Podcasts about polri

Gelombang protes publik berkumandang di dunia maya lewat unggahan "17+8 Tuntutan Rakyat" sejak Sabtu (30/08). Unggahan yang memuat total 25 tuntutan ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, dan TNI. Isinya, antara lain mendesak pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembekuan tunjangan DPR, hingga penarikan TNI dalam pengamanan sipil.Dukungan dari banyak figur publik seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Endah N Rhesa, Dian Sastro, dan sejumlah komika, membuat "17+8 Tuntutan Rakyat" kian meluas. Negara diberi tenggat 5 September 2025 untuk 17 tuntutan jangka pendek dan satu tahun (hingga 31 Agustus 2026) untuk 8 tuntutan jangka panjang.Suara keprihatinan atas kondisi bangsa juga datang dari kalangan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Peduli Indonesia. Sebanyak 344 akademisi menyerukan tujuh tuntutan, di antaranya restrukturisasi kabinet, revisi instrumen hukum dan kebijakan instan, serta menghentikan wacana darurat militer atau sipil.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapinya dengan pernyataan normatif, yakni pemerintah akan melakukan komunikasi antarkementerian/lembaga untuk merespons deretan tuntutan yang disampaikan masyarakat.Apa yang mendasari munculnya berbagai tuntutan tersebut? Mengapa harus ada tenggat? Bagaimana jika tuntutan-tuntutan itu tak dipenuhi negara?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Prof. Susi Dwi Harijanti, Community Lead Think Policy Efraim Leonard, dan Komika Eky Priyagung.

Di tengah situasi demonstrasi, DPRD Jawa Barat mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.Maklumat tersebut berisi dukungan atas tuntutan masyarakat yang disampaikan saat unjuk rasa di DPRD Jabar pada 29 dan 30 Agustus 2025, di antaranya mendesak reformasi Polri, mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor, dan pengusutan hukum secara adil dan transparan terkait kematian Affan Kurniawan.

Polda Jawa Barat bersama masyarakat menggelar sholat ghaib dan doa bersama untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Suasana haru terlihat saat doa dipanjatkan, sekaligus imbauan menjaga kondusifitas di Jawa Barat tetap terjaga.

Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai kinerja lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Hasilnya, Polri menempati urutan teratas sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia telah menggelar 25 penyidikan terkait pengoplosan beras. Sebanyak 28 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Keluarga harap penyelidikan kasus Diplomat Kemenlu diambil alih Mabes Polri, akankah ungkap misteri kematiannya?Talk: - Kuasa hukum keluarga ADP, Nicholay Aprilindo Dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) yang juga mantan Kompolnas - Edi Hasibuan - Pengacara publik dari Pusat bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, secara resmi menutup Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan ke-25. Kegiatan strategis ini diikuti oleh peserta lintas sektor seperti TNI, Polri, ASN, pimpinan ormas, organisasi bisnis, serta tokoh masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia.

Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta berlangsung meriah dengan antusiasme ribuan warga dari pagi hingga malam hari. Warga mengapresiasi kinerja TNI dan Polri yang menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas selama rangkaian acara. Berikut pendapat sejumlah warga terkait kemeriahan perayaan dan pengamanan yang dilakukan aparat.

Ratusan personel Polri dari berbagai satuan mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Upacara ini digelar untuk memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia sekaligus memperkuat nasionalisme dan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi Rp 145,7 triliun dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Anggaran tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 138,5 triliun.Dikutip dari Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dari Kementerian Keuangan, anggaran Polri merupakan ketiga terbesar dalam RAPBN 2026.. apakah dengan kenaikan anggaran tersebut bisa menaikan kinerja Polri Kedepanya ? Kami akan membahasnya bersama Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto - ?+62 821-1086-7418

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak siapa saja termasuk anggota TNI maupun Polri yang kedapatan membekingi praktik tambang ilegal. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan serius terhadap maraknya tambang ilegal di Indonesia, yang menurut data Presiden, jumlahnya mencapai 1.063 lokasi. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak lingkungan yang masif, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga konflik sosial di sekitar wilayah tambang. Di balik aktivitas ini, sering disebut ada oknum aparat atau pihak berpengaruh yang memberikan perlindungan. Lantas apakah ultimatum ini akan benar-benar menjadi titik balik dalam penegakan hukum di sektor tambang? Talk bersama Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing.

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjalani pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri, Kamis kemarin. Tes DNA dilakukan sebagai upaya pembuktian kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana. Ridwan Kamil menyebut permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat dan menegaskan akan menerima apa pun hasil tes DNA serta berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum. Bagaimana mencermati langkah ridwam kamil? apakah proses ini murni langkah hukum untuk meluruskan isu yang berkembang? Ataukah juga bagian dari strategi politik untuk menyelamatkan dan menjaga citra serta elektabilitasnya? menjelang tahun-tahun politik yang semakin dinamis?Wawancara bersama Pengamat Politik Citra Institute - Yusa Farchan

Narasumber: 1. Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi 2. Praktisi Hukum/Pengacara Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Warga Desa Sarintonu di Dairi, Sumatera Utara, memberikan "Uis Beka Buluh"—kain kehormatan Suku Karo—kepada Kapolres Dairi dan Kapolsek Tigalingga. Penghargaan ini diberikan usai polisi sukses menggerebek barak narkoba yang meresahkan warga. Lima orang ditangkap, termasuk bandar narkoba yang ternyata eks anggota Polri.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 2.000 perwira dari empat akademi TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira di Istana Merdeka, Jakarta. Delapan di antaranya menerima penghargaan Adhi Makayasa.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Tahun 2025 di Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta, Minggu (20/7). Sebanyak 23.450 anggota Kokam dari seluruh Indonesia memadati stadion dalam apel yang menjadi simbol kekuatan solidaritas dan kesiapsiagaan pemuda. Dalam kesempatan tersebut, Polri dan Pemuda Muhammadiyah juga menandatangani MoU kerja sama di bidang pertanian, sebagai upaya konkret memperkuat ketahanan pangan nasional.

Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah barang bukti dan saksi pascaledakan tabung gas 12 kilogram di Duren Sawit, Jakarta Timur, yang mengakibatkan dua bangunan rumah hancur dan satu orang mengalami luka bakar.

Kemarin, Polri berulang tahun yang ke-79 dengan mengangkat tema "Polri untuk Masyarakat". Tema ini mengesankan Korps Bhayangkara memihak kepentingan rakyat. Namun, di realita, banyak yang tak sejalan.Tengok saja laporan-laporan dari Komnas HAM dan koalisi masyarakat sipil, polisi selalu menduduki peringkat teratas pelaku kekerasan. Mereka kerap dilibatkan saat penggusuran lahan, pembubaran aksi damai, bahkan melakukan penganiayaan. Jangan lupakan pula, tragedi Kanjuruhan.Selain kental dengan wajah represif, polisi juga masih dibelit berbagai kasus seperti korupsi, pungli, hingga cawe-cawe politik.Lantas, bagaimana membaca tagline "Polri untuk Masyarakat" di usianya yang hampir delapan dasawarsa? Apakah Korps Bhayangkara sudah layak punya slogan humanis dan berkeadilan? Apakah masih ada harapan terwujudnya reformasi Polri? Bagaimana upaya menuju ke sana?Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di Ruang Publik KBR, bersama Supardi Hamid, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI; Muhammad Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI; dan Hans Giovanny Yosua, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Polri menggelar acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, acara ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat tali silaturahmi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, insan pers, dan masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasinoal sebagai fondasi utama bagi keberhasilan agenda-agenda pembangunan bangsa. Presiden juga berpesan agar Polri mengutamakan kepentingan rakyat, dan jangan mengecewakan rakyat. Bagaimana Komisi 3 DPR menilai peran dan capaian Polri? Talk bersama Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

#DiskusiInteraktif Bagaimana wujudkan Polri yang dicintai rakyat pada momentum Hari Bhayangkara ke-79?[TALK] Ketua Indonesia Police Watch (IPW) - Sugeng Teguh Santoso&Sosiolog Unika Sugijapranata - Hermawan Pancasiwi

Wajah 79 tahun Polri masih dilekati dengan kekerasan, kesewenangan, dan impunitas. Berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan polisi terus bermunculan, banyak pula yang berulang, misalnya tindakan represif ketika menangani unjuk rasa. Tak sedikit dari kasus-kasus tersebut dibiarkan tanpa diproses, apalagi dijatuhi sanksi. Keberadaan Polri saat ini dianggap kian menjauh dari semangat Reformasi, bahkan berpotensi menjadi ancaman demokrasi. Tim SAGA KBR memotret salah satu insiden yang menampilkan wajah represif Polri. Simak laporannya yang dibacakan Heru Haetami.—Editorial: Siska Mutakin, Wahyu Setiawan, Ninik YuniatiSound designer: Bintang ElianDalam podcast ini:Suasana peringatan Hari Buruh di sekitar Gedung DPR, X @barengwargaKonferensi pers YLBHI Mengungkap Pelaku Kekerasan Sungguhnya pada Aksi Hari Buruh Internasional 2025

Setiap tanggal 1 Juli, diperingati sebagai Hari Bhayangkara, atau hari berdirinya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di tahun 2025 ini, Polri memasuki usianya ke-79 dengan mengusung tema "Polri Untuk Masyarakat", yang mencerminkan semangat pengabdian dan transformasi institusi. Momen ini bukan hanya sekadar perayaan, tapi juga waktu untuk Polri merenungkan kembali peran strategis kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat. Bagaimana memastikan bahwa Polri memang untuk Masyarakat?Talk bersama Ketua Publik Interest for Police Trust/Mantan Anggota kompolnas, – M Nasser.

Ada lembaga baru bentukan Polri, namanya, Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus OPN). Di lembaga ini, kita bisa menjumpai beberapa tokoh yang sudah dikenal publik, seperti eks penyidik KPK Novel Baswedan dan Yudi Purnomo. Ada juga pakar IT, kriminolog, hingga ahli tata kelola pemerintahan.Satgassus melakukan koordinasi lintas kementerian maupun instansi untuk meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Mereka menyisir aktivitas-aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang selama ini sulit dijangkau otoritas pajak. Misalnya, penangkapan ikan tanpa izin. Ketiadaan izin ini membuat pemerintah tak bisa memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan shadow economy di Indonesia mencapai 8,3 hingga 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan PDB nominal sebesar Rp 22.139 triliun pada tahun lalu, potensi yang belum tergarap itu setara Rp 1.838 triliun hingga Rp 2.214 triliun.Meski tak sedikit yang memberi apresiasi, sebagian kalangan mempertanyakan pembentukan Satgassus OPN. Apa urgensi lembaga ini dibentuk?Ada pula kekhawatiran bakal tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) yang juga bentukan Polri. Bagaimana strategi Satgassus mencegah kebocoran anggaran?Apa dampaknya jika Polri ikut cawe-cawe mengurusi penerimaan negara?Topik ini akan dibahas di Ruang Publik KBR, bersama Anggota Satgassus Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dan Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kurnia Illahi.

Kapolri meresmikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi Polres Jembrana, Bali. Hal itu menandai komitmen Polri dalam mendukung program MBG.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melarang ormas mengenakan pakaian menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, Undang-Undang (UU) dan negara memberikan jaminan atau kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Semua warga negara memiliki hak untuk mendirikan dan membentuk organisasi, termasuk ormas. Namun, kebebasan itu tetap memiliki sejumlah batasan, baik secara hukum, norma maupun nilai-nilai yang ada dan berlaku. Bagaimana melihat urgensi dari larangan ini? Apakah tindakan Kemendagri ini sudah menjadi kebutuhan mendesak, di tengah meningkatnya aktivitas ormas yang bergaya aparat?Wawancara bersama Pengamat kepolisian institute for Security and Strategic Studies (ISESS) - Bambang Rukminto

Setelah melakukan penyelidikan selama dua bulan, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memastikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah asli. Dari hasil penyelidikan ini, juga tidak ditemukan adanya unsur pidana seperti yang dilaporkan.

Publik baru-baru ini dikejutkan dengan kehadiran grup Facebook 'Fantasi Sedarah'. Dalam grup beranggotakan 40 ribu akun ini beredar percakapan yang menormalisasi hasrat seksual terhadap anggota keluarga sendiri atau inses.Warganet ramai-ramai melakukan report account, disusul permintaan resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Akhirnya Meta, perusahaan induk Facebook, telah menutup sejumlah grup yang mempromosikan konten bertema serupa, termasuk grup “Fantasi Sedarah”.Kasus ini memperkuat fakta soal makin terkikisnya ruang aman bagi anak.  Menengok data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2025 tercatat lebih dari 9 ribu kasus kekerasan, dengan hampir 4 ribu kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual. Ironisnya, sebagian besar kasus terjadi di ranah privat.Dorongan agar Polri menyelidiki bahkan menangkap admin dan anggota grup terus menguat dari berbagai pihak. Salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).Keluarga seharusnya menjadi ruang paling aman dan perlindungan bagi anak. Lantas, bagaimana menciptakan ruang ramah anak di ranah digital?Di Ruang Publik KBR, kita bahas lebih dalam tema ini bersama Asdep Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ciput E. Purwianti, lalu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, dan Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital, Firman Kurniawan.

Korps Lalu Lintas Polri, didampingi Dirlantas Polda Sumbar, mengirim tim Traffic Accident Analysis (TAA) ke lokasi kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tim TAA akan membantu pelaksanaan olah tempat kejadian perkara untuk mengusut penyebab kecelakaan bus tersebut.

Maraknya kasus TPPO yang banyak menjerat pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur mendorong Forum Komunikasi Tokoh NTT untuk bertemu langsung dengan pejabat tinggi Polri.

Revisi UU Kejaksaan dan Polri diproyeksikan akan dibahas dalam waktu dekat sesuai agenda pemerintah.

Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, termasuk Agum Gumelar dan Wiranto berkumpul untuk menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para pensiun tentara dan polisi itu menegaskan dukungan terhadap program pemerintah. Wiranto dkk, juga mengajak masyarakat mendukung kelancaran program nasional. Apa yang perlu kita cermati? Kami akan membahasnya bersama Kordinasi Tim Hukum Merah putih (THMP), C. Suhadi, SH, MH

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan, perputaran uang dari aktivitas judi online (judol) 2025 mencapai Rp1.200 triliun. Dari angka itu, Polri dan Kementeri dan Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menekan hingga Rp500 triliun.

Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden, Usulan ini sudah disampaikan ke MPR. Seberapa besar peluang usulan ini ditindaklanjuti oleh MPR?Talk: Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis - Agung Baskoro

Send us a textA 7.7 Richter scale earthquake devastates Myanmar, Thanksin Shinawatra joins the board of Danantara, Indonesia braces for a new set of reciprocal tariffs from Trump, and protests against TNI law continues in several cities. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Rekayasa penerapan one way nasional mudik Lebaran 2025 akan diberhentikan hari ini, Minggu, 30 Maret 2025. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada jurnalis Metro TV, Reydha Pulpy

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa hampir 30 persen warga Jakarta dan sekitarnya telah melaksanakan mudik Lebaran 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan arus pergerakan pemudik yang diperkirakan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Korlantas Polri Pastikan Mudik Lebaran 2025 Aman dan Nyaman | Menhub Jamin Keselamatan dan Keamanan Mudik Lebaran 2025 | Aktivis Tolak Penebangan Ratusan Pohon untuk Proyek Drainase Kota Malang

Menyikapi semakin banyaknya oknum polisi yang terlibat permasalahan hukum, anggota Komisi III DPR RI, Rudyanto Lallo, meminta Kapolri dan institusi Polri menindak dengan tegas setiap oknum yang terlibat tanpa pandang bulu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, TNI, dan Polri. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pencairan THR tahun ini.

Sukatani, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah kini jadi pembicaraan publik usai mengunggah permintaan maaf kepada Polri dan sekaligus menarik lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" dari seluruh platform musik dan akun media sosial. Muncul dugaan hal ini terjadi karena adanya intervensi dari pihak berwajib. Namun pihak Kepolisian menampik adanya intimidasi terhadap band tersebut. Lantas, apakah benar ada tindak represi yang dilakukan polisi? dan apakah ini jadi sinyal mundurnya demokrasi di Indonesia?

Sejak pekan lalu, dugaan represi terhadap grup band punk asal Purbalingga, Sukatani terus menjadi perbincangan publik. Sukatani dengan lagunya "Bayar Bayar Bayar" menarik solidaritas dari berbagai penjuru. Lagu berlirik satire itu mewakili keresahan masyarakat tentang realita adanya sebagian anggota polisi yang suka memungut uang rakyat.Karenanya, publik menduga Sukatani mendapat represi usai unggahan video permintaan maaf dan penarikan lagu "Bayar Bayar Bayar" dari seluruh platform musik. Tampaknya slogan, "No Viral No Justice" kembali menemukan bukti. Sebanyak enam polisi dari Polda Jateng yang diduga mengintimidasi Sukatani diperiksa Propram Polri. Di saat proses pemeriksaan masih bergulir, Kapolri Listyo Sigit Prabowo malah muncul dengan ide baru, merayu Sukatani untuk menjadi Duta Polri.Apakah ini bentuk lain dari pembungkaman? Bagaimana mendesak agar kasus dugaan intimidasi terhadap Sukatani diusut tuntas? Apa pula kabar reformasi kepolisian?Kita bincangkan bersama Ketua Umum YLBHI selaku pendamping hukum Sukatani, Muhammad Isnur dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim.

Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ia diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen surat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Tangerang.

Kemlu: Polri Akan Dalami Dugaan Pelaku TPPO dari 46 Pekerja Migrant | MA Klaim Dispensasi Kawin Anak Menurun | Gubernur Jabar Klaim Perjalanan Retret ke Magelang Pakai Uang Pribadi

Menanggapi pelaporan kasus kericuhan yang dilakukan oleh pengacara Razman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan laporan tersebut akan diproses di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Korlantas Polri Perketat Pengawasan Angkutan ODOL

Mahfud Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Polri | BPS Catat Ekonomi Tumbuh Melambat, Ditopang Oleh Konsumsi Rumah Tangga | PBSI Gelar Seleksi Nasional 2025 untuk Rekrut Atlet Pelatnas

Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian jurnalis Metro TV, Sahril Helmi, yang hilang dalam insiden meledaknya kapal RIB 04 Ternate saat melakukan misi kemanusiaan pencarian nelayan di perairan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Sejak pukul setengah 5 pagi tadi, Tim SAR Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, melakukan penyisiran di perairan Oba untuk mencari jurnalis Metro TV Sahril Helmi yang hingga saat ini belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani, mengatakan bahwa pencarian dibagi menjadi tiga tim. Sebelumnya, kapal RIB 04 milik Basarnas yang mengangkut 11 penumpang meledak saat melakukan misi kemanusiaan untuk menolong nelayan yang mesin kapalnya mati di tengah laut. Namun, naas musibah ini menyebabkan 3 orang tewas dan 1 jurnalis masih hilang.

Kevin and Erin talk to Seth about new Litbang Kompas polling regarding Prabowo's sky-high approval rating. Also, sea fences north of Jakarta caused blame game in the government. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!