Pamorku adalah rangkuman analisis berita mingguan berkisar pajak, moneter dan keuangan dari media pilihan.
Pemerintah memastikan akan tetap memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha pada tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak ingatkan masyarakat mencermati syarat mendapatkan insentif PPN yakni syarat rumah tidak boleh berpindah tangan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
Insentif PPN DTP diberikan mulai November 2023 hingga Desember 2024 yang terbagi dalam dua fase.
Pemerintah memperluas kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Penerintah (DTP) hingga menjangkau pembelian rumah sampai Rp5 miliar.
Wajib pajak dapat mengklarifikasi dan memberikan penjelasan apabila mendapatkan SP2DK alias surat cinta dari DJP
Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemerintah dengan DPR RI menyepakati target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp1.988,8 triliun.
Kementerian Keuangan menyatakan kegiatan pemungutan pajak terhadap transaksi judi online tidak akan terjadi karena perjudian dilarang di Indonesia.
Pemerintah akan menyiapkan insentif bagi para calon investor mobil listrik yang hendak masuk ke Tanah Air, salah satunya berupa peniadaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Akan ada teknologi yang lebih canggih untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui layanan prepopulated SPT pajak di sistem core tax yang ditargetkan mulai berjalan secara nasional pada Mei 2024.
Dalam rangka Hari Pajak Tahun 2023, Direktur Jenderal Pajak mengajak seluruh pegawai DJP untuk merawat dan memperkuat kebersamaan serta menguatkan tekad dan berubah menjadi lebih baik dalam pengabdian diri bagi negara.
Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat optimis pendapatan negara pada tahun ini akan melebihi seratus persen.
Presiden Joko Widodo mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) kepada para Investor di Singapura
Menteri Keuangan agenda “Green Economy Forum 2023” mengatakan pemerintah sangat berhati-hati dalam memungut pajak karbon dan masih menunggu waktu yang tepat untuk pelaksanaan pajak karbon.
Insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk mobil listrik dan bus akan mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia serta sebagai komitmen pemerintah dalam mengikuti perkembangan dunia terhadap transisi energi bersih dengan penggunaan kendaraan listrik.
Menko Polhukam menyatakan akan terbentuk satuan tugas (satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 28 April 2023.
Wakil Ketua MPR RI mengusulkan agar DJP dipisahkan dari Kementerian Keuangan sehingga langsung berta
Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.
DJP gencar melakukan sosialisasi terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Pemerintah bersiap memberikan beragam insentif dan fasilitas kemudahan bagi investor yang akan membenamkan modalnya di IKN melalui Peraturan Pemerintah.
Pemerintah akan mendorong sumber penerimaan dari pajak dari orang super kaya dengan potensi yang besar.
Penyesuaian tarif PPh Pasal 21 yang tertuang dalam UU Harmoni Peraturan Perpajakan ternyata meringankan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Kilas balik berita perpajakan dari Januari hingga Desember 2022.
Pemerintah telah menunjuk 134 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE dengan jumlah setoran pajak hingga 30 November 2022 mencapai Rp9,66 triliun.
Direktur Executive Polling Institute mengatakan mayoritas publik yakin penggunaan NIK sebagai NPWP akan lebih memudahkan dalam menunaikan kewajiban pajak.
DJP mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2022 mencapai Rp1.448,17 triliun atau 97,5 persen dari target.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengajak Amazon untuk membangun pusat pendidikan di Indonesia dengan menyiapkan kemudahan salah satunya insentif pajak.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan target penerimaan perpajakan di tahun 2023 menjadi Rp2.021,2 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun atau melonjak 54,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2023 ditargetkan mencapai Rp2.016,9 triliun, tumbuh 4,8 persen dari outlook tahun 2022 sebesar Rp1.924,9 triliun.
DJP akan terus membangun teknologi pengamanan dan protokol yang mumpuni terkait integrasi NIK-NPWP dan meminta kesadaran masyarakat umum untuk menjaga data kependudukan.
Kinerja positif APBN dengan realisasi pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp 1.317,2 triliun didorong oleh kenaikan harga komoditas dan berbagai perbaikan kebijakan serta administrasi perpajakan yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Pemerintah mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Juni 2022.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meresmikan peluncuran NIK sebagai NPWP dalam momentum puncak perayaan Hari Pajak tahun 2022 ini.
PPS berakhir, DJP kumpulkan Pajak Penghasilan dari program ini sebesar Rp61,01 triliun.
DJP berharap integrasi NIK-NPWP dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
DJP memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp1.485 triliun.
Program Pengungkapan Sukarela yang berakhir 30 Juni 2022 turut mendorong pertumbuhan penerimaan pajak hingga April 2022.
Pemerintah optimistis upaya untuk mengembalikan defisit fiskal ke bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan.
Pemerintah resmi mengenakan PPN dan PPh untuk transaksi aset kripto mulai 1 Mei 2022.
Menteri Keuangan menetapkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN 11 persen untuk penyelenggara inovasi digital pada bidang jasa keuangan seperti dompet digital atau e-wallet.
DJP menegaskan pemerintah tidak mengenakan pungutan PPN atas jasa penyelenggaraan ibadah umroh maupun ibadah keagamaan lainnya.
Pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN menjadi 11% pada 1 April 2022. Tujuan kenaikan tarif PPN ini adalah untuk memperbaiki tata kelola sistem perpajakan tanah air.
Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kampanye simpatik Spectaxcular 2022 dalam rangka meningkatkan animo masyarakat terhadap informasi perpajakan.
Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penerapan aturan kenaikan tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2021 secara elektronik melalui e-filing.
Pemerintah menurunkan tarif PPh final atasjasa konstruksi melalui PP Nomor 9 Tahun 2022 yang mulai berlaku 21 Februari 2022.
Ekonom menilai potensi penerimaan negara dari penerapan UU HPP mencapai Rp137,5 triliun per tahun atau 0,77 persen dari PDB.
Pemerintah resmi memperpanjang insentif PPnBM kendaraan bermotor dan PPN perumahan hingga September 2022.