Podcasts about polri

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menggelar rapat verifikasi nota kesepahaman bersama pihak swasta. Pertemuan ini membahas rencana kerja sama dalam bidang dukungan pengamanan serta penguatan ketahanan pangan.Melalui kerja sama tersebut, Baharkam Polri mendorong sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung program strategis yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan pangan nasional.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dikembangkan melalui inovasi teknologi. Salah satunya dengan menghadirkan formula pemadam X-Fire yang memanfaatkan bahan limbah dan tepung tapioka.Inovasi ini dikembangkan sebagai alternatif dalam mendukung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan 283 personel untuk memperkuat edukasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.Upaya ini menyasar masyarakat di sejumlah daerah rawan karhutla, termasuk Kalimantan Timur, dengan fokus meningkatkan kesadaran warga agar mencegah terjadinya kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan.

Di tengah politik yang makin pragmatis dan transaksional, AHY kembali menggaungkan netralitas TNI, Polri, intelijen, dan ASN. Apakah ini warisan terakhir para military maverick Indonesia, atau justru awal kebangkitan idealisme yang lama dalam satu waktu terlupakan?

Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Indragiri Hilir, Riau. Sedikitnya ada 5 hektare lahan gambut di Kecamatan Tembilahan hangus terbakar dan nyaris mendekati permukiman warga, sehingga membuat warga sekitar panik.Tim gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD kembali berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Tembilahan, di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.Sekitar 5 hektare lahan gambut yang kembali terbakar nyaris mendekati permukiman warga hingga jalan raya. Puluhan personel gabungan dan 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Selain itu, dua helikopter water bombing milik BNPB membantu proses pemadaman lahan gambut yang terbakar.Menurut Kalaksa BPBD Indragiri Hilir Arliansah, lokasi lahan yang terbakar ini merupakan lokasi lahan yang sudah terbakar pada minggu lalu dan sudah berhasil dipadamkan, dan kini mendadak kembali terbakar lagi.Hingga kini, petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman di lahan gabut yang terbakar di Kecamatan Tembilahan.

Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago memastikan aparat TNI Polri bersama masyarakat akan mengawal penyampaian aspirasi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis 27 Agustus 2026.Pengamanan dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan tertib sekaligus mencegah adanya pihak lain yang mengganggu jalannya aksi. Aparat juga mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta.

Karo Dokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. Sumy Hastry Purwanti, memberikan analisis terkait kasus mutilasi di Depok. Ia menyebut kasus tersebut sebagai kejahatan luar biasa.

Baharkam Polri bersama pelaku usaha dan elemen masyarakat menggelar rapat kelompok kerja Nota Kesepahaman di Bogor, Jawa Barat, pada 24 hingga 26 Agustus 2026.Rapat ini membahas penyelarasan kerja sama di bidang keamanan, ketertiban, serta penguatan ketahanan pangan nasional. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pembahasan meliputi padi, jagung, kedelai, dan bawang putih.Melalui kerja sama ini, Baharkam Polri bersama masyarakat dan pelaku usaha mendorong kegiatan penyuluhan, edukasi, pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat guna menciptakan pelayanan yang profesional dan sesuai kebutuhan publik.

Kabut asap pekat menyelimuti Kota Nabire, Papua Tengah, akibat kebakaran hutan yang terjadi di tengah kemarau panjang. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga hingga sempat menghentikan operasional penerbangan di Bandara Douw Aturure.Dalam tiga hari terakhir, jarak pandang di sejumlah wilayah Nabire menurun drastis akibat asap tebal. BMKG mencatat 113 titik api terdeteksi di wilayah tersebut.Petugas pemadam kebakaran bersama personel TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman, terutama di area yang mendekati permukiman. Sementara itu, Dinas Kesehatan Papua Tengah membagikan 60 ribu masker untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Memasuki hari ketujuh pascagempa yang mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur, Polri terus mempercepat penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.Melalui koordinasi penanganan bencana, Polri menyiagakan personel di tujuh kabupaten terdampak dengan dukungan Brimob, Detasemen K-9, Dokpol, hingga tim trauma healing.Bantuan berupa makanan cepat saji, tenda, selimut, dan perlengkapan kesehatan terus dikirim melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah dengan kerusakan parah.Polri juga melakukan pendataan pengungsi mandiri yang belum tersentuh bantuan serta menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan warga terdampak gempa NTT.

Bupati Puncak Elvis Tabuni memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Puncak Papua Tengah tetap berjalan normal setelah insiden pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas pemerintahan di Ilaga.Aksi tersebut diduga dipicu kesalahpahaman warga terkait penurunan alokasi dana desa tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri kini melakukan pemulihan situasi serta membuka dialog dengan para kepala kampung untuk memberikan penjelasan.

Polri terus mendalami dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait ajakan demonstrasi menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama kabar yang belum diketahui kebenarannya. Polri mengingatkan agar masyarakat selalu melakukan pengecekan sebelum menyebarkan informasi.

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya memperkuat sinergi serta soliditas dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Jakarta.Kolaborasi antara TNI dan Polri menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan, sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.Melalui koordinasi yang terus diperkuat, jajaran keamanan berkomitmen menjaga situasi Jakarta tetap kondusif serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga.

Sebanyak 7.643 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jakarta disiagakan untuk mengamankan kegiatan doa dan zikir kebangsaan di kawasan Monas. Polisi menyiapkan sejumlah kantong parkir serta rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan memastikan kegiatan berlangsung aman serta tertib.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh jajaran Polri untuk terus meneladani integritas dan profesionalisme Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso. Pesan ini disampaikan Kapolri usai menghadiri malam Penganugerahan Hoegeng Awards 2026 di Jakarta.

Tim gabungan Bareskrim Polri dan Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta menangkap seorang pilot maskapai asing asal Malaysia, Mohd Saufi bin Othman (MSO). Pelaku ditangkap usai kedapatan membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Kawasan Jalan Matraman Dalam, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, yang sempat menjadi lokasi titik bentrokan maut antar kelompok warga, hingga kini masih dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Meskipun kedua kelompok warga yang terlibat bentrok sebelumnya telah sepakat untuk berdamai, kehadiran pasukan keamanan tetap disiagakan guna memastikan situasi di lapangan benar-benar kondusif. Sejumlah kendaraan taktis, truk pengangkut personel Korps Brimob, serta puluhan petugas berseragam tampak berjajar di bahu jalan. Di tengah penjagaan ketat tersebut, aktivitas harian warga sekitar terpantau mulai berangsur normal kembali.

Pasca kebakaran yang melanda Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulya, Sukabumi, Jawa Barat, ratusan warga bersama aparat TNI dan Polri bergotong royong mengevakuasi gabah padi yang masih tersisa.

Kuasa hukum bos pabrik Whip Pink, Andy Hioe, mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri terkait penetapan dirinya dan Jasen Hioe sebagai tersangka dugaan tindak pidana sediaan farmasi ilegal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi melibatkan aparat TNI (Babinsa) dan Polri (Bhabinkamtibmas) untuk memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat desa.Aparat TNI-Polri tidak dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan tidak berhak melakukan pemungutan atau penagihan uang pajak langsung di lapangan.Kebijakan ini menuai polemik karena dianggap bisa menimbulkan kesan intimidatif atau teror psikologis yang membuat wajib pajak merasa takut. "Ditjen Pajak Kemenkeu libatkan TNI/Polri dalam pengawasan terhadap wajib pajak, solusi tepat atau malah menambah masalah baru?" Bersasma Narasumber: 1. Pengamat Pajak sekaligus Ketua Umum Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, 2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Setelah penyidikan bergulir dan berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana proses hukum akan berjalan hingga pembuktian di pengadilan. Di tengah perkembangan tersebut, penyitaan sejumlah barang bukti serta munculnya wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI menambah dinamika dalam penanganan perkara yang menjadi sorotan nasional ini.Sejauh mana sinergi antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum menjadi kunci dalam menghadirkan proses hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan?

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat kemitraan dengan pecalang dan komunitas ojek online dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan sistem pengamanan swakarsa berbasis masyarakat.

Penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap rumah milik Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memicu ketegangan antara Polri dan Kejaksaan. Pertikaian ini bisa mengungkap perkara korupsi di dua institusi itu. Namun penegakan hukum berlandaskan dendam dan alat gertak mudah diselesaikan secara politik. Presiden Prabowo memberikan solusi keliru.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

#DiskusiInteraktif Sinergi Polri–Kejaksaan tegaskan solid dan sinergi, Bgmn memastikan independensi dan tdk ada conflict of interest dari penanganan kasus dugaan korupsi mantan jampidsus Febrie Adriansyah?TALK: Penasehat Ahli Kapolri - Dr. Edi Hasibuan&Pengacara Publik dari Pusat bantuan hukum masyarakat ralian jawalsen

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memperluas penyelidikan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memeriksa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk yang dikelola Polri. Di sisi lain, Polda Jateng menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara langsung (on the spot) dengan pengawasan Propam dan Bidkum sebagai bagian dari pengawasan internal.Lantas, bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar Polri tetap independen, profesional, dan menjaga kepercayaan publik dalam penanganan kasus ini?Simak pembahasannya bersama Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd., Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian (Puskampol) Indonesia, dalam episode terbaru kami.

Penyelidikan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional terus berkembang dengan pemeriksaan seluruh SPPG di Jawa Tengah, termasuk yang dikelola Polri.PAD Kota Semarang tahun 2025 meningkat menjadi sekitar Rp3,4 triliun, didorong kenaikan penerimaan pajak yang memperkuat pembangunan daerah.Sementara itu, KPK menetapkan tiga tersangka dalam OTT yang melibatkan Bupati Sukoharjo. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dalam kepemimpinan daerah.Di Kabupaten Semarang, New Bukit Cinta Rawa Pening terus dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan mendorong perekonomian masyarakat.Simak informasi selengkapnya di Elshinta Semarang 91 FM.

Mabes Polri telah menetapkan eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara.Untuk mencegah perselisihan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pasca-penetapan tersangka ini, kedua lembaga perlu mengedepankan koordinasi kasus secara terbuka, gelar perkara bersama (sinergi), menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta menjaga fokus penegakan hukum dari muatan politis.Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri secara resmi telah menyerahkan berkas perkara dugaan korupsi dan TPPU ini kepada pihak Kejaksaan Agung untuk memperkuat sinergi institusi.Mabes Polri tetapkan mantan Jampidsus Febri Ardiansyah sbg tersangka kasus korupsi dan TPPU tata kelola batu bara, apa yang harus dilakukan agar tdk picu perselisihan antara polri dan kejagung? Narasumber1. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK), Ronald Loblobly2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Di tengah penyelidikan dan penyidikan Polri terkait dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga integritas dan objektivitas serta memastikan penanganan perkara tetap berjalan normal. Lantas, bagaimana Komisi Kejaksaan memandang pengunduran diri ini, dan apa dampaknya terhadap penegakan hukum serta kepercayaan publik?Simak penjelasannya bersama Ketua Komjak Prof Pujiyono Suwadi

Karangan bunga dukungan untuk Polri tampak berderet di depan Gedung Ditreskrimsus, di area Mapolda Metro Jaya. Dukungan ini muncul di tengah penyidikan tiga kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya.

Kejaksaan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mulai melakukan penyisiran serta pengumpulan data secara langsung terhadap pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk SPPG yang dikelola Polri. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.Di tengah berkembangnya berbagai isu yang mengaitkan langkah tersebut dengan dinamika penegakan hukum, bagaimana pandangan DPR terhadap pelaksanaan SPPG? Apa saja catatan yang perlu menjadi perhatian agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran? Simak ulasan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris

Tanggapan Kapuspenkum Kejagung soal penggeledahan yang dilakukan Polri

Tim gabungan Polri melakukan penggeledahan delapan titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk sebuah restoran di kawasan Cipete dan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam operasi tersebut, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mata uang asing senilai sekitar Rp476 miliar dari brankas tersembunyi di sebuah rumah mewah kawasan Sentul, Bogor.Temuan fantastis ini langsung menjadi sorotan masyarakat. Bahkan publik menyoroti nilai sitaan yang sangat besar tersebut dan berspekulasi mengenai potensi rivalitas antara instansi penegak hukum.Mengurai polemik penggeledahan rumah diduga milik pejabat kejagung dan menyita uang serta emas bernilai ratusan milyar rupiah oleh polda metro jaya, apa yang harus dilakukan? Narasumber:1. Pakar hukum pidana Univ Tarumanegara Dr Heri Firmansyah 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro,

Kementerian Hak Asasi Manusia menerima komitmen kuat dari TNI dan Polri untuk tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam operasi penegakan hukum di Papua. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan sebagai pondasi utama pembangunan di Bumi Cenderawasih.

MetroTV, Gang Swadaya, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kini kembali bersih setelah tumpukan sampah diangkut oleh petugas gabungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, TNI, dan Polri.

MetroTV, Sebagai rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Republik Indonesia menggelar pembukaan Pekan Olahraga Polri, Kapolri Cup.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi UU Polri yang memuat sejumlah perubahan penting, mulai dari perpanjangan usia pensiun, penempatan anggota Polri di jabatan sipil tertentu, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dalam pengawasan dan pembinaan budaya integritas Polri. Sejauh mana penguatan kewenangan Kompolnas ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme Polri, bagaimana Kompolnas memastikan implementasi UU baru ini tetap sejalan dengan prinsip transparansi?TALK: Anggota Kompolnas yang dimaksud adalah Dr. Yusuf Warsyim

Polisi menggelar apel kesiapan dan arahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelayanan penyampaian aspirasi.Ribuan personel diturunkan dengan bantuan dari TNI. Petugas gabungan menjamin aspirasi mahasiswa bisa tersampaikan dengan baik. Tidak ada petugas TNI Polri yang membawa senjata api dalam pelayanan ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, didampingi Direktur Utama TVRI Fiki Satari, secara resmi mengumumkan rencana Polri untuk menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 secara serentak di seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Mabes hingga Polsek di seluruh Indonesia. Agenda ini bertujuan untuk memberikan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong roda ekonomi lokal, khususnya bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah. Polri berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan serta memastikan pengamanan di setiap lokasi nonton bareng agar berjalan aman dan kondusif.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri) melakukan penggeledahan di kantor BUMN PT Barata Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait kasus pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes PTPN XI dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp645 miliar.

Diskusi Interaktif : Mengawal RUU Polri agar tetap di jalur reformasi, Apa yang harus dilakukan?1. Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing&2. Praktisi Hukum, Pengacara Publik, Ralian Jawalsen

Enam poin rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri tak menyentuh akar persoalan institusi kepolisian yang bermasalah sebatang badan. Semua bermula dari ketidakseriusan Presiden Prabowo membayar janji untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Para ahli hukum dalam komisi tidak berdaya menerbitkan rekomendasi radikal karena dikelilingi para jenderal polisi. Sejak awal tim ini hanya gimik presiden dan terbentur kebutuhan politik. - - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual resmi dideklarasikan dalam Temu Nasional Pondok Pesantren di Jakarta. Diinisiasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, serta melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PPPA, POLRI, DPR RI, dan perwakilan pengasuh pesantren se-Indonesia. Deklarasi ini menegaskan komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bermartabat, sekaligus mendorong dibangunnya sistem pelaporan yang aman bagi korban. Dengan tegas, pesantren diimbau untuk memberikan sanksi berat dan membawa pelaku ke ranah hukum tanpa menutup-nutupi kasus demi alasan menjaga nama baik.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, memimpin langsung pemusnahan sekitar 200 kilogram barang bukti ganja saat kunjungan kerja di Mapolres Empat Lawang. Ratusan kilogram ganja yang terdiri dari delapan karung ganja kering dan satu karung ganja basah ini merupakan hasil pengungkapan ladang ganja fantastis seluas 20 hektare di Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, pada Februari lalu. Pemusnahan ini menegaskan komitmen tegas Polri dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Saat ini, polisi masih terus bergerak memburu jaringan pelaku lainnya, termasuk tiga tersangka yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

TNI turut mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang terlihat dalam peresmian operasionalisasi 1.061 KDMP dan KKMP secara nasional serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual.Salah satu Koperasi Desa Merah Putih yang diresmikan berada di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu siang. Peresmian K-D-M-P digelar dengan pengamanan dan pengawalan langsung dari jajaran TNI Kodam Jaya hingga Korem 052/Wijayakrama.Melalui virtual Zoom, Presiden Prabowo meresmikan 1.061 gerai K-D-M-P dan K-K-M-P secara serentak di Jawa Timur pada Sabtu siang.Kegiatan strategis nasional ini dihadiri oleh Kasdam Jaya Mayjen TNI Putra Widyawinaya, Danrem 052 Wijayakrama, Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Dandim 0510 Tigaraksa, serta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Tangerang.Pelaksanaan kegiatan berada di bawah koordinasi Dandim 0510 Tigaraksa, Letkol Inf Yudho Setyono, yang memastikan seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.Kasdam Jaya Jayakarta, Mayjen TNI Putra Widyawinaya, menyatakan bahwa TNI mendukung penuh program pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.Pemerintah daerah pun menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta terus bersinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan stakeholder yang menjadi kunci keberhasilan penguatan ekonomi kerakyatan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya jagung serentak kuartal II di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Polri dan seluruh pihak yang mendukung program swasembada pangan nasional.Acara juga diisi dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri. Polri mengungkapkan panen jagung sepanjang 2025 mencapai 3,9 juta ton, dengan 100 ton hasil panen siap diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang, Kalimantan Barat.Ditemani Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden Prabowo mengendarai mesin panen jagung sambil mengenakan topi koboi, memanen tiga lajur jagung sepanjang 30 meter.

Polri bersama kelompok tani di Kabupaten Tuban Jawa Timur terus mematangkan persiapan menjelang panen raya jagung serentak kuartal dua tahun 2026 yang dijadwalkan akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.Selain menyiapkan ratusan hektare lahan siap panen, Polri juga menghadirkan berbagai inovasi pangan mulai dari benih jagung Bhayangkara hingga pembangunan gudang ketahanan pangan untuk mendukung swasembada nasional.

Polri kembali sibuk mengerjakan program politik Presiden Prabowo Subianto. Selain mengelola dapur MBG, polisi juga diminta menanam jagung untuk ketahanan pangan. Para perwira “berakrobat” agar target terpenuhi tapi akuntabilitas program terabaikan. Semakin jauh harapan reformasi Polri yang sempat digaungkan Prabowo. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

The case of heavy watering against the Deputy Coordinator of Contras, Andrie Yunus, has now provoked a public uproar due to the dualism of the results of the investigation between the police and the military. - Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, kini memicu kegaduhan publik akibat adanya dualisme hasil penyelidikan antara Polri dan TNI.

Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengkritik pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR. Listyo menolak wacana Polri di bawah kementerian, dan memilih mundur menjadi petani jika institusinya tidak lagi berada di bawah presiden. Gatot menilai, pernyataan Listyo yang akan mempertahankan posisi institusinya sampai titik darah penghabisan, merupakan sebuah ancaman.

Polri melangkah out of the box dari tupoksi tradisionalnya lewat peran di program MBG. Di balik dapur bergizi dan citra humanis, tersimpan pertarungan legitimasi: inovasi administratif atau substitusi sosial atas defisit kepercayaan publik?