Podcasts about pemerintah

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir kembali mempertanyakan kesiapan dan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan di situasi darurat. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan langkah tanggap, koordinasi lintas lembaga, dan kepastian status kedaruratan, proses pengambilan keputusan menjadi sorotan utama.Episode ini mengulas lebih dalam bagaimana tata kelola kebencanaan dijalankan, sejauh mana koordinasi antarlembaga berjalan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan status bencana.Untuk memberikan perspektif akademik dan analitis, kami menghadirkan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif'an.

MetroTV, Pemerintah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.Kita lihat proses pembersihan jalan bersama jurnalis Metro TV, Insan Suardi dan Agus Taufik, dari Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Banjir melanda Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pidie akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di Aceh Tenggara, banjir mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang dilaporkan hilang. Selain itu, sedikitnya 50 kepala keluarga yang setara dengan 113 jiwa terpaksa mengungsi di tiga lokasi yang aman.Bencana ini melanda 16 kecamatan di Aceh Tenggara, dengan lokasi terdampak terparah di Gampong Uning Segugur dan Gampong Leuser. Pemerintah dan tim penyelamat terus berusaha memberikan bantuan kepada korban dan memastikan keselamatan para pengungsi.#BanjirAcehTenggara #BencanaAceh #AcehTenggara #BanjirPidie

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk menangani kasus kematian seorang ibu hamil di Papua yang sebelumnya ditolak empat rumah sakit. Pemerintah menginstruksikan audit menyeluruh, evaluasi pejabat daerah, hingga peninjauan kebijakan layanan pasien di RS negeri dan swasta.#Papua #PrabowoSubianto #TitoKarnavian #Kesehatan #RumahSakit

Sebuah jembatan penghubung antara Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, Jawa Timur, jebol setelah diterjang banjir akibat hujan deras selama sepekan terakhir. Kerusakan ini mengganggu akses transportasi warga dan distribusi barang. Pemerintah setempat segera melakukan evakuasi dan perbaikan darurat untuk memulihkan konektivitas antar daerah.#Lamongan #Bojonegoro #BanjirJawaTimur #JembatanJebol #HujanDeras #BencanaAlam #BreakingNews #TransportasiTerhenti #BeritaIndonesia #Darurat

Hujan deras semalaman menyebabkan jalan desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ambles dan longsor. Kejadian ini mengganggu akses warga, merusak infrastruktur, dan memicu evakuasi darurat. Pemerintah setempat segera melakukan penanganan dan perbaikan untuk memastikan keselamatan serta kelancaran transportasi masyarakat.#Bantul #JalanAmbles #Longsor #HujanDeras #DIYogyakarta #BencanaAlam #BreakingNews #InfrastrukturRusak #Evakuasi #BeritaLokal

Pemerintah menegaskan komitmen untuk memberantas praktik mafia pangan yang dinilai merugikan petani, mengganggu pasokan, dan membebani konsumen.Praktik mafia pangan khususnya beras bukan hal baru dan jaringan ini kerap melibatkan berbagai aktor: dari pengusaha penggilingan, pemilik merek, distributor, hingga oknum aparat.Temuan adanya impor beras ilegal sebesar 250 ton di Sabang akan diusut tuntas pemerintah karena dianggap mengganggu Rencana Swasembada Pangan Upaya pemberantasan mafia pangan yang dilakukan pemerintah, apa yang harus diperhatikan agar berhasil?Narasumber: 1. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

MetroTV, UKM IKM Nusantara siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM naik kelas, serta mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen.Namun, di sisi lain, Masyarakat Adat masih menghadapi berbagai bentuk represi yang mengancam eksistensi dan kearifan mereka. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif di berbagai daerah Indonesia, termasuk wilayah adat Papua dan Maluku. PSN yang membabat hutan sebagai habitat dan sumber kehidupan Masyarakat Adat bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi negatif yang signifikan.Suara-suara Masyarakat Adat dalam COP30 pun masih belum banyak didengar. Padahal, Masyarakat Adat membawa suara kolektif tentang perlindungan hak-hak adat, pelestarian hutan, dan pengakuan atas wilayah adat sebagai solusi nyata terhadap degradasi lingkungan serta ketidakadilan iklim yang selama ini sering terabaikan.Dalam diskusi pagi ini, kita akan mendengarkan seperti apa suara Masyarakat Adat di COP30. Apakah suara dan tuntutan mereka sudah sepenuhnya diakomodasi atau belum? Tantangan apa saja yang mereka hadapi?Mari kita berbincang lebih jauh mengenai hal ini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus mengubah fokus pelayanannya untuk hanya mencakup masyarakat kelas bawah. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menkes mengungkapkan kondisi keuangan BPJS yang defisit jika iuran tidak naik, meski selalu positif saat iuran dinaikkan. Contohnya, pada 2024, pendapatan iuran BPJS hanya Rp 165,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp 175,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan kelas rawat inap standar (KRIS) untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pelayanan kesehatan.#BPJSKesehatan #BudiGunadiSadikin #KesehatanNasional #DefisitBPJS #IuranBPJS

Episode ini membahas melemahnya kritik media terhadap pemerintah, merujuk pada pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan analisis pengamat media Surya Aka. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Surya menguraikan bagaimana tekanan ekonomi, dominasi platform digital global, maraknya buzzer politik, hingga meningkatnya laporan hukum terhadap jurnalis membuat ruang kritik menyempit. Ia juga menyinggung pentingnya keberpihakan pada kode etik serta perlunya dukungan kebijakan agar industri pers kembali kuat. Sebuah perbincangan mendalam tentang tantangan dan masa depan jurnalisme Indonesia.

Serangan roket mengguncang ibu kota Suriah pada Jumat malam dan memicu beberapa ledakan di kawasan permukiman Mezzeh. Insiden ini menimbulkan korban sipil dan kerusakan materi. Rekaman dari lokasi menunjukkan pasukan keamanan dan jurnalis memeriksa titik serangan, sementara otoritas transisional Suriah melaporkan dua roket Katyusha ditembakkan dari wilayah pinggiran kota.#Suriah #Damascus #Mezzeh #RocketAttack #MiddleEastNews #BreakingNews #GlobalUpdate #SecurityCrisis #WorldNews #ConflictReport

Banjir di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan masih merendam sekitar 700 rumah warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Meski air mulai surut, warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga.Banjir melanda Perumahan Bumi Findaria 1 dan Perumahan Dosen Megah Country. Pemerintah desa menurunkan alat berat untuk memperbaiki drainase dan menormalisasi aliran sungai yang dipenuhi material sampah kiriman dari hulu.#banjir #Maros #SulawesiSelatan #bencana #Moncongloe

1. Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto 2. Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Rangkuman Diskusi Interaktif bersama Narasumber: 1. Direktur Lemkapi yang juga Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan 2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat/Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen.

Penutupan pemerintah Amerika Serikat selama 43 hari akhirnya berakhir setelah Presiden Donald Trump menandatangani RUU pendanaan pemerintah. Dampak shutdown ini terasa secara nasional, mulai dari pegawai federal tanpa gaji hingga kekacauan layanan publik. Berikut laporan lengkapnya.

Pemerintah Meksiko mulai mengerahkan pasukan ke negara bagian Michoacán untuk meredam kekerasan yang kian meningkat. Langkah ini diambil setelah pembunuhan wali kota saat perayaan Hari Orang Mati. Ribuan tentara diterjunkan untuk menangani kelompok kejahatan terorganisir yang menguasai jalur narkoba penting. Pemerintah berharap bisa mengendalikan situasi dan mendorong pembangunan di wilayah tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memfasilitasi penandatanganan Surat Keputusan Bersama (S-K-B) antara para menteri dan pimpinan lembaga terkait ketahanan pangan nasional. Langkah ini, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi tindak lanjut pembangunan 100 gudang Bulog dengan anggaran 5 triliun rupiah untuk memperkuat rantai pasok pangan.#KetahananPangan #KementerianPangan #ZulkifliHasan #Bulog

Pemerintah diminta bertindak cepat mengatasi fenomena kasus perundungan atau bullying yang masih marak ditemukan di sekolah.Sejumlah pihak menilai game online dianggap pemicu tindakan perundungan (bullying) karena konten kekerasan maupun interaksi verbal yang keras di dalam permainan.Di sisi lain menyebutkan munculnya perundungan lebih dipengaruhi lingkungan sosial dan kondisi keluarga. Sudah perlukah penetapan status darurat bullying usai maraknya kasus bullying terhadap anak dan remaja? Simak rangkuman pembahasannya bersama narasumber:1. Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan2. Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) - Jabar, Dwi Subawanto

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (SATGAS PKH) berhasil menguasai lahan 62,15 hektare yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan tambang nikel ilegal PT Bumi Morowali Utama di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lahan tersebut terdiri dari bagian dalam dan luar WIUP yang tidak memiliki izin resmi, menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap aturan kehutanan dan lingkungan.Tindakan penertiban ini mencakup denda sebesar Rp2,3 triliun serta penyitaan puluhan truk dan alat berat ekskavator. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan melindungi sumber daya alam nasional.

Sorotan positif tertuju pada perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan sektor UMKM saat berbicara di Forum APEC baru-baru ini. Dalam forum ekonomi besar yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan inklusif.Pernyataan tersebut dinilai selaras dengan agenda ekonomi nasional yang menempatkan pelaku usaha kecil dan menengah sebagai penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan pendukung rantai pasok domestik. Sejumlah negara anggota APEC juga mengapresiasi fokus Indonesia dalam mendorong digitalisasi dan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM.Kini yang menjadi sorotan adalah tindak lanjut dari komitmen tersebut. Pemerintah diharapkan mempercepat realisasi program konkret, mulai dari perluasan pasar ekspor UMKM, dukungan teknologi, hingga penyederhanaan regulasi usaha. Selain itu, penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan akses permodalan yang lebih terjangkau menjadi langkah penting agar UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing global.Dengan momentum apresiasi internasional ini, publik menunggu bukti nyata bahwa dorongan Presiden Prabowo tak hanya berhenti pada forum global, melainkan benar-benar memberikan dampak bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.Talk :: Pemerhati Ekonomi Kerakyatan, Hendra Kholid&Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh seorang guru, Sri Hartono, terkait batas usia pensiun guru. Meski ditolak, MK dalam pertimbangannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun guru hingga 65 tahun, terutama bagi guru dengan jabatan fungsional ahli utama. Langkah ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting terkait motivasi, kesejahteraan, dan kesinambungan tenaga pendidik di tengah kekurangan guru yang masih terjadi di berbagai daerah.Bagaimana menanggapi putusan ini, dan apa harapan terhadap tindak lanjut dari pemerintah?Narasumber : Pemohon uji materi UU Guru atau Guru SMA Negeri 15 Semarang, Sri Hartono.

Di balik tawa yang melegenda, ada kisah yang jarang terungkap.Indro Warkop bercerita tentang perjalanan Warkop DKI dari tawa, persahabatan, sampai satir yang mengkritik zaman dengan cara elegan.Bukan sekadar lucu, tapi juga penuh makna.Tentang Dono dan Kasino, tentang pesan hidup yang masih relevan sampai sekarang.Tentang bagaimana sebuah tawa bisa menyatukan, menyembuhkan, dan meninggalkan jejak panjang di hati banyak orang.Bagaimana cerita selengkapnya?Simak Selengkapnya

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung Kolam Retensi Terboyo, Semarang, untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang–Demak.#BanjirSemarang #BanjirDemak #AhmadLuthfi #JawaTengah #KolamRetensiTerboyo #Semarang #PemprovJateng #BBWSPemaliJuana #ModifikasiCuaca #EvakuasiWarga #BeritaTerkini #MetroTV #NewsUpdate #BencanaAlam #PenangananBanjir

Banjir masih menggenang di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, dan terus ditangani oleh berbagai pihak. Untuk mempercepat penurunan genangan air, pompa air darurat kini dioperasikan di titik-titik rawan banjir. Pemerintah dan pihak terkait bekerja keras untuk mengurangi dampak banjir terhadap warga dan lalu lintas. Saksikan video ini untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan dilakukan dan kondisi terkini di Pantura Demak.#BanjirDemak #Pantura #PompaAirDarurat #PenangananBanjir #JawaTengah #BanjirPantura

Pemerintah kembali membuka Program Pemagangan Nasional dengan gaji setara upah minimum bagi lulusan baru, menargetkan 80 ribu peserta di berbagai sektor industri. Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja muda yang siap terserap industri. Lalu, seberapa efektif kebijakan ini dalam mendorong penyerapan tenaga kerja muda?Wawancara bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Serikat buruh mengancam mogok nasional jika kenaikan upah minimum 2026 tak dipenuhi. Mereka menilai biaya hidup makin tinggi, sementara kenaikan upah tertinggal jauh.Pemerintah merespons dengan membuka ruang dialog, namun negosiasi sebelumnya kerap buntu. Jika tak ada kesepakatan, aksi serentak di sejumlah sektor strategis bisa mengganggu produksi nasional.Semua kini menunggu hasil perundingan: apakah pemerintah mampu meredam gelombang protes, atau Indonesia bersiap menghadapi mogok terbesar dalam beberapa tahun terakhir?Talk: - Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos- Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar

Pada podcast Berani Berinvestasi kali ini, kita akan membahas informasi menarik di balik sektor consumer saat ini. Sobat Genvest penasaran kan dengan pembahasannya? Bersama Sharon Natasha, Retail Research Analyst CGS International Sekuritas Indonesia dan Joanne Ong, Research Associate Sector - Consumer CGS International Sekuritas Indonesia, yuk simak info selengkapnya di Podcast Berani Berinvestasi #124 di Spotify dan Youtube CGS International Sekuritas Indonesia! Tambah semangat investasimu dan mulai berinvestasi saham bersama kami, hubungi Whatsapp Centre 0815-1074-8305 atau 150330 dan kunjungi www.cgsi.co.id Disclaimer: bit.ly/disclaimer-cgsiid#CGSInternational #CGSI #CGSID #BIK2025 #BulanInklusiKeuangan #PodcastBeraniBerinvestasi #SobatGenvest #AkuInvestorSaham

Pemerintah terkesan ngotot mengusulkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Padahal, suara penolakan dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM era Orba tak kunjung kendor. Ini kali ketiga Soeharto masuk bursa kandidat penerima gelar pahlawan setelah sebelumnya pada 2010 dan 2015 kandas.Gelagat memuluskan jalan Soeharto sebagai pahlawan disinyalir sudah dilakukan sedari tahun lalu. MPR yang kala itu diketuai politikus Golkar Bambang Soesatyo mencabut nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.Masyarakat sipil tak tinggal diam. Mei lalu, Mereka sudah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf sekaligus memberikan surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 100 orang dan lembaga, isinya menolak tegas gelar pahlawan untuk Soeharto. Pasalnya, banyak kejahatan HAM di era Soeharto yang hingga kini menanti untuk diungkap tuntas.Apakah Soeharto layak digelari pahlawan? Apa saja implikasi yang harus diwaspadai bila Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan? Adakah celah untuk menggagalkan upaya ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina, dan Juru Bicara PDIP sekaligus Aktivis 98 Ansy Lema.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini turun sekitar satu juta rupiah. Angka yang bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu besar, namun bagi calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, setiap rupiah yang diringankan tentu bermakna.Pemerintah menyebut penurunan biaya ini sebagai hasil peningkatan efisiensi dan pemeliharaan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Mulai dari penyederhanaan layanan, penguatan negosiasi harga di Arab Saudi, hingga optimalisasi dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.Namun, muncul juga pertanyaan di tengah masyarakat: apakah kebijakan ini sudah cukup menjawab tantangan layanan dan keadilan kuota Haji di berbagai daerah? Bagaimana memastikan biaya yang lebih murah tetap menghadirkan pelayanan yang lebih baik? Dan pada akhirnya, apakah penurunan ini menghadirkan keberkahan bagi jemaah yang menjadi tamu Allah?Talk: - Ketua Umum DPP BERSATHU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.- Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim (LPKM) Aceh, Syahrial MS, SH

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak pelaku thrifting atau impor barang bekas termasuk pakaian bekas yang masuk secara ilegal lewat sejumlah pelabuhan. Penindakan meliputi proses pidana penjara denda dan blacklist sebagai importir bila terbukti melanggar. Langkah ini diambil untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri dan meningkatkan pembelian produk lokal. Pemerintah bersama Bea Cukai akan memonitor terus kondisi di lapangan dan menindak tegas pelanggaran.Purabaya Yudhi Sadewa: "Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi ... barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara."

Ratusan anak muda Gen Z menggelar aksi demonstrasi di pusat kota Lima, Peru, menuntut Presiden sementara José Jerí mundur dari jabatan. Aksi ini juga menyerukan keadilan atas kematian seorang pengunjuk rasa pekan lalu. Massa membawa replika peti mati, foto korban, mengibarkan bendera raksasa Peru, dan memukul gendang di jalanan ibu kota. Demonstrasi menyoroti kebijakan pemerintah baru yang dinilai melemahkan upaya pemberantasan kejahatan. Pemerintah sebelumnya menetapkan status darurat 30 hari, membatasi hak konstitusional demi penegakan hukum, namun sejumlah pihak menilai langkah ini tidak menyelesaikan akar masalah ketidakadilan.

Pemerintah resmi melegalkan umrah mandiri melalui UU No. 14 Tahun 2025, memungkinkan calon jemaah berangkat tanpa melalui biro travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang kini memberikan izin resmi umrah mandiri dan mempermudah visa transit bagi jemaah. UU ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum dan layanan bagi jemaah umrah mandiri, termasuk mekanisme pengaduan dan jaminan layanan.Bagaimana mencermati legalisasi umrah mandiri ini dari sisi perlindungan hukum dan keamanan jemaah? Apakah regulasi di Indonesia sudah cukup adaptif terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi?Narasumber : Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025, Amirsyah Tambunan.

MetroTV, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut potensi tunggakan iuran masyarakat yang mencapai lebih dari 10 triliun rupiah berpotensi untuk diputihkan.

Pemerintah kucurkan dana raksasa ke bank-bank besar. Tapi, apakah uang itu bisa nyampe ke bisnis kamu?​Dr. Sandy Wahyudi bongkar tuntas:1. ​Kenapa ini jadi momen terbaik untuk ekspansi usaha.2. ​5 Bank besar penerima kucuran dana ini.3. ​5 Langkah konkret agar bisnismu dilirik bank dan dapat modal!​Tonton sampai habis! Jangan sampai kompetitor kamu gerak duluan. Ini waktunya UMKM Naik Kelas!

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam #PodcastElshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya HafidSenin (20/10) pukul 08.00 WIB, hanya di Radio dan Youtube Elshinta 90 FM!#podcast #podcastelshinta #elshintapodcast #komdigi #kemkomdigi #transformasidigital

Menteri Koperasi dan UKM mengklaim bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih mulai memasuki tahap operasional dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah dan TNI.#KoperasiDesa #KoperasiMerahPutih #EkonomiDesa #KoperasiIndonesia#PemberdayaanDesa

Pemerintah kembali menggulirkan stimulus ekonomi dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp30 triliun untuk 35,46 juta penerima manfaat mulai Oktober hingga Desember 2025. Selain itu, sasaran program magang nasional turut diperluas dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta. Sejauh mana langkah ini mampu mendorong daya beli dan menggerakkan ekonomi nasional?Simak wawancara bersama Direktur & Founder CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara.

Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan langsung tunai dengan nilai fantastis, Rp 30 triliun untuk 35 juta keluarga penerima. Tujuannya jelas: menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun di balik angka besar itu, ada satu tantangan besar yang tak boleh diabaikan—bagaimana memastikan bantuan ini tidak menumbuhkan mental ketergantungan.Bantuan sosial seharusnya jadi jaring pengaman, bukan sandaran permanen. Karena itu, penyaluran BLT perlu diiringi pengawasan ketat, pendampingan produktif, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Agar masyarakat bukan hanya menerima, tapi juga berdaya untuk mandiri.Pertanyaannya kini, bagaimana pemerintah mengelola program ini agar tidak menimbulkan “mental pengemis”—dan benar-benar menjadi investasi sosial bagi masa depan bangsa?Talk :: Pengamat Ekonomi/ Ketenagkerjaan, Timbul Siregar & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Dalam momentum 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejalan dengan Asta Cita-nya, Presiden memberikan perhatian khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online dan pemerataan akses internet.Simak Radio Talk bersama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bapak Alexander Sabar.

Wacana keterlibatan Warga Negara Asing di pucuk pimpinan BUMN kembali memantik perdebatan. Pemerintah menegaskan, kebijakan ini bukan karena lemahnya SDM dalam negeri, melainkan strategi untuk memperluas akses terhadap kompetensi dan standar global.Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional.Langkah ini dipandang sebagian pihak sebagai upaya memperkuat daya saing BUMN, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana kedaulatan negara bisa tetap terjaga?Talk: - Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod- Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Dalam forum yang digelar Metro TV, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Target tersebut akan ditopang oleh peningkatan investasi dengan nilai Rp13.032 triliun selama periode 2025–2029. Investasi disebut berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya menarik investasi yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.#PertumbuhanEkonomi #InvestasiIndonesia #PrabowoGibran #EkonomiNasional #MetroTV #InvestasiBerkelanjutan #PemerintahIndonesia #Pertumbuhan8Persen

Pemerintah tengah mengkaji wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori tidak mampu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus utang iuran masa lalu agar mereka dapat kembali aktif tanpa hambatan administratif. Namun, wacana ini memicu pro dan kontra. Masyarakat khawatir beban tunggakan iuran yang mencapai triliunan rupiah justru dialihkan ke peserta lain melalui kenaikan iuran.Bagaimana BPJS merespons? Mungkinkah kebijakan ini direalisasikan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan?Simak perbincangan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD

Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar yang menarik perhatian publik, yakni rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini kesulitan melunasi iuran akibat tekanan ekonomi atau kendala administrasi.Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, agar mereka tetap dapat menikmati akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani tunggakan masa lalu. Namun di sisi lain, muncul juga sejumlah pertanyaan.bagaimana Respon DPR dan Apakah kebijakan ini adil bagi peserta yang selama ini tertib membayar iuran?Simak pembahasannya bersama Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto

Pemerintah menegaskan tak akan menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Danantara—sebagai pengelola badan investasi BUMN—harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, tak ada alasan meminta dana negara.Persoalan ini menjadi ujian besar skema business to business yang sejak awal dipilih untuk proyek KCIC. Namun perhitungan ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi, biaya pinjaman jangka panjang dari Bank of China, dan harga tiket di bawah keekonomian membuat proyek ini masuk dalam titik kritis.Apakah solusi terbaik dengan memperpanjang rute hingga Surabaya? Bagaimana strategi pemerintah dan DPR menghadapi situasi ini?

Ini ada beberapa contoh kasus keamanan (cyber security).Beberapa tautan terkait:- https://katadata.co.id/finansial/bursa/68d0f93687b5b/heboh-kabar-pembobolan-rdn-investasi-ojk-periksa-bank-dan-perusahaan-sekuritas- https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-10-01/national/socialAffairs/NIRS-fire-destroys-governments-cloud-storage-system-no-backups-available/2412936- https://x.com/koryodynasty/status/1973956091638890499- https://phrack.org/issues/72/7_md#article #security #cyberwarfare #cybersecurity #keamanan

Otoritas perdagangan AS memperketat aturan impor produk perikanan Indonesia dengan syarat tambahan: bebas dari kontaminasi radioaktif Cesium-137. Pengetatan ini menyasar sejumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jawa dan Lampung.Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan ekspor udang ke AS tetap berjalan. Pemerintah bergerak cepat menelusuri sumber cemaran, yang ternyata berasal dari tumpukan besi bekas di sekitar pabrik baja.

Pemerintah memastikan posisi utang Indonesia yang kini mencapai Rp9.138 triliun masih aman, dengan rasio terhadap PDB di bawah 39 persen. Namun, benarkah kondisi fiskal kita benar-benar terkendali?Dalam perbincangan bersama Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, Elshinta menelusuri lebih dalam:Apakah klaim “aman” itu mencerminkan kondisi riil ekonomi?Seberapa besar risiko fiskal yang tersembunyi di balik angka utang?Dan bagaimana efisiensi belanja negara bisa menahan laju pinjaman baru?

Indonesia has been rocked by a series of protests by student groups, online motorcycle taxi drivers, and other community groups across the country and in various cities. Many of these protests have resulted in violence. - Indonesia diguncang rangkaian aksi baik oleh kelompok mahasiswa, pengemudi daring atau ojek online, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain di seluruh tanah air di berbagai kota. Banyak aksi ini berujung pada kekerasan.

Menteri Kesehatan Federal Mark Butler, merujuk program baru bernama Thriving Kids. Dengan biaya awal sebesar $2 miliar, tujuannya adalah mengalihkan anak-anak yang didiagnosis dengan autisme “ringan hingga sedang” dari National Disability Insurance Scheme (NDIS).