Podcasts about pemerintah

Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan undang undang BUMN yang baru namun beleid ini menuai kontroversi karena mengubah status direksi dan komisaris bumn bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, jika ada perkara korupsi di BUMN, KPK tidak bisa serta merta dapat melakukan penindakan.

Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan undang undang BUMN yang baru namun beleid ini menuai kontroversi karena mengubah status direksi dan komisaris bumn bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, jika ada perkara korupsi di BUMN, KPK tidak bisa serta merta dapat melakukan penindakan.

Kuota haji bagi masyarakat Indonesia untuk tahun 2025 telah terisi penuh bahkan jumlah tersebut lebih dari batas kuota yang disediakan. Sementara itu Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan skema Tanazul mengingat akan ada sebanyak 203 ribu jemaah reguler akan berada di Mina yang merupakan lokasinya terbatas. Bagaimana DPR melihat kesiapan penyelenggaraan haji di tanah suci untuk penerapan skema Tanazul dalam pelaksaan haji tahun ini?Wawancara Anggota Tim Pengawas Haji Komisi VIII, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindakan premanisme.Ateng menilai, perlu ada penegasan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri, termasuk kriteria, batasan aktivitas ormas, serta penggunaan atribut.

#DiskusiInteraktif Kecelakaan maut dalam 2 hari terakhir menyebabkan belasan korban jiwa. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan kecelakaan?[TALK] Pakar Transportasi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) - Muhammad Abi Berkah Nadi- Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) - Edison Siahaan

Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc. - Kewajiban Taat Kepada Pemerintah

Pemerintah pusatbergerak cepat mengirimkan bantuan ke Provinsi Riau setelah apel gabunganKesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar pada Selasapekan lalu

Pemerintah akan membadal hajikan, Daimah -Jemaah calon haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah yang wafat sesaat setelah tiba di tanah suci. Badal haji merupakan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan sesorang atas nama orang lain yang tidak mampu menunaikan ibadah haji sendiri karena sakit berat, meninggal dan sejumlah alasan lainnya. hal ini disampaikan Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Abdul Basir. Laporan Rama Pamungkas

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Wakil menteri pelindungan pekerja migran Indonesia, Christina Aryani mengatakan, pemeritah telah mengevakuasi 500 orang PMI di Kamboja.Wamen Christina menyebut ada sejumlah kendala dalam penanganan pekerjaan migran indonesia atau p-m-i yang terjebak jaringan judi online di Kamboja. Diantaranya birokrasi kepolisian setempat yang harus dilalui, serta jaringan judi online dikuasasi oleh mafia atau jaringan kriminal.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pasal Penyerangan Kehormatan dalam UU ITE, Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Badan Usaha. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan ketentuan dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui sistem elektronik, harus dimaknai secara sempit untuk menghindari penyalahgunaan. Menurut Mahkamah, kritik yang ditujukan kepada lembaga atau instansi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar bimbingan teknis dan konsolidasi nasional untuk seluruh anggota legislatifnya dari seluruh Indonesia. Gelaran ini diikuti sebanyak 1.583 anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mengatakan pemerintah telah mengevakuasi 500 orang PMI di Kamboja. Wamen Christina menyebut ada sejumlah kendala dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang terjebak jaringan judi online di Kamboja, di antaranya birokrasi kepolisian setempat yang harus dilalui, serta jaringan judi online yang dikuasai oleh mafia atau jaringan kriminal.

Pemerintah dan DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Revisi dimaksud untuk menguatkan media massa mainstream agar tidak tergerus dunia digital. Namun kritik muncul setelah pemerintah mewacanakan, Undang - Undang ini juga memberikan mandat agar KPI mengawasi konten media sosial yang dianggap membatasi kebebasan berespresi.Wawancara bersama Ketua KPI Provinsi Jakarta, Puji Hartoyo

Diskusi Interaktif :Pemerintah dan DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Akankah lembaga penyiaran semakin adaptif dan sustain dengan revisi UU yang baru? Narasumber : -Tokoh Pers Indonesia, Wina Armada-Sekjen Aliansi Jurnalis Independen, Bayu Wardhana

Ada wacana bahwa pemerintah akan mengatur sifat pekerjaan dari ojek online yang semua menjadi mitra itu akan dimodifikasi akan bisa dianggap sebagai pegawai yang mana akan mendapat THR

Laporan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga Dua. Amerika Serikat (AS) juga mengkritik kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran berbasis QR nasional atau QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), dan aturan halal yg menyuilitkan. Bagaimana pemerintah Indonesia harus merespon keluhan-keluhan AS dalam upaya negoisasi tarif? Talk bersama Pakar Ekonomi UPN, Achmad Nur Hidayat.

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lagi-lagi menjadi sorotan. Pasca ramainya kasus pelecehan seksual oleh dokter peserta PPDS di sejumlah kampus ternama, terkuak juga kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada dokter peserta PPDS Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.Imbasnya, tiga prodi PPDS ditangguhkan yaitu prodi anestesi Universitas Diponegoro (Undip) di RS Kariadi Semarang, prodi Penyakit Dalam Universitas Sam Ratulangi di RS Kandou Manado, dan prodi anestesi Universitas Padjadjaran di RS Hasan Sadikin Bandung.Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI) sepakat mengevaluasi sistem PPDS dengan bikin Komite Bersama. Pada konferensi pers pada Senin (21/04), sejumlah upaya perbaikan bakal diterapkan mulai dari pemeriksaan psikologi rutin peserta PPDS, perombakan sistem pendidikan kedokteran, pendisiplinan jam kerja, hingga evaluasi ruangan kosong di rumah sakit.Apakah evaluasi sistem PPDS bakal ampuh memutus mata rantai kekerasan di lingkungan kerja dan perbaikan kualitas pendidikan dokter spesialis? Apa dampak evaluasi ini pada program yang tengah berjalan?Kita bincangkan bersama Koordinator Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kemdiktisaintek, Prof. Dr.dr. med. Tri Hanggono Achmad, M.Si, dan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) drg. Arianti Anaya.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah melalui kementerian pendidikan dasar dan menengah akan kembali mengadakan penjurusan IPA IPS dan Bahasa di Sekolah Menengah Atas atau SMA.

Idiom ‘ganti pemerintahan, ganti kurikulum' kembali muncul di masyarakat. Ini lantaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti berencana menerapkan kembali sistem penjurusan di tingkat sekolah menengah atas pada tahun ajaran 2025/2026. Sistem ini dihapus pada era menteri pendidikan sebelumnya, diganti dengan Kurikulum Merdeka.Abdul Mu'ti beralasan penerapan kembali sistem penjurusan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).Bukan saja menuai kritik, sejumlah pihak mensinyalir Indonesia tidak memiliki peta jalan pendidikan yang memadai sehingga seringkali gonta-ganti kebijakan. Apa dampak dari situasi ini? Tepatkah menghidupkan kembali sistem penjurusan di SMA? Ruang Publik KBR menghadirkan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) untuk membahas hal tersebut.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Selama ini polisi berkelit judi online sukar diberantas, padahal para bandar sebenarnya masih bisa dikejar. Tempo menemukan bahwa seorang politikus dari partai berkuasa memiliki kaitan dengan bisnis judi. Masih adakah peluang pemerintah memberantas judi? - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Menteri Keuangan memberikan jaminan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman di tengah berbagai tekanan ekonomi. Pemerintah terus menjaga stabilitas fiskal demi mendukung program prioritas nasional.

Menteri PKP dan Menkomdigi, dan Kepala BPS bekerja sama membuka akses bagi para wartawan untuk memiliki rumah dengan skema bantuan subsidi pemerintah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan insan pers di Indonesia.

Pemerintah Didesak Mitigasi Dampak Tarif Timbal Balik Trump | Gagal Panen Picu Harga Cabai Rawit Meroket | TNI Dituntut Ungkap Motif Pembunuhan Wartawati Juwita*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Evaluasi Mudik 2025, Pemerintah Diminta Berbenah | Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Korban Gempa Myanmar | Polisi Diduga Todongkan Senjata Api ke Massa Penolak Revisi UU TNI*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah Diminta Tuntaskan Ribuan Aduan THR Lebaran Pekerja | Presiden Prabowo Gelar ‘Open House' Perdana di Istana Merdeka | Dua Jemaah Salat Idulfitri Tewas Tertimpa Pohon di Pemalang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemecatan Dua Prajurit TNI Terduga Penembak Polisi di Lampung Menunggu ... | Pemerintah Klaim Mudik Tahun Ini Aman dan Nyaman bagi Perempuan dan Anak | Ratusan Hektare Padi Terendam Banjir di Rembang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tanggapan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terhadap teror kepala babi di kantor Tempo menuai kritikan. Tanggapan itu disebut sebagai buruknya komunikasi publik pejabat negeri ini.Tak hanya itu, di lima bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, komunikasi pemerintah juga jadi tanda tanya. Sering beda pendapat dalam memberikan penjelasan pada publik terjadi diantara para menteri.Apa yang terjadi dengan komunikasi publik pemerintah?

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti pentingnya gaya komunikasi yang jelas dan tepat dari kementerian hingga juru bicara istana. Penyampaian informasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat harus dilakukan dengan benar dan tidak asal bicara. Hal ini disampaikan Puan sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran kabinet untuk memperbaiki cara komunikasi publik kepada rakyat. Puan sepakat dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan.

Sebanyak 53 Sekolah Rakyat telah siap diluncurkan oleh Pemerintah. Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, menyebut 53 Sekolah Rakyat ini akan mulai berfungsi pada tahun ajaran baru 2025.

Puan meminta penyampaian informasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat dilakukan dengan benar dan tidak asal bicara.

Pemerintah Siapkan 20.000 Unit Rumah Subsidi untuk Guru | DPR Bantah Terima Supres Revisi UU Polri | Trump Pertimbangkan Tarif Rendah pada Banyak Negara

Pemerintah Berkomitmen Lindungi Kebebasan Pers dan Keamanan Jurnalis | DPR Minta Pemerintah Perketat Keamanan Guru di Daerah Rawan Konflik | Pemerintah Jabar Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

The government said that Indonesia's economic growth spatially has been relatively good, and also that the inflation rate until February 2025 is still low with inflation. Is that so? - Pemerintah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial sudah relatif bagus, dan juga tingkat inflasi sampai Februari 2025 masih rendah dengan inflasi. Apakah demikian?

Pemerintah provinsi Bali berencana memberikan insentif kepada anak-anak yang lahir dengan nama depan Nyoman dan Ketut.

DPR Berencana Mengesahkan Revisi UU TNI pada Rapat Paripurna Hari Ini | Bank Indonesia Prediksi Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh Hingga 5,5 Persen | KPK Usut Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Non-budgeter di BJB*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Penyelesaian banjir tidak cukup dengan menangisi insiden dan membuat konten turun ke lapangan. Pemerintah belum menunjukkan itikad serius menangani banjir. Padahal pangkal soalnya jelas, alih fungsi lahan dan kebijakan yang serampangan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Muhaimin Iskandar meluncurkan serangkaian program Festival Sempurna Indonesia di Kantor Kemenko PM. Peluncuran itu sebagai wujud dukungan pemerintah.

Airlangga Bantah IHSG Anjlok karena Kebijakan Pemerintah | IHSG Dibuka Melemah 30,59 Poin ke Posisi 6.192 | Dugaan SPBU Curang di Bogor, Rugikan Konsumen Rp3,4 Miliar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah mempercepat proses pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN), baik calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat pada bulan Juni 2025, sementara PPPK tahap 1 dan 2 dijadwalkan pada Oktober 2025.

Pemerintah Bebaskan 500an WNI Korban Penipuan Online dari Myanmar | Dirut BEI : Volatilitas IHSG Terdampak Sentimen Global | KLH Siap Tindak Tegas Pelaku Pelanggaran Lingkungan di Kawasan Puncak

DPR dan Pemerintah Setujui RUU TNI Dibawa ke Paripurna | IHSG Anjlok, Wakil Ketua DPR Minta Pelaku Pasar Tenang | TNI Tembak 3 Polisi di Lampung Hingga Tewas, DPR Minta Pelaku Dihukum Berat

Kesehatan Perempuan: Pemerintah Federal akan memasukkan beberapa obat untuk perfempuan dalam PBS

Menurut data KSEI, sebanyak 38% investor saham berpenghasilan kurang dari Rp10 juta dan rata-rata terbanyak tingkat pendidikannya SMA. Banyak investor ritel masih kurang paham soal produk keuangan, membuat mereka rentan terhadap investasi bodong. Karena itu, literasi keuangan, seiring dengan inklusi keuangan, menjadi poin penting sebelum mengambil keputusan investasi atau menggunakan produk keuangan. Mengakomodasi hal ini, Pemerintah, melalui OJK sebagai regulator pasar modal berperan untuk melindungi masyarakat khususnya investor kecil dengan meningkatkan literasi keuangan. Bagaimana strategi OJK dalam menghadapi tantangan ini? Simak wawancara eksklusif bersama Ibu Friderica Widyasari Dewi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dalam Podcast Bareksa Insight!Install sekarang!https://bareksa.onelink.me/bLEI/YTBareksa

Puluhan korban tanah longsor dan banjir bandang akibat meluapnya sungai rindu hati di Kecamatan Taba Penanjung, kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain sembako, warga yang rumahnya jebol dan hanyut disantuni uang dan pembangunan rumah baru.

Pemerintah segera meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Koperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat desa meningkatkan ekonominya dengan sejumlah layanannya. Salah satunya, lewat layanan unit simpan pinjam yang dapat digunakan warga desa, sehingga masyarakat desa tak perlu lagi melakukan peminjaman ke rentenir ataupun pinjaman online. Seberapa optimistis pemerintah menjamin program ini bisa berhasil tanpa ada korupsi di lapangan? Simak wawancara kami bersama Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

The Australian government has a social security system that provides a range of income support to those who are eligible . In fact, most people will receive a government payment at some stage in their lives. Strict rules determine who can receive these payments and how much they are paid. In this episode of Australia Explained we break down some of the most common government payments you may be entitled to. - Pemerintah Australia memiliki sistem jaminan sosial yang menyediakan berbagai dukungan pendapatan bagi mereka yang memenuhi syarat. Bahkan, kebanyakan orang akan menerima pembayaran pemerintah pada tahap tertentu dalam hidup mereka. Aturan ketat menentukan siapa yang dapat menerima pembayaran ini dan berapa banyak mereka dibayarkan. Dalam episode Australia Explained ini, kami menguraikan beberapa pembayaran pemerintah paling umum yang mungkin berhak Anda dapatkan.

Model kecerdasan buatan Tiongkok telah dilarang dari sistem pemerintah Australia karena masalah keamanan nasional.

The federal government has introduced a new measure to control the numbers of international students at Australian universities next year. - Pemerintah federal telah memperkenalkan langkah baru untuk mengendalikan jumlah mahasiswa internasional.

The Federal Government has announced plans to force digital platforms to pay publishers for Australian news content. - Pemerintah Federal telah mengumumkan rencana mereka untuk memaksa platform digital untuk membayar penerbit untuk konten berita Australia.