Podcasts about aturan

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Puluhan warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian diamankan oleh tim gabungan dari Imigrasi Batam dan petugas BKPM.Mereka berasal dari 12 perusahaan asing yang beroperasi di Kota Batam. Sebanyak 13 WNA ini ditangkap dalam operasi yang dilakukan selama dua hari di 12 perusahaan asing yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Para WNA yang diamankan ini berasal dari berbagai negara seperti Tiongkok, Austria, serta Bangladesh. Mereka ditangkap karena telah melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan visa, penipuan, bahkan ada WNA yang tidak memiliki dokumen dan masuk melalui jalur ilegal.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan bahwa bonus Hari Raya bagi pekerja ojek dan kurir online ditetapkan sebesar 20 persen dari pendapatan rata-rata per bulan. Bonus ini wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Penonton Basket Harus Tau Aturan

Pelajaran ke 10, Kwartal 1, Tahun 2025 (1 - 7 Maret 2025)

Ketika umat Allah dengan rendah hati memohon pertolongan kepada Sang Penakluk yang perkasa, yang paling lemah sekalipun, namun percaya pada kebenaran, dan dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir iblis dan seluruh pasukannya.

Ketika umat Allah dengan rendah hati memohon pertolongan kepada Sang Penakluk yang perkasa, yang paling lemah sekalipun, namun percaya pada kebenaran, dan dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir iblis dan seluruh pasukannya.

Ada batasan atau aturan main, yang secara dinamis terkait dengan iman dan doa.

Ada batasan atau aturan main, yang secara dinamis terkait dengan iman dan doa.

Daily Devotion || Ikuti Aturan Main-Nya || Ps. Steven Liem

Jadi, di balik "allah-allah" palsu bangsa-bangsa, sebenarnya ada iblis yang menyamar. Ini berarti bahwa semua ayat Kitab Suci yang membahas penyembahan berhala dan dewa-dewa asing adalah ayat-ayat "pertentangan kosmis".

Jadi, di balik "allah-allah" palsu bangsa-bangsa, sebenarnya ada iblis yang menyamar. Ini berarti bahwa semua ayat Kitab Suci yang membahas penyembahan berhala dan dewa-dewa asing adalah ayat-ayat "pertentangan kosmis".

The Australian government has a social security system that provides a range of income support to those who are eligible . In fact, most people will receive a government payment at some stage in their lives. Strict rules determine who can receive these payments and how much they are paid. In this episode of Australia Explained we break down some of the most common government payments you may be entitled to. - Pemerintah Australia memiliki sistem jaminan sosial yang menyediakan berbagai dukungan pendapatan bagi mereka yang memenuhi syarat. Bahkan, kebanyakan orang akan menerima pembayaran pemerintah pada tahap tertentu dalam hidup mereka. Aturan ketat menentukan siapa yang dapat menerima pembayaran ini dan berapa banyak mereka dibayarkan. Dalam episode Australia Explained ini, kami menguraikan beberapa pembayaran pemerintah paling umum yang mungkin berhak Anda dapatkan.

Mendikdasmen Segera Terbitkan Aturan Sistem Penerimaan Murid Baru | Ada Para Mantan Presiden di Danantara, Pakar Hukum: Tujuan Ekonomi Geser ke Politik | German Open 2025: Satu Tiket Ganda Campuran untuk Indonesia di Babak Kedua*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Akan Segera Umumkan Aturan Pembatasan Medsos pada Anak | Buruh Apresiasi Kebijakan Baru Pemerintah bagi Korban PHK | Ekonom: MBG Tak akan Berdampak Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aturan Baru Ekspor SDA Non-Migas, Devisa Wajib Disimpan di Dalam Negeri | Antisipasi Kepadatan Mudik Lebaran, Kemenhub Usulkan Work From Anywhere Mulai 24 Maret | Pengamat Tak Yakin Koalisi KIM Permanen Dukung Prabowo di Pemilu 2029*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kemenhan: Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Sesuai Aturan | Tak Ada Lagi Rapat di Hotel, Industri Perhotelan Terancam Kolaps? | Tiga Wanita Thailand Dibebaskan dari Perbudakan Sel Telur di Georgia

Sejak kick off pemerintahan baru Prabowo-Gibran, tak hentinya publik disuguhi rentetan polemik dan kebijakan kontroversial para penyelenggara negara. Dari gedung kura-kura Senayan, Jakarta, terbitlah revisi aturan DPR yang mengundang kritik keras dari berbagai kalangan. Aturan itu berupa tata tertib (tatib) yang memungkinkan DPR mengevaluasi atau mencopot pejabat yang mereka tetapkan dalam rapat paripurna. Di antaranya Panglima TNI, Kapolri, KPK, MK, dan MA.Sontak, kritik dan kecaman pun berdatangan, tak hanya dari masyarakat sipil serta akademisi, tetapi juga internal DPR sendiri. Tatib baru dinilai salah kaprah dan dianggap sebagai upaya DPR menjadi lembaga "superbody".Seperti apa kekacauan yang bakal ditimbulkan oleh tatib itu? Apa dampaknya terhadap kinerja lembaga-lembaga negara? Bagaimana imbas secara politik terhadap hubungan legislatif dan eksekutif? Apakah tatib itu layak dibatalkan?Kita bincangkan bersama Guru Besar Hukum Tata Negara dan Kepala Departemen Hukum Tata Negara UNPAD, Susi Dwi Harijanti dan Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

Dibawakan oleh Johanes Bambang dan Yuliana Manjung dari Komunitas Pukat Labuan Bajo di Keuskupan Labuan Bajo, Indonesia. Kejadian 1: 20 - 2: 4a; Mazmur tg 8: 4-5.6-7.8-9; Markus 7: 1-13BERSIHKAN DUNIA INI DARI KEMUNAFIKAN Tema renungan kita pada hari ini ialah: Bersihkan Duniaini dari Kemunafikan. Ada satu pasangan yang baru menikah kurang dari setahunbertengkar sangat keras. Sang istri menuduh suaminya memiliki hubungan denganteman wanita di kantor. Tetapi setiap tuduhan itu dibantah keras oleh suami.Sampai saat suami sedang mandi di kamar mandi, istri menemukan ada directmessage di seluler suami yang tertinggal di atas meja kamar mereka. Istri beranikan diri untuk mengecek langsung pesan masukitu. Ternyata dugaan-dugaannya terbukti benar. Setelah mandi, suaminya langsungdikonfrontasi dan ia tidak mampu membantah lagi. Istri secara mutlak menuntutsupaya suami tidak boleh munafik lagi. Ia harus hentikan hubungan tersebutdalam bentuk apa pun, jika perkawinan mereka hendak dimurnikan dandipertahankan. Sikap tegas istri tersebut dapat kita posisikan dalamkategori tugas besar Yesus yang ingin menghapus semua bentuk kemunafikan dimuka bumi ini. Kaum Farisi dan para ahli Taurat adalah pelaku utama kemunafikanselama masa hidup Yesus di dunia. Mereka turun dari Yerusalem ke tempat Yesusberada untuk membuktikan bahwa Yesus dan pengikut-Nya melanggar aturan adat danagama Yahudi. Aturan yang mereka tekankan ialah interpretasi manusia atasperintah Allah dari Musa. Contohnya mereka temukan para rasul Yesus tidakmencuci tangan dahulu sebelum makan. Yesus tegas menanggapi bahwa mereka sungguh mengkhianatifirman Tuhan yang sebenarnya. Misalnya, perintah dari Musa untuk menghormatidan mengasihi orang tua, terlebih-lebih yang menderita dan sakit di dalamkeluarga sendiri. Biaya yang sebenarnya untuk mengobati anggota keluarga,dialihkan untuk berbagai jenis pajak di rumah ibadat alias persembahan. Umatdiharuskan untuk penuhi ini dan ternyata uangnya untuk kerakusan mereka. Jeniskorupsi ini sudah menjadi mental hidup mereka bahkan mendarah-daging sampaisaat ini. Motivasi mereka ialah uang. Hidup agama mereka bukan untukmelakukan kehendak Tuhan, tetapi mendapatkan uang melalui praktek beragama.Untuk memperkuat strategi utama ini mereka harus mengarang-ngarang semua aturanpenampilan manusia seperti kebiasaan mencuci tangan atau membasuh diri.Tampilan diri mereka harus suci, bibir dan mulut mereka harus berkata-katabagus, dan gerak-gerik mereka harus sempurna. Orang-orang mesti sangat percayakepada mereka. Ini yang sangat dilawan dan dikecam Yesus. Tuhan Allah menguduskan semua yang telah diciptakan dansemua itu baik bagi kehidupan kita. Tugas kita ialah menaati perintah-Nya, danbukan sebaliknya membuat diri kita munafik yaitu menjadi Tuhan supaya dipujaorang lain.Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Yesus Kristus,perkuatkanlah kami untuk mampu melawan semua kepalsuan yang kami hadapi.Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus... Dalam nama Bapa...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Bob Hasan memberikan klarifikasi mengenai revisi tata tertib DPR yang banyak menuai kritik. DPR berdalih bahwa aturan tata tertib baru tersebut tidak dimaksudkan untuk mencopot pejabat negara, melainkan hanya untuk evaluasi berkala. Aturan tersebut berkaitan dengan pejabat negara yang hasil uji kelayakannya dapat dievaluasi oleh DPR.

Pakar Kritik Aturan Baru Tatib DPR | Guru Besar IPB Ingatkan Ancaman Tanggul Laut bagi Masyarakat Pesisir | AWG kutuk keras gagasan Trump ambil alih Gaza *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDN) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa polemik pagar laut akan ditegakkan melalui aturan hukum. Pemerintah akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum untuk menjerat pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembangunan pagar laut. Pemerintah telah melakukan beberapa tindakan untuk menangani polemik pagar laut, termasuk pengecekan sertifikat pagar laut di beberapa daerah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga akan segera mengecek sertifikat pagar laut yang ada di tiga daerah, yaitu Kabupaten Subang Jawa Barat, Kabupaten Sumenep Jawa Timur, dan Kabupaten Pesawaran Lampung.

Khutbah Jum'at - Ustadz Muhammad Abu Rivai, SH., MH.hafızhahullahu. Judul : Aturan Penting Terkait Gadai. Sumber : YouTube

Jakarta dihebohkan dengan kebijakan Pergub No. 2 Tahun 2025 yang memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk melakukan poligami. Pergub yang ditandatangani pada 6 Januari 2025 kemarin ini seolah memberi karpet merah pada praktik poligami. Pemprov Jakarta berdalih urgensi dari peraturan ini dibuat untuk melindungi keutuhan rumah tangga para ASN. Apakah poligami untuk ASN perlu dibuatkan aturan khusus? Apakah Jakarta tidak memiliki masalah yang lebih krusial untuk diselesaikan? Saksikan #HOTROOMMETROTV "POLEMIK PERGUB ATURAN POLIGAMI ASN" di #MetroTV

Prabowo Perintahkan Aparat Tindak Tegas Pelanggar Aturan Pertanahan dan Hutan | Menhub: Turun 4 Persen, Kecelakaan Lalin selama Nataru 2.987 Kejadian | Perludem: Dalil Kecurangan TSM Pilkada 2024 Masih Sulit Dikabulkan MK

Menko Hukum Yusril: Sesuai Putusan MA, Pemerintah Siap Perbaiki Aturan Pinjol | KPK Ungkap Ada Pejabat di Kabinet Merah Putih Punya Kekayaan Rp5,4 T | Puan Berharap Pertemuan Mega-Prabowo Terjadi Saat HUT Megawati Kamis Lusa

Jelang pergantian kepemimpinan, Jakarta menjadi sorotan, usai terbitnya aturan yang dinilai memberi celah ASN boleh berpoligami. Ketentuan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengeklaim aturan itu bukan bertujuan mendukung ASN berpoligami, tetapi memperketat aturan perkawinan dan perceraian. Aturan tersebut juga diklaim sebagai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Praktik poligami banyak ditolak karena bertentangan dengan kesetaraan gender. Komnas Perempuan menyebut poligami sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan salah satu penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagaimana aturan ini mesti disikapi? Apa langkah yang harus diambil pemimpin baru Jakarta? Bagaimana mendorong pemerintah daerah membuat aturan yang melindungi perempuan? Kita bincangkan bersama Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina dan Mutiara Ika Pratiwi, Ketua Perempuan Mahardhika. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Setelah menolak puluhan kali, MK akhirnya menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden. Aturan minimal 20% kursi DPR tidak lagi berlaku, sehingga partai-partai kecil pun bisa mencalonkan presiden sendiri. Keputusan MK ini dianggap hadiah terindah bagi demokrasi Indonesia. Tidak hanya akan membuat pertarungan pilpres semakin ramai dengan calon yang lebih banyak, namun juga mengurangi dominiasi partai politik besar di pilpres. Lantas, bagaimana sikap partai-partai terhadap putusan MK ini? Bagaimana juga DPR akan menyiasati aturan pemilu agar sesuai putusan MK?

Di awal tahun, kalangan pekerja diguncang beberapa perubahan aturan. Setelah sempat dag-dig-dug dengan skema PPN 12 persen, kini para pekerja, terutama sektor formal, terusik dengan perubahan usia pensiun. Per 1 Januari 2025, usia pensiun naik menjadi 59 tahun. Ini kenaikan ketiga sejak 2015 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Aturan tersebut menetapkan usia pensiun bakal naik satu tahun setiap tahun hingga batas usia 65 tahun. Implikasi yang paling kentara adalah makin panjangnya usia pencairan manfaat program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bisa merugikan pekerja yang pensiun dini atau PHK dan tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Dampak apalagi yang mesti diwaspadai sebagai imbas aturan ini? Siapa saja yang bakal dirugikan? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi berbagai dampak buruk yang mungkin muncul? Kita bincangkan bersama Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ancaman kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan belum juga surut, meski jaminan perlindungan terus diperkuat. Aturan terbaru anti-SLAPP, baru tahun lalu dirilis melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 10. Setahun sebelumnya, juga sudah ada Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Kasus teranyar menimpa Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjo, yang dilaporkan ke polisi oleh ormas Putra Putri Tempatan Bangka Belitung, dalam kapasitasnya sebagai ahli di pengadilan. Prof Bambang memberikan keterangan tentang kerugian negara dalam kasus timah. Prof Bambang berulang kali diundang sebagai ahli di berbagai kasus terkait kerusakan lingkungan. Berulang kali pula, ia dihadapkan dengan upaya kriminalisasi, padahal aturan perlindungan makin berlapis. Pejuang lingkungan memang banyak menjadi target kriminalisasi. Berdasarkan data WALHI 2024, ada 1.054 orang, di antaranya 28 perempuan dan 11 anak, diduga dikrimininalisasi lantaran memperjuangkan lingkungan serta ruang hidupnya. Mengapa pelaporan pada pegiat lingkungan masih terjadi meski sudah ada berbagai aturan anti-SLAPP? Bagaimana mendorong agar sosok seperti Prof Bambang Hero tak menjadi "langganan" kasus SLAPP? Kita bincangkan bersama Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo dan Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aturan untuk Kebaikan

Salah satu isu tentang beasiswa LPDP adalah adanya peraih beasiswa tersebut yang tidak kembali ke Indonesia

Ada wacana mengenai peraturan Pilkada yang harus direformasi.

Sehubungan marak dan ramai pemberantasan judi online sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran dan telah dibentuk tim koordinasi Menkopolhukam Budi Gunawan yang mana leading sector penanganan dipimpin Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ternyata, sekelompok aktivis mengatasnamakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) menemukan satu kode resmi berkekuatan hukum krusial yangr melegalkan perjudian. saat konferensi pers perihal ‘Apakah Perjudian Di Legalkan Secara Khusus dan Eksklusif ?' yang digelar di Barocks Cafe berlokasi bilangan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta. Sabtu (16/11). Jakarta

Halooo semua, balik lagi dengan kita, dipekan kali ini kita mau bahas tentang aktivitas pergosipan nih... Nah langsung aja didengerin yaa ciaao~ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/gaboeds/support

Istana: Aturan Mobil Maung Pindad untuk Mobil Dinas Menteri Sedang Dibuat | KSPSI: Produk Tekstil Impor 5 Kali Lebih Murah, Buruh RI Terancam PHK | Inter Menang, Pangkas Selisih Poin dari Napoli di Puncak *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., B.A. - Aturan Shalat Jenazah

Ada sebuah peraturan di Pemilu 2024 bahwa pasangan calon atau tim kampanye itu dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan kampanye dengan ketentuan dalam bentuk barang dan nilai barang tersebut paling banyak 1 juta rupiah.

Did you know that one in five children is at risk of dying from a disease that is now preventable through vaccination? Australia's vaccination program helps to prevent severe outcomes from many childhood infections. To access family support payments—and in some states, childcare services—your child must be fully immunised according to the national schedule. - Tahukah Anda bahwa satu dari lima anak berisiko meninggal akibat penyakit yang kini dapat dicegah melalui vaksinasi? Program vaksinasi Australia membantu mencegah dampak parah dari berbagai infeksi pada masa kanak-kanak. Untuk mengakses pembayaran tunjangan keluarga—dan di beberapa negara bagian, layanan penitipan anak—anak Anda harus menerima imunisasi lengkap sesuai jadwal nasional.

Keluaran 20

Kemenkes Susun Aturan Baru Penyelenggaraan Puskesmas | Kemenko PMK: Pornografi Pintu Masuk Berbagai Kejahatan Lain | Sepak Bola Peparnas XVII: Kontingen Jateng Incar Final, Siap Kalahkan Papua *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berbagai kejutan muncul di masa pendaftaran pilkada yang dibuka sampai 29 Agustus 2024. Perubahan dukungan banyak terjadi di masa endgame. Seperti yang dilakukan Partai Golkar yang kembali mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon gubernur Banten. Padahal, sehari sebelumnya surat dukungan sudah diberikan Golkar kepada calon lain yang diusung koalisi Indonesia Maju. Ada juga calon yang mundur walau telah diusung sejumlah partai. Berbagai dinamika lainnya terus terjadi setelah KPU menjalankan putusan MK yang melonggarkan aturan bagi partai politik dalam pengajuan calon di pilkada. Aturan baru ini mengubah peta politik dan pertarungan pilkada kian sengit di penentuan calon bagai kisah film Avengers Endgame. Bagaimana peta politik pilkada di babak akhir pendaftaran pasangan calon? Sedahsyat apa pertarungan antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju di pulau jawa lewat calon-calon yang mereka usung?

Rencana pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik menimbulkan polemik. Setelah melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, RPMK tersebut akan mengatur lagi soal desain kemasan agar polos dan seragam. Indef menyebut jika regulasi ini berdampak pada sektor ekonomi hingga penerimaan perpajakan, maka potensi kerugian penerimaan negara setara dengan Rp308 triliun. Apakah kebijakan tersebut akan mengatasi permasalahan mengenai prevalensi merokok pada anak ? Bagaimana dengan nasib petani dan pekerja di sektor tembakau yang mencapai enam juta orang ?

In Australia, workplace codes of conduct differ from company to company, but some standard unwritten rules are generally followed in most businesses and industries. There are also a few unspoken rules in the Australian workplace that can evolve into a set of social norms. Here is how to navigate and familiarise yourself with these unwritten rules when starting a new job. - Di Australia, kode etik tempat kerja berbeda dari perusahaan ke perusahaan, tetapi beberapa aturan standar tidak tertulis umumnya diikuti di sebagian besar bisnis dan industri.

Pembawa Renungan : RP. Givan Patty, MSC California – USA Mat 12:1-8.

Baik kandidat capres maupun para pemilih AS terbelah dalam isu kepemilikan senjata api menurut jajak pendapat Pew Research. Sementara di Indonesia, latihan gabungan antara militer Indonesia dan Amerika Serikat kembali digelar di Lampung.

Indonesia saat ini ada pesta 0r9y, tempat tertutup dan ada syaratnya... Kita bongkar lokasinya.. Kita kasih tau isi dalamnya

Pemerintah merancang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya. Nahdlatul Ulama sudah mengajukan diri agar bisa mengelola konsesi tambang. Adapun Menteri Luhut dan Menteri Bahlil berbeda pendapat soal pemberian IUP ke ormas. Menurut Tempo, Jokowi sebaiknya berhenti mengakali aturan untuk kepentingan politiknya.  - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Kali ini, kamu akan menemukan aturan jitu yang membantu dalam membangun bisnis yang sukses. Dapatkan wawasan eksklusif tentang rahasia sukses bisnis dari berbagai sumber terpercaya, termasuk ide-ide brilian dari pengusaha sukses seperti yang dibagikan dalam video TED Talk dan lainnya. Temukan kunci-kunci penting untuk membangun bisnis yang sukses sesuai dengan aturan yang telah terbukti, sehingga kamu dapat mengarahkan langkah dengan lebih percaya diri dan efektif. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengetahui strategi-strategi terbaik dalam membangun bisnis yang tangguh dan berhasil! Simak informasi ini sekarang dan mulailah perjalanan menuju kesuksesan dalam dunia bisnis. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/clhb6d0v60kms01w226gw80p4/comments Powered by Firstory Hosting

Episode kali ini adalah episode kompilasi bahasan tuntas dari Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Kitab Shalat yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. Ini adalah bahasan ringkas yang bersumber dari Syarh para ulama terutama dari Minhah Al-‘Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram karya Syekh ‘Abdullah Al-Fauzan, Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, dan Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram karya Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. Silakan catat faedah berharga dari pembahasan ini dan amalkan ilmu yang telah didapat. Semoga bermanfaat :)