Podcasts about pemerintah

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, dengan puncaknya di tahun 2029. Namun, apakah target ini realistis di tengah perlambatan ekonomi global dan tantangan struktural nasional?Dalam episode podcast terbaru Elshinta, kami berbincang dengan Dr. Eisha Maghfiruha Rachbini, Direktur Program INDEF, untuk membedah proyeksi ini secara kritis dan objektif.#PodcastElshinta #INDEF #PertumbuhanEkonomi #EkonomiIndonesia #KebijakanPublik

Bagaimana Akselerasi kabinet dan kinerja pemerintah, Pasca reshuffle 6 Menteri dan 1 Wakil Menteri?Simak pembahasannya bersama narasumber:1. Politisi Partai Demokrat/mantan anggota DPR, Didi Irawadi Syamsudin2. Pakar Ilmu Pemerintahan Dosen di Univ Satyagama Jakarta, DR H Supardiyo3. Pemerhati kebijakan Publik/Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,, Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat, diantarnya meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR, dan melakukan perbaikan UU atau sistem pemilu.Wawancara bersama Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. John Palinggi

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat dari berbagai unjuk rasa telah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan responsif terhadap harapan rakyat, meski tidak semua tuntutan bisa dipenuhi secara langsung. Proses kajian dan prioritas akan dilakukan agar setiap aspirasi dapat dijawab sesuai porsi dan waktunya.

Indonesia has been rocked by a series of protests by student groups, online motorcycle taxi drivers, and other community groups across the country and in various cities. Many of these protests have resulted in violence. - Indonesia diguncang rangkaian aksi baik oleh kelompok mahasiswa, pengemudi daring atau ojek online, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain di seluruh tanah air di berbagai kota. Banyak aksi ini berujung pada kekerasan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset serta reformasi politik secara menyeluruh. Pemerintah kini menunggu langkah DPR RI untuk mengesahkan masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas 2025–2026.#Prabowo #RUUPerampasanAset #ReformasiPolitik #DPRRI #Prolegnas2025

Tuntutan terhadap kenaikan gaji anggota DPR RI terus disuarakan, salah satunya oleh Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) yang meminta pemerintah untuk menghapuskan tunjangan dan dana pensiun DPR dan DPRD. KAMSRI juga menyoroti pentingnya membatasi periode jabatan anggota DPR dan DPRD maksimal dua periode, demi tercapainya keadilan sosial dan demokrasi yang sehat. Aksi ini menggema sebagai bagian dari perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemicu Demo Berawal Dari statement Beberapa Anggota DPR dan juga menyulut adanya sebuah ajakan membubarkan DPR.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak ada kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah telah menambah kuota impor BBM hingga 10 persen untuk tahun 2025. Ia memastikan stok migas nasional aman dan mendorong perusahaan swasta untuk membeli persediaan dari Pertamina.

Di tengah situasi demonstrasi, DPRD Jawa Barat mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.Maklumat tersebut berisi dukungan atas tuntutan masyarakat yang disampaikan saat unjuk rasa di DPRD Jabar pada 29 dan 30 Agustus 2025, di antaranya mendesak reformasi Polri, mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor, dan pengusutan hukum secara adil dan transparan terkait kematian Affan Kurniawan.

Organisasi Tani Merdeka Indonesia menegaskan tidak mendukung aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan menjarah. Ketua Umum Don Muzakir mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi secara santun dan konstitusional, serta mengingatkan pejabat negara berhati-hati dalam pernyataan publik. T-M-I tetap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Presiden Prabowo Subianto membuka secara resmi APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Kasus penyakit campak kembali menjadi sorotan nasional, setelah sejumlah daerah di Indonesia melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi, kini kembali mengancam, terutama di wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah.Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat campak merupakan penyakit menular yang dapat berdampak serius, terutama pada anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mengupayakan berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran dan mencegah jatuhnya korban jiwa.TALK: Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, Dr. Prima Yosephine

Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi UU. Revisi UU ini membawa sejumlah perubahan mendasar, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengaturan teknis ibadah haji dan umrah. Diharakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan menjadi lebih berkualitas, transparan, dan menjawab kebutuhan jamaah Indonesia. Apa yang harus diperhatikan pemerintah pasca disahkannya UU tsb? Wawancara bersama Hidayat Nurwahid - Wakil Ketua MPR-RI, Anggota Komisi VIII DPR-RI

Kasus penyakit campak kembali menjadi sorotan nasional, setelah sejumlah daerah di Indonesia melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi, kini kembali mengancam, terutama di wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah.Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat campak merupakan penyakit menular yang dapat berdampak serius, terutama pada anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mengupayakan berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran dan mencegah jatuhnya korban jiwa.Apa langkah-langkah penanganan yang telah dan akan diambil? Bagaimana menekankan akan pentingnya imunisasi dalam mencegah KLB?Narasumber : Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine, MKM.

Menteri Kesehatan Federal Mark Butler, merujuk program baru bernama Thriving Kids. Dengan biaya awal sebesar $2 miliar, tujuannya adalah mengalihkan anak-anak yang didiagnosis dengan autisme “ringan hingga sedang” dari National Disability Insurance Scheme (NDIS).

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati revisi UU Haji dan disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan begitu, Badan Penyelenggara Haji juga berubah menjadi Kementerian Haji & Umrah.

Ratusan ribu warga Australia turun ke jalan di lebih dari 40 kota, termasuk Sydney, Melbourne, dan Brisbane, untuk menolak penjajahan Israel di Palestina. Para demonstran membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan “Free Palestine”, menuntut diakhirinya blokade kemanusiaan di Gaza, pengakuan negara Palestina, dan sanksi terhadap Israel. Aksi ini menunjukkan solidaritas kuat masyarakat Australia terhadap rakyat Palestina dan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil sikap tegas.

Realisasi penyaluran beras SPHP Bulog baru mencapai 38.811 ton atau baru mencapai 2,94% dari target pemerintah sebesar 1,3 juta ton. Ada beberapa langkah tegas yang dilakukan Bulog untuk mencegah penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yakni dengan melarang penyalurannya melalui jalur grosir. Bagaimana hasil temuan Bulog di lapangan terkait distrubisi beras SPHP sejauh ini?Simak pembahasannya bersama Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita

DPR dan Pemerintah menyepakati Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian , hal itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, lalu bagaimana kesiapan transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI? Kita ikuti penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI Muhammad Irfan Yusuf

Indonesia menguasai lebih dari 60% produksi nikel dunia, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam rantai pasok global. Pemerintah mendorong hilirisasi tambang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan membuka peluang besar bagi investasi. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul dilema serius, dari model hilirisasi yang dipertanyakan, cadangan nikel bisa habis dalam 25 tahun, dampak ekologis sulit dihindari, dan ambisi transisi menuju energi hijau yang membayang-bayangi.Pada episode Speakonomics kali ini, divisi Kajian KANOPI FEB UI berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Bhima Yudhistira dengan bahasan mengenai Polemik Industri Tambang : Peran Kekayaan Alam Terhadap Perekonomian Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Pemerintah mengaku prihatin dan kembali mengingatkan pesan Presiden agar anggota kabinet berhati-hati serta tidak menyalahgunakan amanat.

Yang kita yakini, pasti akan berbeda dengan tahun 2025!Bedanya apa?Nah, kalau Anda ingin tahu, tetaplah hidup 20 tahun lagi. Agar bisa tetap hidup 20 tahun lagi, banyak-banyaklah menabung. Jika menabung belum cukup, solusinya adalah robot forex.Robot forex, solusi berani investasi Anda. Karena yang aman belum tentu berani.

Di Bulan Kemerdekaan, jelang HUT RI ke-80, IHSG sempat tembus 8000, all time high. Di awal bulan, RI juga dapat kabar baik, ekonomi Q2 tumbuh 5,12%. Pemerintah langsung sumringah, lanjut tebar optimisme bisa tekan defisit APBN 2026. Dua "kabar baik" itu bikin investor retail ikut sumringah ga sih?Di Uang Bicara episode ini kita bakal ngobrolin soal:1. Respon ritel soal pertumbuhan ekonomi dan rencana APBN 20262. Saham-saham yang resilien di kondisi saat ini3. Prediksi pasar modal di kuartal terakhir 2025Dengerin episodenya di kanal Youtube KBR Media, Spotify, Noice, dan platform mendengarkan podcast lainnya.Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Di tengah perayaan HUT ke-80 RI, BP3MI Riau menyambut kepulangan 73 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai. Mayoritas berasal dari Jawa Timur dan Aceh. Pemerintah memastikan perlindungan bagi PMI yang bekerja melalui jalur non-prosedural dengan melakukan pendataan dan uji kesehatan sebelum dikembalikan ke keluarga masing-masing.

Syalom Keluarga Damai! Sapaan Damai Sejahtera atau disingkat SAMAS merupakan sebuah renungan singkat yang tayang setiap hari Senin-Sabtu. SAMAS tidak hanya dibawakan oleh pendeta/hamba Tuhan, tetapi juga akan dibawakan oleh siapapun yang ingin berbagi sapaan Tuhan kepada dirinya. Semoga kita dapat menemukan damai sejahtera yang datangnya dari sapaan Tuhan kepada setiap kita melalui SAMAS ini. Tuhan Yesus memberkati!

Pemerintah memastikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan naik pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, ruang fiskal yang ada akan difokuskan untuk membiayai delapan program unggulan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, di mana pemerintah belum melihat kapasitas fiskal untuk kenaikan gaji PNS tahun depan.

Sejumlah pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan besaran Pajak Bumi Daerah yang berkali lipat seperti di Kabupaten Pati, Jombang, Kota Cirebon, Kota Semarang, dan Kabupaten Bone. Kenaikan ini menuai penolakan masyarakat karena dianggap membebani ditengah situasi ekonomi saat ini. Seperti di kab Pati, terjadi aksi demo besar2an menolak kebijakan tersebut. Pemerintah daerah beralasan kebijakan tersebut untuk sudah diputuskan pemerintahan sebelumnya dan untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah. Apa penyebab sejumlah pemda membuat kebijakan kontroversi tsb, dan apa solusi pemerintah daerah? Simak pembahasannya bersama Pakar otonomi daerah / Gurubesar IPDN, Prof Johermansyah Johan

Pemerintah pusat terus memperkuat kehadirannya di tanah Papua melalui sejumlah program strategis yang langsung menyentuh masyarakat. Dalam pertemuan penting di Nabire, Papua Tengah, Selasa siang, para kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemuda berkumpul membangun sinergi demi kesejahteraan rakyat Papua.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap temuan terkait penyaluran bantuan sosial. Lebih dari 100 ribu orang dengan berbagai profesi terdeteksi menerima bantuan sosial yang seharusnya untuk rakyat miskin. Bahkan, 55 ribu di antaranya sudah dicoret dari daftar penerima karena tidak memenuhi syarat, termasuk PNS dan karyawan BUMN. Pemerintah kini fokus menghentikan bantuan untuk 44 ribu sisanya, yang mencakup TNI, polisi, dokter, dan lainnya.

Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.

Pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025, mencapai 5,12%, di tengah ketidakpastian global. Data BPS menyebutkan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% (yoy), menyumbang lebih dari separuh PDB, bahkan, simpanan masyarakat di bank tumbuh 4,02% yoy menjadi Rp. 9.109 triliun, dan simpanan dengan saldo di bawah Rp. 100 juta per rekening naik 3,75%. Laporan tersebut menepis anggapan daya beli masyarakat sedang tertekan atau melemah. Lalu apa indikasi bahwa mesin ekonomi masih bekerja dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5,12%? Talk bersama Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Utang pemerintah Indonesia sampai triwulan pertama 2025 sebesar 7 ribuan triliun rupiah. Untuk membayar utang yang jatuh tempo, pemerintah justru menarik utang baru. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal tolok ukur yang mereka gunakan itu bisa menyesatkan karena memberi gambaran tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Kondisi ini akan semakin parah dengan realisasi proyek-proyek besar Presiden Prabowo. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

DPR RI bersama pemerintah dan asosiasi pengemudi logistik sepakat mempercepat penerapan kebijakan Zero ODOL mulai 2027. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan dan memperkuat sistem logistik nasional.

Pemerintah mewacanakan kebijakan satu harga beras sebagai solusi masalah kesenjangan harga beras dan mencegah beras oplosan. Jika diterapkan, berarti kasta beras dihapus, yang selama ini terbagi menjadi beras premium dan medium, nantinya disederhanakan menjadi beras umum atau reguler.Beras umum hanya akan memiliki satu harga eceran tertinggi (HET) yang diatur langsung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah juga tengah menggodok parameter kualitas dan harga beras umum. Harapannya, konsumen tak lagi terkecoh membeli beras berlabel premium yang isinya ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.Apakah kebijakan ini menjawab berbagai persoalan beras yang tak kunjung selesai? Bagaimana untung ruginya dan siapa saja yang menikmatinya? Apa saja potensi masalah yang mesti diantisipasi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Khudori.

Sobat Essentials!Pemerintah telah mengeluarkan aturan utnuk pengakhiran dini operasional PLTU batubara. IESR menilai langkah ini bisa menghadirkan manfaat besar bagi lingkungan dan ekonomi. Tentu saja, #TransisiEnergi-nya harus efektif dan inklusif.Lalu, bagaimana strategi menghentikan era PLTU dan membangun masa depan dengan #EnergiTerbarukan?Simak diskusinya dalam Pojok Energi: Potensi Manfaat Ekonomi Pensiun PLTU Capai Rp1.500 Triliun pada 2050 bersama Fabby Tumiwa, CEO IESR dan Martha Jesica, Koordinator Riset Sosial, Kebijakan, dan Ekonomi IESR. Diskusi ini dipandu oleh Alia Salsabila, Staf Perencanaan Media Digital IESR.

Harga seragam sekolah negeri di Kota Semarang kembali menjadi sorotan publik// Ironisnya/ di tengah semangat pendidikan gratis / justru sekolah negeri ditengarai mematok harga seragam yang jauh lebih mahal dibanding sekolah swasta// Ada yang harus membayar hingga Rp1,8 juta hanya untuk satu anak di SMP negeri, sementara di sekolah swasta biaya seragam justru bisa setengahnya// Tak sedikit orang tua siswa mengeluh karena merasa terbebani di awal tahun ajaran baru/ terlebih jika mereka memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah//Apa langkah dan pengawasan yang dilakukan dinas pendidikan/ mengenai persoalan mahalnya harga seragam sekolah ini?Narasumber : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah/ Sunarto, S.Pd.,M.Pd.

Miris rasanya denger berita beberapa job fair yang keos di tahun ini. Gak tua gak muda semuanya nyari kerja. Sayang, lapangan kerja yang tersedia gak berbanding lurus dengan pelamarnya. Ada apa sih? Pemerintah kudunya bisa ngapain agar pengangguran berkurang? Cari tahu jawabannya di episode ini, soalnya bakal ngebahas:1. Apa job fair masih relevan sekarang ini?2. Apa solusi jangka pendek - panjang supaya tenaga kerja bisa terserap?3. Negara mana yang bisa kita contek untuk mengurangi pengangguran?Dengerin episodenya di kanal Youtube KBR Media, Spotify, Noice, dan platform mendengarkan podcast lainnya.Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa isu transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap kerja sama digital tidak mengorbankan keamanan data masyarakat.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat. “Selama belum ada legal framework, data belum bisa ditransfer,” tegas Airlangga.

Pemerintah Indonesia memastikan WNI di Kamboja dan Thailand dalam kondisi aman ditengah terjadinya perang. Pemerintah juga sudah mengambil langkah mitigasi untuk keselamatan WNI, hal ini dikatakan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Sementara itu apa yang akan didorong DPR terkait konflik Thailand vs Kamboja? Talk bersama Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera.

K0rb4n t3w4s akibat jatuhnya pesawat latih Angkatan Udara Bangladesh ke kompleks sekolah di Uttara, Dhaka, bertambah menjadi 31 orang. Pemerintah telah menetapkan hari berkabung nasional, sementara investigasi militer masih berlanjut.

Pemerintah Suriah terus mengevakuasi warga dari suku Baduy yang terjebak di wilayah konflik antara kelompok pemberontak Druze dan militer suku Baduy. Operasi evakuasi dilakukan di tengah situasi keamanan yang masih belum kondusif.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus meluas. Berdasarkan data BMKG, karhutla kini melanda 12 kota dan kabupaten, dengan Kabupaten Rokan Hilir tercatat sebagai hotspot tertinggi.Pemerintah melalui BNPB menambah armada helikopter water bombing dari dua menjadi lima unit untuk mempercepat pemadaman dan mencegah asap lintas batas ke negara Malaysia.Simak pantauan udara kondisi terkini karhutla di Riau bersama jurnalis Metro TV, Elma Rosana, langsung dari Rokan Hilir.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Pasalnya, Provinsi Riau mencatat jumlah hotspot terbanyak di Indonesia.Tercatat lebih dari 400 hotspot tersebar di berbagai wilayah di Riau, dengan luas karhutla yang sudah mencapai 900 hektare. Menteri LH memastikan pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi karhutla agar tidak meluas dan membahayakan jutaan jiwa.

Pemerintah federal mengatakan akan mengupayakan kewenangan baru untuk mencabut dana pusat penitipan anak jika tidak memenuhi standar keselamatan.

Kebijakan pemerintah memberi karpet merah bagi rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia, mengundang berbagai pertanyaan dan keraguan. Apakah ini solusi efektif menekan jumlah WNI yang berobat ke luar negeri atau berwisata medis? Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut tiap tahun 1 juta WNI memilih mencari penanganan medis di negara lain. Ini menyebabkan kebocoran devisa sebesar Rp200 triliun. Bagaimana memastikan tujuan mengurangi kerugian negara itu tercapai dengan mengundang rumah sakit asing masuk Indonesia?Pemerintah juga bilang kehadiran rumah sakit asing bakal memacu perbaikan layanan Kesehatan di rumah sakit lokal. Sudah bukan rahasia lagi, wisata medis diminati warga RI karena ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan di negeri sendiri. Singapura, Malaysia, dan Jepang menjadi destinasi wisata medis favorit karena menawarkan layanan kesehatan yang lebih baik.Apakah masuknya rumah sakit asing menjamin kualitas layanan rumah sakit lokal bakal meningkat? Bagaimana hal itu dicapai? Apa skenario terburuk yang harus diwaspadai jika cita-cita tersebut gagal terwujud?  Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Iing Ichsan Hanafi, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago, dan Pakar Kesehatan Global dari Griffith University Australia dan YARSI Dr. Dicky Budiman, Ph.D.

Kebijakan pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun memunculkan kekhawatiran di Masyarakat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga hak pakai, tanpa pengecualian. Bagaimana mencermati kebijakan Pemerintah soal Lahan Kosong bersertifikat dan juga soal dokumen surat tanah AJB.. yang konon juga berpeluang dianggap tanah tak bertuan..? Talk: Pakar Hukum PerTanahan Guru Besar Fakultas Hukum Pertanahan UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Harga beras dilaporkan merangkak naik sehingga pemerintah melalui Perum Bulog menggencarkan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau beras (SPHP), bahkan kenaikan harga beras dilaporkan sudah terjadi sejak 1 bulan lalu, hingga melebihi harga eceran tertinggi (HET), padahal di saat bersamaan, pemerintah menyampaikan tengah mengalami surplus beras, hingga mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yakni mencapai 3,5 juta ton tanpa adanya impor. Mengapa terjadi kenaikan harga beras, dan penuruan mutu beras akibat pengoplosan? Talk: Pakar ekonomi - Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Bali, Prof. Ida Bagus Raka Suardana

Pemerintah bakal menata ulang pendidikan karakter bangsa. Rencana ini sebagai evaluasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang diteken di era Presiden Jokowi.Klaimnya, itu dalam rangka percepatan pembangunan manusia yang tercantum dalam Asta Cita Prabowo-Gibran demi menuju Generasi Emas 2045.Belum ada penjelasan gamblang tentang apa yang dimaksud dengan menata ulang pendidikan karakter.Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tertulis bahwa pendekatan karakter mengacu pada profil pelajar Pancasila. Disebutkan pula tentang penguatan iklim kebhinekaan, inklusivitas, moderasi beragama, hingga nasionalisme.Apa latar belakang rencana tata ulang pendidikan karakter bangsa? Bagaimana implementasi pendidikan karakter selama ini? Apa saja catatannya sehingga harus ditata ulang?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Kapus Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Kementerian Agama RI Dr. Mastuki, M. Ag, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Aris Adi Leksono, M.Pd, dan Ketua Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris Unika Widya Mandala Surabaya Prof. Anita Lie.

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting