Podcasts about pemerintah

Kebijakan pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun memunculkan kekhawatiran di Masyarakat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga hak pakai, tanpa pengecualian. Bagaimana mencermati kebijakan Pemerintah soal Lahan Kosong bersertifikat dan juga soal dokumen surat tanah AJB.. yang konon juga berpeluang dianggap tanah tak bertuan..? Talk: Pakar Hukum PerTanahan Guru Besar Fakultas Hukum Pertanahan UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Harga beras dilaporkan merangkak naik sehingga pemerintah melalui Perum Bulog menggencarkan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau beras (SPHP), bahkan kenaikan harga beras dilaporkan sudah terjadi sejak 1 bulan lalu, hingga melebihi harga eceran tertinggi (HET), padahal di saat bersamaan, pemerintah menyampaikan tengah mengalami surplus beras, hingga mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yakni mencapai 3,5 juta ton tanpa adanya impor. Mengapa terjadi kenaikan harga beras, dan penuruan mutu beras akibat pengoplosan? Talk: Pakar ekonomi - Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Bali, Prof. Ida Bagus Raka Suardana

Pemerintah bakal menata ulang pendidikan karakter bangsa. Rencana ini sebagai evaluasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang diteken di era Presiden Jokowi.Klaimnya, itu dalam rangka percepatan pembangunan manusia yang tercantum dalam Asta Cita Prabowo-Gibran demi menuju Generasi Emas 2045.Belum ada penjelasan gamblang tentang apa yang dimaksud dengan menata ulang pendidikan karakter.Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tertulis bahwa pendekatan karakter mengacu pada profil pelajar Pancasila. Disebutkan pula tentang penguatan iklim kebhinekaan, inklusivitas, moderasi beragama, hingga nasionalisme.Apa latar belakang rencana tata ulang pendidikan karakter bangsa? Bagaimana implementasi pendidikan karakter selama ini? Apa saja catatannya sehingga harus ditata ulang?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Kapus Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Kementerian Agama RI Dr. Mastuki, M. Ag, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Aris Adi Leksono, M.Pd, dan Ketua Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris Unika Widya Mandala Surabaya Prof. Anita Lie.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Pemerintah disebut telah melakukan berbagai pendekatan diplomatik dan penawaran untuk menyelesaikan isu perdagangan tersebut.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas P-K-H) menyerahkan hasil penguasaan kembali kawasan hutan yang dikelola tanpa izin di wilayah Riau kepada pemerintah.

Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Ciledug, Tangerang, Banten. Pemerintah setempat terus melakukan evakuasi, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Upaya penanganan darurat dan pendistribusian bantuan logistik juga terus dilakukan.

Penetapan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengundang reaksi di kancah ekonomi. Bukan hanya Indonesai yg dikirimi surat, banyak negara mitra dagang AS yg juga dikenakan tarif import, yg segera berlaku mulai 1 Agustus. Seberapa besar dampak pengenaan tarif 32% terhadap ekonomi Indonesia. Lalu Kebijakan Strategis apa yg harus disiapkan oleh Pemerintah utk menyikapi hal itu? Wawancara bersama Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.. - Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, Univ Tarumanegara (Penerima Rekor MURI sebagai Profesor Hukum Bisnis Termuda di Indonesia)

Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen masih menjadi sorotan, dan belum ada gelagat dari kemenhub untuk membatalkan. Jika kenaikan tarif jadi diterapkan, berapa sih kemungkinan pendapatan yang akan diterima pengemudi Ojol dan diterima Operator? Selain itu, kenaikan tarif juga akan berdampak luas, di situasi ekonomi menengah ke bawah sedang turun, sangat besar kemungkinan, penumpang akan mempertimbangkan untuk memberikan tips bagi pengemudi, lebih dari itu penggunaan kendaraan online menjadi hal yang dipertimbangkan. Talk: Moderator Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia ( FDTOI ) - Yos Shanto

Meski sudah memasuki musim kemarau, namun hujan masih turun, hingga menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk di wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, karena kondisi cuaca yang masih dinamis dan berpotensi ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Sementara mobilitas warga dan aktifitas masyarakat untuk berwisata di masa libur sekolah, diprediksi meningkat signifikan. Lalu bagaimana kesiapsiagaan pemerintah Kota Bogor menghadapi masih adanya potensi cuaca ekstrem? Talk: Walikota Bogor Dedi Rachim

Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) menyatakan dukungan aktif terhadap visi dan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Melalui diskusi publik dan forum strategis, IKA PMII mendorong penguatan peran pemuda, santri, dan alumni dalam memperkuat sektor pertanian, perikanan, serta distribusi pangan berbasis kerakyatan.

Pemerintah mengusulkan untuk menyamakan harga jual gas LPG 3KG di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi, aturan itu sedang disiapkan.

Hujan deras selama beberapa hari terakhir memicu banjir besar di sejumlah wilayah Tiongkok. Pemerintah setempat terpaksa melakukan evakuasi besar-besaran terhadap ribuan warga yang terdampak.

Pemerintah resmi menyetorkan nama kandidat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ke DPR RI. Meski identitasnya belum diumumkan ke publik, sejumlah pihak menyoroti latar belakang tokoh yang disebut-sebut punya rekam jejak kuat di diplomasi dan hubungan luar negeri.

Pemerintah kota Surabaya resmi menetapkan pembatasan jam malam bagi anak-anak melalui surat edaran Walikota.

#DiskusiInteraktif Menimbang wacana Pemerintah yang akan menaikan tarif ojol sebesar 8 - 15 persen, menguntungkan siapa?[TALK] Pakar Transportasi, yang juga mantan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub - Ir. Iskandar Abubakar, M.sc&Koordinator Advokasi. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) - Raymond J Kusnadi

Pemerintah dikabarkan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan kepada pedagang online di E-commerce yang omzet tahunannya sekitar Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Apa urgensi penerapan kebijakan ini dan bagaimana dampaknya?TALK : Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo

Pemerintah tengah menuai pro dan kontra usai muncul wacana membangun rumah subsidi hanya seluas 14–18 meter persegi, khususnya untuk kawasan perkotaan. Meski desainnya masih dalam tahap rencana belum dipasarkan publik mempertanyakan kelayakan hunian sekecil itu, bahkan dinilai “tak manusiawi” karena jauh dari standar luas rumah ideal. Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain, salah satunya melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan[TALK] Pengamat Kebijakan Publik Univ. Trisakti - Dr. Yayat Supriyatna

Investigasi pemerintah menemukan adanya anomali dalam distribusi dan penetapan harga beras, yang berpotensi merugikan masyarakat. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam tata niaga beras nasional.

Pemerintah yakin mampu mencapai target lifting 1 juta barel per hari pada tahun 2029–2030. Sejumlah strategi akan diterapkan untuk meningkatkan angka produksi minyak guna mendukung ketahanan energi nasional.

Pemerintah melalui Kemenkeu berencana menarik Pajak pelapak atau penjual di e-commerce seperti; Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak Cs. Pajak dikenakan dengan tujuan untuk menyamakan perlakuan antara pedagang di toko daring dengan toko fisik. Besaran pajak pajak yang akan dikenakan 0,5 persen dari pendapatan penjualan dari penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp 4,8 miliar, artinya yg akan dikenai pajak adalah Toko daring yg beromzet besar. Bagaimana mencermati kebijakan ini? Wawancara bersama Peneliti BRIN bidang manajemen inovasi dan umkm, Trina Fizzanty

Narasumber: 1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman2. Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Ekskalasi konflik antara Israel dan Iran menimbulkan beragam potensi ancaman bagi Indonesia diantaranya di sektor energi yg akan berdampak terhadap industri nasional. Oleh karena pemerintah diharapkan dapat mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam guna mengantisipasi potensi yg bisa terjadi[TALK] Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI - Sugeng Suparwoto

Tragedi Pemerkosaan Massal Mei 1998 terancam hilang dan terlupakan. Pemerintah, melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyebutnya sebagai rumor. Pernyataan kontroversial itu diucapkan Fadli Zon saat menjelaskan ihwal maksud penulisan ulang sejarah. Ia mengatakan penulisan ulang sejarah nasional bertujuan untuk mengklarifikasi rumor-rumor yang selama ini telah dianggap sebagai fakta sejarah. Politikus Partai Gerindra itu menjadikan peristiwa pemerkosaan massal sebagai contoh dari rumor yang ingin dia luruskan.Pernyataan itu bukan saja dinilai sebagai upaya pengaburan sejarah, pelecehan terhadap fakta yang sebelumnya sempat diakui oleh negara, tetapi juga bentuk kekerasan baru terhadap korban. Heru Haetami akan membawa kita menengok kembali peristiwa yang tak mungkin bisa dihapus begitu saja dari sejarah bangsa ini, di SAGA KBR, edisi Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Bagian 1. Dibawakan Malika.Kisah ini memuat deskripsi yang mungkin dapat memicu trauma. Dalam podcast ini:Suasana pemakaman mahasiswa Trisakti di Tanah Kusir Jakarta, arsip liputan 6 SCTV/youtubeIndonesia-Riots update, AP Archive/youtubeIndonesia -Violent protests continue, AP Archive/youtube

Pemerintah menyatakan bahwa rumah subsidi seluas 18 meter persegi dapat dikategorikan layak huni jika memenuhi sejumlah standar minimum, seperti ventilasi, pencahayaan, dan akses sanitasi. Meski demikian, ukuran ini dinilai sangat kecil dan lebih cocok digunakan sebagai hunian sementara atau bagi keluarga kecil. Wacana ini memicu respons publik soal batas ideal hunian yang manusiawi dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan warga, dan mewujudkan kemandirian desa. Kopdes Merah Putih akan menjadi wadah usaha bersama yang dikelola oleh masyarakat desa berbasis gotong royong dan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah memutuskan menyudahi sengketa empat pulau di Aceh yang sempat menjadi polemik. Kini, empat pulau itu berhasil kembali ke garis pemerintahan Aceh.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran meminta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran, meningkatkan kewaspadaan, usai serangna Israel ke Teheran. Dikabarkan ada sekitar 383 WNI di Iran. Bagaimana kondisi WNI di Iran, dan rencana pemerintah jika eskalasi perang terus meningkat? Talk bersama Juru Bicara Kemenlu yang juga Dubes Indonesia terpilih untuk Iran, Rolliansyah Soemirat.

Dalam sebuah pertemuan Evaluasi penyelenggaraan Haji antara Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, dibahas juga sebuah masalah krusial yakni tentang kondisi kesehatan jamaah Haji Indonesia. Wacana pemotongan kuota sempat juga disampaikan, dan mengundang reaksi di tanah air. Syukur akhirnya wacana tsb dibatalkan oleh Kementerian Haji Saudi. Isyarat tegas ini memang beberapa kali pernah ingin disampaikan ke Indonesia, namun berkat lobi Pemerintah, akhirnya tidak diberlakukan.Apa sebenarnya yang menjadi indikasi Kementerian Haji Arab Saudi kerap mengisyaratkan pemotongan Kuota? Bagaimana Evaluasi BP Haji terkait pelaksanaan haji 2025? Siapa sebenarnya yang menjadi tonggak keberhasilan pelaksanaan ibadah haji?Simak pembahasannya bersama Wakil Kepala Badan Haji - Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pemerintah sedang menulis ulang sejarah Indonesia yang akan dijadikan kado spesial bagi 80 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2025.Proyek ini dikerjakan oleh lebih dari 100 penulis dan akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah resmi versi pemerintah sejak zaman prasejarah hingga era 2024.Tidak hanya menambahka, namun juga ada beberapa revisi narasi sejarah. Sejumlah kalangan menolak, khawatir sejarah ditulis karena kepentingan politik kekuasaan.Narasi sejarah mana saja yang akan direvisi? Dan bagaimana dengan sejumlah peristiwa sejarah yang kontroversial?

Menteri Agama Nasaruddin Umar menepis kabar pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen oleh pemerintah saudi yang viral di media sosial. Ia menyatakan, isu tersebut sama sekali tidak pernah dibahas dalam forum resmi bersama otoritas Arab Saudi.

2 WNI dikabarkan ditangkap otoritas imigrasi federal AS menyusul kebijakan baru Presiden Trump soal imigrasi. Bagaimana kronologis penangkapan dan apa imbauan pemerintah ? [Narasumber] : Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha

Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanya satu perusahaan yang tidak dicabut izinnya, yaitu PT Gag Nikel, karena berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat.Pencabutan izin dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Raja Ampat.Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah:PT Anugerah Surya PratamaPT Mulia Raymond PerkasaPT Kawei Sejahtera MiningPT NurhamKeempat perusahaan tersebut dianggap melanggar ketentuan lingkungan, terutama karena beroperasi di dalam kawasan Geopark Raja Ampat.Sementara itu, izin PT Gag Nikel tidak dicabut. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyebut anak usaha PT Antam itu berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional PT Gag Nikel, dengan memastikan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi fokus utama.

Pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining. Sebelumnya Presiden telah menugaskan kementerian terkait untuk menghimpun data dan informasi secara objektif di lapangan.Bagaimana Komisi 12 menanggapi pencabutan IUP? Apakah Komisi 12 telah mendapatkan laporan rinci dari kementerian terkait tentang metodologi pengumpulan data objektif yang dijadikan dasar pencabutan IUP ini?Talk: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas senin kemarin. Sementara itu dalam keteranganya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah mengecualikan pencabutan izin untuk PT GAG Nikel, dengan alasan perusahaan tersebut menjalankan aktifitas pertambangan dengan baik, dan merupakan bagian dari aset negara. Bagaimana masyarakat Papua merespon keputusan pemerintah tsb? Talk bersama Anggota Badan Pengarah Pembangunan Papua, yang juga TokohMmasyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan pemerintah berharap untuk menurunkan jumlah peserta safari wukuf secara bertahap. Penurunan dilakukan seiring dengan membaiknya kualitas kesehatan jamaah.Laporan Rama Pamungkas dari Makkah

Pemerintah berencana akan mengganti istilah Orde lama di penulisan ulang sejarah Republik Indonesia.

Menghadapi era disrupsi dan perubahan struktural pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) memasuki momentum strategis untuk mendefinisikan ulang perannya. Di tengah lingkungan yang penuh ketidakpastian (VUCA) , transformasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Rebranding ini bukan sekadar perubahan tampilan visual, melainkan sebuah transformasi fundamental yang menyentuh budaya organisasi, proses kerja, dan nilai yang ditawarkan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor kehutanan. BP2SDM berevolusi dari peran tradisional sebagai penyedia pelatihan (training provider) menjadi mitra strategis dalam pembelajaran dan pengembangan (Learning & Development Partner) bagi setiap insan kehutanan. Dengan identitas baru sebagai "Ecosystem Builder Platform" untuk akselerasi pengembangan SDM kehutanan nasional , BP2SDM mengusung nilai-nilai inti yang baru: Adaptif , Inovatif , Kolaboratif , Berintegritas , dan Memberdayakan. Perubahan ini adalah cerminan komitmen untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam menjawab tantangan zaman. Dengan posisi strategis yang baru, BP2SDM akan secara proaktif mendukung keberhasilan program-program prioritas Kementerian, seperti FOLU Net Sink 2030 dan Perhutanan Sosial. Fokus utamanya adalah membangun SDM kehutanan yang mampu merespons tantangan masa depan seperti perubahan iklim, serta menguasai teknologi dan sustainability mindset. Salah satu inisiatif kunci untuk mengakselerasi visi ini adalah implementasi konsep "Kementerian Kehutanan Corporate University" (Kemenhut CorpU) yang akan menjadi motor penggerak terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.    

Menag, Nasaruddin Umar mengapresiasi Perbaikan Fasilitas Haji dari Saudi dan besarnya pemerintah saudi kepada jemaah Indonesia.

Pemerintah memutuskan menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel di Raja Empat, Papua Barat. Keputusan tersebut merespon reaksi luas penolakan kegiatan pertambangan di Raja Empat karena diduga terjadi pelanggaran dan dugaan kerusakan ekosistem. Kegiatan pertambangan kerap menuai reaksi dan sorotan di masyarakat. Apa yang harus diperhatikan dalam mengelola pertambangan? Wawancara dengan Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), - Prof. Ir. Ridho K. Wattimena, M.T., Ph.D.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay kepada elshinta mengatakan Pemerintah perlu menjelaskan kepada DPR terkait perizinan yang diberikan, sekaligus bertanggung jawab untuk meinindak lanjuti pengaduan yang sudah disampaikan oleh masyarakat terkait persoalan penambangan di Raja Ampat. Talk bersama Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay.

Ramai penolakan, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penghentian sementara operasional tambang ini akan berlangsung sampai tim Kementerian ESDM menyelesaikan proses verifikasi dan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Mengapa izin tambang bisa diberikan di kawasan se-ekologis penting seperti Raja Ampat sejak awal? Apakah ada kelalaian dalam proses perizinan sebelumnya?TALK: Juru Kampanye Greenpeace Indonesia - Iqbal Damanik

Pemerintah menghentikan sementara izin tambang nikel dekat Raja Ampat, cukupkah untuk menghentikan polemik kerusakan lingkungan di Indonesia?23: Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas 24: Juru Bicara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman

Pemerintah membatalkan pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Menurut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pembatalan disebabkan penganggarannya jauh lebih lambat dari yang diperkirakan. Pembatalan tsb sudah disepakati dalam rapat para menteri. Menkeu menambahkan diskon tarif listrik diganti dengan meningkatkan bantuan subsidi upah untuk pekerja dan guru honorer dari semula Rp 150.000 menjadi Rp 300.000 per bulan. Bagaimana menyikapi perubahan kebijakan diskon, bagaimana dampaknya?Wawancara bersama Pengamat Ekonomi dan energi - Salamuddin Daeng

Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%. Padahal, kebijakan ini dinilai akan berdampak ganda yang jauh lebih besar dibanding diskon tarif tol atau maskapai penerbangan.

Kenaikan harga beras memicu langkah cepat dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang langsung melakukan inspeksi ke Gudang Beras Cipinang. Dari hasil pemeriksaan lapangan dan data yang diperoleh, Mentan mengungkap adanya indikasi kecurangan dalam pengelolaan stok beras. Pemerintah berkomitmen menindak tegas pelanggaran demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Putusan MK menegaskan ketersediaan akses setiap anak untuk mengenyam bangku SD- SMP secara gratis.

Pemerintah menyatakan, tidak ada larangan bagi pejabat untuk rangkap jabatan. Sebagiamana putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang dalam amar putusan tidak ada bunyi melarang Menteri atau Wakil Menteri (Wamen) merangkap jabatan di perusahaan. Meski sudah ada putusan MK, namun Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kembali digugat dan sedang disidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana Komisi II DPR RI menanggapi fenomena rangkap jabatan? Talk bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Selama ini polisi berkelit judi online sukar diberantas, padahal para bandar sebenarnya masih bisa dikejar. Tempo menemukan bahwa seorang politikus dari partai berkuasa memiliki kaitan dengan bisnis judi. Masih adakah peluang pemerintah memberantas judi? - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

The government said that Indonesia's economic growth spatially has been relatively good, and also that the inflation rate until February 2025 is still low with inflation. Is that so? - Pemerintah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial sudah relatif bagus, dan juga tingkat inflasi sampai Februari 2025 masih rendah dengan inflasi. Apakah demikian?