Podcasts about pemerintah

Militer Bolivia mulai membongkar blokade jalan menuju ibu kota La Paz setelah pemerintah menetapkan status darurat. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan distribusi bahan bakar dan pangan yang terganggu akibat aksi protes berkepanjangan. Pemerintah menyebut krisis telah memicu kelangkaan kebutuhan pokok, menghambat layanan kesehatan, dan melumpuhkan aktivitas transportasi di sejumlah wilayah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan komitmen untuk mempercepat revitalisasi sekolah di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Dalam program tersebut, sebanyak 33 sekolah akan direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp51 miliar. Rinciannya meliputi 2 PAUD, 15 SD, 13 SMP, dan 2 SMA yang akan mendapatkan peningkatan fasilitas hingga ruang belajar.

Kasus dugaan korupsi program MBG menuai sorotan. Hal iniseolah membuktikan kecurigaan publik bahwa program ini dijalankan secara serampangan dan minim pengawasan. Pemerintah pun berjanji akan melakukan pembenahan. Namun, muncul desakan agar program ini dihentikan terkait besarnya anggaran serta pergantian pucuk pimpinan yang dirasa sama saja. Jadi, MBG harus dihentikan atau dilanjutkan?

MetroTV, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau langsung lokasi pembangunan sekat kanal dan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Kabupaten Pelalawan, Riau. Langkah strategis yang berlokasi di Desa Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar ini bertujuan memastikan upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di area gambut berjalan efektif. Selain pembangunan sekat kanal yang dilengkapi kolam cadangan air tanah agar lahan tetap basah saat kemarau, restorasi lingkungan juga digalakkan melalui penanaman bibit pohon aren. Pemerintah pusat dan Polda Riau menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan sistematis di seluruh kabupaten/kota guna mengantisipasi ancaman Karhutla secara permanen.

Indonesia mengalami sebuah dilema mencari solusi fiskal yang tepat dalam berbagai keterbatasan anggaran. Di satu sisi, Indonesia memiliki salah satu rasio pajak (tax ratio) terendah jika dibandingkan negara-negara ASEAN dan G20. Sedangkan di sisi lain, rakyat Indonesia kian menghadapi tekanan dari kenaikan harga BBM yang kemudian turut menyebabkan pembengkakan APBN. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat program-program skala nasional dapat dirasakan masyarakat secara utuh. Pada Speakonomics kali ini, Divisi Kajian KANOPI FEB UI berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Juda Agung selaku Wakil Menteri Keuangan RI untuk membahas bagaimana Indonesia harus tetap optimis dengan masa depan fiskal negara di tengah dinamika global.

Pemerintah melakukan eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Lahan tersebut merupakan aset negara yang sebelumnya dibebaskan sejak tahun 1959 untuk penyelenggaraan Asian Games di Jakarta.

Pemerintah menegaskan eksekusi dan pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno dilakukan secara sah dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini disebut sebagai bagian dari upaya pengembalian aset negara yang selama puluhan tahun dikuasai pihak lain.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM kembali menggulirkan wacana program pembagian kompor listrik sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada impor LPG yang saat ini mencapai 80% dari total kebutuhan nasional. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan urgensi kebijakan ini mengingat beban subsidi yang harus ditanggung negara melampaui Rp 80 triliun setiap tahunnya. Program ini akan menyasar masyarakat di daerah dengan kapasitas daya listrik di bawah 900 VA, dengan memanfaatkan teknologi kompor listrik terbaru sebagai solusi efisiensi energi yang lebih ramah bagi keuangan negara dan keberlanjutan energi nasional.

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram bagi pengrajin tahu dan tempe sebagai respons terhadap kenaikan harga kedelai global. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu pelaku usaha kecil tetap berproduksi.

Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk MinyaKita. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan HET MinyaKita tetap berada di angka Rp15.700 per liter karena syarat-syarat untuk penyesuaian harga belum terpenuhi.

Aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu menyoroti sejumlah isu kebijakan publik, mulai dari kebijakan fiskal, program prioritas pemerintah, hingga tata kelola anggaran yang dinilai perlu lebih transparan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Aksi tersebut juga diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan yang menekankan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang dianggap berdampak langsung pada publik. Bagaimana mencermati Aksi Unjukrasa beberapa waktu yang lalu? Talk bersama Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa Mahasiswa, Hafidz Haernanda dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Komisi XI DPR RI dan pemerintah menyepakati kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8–6,5%, defisit anggaran 1,8–2,4% terhadap PDB, inflasi 1,5–3,5%, dan nilai tukar rupiah diperkirakan 16.800–17.500 per USD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menjaga sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta mendorong iklim usaha yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia membantah kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah daerah terjadi akibat kelangkaan pasokan batu bara. Pemerintah dan PLN menegaskan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional masih aman.

Pemerintah terus memastikan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia tetap terjaga hingga akhir operasional haji 1447 Hijriah. Di Madinah, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dendi Suryadi, melakukan inspeksi ke salah satu dari 23 dapur penyedia konsumsi jemaah guna memastikan standar pelayanan tetap berjalan sesuai kontrak#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Layanan kesehatan menjadi salah satu fokus evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Di tengah upaya menekan angka kematian jemaah, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan baru terkait operasional Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Arab Saudi.(BEH/MCH2026) #ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah. Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Dendi Suryadi, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sektor untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga meski operasional haji telah memasuki hari ke-50. (BEH/MCH 2026)LAPORAN BHERY HAMZAH

Pemerintah terus mendorong pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sebagai upaya meningkatkan layanan bagi masyarakat. Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.Modernisasi ini mencakup pembaruan rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas medis lainnya untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan berkualitas bagi seluruh warga Indonesia.Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menerima layanan kesehatan yang memadai dan pemerataan fasilitas di berbagai daerah dapat terwujud.

Pemerintah Indonesia memastikan akomodasi jemaah haji Indonesia di Madinah tahun ini mendukung kemudahan akses menuju Masjid Nabawi. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan seluruh jemaah Indonesia yang berada di Madinah mendapatkan hotel dengan lokasi yang relatif dekat dari kawasan masjid. LAPORAN BHERY HAMZAH(BEH/MCH2026)

Pemerintah berharap jemaah memanfaatkan kesempatan berada di Madinah untuk memperbanyak ibadah wajib dan sunnah secara wajar serta merasakan ketenangan yang menjadi ciri khas kota tersebut. LAPORAN BHERY HAMZAH. (BEH/MCH2026)

Ratusan warga di La Paz, Bolivia, rela mengantre dalam suhu dingin demi mendapatkan ayam subsidi. Krisis pasokan pangan terjadi akibat blokade jalan yang berlangsung lebih dari sebulan dan menghambat distribusi bahan pokok ke berbagai wilayah. Pemerintah pun mendatangkan pasokan melalui jalur udara untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat resmi meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini berfokus pada pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta gerakan penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia. Pemerintah mengajak masyarakat, dunia usaha, dan media untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.

Kementerian Keuangan berencana menerapkan sanksi denda berlipat bagi importir yang sengaja menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Kebijakan ini muncul setelah ditemukan ribuan kontainer yang menyebabkan kepadatan arus logistik dan meningkatnya dwelling time pelabuhan. Pemerintah berharap aturan baru tersebut dapat mempercepat pergerakan barang dan mengurangi kemacetan di kawasan pelabuhan.

Pemerintah memastikan seluruh layanan kunjungan ke Raudhah dan ziarah resmi di Madinah bagi jamaah haji Indonesia telah difasilitasi tanpa pungutan biaya tambahan. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pengurusan izin Raudhah maupun kegiatan ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah sudah menjadi bagian dari pelayanan resmi yang diberikan kepada jamaah. LAPORAN BHERY HAMZAH(BEH/MCH2026)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan operasional bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan selama 24 jam penuh. Kebijakan ini diambil untuk mengurai penumpukan lebih dari 3.000 kontainer yang menghambat kelancaran aktivitas pelabuhan.Lonjakan aktivitas impor pada periode April hingga Mei menyebabkan proses pemeriksaan barang melambat. Pemerintah juga menyiapkan tambahan petugas dari sejumlah pelabuhan lain seperti Surabaya, Medan, Semarang, dan Banten. Selain itu, seluruh transaksi di kawasan pelabuhan ditegaskan wajib menggunakan rupiah.

Pemerintah menyebut penyelenggaraan haji tahun ini menghadirkan peningkatan kualitas layanan akomodasi bagi jemaah reguler Indonesia. sekitar 17 ribu jemaah reguler mendapatkan fasilitas hotel bintang lima yang berlokasi sangat dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah, capaian ini menjadi catatan baru dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia karena sebelumnya fasilitas serupa umumnya hanya dinikmati oleh jemaah haji khusus. (MCH/BEH 2026)LAPORANN : BHERY HAMZAH

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menggelar pertemuan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kondisi ekonomi nasional.Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia. Diskusi ini menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah memastikan seluruh layanan bagi jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang akan tiba di Madinah mulai Minggu sore waktu Arab Saudi telah siap digunakan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak Pada Sabtu 6 Juni 2026 ketika meninjau langsung sejumlah hotel yang akan ditempati jamaah di kawasan Markaziyah Madinah. (BEH/MCH2026)

Pemerintah berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merek Minyakita dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga bahan baku dan biaya produksi di pasaran.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf memastikan pemerintah segera merumuskan solusi resmi terkait penyesuaian regulasi layanan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Madinah. Langkah adaptif ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang ramah lansia, perempuan, dan disabilitas dapat berjalan maksimal demi mendukung pilar Sukses Ritual jemaah haji. (BEH/MCH 2026)

Ekonom Yanuar Rizky mempertanyakan efektivitas pembentukan mekanisme perdagangan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengatasi dugaan praktik under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas Indonesia. Menurut Yanuar, pemerintah selama ini sebenarnya telah memiliki sistem pengawasan terintegrasi melalui National Single Window (NSW) dan Lembaga National Single Window (LNSW). Karena itu, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar membangun struktur baru, melainkan memastikan sistem yang ada berjalan efektif.“Kalau memang ada selisih data karena transfer pricing atau under-invoicing, ya tegakkan hukum saja. Ini sebenarnya persoalan tata kelola. Nggak usah ribut-ribut, buktikan dan tindak kalau memang ada pelanggaran,” kata Yanuar dalam wawancara di Radio Elshinta Selasa (2/6/2026). Ia menjelaskan, konsep satu pintu bukanlah hal baru. Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah telah membangun NSW sebagai sistem integrasi pelaporan dan pengawasan ekspor-impor. Karena itu, menurutnya, perlu dijelaskan apa perbedaan mendasar antara sistem yang sudah ada dengan model yang kini akan dijalankan melalui DSI.Yanuar menilai DSI bukan sekadar berfungsi sebagai pintu pelaporan, tetapi juga akan berperan sebagai perantara perdagangan yang berada di antara eksportir dan pembeli luar negeri. “Kalau yang sekarang mau dilakukan, trader-nya menjadi DSI. Jadi semua eksportir seolah diarahkan melalui satu perusahaan trader, yaitu DSI. Nanti DSI yang berhubungan dengan trader luar negeri atau pembeli langsung,” ujarnya.Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah memilih memotong rantai perdagangan karena merasa kesulitan memperbaiki sistem pengawasan, pelacakan transaksi, dan kerja sama pertukaran data dengan negara tujuan ekspor. “Pemerintah seolah melihat dirinya tidak mampu memperbaiki sistem tracking, pelaporan, maupun kerja sama pengawasan dengan negara tujuan. Akhirnya arus perdagangan dipotong dan negara ditempatkan di tengah sebagai trader,” kritik Yanuar.Meski mengakui praktik mencari keuntungan sebesar-besarnya merupakan karakter alami dunia usaha, Yanuar mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membangun kebijakan berdasarkan asumsi bahwa seluruh eksportir melakukan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa akar persoalan under-invoicing bukan terletak pada kurangnya lembaga baru, melainkan pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang sudah teridentifikasi. “Kalau pemerintah mengatakan ada under-invoicing atau transfer pricing, ya lakukan pemeriksaan yang kredibel, penyidikan yang kredibel, dan tunjukkan alat bukti yang kredibel. Yang dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian hukum, bukan kecurigaan yang terus-menerus,” tegasnya. Yanuar menilai komitmen memperbaiki tata kelola perdagangan memang penting. Namun, menurutnya, keberhasilan pemberantasan under-invoicing akan lebih ditentukan oleh kualitas pengawasan dan penegakan hukum dibandingkan pembentukan lembaga atau skema baru dalam perdagangan ekspor.=========================

Pemerintah mengungkap dugaan kebocoran kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing dalam perdagangan internasional. Dalam pidatonya di DPR, Presiden menyebut praktik ini sebagai bentuk penipuan yang diduga telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai ekspor hingga sekitar US$908 miliar atau hampir Rp16.000 triliun.Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah praktik under-invoicing benar-benar terjadi? Atau praktek ini sangat masif di Indonesia? ataukah terdapat perbedaan metode pencatatan dan perhitungan yang menyebabkan munculnya angka tersebut? Jika memang terjadi, siapa yang memperoleh keuntungan, mengapa pengawasan negara selama ini belum mampu mencegahnya, dan sejauh mana dampaknya terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat?Untuk membahas persoalan ini lebih dalam, kami telah terhubung dengan Ekonom dan Pengamat Kebijakan Ekonomi-Politik, Yanuar Rizky.

Hai Wonder Kids, kembali dalam renungan anak GKY Mangga Besar. Judul renungan hari ini adalah Teka-Teki Arkeologi: SensusDiambil dari: Lukas 2:1  “Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.”Wonder Kids, saat kita membaca kisah Natal, kita menemukan cerita tentang sensus, yaitu pendataan orang-orang oleh pemerintah. Karena sensus itulah Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem. Tetapi ada orang yang bertanya, “Apakah sensus seperti itu benar-benar pernah terjadi? Mengapa orang harus pergi mendaftar?”Ternyata, dari catatan-catatan kuno, kita tahu bahwa pada zaman itu pemerintah memang sering melakukan sensus. Sensus dipakai untuk mengetahui jumlah penduduk, mengatur pajak, dan mengurus pemerintahan. Bahkan ada bukti bahwa dalam beberapa keadaan, orang memang diminta kembali ke tempat asal keluarganya untuk didaftarkan. Jadi, kisah yang ditulis Lukas bukan cerita aneh atau asal dibuat. Lukas menulis tentang hal yang cocok dengan dunia nyata pada zamannya.Ini penting, Wonder Kids, karena sekali lagi kita melihat bahwa Alkitab berdiri di dalam sejarah yang sungguh terjadi. Tuhan tidak bekerja di dunia dongeng. Tuhan bekerja di tengah kerajaan, kota, pemerintah, dan perjalanan manusia yang nyata. Bahkan sensus yang kelihatannya hanyalah urusan pemerintah dipakai Tuhan untuk membawa Yusuf dan Maria ke Betlehem, tepat seperti yang sudah Tuhan janjikan sebelumnya.Wah, ini indah sekali. Kadang-kadang ada hal dalam hidup kita yang kelihatannya biasa saja, bahkan merepotkan. Misalnya harus pergi ke suatu tempat, menunggu, ikut aturan, atau mengalami perubahan rencana. Tetapi Tuhan bisa memakai hal-hal biasa itu untuk menggenapi rencana-Nya. Sensus pada zaman itu bukan kebetulan. Tuhan memakainya supaya Yesus lahir di Betlehem, sesuai dengan firman-Nya.Jadi, saat kita membaca Alkitab, kita boleh percaya bahwa Tuhan sungguh memegang sejarah. Pemerintah, perjalanan, dan keputusan manusia tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi-Nya.Wonder Kids, hari ini lakukan ini: Saat ada rencana hari ini yang berubah atau terasa merepotkan, jangan langsung mengeluh. Cobalah berdoa, “Tuhan, tolong aku percaya bahwa Engkau tetap bekerja dalam hal-hal biasa.”Mari kita berdoa: Tuhan, terima kasih karena Engkau memegang sejarah dan hidupku juga. Tolong aku untuk percaya bahwa Engkau tetap bekerja bahkan melalui hal-hal yang kelihatannya biasa atau tidak menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Amin.Wonder Kids, ingatlah: Tuhan sanggup memakai hal-hal biasa dalam hidup untuk menjalankan rencana-Nya yang besar dan baik. Tuhan Yesus memberkati.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI tengah melakukan pergeseran strategi besar dalam pengelolaan kelapa sawit nasional. Di tengah ambisi besar pemerintah untuk mempercepat program biodiesel B50 hingga B100, Kementan memilih untuk fokus pada intensifikasi kebun yang sudah ada daripada melakukan ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru.Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan, Ebi Rulianti, mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, produktivitas kelapa sawit di Indonesia relatif stagnan. Hal ini menjadi tantangan serius mengingat kelapa sawit merupakan penyumbang devisa non-migas terbesar bagi negara."Kita tidak bisa hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan. Harus ada upaya bagaimana kita mengintensifkan kebun yang ada," ujar Ebi dalam diskusi di podcast Elshinta, yang dilihat Jumat, (29/5/2026). Untuk mencapai target tersebut, Kementan bersama asosiasi pengusaha (GAPKI) melakukan introduksi tiga spesies serangga penyerbuk asal Afrika, yakni Elaeidobius kamerunicus, subvittatus, dan plagiatus. Inovasi ini dilakukan sebagai jawaban atas rendahnya fruit set atau proses pembentukan buah yang terjadi selama ini karena menurunnya kinerja serangga penyerbuk alami.Ebi menjelaskan bahwa selama ini, banyak perusahaan perkebunan terpaksa mengeluarkan biaya operasional yang sangat besar untuk melakukan polinasi manual atau asisten polinasi dengan tenaga manusia. Proses ini tidak hanya mahal, tetapi juga memerlukan kompetensi khusus. "Satu, kita harus mengumpulkan polen (serbuk sari). Itu prosesnya mahal juga, tingkat keberhasilannya juga khawatir terkontaminasi segala macam, dan harus punya tenaga orang terampil," jelas Ebi.Dengan adanya bantuan serangga penyerbuk, Kementan menargetkan peningkatan keberhasilan pembuahan alami hingga 70 persen. Ebi optimistis jika faktor pendukung lainnya seperti pemupukan dan pengendalian hama berjalan dengan baik, maka kenaikan produksi dapat mencapai setidaknya 10 persen. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami merangkul pengusaha dan asosiasi petani untuk mencari solusi atas stagnasi ini. Semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui salah satunya kelapa sawit ini," tambah Ebi.Saat ini, Kementan telah menerapkan sistem monitoring digital melalui profiling data di setiap perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa serangga penyerbuk dapat bertahan hidup (survive) dan terus berkembang biak di lapangan, sehingga target produksi nasional dapat tercapai lebih cepat guna mendukung ketahanan energi nasional.

Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di berbagai daerah sentra produksi dilaporkan turun drastis dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah asosiasi petani menyebut penurunan terjadi setelah munculnya rencana penataan ekspor sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi pintu utama ekspor komoditas tersebut.Di beberapa wilayah, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 hingga Rp3.500 per kilogram turun ratusan hingga lebih dari seribu rupiah per kilogram. Petani mengaku terpukul karena biaya produksi seperti pupuk, pestisida, hingga ongkos panen terus meningkat, sementara pendapatan mereka tergerus tajam.Pemerintah menilai penurunan harga ini lebih disebabkan oleh faktor psikologis pasar dan ketidakpastian pelaku usaha terhadap mekanisme kebijakan baru. Pemerintah juga menegaskan bahwa aktivitas ekspor tetap berjalan dan meminta pemerintah daerah mengawasi agar pabrik kelapa sawit membeli TBS sesuai aturan yang berlaku.Lalu apa solusinya?Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan aturan teknis yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di pasar. Ketidakjelasan mekanisme perdagangan dan ekspor menjadi pemicu utama kepanikan yang akhirnya berdampak langsung kepada petani.Kedua, pengawasan harga di tingkat pabrik harus diperketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan membeli hasil panen petani di bawah harga yang wajar.Ketiga, pemerintah dapat memperkuat sistem harga acuan nasional yang lebih transparan sehingga petani memiliki kepastian harga dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak pasar. Usulan ini juga muncul dari sejumlah organisasi petani sawit yang menginginkan tata niaga lebih terbuka dan akuntabel.Yang menjadi pertanyaan, apakah pembenahan tata kelola ekspor sawit melalui Danantara akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang, atau justru menambah ketidakpastian di lapangan? Di tengah kontribusi sawit sebagai penopang ekonomi jutaan keluarga Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah akan sangat menentukan nasib petani ke depan.TALK :: Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang disebut bertujuan memperkuat pengawasan dan menutup kebocoran devisa negara. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran dari kalangan petani sawit terkait potensi melemahnya persaingan pasar dan dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.Lalu, apakah kebijakan ini akan memperkuat ekonomi nasional atau justru menekan kesejahteraan petani sawit? Simak pembahasannya dalam Talk High Light Radio Elshinta bersama Mansuetus Darto, Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Kamis 21 Mei 2026 pukul 08.05 WIB hanya di Radio Elshinta 90 FM Jakarta dan jaringan Radio Elshinta.#TalkHighLight #RadioElshinta #SawitIndonesia #MansuetusDarto #POPSI #EksporSDA #PetaniSawit #HargaTBS #EkonomiIndonesia #Sawit #Elshinta90FM

JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) yang juga Dewan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengkritik rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), khususnya sektor sawit. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu ketidakpastian pasar, mengganggu rantai usaha sawit nasional, hingga menekan ekonomi masyarakat di daerah.Dalam wawancara di program Elshinta News and Talk, Kamis (21/5/2026), Darto mengatakan pemerintah terlalu fokus menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari pencegahan praktik under invoicing dan transfer pricing, namun belum serius menghitung dampak ekonomi di tingkat akar rumput.“Pertanyaan baliknya adalah apakah pemerintah sudah menghitung dampak ekonomi di akar rumput? Karena ketika kita bicara sawit, ini bukan hanya soal ekspor dan devisa, tetapi menyangkut ekosistem ekonomi jutaan orang,” kata Darto.Menurutnya, industri sawit Indonesia berbeda dengan Malaysia yang kerap dijadikan pembanding pemerintah. Ia menilai struktur industri sawit Indonesia jauh lebih kompleks karena melibatkan petani plasma, petani mandiri, buruh sawit, hingga pelaku usaha kecil di daerah.“Di Indonesia ini sawit sudah menjadi ekosistem ekonomi sejak era transmigrasi tahun 1970-an. Ada sekitar 17 juta orang yang hidup dari sektor ini, mulai dari buruh sawit, petani plasma, sampai petani mandiri,” ujarnya.Darto mengungkapkan kekhawatiran bahwa rencana sentralisasi tata kelola ekspor justru telah memicu ketidakpastian di pasar. Ia menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani mulai turun sejak wacana kebijakan tersebut disampaikan pemerintah.“Hari ini harga TBS sudah turun sekitar Rp200 per kilogram. Bahkan harga CPO yang sebelumnya sekitar Rp15.800 per kilogram turun Rp800 setelah pengumuman Presiden. Ini dampak dari ketidakpastian pasar,” katanya.Menurut Darto, pelaku usaha kini mulai berhati-hati dalam membeli pasokan sawit dari pihak ketiga karena khawatir terhadap mekanisme baru ekspor yang belum jelas. Situasi itu dikhawatirkan akan memukul pabrik sawit skala kecil yang selama ini menjadi penampung hasil petani mandiri.Ia menjelaskan, jika perusahaan besar hanya menyerap pasokan dari kebun milik sendiri, maka pabrik-pabrik kecil akan kehilangan pasar. Dampaknya, petani kesulitan menjual hasil panen dan ekonomi daerah ikut terpukul.“Kalau serapan pasar berhenti, tanki penyimpanan penuh, pabrik berhenti produksi, akhirnya petani tidak bisa menjual TBS. Ini yang harus dipikirkan pemerintah karena risikonya sangat besar terhadap ekonomi pedesaan,” tegasnya.Darto juga mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah terkait potensi kebocoran negara akibat praktik manipulasi ekspor sawit yang disebut mencapai miliaran dolar AS setiap tahun.“Pemerintah boleh menghitung keuntungan negara, tetapi angka kerugian akibat transfer pricing dan under invoicing itu juga harus dibuka metodologinya. Tidak semua pelaku usaha melakukan praktik seperti itu dan tidak bisa digeneralisasi,” ujarnya.Selain itu, ia menilai pemerintah belum melibatkan para pemangku kepentingan sawit secara memadai sebelum menggulirkan kebijakan tersebut.“Sampai sekarang belum ada diskusi serius dengan pelaku sawit dan para pemangku kepentingan. Padahal dampaknya akan sangat besar terhadap sektor sawit nasional,” kata Darto.

Ketegasan dalam menegakkan syarat istitha'ah kesehatan menjadi fokus utama Kementerian Haji dan Umrah dalam memitigasi risiko fatalitas jemaah selama fase Armuzna. Keseriusan ini dibuktikan dengan pembatalan keberangkatan 345 calon jemaah haji saat pemeriksaan akhir di embarkasi tanah air karena dinilai tidak memenuhi kriteria kelaikan fisik. (BEH/MCH 2026)LAPORAN : BHERY HAMZAH

Pemerintah menyepakati bahwa mayoritas daging Dam milik jamaah haji yang disembelih di Tanah Suci akan dikemas secara khusus dan dikirimkan untuk membantu pemenuhan gizi saudara sesama muslim di Palestina. (BEH/MCH 2026)LAPORAN BHERY HAMZAH

Pemerintah mencatat penurunan drastis pada jumlah jemaah haji Indonesia yang dirawat dan wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Penurunan ini merupakan dampak positif dari pengetatan aturan istitha'ah atau kemampuan kesehatan sejak di Tanah Air. (BEH/MCH2026)#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi terkait aturan Safari Wukuf bagi jemaah haji Indonesia yang sakit. Secara resmi, skema Safari Wukuf saat ini belum diperbolehkan oleh otoritas setempat, namun negosiasi terus dilakukan untuk mencari celah yang tidak melanggar aturan negara tuan rumah. (BEH/MCH2026)#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Memasuki hari ke-30 operasional Haji 2026, penyelenggaraan ibadah haji dilaporkan berjalan lancar dan disambut gembira oleh jemaah Indonesia yang tengah bersiap menuju puncak ibadah haji.Dalam acara istighosah di Makkah, Kamis malam, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) merupakan titik krusial yang membutuhkan kecermatan dan kesiapan tinggi dalam pelaksanaannya. (BEH/MCH2026)@kemenhaj_ri#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

KIRIM CERITA BISA KESINI https://bit.ly/Isengcurhat atau bisa kirim ke email isengpodcast.project@gmail.comCeritanya bebas, mau itu asmara, pertemanan, uneg-uneg, horor, pertanyaan, atau mau sapa-sapa penonton dan pendengar Iseng Podcast lainnya.Lulusannya dinilai overload sehingga daya saingnya lemah, tidak dihargai dengan layak dan tidak menjadi prioritas pemerintah. Peran pemerintah dalam mendidik masyarakat dinilai kurang dan tidak berdampak signifikan. Jadi bagaimana nasib lulusan yang tidak relevan dengan pasar?

Langkah antisipasi dan mitigasi terus dioptimalkan oleh tim petugas Kementerian Haji dan Umrah Indonesia guna menyambut pergerakan jamaah yang akan dimulai pada hari Senin mendatang. Mengingat fase Armuzna merupakan titik paling krusial dalam ritual haji, penertiban tenda menjadi prioritas mutlak demi memastikan tidak ada hak jamaah yang terabaikan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. (BEH/MCH2026)#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Pemerintah akan menempatkan perwakilan di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik monopoli. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa, langkah ini merupakan usulan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, agar DSI tidak menjadi sumber masalah baru bagi perekonomian nasional. Sistem pengawasan dijanjikan lebih ketat dibanding lembaga sebelumnya.

Jelang puncak ibadah Haji, pemerintah memastikan penempatan jemaah di Arafah berjalan tertib. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahniel Anzar Simanjuntak, menegur praktik pengkavlingan sepihak tenda oleh KBIHU.Beberapa tenda ditemukan diberi penanda khusus berupa nama kloter, identitas KBIHU, hingga logo syarikah. Penanda tersebut langsung dicopot dan ditegur agar tidak menimbulkan ketidaktertiban atau merugikan jemaah lain.Pemerintah menegaskan bahwa penempatan tenda di Arafah dan Mina merupakan kewenangan resmi PPIH Arab Saudi, dan pelanggaran bisa berujung pada sanksi hingga pencabutan izin bagi pihak yang melanggar.

Pemerintah menyepakati bahwa mayoritas daging Dam milik jamaah haji yang disembelih di Tanah Suci akan dikemas secara khusus dan dikirimkan untuk membantu pemenuhan gizi saudara sesama muslim di Palestina. (BEH/MCH2026)#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Pemerintah memberikan ruang penuh terhadap perbedaan fikih, salah satunya dalam tata cara pembayaran dam atau denda haji.Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memfasilitasi jemaah yang memilih membayar dam di Tanah Suci sesuai fatwa MUI dan NU, maupun jemaah yang memilih membayar dam di Tanah Air sesuai tarjih Muhammadiyah.(BEH/MCH2026) @kemenhaj_ri#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Jemaah haji Indonesia diimbau untuk fokus beribadah menjelang wukuf di Arafah, terutama ketika kementrian haji dan umrah RI menjamin terselenggaranya visi Tri Sukses Haji, khususnya dalam hal Sukses Ritual, dengan terjun langsung melakukan inspeksi persiapan di Arafa. Inspeksi ini guna memastikan seluruh jemaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas, mendapatkan ruang istirahat yang aman dan nyaman selama menjalankan ibadah(BEH/MCH2026)@kemenhaj_ri #ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Penyelenggaraan ibadah haji 2026 memasuki fase krusial operasional di Armuzna. Pemerintah menjamin seluruh skenario teknis telah matang untuk mewujudkan Tri Sukses Haji, khususnya Sukses Ritual yang aman dan nyaman. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai rapat koordinasi Amirul Hajj di Makkah menegaskan, sinergi lintas sektoral berjalan sangat baik. Muhaimin menyebut, persiapan tahun ini mencetak sejarah baru berkat kesiapan teknis yang komprehensif. Laporan Bhery Hamzah

A new report argues that Australia lacks a national strategy to regulate the deployment of artificial intelligence (AI) in the workplace. - Sebuah laporan baru berargumen bahwa Australia kekurangan strategi nasional untuk mengatur penyebaran kecerdasan buatan (AI) di tempat kerja.