Podcasts about aturan

Dibawakan oleh Suster Waldetrudis MCFSM dan Suster Sisilia MCFSM dari Komunitas Suster MCFSM Santa Teresa Kalkuta Bekasi di Keuskupan Agung Jakarta, Indonesia. 1 Raja-Raja 8: 22-23.27-30; Mazmur tg 84: 3.4.5.10.11; Markus 7: 1-13.LAIN DI TINDAKANLAIN DI BIBIR Tema renungan kita pada hari ini ialah: Lain Di TindakanLain Di Bibir. Seorang remaja perempuan sudah berpacaran tiga tahun denganpemuda yang sedang kuliah hukum. Akhir-akhir ini gadis itu menjadi kecewadengan sikap pemuda cakap dan pintar tersebut. Pemuda itu bicara sangat memikatdan membuat banyak janji, tetapi perwujudannya nol. Ia hanya akan menjadisangat terpukul jika cintanya hanya di bibir, dan akhirnya tidak bisa berwujudnyata. Ia selalu mengingatkan pacarnya: cinta bukan sekedar "lain di tindakanlain di bibir". Kritik remaja perempuan ini hanya suatu porsi kecil darikritik besar Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di dalamkitab suci. Mereka turun dari Yerusalem ke tempat Yesus berada sekitar ratusankilometer dengan maksud membuktikan kalau Yesus dan pengikut-Nya melanggaraturan adat dan agama Yahudi. Aturan yang mereka tekankan ialah interpretasimanusia atas perintah Allah dari Musa. Contohnya mereka temukan para rasulYesus tidak mencuci tangan dahulu sebelum makan. Kemunafikan adalah kata yang pas bagi kaum farisi dan paraahli Taurat. Yesus langsung menyebutkan pelanggaran mereka yang terberat ialahmengkhianati firman Tuhan yang sebenarnya. Misalnya, perintah dari Musa untukmenghormati dan mengasihi orang tua, terlebih-lebih yang menderita dan sakit didalam keluarga sendiri. Biaya yang sebenarnya untuk mengobati anggota keluargaini, dialihkan untuk berbagai jenis pajak di rumah ibadat alias persembahan.Umat diharuskan untuk penuhi ini dan ternyata uangnya untuk kerakusan mereka.Jenis korupsi ini sudah menjadi mental hidup mereka bahkan mendarah-dagingsampai saat ini. Motivasi mereka ialah uang. Hidup agama mereka bukan untukmengudus manusia melalui kepatuhan pada firman Tuhan dan melakukankehendak-Nya, tetapi mendapatkan uang melalui praktik beragama. Untukmemperkuat strategi utama ini mereka harus mengarang-mengarang semua aturanpenampilan yang jumlahnya begitu banyak, termasuk yang disebutkan tadi ialahmencuci semua perkakas makan-minum dan tangan. Tampilan diri mereka harus suci,bibir dan mulut mereka harus berkata-kata bagus, dan gerak-gerik mereka harus sempurna.Orang-orang mesti percaya akan mereka dan terdorong untuk selalu taat pajakrumah ibadat. Ini yang sangat dilawan dan dikecam Yesus. Raja Salomo mengulangi kehendak Allah yang utama ialahtinggal selama-lamanya di bumi ini bersama umat manusia, tetapi bukan di dalamdiri manusia yang munafik seperti kaum farisi dan para ahli Taurat. Hanyakebenaranlah yang membuat kerajaan Allah besar di dunia bukan kemunafikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Yesus Kristus,perkuatkanlah kami untuk mampu melawan semua kepalsuan yang kami hadapi.Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus ... Dalam nama Bapa ...

Hai Wonder Kids, Kembali dalam renungan anak GKY Mangga Besar. Judul renungan hari ini adalah YESUS MEMBERI KELEGAANDiambil dari: Matius 11:28 (TB)“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.”Wonder Kids, Pernahkah kamu merasa lelah karena terlalu banyak aturan? Aturan di sekolah, aturan di rumah, aturan di mana-mana. Kalau salah sedikit, langsung ditegur.Pada zaman Yesus, orang Farisi membuat banyak sekali aturan. Bukan hanya aturan dari Tuhan, tetapi juga aturan buatan manusia. Mereka bangga karena bisa menaati aturan-aturan itu, dan merasa lebih baik dari orang lain.Yesus tahu betapa beratnya hidup seperti itu. Karena itu Yesus tidak berkata, “Datanglah kepada-Ku, lalu lakukan semua aturan dengan sempurna.” Yesus berkata, “Datanglah kepada-Ku… Aku akan memberi kelegaan.”Yesus mengajarkan bahwa yang paling penting bukan daftar aturan, tetapi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan dan orang lain, kita sedang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yesus bukan Tuhan yang menambah beban. Yesus adalah Tuhan yang mengangkat beban.Wonder Kids, hari ini lakukan ini:Coba perhatikan satu orang di sekitarmu yang sedang lelah atau sedih. Tunjukkan kasih Yesus kepadanya dengan sikap yang baik atau kata yang menguatkan.Mari kita berdoa:Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengerti ketika aku lelah. Terima kasih karena Engkau tidak menambah bebanku, tetapi memberi kelegaan. Tolong aku mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain seperti yang Engkau ajarkan. Amin.Wonder Kids, ingatlah: Datang kepada Yesus bukan membuat hidup lebih berat—tetapi lebih lega. Tuhan Yesus memberkati.

"Bagaimana cara Moms & Dads membuat aturan dan disiplin berfungsi dengan baik di rumah? Share pengalaman Moms & Dads dan beri tips kepada orang tua lainnya di sini!

RUU Perampasan Aset mulai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam merampas aset hasil kejahatan yang selama ini sulit dikembalikan ke negara.Namun, pembahasannya perlu dicermati. Jaminan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta mekanisme pengawasan harus diatur jelas agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.RUU ini diharapkan efektif memulihkan kerugian negara, sekaligus tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Talk: - Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi-Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Tahap awal sebuah pertemuan merupakan momen krusial yang menentukan keberhasilan seluruh sesi fasilitasi. Sembilan puluh detik pertama adalah waktu emas bagi seorang fasilitator untuk membangun kredibilitas dan menarik perhatian peserta melalui penampilan yang percaya diri serta penjelasan tujuan yang transparan. Untuk mendukung keterlibatan sejak awal, penggunaan icebreaker menjadi instrumen penting; baik melalui openers yang menjembatani fokus peserta ke topik bahasan, maupun acquainters yang membantu peserta saling mengenal. Dengan pembukaan yang kuat, peserta akan merasa bahwa waktu mereka dihargai dan suasana kreatif pun mulai terbentuk. Setelah suasana cair, fasilitator harus menetapkan struktur dan batasan yang jelas melalui aturan main (ground rules) dan penentuan sasaran. Aturan main yang disepakati bersama, seperti prinsip keamanan psikologis dan komitmen kehadiran tepat waktu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan diskusi yang inklusif. Selain itu, fasilitator perlu menegaskan perbedaan antara agenda (proses) dengan hasil akhir yang ingin dicapai (deliverables). Dengan pemahaman yang selaras mengenai tujuan akhir, seluruh peserta dapat bergerak searah dan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas kontribusi yang mereka berikan selama pertemuan berlangsung. Untuk menjaga agar diskusi tetap pada jalurnya tanpa mengabaikan kontribusi peserta, penggunaan mekanisme seperti parking lot sangat disarankan. Fasilitas ini berfungsi untuk menampung ide-ide yang menarik namun berada di luar agenda utama, sehingga fokus pertemuan tetap terjaga sementara aspirasi peserta tetap dihargai untuk ditindaklanjuti kemudian. Kelancaran sesi ini juga harus didukung oleh kedisiplinan waktu, pembagian peran yang jelas, serta antusiasme fasilitator yang menular. Secara keseluruhan, memulai pertemuan dengan metode yang terstruktur bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah strategis untuk membangun kepercayaan dan efektivitas kerja kelompok.

Media dalam fasilitasi adalah instrumen vital yang mampu menghidupkan suasana pertemuan dari pasif menjadi dinamis melalui visualisasi ide yang terstruktur. Kekuatannya bukan terletak pada kecanggihan teknologi semata, melainkan pada ketepatan pemilihan yang didasarkan pada analisis kebutuhan yang matang sebelum sesi dimulai. Seorang fasilitator harus mempertimbangkan profil audiens agar materi tidak memberikan beban kognitif berlebih, serta menilai kondisi fisik ruangan untuk memastikan alat bantu visual yang dipilih benar-benar menjadi jembatan pemahaman, bukan justru menjadi penghambat komunikasi. Pemilihan media berdasarkan tingkat interaktivitasnya merupakan kunci untuk menjaga ritme dan energi selama proses fasilitasi berlangsung. Alat bantu dengan interaktivitas tinggi, seperti flipchart yang diisi langsung oleh peserta, sangat unggul dalam menangkap aspirasi secara nyata dan fleksibel tanpa ketergantungan pada listrik melalui aturan penulisan yang ringkas. Di sisi lain, media digital seperti presentasi PowerPoint atau video streaming memberikan struktur formal dan stimulasi visual yang kuat, asalkan tetap mematuhi kaidah sederhana seperti format 6x6 untuk menghindari kejenuhan audiens. Penggunaan media yang bervariasi ini memungkinkan fasilitator untuk menyesuaikan pendekatan dengan dinamika kelompok di setiap tahap pertemuan. Pada akhirnya, efektivitas media dalam fasilitasi sangat bergantung pada kemampuan fasilitator untuk tetap mengutamakan interaksi manusia di atas alat bantu teknis. Aturan umum seperti menjaga kontak mata dengan peserta minimal 80% dari waktu bicara dan selalu menyiapkan rencana cadangan adalah hal mutlak untuk menjaga kelancaran sesi apabila terjadi kegagalan teknologi. Media hanyalah sarana untuk membantu kelompok mencapai tujuan mereka secara visual, namun keberhasilan sejati tetap ditentukan oleh bagaimana alat-alat tersebut memicu kolaborasi dan partisipasi aktif antarindividu di dalam ruangan.

Hai Wonder Kids, kembali dalam renungan anak GKY Mangga Besar. Renungan hari ini berjudul TUHAN YANG MENETAPKAN ATURANDiambil dari: Ulangan 10:13 (TB)“Berpegang pada perintah dan ketetapan TUHAN yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu.”Wonder Kids, Dalam Alkitab, ada beberapa aturan yang terlihat aneh bagi kita.Contohnya di Imamat, Tuhan melarang orang Israel memakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan yang dicampur. Mengapa Tuhan memberi aturan seperti itu? Beberapa ahli percaya bahwa mencampur bahan tertentu bisa membuat pakaian tidak nyaman dan menimbulkan masalah di cuaca gurun. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel memakai “bahan murni” sebagai tanda bahwa mereka dipanggil untuk hidup murni di hadapan Tuhan.Apa pun alasannya, satu hal pasti: Tuhan selalu punya alasan yang baik. Ketika Yesus datang ke dunia, Ia menjelaskan bahwa bukan hanya Bapa di surga yang berkuasa, tetapi Ia juga menetapkan aturan bagi kita karena Ia mengasihi kita. Tuhan tidak memberi perintah untuk mempersulit hidup kita atau membuat kita sengsara. Dalam Ulangan 10:13, Tuhan berkata bahwa perintah-Nya diberikan supaya baik keadaanmu. Artinya, aturan Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang merusak, menolong kita membuat keputusan yang bijaksana, dan menjauhkan kita dari akibat dosa. Jadi, ketika kita merasa kesal karena ada sesuatu yang “tidak boleh,” ingatlah: Tuhan tidak sedang melarang kita sembarangan.Tuhan sedang menjaga kita. Aturan Tuhan dibuat bukan untuk membatasi sukacita kita—tetapi untuk melindungi kita dan menjaga hidup kita tetap baik.Wonder Kids, hari ini lakukan ini:Pikirkan satu aturan Tuhan yang menurutmu sulit atau terasa membatasi.Katakan kepada Tuhan:“Tuhan, tolong aku mengerti mengapa Engkau memberi aturan itu, dan ajari aku untuk taat.”Mari kita berdoa:Tuhan, tolong aku menaati aturan-Mu. Aku tahu aturan-Mu bukan untuk menyulitkanku, tetapi untuk kebaikanku. Berikan aku hati yang mau taat dan mengerti kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Amin.Wonder Kids, ingatlah: aturan Tuhan bukan untuk membatasi kita—tapi untuk melindungi dan menuntun kita kepada hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati

Bismillah,Beratnya Hidup Tanpa Aturan(The Difficulty of Life Without Rules)Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri -Hafizhahullah-Video Pendek dari Kajian Tadzkiratus Saami' No. 231“Sabar Tapi Bisa Masuk Neraka? Kok Bisa?

Pengembalian Keuangan (PK) jemaah haji khusus 2026 masih tertahan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga masuk tenggat pembayaran layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Direktur Pelayanan Haji Khusus Tuti Rianingrum mengatakan ada perbedaan mekanisme pengajuan PK pada penyelenggaraan haji tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Sebelum melakukan pencairan, Kemenhaj akan memastikan seluruh jemaah telah memenuhi syarat istithaah kesehatan yang sebelumnya hanya berlaku bagi jemaah reguler. Kemudian, Kemenhaj akan memastikan nomor paspor jemaah telah terisi dan tervalidasi. serta mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi jemaah haji khusus// hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.lantas tepatkah aturan ini mengingat pengembalian keuangan mendapat keluhan sejumlah pihak?Simak pembahasannya bersama Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj

Kapolri Listyo Sigit Prabowo dikritik melakukan pembangkangan terhadap putusan MK yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil. Polisi harus mundur jika ingin mengisi jabatan di luar institusi kepolisian.Alih-alih patuh, Listyo justru menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi menjabat di 17 kementerian/lembaga, diantaranya di Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, hingga KKP. Mereka bisa mengisi posisi  manajerial maupun nonmanajerial.Di sisi lain, muncul sejumlah dukungan terhadap langkah Kapolri ini, termasuk dari Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman. Ia mengklaim Perkap Nomor 10 Tahun 2025 konstitusional dan tidak bertentangan dengan putusan MK. Sebab, MK tidak membatalkan frasa "jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian", sehingga masih ada kemungkinan polisi menjabat di instansi sipil sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri.Bagaimana membaca perbedaan tafsir ini? Adakah jalan untuk mengakhiri polemik tersebut? Apa saja konsekuensi jika Perkap Nomor 10 benar-benar dijalankan? Apakah hal itu sejalan dengan agenda reformasi Polri?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Koalisi RFP) Aulia Rizal, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr. Yusuf Warsyim, MH.

MetroTV, Kemendes PDT, Kemendagri, dan Kemenkeu Sepakati Langkah Lengkapi Aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025Hal Ini Disampaikan Oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandi Susanto, Dalam Konferensi Pers Hari Kamis

Social media usage rules need to be established to prevent fraud and other harmful practices. But who should set these rules, and who should they target? - Aturan penggunaan media sosial perlu ditetapkan demi menghindari penipuan dan hal-hal merugikan lainnya. Namun siapa yang sebaiknya menentukan peraturan ini?

Di tengah derasnya arus digital, penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur kembali menjadi sorotan dunia. Australia sudah mengambil langkah tegas dengan melarang dan membatasi akses medsos bagi anak-anak demi mencegah dampak negatif seperti penyalahgunaan data pribadi, kecanduan gawai, hingga perundungan siber.Indonesia pun sebenarnya telah memiliki regulasi penggunaan media sosial berdasarkan kelompok usia, namun risiko di dunia maya terus berkembang dan menimbulkan pertanyaan besar: Apakah aturan yang ada sudah cukup melindungi anak?Bagaimana menciptakan lingkungan digital yang aman di tengah maraknya konten berbahaya? Perlukah Indonesia membuat larangan yang lebih ketat bagi anak usia sekolah seperti negara lain?Dalam talkshow ini, Psikolog Rumah Konseling Muhammad Iqbal, Ph.D akan mengupas tuntas bagaimana perilaku anak di era digital, bahaya laten dunia maya, hingga rekomendasi kebijakan yang ideal untuk perlindungan anak Indonesia.

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Selasa (18/11) diprotes keras karena mengabaikan suara masyarakat sipil. Aturan di KUHAP baru, berpotensi mengancam hak-hak sipil, tak terkecuali bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.Jumlah mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Mei 2025, misalnya, menunjukkan peningkatan jumlah napi dan tahanan perempuan yaitu sebanyak 10.404 narapidana perempuan dan 3.283 tahanan perempuan.Dalam draf RKUHP versi Maret 2025, hanya satu pasal yang mengatur tentang kerentanan perempuan yang berkonflik dengan hukum yaitu Pasal 138. Bab tentang hak perempuan, hak korban, dan hak disabilitas, tidak terintegrasi ke pasal-pasal lain yang mengatur proses peradilan pidana.Apa saja dampak aturan KUHAP baru terhadap perempuan berhadapan dengan hukum? Bagaimana perbandingannya dengan aturan KUHAP lama? Adakah celah untuk menggugat atau membatalkannya? Bagaimana memastikan perlindungan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum di era KUHAP barDi Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Pelaksana Harian Asosiasi APIK Indonesia Khotimun Sutanti dan Staf Kajian dan Advokasi Kebijakan LBH APIK Jakarta Tsaltsa Arsanti.

Menanggapi meninggalnya siswa SMPN 19 Tangerang Selatan akibat bullying, Mendikdasmen Abdul Mu'ti akan mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah aksi perundungan di sekolah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, guru, siswa, dan masyarakat dalam pencegahan bullying agar kekerasan serupa tidak terulang. Kasus ini menjadi sorotan nasional setelah almarhum Muhamad Hisyam, 13 tahun, meninggal dunia di RS Fatmawati akibat luka serius di kepala.

Dunia digital kembali hangat diperbincangkan. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, atau Kemenkomdigi, tengah mengkaji wacana penerapan sistem sertifikasi bagi influencer dan pembuat konten di Tanah Air. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat tata kelola ruang digital, sekaligus menekan penyebaran hoaks dan disinformasi yang marak di media sosial. Namun di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa kebijakan seperti ini bisa berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas para kreator konten.Simak pembahasannya bersama Communication Advisor & Digital Creator, Ndoro Kakung (Mas Wicaksono) 

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa tempat, seperti Silicon Valley, terus-menerus menghasilkan inovasi bernilai miliaran dolar, sementara wilayah lain yang memiliki universitas, modal, dan bakat yang sama persis justru gagal? Konsep "Hutan Hujan" (The Rainforest) menjawab misteri ini dengan sebuah gagasan radikal: kesuksesan bukanlah tentang "bahan-bahan" (resources) yang Anda miliki, melainkan tentang "resep" (recipe) budaya Anda. Ini adalah pergeseran dari melihat inovasi sebagai proses industri yang kaku (seperti "Perkebunan") menjadi melihatnya sebagai ekosistem biologis yang subur, dinamis, dan tampak kacau, tempat ide-ide dapat bercampur secara tak terduga. Di dalam Hutan Hujan, "perangkat lunak sosial" (social software) lebih penting daripada "perangkat keras" (hardware) fisik. Berbeda dengan lingkungan bisnis tradisional yang penuh ketidakpercayaan dan hierarki, ekosistem Hutan Hujan berjalan di atas kepercayaan yang diberikan di muka, bukan yang harus diperoleh. Dalam budaya ini, kegagalan tidak distigmatisasi sebagai aib pribadi, melainkan dirayakan sebagai data berharga dalam proses pembelajaran. Ide-ide "liar" yang di tempat lain akan dianggap sebagai "gulma" yang harus dicabut, di sini justru didorong untuk tumbuh, karena di situlah letak terobosan yang sesungguhnya. Konsep ini pada akhirnya adalah cetak biru untuk membuka potensi kolektif dalam komunitas mana pun. Ia mengidentifikasi "Spesies Keystone" (individu kunci yang menjadi perekat sosial) dan "Aturan Hutan Hujan" tak tertulis yang mendorong kolaborasi, seperti norma "Pay It Forward" (membantu orang lain tanpa mengharap balasan langsung). Ini adalah panduan bagi perusahaan, kota, atau organisasi yang ingin beralih dari mentalitas zero-sum yang terisolasi menjadi sebuah ekosistem sejati yang mampu menghasilkan inovasi berkelanjutan.

Kasus perundungan yang berujung bunuh diri seorang siswi MTs di Sukabumi, Jawa Barat, kembali menggugah perhatian publik terhadap isu keamanan dan kenyamanan belajar di sekolah. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyebut tengah menyiapkan Peraturan Menteri baru untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Bagaimana langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan hal ini?Narasumber : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

"Setiap anak punya 'love tank' yang perlu diisi agar mereka merasa disayang dan bahagia. Ketika love tank mereka penuh, komunikasi jadi lebih lancar dan disiplin lebih mudah diterima. Tapi, orang tua juga perlu memastikan love tank mereka sendiri terisi agar bisa memberikan yang terbaik bagi anak. Bagaimana cara kalian mengisi love tank anak dan diri sendiri? Yuk, share tips dan pengalaman kalian di kolom komentar!

Thinking of going fishing in Australia? Make sure you are familiar with local regulations, including licensing systems, closed seasons, size limits, permitted gear, and protected species. - Berpikir untuk pergi memancing di Australia? Pastikan Anda memahami peraturan setempat, termasuk sistem perizinan, musim tertutup, batas ukuran, perlengkapan yang diizinkan, dan jenis ikan yang dilindungi.

Asuransi Punya Aturan Baru: Klaim Wajib bayar 10%! Mereka Sudah Tidak Punya Empati?Apakah ini bentuk reformasi industri asuransi, atau justru jebakan baru bagi nasabah?Mulai 2025, aturan baru dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengharuskan nasabah asuransi swasta membayar 10% terlebih dahulu sebelum klaim bisa diproses. Banyak yang kaget, banyak juga yang bertanya — kenapa makin susah klaim asuransi sekarang?

Ini adalah cara berpikir dan pola kehidupan yang saya anut; bagaimana saya dapat ikut berkontribusi kepada masyarakat. Saya tidak ingin menjadi parasit. Saya ingin berkontribusi semaksimal mungkin dengan kemampuan yang saya miliki. Tidak ingin membandingkan diri dengan orang lain. Tidak usah menilai orang lain.

Menteri Kesehatan menyatakan akan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur secara khusus tentang donor organ. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik perdagangan organ ilegal di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan menjamin proses donor dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai prosedur medis yang berlaku.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini menerbitkan Perkap Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian. Perkap yang diteken pada Senin (29/09) itu terdiri dari 18 pasal, berisi panduan bagi polisi untuk melakukan penangkapan, penyitaan, pemeriksaan, hingga penggunaan senjata api (senpi) dengan amunisi karet dan amunisi tajam. Tindakan-tindakan tersebut bisa diambil polisi saat menghadapi ancaman penyerangan yang berpotensi membahayakan jiwa petugas, merusak fasilitas, maupun mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.Aturan ini disambut kritik keras dari masyarakat sipil karena berseberangan dengan semangat reformasi kepolisian yang digadang-gadang pemerintah dan Polri. Penggunaan senpi, misalnya, Perkap hanya mensyaratkan tindakan itu diambil secara tegas dan terukur. Ini berbeda dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang membolehkan penggunaan senpi jika petugas dalam kondisi terdesak atau terancam jiwanya.Tanpa batasan jelas, aturan ini mengancam ruang demokrasi dan membuka peluang masifnya praktik kekerasan oleh polisi. Korps Bhayangkara kerap disorot karena menjadi pelaku dugaan praktik penyiksaan terbanyak sepanjang 2020-2024 berdasarkan data Komnas HAM.Apa latar belakang munculnya Perkap ini? Apa urgensinya? Seperti apa gambaran implementasinya? Apakah aturan ini masih bisa dibatalkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Drs. Edi Saputra Hasibuan, SH. MH, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

RUU Perampasan Aset resmi masuk Prolegnas 2025 dan ditargetkan selesai tahun ini. Aturan ini disebut-sebut sebagai senjata pamungkas untuk menyikat aset hasil kejahatan, terutama korupsi. Tapi benarkah RUU ini akan jadi terobosan besar atau justru membuka celah kesewenang-wenangan baru? ⚖️Dalam episode spesial ini, kami ngobrol bareng Abdul Fickar Hadjar, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti yang akan mengupas tuntas.Jangan lewatkan pembahasan tajam, kritis, tapi tetap mudah dipahami. Episode ini bisa bikin kamu melihat RUU Perampasan Aset dari sudut pandang yang berbeda.

KPU RI membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang publikasi dokumen calon presiden dan calon wakil presiden yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2025.

Dokumen persyaratan Capres dan Cawapres kini tidak lagi sepenuhnya bisa diakses publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan aturan baru yang membatasi 16 dokumen penting, mulai dari KTP, SKCK, laporan harta kekayaan, hingga riwayat hidup calon. Aturan ini akan berlaku selama lima tahun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak terkait atau dokumen menyangkut jabatan publik.Kebijakan ini langsung memicu kontroversi. Apakah KPU sedang melindungi privasi calon pemimpin bangsa, atau justru menutup ruang transparansi yang menjadi hak rakyat? Apa yang sebenarnya dipertaruhkan ketika dokumen-dokumen penting itu dibatasi aksesnya?Dalam episode ini, kami mengupas tuntas polemik tersebut bersama Dr. Idham Kholik, M.Si, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU. Dengarkan penjelasan langsung dari sumber utama, dan tentukan sendiri: langkah KPU ini bijak atau justru menimbulkan tanda tanya besar bagi demokrasi kita.

Keputusan pembatalan aturan kerahasiaan dokumen persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menimbulkan beragam tafsir. Di satu sisi, publik menyambut langkah ini sebagai kemenangan atas keterbukaan informasi—hak masyarakat untuk tahu kembali dipulihkan. Di sisi lain, langkah ini membuka risiko politisasi dan eksploitasi dokumen pribadi demi kepentingan politik praktis.Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: sejauh mana keterbukaan ini dapat menjaga demokrasi tanpa menimbulkan kegaduhan? Apakah transparansi benar-benar akan menghadirkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, atau justru menciptakan celah baru bagi serangan politik berbasis dokumen yang dipelintir?Implikasinya jelas, bukan sekadar teknis administratif, tetapi menyangkut kepercayaan rakyat pada penyelenggara pemilu dan kualitas demokrasi itu sendiri. Di titik ini, publik perlu kritis, sementara KPU dituntut lebih tegas menyeimbangkan hak atas informasi dengan perlindungan data pribadi Capres-Cawapres.[TALK] Pengamat Politik yang juga mantan Ketua KPUD Jawa Tengah, Joko Purnomo&Pengamat politik yang juga Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

Komnas Perempuan mencatat ada 305 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Misalnya, pemaksaan busana, pembakuan peran gender, aturan ketenagakerjaan, hingga pembatasan kehidupan beragama. Sedangkan di level nasional, hanya 62 kebijakan dari 28 ribuan kebijakan atau 0,2 persen saja, yang benar-benar terkait pemenuhan hak perempuan dan penanganan kekerasan.Padahal, kesetaraan gender dan perlindungan HAM bagi perempuan dijamin konstitusi. Tak kurang 40 hak konstitusional perempuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.Publik lantas bertanya-tanya, mengapa pemerintah atau negara masih terus mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan? Bukankah itu bentuk pelanggaran konstitusi? Daerah mana saja yang punya aturan diskriminatif gender? Bagaimana tantangan mengadvokasi aturan atau kebijakan yang ramah gender?Topik ini kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Sundari Amir Komisioner Komnas Perempuan dan Mike Verawati Tangka Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di KPK telah naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tengah membidik sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai aturan. Tak hanya itu, KPK juga akan menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Meski demikian, KPK belum membeberkan lebih lanjut terkait sosok pemberi perintah dan pihak yang menerima aliran dana itu.Apa saja potensi pelanggaran hukum dari pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan ini?Talk : Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Jelang bergulirnya kompetisi Super League 2025–2026 pada sore hari nanti, suporter tim tamu masih tidak diperbolehkan hadir di stadion.Aturan ini tetap berlaku menyusul belum adanya izin yang dikeluarkan oleh FIFA.

Komisioner LMKN Bidang Lisensi & Kolekting, Jhonny Maukar, SH, MMMusisi yang juga pengacara yang dikenal sebagai ”the singing lawyer", Kadri Mohammad

Publik kembali menaruh perhatian pada komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu regulasi terbaru yang menuai sorotan ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengatur soal Justice Collaborator, yakni saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum demi mengungkap kejahatan yang lebih besar. Lantas sejauh mana aturan ini nantinya memperkuat posisi KPK? Apakah cukup menjamin perlindungan dan keadilan bagi saksi pelaku yang bekerja sama? Dan apa pula tantangannya dalam praktiknya nanti?Talk: Juru bicara KPK, Budi Prasetyo

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah merancang pengaturan tarif baru bagi perusahaan jasa transportasi ojek online (ojol). Langkah ini merupakan respons atas tuntutan para pengemudi ojol yang menilai tarif saat ini belum berpihak pada mereka. Aturan ini diharapkan bisa menciptakan keadilan antara mitra pengemudi, perusahaan aplikator, dan pengguna.

When the teen social media ban comes into force later this year, Australia will be the first country to try enforcing an increased minimum age for social media. - Larangan sosial media untuk remaja mulai berlaku akhir tahun ini, Australia akan menjadi negara pertama yang mencoba menerapkan peningkatan usia minimum untuk media sosial.

Larangan sosial media untuk remaja mulai berlaku akhir tahun ini, Australia akan menjadi negara pertama yang mencoba menerapkan peningkatan usia minimum untuk media sosial.

Mulai 2 Februari 2026, dokumen girik hingga letter C tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Jika tidak segera diubah menjadi sertifikat, tanah tersebut bisa didaftarkan orang lain dan pemilik aslinya kehilangan haknya. Aturan ini mulai menimbulkan keresahan karena sosialisasi yang dianggap kurang masif, hingga biaya pengurusan yang tidak murah. Apakah aturan ini sudah adil dan berpihak pada semua golongan masyarakat? Wawancara bersama Pakar Hukum Agraria Universitas Airlangga (Unair) Surabaya - Agus Sekarmadji

Aturan masuk sekolah lebih pagi yang akan diberlakukan di Provinsi Jawa Barat ini menuai pro dan kontra.

Kementerian Dalam Negeri melonggarkan aturan larangan pemerintah daerah melakukan kegiatan di hotel seperti rapat. Aturan larangan Pemda melakukan kegiatan di hotel seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo. Larangan ini berdampak sektor perhotelan terpuruk dan ekosistem pendukung seperti katering dan transportasi. Apa yang mendasari pelonggaran kebijakan efisiensi anggaran di sektor perhotelan?Wawancara bersama Wakil Mendagri - Bima Arya

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan bahwa Jerman dan sekutunya — termasuk Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat — secara resmi mencabut pembatasan jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina.

Pemerintah mengeluarkan aturan larangan pemberian gratis ongkir di layanan jual beli e-commerce.

The Australian government has a social security system that provides a range of income support to those who are eligible . In fact, most people will receive a government payment at some stage in their lives. Strict rules determine who can receive these payments and how much they are paid. In this episode of Australia Explained we break down some of the most common government payments you may be entitled to. - Pemerintah Australia memiliki sistem jaminan sosial yang menyediakan berbagai dukungan pendapatan bagi mereka yang memenuhi syarat. Bahkan, kebanyakan orang akan menerima pembayaran pemerintah pada tahap tertentu dalam hidup mereka. Aturan ketat menentukan siapa yang dapat menerima pembayaran ini dan berapa banyak mereka dibayarkan. Dalam episode Australia Explained ini, kami menguraikan beberapa pembayaran pemerintah paling umum yang mungkin berhak Anda dapatkan.

Salah satu isu tentang beasiswa LPDP adalah adanya peraih beasiswa tersebut yang tidak kembali ke Indonesia

Did you know that one in five children is at risk of dying from a disease that is now preventable through vaccination? Australia's vaccination program helps to prevent severe outcomes from many childhood infections. To access family support payments—and in some states, childcare services—your child must be fully immunised according to the national schedule. - Tahukah Anda bahwa satu dari lima anak berisiko meninggal akibat penyakit yang kini dapat dicegah melalui vaksinasi? Program vaksinasi Australia membantu mencegah dampak parah dari berbagai infeksi pada masa kanak-kanak. Untuk mengakses pembayaran tunjangan keluarga—dan di beberapa negara bagian, layanan penitipan anak—anak Anda harus menerima imunisasi lengkap sesuai jadwal nasional.

In Australia, workplace codes of conduct differ from company to company, but some standard unwritten rules are generally followed in most businesses and industries. There are also a few unspoken rules in the Australian workplace that can evolve into a set of social norms. Here is how to navigate and familiarise yourself with these unwritten rules when starting a new job. - Di Australia, kode etik tempat kerja berbeda dari perusahaan ke perusahaan, tetapi beberapa aturan standar tidak tertulis umumnya diikuti di sebagian besar bisnis dan industri.

Pembawa Renungan : RP. Givan Patty, MSC California – USA Mat 12:1-8.

Baik kandidat capres maupun para pemilih AS terbelah dalam isu kepemilikan senjata api menurut jajak pendapat Pew Research. Sementara di Indonesia, latihan gabungan antara militer Indonesia dan Amerika Serikat kembali digelar di Lampung.

Indonesia saat ini ada pesta 0r9y, tempat tertutup dan ada syaratnya... Kita bongkar lokasinya.. Kita kasih tau isi dalamnya

Kali ini, kamu akan menemukan aturan jitu yang membantu dalam membangun bisnis yang sukses. Dapatkan wawasan eksklusif tentang rahasia sukses bisnis dari berbagai sumber terpercaya, termasuk ide-ide brilian dari pengusaha sukses seperti yang dibagikan dalam video TED Talk dan lainnya. Temukan kunci-kunci penting untuk membangun bisnis yang sukses sesuai dengan aturan yang telah terbukti, sehingga kamu dapat mengarahkan langkah dengan lebih percaya diri dan efektif. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengetahui strategi-strategi terbaik dalam membangun bisnis yang tangguh dan berhasil! Simak informasi ini sekarang dan mulailah perjalanan menuju kesuksesan dalam dunia bisnis. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/clhb6d0v60kms01w226gw80p4/comments Powered by Firstory Hosting

Episode kali ini adalah episode kompilasi bahasan tuntas dari Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Kitab Shalat yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. Ini adalah bahasan ringkas yang bersumber dari Syarh para ulama terutama dari Minhah Al-‘Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram karya Syekh ‘Abdullah Al-Fauzan, Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, dan Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram karya Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. Silakan catat faedah berharga dari pembahasan ini dan amalkan ilmu yang telah didapat. Semoga bermanfaat :)