Podcasts about pemerintah

Pemerintah mempercepat pembangunan hunian serta pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pascabencana banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh tahapan penanganan, mulai dari masa darurat hingga pemulihan, harus berjalan terkoordinasi dan dipercepat demi keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.Dalam episode ini, dibahas berbagai upaya yang telah dan terus dilakukan pemerintah bersama Staf Khusus Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bidang percepatan pembangunan, Arif Rahman, untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berdampak pada kesiapan keberangkatan calon jemaah haji. Pemerintah menyebut, jemaah asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi mengalami penundaan akibat terganggunya proses pelunasan biaya serta pemenuhan administrasi pascabencana. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema terbaik agar hak dan kepastian ibadah calon jemaah tetap terlindungi di tengah situasi darurat.

Para pendukung partai Albania menggelar aksi demo anti pemerintah di Kota Tirana yang berujung ricuh dengan aparat kepolisian setempat pada hari Senin waktu setempat. Insiden ini menambah ketegangan politik di Albania menjelang pemilu dan menyoroti ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah tengah menyiapkan strategi ekonomi kreatif 2026 untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif daerah naik kelas dan menembus pasar global. Strategi ini ditargetkan menjadi mesin baru pertumbuhan nasional, sekaligus memperkuat kontribusi sektor kreatif terhadap perekonomian Indonesia.

Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, arus lalu lintas di Tol Jakarta–Cikampek terpantau lancar dan cenderung sepi. Data PT Jasa Marga menunjukkan jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung dan Jawa Tengah menurun dibandingkan hari sebelumnya, dengan GT Cikampek Utama tercatat 7.037 unit dan GT Kalihurip Utama 5.993 unit. Pemerintah juga memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang untuk mendukung kelancaran perjalanan.#TolJakartaCikampek #LaluLintasNataru #JasaMarga #LiburNatal2025 #ArusLancar #BeritaTerkini

Pemerintah menggenjot pemulihan pascabencana Sumatra, yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi, di antaranya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para korban. Sebanyak 2.603 unit huntap ditargetkan rampung bulan ini. Adapun, jumlah rumah rusak akibat bencana mencapai lebih dari 147 ribu unit, menurut data BNPB per 22 Desember 2025.Progres pemulihan mendapat tantangan berupa minimnya anggaran dan tarik ulur soal bantuan internasional. Butuh paling tidak lima tahun untuk memulihkan Sumatra, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).Sedangkan, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, berkaca pada tsunami 2004, memperkirakan pemulihan total seluruh wilayah terdampak bencana Sumatra bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah.Bagaimana perkembangan rehab-rekon di lapangan? Apa saja kendalanya? Apakah strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan sudah tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pemerintah Aceh sekaligus Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2006-2009) Teuku Kamaruzzaman, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Aisyah Zakkiyah, dan Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat untuk memastikan percepatan penanganan dan pemulihan. Pemerintah mulai membangun hunian sementara (huntara) secara bertahap di sejumlah daerah bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor.Percepatan pembangunan huntara memunculkan pertanyaan soal desain dan material bangunan yang aman di wilayah rawan bencana. Hal ini dibahas bersama Yus Budiyono, Pakar Lingkungan sekaligus Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Agenda bedah buku bertajuk Riah Riuh Komunikasi digelar di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 18 Desember 2025. Buku karya dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengulas studi kasus komunikasi pemerintah dan menjadi pembelajaran bagi pejabat dalam menyampaikan pesan tanpa menimbulkan blunder di ruang publik. Bedah buku ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Peneliti BRIN, Profesor Doktor Siti Zuhra, profesional media dan produser Helmy Yahya, serta CEO Good News from Indonesia, Wahyu Aji. Hendri Satrio menyampaikan bahwa buku ini menggabungkan perspektif akademisi dan praktisi untuk membahas gaya komunikasi pejabat publik, terutama dalam menghadapi momentum politik dan aktivitas di media sosial. Sebagai bentuk kepedulian sosial, 50 persen dari penjualan buku akan disumbangkan untuk korban bencana di wilayah Sumatera.

Sinergi antara pemerintah dan peternak dinilai sebagai kunci agar industri perunggasan nasional dapat tumbuh secara adil, sehat, dan berkelanjutan. Kondisi ini penting untuk menopang ekonomi daerah dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika tersebut, Persatuan Peternak Mandiri Indonesia (PERMINDO) hadir sebagai wadah baru bagi peternak rakyat di Indonesia. PERMINDO diharapkan menjadi jembatan antara peternak mandiri, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan industri perunggasan nasional. Meskipun stabilitas harga ayam memberikan ruang bagi peternak untuk bertahan, ketersediaan D-O-C (Day Old Chick) yang terbatas dan harganya yang tinggi masih menjadi hambatan. PERMINDO siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung program penambahan kuota D-O-C, sehingga peternak rakyat dapat tumbuh bersama dan industri perunggasan nasional berjalan lebih seimbang.

Hampir sebulan siklon Senyar memporakporandakan Sumatera bagian Utara.  Warganet kecewa dengan cara pemerintah merespons bencana ekologis di Sumatera.  Krisis komunikasi semakin buruk.  Pemerintah melakukan kesalahan-kesalahan dasar dalam mengatasi bencana seluas itu.  Siklon Senyar memang anomali pada sistem iklim di daerah khatulistiwa.  Betul.  Tapi, sinkron Senyar membuka pintu kita pada adanya masalah-masalah mendasar dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam. Publik marah karena banyaknya kayu gelondongan tergergaji yang dihanyutkan oleh banjir bandang.  Ada kesalahan sistemis di belakang bencana ini. Padahal pola bencana ekologis akan semakin sering.  Pemerinah memang harus fokus pada pemulihan bencana. Tapi, Senyar memberikan pelajaran yang mahal dan perlu dipikirkan strategi merespons bencana di masa depan.

Rencana pemerintah untuk menetapkan status Hutan Adat seluas ±1,47 juta hektar pada periode 2025–2029 merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen negara pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Angka ini bukan sekadar target statistik, melainkan representasi dari 95 usulan komunitas adat yang secara administratif telah lengkap namun tertunda penetapannya. Momentum ini menjadi ujian kredibilitas bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa pengembalian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat bukan hanya wacana politik, melainkan upaya nyata dalam mewujudkan keadilan agraria dan perlindungan ekologis berbasis kearifan lokal di tengah ancaman krisis iklim global. Namun, realisasi target tersebut menghadapi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait "leher botol" administrasi di tingkat pemerintah daerah. Ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proses identifikasi dan verifikasi subjek Masyarakat Hukum Adat (MHA) sering kali menjadi penghambat utama, mengingat minimnya alokasi dana dan komitmen politik di tingkat lokal. Situasi ini diperparah oleh konflik tenurial yang tumpang tindih dengan izin konsesi korporasi, menjadikan proses pengakuan hak sering kali terjebak dalam sengkarut birokrasi yang mahal dan berlarut-larut, seolah menyandera hak konstitusional masyarakat adat pada prosedur administratif yang kaku dan berbelit. Untuk memecah kebuntuan ini, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui SK Menteri Kehutanan No. 144/2025 menawarkan harapan baru sebagai instrumen penerobos sekat sektoral. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah pusat untuk melakukan intervensi fiskal dan menyederhanakan syarat pengakuan subjek cukup melalui SK Kepala Daerah, tanpa harus menunggu Peraturan Daerah yang rumit. Selain itu, integrasi isu Hutan Adat ke dalam narasi perubahan iklim global membuka peluang akses pendanaan internasional, yang dapat menutupi defisit anggaran domestik dan memastikan bahwa masyarakat adat diakui secara de facto dan de jure sebagai garda terdepan dalam penjagaan hutan tropis Indonesia.

Fenomena warga begitu melihat jalan berlubang, taman rusak atau pembatas jalan yang copot, warga kini sigap memotret lalu memviralkan.

Penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra diingatkan agar tidak diseret ke ruang politisasi. Isu ini mencuat seiring beredarnya informasi terkait surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh.Penanganan bencana sejatinya merupakan domain tata kelola negara yang harus dijalankan melalui mekanisme resmi, dengan koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi isu yang berkembang di ruang publik?Dengarkan pembahasannya bersama Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. #PenangananBencana#BanjirDanLongsor#Aceh#Sumatra#TidakDipolitisasi

Pemerintah resmi menetapkan formula kenaikan upah buruh tahun 2026. Kebijakan ini diklaim mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah formulasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil buruh?Di tengah kenaikan harga pangan, biaya perumahan, pendidikan, hingga transportasi, buruh berharap upah tidak sekadar naik secara angka, tetapi juga mampu menjaga daya beli dan kualitas hidup. Di sisi lain, dunia usaha menilai stabilitas iklim investasi juga perlu dijaga agar lapangan kerja tetap tersedia.Formula upah 2026 menjadi titik temu antara kepentingan buruh, pengusaha, dan negara. Tantangannya, bagaimana kebijakan ini tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari para pekerja.Apakah kenaikan upah 2026 sudah cukup layak, atau masih jauh dari harapan buruh? Kita bahas selengkapnya.TALK :: Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman & Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang juga Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz

Setelah banjir melanda beberapa minggu lalu, akses jalan dan jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah terputus. Sebagai solusi sementara, pemerintah kabupaten bersama warga membangun jembatan darurat dari kayu dan papan untuk mempermudah mobilisasi bantuan dan aktivitas masyarakat. Meskipun hanya dapat dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua, jembatan ini sangat membantu warga yang terdampak. Pemerintah kabupaten juga telah mengajukan pembangunan jembatan Bailey yang lebih permanen untuk akses yang lebih aman.

Anak-anak Indonesia kini menghabiskan waktu berjam-jam di ruang digital. Pemerintah merespons tantangan ini melalui PP Tunas sebagai payung perlindungan anak di dunia digital. Dalam Elshinta Podcast, Deputi Kemenko PMK Warsito menjelaskan urgensi PP Tunas, peran sentral Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pengawasan platform, serta pentingnya peran orang tua dan kolaborasi lintas ekosistem untuk membentuk karakter anak yang unggul dan beradab di era digital.

Pemerintah terus fokus menangani bencana di Sumatera yang menimbulkan ratusan jiwa meninggal.Namun, di tengah bencana, sejumlah pejabat dan kepala daerah justru membuat kegaduhan melalui tindakan serta pernyataan.Ada apa dengan komunikasi publik para pejabat?

Presiden Prabowo disomasi ratusan organisasi masyarakat sipil pada Rabu (10/12), untuk menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional. Situasi kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, dan skala dampak ekologisnya dinilai memenuhi seluruh indikator penetapan status tersebut.Somasi ini menguatkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada 12 pejabat negara oleh sejumlah warga Sumatra Barat. Gugatan itu dialamatkan kepada presiden hingga kepala daerah karena dianggap lalai mencegah dan menangani bencana ekologis di Sumatra.Desakan penetapan bencana nasional untuk banjir-longsor Sumatra sudah kencang disuarakan sejak awal, tetapi tak digubris. Pemerintah malah berulang kali mengklaim kecukupan anggaran untuk penanganan bencana Sumatra. Prabowo menjanjikan Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk provinsi terdampak bencana.Mengapa aspirasi warga lewat gugatan ini harus didengarkan pemerintah? Apa konsekuensinya? Apakah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah cukup memulihkan semua area terdampak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin dan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa.

Aceh dan Sumatra masih berjuang di tengah luka mendalam pasca banjir dan longsor. Ribuan warga menghadapi kehilangan, keterpisahan keluarga, serta ketidakpastian pemulihan. Di saat masyarakat berusaha bangkit, muncul kritik terhadap lambatnya penanganan pasca bencana dan desakan agar pemerintah menetapkan Status Bencana Nasional semakin menguat.Apa arti peningkatan status tersebut? Kapan syaratnya terpenuhi? Dan langkah apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk mempercepat recovery di wilayah terdampak?Dalam Talk Highlight Jumat, 12 Desember 2025 pukul 07.00 WIB, kami menghadirkan Letjen TNI (Purn) Bambang Dharmono, mantan Komandan Satgas Bantuan TNI untuk Penanganan Tsunami Aceh, untuk memberikan analisis mendalam tentang urgensi, konsekuensi, serta keputusan strategis yang perlu dipertimbangkan negara.

Seratus anak sekolah di Nigeria akhirnya dibebaskan setelah lebih dari dua minggu disandera kelompok bersenjata. Mereka merupakan bagian dari 303 murid dan 12 guru Sekolah Katolik Saint Mary's di Papiri yang diculik pada 21 November. Pemerintah tidak mengungkap detail pembebasan, termasuk kemungkinan pembayaran tebusan. Sekitar 50 murid telah melarikan diri pada hari kejadian, namun sedikitnya 150 murid dan guru masih ditahan. Para korban yang dibebaskan langsung menjalani pemeriksaan medis dan penanganan darurat. Pelaku diduga geng bersenjata yang kerap menjadikan sekolah sebagai sasaran untuk pemerasan.

Kontingen baru Polisi Kenya tiba di Haiti untuk memperkuat operasi penumpasan geng bersenjata yang semakin memburuk di Port-au-Prince. Sebanyak 230 personel baru bergabung dengan lebih dari 700 polisi lain yang sudah bertugas, seiring diperluasnya mandat operasi sejak Oktober 2025. Sekitar 100 personel gelombang pertama dipulangkan dan digantikan pasukan baru. Pemerintah transisi Haiti juga baru mengesahkan undang-undang pemilu, membuka jalan penyusunan kalender pemilu nasional. Pasukan Kenya akan menjaga stabilitas, mendukung keamanan, dan memastikan pemilu berlangsung bebas serta kredibel demi memulihkan situasi Haiti.

Pasca banjir bandang di Aceh Tamiang, akses listrik di sejumlah desa belum merata. Di Desa Kesehatan, listrik hanya menyala sebentar sebelum maghrib dan warga terpaksa mengandalkan penerangan dari HP, senter, dan lampu tenaga surya. Selain itu, ketersediaan air bersih dan fasilitas MCK masih minim, meski dapur umum dan bantuan logistik dari relawan dan kelompok pribadi sudah hadir. Pemerintah dinilai belum maksimal menyalurkan bantuan. Laporan lengkap disampaikan jurnalis Metro TV Heinrich Terra dengan juru kamera Maulana Ridwan, memberikan update kondisi darurat dan perjuangan warga di tengah keterbatasan pasca banjir.#AcehTamiang #BanjirAceh #ListrikPadam #BantuanBencana #RelawanAceh #InfoBencana

Bahaya masifnya deforestasi termasuk di Sumatra sudah nyaring disuarakan sedari lama. Namun, peringatan itu baru didengar pascabencana banjir-longsor melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, alias sudah terlambat.Pemerintah kalang-kabut. Kementerian Kehutanan merespons dengan menyegel 7 subyek hukum per Senin (8/12), yang terindikasi sebagai dalang terjadinya bencana. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup menyetop sementara aktivitas perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, untuk audit lingkungan. Termasuk di dalamnya, perusahaan sawit, tambang, dan pembangkit listrik.Di Senayan, para wakil rakyat merespons dengan berencana membentuk panitia kerja (panja) alih fungsi lahan. Namun, mereka baru mulai rapat setelah reses, artinya paling cepat pertengahan Januari 2026.Apa yang bisa diharapkan dari kebijakan pemerintah dan DPR untuk pemulihan hutan Sumatra? Apakah ada strategi lain yang lebih tepat? Seperti apa data terbaru kerusakan lingkungan di Sumatra akibat alih fungsi lahan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet dan Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik.

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Aktivitas pertanian terhenti, UMKM kehilangan modal dan pasar, jalur distribusi terganggu, hingga pendapatan rumah tangga anjlok dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti ini, upaya pemulihan ekonomi menjadi sama pentingnya dengan penanganan darurat.Pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk tingkat provinsi. Anggaran ini diharapkan menjadi bantalan awal bagi daerah untuk memperbaiki fasilitas dasar, membantu warga terdampak, dan menggerakkan kembali roda ekonomi lokal. Namun, jika dibandingkan dengan skala kerusakan dan potensi kerugian ekonomi yang mencapai ratusan miliar rupiah, muncul pertanyaan besar: cukupkah dana tersebut?Perhitungan dampak ekonomi pascabencana seharusnya tidak hanya berfokus pada biaya perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada hilangnya mata pencaharian, turunnya daya beli, serta waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali produktif. Tanpa intervensi yang memadai, risiko kemiskinan baru dan perlambatan ekonomi daerah bisa semakin besar.Di sinilah tantangan muncul. Anggaran yang tersedia perlu dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada pemulihan jangka menengah hingga panjang. Dukungan modal bagi UMKM, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta perbaikan akses distribusi menjadi kunci agar bantuan tidak hanya habis untuk fase darurat.Pertanyaannya kini bukan semata soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan apakah strategi pemulihan ekonomi sudah cukup komprehensif. Dengan kebutuhan yang begitu besar, dukungan Rp4 miliar di tingkat kabupaten/kota dan Rp20 miliar di tingkat provinsi kemungkinan hanya menjadi langkah awal. Tanpa tambahan sumber pendanaan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat, upaya bangkit dari dampak ekonomi bencana di Sumatera berisiko berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.Talk :: Pengamat Ekonomi Kerakyatan UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Hendra Kholid & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Pemerintah menegaskan kesiapan menyiapkan sanksi perdata dan pidana bagi perusahaan yang diduga merusak lingkungan dan memperburuk risiko bencana di Utara Sumatera. Di tengah proses pemulihan warga yang masih berlangsung, penegakan hukum menjadi sorotan publik. Sejauh mana kesiapan pemerintah memastikan penindakan yang tegas dan transparan? Simak pembahasannya bersama Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.

#DiskusiInteraktif Pemerintah wacanakan terapkan sanksi perdata dan pidana terhadap perusahaan perusak lingkungan hidup usai banjir di Utara Sumatera, Apa yang harus diperhatikan? [TALK] Pakar hukum pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar, Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA&Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

MetroTV, Kemendes PDT, Kemendagri, dan Kemenkeu Sepakati Langkah Lengkapi Aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025Hal Ini Disampaikan Oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandi Susanto, Dalam Konferensi Pers Hari Kamis

#DiskusiInteraktif Menanti langkah tegas pemerintah soal kayu gelondongan saat banjir bandang Sumatera[TALK] Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo&Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin S.H

Staf Khusus Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Irjen Pol Arif Rachman, memaparkan langkah pemerintah memperkuat integrasi antarinstansi dalam pemberantasan mafia tanah. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, ia menjelaskan ancaman jaringan mafia, potensi serangan balik, serta tiga aspek penting yang harus dikuasai masyarakat agar hak tanah tetap terlindungi. Pesan lengkapnya hadir dalam episode ini.

Pemerintah resmi mengaktifkan operasi nasional untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Seluruh sumber daya negara dikerahkan, mulai dari distribusi logistik melalui udara, pengamanan TNI–Polri, hingga pemulihan layanan dasar di wilayah yang terisolasi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat agar bantuan cepat menjangkau masyarakat terdampak.

Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah lewat sepekan, tetapi distribusi bantuan untuk para korban belum merata. Bahkan, masih ada daerah terisolir, seperti di Tapanuli Tengah dan Aceh Tengah, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara korban terus bertambah, per Selasa, 2 Desember, tercatat 708 orang meninggal dunia, sedangkan 499 orang masih dicari. Jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu jiwa yang tersebar di berbagai titik.Pemerintah menjanjikan penanganan bencana Sumatera bakal cepat dan tepat sasaran. Kementerian Sosial mengklaim sudah menyalurkan bantuan logistik ke warga terdampak senilai Rp19 miliar.Namun, di lapangan, banyak warga mengeluhkan pasokan makanan menipis, komunikasi dan akses terputus, BBM langka, harga pangan melonjak, bahkan tak sedikit yang belum mendapat bantuan sama sekali.Bagaimana perkembangan terkini di lapangan? Kenapa penanganan dan distribusi bantuan untuk korban bencana Sumatera begitu lambat? Apa solusinya agar korban segera mendapat pertolongan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua DPC GMNI Padangsidimpuan Pahmi Yahya Damanik, Relawan Tapanuli Tengah Boy Trimandez, dan Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara Rianda Purba.

Memasuki hari keenam pascabanjir di Aceh Tenggara, sejumlah akses jalan yang sebelumnya tertutup material banjir mulai terbuka. Alat berat dikerahkan untuk membuka jalur menuju Desa Lawe Penanggalan sehingga kendaraan roda empat dapat kembali melintas.Meski demikian, pembukaan akses baru mencapai dua kilometer dan beberapa titik lain masih terputus. Pemerintah daerah terus mengupayakan pembukaan jalur hingga perbatasan Kutacane–Gayo Lues.#AcehTenggara #BanjirAceh #PembukaanAkses #PenangananBencana #LawePenanggalan

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir kembali mempertanyakan kesiapan dan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan di situasi darurat. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan langkah tanggap, koordinasi lintas lembaga, dan kepastian status kedaruratan, proses pengambilan keputusan menjadi sorotan utama.Episode ini mengulas lebih dalam bagaimana tata kelola kebencanaan dijalankan, sejauh mana koordinasi antarlembaga berjalan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan status bencana.Untuk memberikan perspektif akademik dan analitis, kami menghadirkan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif'an.

MetroTV, Pemerintah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.Kita lihat proses pembersihan jalan bersama jurnalis Metro TV, Insan Suardi dan Agus Taufik, dari Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Banjir melanda Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pidie akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di Aceh Tenggara, banjir mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang dilaporkan hilang. Selain itu, sedikitnya 50 kepala keluarga yang setara dengan 113 jiwa terpaksa mengungsi di tiga lokasi yang aman.Bencana ini melanda 16 kecamatan di Aceh Tenggara, dengan lokasi terdampak terparah di Gampong Uning Segugur dan Gampong Leuser. Pemerintah dan tim penyelamat terus berusaha memberikan bantuan kepada korban dan memastikan keselamatan para pengungsi.#BanjirAcehTenggara #BencanaAceh #AcehTenggara #BanjirPidie

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk menangani kasus kematian seorang ibu hamil di Papua yang sebelumnya ditolak empat rumah sakit. Pemerintah menginstruksikan audit menyeluruh, evaluasi pejabat daerah, hingga peninjauan kebijakan layanan pasien di RS negeri dan swasta.#Papua #PrabowoSubianto #TitoKarnavian #Kesehatan #RumahSakit

Pemerintah menegaskan komitmen untuk memberantas praktik mafia pangan yang dinilai merugikan petani, mengganggu pasokan, dan membebani konsumen.Praktik mafia pangan khususnya beras bukan hal baru dan jaringan ini kerap melibatkan berbagai aktor: dari pengusaha penggilingan, pemilik merek, distributor, hingga oknum aparat.Temuan adanya impor beras ilegal sebesar 250 ton di Sabang akan diusut tuntas pemerintah karena dianggap mengganggu Rencana Swasembada Pangan Upaya pemberantasan mafia pangan yang dilakukan pemerintah, apa yang harus diperhatikan agar berhasil?Narasumber: 1. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Hujan deras semalaman menyebabkan jalan desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ambles dan longsor. Kejadian ini mengganggu akses warga, merusak infrastruktur, dan memicu evakuasi darurat. Pemerintah setempat segera melakukan penanganan dan perbaikan untuk memastikan keselamatan serta kelancaran transportasi masyarakat.#Bantul #JalanAmbles #Longsor #HujanDeras #DIYogyakarta #BencanaAlam #BreakingNews #InfrastrukturRusak #Evakuasi #BeritaLokal

Sebuah jembatan penghubung antara Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, Jawa Timur, jebol setelah diterjang banjir akibat hujan deras selama sepekan terakhir. Kerusakan ini mengganggu akses transportasi warga dan distribusi barang. Pemerintah setempat segera melakukan evakuasi dan perbaikan darurat untuk memulihkan konektivitas antar daerah.#Lamongan #Bojonegoro #BanjirJawaTimur #JembatanJebol #HujanDeras #BencanaAlam #BreakingNews #TransportasiTerhenti #BeritaIndonesia #Darurat

MetroTV, UKM IKM Nusantara siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM naik kelas, serta mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen.Namun, di sisi lain, Masyarakat Adat masih menghadapi berbagai bentuk represi yang mengancam eksistensi dan kearifan mereka. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif di berbagai daerah Indonesia, termasuk wilayah adat Papua dan Maluku. PSN yang membabat hutan sebagai habitat dan sumber kehidupan Masyarakat Adat bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi negatif yang signifikan.Suara-suara Masyarakat Adat dalam COP30 pun masih belum banyak didengar. Padahal, Masyarakat Adat membawa suara kolektif tentang perlindungan hak-hak adat, pelestarian hutan, dan pengakuan atas wilayah adat sebagai solusi nyata terhadap degradasi lingkungan serta ketidakadilan iklim yang selama ini sering terabaikan.Dalam diskusi pagi ini, kita akan mendengarkan seperti apa suara Masyarakat Adat di COP30. Apakah suara dan tuntutan mereka sudah sepenuhnya diakomodasi atau belum? Tantangan apa saja yang mereka hadapi?Mari kita berbincang lebih jauh mengenai hal ini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus mengubah fokus pelayanannya untuk hanya mencakup masyarakat kelas bawah. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menkes mengungkapkan kondisi keuangan BPJS yang defisit jika iuran tidak naik, meski selalu positif saat iuran dinaikkan. Contohnya, pada 2024, pendapatan iuran BPJS hanya Rp 165,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp 175,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan kelas rawat inap standar (KRIS) untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pelayanan kesehatan.#BPJSKesehatan #BudiGunadiSadikin #KesehatanNasional #DefisitBPJS #IuranBPJS

Episode ini membahas melemahnya kritik media terhadap pemerintah, merujuk pada pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan analisis pengamat media Surya Aka. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Surya menguraikan bagaimana tekanan ekonomi, dominasi platform digital global, maraknya buzzer politik, hingga meningkatnya laporan hukum terhadap jurnalis membuat ruang kritik menyempit. Ia juga menyinggung pentingnya keberpihakan pada kode etik serta perlunya dukungan kebijakan agar industri pers kembali kuat. Sebuah perbincangan mendalam tentang tantangan dan masa depan jurnalisme Indonesia.

Serangan roket mengguncang ibu kota Suriah pada Jumat malam dan memicu beberapa ledakan di kawasan permukiman Mezzeh. Insiden ini menimbulkan korban sipil dan kerusakan materi. Rekaman dari lokasi menunjukkan pasukan keamanan dan jurnalis memeriksa titik serangan, sementara otoritas transisional Suriah melaporkan dua roket Katyusha ditembakkan dari wilayah pinggiran kota.#Suriah #Damascus #Mezzeh #RocketAttack #MiddleEastNews #BreakingNews #GlobalUpdate #SecurityCrisis #WorldNews #ConflictReport

Banjir di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan masih merendam sekitar 700 rumah warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Meski air mulai surut, warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga.Banjir melanda Perumahan Bumi Findaria 1 dan Perumahan Dosen Megah Country. Pemerintah desa menurunkan alat berat untuk memperbaiki drainase dan menormalisasi aliran sungai yang dipenuhi material sampah kiriman dari hulu.#banjir #Maros #SulawesiSelatan #bencana #Moncongloe

1. Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto 2. Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Penutupan pemerintah Amerika Serikat selama 43 hari akhirnya berakhir setelah Presiden Donald Trump menandatangani RUU pendanaan pemerintah. Dampak shutdown ini terasa secara nasional, mulai dari pegawai federal tanpa gaji hingga kekacauan layanan publik. Berikut laporan lengkapnya.

Rangkuman Diskusi Interaktif bersama Narasumber: 1. Direktur Lemkapi yang juga Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan 2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat/Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen.

Pemerintah Meksiko mulai mengerahkan pasukan ke negara bagian Michoacán untuk meredam kekerasan yang kian meningkat. Langkah ini diambil setelah pembunuhan wali kota saat perayaan Hari Orang Mati. Ribuan tentara diterjunkan untuk menangani kelompok kejahatan terorganisir yang menguasai jalur narkoba penting. Pemerintah berharap bisa mengendalikan situasi dan mendorong pembangunan di wilayah tersebut.

Indonesia has been rocked by a series of protests by student groups, online motorcycle taxi drivers, and other community groups across the country and in various cities. Many of these protests have resulted in violence. - Indonesia diguncang rangkaian aksi baik oleh kelompok mahasiswa, pengemudi daring atau ojek online, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain di seluruh tanah air di berbagai kota. Banyak aksi ini berujung pada kekerasan.