National police force of Indonesia
POPULARITY
Polisi menggelar apel kesiapan dan arahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelayanan penyampaian aspirasi.Ribuan personel diturunkan dengan bantuan dari TNI. Petugas gabungan menjamin aspirasi mahasiswa bisa tersampaikan dengan baik. Tidak ada petugas TNI Polri yang membawa senjata api dalam pelayanan ini.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, didampingi Direktur Utama TVRI Fiki Satari, secara resmi mengumumkan rencana Polri untuk menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 secara serentak di seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Mabes hingga Polsek di seluruh Indonesia. Agenda ini bertujuan untuk memberikan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong roda ekonomi lokal, khususnya bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah. Polri berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan serta memastikan pengamanan di setiap lokasi nonton bareng agar berjalan aman dan kondusif.
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri) melakukan penggeledahan di kantor BUMN PT Barata Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait kasus pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes PTPN XI dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp645 miliar.
Diskusi Interaktif : Mengawal RUU Polri agar tetap di jalur reformasi, Apa yang harus dilakukan?1. Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing&2. Praktisi Hukum, Pengacara Publik, Ralian Jawalsen
Enam poin rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri tak menyentuh akar persoalan institusi kepolisian yang bermasalah sebatang badan. Semua bermula dari ketidakseriusan Presiden Prabowo membayar janji untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Para ahli hukum dalam komisi tidak berdaya menerbitkan rekomendasi radikal karena dikelilingi para jenderal polisi. Sejak awal tim ini hanya gimik presiden dan terbentur kebutuhan politik. - - -Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, memimpin langsung pemusnahan sekitar 200 kilogram barang bukti ganja saat kunjungan kerja di Mapolres Empat Lawang. Ratusan kilogram ganja yang terdiri dari delapan karung ganja kering dan satu karung ganja basah ini merupakan hasil pengungkapan ladang ganja fantastis seluas 20 hektare di Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, pada Februari lalu. Pemusnahan ini menegaskan komitmen tegas Polri dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Saat ini, polisi masih terus bergerak memburu jaringan pelaku lainnya, termasuk tiga tersangka yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual resmi dideklarasikan dalam Temu Nasional Pondok Pesantren di Jakarta. Diinisiasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, serta melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PPPA, POLRI, DPR RI, dan perwakilan pengasuh pesantren se-Indonesia. Deklarasi ini menegaskan komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bermartabat, sekaligus mendorong dibangunnya sistem pelaporan yang aman bagi korban. Dengan tegas, pesantren diimbau untuk memberikan sanksi berat dan membawa pelaku ke ranah hukum tanpa menutup-nutupi kasus demi alasan menjaga nama baik.
Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya jagung serentak kuartal II di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Polri dan seluruh pihak yang mendukung program swasembada pangan nasional.Acara juga diisi dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri. Polri mengungkapkan panen jagung sepanjang 2025 mencapai 3,9 juta ton, dengan 100 ton hasil panen siap diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang, Kalimantan Barat.Ditemani Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden Prabowo mengendarai mesin panen jagung sambil mengenakan topi koboi, memanen tiga lajur jagung sepanjang 30 meter.
Polri bersama kelompok tani di Kabupaten Tuban Jawa Timur terus mematangkan persiapan menjelang panen raya jagung serentak kuartal dua tahun 2026 yang dijadwalkan akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.Selain menyiapkan ratusan hektare lahan siap panen, Polri juga menghadirkan berbagai inovasi pangan mulai dari benih jagung Bhayangkara hingga pembangunan gudang ketahanan pangan untuk mendukung swasembada nasional.
TNI turut mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang terlihat dalam peresmian operasionalisasi 1.061 KDMP dan KKMP secara nasional serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual.Salah satu Koperasi Desa Merah Putih yang diresmikan berada di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu siang. Peresmian K-D-M-P digelar dengan pengamanan dan pengawalan langsung dari jajaran TNI Kodam Jaya hingga Korem 052/Wijayakrama.Melalui virtual Zoom, Presiden Prabowo meresmikan 1.061 gerai K-D-M-P dan K-K-M-P secara serentak di Jawa Timur pada Sabtu siang.Kegiatan strategis nasional ini dihadiri oleh Kasdam Jaya Mayjen TNI Putra Widyawinaya, Danrem 052 Wijayakrama, Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Dandim 0510 Tigaraksa, serta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Tangerang.Pelaksanaan kegiatan berada di bawah koordinasi Dandim 0510 Tigaraksa, Letkol Inf Yudho Setyono, yang memastikan seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.Kasdam Jaya Jayakarta, Mayjen TNI Putra Widyawinaya, menyatakan bahwa TNI mendukung penuh program pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.Pemerintah daerah pun menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta terus bersinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan stakeholder yang menjadi kunci keberhasilan penguatan ekonomi kerakyatan.
Fenomena perpindahan markas bandar judi online dari sejumlah negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar ke Indonesia menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Polri menyebut para pelaku memanfaatkan celah teknologi, lemahnya pengawasan digital, hingga jaringan lintas negara untuk menjalankan operasinya secara tersembunyi.Lalu bagaimana mencegah Indonesia menjadi basis baru judi online? Pengamat menilai penindakan hukum saja tidak cukup. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan transaksi keuangan digital, memutus akses situs dan aplikasi ilegal, serta mempersempit ruang promosi judi di media sosial.Selain itu, kerja sama internasional juga penting dilakukan untuk melacak aliran dana dan jaringan operator lintas negara. Edukasi kepada masyarakat pun dinilai menjadi langkah utama agar warga tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan dari judi online.Polri menegaskan akan terus memburu bandar maupun pihak yang terlibat, termasuk pelindung dan jaringan pendukungnya, guna mencegah praktik judi online semakin meluas di Indonesia.TALK :: Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia/mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dr. Muhammad Nasser, Sp.KK., D.Law & Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus
POLRI berhasil menangkap 321 WNA dari berbagai negara terkait kasus judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Minggu (10/5/2026).Hari ini, rencananya mereka akan dibawa keluar dari Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower yang menjadi markas operasi mereka selama dua bulan terakhir. Kita bergabung dengan Anwar Fuadi dari kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.
Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan laporan akhir berisi rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto. Dokumen yang dirangkum dalam sepuluh buku ini memuat enam poin utama, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Polri, penguatan peran Kompolnas, hingga posisi kelembagaan Polri yang tetap berada di bawah Presiden.Lalu, ke mana arah revisi UU Polri ke depan? Dan sejauh mana rekomendasi ini mampu menjawab persoalan mendasar di tubuh Polri?Simak pembahasan Talk Highlight bersama Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dan Ketua Harian Kompolnas, Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung penerapan sistem hidroponik dan bioflok dalam mendukung ketahanan pangan.Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda meninjau area green house yang digunakan untuk budidaya sayuran dengan metode hidroponik, serta kolam ikan lele yang dikelola dengan sistem bioflok.SPPG milik Polri di Palmerah ini memanfaatkan lahan terbatas secara optimal melalui dua sistem tersebut, sebagai upaya mendukung program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan di lingkungan kepolisian
Di tengah berbagai dinamika keamanan yang masih menjadi sorotan publik, penilaian terhadap kinerja Polri menjadi sorotan beberapa akhir-akhir ini. Temuan ini mengindikasikan adanya perbaikan di mata publik, kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah peningkatan tersebut benar-benar mencerminkan situasi keamanan yang membaik secara nyata, atau lebih pada persepsi yang terbentuk dari respons jangka pendek dan pengelolaan komunikasi publik. Bagaimana anda melihat tren kenaikan penilaian terhadap kinerja Polri ini? Apakah ini indikator perbaikan substantif, atau masih sebatas persepsi publik?TALK :: Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia sekaligus Penasihat Ahli Kapolri, Komjen Pol Purn.Ito Sumardi
Tokoh peneliti politik, Saiful Mujani, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penghasutan dan ajakan untuk menjatuhkan pemerintah di luar mekanisme konstitusional. Laporan ini disampaikan oleh M. Noor Azhari, Direktur Eksekutif Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI), menyusul pernyataan Saiful Mujani yang dinilai telah memprovokasi publik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pernyataan tersebut dianggap bukan lagi kritik, tetapi penghasutan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan memicu konflik sosial. Laporan ini juga mencantumkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman video dan transkrip yang beredar di media sosial.
Sejak pagi hari, ribuan jemaat dari berbagai denominasi gereja di Sulawesi Utara datang dan berkumpul untuk mengikuti ibadah Paskah Nasional tahun 2026. Panitia mengusung tema "Supaya Semua Menjadi Satu", yang dikutip dari Injil Yohanes pasal tujuh belas.Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan artis rohani nasional serta pagelaran teatrikal yang menggambarkan peristiwa penyaliban hingga kebangkitan Yesus Kristus.Ibadah ini juga menekankan pesan persatuan dan toleransi, yang ditandai dengan doa bersama oleh perwakilan enam pemuka agama. Kehadiran utusan khusus Presiden RI, Hasyim Djojohadikusumo, menegaskan perhatian pemerintah terhadap kehidupan beragama yang harmonis.Selain itu, perayaan ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, perwakilan Kementerian Agama, serta pejabat TNI dan Polri.
Ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri. Sejumlah pos pengamanan disiagakan untuk memastikan kelancaran ibadah ribuan umat.Untuk mengakomodasi lonjakan jemaat, pihak Katedral menyediakan berbagai fasilitas tambahan, termasuk tenda dan Graha Pemuda. Akses parkir juga dipermudah melalui Terowongan Silaturahim yang terhubung langsung dengan Masjid Istiqlal.Ibadat digelar secara hybrid dalam beberapa sesi guna memberikan kenyamanan bagi lansia dan umat yang tidak dapat hadir langsung.
Polri kembali sibuk mengerjakan program politik Presiden Prabowo Subianto. Selain mengelola dapur MBG, polisi juga diminta menanam jagung untuk ketahanan pangan. Para perwira “berakrobat” agar target terpenuhi tapi akuntabilitas program terabaikan. Semakin jauh harapan reformasi Polri yang sempat digaungkan Prabowo. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting
The case of heavy watering against the Deputy Coordinator of Contras, Andrie Yunus, has now provoked a public uproar due to the dualism of the results of the investigation between the police and the military. - Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, kini memicu kegaduhan publik akibat adanya dualisme hasil penyelidikan antara Polri dan TNI.
Jajaran Staf Utama Kapolri Bidang Operasi (Stamaops Polri) melakukan peninjauan langsung ke Pos Terpadu Jenderal Hoegeng Gadog dan Pos Pelayanan Gunung Mas. Kegiatan ini untuk memastikan prosedur keselamatan pemudik menjelang Lebaran 2026 berjalan baik. Tim juga mengecek fasilitas utama, pengaturan lalu lintas, serta integrasi dengan UMKM lokal. Secara umum, Stamaops Polri menilai kesiapan operasional Polres Bogor positif.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akan diusut tuntas secara profesional. Penanganan kasus ini akan mengedepankan metode Scientific Crime Investigation atau penyelidikan berbasis ilmiah.Kapolri menegaskan bahwa dirinya telah menerima perintah langsung dari Presiden untuk membongkar perkara ini. Saat ini, jajaran kepolisian masih terus mengumpulkan informasi dan keterangan awal untuk mengungkap pelaku serta motif di balik penyerangan tersebut.Guna mempercepat proses, Polri resmi membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Kapolri menjamin perlindungan penuh bagi para saksi atau pelapor yang memberikan informasi. Langkah ini diambil agar pengungkapan kasus berjalan transparan dan tetap memberikan rasa aman.Setiap perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan secara berkala kepada publik melalui Humas Polri. Kapolri telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk bekerja maksimal dalam menangani perkara ini.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat, POLRI bersama Perum Bulog menggelar Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pangan yang lebih murah dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saksikan laporan selengkapnya dari Bianca Sumendap di Metro TV!
Polri menggelar apel pasukan Operasi Ketupat 2026 pada Kamis sore di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dalam rangka menyiapkan pasukan yang akan bertugas mengawal kelancaran dan keamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Apel rencananya dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Arneta Butarbutar, langsung dari kawasan Monas.
Polisi menggeledah sejumlah pabrik pelebur emas di Jawa Timur terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari emas ilegal. Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita sekitar 60 kilogram emas dan uang tunai sebesar 7 miliar rupiah! Penyelidikan ini berasal dari transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh PPATK. Simak perkembangan lengkapnya dan bagaimana pihak kepolisian terus mengungkap jaringan peredaran emas ilegal di Indonesia.
MetroTV, Polri akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas selama musim mudik Lebaran 2026. Selain penerapan contra flow, operasional kendaraan berat juga dibatasi untuk memperlancar arus mudik Lebaran.
TNI dan Polri dikerahkan ke Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk meredam bentrok antarwarga yang semakin memanas. Insiden ini dipicu sengketa lahan antara Desa Lewonara dan Desa Bele. Pasukan gabungan TNI-Polri fokus pada penyekatan massa, perlindungan warga rentan, dan penebalan personel di titik rawan untuk mencegah aksi balasan. Saksikan perkembangan terkini dari lokasi kejadian.
Kasus kekerasan yang dilakukan personel brimob di Tual, Maluku mencoreng kepolisian. Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan polisi. Kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Bima semakin memperburuk citra institusi ini.Dengan berbagai kasus ini akankah reformasi polri bakal terealisasi?
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) serta PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PPO) BARESKRIM POLRI berhasil membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus jual beli bayi lintas daerah. Jaringan ini beroperasi sejak tahun 2024 dan melibatkan 12 tersangka, terdiri dari 8 orang perantara dan 4 orang tua kandung. Para pelaku menawarkan bayi kepada calon pengadopsi melalui media sosial seperti TikTok dan Facebook. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Polri membongkar sindikat e-tilang palsu bermodus SMS blast yang dikendalikan WN China. Pelaku memanfaatkan SIM box dan ratusan kartu SIM ber-NIK WNI untuk menyebar pesan phishing. Polisi kini memburu pengendali utama di luar negeri. Analisis bersama Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom
Kasus dugaan kekerasan oleh oknum anggota Brimob yang menewaskan seorang pelajar berusia 14 tahun di Tual mengguncang nurani publik. Peristiwa ini bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga kembali mempertanyakan arah dan konsistensi Polri dalam menjalankan agenda reformasi institusi kepolisian.Di tengah komitmen pembenahan yang terus digaungkan, mengapa kasus kekerasan aparat masih berulang? Sejauh mana mekanisme pengawasan dan evaluasi benar-benar bekerja?Dalam episode ini, kami mengulas secara mendalam tragedi kemanusiaan di Tual sekaligus menyoroti kinerja dan tantangan reformasi Polri bersama mantan anggota Kompolnas serta Pakar Hukum Pidana, Hamidah Abdurrachman.Sebuah diskusi kritis untuk mencari jawaban: reformasi Polri sudah sejauh mana, dan apa yang masih harus dibenahi agar keadilan benar-benar ditegakkan.
#DiskusiInteraktif Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran hukum di tubuh Polri, Apa yang harus dilakukan komite reformasi Polri?[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan&Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Lemahnya pengawasan menjadi salah satu alasan masih maraknya pelanggaran pidana yang dilakukan personel Polri.Selain itu sanksi terhadap personel Polri yang melanggar masih jauh dari memberikan efek jera karena selama ini, polisi yang bersalah sering hanya mendapat sanksi melalui sidang etik. Harapannya Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo mampu belajar dari kasus-kasus kejahatan yang melibatkan polisi sehingga menemukan akar masalah dan berani melakukan reformasi secara sistemik pada tubuh Kepolisian.Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran hukum di tubuh Polri, apa yang harus dilakukan komite percepatan reformasi polri?Narasumber:1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan 2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) bersama Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi Tiga DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden. Dukungan ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan reformasi sektor keamanan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan Muhammadiyah untuk menjaga persatuan, kesatuan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas kamtibmas dan persatuan seluruh elemen bangsa menjadi modal utama dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berdaya saing.
MetroTV, Presiden Prabowo Subianto Meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Milik Kepolisian Republik Indonesia. Hal Ini Merupakan Wujud Komitmen Polri untuk Mendukung dan Mengawal Secara Menyeluruh Program-Program Prioritas Presiden.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kerja bakti serentak bertajuk "Jaga Jakarta Bersih" di 66 lokasi, termasuk kawasan Cipinang Melayu yang masih berpotensi banjir akibat luapan Kali Sunter. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum PMI Jusuf Kalla memimpin aksi bersih-bersih yang melibatkan lebih dari seribu peserta, aparat TNI, Polri, dan pemerintah setempat. Kegiatan ini fokus pada saluran air dan aliran Kali Sunter yang penuh lumpur dan sampah, serta melibatkan 171 ribu lebih personel dan alat berat.
Sinergitas antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah dalam aksi membersihkan wilayah Waduk Sunter di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menunjukkan komitmen tinggi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Aksi serentak ini mencakup pembersihan sampah rumah tangga, botol plastik, dan limbah lainnya di 13 titik di Jabodetabek. Selain itu, penertiban baliho dan papan reklame yang tidak berizin juga dilakukan untuk menjaga estetika kota. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat pemulihan kerugian negara sebesar Rp28,6 triliun dari berbagai perkara korupsi. Capaian ini merupakan hasil penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kejagung sebesar Rp24,7 triliun.Pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin ketujuh, didukung berbagai kebijakan seperti Inpres Efisiensi Belanja, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, PP Nomor 42 Tahun 2025, serta dorongan pengesahan UU Perampasan Aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan memperkuat efek jera.
Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengkritik pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR. Listyo menolak wacana Polri di bawah kementerian, dan memilih mundur menjadi petani jika institusinya tidak lagi berada di bawah presiden. Gatot menilai, pernyataan Listyo yang akan mempertahankan posisi institusinya sampai titik darah penghabisan, merupakan sebuah ancaman.
Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, menyoroti maraknya kasus korban justru ditetapkan sebagai tersangka akibat kesalahan penerapan pasal oleh penyidik. Dalam wawancara Radio Elshinta edisi Siang, Minggu (1/2/2026), Safaruddin menegaskan pentingnya pemahaman KUHP dan KUHAP baru, penguatan pengawasan internal Polri, serta pembenahan kultur penyidikan agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.
MetroTV, [HEADLINE NEWS 31/01/2026, 15.00 WIB] Cuaca ekstrem di Kabupaten Magelang kembali memicu longsor. Di Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, tebing setinggi tujuh meter ambrol dan menutup total saluran irigasi.Hujan deras menjadi pemicu utama runtuhnya tebing di Dusun Sangubanyu. Material longsor sepanjang 25 meter menyumbat aliran irigasi yang menjadi sumber air vital bagi pertanian warga.Sebanyak 27 hektare lahan pertanian terancam gagal panen jika aliran air tidak segera dibuka.Penanganan darurat baru bisa dilakukan pada Sabtu pagi dengan mengerahkan 50 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan.Selain untuk mengairi sawah, pembersihan harus cepat dilakukan guna mencegah tekanan air yang bisa memicu longsor susulan.
Polri melangkah out of the box dari tupoksi tradisionalnya lewat peran di program MBG. Di balik dapur bergizi dan citra humanis, tersimpan pertarungan legitimasi: inovasi administratif atau substitusi sosial atas defisit kepercayaan publik?
Wacana penempatan Polri di bawah kementerian kembali menguat dan menuai penolakan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan keberatannya, sementara perdebatan publik terus bergulir.Dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi (27 Januari 2026), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Chairul Huda mengulas persoalan ini dari sisi konstitusional dan historis. Ia menegaskan bahwa Polri sejak awal ditempatkan langsung di bawah Presiden untuk menjaga netralitas dan independensi penegakan hukum.Apa risiko jika Polri berada di bawah kementerian? Mengapa persoalan utama Polri justru ada pada kultur dan pengawasan, bukan struktur kelembagaan? Simak analisis lengkapnya hanya di Radio Elshinta.
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran petinggi Polri. Rapat ini membahas capaian kinerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Kapolri memaparkan sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan demonstrasi Agustus Kelabu, pemberlakuan KUHP-KUHAP, penempatan Polri di bawah Presiden, hingga capaian pembangunan 100 SPPG Makan Bergizi Gratis.
Kehadiran TNI dan Polri di lokasi bencana dituding oleh sebagian kalangan sebagai upaya kebangkitan militerisme.Namun, Barisan Penggerak Supremasi Sipil (Bapersipil) menilai tudingan tersebut keliru, karena kehadiran TNI dan Polri merupakan perintah undang-undang serta bagian dari hak konstitusional negara dalam melindungi warga.
Kapolri tegas menolak rencana pembentukan Menteri Khusus Kepolisian. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga independensi Polri dan memastikan institusi kepolisian tetap profesional, bebas dari intervensi politik. Kapolri menegaskan, setiap kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan Polri harus selalu sejalan dengan prinsip netralitas dan akuntabilitas, demi kepercayaan masyarakat.TALK :: Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Djamil
Baru-baru ini, muncul wacana penggabungan Polri di bawah kementerian tertentu. Wacana ini memicu pro-kontra di berbagai kalangan. Di satu sisi, sebagian pihak menilai langkah ini bisa memperkuat koordinasi antar-institusi pemerintah. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir langkah ini justru mengancam independensi Polri sebagai penegak hukum. Bagaimana masyarakat dan aparat menanggapi isu ini? Penting bagi kita untuk memahami setiap sudut pandang, agar setiap keputusan tetap berpihak pada prinsip transparansi, profesionalisme, dan kedaulatan hukum.Talk: - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hananto Widodo- Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting
Send us a textA 7.7 Richter scale earthquake devastates Myanmar, Thanksin Shinawatra joins the board of Danantara, Indonesia braces for a new set of reciprocal tariffs from Trump, and protests against TNI law continues in several cities. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!