Podcasts about pemerintah

MetroTV, Pemerintah menegaskan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi akan terus didorong mulai triwulan pertama 2026 melalui optimalisasi belanja negara dan paket stimulus. Langkah ini bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap di jalur optimal dengan target mencapai 6,0 persen.

Pemerintah memastikan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, meskipun terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kebijakan tarif Trump. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama perdagangan dengan tarif sebesar 19 persen. Sedangkan produk-produk asal AS menurut Trump, tidak akan dikenakan tarif apapun atau nol persen saat masuk ke Indonesia. Putusan ini menuai kontroversi di dalam negeri. Bagaimana mencermati hal ini dan apakah putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump, menguntungkan Indonesia? Talk bersama Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

MetroTV, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang memanipulasi harga. Ia meminta kepolisian untuk menindak tegas pedagang dan menelusuri rantai distribusi hingga ke distributor besar dan perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menerima 12 CEO global dalam pertemuan strategis di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi langkah konkret pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemitraan investasi strategis, khususnya di sektor prioritas nasional seperti hilirisasi, energi, infrastruktur, dan industri bernilai tambah.Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dialog langsung dengan para pimpinan korporasi dunia ini membuka peluang arus modal baru, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga iklim investasi yang kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Publik patut curiga dengan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak ada penjelasan gamblang dari pemerintah soal langkah ini. Padahal, ada dana APBN yang bakal digunakan untuk membayar iuran sebagai anggota Dewan Perdamaian sebesar 1 juta dollar AS atau setara 17 triliun rupiah. Pemerintah meredam protes dengan memberi narasi bahwa iuran bersifat sukarela dan bisa dicicil.Peluang publik mengkritisi kian tertutup setelah Prabowo menggelar rangkaian pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas keagamaan, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, anggota DPR, hingga akademisi. Banyak yang berbalik mendukung, memaklumi, atau melunak soal keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian.Apa sebenarnya Dewan Perdamaian bentukan Trump ini? Tepatkah langkah yang diambil Presiden Prabowo? Apakah selaras dengan sikap politik luar negeri Indonesia? Apa saja konsekuensinya bagi Indonesia?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana.

Pemerintah diprotes habis-habisan karena menonaktifkan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah-sudah, protes harus sampai viral dulu, baru pemerintah bergerak membenahi. Kepesertaan belasan juta warga itu akhirnya direaktivasi, tak lupa dengan memberi dalih soal pemutakhiran data nasional oleh Kementerian Sosial.Dampak buruk kekacauan ini ditanggung warga miskin yang harusnya dilindungi negara, dibayar lewat kepanikan ratusan pasien gagal ginjal yang tak dapat mengakses layanan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menemukan setidaknya 150 kasus di berbagai daerah seperti Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari hingga Papua. Tercatat ada 200 ribu lebih pasien cuci darah berdasarkan data Kementerian Kesehatan, mayoritas bergantung pada skema PBI.Dampak nyata serupa juga dialami warga miskin lain yang sedang berjuang melawan penyakit-penyakit berat berbiaya mahal. Kasus tersebut seolah menguatkan pernyataan miris bahwa orang miskin dilarang sakit.Apa yang salah dari kasus BPJS kali ini? Mengapa persoalan klasik seperti pendataan tak kunjung ketemu solusi? Bagaimana mengurainya?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Peter Petrus Hariyanto dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Para pengungsi korban bencana di Aceh dan Sumatra Utara menjalani ibadah salat tarawih perdana Ramadan di lokasi pengungsian. Musala darurat dan tempat sementara menjadi lokasi ibadah karena rumah dan fasilitas umum rusak akibat banjir bandang.Meski diliputi kesedihan dan keterbatasan, para pengungsi tetap berusaha menjalankan ibadah dengan khusyuk sambil berharap dapat segera kembali ke rumah mereka. Pemerintah setempat berencana memindahkan warga secara bertahap ke hunian sementara yang lebih layak.

Jadi salahkan siapa jika tidak ada lowongan pekerjaan?#pengangguran #unemployed

Pemerintah konservatif Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni resmi mengajukan rancangan undang-undang baru. Langkah ini bertujuan untuk memperketat pengawasan imigrasi ilegal, termasuk penerapan kebijakan kontroversial berupa blokade laut.

Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, kembali erupsi pada Jumat siang. Selain letusan kolom abu, erupsi ini juga mengakibatkan gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut mengalami dua kali awan panas guguran sejauh 3.000 meter. Aktivitas vulkanik yang signifikan ini meningkatkan kewaspadaan di sekitar kawasan Gunung Semeru, dengan potensi dampak terhadap pemukiman dan aktivitas masyarakat. Pemerintah setempat dan pihak berwenang terus memantau situasi dan mengimbau warga untuk waspada.

#DiskusiInteraktif Bagaimana mengakhiri polemik dan saling lempar tanggung jawab di pemerintah terkait data BPJS PBI yang dinonaktifkan?[TALK] Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing&Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Forum iklim tingkat Asia Tenggara digelar di Jakarta. Pemerintah dan pemangku kepentingan regional sepakat mendorong kerja sama konkret dalam transisi energi dan pengembangan pasar karbon ASEAN.

MetroTV, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menggelar Rapat Konsultasi Bersama DPD RI untuk Memperkuat Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penguatan komunikasi dinilai penting agar implementasi kebijakan nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa status BPJS PBI-JKN yang dibatalkan akan otomatis diaktifkan kembali secara tersentral dari pusat. Pemerintah juga memastikan bahwa prioritas utama untuk BPJS PBI akan diberikan kepada pasien dengan penyakit katastropik seperti cuci darah, kemoterapi, dan talasemia. Selama tiga bulan ke depan, Dinas Sosial, BPJS, dan pemerintah daerah akan melakukan validasi data secara ketat. Jika ditemukan warga yang tidak layak, status PBI akan dialihkan kepada yang lebih berhak.

Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur sanksi administratif dan PNBP, termasuk penertiban kawasan hutan yang berdampak langsung pada industri kelapa sawit. Kebijakan ini memantik perdebatan, terutama soal besaran denda yang dinilai berpotensi menekan perusahaan, investasi, hingga tenaga kerja. Bersama ahli hukum kehutanan dan pengamat kebijakan agraria Universitas Al Azhar Jakarta, Dr. Sadino, SH, MH, kita kupas tuntas implikasi hukum, ekonomi, dan masa depan sektor sawit nasional.

MetroTV, Jumlah pengungsi pasca-banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mendekati 12 ribu jiwa. Pemerintah daerah pun mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) untuk membantu korban bencana.Pemkab Pidie Jaya mengusulkan pembangunan 1.275 unit hunian sementara serta 1.346 bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang tidak tinggal di huntara. Sebagian unit telah selesai dibangun baik oleh BNPB maupun dukungan dari sejumlah BUMN.Targetnya, seluruh pengungsi mulai dipindahkan ke huntara sebelum bulan Ramadan, dengan catatan pembangunan telah rampung seratus persen.

DPR bersama Pemerintah resmi menyepakati penjaminan layanan kesehatan BPJS PBI selama 3 bulan di masa pemutakhiran data dalam rapat konsultasi lintas sektor hari ini. Pemutakhiran data desil akan dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran dalam APBN benar-benar tepat sasaran dan didasarkan pada data yang akurat. Bagaimana nasib peserta BPJS PBI yang tengah berobat, dengan keluarnya keputusan DPR - Pemerintah tsb? Talk dengan Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem - Irma Suryani Chaniago.

Menteri Pertanian mengeluarkan instruksi kepada rumah potong hewan agar tidak menaikkan harga jual daging sapi menjelan bulan ramadhan.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan peran Nahdlatul Ulama sebagai penjaga persatuan dan pilar stabilitas nasional dalam peringatan Satu Abad NU di Malang, Minggu (8/2/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kerukunan para pemimpin, komitmen melawan korupsi, serta agenda pemerintah dalam melindungi rakyat, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga toleransi antarumat beragama. Pidato ini menjadi penegasan arah kebijakan nasional berbasis persatuan dan keadilan sosial.

Bangladesh bersiap menggelar pemilu nasional pertama pada 12 Februari mendatang setelah rezim Sheikh Hasina. Kampanye politik mulai memadati Dhaka, namun situasi memanas dengan bentrokan antara polisi dan mahasiswa yang menuntut keadilan atas tewasnya aktivis mahasiswa Sharif Osman Hadi dalam insiden penembakan pada Desember 2025. Pemerintah sementara yang dipimpin oleh Muhammad Yunus menjamin pemilu akan berjalan adil meskipun partai Awami League milik Sheikh Hasina resmi dilarang ikut serta. Tarique Rahman, tokoh oposisi, menjadi kandidat kuat setelah tujuh belas tahun berada di pengasingan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini dilakukan dengan berkeliling ke sejumlah pasar sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memastikan harga tetap terjangkau dan stok pangan aman bagi masyarakat.

Kencan Dengan Tuhan - Jumat, 6 Februari 2026Bacaan: "Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam Itu ke dalamnya serta Berkata: "Beginilah firman TUHAN: Telah Kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." (2 Raja-raja 2:21)Renungan: Sejumlah pemburu ular menyerah untuk menangkap dan membunuh ular-ular besar yang sering memangsa ternak masyarakat di sekitar desa-desa. Setelah satu bulan perburuan meski sudah banyak ular yang dibunuh, ular-ular itu tetap ada dan berkeliaran. Pemerintah pun turun tangan dan mengerahkan beberapa ahli untuk meneliti. Hasilnya ditemukan sarang ular yang menampung ribuan ular dewasa dan puluhan ribu yang masih kecil. Akhirnya, semua aman kembali setelah sarang ular dihancurkan menggunakan bahan peledak. Ketika dilaporkan oleh penduduk Yerikho bahwa air di tempat itu tidak baik dan sering menyebabkan keguguran bayi, Nabi Elisa meminta sebuah pinggan baru yang berisikan garam. Kemudian pergilah Nabi Elisa ke mata air itu lalu melemparkan garam ke dalamnya untuk menyehatkan air, agar air tersebut menjadi sehat untuk diminum. Alasan Nabi Elisa melemparkan garam tersebut bukan di sembarang tempat, melainkan ke dalam mata airnya, karena Elisa tahu mata air adalah sumber dari aliran air yang tidak baik bagi penduduk setempat sehingga ketika permasalahan di sumber air diatasi otomatis air yang akan mengalir berikutnya menjadi air sehat. Air yang mendatangkan manfaat bagi warga di tempat itu. Begitu pun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mengalami hal-hal yang tidak baik hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu akar permasalahan tersebut. Kemudian selesaikan masalah pada akarnya sampai tuntas, maka masalah akan dapat teratasi dan tak akan berlarut-larut. Menemukan akar dari suatu masalah memang bukan perkara mudah, maka itu mintalah hikmat Tuhan untuk kita dapat menemukan sumber permasalahan dan mengatasi permasalahan itu hingga tuntas. Kita perlu hikmat Tuhan, sebab Dia Mahatahu sedangkan hikmat manusia sangat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Doa:Tuhan Yesus, berilah aku hikmat untuk dapat menemukan akar dari permasalahan yang aku hadapi saat ini, sehingga dengan hikmat-Mu itu juga aku dapat mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Amin. (Dod).

Untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin independensi profesi penilaian aset, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penilai.

Menteri Agama Nasarudin Umar meninjau lokasi bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Menag memastikan pemulihan aspek kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat terdampak berjalan optimal. Pemerintah berkomitmen mendukung masyarakat untuk kembali pulih pasca bencana.

Bencana di Sumatra meninggalkan ribuan pengungsi yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah dan relawan terus bekerja untuk menjaga kesehatan para pengungsi serta mencegah penyebaran penyakit pasca bencana. Dukungan dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko kesehatan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung sejumlah titik terdampak bencana di Aceh Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan serta kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa transisi. Pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dan hunian, termasuk pembangunan hunian sementara dan penyaluran dana tunggu hunian bagi warga terdampak. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan.#BNPB #AcehTimur #PemulihanBencana #HunianSementara #RehabilitasiRekonstruksi

MetroTV, Dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025, tercatat defisit sebesar 695,1 triliun rupiah, atau setara 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto. Pendapatan negara terealisasi sebesar 2.396,3 triliun rupiah, sementara belanja negara mencapai 3.491 triliun rupiah.

Ribuan WNI di Kamboja mengajukan pemulangan ke Indonesia. Di balik permintaan tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah mereka seluruhnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau ada yang justru terlibat dalam jaringan penipuan daring internasional. Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk bersikap tegas namun tetap humanis, membedakan korban dan pelaku, sekaligus memastikan perlindungan, kepastian hukum, dan pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.Talk: - Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan- Kordinator Advokasi Peduli Buruh Migran, Remon J Kusnadi

Pemerintah memperkenalkan arah kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Prabowonomics.Lalu, apa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan rakyat?Radio Elshinta mengajak Anda membedah konsep Prabowonomics dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, bersama narasumber berkompeten dan analisis berimbang.Ikuti dialognya, karena masa depan ekonomi bangsa adalah urusan kita bersama.Talk: - Pengamat Ekonomi Kerakyatan UIN Syarif Hidayatullah, Dr Hendra Kholid- Wakil Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Lasiman

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan optimistis perdamaian di Gaza dapat didorong melalui keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak disertai kewajiban iuran, dengan kontribusi bersifat sukarela. Lantas, bagaimana posisi Indonesia dalam forum internasional ini dan apa implikasinya bagi upaya perdamaian Gaza? Kami membahasnya bersama Pengamat Timur Tengah sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Binus, Tia Mariatul Khibtiah.

Disrupsi digital dan dominasi platform global semakin menekan keberlangsungan industri media nasional. Media cetak mengalami penurunan signifikan, sementara pertumbuhan media siber belum sepenuhnya ditopang oleh model bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu persoalan mendasar yang mencuat adalah lemahnya perlindungan hak cipta karya jurnalistik di era digital.Pengambilan, penggunaan ulang, hingga pengolahan konten jurnalistik oleh platform digital dan teknologi kecerdasan buatan tanpa lisensi dan kompensasi yang adil telah menggerus nilai ekonomi karya pers. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan media, tetapi juga mengancam keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2024, Pemerintah membentuk Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) atau Komite Publisher Rights, sebagai langkah memperkuat posisi tawar perusahaan pers dan menegakkan prinsip keadilan hak cipta dalam relasi dengan platform digital.Bagaimana peta masalahnya, sejauh mana perlindungan hak cipta saat ini memadai, dan apa yang harus diperjuangkan dalam revisi UU Hak Cipta? Simiak penjelasan Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital (KTP2JB), Dr. Guntur Syahputra Saragih,M.S.M

MetroTV, Spanyol memulai tiga hari masa berkabung nasional pada Selasa waktu setempat, menyusul tragedi kecelakaan kereta api maut yang terjadi di wilayah selatan negara tersebut. Jumlah korban tewas kini tercatat mencapai empat puluh orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Pemerintah dan pihak berwenang terus melakukan upaya penyelamatan dan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang mengerikan ini, sementara negara bersatu dalam kesedihan untuk mengenang para korban.

Sebanyak 781 unit hunian sementara (Huntara) kini sedang dibangun di Kabupaten Aceh Tengah untuk korban banjir bandang dan tanah longsor. Pembangunan tahap pertama ini fokus di dua kecamatan, Linge dan Ketol, dengan target dapat dihuni sebelum bulan Ramadan. Pemerintah bersama BNPB dan pemerintah daerah terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi warga yang terdampak bencana. Pembangunan Huntara di Kecamatan Ketol telah dimulai, sementara di Kecamatan Linge masih menunggu titik lokasi dari pihak desa.

Polemik implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax kembali mencuat menyusul keluhan sejumlah wajib pajak korporasi terkait kendala teknis dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Persoalan ini bahkan mendorong Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, turun langsung meninjau kondisi di Danantara Indonesia.Pemerintah menyatakan sebagian besar kendala telah diatasi dan sistem terus disempurnakan. Namun di ruang publik, muncul pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana kesiapan Coretax menopang reformasi perpajakan nasional, bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, serta risiko apa yang perlu diantisipasi ke depan.Untuk membahas isu ini lebih dalam, kami berbincang dengan Basuki Widodo, Pemimpin sekaligus Pendiri Indonesian Tax Care, mengulas tantangan, peluang, dan masa depan transformasi sistem perpajakan Indonesia.

Memasuki tahun 2026, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang, baik dari dinamika perekonomian global maupun kondisi domestik. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan strategis guna menopang daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, sejumlah strategi tengah disiapkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berkelanjutan, dengan target ambisius mencapai pertumbuhan hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Dorongan terhadap peran aktif sektor publik dan swasta menjadi salah satu kunci percepatan tersebut.Lalu, strategi konkret apa yang akan ditempuh pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan tetap inklusif dan berkelanjutan?Simak pembahasannya dalam perbincangan bersama Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian

Pemerintah berencana membentuk BUMN baru di sektor tekstil sebagai langkah strategis menghadapi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat, dengan dukungan pendanaan 6 miliar dolar AS yang dikelola melalui BPI Danantara.Apakah pendirian BUMN Tekstil ini mampu menjadi solusi nyata untuk membangkitkan industri pertekstilan nasional dan menjawab akar persoalan yang ada?Simak pembahasannya bersama Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia, Redma Gita.

Pemerintah menyiapkan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi (15/1/2026), Pakar Hukum Telematika Universitas Brawijaya Malang Dr. Patricia Audrey Ruslijanto S.H., M.Kn menilai regulasi ini strategis untuk menjaga kepentingan nasional di tengah derasnya arus informasi lintas negara, sekaligus mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar tidak tumpang tindih dengan UU ITE dan tetap seimbang dengan literasi digital masyarakat.

Hampir dua bulan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah, 24 desa masih terisolir akibat putusnya akses jalan dan jembatan. Pemerintah terus berupaya membuka jalan yang terputus di beberapa titik, baik jalan provinsi, kabupaten, hingga jalan desa. Sebanyak 10.914 warga yang tinggal di desa-desa tersebut terus berharap agar proses pembukaan jalan dan pembangunan jembatan dapat segera dilaksanakan. Selain itu, pasokan material tiang dan kabel listrik yang terhambat juga menyebabkan aliran listrik belum menyala kembali. Warga sangat mengharapkan bantuan pemerintah agar mereka bisa keluar dari kondisi terisolir ini.

Ribuan warga Nepal menggelar aksi protes di ibu kota Kathmandu, menuntut pemulihan sistem monarki menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada Maret mendatang. Para demonstran membawa bendera nasional dan memasang karangan bunga pada patung Raja Prithvi Narayan Shah, pendiri dinasti Shah pada abad ke-18. Massa menyerukan kembalinya sistem kerajaan sebagai solusi atas krisis politik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah saat ini. Nepal menghapuskan sistem monarki pada 2008, menjadi negara republik setelah Raja Gyanendra diturunkan dari takhta, namun sebagian masyarakat merasa sistem republik belum mampu mengatasi masalah korupsi, pengangguran, dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Pemerintah sementara menegaskan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal untuk menentukan arah politik negara.

MetroTV, Cuaca ekstrem yang melanda beberapa wilayah menyebabkan abrasi pantai yang mengancam pemukiman warga. Gelombang tinggi dan angin kencang mengikis bibir pantai, merusak rumah-rumah dan infrastruktur sekitar. Dampak dari bencana alam ini membuat banyak warga terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Pemerintah dan pihak terkait tengah berupaya melakukan evakuasi dan penanganan darurat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa korban banjir di Sumatera Barat telah menempati hunian sementara (Huntara) menjelang bulan puasa 2026 (1447 Hijriah). Dalam rapat koordinasi pasca tanggap darurat, BNPB menekankan pentingnya R-3-P sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Pemerintah daerah diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan pemulihan dan memastikan program lintas sektor dapat terkoordinasi dengan baik. BNPB berupaya agar masyarakat bisa tinggal di hunian sementara sebelum bulan Ramadan.#BNPB #BanjirSumbar #RehabilitasiRekonstruksi #Huntara #BencanaSumbar #PemulihanBencana #SumateraBarat #RehabilitasiPascaBencana #HuntaraSumbar

Amerika Serikat segera mengembalikan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores yang ditangkap pasukan AS. Massa membawa spanduk dan bendera, sambil pejabat pemerintah menuding tindakan AS melanggar hukum internasional. Aksi ini terjadi di tengah ketidakpastian politik menyusul penangkapan Maduro oleh pasukan AS.

Rencana pemerintah meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 perlu dikaji secara cermat, terutama di tengah masih rendahnya produktivitas sawit rakyat dan lambatnya peremajaan kebun. Tanpa tambahan produksi yang signifikan dari sisi hulu, kebijakan B50 berpotensi menekan pasokan crude palm oil (CPO) dan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng. Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung sekaligus ekonom senior INDEF, Prof. Bustanul Arifin, menegaskan hal tersebut dalam wawancara program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa (6/1/2026).“Kalau B50 dipaksakan, ada risiko harga minyak goreng naik. Titik optimal blending menurut kajian ada di kisaran 38 persen. B40 masih relatif aman, tapi B50 perlu kehati-hatian,” ujar Bustanul. Ia menjelaskan, tantangan utama sektor sawit nasional saat ini justru berada di sisi hulu. Sekitar 41–42 persen perkebunan sawit Indonesia dimiliki rakyat, sementara sekitar 48 persen dikelola perusahaan swasta besar, dan sisanya perkebunan negara.“Data terakhir menunjukkan sekitar 41 sampai 42 persen sawit kita adalah milik rakyat. Luasannya umumnya 2 sampai 3 hektare, ada juga yang sampai 10 hektare. Perusahaan swasta sekitar 48 persen, sisanya perkebunan negara,” jelasnya. Total luas perkebunan sawit Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 16,8 juta hektare dan diperkirakan meningkat menjadi 17 juta hektare pada 2025. Dari sisi produksi, Indonesia diproyeksikan menghasilkan sekitar 49 juta ton CPO pada 2025, naik dari sekitar 45 juta ton pada 2024 yang terdampak fenomena El Nino.Namun, Bustanul menilai besarnya produksi nasional tersebut belum mencerminkan kinerja kebun sawit rakyat. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit rakyat rata-rata masih di kisaran 10–12 ton per hektare per tahun, jauh di bawah potensi ideal. “Kalau kondisi ideal, produktivitas TBS bisa mencapai 30 ton per hektare. Perusahaan swasta rata-rata sudah di kisaran 16–18 ton. Sawit rakyat masih tertinggal jauh,” katanya.Setelah dikonversi menjadi CPO, produktivitas sawit rakyat hanya sekitar 3 ton per hektare, sementara perusahaan swasta mampu mencapai 6–7 ton per hektare. Sebagai perbandingan, produktivitas sawit di Malaysia bahkan bisa menembus 8–9 ton per hektare. Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas tersebut adalah usia tanaman yang sudah tua. Banyak kebun sawit rakyat di Sumatera dan Kalimantan telah berumur lebih dari 25 tahun, sehingga secara agronomis memang membutuhkan peremajaan. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan bantuan dana yang kini mencapai Rp60 juta per hektare. Namun, menurut Bustanul, biaya riil peremajaan masih berada di kisaran Rp70–80 juta per hektare. Akibatnya, realisasi PSR masih jauh dari target. Pemerintah sempat menargetkan peremajaan 180 ribu hektare per tahun, kemudian diturunkan menjadi 120 ribu hektare, namun realisasinya baru sekitar 29–30 persen.Dengan kondisi tersebut, Bustanul mengingatkan potensi stagnasi produksi sawit nasional mulai 2026. Ia menilai, dengan laju peremajaan yang lambat dan kebun yang terus menua, produksi sawit sulit melonjak signifikan. Di sisi lain, ia juga menyoroti tantangan global terkait isu keberlanjutan, termasuk kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi memengaruhi ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa. Meski demikian, harga CPO global yang masih berada di kisaran USD 970–1.000 per ton sepanjang 2025 dinilai cukup menguntungkan. Harga TBS di tingkat petani bahkan mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram, jauh lebih baik dibanding periode sebelum program biodiesel diperluas. Ke depan, Bustanul menegaskan pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan energi dan pangan, mempercepat peremajaan sawit rakyat, serta memperkuat pendampingan teknis agar industri sawit tetap berkelanjutan, petani berdaya, dan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.

Persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 2026 atau 1447 Hijriah telah berjalan sejak tahun lalu. Pemerintah menetapkan kuota jemaah Indonesia sebanyak 203.320 orang, disertai pembaruan regulasi bersama Kementerian Haji Arab Saudi, penandatanganan kontrak layanan akomodasi dan transportasi, hingga pemrosesan dokumen jemaah seperti paspor dan biometrik. Pembinaan manasik serta tahapan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji juga terus berlangsung, dengan target awal pemberangkatan kloter pertama pada April 2026.Lalu, sejauh mana kesiapan operasional dan fasilitas untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Puji Raharjo, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia,

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam keterangannya, Menkes menyoroti fokus pemerintah pada pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, termasuk pelayanan medis darurat, pencegahan penyakit pascabencana, serta pemulihan fasilitas kesehatan.Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan kesehatan, mulai dari obat-obatan, tenaga medis, hingga dukungan logistik bagi warga di lokasi terdampak. Pemerintah memastikan upaya penanganan dilakukan secara terpadu agar kondisi kesehatan masyarakat dapat segera pulih dan risiko dampak lanjutan dapat ditekan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pembaruan kondisi konektivitas telekomunikasi di wilayah terdampak bencana, khususnya di Provinsi Aceh. Pemerintah memastikan layanan telekomunikasi kini telah kembali beroperasi hampir secara menyeluruh, seiring upaya pemulihan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor di daerah terdampak.#MeutyaHafid #Menkomdigi #TelekomunikasiAceh #PemulihanBencana #JaringanPulih #BeritaNasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi diberlakukan mulai awal 2026. Pemerintah menilai aturan ini sebagai tonggak berakhirnya hukum pidana kolonial dan awal penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai Pancasila dan budaya bangsa. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut KUHP baru sebagai langkah penting reformasi hukum pidana Indonesia.Namun di sisi lain, sejumlah kalangan, termasuk akademisi dan pegiat HAM, menyoroti sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, seperti pasal perzinahan, ketentuan pidana mati, hingga pasal penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Apakah KUHP baru benar-benar menjawab kebutuhan keadilan masyarakat, atau justru berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil?Diskusi ini akan mengulas pro dan kontra pemberlakuan KUHP baru bersama Mantan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, membedah implikasi hukum, politik, dan demokrasi ke depan. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di podcast ini.

Ketegangan politik dan keamanan di Venezuela meningkat tajam menyusul dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan penahanan Presiden Nicolas Maduro. Situasi ini memicu kewaspadaan global, termasuk di Indonesia, khususnya terkait keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela. Pemerintah didorong menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari pemantauan intensif hingga opsi evakuasi jika kondisi memburuk. Dalam pembahasan ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti kesiapan Kementerian Luar Negeri serta bagaimana Indonesia seharusnya menempatkan sikap diplomatiknya agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, hukum internasional, dan kepentingan nasional.

Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa liburan sekolah terutama ditujukan kepada kelompok penerima manfaat dari kalangan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita. Dalam klasifikasi kelompok penerima MBG, mereka biasa disebut sebagai kelompok 3B. “Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, dalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Yogyakarta, Selasa (23/12/2025)BGN menyadari bahwa perbaikan gizi siswa perlu konsistensi. Namun, BGN pun memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Maka, SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya. Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesui dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering. “Jadi anak-anak tidak dipaksa harus datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa,” katanya.“Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir,” tambah Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu. Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran. “Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B. Namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” paparnya.Penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tapi ternyata banyak yayasan/mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri. “Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” jelasnya.Nanik pun menegaskan bahwa Pemerintah terus bekerja keras meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. “Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu Sementara itu, mengenai pemberian BGN untuk orang-orang lanjut usia dan para difable, menurut Nanik, yaitu yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial. “Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” kata Nanik menutup penjelasannya. (Ter)

Ketahanan pangan, tata kelola hutan, dan risiko bencana alam menjadi isu strategis yang terus mendapat perhatian sepanjang tahun 2025. Pemerintah mencatat stok beras yang dikelola Bulog mencapai 3,7 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah cadangan beras nasional.Namun di sisi lain, bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta sejumlah daerah lainnya, yang turut berpengaruh terhadap ketahanan pangan.Bagaimana capaian tahun 2025 sekaligus proyeksi tahun 2026, dengan fokus pada integrasi kebijakan pangan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan mitigasi bencana?Topik ini dibahas bersama Guru Besar IPB sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri