coffee shop kecil, The Room adalah ruang eksplorasi, tempat belajar, dan pengalaman ngopi yang penuh makna. Di episode ini, Ryan Wibawa membagikan cerita di balik proses membangun The Room, pandangannya terhadap kualitas dan hospitality, kebanggaannya dengan World of Coffee 2025 Jakarta, serta bagaimana kopi bisa menciptakan koneksi yang kuat antar manusia. Tonton video selengkapnya di #RayJansonRadio#521 "NEGARA PRODUSEN KOPI PERTAMA BIKIN WORLD OF COFFEE

Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi , dan kental hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Tanpa transparansi dan pengawasan, Danantara mempercepat terbentuknya institusi ekonomi ekstraktif di Indonesia dan sebagai jalan tol menjadi negara gagal. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en La W acerca de la posibilidad de recurrir al glifosato para acabar con los cultivos ilícitos.

Ratusan perwira aktif disiapkan untuk mengelola BUMN dan BUMD. Langkah ini jelas kebablasan. Kita punya pengalaman buruk dengan asas dwifungsi angkatan bersenjata, yang menempatkan prajurit bukan semata kekuatan militer, tapi juga dapat menjalankan semua tugas, dari politik, sosial, hingga ekonomi negara. Kompetensi prajurit berperang, bukan berbisnis. - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Did you know that Indigenous Australians have been using fire to care for the land for tens of thousands of years? Evidence show that cultural burning practices not only help reduces the intensity and frequency of wildfires but also plays a vital role in maintaining healthy ecosystems. Experts share insights on the latest evidence behind this ancient practice. - Tahukah Anda bahwa penduduk asli Australia telah menggunakan api untuk merawat tanah selama puluhan ribu tahun? Bukti menunjukkan bahwa praktik pembakaran budaya tidak hanya membantu mengurangi intensitas dan frekuensi kebakaran hutan tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem yang sehat.