Podcasts about pemerintah

Episode ini membahas melemahnya kritik media terhadap pemerintah, merujuk pada pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan analisis pengamat media Surya Aka. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Surya menguraikan bagaimana tekanan ekonomi, dominasi platform digital global, maraknya buzzer politik, hingga meningkatnya laporan hukum terhadap jurnalis membuat ruang kritik menyempit. Ia juga menyinggung pentingnya keberpihakan pada kode etik serta perlunya dukungan kebijakan agar industri pers kembali kuat. Sebuah perbincangan mendalam tentang tantangan dan masa depan jurnalisme Indonesia.

Serangan roket mengguncang ibu kota Suriah pada Jumat malam dan memicu beberapa ledakan di kawasan permukiman Mezzeh. Insiden ini menimbulkan korban sipil dan kerusakan materi. Rekaman dari lokasi menunjukkan pasukan keamanan dan jurnalis memeriksa titik serangan, sementara otoritas transisional Suriah melaporkan dua roket Katyusha ditembakkan dari wilayah pinggiran kota.#Suriah #Damascus #Mezzeh #RocketAttack #MiddleEastNews #BreakingNews #GlobalUpdate #SecurityCrisis #WorldNews #ConflictReport

Banjir di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan masih merendam sekitar 700 rumah warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Meski air mulai surut, warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga.Banjir melanda Perumahan Bumi Findaria 1 dan Perumahan Dosen Megah Country. Pemerintah desa menurunkan alat berat untuk memperbaiki drainase dan menormalisasi aliran sungai yang dipenuhi material sampah kiriman dari hulu.#banjir #Maros #SulawesiSelatan #bencana #Moncongloe

1. Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto 2. Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Penutupan pemerintah Amerika Serikat selama 43 hari akhirnya berakhir setelah Presiden Donald Trump menandatangani RUU pendanaan pemerintah. Dampak shutdown ini terasa secara nasional, mulai dari pegawai federal tanpa gaji hingga kekacauan layanan publik. Berikut laporan lengkapnya.

Rangkuman Diskusi Interaktif bersama Narasumber: 1. Direktur Lemkapi yang juga Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan 2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat/Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen.

Pemerintah Meksiko mulai mengerahkan pasukan ke negara bagian Michoacán untuk meredam kekerasan yang kian meningkat. Langkah ini diambil setelah pembunuhan wali kota saat perayaan Hari Orang Mati. Ribuan tentara diterjunkan untuk menangani kelompok kejahatan terorganisir yang menguasai jalur narkoba penting. Pemerintah berharap bisa mengendalikan situasi dan mendorong pembangunan di wilayah tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memfasilitasi penandatanganan Surat Keputusan Bersama (S-K-B) antara para menteri dan pimpinan lembaga terkait ketahanan pangan nasional. Langkah ini, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi tindak lanjut pembangunan 100 gudang Bulog dengan anggaran 5 triliun rupiah untuk memperkuat rantai pasok pangan.#KetahananPangan #KementerianPangan #ZulkifliHasan #Bulog

Pemerintah diminta bertindak cepat mengatasi fenomena kasus perundungan atau bullying yang masih marak ditemukan di sekolah.Sejumlah pihak menilai game online dianggap pemicu tindakan perundungan (bullying) karena konten kekerasan maupun interaksi verbal yang keras di dalam permainan.Di sisi lain menyebutkan munculnya perundungan lebih dipengaruhi lingkungan sosial dan kondisi keluarga. Sudah perlukah penetapan status darurat bullying usai maraknya kasus bullying terhadap anak dan remaja? Simak rangkuman pembahasannya bersama narasumber:1. Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan2. Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) - Jabar, Dwi Subawanto

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (SATGAS PKH) berhasil menguasai lahan 62,15 hektare yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan tambang nikel ilegal PT Bumi Morowali Utama di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lahan tersebut terdiri dari bagian dalam dan luar WIUP yang tidak memiliki izin resmi, menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap aturan kehutanan dan lingkungan.Tindakan penertiban ini mencakup denda sebesar Rp2,3 triliun serta penyitaan puluhan truk dan alat berat ekskavator. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan melindungi sumber daya alam nasional.

Sorotan positif tertuju pada perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan sektor UMKM saat berbicara di Forum APEC baru-baru ini. Dalam forum ekonomi besar yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan inklusif.Pernyataan tersebut dinilai selaras dengan agenda ekonomi nasional yang menempatkan pelaku usaha kecil dan menengah sebagai penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan pendukung rantai pasok domestik. Sejumlah negara anggota APEC juga mengapresiasi fokus Indonesia dalam mendorong digitalisasi dan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM.Kini yang menjadi sorotan adalah tindak lanjut dari komitmen tersebut. Pemerintah diharapkan mempercepat realisasi program konkret, mulai dari perluasan pasar ekspor UMKM, dukungan teknologi, hingga penyederhanaan regulasi usaha. Selain itu, penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan akses permodalan yang lebih terjangkau menjadi langkah penting agar UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing global.Dengan momentum apresiasi internasional ini, publik menunggu bukti nyata bahwa dorongan Presiden Prabowo tak hanya berhenti pada forum global, melainkan benar-benar memberikan dampak bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.Talk :: Pemerhati Ekonomi Kerakyatan, Hendra Kholid&Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh seorang guru, Sri Hartono, terkait batas usia pensiun guru. Meski ditolak, MK dalam pertimbangannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun guru hingga 65 tahun, terutama bagi guru dengan jabatan fungsional ahli utama. Langkah ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting terkait motivasi, kesejahteraan, dan kesinambungan tenaga pendidik di tengah kekurangan guru yang masih terjadi di berbagai daerah.Bagaimana menanggapi putusan ini, dan apa harapan terhadap tindak lanjut dari pemerintah?Narasumber : Pemohon uji materi UU Guru atau Guru SMA Negeri 15 Semarang, Sri Hartono.

Di balik tawa yang melegenda, ada kisah yang jarang terungkap.Indro Warkop bercerita tentang perjalanan Warkop DKI dari tawa, persahabatan, sampai satir yang mengkritik zaman dengan cara elegan.Bukan sekadar lucu, tapi juga penuh makna.Tentang Dono dan Kasino, tentang pesan hidup yang masih relevan sampai sekarang.Tentang bagaimana sebuah tawa bisa menyatukan, menyembuhkan, dan meninggalkan jejak panjang di hati banyak orang.Bagaimana cerita selengkapnya?Simak Selengkapnya

Banjir masih menggenang di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, dan terus ditangani oleh berbagai pihak. Untuk mempercepat penurunan genangan air, pompa air darurat kini dioperasikan di titik-titik rawan banjir. Pemerintah dan pihak terkait bekerja keras untuk mengurangi dampak banjir terhadap warga dan lalu lintas. Saksikan video ini untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan dilakukan dan kondisi terkini di Pantura Demak.#BanjirDemak #Pantura #PompaAirDarurat #PenangananBanjir #JawaTengah #BanjirPantura

Serikat buruh mengancam mogok nasional jika kenaikan upah minimum 2026 tak dipenuhi. Mereka menilai biaya hidup makin tinggi, sementara kenaikan upah tertinggal jauh.Pemerintah merespons dengan membuka ruang dialog, namun negosiasi sebelumnya kerap buntu. Jika tak ada kesepakatan, aksi serentak di sejumlah sektor strategis bisa mengganggu produksi nasional.Semua kini menunggu hasil perundingan: apakah pemerintah mampu meredam gelombang protes, atau Indonesia bersiap menghadapi mogok terbesar dalam beberapa tahun terakhir?Talk: - Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos- Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar

Pemerintah kembali membuka Program Pemagangan Nasional dengan gaji setara upah minimum bagi lulusan baru, menargetkan 80 ribu peserta di berbagai sektor industri. Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja muda yang siap terserap industri. Lalu, seberapa efektif kebijakan ini dalam mendorong penyerapan tenaga kerja muda?Wawancara bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung Kolam Retensi Terboyo, Semarang, untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang–Demak.#BanjirSemarang #BanjirDemak #AhmadLuthfi #JawaTengah #KolamRetensiTerboyo #Semarang #PemprovJateng #BBWSPemaliJuana #ModifikasiCuaca #EvakuasiWarga #BeritaTerkini #MetroTV #NewsUpdate #BencanaAlam #PenangananBanjir

Pemerintah terkesan ngotot mengusulkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Padahal, suara penolakan dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM era Orba tak kunjung kendor. Ini kali ketiga Soeharto masuk bursa kandidat penerima gelar pahlawan setelah sebelumnya pada 2010 dan 2015 kandas.Gelagat memuluskan jalan Soeharto sebagai pahlawan disinyalir sudah dilakukan sedari tahun lalu. MPR yang kala itu diketuai politikus Golkar Bambang Soesatyo mencabut nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.Masyarakat sipil tak tinggal diam. Mei lalu, Mereka sudah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf sekaligus memberikan surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 100 orang dan lembaga, isinya menolak tegas gelar pahlawan untuk Soeharto. Pasalnya, banyak kejahatan HAM di era Soeharto yang hingga kini menanti untuk diungkap tuntas.Apakah Soeharto layak digelari pahlawan? Apa saja implikasi yang harus diwaspadai bila Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan? Adakah celah untuk menggagalkan upaya ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina, dan Juru Bicara PDIP sekaligus Aktivis 98 Ansy Lema.

Pada podcast Berani Berinvestasi kali ini, kita akan membahas informasi menarik di balik sektor consumer saat ini. Sobat Genvest penasaran kan dengan pembahasannya? Bersama Sharon Natasha, Retail Research Analyst CGS International Sekuritas Indonesia dan Joanne Ong, Research Associate Sector - Consumer CGS International Sekuritas Indonesia, yuk simak info selengkapnya di Podcast Berani Berinvestasi #124 di Spotify dan Youtube CGS International Sekuritas Indonesia! Tambah semangat investasimu dan mulai berinvestasi saham bersama kami, hubungi Whatsapp Centre 0815-1074-8305 atau 150330 dan kunjungi www.cgsi.co.id Disclaimer: bit.ly/disclaimer-cgsiid#CGSInternational #CGSI #CGSID #BIK2025 #BulanInklusiKeuangan #PodcastBeraniBerinvestasi #SobatGenvest #AkuInvestorSaham

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini turun sekitar satu juta rupiah. Angka yang bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu besar, namun bagi calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, setiap rupiah yang diringankan tentu bermakna.Pemerintah menyebut penurunan biaya ini sebagai hasil peningkatan efisiensi dan pemeliharaan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Mulai dari penyederhanaan layanan, penguatan negosiasi harga di Arab Saudi, hingga optimalisasi dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.Namun, muncul juga pertanyaan di tengah masyarakat: apakah kebijakan ini sudah cukup menjawab tantangan layanan dan keadilan kuota Haji di berbagai daerah? Bagaimana memastikan biaya yang lebih murah tetap menghadirkan pelayanan yang lebih baik? Dan pada akhirnya, apakah penurunan ini menghadirkan keberkahan bagi jemaah yang menjadi tamu Allah?Talk: - Ketua Umum DPP BERSATHU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.- Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim (LPKM) Aceh, Syahrial MS, SH

Ratusan anak muda Gen Z menggelar aksi demonstrasi di pusat kota Lima, Peru, menuntut Presiden sementara José Jerí mundur dari jabatan. Aksi ini juga menyerukan keadilan atas kematian seorang pengunjuk rasa pekan lalu. Massa membawa replika peti mati, foto korban, mengibarkan bendera raksasa Peru, dan memukul gendang di jalanan ibu kota. Demonstrasi menyoroti kebijakan pemerintah baru yang dinilai melemahkan upaya pemberantasan kejahatan. Pemerintah sebelumnya menetapkan status darurat 30 hari, membatasi hak konstitusional demi penegakan hukum, namun sejumlah pihak menilai langkah ini tidak menyelesaikan akar masalah ketidakadilan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak pelaku thrifting atau impor barang bekas termasuk pakaian bekas yang masuk secara ilegal lewat sejumlah pelabuhan. Penindakan meliputi proses pidana penjara denda dan blacklist sebagai importir bila terbukti melanggar. Langkah ini diambil untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri dan meningkatkan pembelian produk lokal. Pemerintah bersama Bea Cukai akan memonitor terus kondisi di lapangan dan menindak tegas pelanggaran.Purabaya Yudhi Sadewa: "Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi ... barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara."

Pemerintah resmi melegalkan umrah mandiri melalui UU No. 14 Tahun 2025, memungkinkan calon jemaah berangkat tanpa melalui biro travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang kini memberikan izin resmi umrah mandiri dan mempermudah visa transit bagi jemaah. UU ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum dan layanan bagi jemaah umrah mandiri, termasuk mekanisme pengaduan dan jaminan layanan.Bagaimana mencermati legalisasi umrah mandiri ini dari sisi perlindungan hukum dan keamanan jemaah? Apakah regulasi di Indonesia sudah cukup adaptif terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi?Narasumber : Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025, Amirsyah Tambunan.

MetroTV, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut potensi tunggakan iuran masyarakat yang mencapai lebih dari 10 triliun rupiah berpotensi untuk diputihkan.

Pemerintah kucurkan dana raksasa ke bank-bank besar. Tapi, apakah uang itu bisa nyampe ke bisnis kamu?​Dr. Sandy Wahyudi bongkar tuntas:1. ​Kenapa ini jadi momen terbaik untuk ekspansi usaha.2. ​5 Bank besar penerima kucuran dana ini.3. ​5 Langkah konkret agar bisnismu dilirik bank dan dapat modal!​Tonton sampai habis! Jangan sampai kompetitor kamu gerak duluan. Ini waktunya UMKM Naik Kelas!

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam #PodcastElshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya HafidSenin (20/10) pukul 08.00 WIB, hanya di Radio dan Youtube Elshinta 90 FM!#podcast #podcastelshinta #elshintapodcast #komdigi #kemkomdigi #transformasidigital

Menteri Koperasi dan UKM mengklaim bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih mulai memasuki tahap operasional dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah dan TNI.#KoperasiDesa #KoperasiMerahPutih #EkonomiDesa #KoperasiIndonesia#PemberdayaanDesa

Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan langsung tunai dengan nilai fantastis, Rp 30 triliun untuk 35 juta keluarga penerima. Tujuannya jelas: menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun di balik angka besar itu, ada satu tantangan besar yang tak boleh diabaikan—bagaimana memastikan bantuan ini tidak menumbuhkan mental ketergantungan.Bantuan sosial seharusnya jadi jaring pengaman, bukan sandaran permanen. Karena itu, penyaluran BLT perlu diiringi pengawasan ketat, pendampingan produktif, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Agar masyarakat bukan hanya menerima, tapi juga berdaya untuk mandiri.Pertanyaannya kini, bagaimana pemerintah mengelola program ini agar tidak menimbulkan “mental pengemis”—dan benar-benar menjadi investasi sosial bagi masa depan bangsa?Talk :: Pengamat Ekonomi/ Ketenagkerjaan, Timbul Siregar & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Pemerintah kembali menggulirkan stimulus ekonomi dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp30 triliun untuk 35,46 juta penerima manfaat mulai Oktober hingga Desember 2025. Selain itu, sasaran program magang nasional turut diperluas dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta. Sejauh mana langkah ini mampu mendorong daya beli dan menggerakkan ekonomi nasional?Simak wawancara bersama Direktur & Founder CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara.

Wacana keterlibatan Warga Negara Asing di pucuk pimpinan BUMN kembali memantik perdebatan. Pemerintah menegaskan, kebijakan ini bukan karena lemahnya SDM dalam negeri, melainkan strategi untuk memperluas akses terhadap kompetensi dan standar global.Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional.Langkah ini dipandang sebagian pihak sebagai upaya memperkuat daya saing BUMN, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana kedaulatan negara bisa tetap terjaga?Talk: - Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod- Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Dalam momentum 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejalan dengan Asta Cita-nya, Presiden memberikan perhatian khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online dan pemerataan akses internet.Simak Radio Talk bersama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bapak Alexander Sabar.

Dalam forum yang digelar Metro TV, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Target tersebut akan ditopang oleh peningkatan investasi dengan nilai Rp13.032 triliun selama periode 2025–2029. Investasi disebut berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya menarik investasi yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.#PertumbuhanEkonomi #InvestasiIndonesia #PrabowoGibran #EkonomiNasional #MetroTV #InvestasiBerkelanjutan #PemerintahIndonesia #Pertumbuhan8Persen

Pemerintah tengah mengkaji wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori tidak mampu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus utang iuran masa lalu agar mereka dapat kembali aktif tanpa hambatan administratif. Namun, wacana ini memicu pro dan kontra. Masyarakat khawatir beban tunggakan iuran yang mencapai triliunan rupiah justru dialihkan ke peserta lain melalui kenaikan iuran.Bagaimana BPJS merespons? Mungkinkah kebijakan ini direalisasikan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan?Simak perbincangan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD

Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar yang menarik perhatian publik, yakni rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini kesulitan melunasi iuran akibat tekanan ekonomi atau kendala administrasi.Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, agar mereka tetap dapat menikmati akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani tunggakan masa lalu. Namun di sisi lain, muncul juga sejumlah pertanyaan.bagaimana Respon DPR dan Apakah kebijakan ini adil bagi peserta yang selama ini tertib membayar iuran?Simak pembahasannya bersama Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto

Pemerintah menegaskan tak akan menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Danantara—sebagai pengelola badan investasi BUMN—harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, tak ada alasan meminta dana negara.Persoalan ini menjadi ujian besar skema business to business yang sejak awal dipilih untuk proyek KCIC. Namun perhitungan ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi, biaya pinjaman jangka panjang dari Bank of China, dan harga tiket di bawah keekonomian membuat proyek ini masuk dalam titik kritis.Apakah solusi terbaik dengan memperpanjang rute hingga Surabaya? Bagaimana strategi pemerintah dan DPR menghadapi situasi ini?

Ini ada beberapa contoh kasus keamanan (cyber security).Beberapa tautan terkait:- https://katadata.co.id/finansial/bursa/68d0f93687b5b/heboh-kabar-pembobolan-rdn-investasi-ojk-periksa-bank-dan-perusahaan-sekuritas- https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-10-01/national/socialAffairs/NIRS-fire-destroys-governments-cloud-storage-system-no-backups-available/2412936- https://x.com/koryodynasty/status/1973956091638890499- https://phrack.org/issues/72/7_md#article #security #cyberwarfare #cybersecurity #keamanan

Pemerintah memastikan posisi utang Indonesia yang kini mencapai Rp9.138 triliun masih aman, dengan rasio terhadap PDB di bawah 39 persen. Namun, benarkah kondisi fiskal kita benar-benar terkendali?Dalam perbincangan bersama Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, Elshinta menelusuri lebih dalam:Apakah klaim “aman” itu mencerminkan kondisi riil ekonomi?Seberapa besar risiko fiskal yang tersembunyi di balik angka utang?Dan bagaimana efisiensi belanja negara bisa menahan laju pinjaman baru?

Otoritas perdagangan AS memperketat aturan impor produk perikanan Indonesia dengan syarat tambahan: bebas dari kontaminasi radioaktif Cesium-137. Pengetatan ini menyasar sejumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jawa dan Lampung.Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan ekspor udang ke AS tetap berjalan. Pemerintah bergerak cepat menelusuri sumber cemaran, yang ternyata berasal dari tumpukan besi bekas di sekitar pabrik baja.

Konflik kehutanan di Indonesia bukanlah serangkaian insiden yang terisolasi, melainkan manifestasi struktural dari sejarah panjang penguasaan lahan yang penuh sengketa. Akar permasalahannya tertanam dalam klaim kontrol negara atas kawasan hutan yang sangat luas, yang secara historis sering kali mengabaikan dan menyingkirkan hak-hak adat serta klaim masyarakat lokal. Konflik ini, pada esensinya, adalah pertarungan antara legitimasi hukum formal yang dipegang negara dan legitimasi historis-kultural yang dianut oleh masyarakat Konflik kehutanan di Indonesia telah mencapai titik krisis struktural yang mendalam, bukan lagi sekadar rangkaian sengketa insidental. Berakar dari paradigma pengelolaan hutan yang sentralistik dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta lokal, konflik ini diperparah oleh model pembangunan ekstraktif yang memprioritaskan investasi di atas keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Diperkuat oleh legislasi seperti UU Cipta Kerja, ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat, negara, dan korporasi semakin curam, melucuti perangkat hukum warga dan melegalkan praktik-praktik yang merusak. Mengabaikan akar masalah ini hanya akan melanggengkan siklus perampasan tanah, marginalisasi, dan kerusakan ekologis yang tak terpulihkan. Oleh karena itu, penyelesaian yang bersifat tambal sulam tidak lagi memadai; reformasi sistemik adalah satu-satunya jalan ke depan. Langkah ini menuntut perubahan fundamental dalam hukum, kebijakan, dan kelembagaan. Pemerintah harus mempercepat dan menyederhanakan pengakuan hutan adat, meninjau ulang secara komprehensif pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja, dan membentuk badan penyelesaian konflik sumber daya alam yang independen dari konflik kepentingan. Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) harus menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar dalam setiap proyek yang bersinggungan dengan wilayah masyarakat, memastikan kedaulatan mereka dihormati sejak awal. Perubahan ini membutuhkan komitmen kolektif dari semua pihak. Pemerintah didesak untuk beralih dari peran regulator yang berpihak pada modal menjadi fasilitator keadilan sejati. Sektor korporasi harus melampaui retorika keberlanjutan dan secara proaktif mengintegrasikan penghormatan terhadap hak tenurial sebagai inti dari model bisnis mereka. Sementara itu, masyarakat sipil dan publik luas harus terus menjadi pengawas yang kritis, memperkuat pengorganisasian di tingkat tapak, dan tanpa lelah mengadvokasikan reformasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dan alam. Inilah saatnya untuk bergerak bersama, mengubah konflik menjadi kolaborasi, dan memastikan bahwa hutan Indonesia menjadi sumber kehidupan dan keadilan bagi semua, bukan hanya untuk segelintir pihak.  

Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pencampuran etanol sebesar 10 persen dalam BBM bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, serta untuk menciptakan lapangan kerja baru. Bahlil menambahkan, beberapa negara di dunia sudah menerapkan hal ini, diantaranya Amerika Serikat, Brazil, India, bahkan Thailand. Apa yang perlu dipersiapkan pemerintah agar masyarakat siap dengan kebijakan ini?[TALK] Jurnalis dan Influencer Otomotif, Fitra Eri

Wawancara eksklusif Radio Elshinta bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, membahas target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk wujudkan 3 juta rumah bagi rakyat.#Podcast #Elshinta #Radio #FahriHamzah #PKP #Perumahan #Komdigi

Kewajiban pencampuran BBM dengan 10 persen etanol disebut akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Namun sejumlah kalangan menilai, implementasinya tidak bisa tergesa-gesa. Tantangan muncul mulai dari kesiapan infrastruktur, pasokan etanol dalam negeri, hingga dampaknya terhadap harga BBM dan mesin kendaraan.Pemerintah berjanji akan memastikan kesiapan semua sektor sebelum kebijakan ini berjalan penuh. Namun, pertanyaan publik tetap menggantung—apakah E10 akan menjadi solusi ramah lingkungan, atau justru menambah masalah baru?Talk: - Mantan Anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi -Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamudin Daeng

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik mafia tambang yang selama ini merugikan negara. Langkah konkret terbaru terlihat dari tindakan penyitaan enam smelter atau pabrik pemurnian timah yang terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Kasus besar yang menyeret sejumlah nama pengusaha hingga pejabat ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun — menjadi salah satu kasus korupsi sumber daya alam terbesar dalam sejarah Indonesia.Penyitaan enam smelter tersebut bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentolerir praktik korupsi dan perampokan sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat. Pemerintah menegaskan, pengelolaan tambang harus kembali pada prinsip transparansi, keberlanjutan, dan keadilan ekonomi.Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menata ulang tata kelola pertambangan, menutup celah hukum, serta memastikan hasil bumi Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan segelintir pihak.Di tengah sorotan publik, pemerintah juga diharapkan konsisten menindaklanjuti kasus serupa di sektor lain—agar penegakan hukum terhadap mafia tambang tidak berhenti pada kasus timah, tetapi menjadi gerakan nasional menuju kedaulatan sumber daya alam yang bersih dan berkeadilan.TALK : Pegiat Antikorupsi/Direktur KPK Watch Yusuf Sahide dan Ekonom/Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng

Pemerintah menegaskan kewajiban bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki sertifikat resmi sebagai bentuk standarisasi pelayanan. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan profesionalitas tenaga penyedia layanan.Dengan adanya sertifikasi, SPPG diharapkan mampu memberikan pendampingan gizi yang terukur dan sesuai standar kesehatan nasional, sekaligus meminimalisir praktik layanan gizi yang tidak kompeten. Pemerintah juga menekankan bahwa sertifikat resmi akan menjadi dasar legalitas operasional, serta menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat penerima layanan.Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka gizi buruk, stunting, dan permasalahan kesehatan lain yang berkaitan dengan asupan gizi masyarakat. Bagaimana implementasinya, dan apa manfaat bagi masyarakat?[TALK] Pakar Kesehatan Masyarakat/Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dr. Dicky Budiman, B.Med., MD., MScPH., Ph.D

Ratusan siswa di Garut dan Agam alami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)!Pemerintah daerah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ratusan pelajar mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sesak usai makan nasi, susu, hingga nasi goreng dari dapur sekolah.#KeracunanMassal #MakanBergiziGratis #KLB #Garut #Agam #SiswaKeracunan #BeritaTerkini #ViralHariIni #MakananSekolah #MetroTV

Kasus keracunan massal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kian bertambah. Yang terbaru di Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan korban 20 siswa dan Garut, Jawa Barat dengan korban 282 siswa. Di Garut, pemda sudah menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).Sebelumnya, KLB juga ditetapkan di Bandung Barat setelah keracunan MBG terjadi di sejumlah kecamatan seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor. Jumlah korbannya lebih dari seribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan.Per 30 September 2025, total jumlah korban keracunan MBG tembus 6.457 orang, mayoritas di Pulau Jawa, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN).Desakan penghentian sementara bahkan penolakan program MBG makin keras disuarakan oleh berbagai kalangan. Terlebih, Ombudsman RI juga mengungkap sederet temuan masalah di pengelolaan MBG.Namun, aspirasi ini tak digubris. Pemerintah hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah. Sedangkan program MBG tetap dilanjutkan, sembari menjanjikan perbaikan tata kelola, diantaranya, SPPG wajib memperbaiki proses sanitasi dan punya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dan wajib mempekerjakan chef bersertifikat. Selain itu, Perpres Tata Kelola MBG juga dijanjikan terbit pekan ini.Apakah sejumlah strategi ini bakal ampuh mencegah kasus-kasus keracunan MBG? Apakah tata kelola MBG ke depan bisa optimal dengan strategi tersebut?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi, Sektor Ekonomi I, Ombudsman RI Kusharyanto dan Founder and CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih.

Indonesia has been rocked by a series of protests by student groups, online motorcycle taxi drivers, and other community groups across the country and in various cities. Many of these protests have resulted in violence. - Indonesia diguncang rangkaian aksi baik oleh kelompok mahasiswa, pengemudi daring atau ojek online, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain di seluruh tanah air di berbagai kota. Banyak aksi ini berujung pada kekerasan.

Menteri Kesehatan Federal Mark Butler, merujuk program baru bernama Thriving Kids. Dengan biaya awal sebesar $2 miliar, tujuannya adalah mengalihkan anak-anak yang didiagnosis dengan autisme “ringan hingga sedang” dari National Disability Insurance Scheme (NDIS).

Utang pemerintah Indonesia sampai triwulan pertama 2025 sebesar 7 ribuan triliun rupiah. Untuk membayar utang yang jatuh tempo, pemerintah justru menarik utang baru. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal tolok ukur yang mereka gunakan itu bisa menyesatkan karena memberi gambaran tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Kondisi ini akan semakin parah dengan realisasi proyek-proyek besar Presiden Prabowo. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemerintah federal mengatakan akan mengupayakan kewenangan baru untuk mencabut dana pusat penitipan anak jika tidak memenuhi standar keselamatan.