Podcasts about Reformasi

Oligarki merupakan salah satu topik diskusi utama dalam politik di Indonesia. Sebagian besar masyarakat mengartikan Oligarki sebagai kelompok-kelompok orang kaya yang mengendalikan politik. Prof. Vedi Hadiz menyayangkan definisi yang sempit ini dan mengajak kita untuk melihatnya lebih luas lagi. Bersama Luqman-nul Hakim, HI Friends diajak berdiskusi mengenai buku karya Prof. Hadiz yang akan diterbitkan tahun depan (2026) berjudul Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia. Buku ini sendiri merupakan sekuel dari buku berjudul Reorganizing Power in Indonesia karya Richard Robison dan Vedi R. Hadiz pada tahun 2004.Apakah sebenarnya Oligarki? Apakah oligarki merupakan satu kesatuan yang tunggal? dan bagaimana dinamika kekuasaan oligarki di Indonesia beradaptasi pada setiap titik sejarah Indonesia?Simak selengkapnya hanya di Podcast Ilmu Hubungan Internasional seri-97!===========================================

Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri menuai sorotan. Alih-alih menunjuk figur independen, mayoritas anggota tim justru berasal dari elit politik dan petinggi kepolisian. Akankah komisi ini membawa perubahan di kepolisian, atau hanya gimik semata?

Senin lalu, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri. Komisi yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Jimly Asshiddiqie ini, ditarget tiga bulan menyusun rekomendasi strategis untuk memperbaiki institusi kepolisian.Dari 10 anggota, lebih dari separuhnya berasal dari unsur pemerintah dan kepolisian, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Komposisi ini memunculkan keraguan tentang rekomendasi yang nanti dikeluarkan, seberapa obyektif dan imparsial hasilnya? Bagaimana semestinya Komisi ini bekerja? Masalah apa saja di tubuh Korps Bhayangkara yang wajib dibahas dan dipecahkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Gufron Mabruri, Pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto, dan Peneliti ICJR Girlie LA Ginting.

Episode PutCast kali ini kita kedatangan dua orang narasumber sekaligus Prof. Masduki dan Rimba. Obrolan ini mengulas tentang bagaimana memori publik bisa dibelokkan oleh narasi yang tersistematis dari penunjukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, termasuk menjawab pertanyaan krusial: jika Soeharto adalah pahlawan, apakah Reformasi 98 itu salah?

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana membahas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk percepatan reformasi Polri sesuai arahan presiden, dengan fokus pada peningkatan kinerja, transparansi, dan profesionalisme institusi.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat koordinasi dan mempermudah proses kajian reformasi institusi kepolisian.Namun, publik juga mempertanyakan apakah peran ganda Kapolri akan memengaruhi kinerja Polri di lapangan.Simak Wawancara Eksklusif Elshinta bersama Mantan Kabareskrim Polri sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian Indonesia (ISPPI), Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, membahas arah kebijakan dan tantangan reformasi Polri ke depan.

Narasumber: 1. Mantan Kompolnas, Guru Besar Ilmu Hukum/Akademisi, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum (Prof Hamidah)2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Pembentukan komisi ini menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Presiden menegaskan pentingnya profesionalitas aparat dalam menjamin hukum yang adil. Apa arah kebijakan hingga tantangan yang akan dihadapi komisi tersebut?Elshinta akan membahas lebih jauh bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengenai harapan publik terhadap percepatan reformasi Polri.

Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie. Apa agenda yg harus dituntaskan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri? Talk bersama Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.

A long awaited Aged Care Act is coming into force, four years after a Royal Commission recommended major reforms to the sector. - Undang-Undang Perawatan Lansia yang telah lama dinantikan akhirnya berlaku.

Reformasi sangat menekankan khotbah. Baik Luther maupun Calvin sangat memberikan penekanan pada keutamaan Firman. Bukan hanya keutamaan dalam hal kitab suci saja, tapi pertemuan dengan Tuhan melalui khotbah.

Kawan kawan INIKOPER, pernahkah Anda mendengar istilah "Corporate University"? Mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan pusat pelatihan modern milik BUMN atau perusahaan swasta ternama. Benar sekali, tapi tahukah Anda bahwa di balik nama itu tersimpan sebuah evolusi ideologis yang telah mengubah wajah pendidikan dan dunia kerja selama lebih dari satu abad? Kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah konsep yang sangat relevan dengan dunia kita yang serba cepat: evolusi Corporate University dan adaptasinya di Indonesia. Kita akan menelusuri akarnya hingga ke awal abad ke-20, ketika para raksasa industri seperti Andrew Carnegie mulai menggugat peran universitas tradisional. Mereka bertanya, "Apa gunanya pendidikan jika tidak menciptakan manusia yang 'berguna' dan siap kerja?" Dari sanalah lahir sebuah gerakan yang mendewakan efisiensi, relevansi praktis, dan akuntabilitas—prinsip-prinsip yang kini menjadi jantung banyak organisasi. Di episode ini, kita akan melihat bagaimana semangat itu diadopsi secara unik di Indonesia. Bukan hanya di perusahaan besar seperti Telkom atau Pertamina, tetapi juga merasuk ke dalam kementerian—seperti Kemenkeu CorpU atau Kemenhut CorpU—bahkan hingga ke lembaga-lembaga nirlaba yang kini dituntut untuk menunjukkan "dampak" yang terukur. Apa sebenarnya perbedaan mendasar antara Corporate University dengan pusat pelatihan biasa? Bagaimana fenomena ini menekan universitas tradisional kita untuk berubah? Dan apa artinya ini bagi masa depan karier Anda dan pendidikan generasi mendatang? Mari kita bedah bersama dalam episode kali ini. Tetaplah bersama kami di INIKOPER.

Presiden Prabowo Subianto segera melantik para anggota KomiteReformasi Polri. Sejumlah pihak menyebut wewenang dan tugas Komite ReformasiPolri belum jelas, hingga berpotensi tumpang tindih dengan Tim TransformasiReformasi bentukan Kapolri. Lalu, seberapa kuat wewenang Komite Reformasi Polri?

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, lanskap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami transformasi hebat, namun juga diwarnai kerentanan struktural yang kompleks. Laporan riset dari ARC UI dan POLGOV UGM, "Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi", memberikan peta jalan analisis kritis terhadap kondisi terkini OMS, menyoroti kontradiksi mendasar antara tuntutan profesionalisme dan pelemahan agenda politik transformatif. Warisan Otoritarianisme dan Kontradiksi Struktural Konteks historis pasca-1998 menunjukkan bahwa kebebasan yang diperoleh telah diserap kembali ke dalam tatanan baru. Meskipun jumlah OMS, LSM, dan kelompok advokasi menjamur pada awal 2000-an, laporan ini menegaskan bahwa warisan Orde Baru tetap memengaruhi struktur dan kinerja mereka. Warisan ini termanifestasi dalam fragmentasi aliansi pro-demokrasi, penyerapan aktivis ke dalam institusi negara, dan melemahnya politik kelas yang seharusnya mampu mengonsolidasikan basis massa akar rumput. Laporan ini secara khusus mengkaji bagaimana OMS kini beroperasi di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Di Indonesia, kemunduran ini ditandai dengan kembalinya elit ekonomi politik otoritarian melalui dinasti politik, yang turut menyempitkan ruang gerak sipil (halaman 9). Penyempitan ruang sipil ini diperparah oleh lingkungan regulasi yang kontradiktif (Temuan 1, halaman 15). Negara secara strategis menggunakan dua wajah hukum: satu sisi ada regulasi yang mendukung HAM (seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), namun di sisi lain terdapat regulasi represif (seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan UU ITE) yang memperkuat pembatasan. Kriminalisasi digital, dengan ratusan kasus berbasis UU ITE, menjadi ancaman nyata yang melampaui batas digital. Paradoks Profesionalisme: Teknikalisasi dan Depolitisasi Inti temuan laporan ini adalah identifikasi dua proses sentral yang membatasi kapasitas transformatif OMS: teknikalisasidan depolitisasi. Teknikalisasi didefinisikan sebagai proses sehari-hari yang menekankan efisiensi, standardisasi, dan manajerialisme dalam pengelolaan program OMS (Boks 6, halaman 12). Praktik ini didorong oleh tuntutan akuntabilitas donor, khususnya skema Government-to-Government (G-to-G), yang mewajibkan pelaporan teknis, kerangka logis, dan indikator kinerja kuantitatif yang ekstensif. Laporan tersebut mencatat Paradoks Profesionalisme (Temuan 2, halaman 17), di mana OMS institusional menjadi lebih profesional secara manajerial—ahli dalam penulisan proposal dan evaluasi dampak—namun kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun. Tuntutan manajerial ini menyita waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk pengorganisasian komunitas tapak, menyebabkan fragmentasi organisasional karena OMS terjebak dalam "silo program" mereka sendiri. Depolitisasi, sebagai pasangan dari teknikalisasi, adalah erosi bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas OMS, yang ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik (Boks 6, halaman 12). Ketika fokus utama beralih pada pencapaian hasil program untuk menghindari risiko pendanaan, diskusi mengenai relasi kekuasaan dan agenda transformasi sosial menjadi sulit dijalankan, melemahkan konsolidasi gerakan lintas kelas. Kontradiksi ini juga tercermin pada dampak kerja OMS: OMS yang menangani isu yang dikuasai elit ekonomi politik (pertambangan, kelapa sawit) memiliki dampak terbatas, sementara OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit (kesetaraan gender, disabilitas) justru menunjukkan peningkatan pengaruh (halaman 7). Kondisi ini menciptakan fragmentasi OMS yang disponsori negara, yang semakin memecah belah kekuatan masyarakat sipil (halaman 14). Otonomi Lokal dan Rizoma Gerakan Muda Di tengah dominasi teknikalisasi di tingkat nasional, laporan ini juga menyoroti dinamika penting di tingkat lokal dan gerakan akar rumput orang muda. Pada tingkat lokal, OMS menghadapi pilihan antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan (risiko teknikalisasi) atau mempertahankan otonomi politik (risiko keterbatasan sumber daya) (Temuan 3, halaman 19). Kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) menjadi contoh model alternatif yang menolak dukungan finansial donor demi menjaga kohesi dan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan ketika berhadapan dengan entitas besar seperti BUMN. Laporan ini secara khusus menggarisbawahi rizoma gerakan orang muda (Temuan 4, halaman 22) sebagai kekuatan baru dalam ekosistem masyarakat sipil. Model Organisasi Rizomatik: Gerakan ini mengadopsi struktur yang horizontal, cair, dan berjejaring, yang berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional. Mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung untuk koordinasi dan mobilisasi cepat. Independensi Pendanaan: Mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding memberikan mereka otonomi politik dan membebaskan mereka dari tuntutan pelaporan formal donor. Potensi Transformatif: Gerakan ini mampu memobilisasi massa secara luas dan cepat, seperti dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi (2019) dan protes anti-UU Cipta Kerja. Mereka juga memperkenalkan wacana baru seperti interseksionalitas dan keadilan iklim. Namun, laporan ini juga memperingatkan bahwa model rizomatik ini rentan terhadap fragmentasi organisasional, bersifat sporadis, dan menghadapi ancaman serius dari represi digital (UU ITE). Rekomendasi untuk Konsolidasi Progresif Berdasarkan temuan kontradiksi yang terjadi, laporan ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis (Boks 11, halaman 24) untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi. Menjembatani OMS Institusional, Organik, dan Komunitas Tapak: Mendesak pengembangan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan akuntabilitas formal dengan keterlibatan politik transformatif. OMS institusional didorong untuk membangun konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada luaran program yang kaku. Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi: Diperlukan desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik. Bantuan legal dan keamanan digital harus diprioritaskan, terutama bagi OMS di wilayah berisiko tinggi. Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivis: Merekomendasikan penciptaan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan yang setara antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda. Skema peer mentoringdua arah diperlukan agar aktivis senior menyumbang narasi historis dan aktivis muda menyumbang inovasi digital dan taktik mobilisasi. Memperkuat Peran OMS Lokal: Pendanaan harus disalurkan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta), terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik. Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda: Dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal perlu diberikan, serta mendorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun OMS Indonesia menghadapi hambatan signifikan akibat teknikalisasi dan depolitisasi, resiliensi mereka tampak melalui kemunculan model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. Kontradiksi ini—antara kekuatan basis sosial yang beragam dan penyebaran jejaring organik yang adaptif—menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi untuk menjadi motor perubahan sosial yang progresif.

MetroTV, Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan meresmikan Komite Reformasi Polri sekaligus melantik sembilan orang anggotanya pada pekan depan. Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat reformasi dan profesionalisme kepolisian di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal pada pidato HUT TNI ke-80. Diantaranya Kepala Negara menegaskan bahwa organisasi TNI yang usang harus diganti, demi kesiapan nasional. Presiden juga menyatakan kepemimpinan TNI harus berdasar kepada keteladanan dan prestasi, bukan senioritas. Apa yang dicermati dari 80 tahun usia TNI dan pidato Presiden? Talk bersama Pengamat Kebijakan, Dr Jhon Palinggi.

Di balik kemeriahan peringatan HUT ke-80 TNI pada Minggu, (05/10) lalu, arah reformasi militer terus dipertanyakan. Pasalnya, di era Presiden Prabowo Subianto, kiprah TNI terus dikritik kalangan pegiat HAM, pengamat, dan akademisi karena dinilai kian menjauh dari cita-cita reformasi.Peran TNI di ranah sipil makin luas yang dilegitimasi dengan pengesahan UU TNI, Maret lalu. Praktiknya tak cuma dwifungsi, tetapi multifungsi, contohnya penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, perpanjangan usia pensiun perwira bintang, dan pembentukan enam kodam baru. Besarnya kekuasaan ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang bisa mengancam supremasi sipil.Terlebih, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan personel TNI juga terus terjadi. Sistem peradilan militer menyulitkan publik mendapatkan keadilan dan berpotensi menebalkan impunitas.Bagaimana wajah TNI saat ini? Ke mana arah reformasi militer di era Prabowo? Apakah terjadi kemunduran?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti SETARA Institute sekaligus Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri Ikhsan Yosarie, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati Tangka, dan Guru Besar Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran sekaligus Senior Advisor LAB 45 Jakarta Prof. Muradi.

Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kongres Nasional Fraksi Rakyat resmi digelar di Jakarta dan melahirkan Presidium Nasional Fraksi Rakyat sebagai kekuatan politik baru yang mengklaim mewakili aspirasi rakyat. Presidium ini diamanatkan untuk terlibat aktif dalam reformasi politik, mulai dari revisi undang-undang hingga perubahan konstitusi. Lebih dari dua ribu peserta menegaskan komitmen mendorong reformasi politik secara konstitusional untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik.#FraksiRakyat #KongresNasional #ReformasiPolitik #DPRRI #PresidiumNasional #PartaiPolitik

Pembentukan Tim Reformasi Internal Polri pasca hadirnya Komite Reformasi Polri di tingkat Presiden menjadi langkah strategis untuk mempercepat perbaikan institusi kepolisian. Di satu sisi, Komite Reformasi Polri dibentuk Presiden sebagai motor eksternal yang memastikan arah pembenahan sesuai aspirasi publik, prinsip demokrasi, dan tuntutan akuntabilitas. Di sisi lain, Tim Reformasi Internal Polri berfungsi sebagai penggerak dari dalam tubuh organisasi, memahami problem struktural, budaya, dan operasional yang selama ini menjadi tantangan.Agar keduanya sinergis, diperlukan mekanisme komunikasi yang terbuka dan rutin, serta penyamaan indikator keberhasilan reformasi. Komite dapat berperan sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi strategis, sementara Tim Internal memastikan setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara realistis di lapangan. Transparansi hasil kerja, pelibatan masyarakat sipil, serta kesediaan Polri untuk menerima evaluasi menjadi kunci agar reformasi tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan terasa nyata di tingkat pelayanan publik.Dengan demikian, sinergi antara arah kebijakan dari Presiden melalui Komite Reformasi dan upaya implementatif dari Tim Internal Polri akan melahirkan proses reformasi yang komprehensif: menguatkan profesionalisme, memperbaiki integritas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.[TALK] Penasihat Ahli Kapolri, yang juga Mantan Kadiv Hukum Polri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi&Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam

Di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri, Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim yang berisi 57 perwira Polri ini akan mengevaluasi seluruh program yang sudah dilaksanakan. Lantas, apakah dua tim reformasi Polri ini akan optimal ataujustru saling tumpang tindih?

Komitmen dan arah reformasi kepolisian mulai dipertanyakan. Gelagatnya bisa dibaca dari langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam merespons kemarahan publik terhadap kekerasan aparat saat gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.Di internal Korps Bhayangkara, Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, yang terdiri 52 perwira tinggi dan perwira menengah Polri.Sementara, Presiden Prabowo tengah bersiap membentuk Komite Reformasi Kepolisian, yang salah satunya bakal diisi eks Menko Polhukam Mahfud MD. Prabowo juga mengangkat Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.Publik dibuat bingung, mengapa ada dua tim reformasi kepolisian? Apakah wewenangnya bakal tumpang tindih? Seberapa jauh totalitas tim internal Polri dalam mereformasi institusinya sendiri?Bagaimana pula dengan rencana Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri? Unsur mana saja yang wajib masuk? Bagaimana memastikan janji reformasi kepolisian benar-benar ditepati?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim, dan Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim Ini Tertuang Dalam Sprin Nomor 2749,IX,2025 Tertanggal 17 September 2025. Tim Reformasi Terdiri Dari 52 Perwira Tinggi Dan Menengah Polri, Tugasnya Melakukan Evaluasi Dan Memperkuat Reformasi Di Internal Kepolisian.#Polri #Reformasi #kapolri #listyosigitprabowo

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kemarin resmi membentuk Tim Akselerasi Reformasi Polri, sebagai langkah strategis memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Tim ini dipimpin Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.Dengan dibentuknya tim ini, Polri kini memiliki dua tim khusus reformasi: selain Tim Akselerasi, ada Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk Istana, dengan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.Langkah ini menunjukkan bahwa Polri serius mendorong perubahan nyata, mempercepat transformasi, dan meningkatkan kinerja agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Pembentukan Tim Akselerasi Reformasi menjadi penting karena menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat proses reformasi di seluruh jajaran institusi. Talk: Ketua Tim Akselerasi Reformasi Polri - komjen pol. prof. Chryshnanda Dwilaksana M.Si

Polri resmi membentuk Tim Reformasi Kepolisian sebagai langkah nyata dalam mempercepat proses pembenahan internal dan meningkatkan kepercayaan publik. Pembentukan tim ini menjadi bukti bahwa Polri tidak menutup diri terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai energi untuk melakukan perubahan yang lebih baik.Langkah ini menunjukkan keseriusan Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Dengan adanya Tim Reformasi, diharapkan agenda-agenda strategis seperti peningkatan integritas anggota, transparansi penanganan kasus, hingga modernisasi sistem pelayanan publik dapat terwujud lebih cepat dan terukur.Pada akhirnya, pembentukan Tim Reformasi Kepolisian bukan hanya sekadar simbol, tetapi menjadi komitmen nyata Polri untuk berbenah, membuka diri, dan meneguhkan jati diri sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.[TALK] Pakar Hukum Pidana yang juga Anggota kompolnas periode 2012 - 2016, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum&Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Wacana reformasi Polri kembali mengemuka usai gelombangdemonstrasi akhir Agustus lalu. Di mana salah satu tuntutannya adalah perbaikan menyeluruhdalam sistem internal kepolisian. Ada apa di balik wacana reformasi Polri?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri terbuka terhadap evaluasi dan masukan, termasuk dari Tim Reformasi Kepolisian yang dibentuk atas inisiatif Presiden. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Kapolri menegaskan bahwa transformasi internal terus dilakukan, khususnya di bidang kultural, serta penegakan disiplin melalui sistem punishment and reward.#ReformasiPolri #Kapolri #ListyoSigit #EvaluasiPolri #PolriTerbuka #TimReformasi #TransformasiPolri #GasAirMata #PolisiDemo #TNI #Kepolisian

Presiden Prabowo Subianto disebut sedang menyiapkan Keputusan Presiden terkait pembentukan Tim Reformasi Polri yang akan dilantik dalam waktu dekat.#PrabowoSubianto #ReformasiPolri #TimReformasi #KeputusanPresiden #Polri

Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan pembentukan tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian republik Indonesia alias Polri.Presiden pun telah menunjuk eks Wakapolri Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Namun, belum ada kepastian apakah Dofiri juga akan memimpin Komite Reformasi Kepolisian yang sedang disusun tersebut.Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan selama ini upaya perubahan kepolisian ke arah lebih baik sudah dilakukan. Polri, menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusinya.Apa yg harus diprioritaskan akhmad dofiri stlh diangkat presiden sbg penasehat bidang kamtibmas dan reformasi polri? 1. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso 2. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ) Saiful Anam

Rencana pembentukan tim reformasi Polri bakal segera terlaksana usai Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama saat berdialog dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (11/9) pekan lalu. Reformasi Polri yang didesakkan GNB adalah tuntutan pembenahan menyeluruh institusi kepolisian, utamanya berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil yang memprihatinkan, seperti yang terjadi pada peristiwa demonstrasi 25-31 Agustus 2025.Dalam periode itu pula, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sebanyak sepuluh orang meninggal, sekitar 1.000-an demonstran luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit, serta 3.300 lebih demonstran ditangkap polisi. Peristiwa tewasnya Affan Kurniawan, ojek daring yang dilindas kendaraan taktis Polri di tengah massa unjuk rasa, kian menggenapinya.Atas dasar hal tersebut, Presiden menyambut gagasan dari para perwakilan tokoh bangsa. Kini, publik masih menanti siapa saja nama-nama yang akan mengisi susunan tim reformasi Polri.Gema Reformasi Polri di tubuh Korps Bhayangkara sejatinya kerap digaungkan, meski nyatanya jalan di tempat. Sejak dicanangkan pada tahun 1999, reformasi Polri yang salah satu tujuannya mengubah karakter polisi menjadi polisi sipil yang humanis dan tidak lagi berbudaya militeristik, urung terwujud.Mengapa pembentukan tim reformasi Polri kali ini sangat mendesak? Apakah tim khusus reformasi bakal menjadi jawaban atas reformasi total di tubuh Polri? Bagaimana langkah mewujudkan keseriusan reformasi Polri?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Gufron Mabruri, Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom, dan Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Iftitahsari.

In this episode: A new finance minister, a cabinet reshuffle, the Nation's Conscience Movement, Thaksin detained, Anti-elite movements from Kathmandu to Manila, deadly floods in Bali and Freeport workers trappedFor a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.info   Read Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Polri, sebuah langkah yang sejak lama menjadi aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkannya, presiden akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian, dengan harapan mampu menyentuh akar persoalan yang ada di institusi Polri. Rencana ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, namun tentu ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar reformasi benar-benar berjalan efektif dan menyentuh substansi.Dalam program ini, kami hadirkan wawancara bersama Penasihat Ahli Kapolri, yang juga Mantan Kadiv Hukum Polri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, untuk mengulas lebih dalam mengenai langkah reformasi Polri, tantangan, serta peluang yang perlu dicermati

Isu pergantian Kapolri kian santer, meski pihak Istana sudah membantahnya. Namun, di balik polemik itu, publik menaruh harapan besar pada agenda reformasi Polri. Apa yang sebenarnya harus diperhatikan?Ikuti pembahasan mendalam bersama Staf Ahli Kapolri sekaligus mantan Kabareskrim, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, serta Pengamat Kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto.#IsuKapolri #ReformasiPolri #PolriUntukPublik #HarapanReformasi #KapolriDanReformasi #PolriBerbenah #ReformasiKepolisian #DialogElshinta

'Let them eat kue!' Kevin and Erin update the escalation of protests over the weekend throughout Indonesia, surrounding the death of 21-year-old delivery-bike driver Affan Kurniawan, crushed by an armored police vehicle.  The ensuing frenzy witnessed the looting of houses of several parliamentarians as well as that of Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (she was away).  Who is the orchestrator?  Who is the dastardly criminal mastermind?  Is it "foreign actors"?  (Morgan Freeman?)  Spoiler alert it was the internet...  For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.info   Read Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

This week, protests Monday set the scene for a chaotic week. Elsewhere, Immanuel Ebenezer's arrest marks the first cabinet alleged corruption case and a new addition to the Constitutional Court shores up government support on the bench. Please note this podcast was recorded Thursday afternoon Jakarta time and there will be more to come.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/We apologize for the sending awrong buymeacoffeelink earlier. We have corrected the URL. It should be buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Jenderal Abdul Haris Nasution melahirkan konsep “jalan tengah” menjadi cikal bakal dwifungsi militer yang berkibar di era Orde Baru. Redup setelah Reformasi 1998, hari-hari ini militerisme kembali menguat dan menjadi alat politik penguasa. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan tentara untuk menggarap berbagai proyek negara. Dominasi tentara akhirnya melemahkan supremasi sipil sebagai prasyarat tegaknya demokrasi. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Prabowo celebrated Indonesia"s 80th anniversary of Independence at the Palace. Residents of Pati protested against their district chief, backed by a nationwide online campaign.  And Setya Novanto, disgraced former Speaker of the House who was sentenced to 15 years in prison, won release.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/

Ikhlas Tawazun membahas betapa pentingnya melihat supply chain beras dari segi keberlanjutan. Bersama Kiswara S. Prihandini (Program Manager Indonesia at Preferred by Nature) & Hafizh Mulia (Country Representative Indonesia at Preferred by Nature).Episode ini berkolaborasi dengan Preferred by Nature, sebuah organisasi nonpemerintah global yang bergerak di bidang keberlanjutan.Dukung channel kami melalui Trakteer:https://trakteer.id/kontekstualcomTemui kami di:Instagram: https://instagram.com/kontekstualcomX: https://x.com/kontekstualcom TikTok: https://tiktok.com/@kontekstualcomPodcaster:Ikhlas Tawazun (https://x.com/tawazunikhlas)Korespondensi kerja sama: kontekstual.indo@gmail.com

Send us a textThis week: we discuss a Java-Bali ferry disaster, Gibran's new assignment, Prabowo's Brics Summit, Trump's revised tariff threat and, not least - aura farming.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Send us a textPaetongtarn is out, an Indonesian influencer is arrested and sentenced to 7 years in Myanmar's Insein prison, a new Constitutional Court decision on election scheduling is causing a stir.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Dalam Episod 4 Kena Soal, perbincangan hangat menyentuh beberapa isu-isu serantau dan tempatan yang menjadi tumpuan. Antara soalan-soalan yang dijawab termasuklah persoalan sama ada Parlimen perlu mengadakan pendengaran awam, ancaman perangkap pendapatan sederhana, kuasa penjawat awam, pengaruh Kelab Remaja PAS terhadap naratif politik belia, keperluan undang-undang AI, dan juga ketegangan Iran-Israel kebelakangan ini.00:00 INTRO00:50 REFORMASI PARLIMEN @wan.ali.imran: Should parliament hold hearings like US congress for cabinet confirmation or investigations?08:48 PERANGKAP PENDAPATAN SEDERHANA @ing_zheng: Why msia is still in the middle income trap? What will you do differently from other PM?23:18 KUASA PERKHIDMATAN AWAM@praveenmarkandu: Do the civil service have too much power? Why does it seem reforms are being blocked by the CS?33:33 PENUBUHAN KELAB REMAJA PAS MALAYSIA (KRPM)@nabil.ahnafff: Apa pandangan Saudara KJ & Shahril tentang Penubuhan Kelab Remaja PAS Malaysia (KRPM)43:54 KONFLIK IRAN-ISRAEL@epol_alberto: Pndgn KS berkenaan perang antara Iran dan Isra*l. Dan apakah kesannya terhadap Malaysia@nadnadkacangpendek: what are your thoughts on Iran giving Israel back what they deserve@aimannijem: Apa pandangan KS berkenaan Iran yang hilang penguasaan udaranya kepada Israel sekarang?@msyahmimohdkarim: Perang Israel - Iran dan genocide Gaza, apakah analisis KS masa depan geopolitik serantau58:41 MASA DEPAN AI@hadzrul_luqman: Perlukah Malaysia merangka akta tentang AI. Akta AI- Syed Hadzrul (Telegram): Dalam dunia yg semakin berkembang dengan AI, perlukah negara mewujudkan akta berkaitan AI bagi mengelakkan sebarang salah guna AI dan lain-lain isu? (Akta Kecerdasan Buatan 2025)1:08:52 GO-TO FRAGRANCE@al.shafiq22: Perhaps off topic sir, but what's your go-to fragrance?1:11:02 KL PODFEST 2025ia_am10016: Will KLPodfest be making a comeback?

Audio Siar Keluar Sekejap Episod 159 menyentuh sebuah tragedi menyayat hati yang mengorbankan 15 mahasiswa UPSI dalam kemalangan bas di lebuhraya Jeli-Gerik. KeluarSekejap membuka ruang kepada Abdul Wafi Kamarudin, salah seorang mangsa yang terselamat untuk berkongsi pengalaman ngeri yang dilaluinya, kesan trauma serta luahan hati terhadap kegagalan sistem keselamatan jalan raya negara.Episod ini turut membedah kegagalan struktur dan penguatkuasaan yang telah lama membelenggu isu keselamatan pengangkutan awam. Perbincangan bersama Datuk Suret Singh membawa perspektif dasar yang mendalam. Daripada sistem demerit KEJARA yang lemah, lesen PSV pemandu bermasalah yang tidak digantung sehinggalah cadangan penubuhan Kertas Putih Parlimen untuk merombak sistem keselamatan jalan raya secara menyeluruh.Episod diakhiri dengan menyentuh isu kelewatan peluasan SST yang menimbulkan persoalan kecekapan fiskal kerajaan.Ingin jenama anda dikenali oleh ribuan pendengar? Taja episod Keluar Sekejap untuk tahun 2025!Hubungi kami di +6011-1919 1783 atau emel ke commercial@ksmedia.my untuk maklumat lanjut dan pakej penajaan eksklusif.

Nurul Izzah è stata eletta vice presidente del Partito al cui comando c'è il padre, Anwar Ibrahim, che è anche il premier del paese. Nessuno nega che Nurul Izzah, già volto simbolo del movimento degli anni '90 noto come “Reformasi”, abbia grande carisma e capacità. Ma tutti pensano di essere di fronte a un ennesimo caso di nepotismo. Cosa che per la Malaysia, così come per tanti altri paesi asiatici, non sarebbe per niente una novità. Le fonti audio di questa puntata sono tratte da: Challenges ahead for PKR, says Nurul Izzah, canale YouTube The Star, 24 maggio 2025; Laungan Reformasi Nurul Izzah & Adiknya Tahun 1998, KL Media Channel, 5 giugno 2018; Ucapan Reformasi Anwar 20 Sept 1998, canale Youtube Suara Kedilan, 20 settembre 2021; Malaysia - Mahathir speaks out against Anwar, Ap Archive, 23 luglio 20015; Jailed Malaysian oppn leader Anwar Ibrahim's daughter Nurul Izzah Anwar , canale YouTube News7Tamil, 17 marzo 2015; From the heart: Nurul Izzah's compassionate message for Gaza's mothers on Mother's Day, canale Youtube sinardailymy, 14 maggio 2024; 'Muhyiddin has two personalities' - Dr M on 'Sheraton Move' architects, canale Youtube KiniTv, 21 giugno 2020; Malaysia GE15: Anwar Ibrahim says it's time for “new politics", vows to be leader for all Malaysians, CNA, 6 novembre 2022; Anwar dismisses talk of nepotism after Nurul Izzah's win, Free Malaysia Today, 24 maggio 2025; PKR president Anwar Ibrahim's speech at PKR congress, canale Youtube KiniTv, 24 maggio 2025. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Send us a textKevin talks to Glenn Hurowitz of Mighty Earth on Food estate program in Papua. Also, French President Emmanuel Macron pays a visit to the Palace and Borobudur. Police arrested 93 Trisaksti students on the day of remembrance of Reformasi. Ojek drivers held a demonstration responding to the talks of merger between Grab and Gojek.Visit Mighty Earth on mightyearth.orgFor a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Send us a textKevin and Erin talk to Alon Aviram of Gecko Project on his collaborative investigative reporting regarding Chromium-6 exposure in waters of Obi Island as a result of Harita's nickel expansion. Also, PM Albanese visits Indonesia a day after his second inauguration.Read Gecko Project's investigation here: https://thegeckoproject.org/articles/clean-cars-poisoned-water/For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Send us a textPolicies of consigning youths deemed problematic to military barracks caused a controversy and an ITB student who made an ai-generative image of Jokowi and Prabowo kissing was arrested with ITE law. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Send us a textAs Singaporeans go to the polls, Kevin and Erin talk to Kirsten Han of We The Citizen and Mekong Review on the country's 9-day campaign. Also, Jokowi's visit to the Vatican and later to police HQ to file defamation charges against those who call his diploma a forgery.  And a formidable group of military retirees call for impeaching the VP.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Send us a textKevin and Erin talk to Angus Mackintosh of CrossASEAN research on the recent stock market dynamics and outlook. Also a report on Russian airbase in Biak became a hot topic for the Australian election. And Widodo received visitors while an Indonesian delegation starts tariff negotiations.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Audio Siar Keluar Sekejap Episod 151 menampilkan YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dalam satu perbincangan menyeluruh yang merangkumi pelbagai isu besar dari perubahan iklim hingga ke perubahan dalam parti.Antara yang dibincangkan termasuk perkembangan kementerian beliau seperti Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Kebangsaan, pelaksanaan RUU CCUS, serta kontroversi seputar eksplorasi nadir bumi (REE) yang melibatkan pertembungan antara kerajaan pusat dan negeri. Episod ini juga menyentuh secara terus terang tentang reformasi yang sedang dan belum dilaksanakan dalam kerajaan Madani termasuk isu pelantikan politik, peruntukan Ahli Parlimen, dan sistem akauntabiliti Perdana Menteri di Parlimen.Turut diperbincangkan secara kritikal adalah perubahan dalam struktur pemilihan Parti Keadilan Rakyat (PKR) di mana pertembungan antara kem Anwar dan kem Rafizi serta budaya parti yang kini dilihat semakin mewah berbanding zaman "parti derita."Keluar Sekejap akan mengadakan siri jelajah ke United Kingdom pada bulan April ini. Sertai KJ dan Shahril Hamdan dalam sesi siaran langsung eksklusif yang membincangkan isu-isu semasa, dasar awam, serta hala tuju politik tanah air.

Send us a textA 7.7 Richter scale earthquake devastates Myanmar, Thanksin Shinawatra joins the board of Danantara, Indonesia braces for a new set of reciprocal tariffs from Trump, and protests against TNI law continues in several cities. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!