Podcasts about Negara

Ibu Negara Brasil, Janja Lula da Silva, mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Halim Perdana Kusuma 2, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025) pagi.

Kejagung menyebut masih ada empat triliun rupiah yang belum dikembalikan ke negara dalam korupsi ekspor minyak mentah. #korupsi #minyakmentah #kejaksaanagung #headlinenews

Kejaksaan Agung mengeksekusi pengembalian kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya.Dalam ekspose yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah pejabat tinggi negara, gunungan uang sitaan negara dipertontonkan sebagai simbol penegakan hukum. Presiden menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.Namun, di balik simbol besar itu, publik menanti konsistensi. Bagaimana catatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pemberantasan korupsi? Dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik?Simak wawancara Radio Elshinta bersama Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, M. Jasin

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang profesional asing memimpin BUMN harus dilihat dari sisi bisnis, bukan politik.Dalam wawancara bersama Ariek Kristo di Radio Elshinta, Herman menyoroti pentingnya good corporate governance, perlindungan saham mayoritas negara, serta penguatan talenta muda Indonesia di dunia korporasi.Ia juga menyinggung kondisi Garuda Indonesia yang sempat terpuruk dan kini ditargetkan kembali mengudara dengan 100 pesawat pada akhir 2025.Simak pandangan lengkapnya hanya di Elshinta Podcast.

Di episode kali ini, Glennaldy Erari akan ngobrol bareng di Ray Janson Radio. Beliau akan cerita soal perjalanan hidupnya dari yang awalnya seorang atlet Field Hockey, sampai bisa jadi Head Chef di Semaja. Beliau juga akan bercerita tentang pengalamannya selama 2 tahun menjadi Private Chef di Kedutaan Besar Indonesia di Chile. Tonton video selengkapnya di #rayjansonradio #539 GLENN: GUE BANGGA JADI CHEF YANG NGENALIN MAKANAN INDONESIA DI 32 NEGARA! WITH GLENNALDY ERARI | RAY JANSON RADIOEnjoy the show!Instagram:Chef Glennaldy https://www.instagram.com/glenn.erari/Semaja https://www.instagram.com/semaja_id/DON'T FORGET TO LIKE AND SUBSCRIBE !Ray Janson Radio is available on:Spotify: https://spoti.fi/2lEDF01Apple Podcast: https://apple.co/2nhtizqGoogle Podcast: https://bit.ly/2laege8iAnchor App: https://anchor.fm/ray-janson-radioTikTok: https://www.tiktok.com/@rayjansonradioLet's talk some more:https://www.instagram.com/rayjanson#rayjansonradio #FnBPodcast #Indonesia #GlennaldyErari #Semaja #DiplomasiMakanan

Kita terbiasa menganggap "negara gagal" sebagai musibah yang terjadi di tempat-tempat yang jauh—Somalia, Yaman, atau Kongo—seolah-olah itu adalah kondisi alami yang disebabkan oleh geografi yang sial atau budaya yang terbelakang. Ini adalah ilusi yang menenangkan, tetapi sepenuhnya salah. Kegagalan sebuah negara bukanlah kecelakaan; itu adalah sebuah desain. Institusi yang "ekstraktif", seperti yang diungkap oleh Acemoglu dan Robinson, bukanlah produk dari kebodohan, melainkan arsitektur yang sengaja dibangun oleh segelintir elite untuk menyedot kekayaan dari mayoritas. Kemiskinan, korupsi, dan bahkan perang saudara bukanlah gejala kegagalan, melainkan alat-alat yang diperlukan untuk mempertahankan sistem ekstraksi ini. Negara tidak gagal karena miskin; mereka tetap miskin karena institusi mereka dirancang untuk gagal bagi kebanyakan orang agar segelintir orang bisa berhasil secara spektakuler. Ironi yang lebih besar adalah bahwa spektrum kegagalan ini tidak berhenti di perbatasan negara-negara miskin. Coba lihat negara-negara maju yang sombong dengan "stabilitas" mereka. Ketika birokrasi pusat menjadi begitu "terbebani" dan "terlalu berkuasa" hingga tidak lagi mampu menyediakan layanan dasar, ketika parlemen menjadi stempel karet bagi eksekutif, dan ketika kebijakan publik ditentukan oleh siklus berita 24 jam, bukankah itu juga merupakan bentuk kegagalan? Ini adalah kegagalan yang lebih halus, yang tersembunyi di balik fasad kemakmuran, tetapi akarnya sama: institusi yang secara bertahap berhenti melayani publik dan mulai melayani kepentingan politik dan ekonomi yang sempit. "Negara Gagal" ala Sam Freedman bukanlah kebalikan dari negara ekstraktif; itu adalah evolusi logisnya dalam konteks demokrasi yang terkikis. Maka, kita harus membuang gagasan nyaman bahwa ada "kita" (negara berhasil) dan "mereka" (negara gagal). Kenyataannya, hanya ada satu pertarungan global yang berkelanjutan: pertarungan antara institusi inklusif yang memberdayakan banyak orang dan institusi ekstraktif yang memperkaya segelintir orang. Kegagalan sebuah negara tidak dimulai dengan tembakan pertama dalam perang saudara, tetapi pada saat pengadilan dapat dibeli, ketika hak milik rakyat biasa tidak aman, dan ketika suara warga negara ditenggelamkan oleh kepentingan elite. Dengan standar ini, kegagalan bukanlah fenomena Dunia Ketiga; itu adalah ancaman universal yang sedang menggerogoti dari dalam, baik di Kinshasa maupun di London.

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, lanskap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami transformasi hebat, namun juga diwarnai kerentanan struktural yang kompleks. Laporan riset dari ARC UI dan POLGOV UGM, "Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi", memberikan peta jalan analisis kritis terhadap kondisi terkini OMS, menyoroti kontradiksi mendasar antara tuntutan profesionalisme dan pelemahan agenda politik transformatif. Warisan Otoritarianisme dan Kontradiksi Struktural Konteks historis pasca-1998 menunjukkan bahwa kebebasan yang diperoleh telah diserap kembali ke dalam tatanan baru. Meskipun jumlah OMS, LSM, dan kelompok advokasi menjamur pada awal 2000-an, laporan ini menegaskan bahwa warisan Orde Baru tetap memengaruhi struktur dan kinerja mereka. Warisan ini termanifestasi dalam fragmentasi aliansi pro-demokrasi, penyerapan aktivis ke dalam institusi negara, dan melemahnya politik kelas yang seharusnya mampu mengonsolidasikan basis massa akar rumput. Laporan ini secara khusus mengkaji bagaimana OMS kini beroperasi di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Di Indonesia, kemunduran ini ditandai dengan kembalinya elit ekonomi politik otoritarian melalui dinasti politik, yang turut menyempitkan ruang gerak sipil (halaman 9). Penyempitan ruang sipil ini diperparah oleh lingkungan regulasi yang kontradiktif (Temuan 1, halaman 15). Negara secara strategis menggunakan dua wajah hukum: satu sisi ada regulasi yang mendukung HAM (seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), namun di sisi lain terdapat regulasi represif (seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan UU ITE) yang memperkuat pembatasan. Kriminalisasi digital, dengan ratusan kasus berbasis UU ITE, menjadi ancaman nyata yang melampaui batas digital. Paradoks Profesionalisme: Teknikalisasi dan Depolitisasi Inti temuan laporan ini adalah identifikasi dua proses sentral yang membatasi kapasitas transformatif OMS: teknikalisasidan depolitisasi. Teknikalisasi didefinisikan sebagai proses sehari-hari yang menekankan efisiensi, standardisasi, dan manajerialisme dalam pengelolaan program OMS (Boks 6, halaman 12). Praktik ini didorong oleh tuntutan akuntabilitas donor, khususnya skema Government-to-Government (G-to-G), yang mewajibkan pelaporan teknis, kerangka logis, dan indikator kinerja kuantitatif yang ekstensif. Laporan tersebut mencatat Paradoks Profesionalisme (Temuan 2, halaman 17), di mana OMS institusional menjadi lebih profesional secara manajerial—ahli dalam penulisan proposal dan evaluasi dampak—namun kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun. Tuntutan manajerial ini menyita waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk pengorganisasian komunitas tapak, menyebabkan fragmentasi organisasional karena OMS terjebak dalam "silo program" mereka sendiri. Depolitisasi, sebagai pasangan dari teknikalisasi, adalah erosi bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas OMS, yang ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik (Boks 6, halaman 12). Ketika fokus utama beralih pada pencapaian hasil program untuk menghindari risiko pendanaan, diskusi mengenai relasi kekuasaan dan agenda transformasi sosial menjadi sulit dijalankan, melemahkan konsolidasi gerakan lintas kelas. Kontradiksi ini juga tercermin pada dampak kerja OMS: OMS yang menangani isu yang dikuasai elit ekonomi politik (pertambangan, kelapa sawit) memiliki dampak terbatas, sementara OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit (kesetaraan gender, disabilitas) justru menunjukkan peningkatan pengaruh (halaman 7). Kondisi ini menciptakan fragmentasi OMS yang disponsori negara, yang semakin memecah belah kekuatan masyarakat sipil (halaman 14). Otonomi Lokal dan Rizoma Gerakan Muda Di tengah dominasi teknikalisasi di tingkat nasional, laporan ini juga menyoroti dinamika penting di tingkat lokal dan gerakan akar rumput orang muda. Pada tingkat lokal, OMS menghadapi pilihan antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan (risiko teknikalisasi) atau mempertahankan otonomi politik (risiko keterbatasan sumber daya) (Temuan 3, halaman 19). Kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) menjadi contoh model alternatif yang menolak dukungan finansial donor demi menjaga kohesi dan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan ketika berhadapan dengan entitas besar seperti BUMN. Laporan ini secara khusus menggarisbawahi rizoma gerakan orang muda (Temuan 4, halaman 22) sebagai kekuatan baru dalam ekosistem masyarakat sipil. Model Organisasi Rizomatik: Gerakan ini mengadopsi struktur yang horizontal, cair, dan berjejaring, yang berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional. Mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung untuk koordinasi dan mobilisasi cepat. Independensi Pendanaan: Mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding memberikan mereka otonomi politik dan membebaskan mereka dari tuntutan pelaporan formal donor. Potensi Transformatif: Gerakan ini mampu memobilisasi massa secara luas dan cepat, seperti dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi (2019) dan protes anti-UU Cipta Kerja. Mereka juga memperkenalkan wacana baru seperti interseksionalitas dan keadilan iklim. Namun, laporan ini juga memperingatkan bahwa model rizomatik ini rentan terhadap fragmentasi organisasional, bersifat sporadis, dan menghadapi ancaman serius dari represi digital (UU ITE). Rekomendasi untuk Konsolidasi Progresif Berdasarkan temuan kontradiksi yang terjadi, laporan ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis (Boks 11, halaman 24) untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi. Menjembatani OMS Institusional, Organik, dan Komunitas Tapak: Mendesak pengembangan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan akuntabilitas formal dengan keterlibatan politik transformatif. OMS institusional didorong untuk membangun konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada luaran program yang kaku. Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi: Diperlukan desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik. Bantuan legal dan keamanan digital harus diprioritaskan, terutama bagi OMS di wilayah berisiko tinggi. Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivis: Merekomendasikan penciptaan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan yang setara antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda. Skema peer mentoringdua arah diperlukan agar aktivis senior menyumbang narasi historis dan aktivis muda menyumbang inovasi digital dan taktik mobilisasi. Memperkuat Peran OMS Lokal: Pendanaan harus disalurkan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta), terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik. Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda: Dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal perlu diberikan, serta mendorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun OMS Indonesia menghadapi hambatan signifikan akibat teknikalisasi dan depolitisasi, resiliensi mereka tampak melalui kemunculan model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. Kontradiksi ini—antara kekuatan basis sosial yang beragam dan penyebaran jejaring organik yang adaptif—menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi untuk menjadi motor perubahan sosial yang progresif.

MetroTV, Presiden Prabowo Subianto meninjau smelter timah hasil rampasan negara di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin siang.

MetroTV, [HEADLINE NEWS, 06/10/25 | 14.00 WIB]Presiden Prabowo bersama TNI menegaskan komitmen untuk terus menjaga dan melindungi aset negara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan serta keamanan nasional demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan kerja ke Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Agenda kunjungan meliputi penerimaan laporan capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta penyerahan aset barang rampasan negara dari sektor pertambangan dan kehutanan. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional, menertibkan kawasan hutan, dan memastikan hasil tambang serta kekayaan alam lainnya benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kita akan menggali lebih jauh makna dan arah kebijakan Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan sumber daya strategis bangsa. Talk bersama Chief Economist Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian.

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik mafia tambang yang selama ini merugikan negara. Langkah konkret terbaru terlihat dari tindakan penyitaan enam smelter atau pabrik pemurnian timah yang terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Kasus besar yang menyeret sejumlah nama pengusaha hingga pejabat ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun — menjadi salah satu kasus korupsi sumber daya alam terbesar dalam sejarah Indonesia.Penyitaan enam smelter tersebut bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentolerir praktik korupsi dan perampokan sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat. Pemerintah menegaskan, pengelolaan tambang harus kembali pada prinsip transparansi, keberlanjutan, dan keadilan ekonomi.Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menata ulang tata kelola pertambangan, menutup celah hukum, serta memastikan hasil bumi Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan segelintir pihak.Di tengah sorotan publik, pemerintah juga diharapkan konsisten menindaklanjuti kasus serupa di sektor lain—agar penegakan hukum terhadap mafia tambang tidak berhenti pada kasus timah, tetapi menjadi gerakan nasional menuju kedaulatan sumber daya alam yang bersih dan berkeadilan.TALK : Pegiat Antikorupsi/Direktur KPK Watch Yusuf Sahide dan Ekonom/Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng

Komen 'Passive Agressive' Mengenai Hijrah ke Negara non Muslim Benarkah orang berhijrah kerana mengutamakan harta dan tidak mementingkan Akhirat?Apakah kefahaman yang betul mengenai hadis larangan Nabi ﷺ umat Islam tinggal bersama non Muslim?Luangkan masa empat minit anda mengikuti perbincangan ini.

Presiden Prabowo Subianto menuai apresiasi dari para pemimpin dunia usai berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian global, menyerukan persatuan antarbangsa, dan kembali menegaskan dukungan penuh terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina–Israel. Pertanyaannya, apakah sikap tegas Indonesia ini akan memberi dorongan baru bagi upaya perdamaian di Gaza? Kami hadirkan wawancara eksklusif bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana

France has formally recognised the state of Palestine in what President Emmanuel Macron hailed as a historic step towards Middle East peace. - Prancis telah secara resmi mengakui negara Palestina, sebuah langkah bersejarah menuju perdamaian Timur Tengah yang dipuji oleh Presiden Emmanuel Macron.

Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk bersama-sama mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Ajakan ini mempertegas konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak awal berdiri berpihak pada perjuangan rakyat Palestina.Implikasi dari sikap ini di kancah internasional cukup signifikan. Pertama, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara demokrasi besar di Asia yang konsisten membela hak asasi manusia dan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas. Kedua, langkah ini berpotensi mendorong solidaritas baru di antara negara-negara berkembang, khususnya anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok, untuk menekan Israel dan mitra-mitranya.Namun, ajakan tersebut juga membawa konsekuensi geopolitik. Indonesia harus siap menghadapi dinamika diplomasi yang lebih kompleks dengan negara-negara Barat yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Di sisi lain, inisiatif ini bisa memperkuat peran Indonesia sebagai mediator di Timur Tengah sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.[TALK] Dosen Hub Internasional Univ. Binus - Tia Mariatul Khibtiah&Pengamat Timur Tengah Pendiri Situs Albalad.co - Faisal Assegaf

Dalam Aksi Dukung Perdamaian Antara Palestina Dengan Israel, Prancis Lakukan Aksi Pajang Bendera Kedua Negara.#palestina #israel #prancis #menara #eiffeltower

Viralnya pernyataan seorang anggota DPRD Gorontalo yang berseloroh ingin merampok uang negara kembali menyoroti kualitas rekrutmen calon legislatif (caleg) oleh partai politik. Publik pun bertanya: bagaimana proses seleksi caleg selama ini, hingga figur dengan sikap yang tidak mencerminkan etika wakil rakyat bisa lolos dan duduk di kursi dewan?Pembenahan mendesak diperlukan. Partai politik tidak bisa hanya mengedepankan popularitas, kedekatan personal, atau kemampuan finansial calon. Seleksi caleg harus berbasis pada rekam jejak integritas, komitmen terhadap pelayanan publik, serta kapasitas legislasi. Mekanisme uji publik, pelibatan lembaga independen, hingga penegakan kode etik internal bisa menjadi langkah konkret.Peristiwa di Gorontalo menjadi cermin sekaligus momentum. Jika parpol benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan rakyat, proses rekrutmen caleg harus diperketat, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar kepentingan elektoral.[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan&Direktur Riset TRUST Indonesia - Ahmad Fadli

MetroTV, [HEADLINE NEWS 19/09/2025, 11.00 WIB] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama merugikan negara lebih dari satu triliun rupiah. KPK kini tengah mencari juru simpan uang korupsi dalam kasus tersebut untuk menelusuri aliran dana dan menetapkan tersangka. Masalah dalam kasus ini adalah pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun Indonesia seharusnya menerima 20 ribu kuota tambahan untuk mempercepat antrean haji. KPK telah memeriksa pejabat di Kemenag hingga mantan Menteri Agama.

Kenaikan ongkos kesehatan dalam beberapa tahun terakhir nih gak terhindarkan, soalnya biaya perawatan dan penggunaan alat medis naik, gak cuma itu harga obat-obatan juga sekarang gak murah. Menurut catatan Mercer Marsh Benefits inflasi medis di Indonesia diperkirakan mencapai 19% di tahun 2025. Terus apa nih ngaruhnya sama nasabah dan perusahaan asuransi? Apa yang perlu diwaspadai? Di Uang Bicara episode ini kita akan dengerin soal:1. Apa pengaruh inflasi medis ke perusahaan asuransi dan nasabah?2. Bagaimana peran asuransi swasta sebagai pelengkap BPJS?3. Negara mana saja yang bisa jadi referensi aturan soal asuransi?Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan UUD 1945, memiliki amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Resolusi PBB tentang pembentukan negara Palestina menjadi momentum penting, meskipun mendapat penolakan dari Israel dan Amerika Serikat.Untuk mewujudkan resolusi itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi internasional dengan menggandeng negara-negara sahabat, baik di kawasan Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Dukungan kolektif dari Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam, hingga ASEAN, dapat menjadi kekuatan politik global yang menekan agar Palestina diakui secara penuh.Selain itu, Indonesia harus mendorong PBB dan lembaga internasional lainnya untuk menegakkan hukum internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel. Bantuan kemanusiaan, dukungan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat Palestina juga dapat menjadi langkah nyata agar Palestina siap sebagai negara berdaulat.[TALK] Pengamat Timur Tengah, Dosen Hub Internasional Univ. Binus - Tia Mariatul Khibtiah&Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) - Khairul Fahmi

Majelis Umum PBB mengadopsi New York Declaration dengan dukungan telak: 142 negara, termasuk Indonesia, menyetujui peta jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina–Israel. Deklarasi ini menuntut gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, hingga penarikan pasukan Israel. Namun pertanyaannya, mampukah langkah ini benar-benar membuka jalan perdamaian? Dan di mana posisi Indonesia dalam dinamika global ini?Simak pembahasan bersama Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), hanya di Elshinta Podcast.

Audio Siar Keluar Sekejap Episod 170 bersama tetamu khas Ts Syed Saggaf Syed Ahmad, Presiden Malaysian Oil, Gas & Energy Services Council (MOGSC) membincangkan dengan terperinci mengenai peranan sektor O&G terhadap hasil negara, langkah right-sizing Petronas, ekosistem vendor OGSE, serta cabaran transisi tenaga bersih di bawah NETR dan teknologi baharu seperti CCUS menuju sasaran 2050.Episod ini turut membincangkan isu Projek Pembangunan Kampung Sungai Baru yang mencetuskan polemik pampasan, hak pemilik tanah, dan kuasa kerajaan dalam dasar urbanisasi.Di peringkat antarabangsa, episod ini mengulas signifikan China Victory Day Parade ke-80 sebagai simbol kebangkitan kuasa besar, ketegangan di Asia Barat termasuk serangan Israel ke atas Qatar, serta krisis politik di Nepal yang menguji ketahanan demokrasi negara tersebut.Ingin jenama anda dikenali oleh ribuan pendengar?Taja episod Keluar Sekejap 2025!Hubungi +6011-1919 1783 atau emel commercial@ksmedia.my

Perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China, yang digelar di Tian'anmen, Beijing, Kemarin dihadiri oleh sejumlah pimpinan Negara. Termasuk Presiden Indonesia prabowo subianto. Prabowo berada di China selama 8 jam, dan bertemu dengan sejumlah pimpinan negara besar lainnya, Seperti Vladimir Putin, presiden Korea Utara Kim Jong Un, dan tentu tuan rumah Presiden RRT Xi JinPing. Event geopolitik ini, kabarnya tidak membahas sesuatu yang menyangkut kerjasama bilateral. Namun keakraban Indonesia dengan rusia, China dan Korea Utara, cukup menarik perhatian Publik di Indonesia. Bahkan dalam sesi kebersamaan dan foto bersama, Prabowo berada di barisan depan, satu deret dengan Vladimir Putin, Xi JinPing, Kim Jong Un dan Premier Li Qiang. Apa yg bisa kita cermati dari keakraban tsb? Wawancara bersama Pakar hubungan Intermnasional (Asia ), Dosen Jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang - Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Gelombang protes publik berkumandang di dunia maya lewat unggahan "17+8 Tuntutan Rakyat" sejak Sabtu (30/08). Unggahan yang memuat total 25 tuntutan ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, dan TNI. Isinya, antara lain mendesak pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembekuan tunjangan DPR, hingga penarikan TNI dalam pengamanan sipil.Dukungan dari banyak figur publik seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Endah N Rhesa, Dian Sastro, dan sejumlah komika, membuat "17+8 Tuntutan Rakyat" kian meluas. Negara diberi tenggat 5 September 2025 untuk 17 tuntutan jangka pendek dan satu tahun (hingga 31 Agustus 2026) untuk 8 tuntutan jangka panjang.Suara keprihatinan atas kondisi bangsa juga datang dari kalangan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Peduli Indonesia. Sebanyak 344 akademisi menyerukan tujuh tuntutan, di antaranya restrukturisasi kabinet, revisi instrumen hukum dan kebijakan instan, serta menghentikan wacana darurat militer atau sipil.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapinya dengan pernyataan normatif, yakni pemerintah akan melakukan komunikasi antarkementerian/lembaga untuk merespons deretan tuntutan yang disampaikan masyarakat.Apa yang mendasari munculnya berbagai tuntutan tersebut? Mengapa harus ada tenggat? Bagaimana jika tuntutan-tuntutan itu tak dipenuhi negara?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Prof. Susi Dwi Harijanti, Community Lead Think Policy Efraim Leonard, dan Komika Eky Priyagung.

Pekan lalu, kita menyaksikan kemarahan rakyat tereskalasi dalam hitungan hari bahkan jam, menjelma menjadi demonstrasi hingga amuk massa. Tak cuma di Jakarta, tetapi merembet cepat ke berbagai daerah. Itu semua adalah akumulasi kemarahan rakyat atas kebijakan yang tidak adil, sikap pejabat yang nirempati, dan aparat yang represif.Jatuh empat korban jiwa, ekses dari kerusuhan dan brutalitas aparat. Pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta. Sedangkan, di Makassar, Sulawesi Selatan, tiga ASN tewas terjebak di dalam gedung DPRD yang dibakar massa.Kemarin, Presiden Prabowo mengumumkan pembatalan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan luar negeri DPR, usai bertemu 8 pimpinan parpol di Istana Kepresidenan, Jakarta.Prabowo juga memerintahkan pemeriksaan terhadap aparat polisi pengendara rantis yang melindas Affan dilakukan cepat dan transparan. Presiden memastikan negara menghormati kebebasan berpendapat dan terbuka mendengar aspirasi rakyat yang disampaikan secara damai.Beberapa parpol menonaktifkan kader-kader bermasalah karena pernyataan-pernyataannya yang blunder, seperti Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem.Apakah langkah-langkah ini cukup untuk meredam amarah publik? Bagaimana negara mesti bersikap terhadap brutalitas aparat yang terus berulang? Apakah ada potensi kerusuhan bakal meluas? Bagaimana mencegahnya?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plt. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, dan Antropolog Geger Rianto.

Presiden Prabowo Subianto membuka secara resmi APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Australia's Race Discrimination Commissioner says the solution to racism is there, but the government needs to act. - Komisaris Diskriminasi Ras Australia mengatakan solusi untuk rasisme sudah ada, akan tetapi pemerintah perlu bertindak.

Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, menyatakan bahwa pemerintahnya akan menimbang posisi terkait pengakuan negara Palestina sebelum memutuskan secara resmi pada September mendatang.

Rencana Israel untuk mencaplok Gaza memicu gelombang kecaman dari negara-negara Islam Arab. Mereka menilai langkah tersebut melanggar hukum internasional dan mengancam perdamaian kawasan.

Deus nao negara o Seu povo

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Dalam pidatonya di Institut Teknologi Bandung, Sri Mulyani menyebut bahwa meski anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp 724,3 triliun, kesejahteraan guru dan dosen masih menjadi tantangan besar. Ia bahkan mempertanyakan, apakah persoalan ini dapat sepenuhnya diatasi oleh keuangan negara atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini menuai pro dan kontra, terlebih jika melihat data perbandingan gaji dosen Indonesia yang tertinggal dari negara tetangga, serta tingginya beban kerja mereka. Bagaimana mencermati hal ini?Narasumber : Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan.

Miris rasanya denger berita beberapa job fair yang keos di tahun ini. Gak tua gak muda semuanya nyari kerja. Sayang, lapangan kerja yang tersedia gak berbanding lurus dengan pelamarnya. Ada apa sih? Pemerintah kudunya bisa ngapain agar pengangguran berkurang? Cari tahu jawabannya di episode ini, soalnya bakal ngebahas:1. Apa job fair masih relevan sekarang ini?2. Apa solusi jangka pendek - panjang supaya tenaga kerja bisa terserap?3. Negara mana yang bisa kita contek untuk mengurangi pengangguran?Dengerin episodenya di kanal Youtube KBR Media, Spotify, Noice, dan platform mendengarkan podcast lainnya.Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Credit: https://www.instagram.com/reel/DLe5JGdBMd0/Summitnicus | Di bagian barat #BumiCelebes yang mayoritas daerah pesisir, ada 1 bagian daerah pegunungan yang asri, tenang & damai. Rante Pongko, sebuah dusun di Kabupaten Mamasa, yg merupakan pintu masuk Gunung #GandangDewata. Anak-anak cerdas nan aktif di sini sangat beruntung tinggal di daerah sejuk berketinggian 1.300an Mdpl dengan alam & lingkungan perkembangan mental yang sangat kondusif. Orangtua mereka pada umumnya petani & peternak. Hanya ada 1 sekolah di sini yaitu SD (Sekolah Dasar Negeri Kecil) 016 Rante Pongko yang saat ini mempunyai murid total sebanyak 50 anak. Jika akan melanjutkan ke SMP mereka harus ke kota Mamasa.Kami berkesempatan bermain & belajar bersama teman muda di sini, walaupun singkat tapi perjumpaan ini memberikan banyak kesan bagi kami. Bermain gerak & lagu dgn Kak melita dan kak Linta, bermain peta buta & globe bersama kak Aji & kak Sabar serta mendengarkan cerita dari buku Pak Raden (Suyadi) yang dibacakan oleh kak Shinta & Pijar. Polos & malu-malu menjadi ciri khas anak-anak ini, walaupun mereka Menyimpan potensi luar biasa di dalam dirinya. Terbukti setelah acara selesai, mereka membuat kreatifitas origami dari kertas yg kami bagi, menggambar, juga bermain Tentah (enggrang) bersama.Donasi Buku, Donasi Susu, Donasi dr penjualan kaos #BumiCelebes, maupun Donasi uang dari #SobatNicus kami belanjakan menjadi beberapa alat penunjang kegiatan belajar & bermain seperti rak buku, globe, Peta Indonesia, white board, spidol dan penghapusnya, isi polaroid, buku gambar, buku tulis, alat tulis, kertas origami, krayon, celengan, buku cerita dll yang diserahkan ke pihak sekolah diwakili Ibu Kori & juga diserahkan langsung ke anak-anak.Kami mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yg mendukung kegiatan ini, #SobatNicus semua, Bapak Ad Hanafiah, Periplus, Funtastic, Frisian Flag Indonesia, Korpala Unhas, KPA Quarles, partner kami Octodable, Hutang Gunung dan Adorable Media, Pak Tandi selaku tuan rumah kami menginap, Guru-guru & Pihak Sekolah SDK 016 Rante Pongko. Semoga hal baik akan Kembali ke rekan-rekan semua, & Anak-anak Rante Pongko kelak menjadi orang yang bijak dan bermanfaat bagi keluarga, lingkungan & Negara.

Ijazah Jokowi?Pasti asli.Asli banget. Asli luar dalam. Asli teregistrasi dan tersertifikasi.Emang lo pikir negara ini segoblok itu sampe presidennya bisa nipu ijazah?Yang masih nanya soal ini, tolong cari kerjaan lain.Hidup lo terlalu kosong sampe font Times New Roman lo analisis kaya detektif forensik.Kita semua udah capek. Negara udah capek. Presiden juga mungkin capek.Yuk gas langsung dengerin !!!

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berhenti pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, tapi juga mencakup pemulihan kerugian negara. Salah satu instrumen pentingnya adalah melelang barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi.bagaimana negara mengembalikan uang yang dirampas?lelang barang rampasan bukan sekadar proses hukum, tapi bukti nyata bahwa keadilan bisa diwujudkan lewat pemulihan aset.

Trump menyampaikan rencana ini pada wartawan usai mendarat di pangkalan udara Andrew Merriland pada Selasa Waktu setempat dan ia menegaskan tarif ini dilakukan secara seragam untuk lebih dari 100 negara yang dinilai memiliki volume perdagangan kecil dengan Amerika

Pelaksanaan co-payment asuransi kesehatan memang ditunda, tapi bukan dibatalin. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang co-payment belum dicabut. Berarti kan skema pembagian risiko bakal tetap diterapkan, entah kapan. Konsumen asuransi kesehatan nantinya kudu ikut menanggung klaim layanan kesehatan sebesar 10 persen dari total pengajuan klaim. Adil gak sih?  Temuin jawabannya di Uang Bicara episode ini, soalnya bakal ngebahas:a. Kenapa co-payment ini jadi skema pembayaran klaim?b. Apa dampaknya ke nasabah?c. Negara mana saja yang sudah punya skema co-payment yang baik?Dengerin episodenya di KBR Prime, Spotify, Noice, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Polda Jawa Barat telah merilis kasus sindikat internasional penjualan bayi. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara tiga lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). Bagaimana sindikat ini bisa beroperasi lintas negara?Wawancara Wadir Krimum Polda Jabar AKBP Aszhari Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si

Presiden AS Donald Trump umumkan telah tecapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia melalui unggahan di akun resminya di truth social. Namun Trump tidak merinci detil besaran tarif impor untuk Indonesia. Sebelumnya AS mengumumkan tarif impor untuk 14 Negara termasuk Indonesia sebesar 32 persen. Pemerintah Indonesia yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukukan negoisasi terkait hal tersebut. Bagaimana merespon hal tersebut? Wawancara bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Ekonomi - Fithra Faisal.

Latihan tempur terbesar dalam sejarah Australia, bertajuk Exercise Talisman Sabre, resmi dimulai. Latihan gabungan ini melibatkan 35 ribu personel militer dari 19 negara, termasuk Indonesia.

Kasus mencengangkan kembali terjadi adanya perusakan rumah yang dijadikan sebagai lokasi retret pelajar kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

Banjir bandang dahsyat melanda sebuah wilayah di negara bagian Texas, Amerika Serikat, dan telah menewaskan sedikitnya 104 orang. Tim penyelamat masih melakukan pencarian korban hilang dan evakuasi warga terdampak. Bencana ini menjadi salah satu banjir paling mematikan dalam sejarah wilayah tersebut, memicu keprihatinan dan tanggap darurat nasional.

Bukan sekedar coffee shop kecil, The Room adalah ruang eksplorasi, tempat belajar, dan pengalaman ngopi yang penuh makna. Di episode ini, Ryan Wibawa membagikan cerita di balik proses membangun The Room, pandangannya terhadap kualitas dan hospitality, kebanggaannya dengan World of Coffee 2025 Jakarta, serta bagaimana kopi bisa menciptakan koneksi yang kuat antar manusia. Tonton video selengkapnya di #RayJansonRadio#521 "NEGARA PRODUSEN KOPI PERTAMA BIKIN WORLD OF COFFEE

Penanganan kasus pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, mencerminkan situasi keberagaman di Indonesia.Delapan tersangka ditahan di Polres Sukabumi. Mereka dijerat Pasal 170 KUHP tentang perusakan bersama-sama, serta Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.Namun, sikap pemerintah malah mengecewakan. Staf khusus di Kementerian HAM sempat mengusulkan jaminan bagi para tersangka untuk dibebaskan. Setelah banjir kritik, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, buru-buru menegaskan bahwa inisiatif itu ditolak Menteri Natalius Pigai.Bagaimana semestinya pemerintah daerah dan pusat berperan dalam penuntasan kasus pembubaran retret di Sukabumi? Bagaimana memastikan keadilan ditegakkan?Topik ini bakal dibahas di Ruang Publik KBR, bersama Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid dan Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi.

Bagaimana kita bisa bergerak dari sekadar mendambakan negara ideal menjadi benar-benar menciptakannya? Episode podcast kali ini mengupas resepnya, yang ternyata bukan hanya soal politik, tetapi tentang sebuah sintesis pemikiran yang kuat. Kita akan menjelajahi empat pilar fundamental yang menjadi fondasi sebuah bangsa yang adil, sejahtera, dan dinamis: kearifan Teori Negara, wawasan Berpikir Sistem, ketajaman Berpikir Kritis, dan keberanian Berpikir Kreatif. Kita akan bedah bagaimana Teori Negara memberikan jiwa dan kompas moral, sementara Berpikir Sistem mengajak kita melihat negara sebagai ekosistem yang hidup, bukan mesin yang rusak. Dengan memahami bahwa kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan saling terkait seperti akar di dalam hutan, kita bisa menemukan solusi yang lebih mendasar. Ditambah dengan Berpikir Kritis sebagai sistem imun bangsa dan Berpikir Kreatif sebagai mesin inovasi, kita mendapatkan formula untuk negara yang tidak hanya stabil, tetapi juga terus belajar dan beradaptasi. Ini bukan hanya diskusi untuk para pemimpin, tetapi untuk kita semua. Bergabunglah dalam percakapan untuk memahami bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang lebih aktif dan sadar, yang mampu berpikir sistemik, kritis, dan kreatif. Mari bersama-sama membangun "lengkungan-lengkungan kecil harapan" yang pada akhirnya akan membentuk lingkaran peradaban yang lebih besar dan lebih baik.

Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi , dan kental hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Tanpa transparansi dan pengawasan, Danantara mempercepat terbentuknya institusi ekonomi ekstraktif di Indonesia dan sebagai jalan tol menjadi negara gagal. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en La W acerca de la posibilidad de recurrir al glifosato para acabar con los cultivos ilícitos.

Ratusan perwira aktif disiapkan untuk mengelola BUMN dan BUMD. Langkah ini jelas kebablasan. Kita punya pengalaman buruk dengan asas dwifungsi angkatan bersenjata, yang menempatkan prajurit bukan semata kekuatan militer, tapi juga dapat menjalankan semua tugas, dari politik, sosial, hingga ekonomi negara. Kompetensi prajurit berperang, bukan berbisnis. - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Did you know that Indigenous Australians have been using fire to care for the land for tens of thousands of years? Evidence show that cultural burning practices not only help reduces the intensity and frequency of wildfires but also plays a vital role in maintaining healthy ecosystems. Experts share insights on the latest evidence behind this ancient practice. - Tahukah Anda bahwa penduduk asli Australia telah menggunakan api untuk merawat tanah selama puluhan ribu tahun? Bukti menunjukkan bahwa praktik pembakaran budaya tidak hanya membantu mengurangi intensitas dan frekuensi kebakaran hutan tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem yang sehat.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat khawatir pembekuan bantuan luar negeri oleh pemerintahan Trump berdampak pada keamanan dan posisi AS di luar negeri. Sementara itu, beberapa pihak menilai ada sejumlah tantangan yang belum diantisipasi pemerintah terkait program cek kesehatan gratis (CKG).