Podcasts about aturan

Asuransi Punya Aturan Baru: Klaim Wajib bayar 10%! Mereka Sudah Tidak Punya Empati?Apakah ini bentuk reformasi industri asuransi, atau justru jebakan baru bagi nasabah?Mulai 2025, aturan baru dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengharuskan nasabah asuransi swasta membayar 10% terlebih dahulu sebelum klaim bisa diproses. Banyak yang kaget, banyak juga yang bertanya — kenapa makin susah klaim asuransi sekarang?

Menteri Kesehatan menyatakan akan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur secara khusus tentang donor organ. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik perdagangan organ ilegal di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan menjamin proses donor dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai prosedur medis yang berlaku.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini menerbitkan Perkap Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian. Perkap yang diteken pada Senin (29/09) itu terdiri dari 18 pasal, berisi panduan bagi polisi untuk melakukan penangkapan, penyitaan, pemeriksaan, hingga penggunaan senjata api (senpi) dengan amunisi karet dan amunisi tajam. Tindakan-tindakan tersebut bisa diambil polisi saat menghadapi ancaman penyerangan yang berpotensi membahayakan jiwa petugas, merusak fasilitas, maupun mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.Aturan ini disambut kritik keras dari masyarakat sipil karena berseberangan dengan semangat reformasi kepolisian yang digadang-gadang pemerintah dan Polri. Penggunaan senpi, misalnya, Perkap hanya mensyaratkan tindakan itu diambil secara tegas dan terukur. Ini berbeda dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang membolehkan penggunaan senpi jika petugas dalam kondisi terdesak atau terancam jiwanya.Tanpa batasan jelas, aturan ini mengancam ruang demokrasi dan membuka peluang masifnya praktik kekerasan oleh polisi. Korps Bhayangkara kerap disorot karena menjadi pelaku dugaan praktik penyiksaan terbanyak sepanjang 2020-2024 berdasarkan data Komnas HAM.Apa latar belakang munculnya Perkap ini? Apa urgensinya? Seperti apa gambaran implementasinya? Apakah aturan ini masih bisa dibatalkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Drs. Edi Saputra Hasibuan, SH. MH, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

RUU Perampasan Aset resmi masuk Prolegnas 2025 dan ditargetkan selesai tahun ini. Aturan ini disebut-sebut sebagai senjata pamungkas untuk menyikat aset hasil kejahatan, terutama korupsi. Tapi benarkah RUU ini akan jadi terobosan besar atau justru membuka celah kesewenang-wenangan baru? ⚖️Dalam episode spesial ini, kami ngobrol bareng Abdul Fickar Hadjar, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti yang akan mengupas tuntas.Jangan lewatkan pembahasan tajam, kritis, tapi tetap mudah dipahami. Episode ini bisa bikin kamu melihat RUU Perampasan Aset dari sudut pandang yang berbeda.

KPU RI membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang publikasi dokumen calon presiden dan calon wakil presiden yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2025.

Dokumen persyaratan Capres dan Cawapres kini tidak lagi sepenuhnya bisa diakses publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan aturan baru yang membatasi 16 dokumen penting, mulai dari KTP, SKCK, laporan harta kekayaan, hingga riwayat hidup calon. Aturan ini akan berlaku selama lima tahun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak terkait atau dokumen menyangkut jabatan publik.Kebijakan ini langsung memicu kontroversi. Apakah KPU sedang melindungi privasi calon pemimpin bangsa, atau justru menutup ruang transparansi yang menjadi hak rakyat? Apa yang sebenarnya dipertaruhkan ketika dokumen-dokumen penting itu dibatasi aksesnya?Dalam episode ini, kami mengupas tuntas polemik tersebut bersama Dr. Idham Kholik, M.Si, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU. Dengarkan penjelasan langsung dari sumber utama, dan tentukan sendiri: langkah KPU ini bijak atau justru menimbulkan tanda tanya besar bagi demokrasi kita.

Keputusan pembatalan aturan kerahasiaan dokumen persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menimbulkan beragam tafsir. Di satu sisi, publik menyambut langkah ini sebagai kemenangan atas keterbukaan informasi—hak masyarakat untuk tahu kembali dipulihkan. Di sisi lain, langkah ini membuka risiko politisasi dan eksploitasi dokumen pribadi demi kepentingan politik praktis.Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: sejauh mana keterbukaan ini dapat menjaga demokrasi tanpa menimbulkan kegaduhan? Apakah transparansi benar-benar akan menghadirkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, atau justru menciptakan celah baru bagi serangan politik berbasis dokumen yang dipelintir?Implikasinya jelas, bukan sekadar teknis administratif, tetapi menyangkut kepercayaan rakyat pada penyelenggara pemilu dan kualitas demokrasi itu sendiri. Di titik ini, publik perlu kritis, sementara KPU dituntut lebih tegas menyeimbangkan hak atas informasi dengan perlindungan data pribadi Capres-Cawapres.[TALK] Pengamat Politik yang juga mantan Ketua KPUD Jawa Tengah, Joko Purnomo&Pengamat politik yang juga Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

Komnas Perempuan mencatat ada 305 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Misalnya, pemaksaan busana, pembakuan peran gender, aturan ketenagakerjaan, hingga pembatasan kehidupan beragama. Sedangkan di level nasional, hanya 62 kebijakan dari 28 ribuan kebijakan atau 0,2 persen saja, yang benar-benar terkait pemenuhan hak perempuan dan penanganan kekerasan.Padahal, kesetaraan gender dan perlindungan HAM bagi perempuan dijamin konstitusi. Tak kurang 40 hak konstitusional perempuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.Publik lantas bertanya-tanya, mengapa pemerintah atau negara masih terus mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan? Bukankah itu bentuk pelanggaran konstitusi? Daerah mana saja yang punya aturan diskriminatif gender? Bagaimana tantangan mengadvokasi aturan atau kebijakan yang ramah gender?Topik ini kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Sundari Amir Komisioner Komnas Perempuan dan Mike Verawati Tangka Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di KPK telah naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tengah membidik sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai aturan. Tak hanya itu, KPK juga akan menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Meski demikian, KPK belum membeberkan lebih lanjut terkait sosok pemberi perintah dan pihak yang menerima aliran dana itu.Apa saja potensi pelanggaran hukum dari pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan ini?Talk : Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Jelang bergulirnya kompetisi Super League 2025–2026 pada sore hari nanti, suporter tim tamu masih tidak diperbolehkan hadir di stadion.Aturan ini tetap berlaku menyusul belum adanya izin yang dikeluarkan oleh FIFA.

Komisioner LMKN Bidang Lisensi & Kolekting, Jhonny Maukar, SH, MMMusisi yang juga pengacara yang dikenal sebagai ”the singing lawyer", Kadri Mohammad

Publik kembali menaruh perhatian pada komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu regulasi terbaru yang menuai sorotan ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengatur soal Justice Collaborator, yakni saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum demi mengungkap kejahatan yang lebih besar. Lantas sejauh mana aturan ini nantinya memperkuat posisi KPK? Apakah cukup menjamin perlindungan dan keadilan bagi saksi pelaku yang bekerja sama? Dan apa pula tantangannya dalam praktiknya nanti?Talk: Juru bicara KPK, Budi Prasetyo

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah merancang pengaturan tarif baru bagi perusahaan jasa transportasi ojek online (ojol). Langkah ini merupakan respons atas tuntutan para pengemudi ojol yang menilai tarif saat ini belum berpihak pada mereka. Aturan ini diharapkan bisa menciptakan keadilan antara mitra pengemudi, perusahaan aplikator, dan pengguna.

Larangan sosial media untuk remaja mulai berlaku akhir tahun ini, Australia akan menjadi negara pertama yang mencoba menerapkan peningkatan usia minimum untuk media sosial.

When the teen social media ban comes into force later this year, Australia will be the first country to try enforcing an increased minimum age for social media. - Larangan sosial media untuk remaja mulai berlaku akhir tahun ini, Australia akan menjadi negara pertama yang mencoba menerapkan peningkatan usia minimum untuk media sosial.

Mulai 2 Februari 2026, dokumen girik hingga letter C tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Jika tidak segera diubah menjadi sertifikat, tanah tersebut bisa didaftarkan orang lain dan pemilik aslinya kehilangan haknya. Aturan ini mulai menimbulkan keresahan karena sosialisasi yang dianggap kurang masif, hingga biaya pengurusan yang tidak murah. Apakah aturan ini sudah adil dan berpihak pada semua golongan masyarakat? Wawancara bersama Pakar Hukum Agraria Universitas Airlangga (Unair) Surabaya - Agus Sekarmadji

Aturan masuk sekolah lebih pagi yang akan diberlakukan di Provinsi Jawa Barat ini menuai pro dan kontra.

Kementerian Dalam Negeri melonggarkan aturan larangan pemerintah daerah melakukan kegiatan di hotel seperti rapat. Aturan larangan Pemda melakukan kegiatan di hotel seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo. Larangan ini berdampak sektor perhotelan terpuruk dan ekosistem pendukung seperti katering dan transportasi. Apa yang mendasari pelonggaran kebijakan efisiensi anggaran di sektor perhotelan?Wawancara bersama Wakil Mendagri - Bima Arya

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan bahwa Jerman dan sekutunya — termasuk Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat — secara resmi mencabut pembatasan jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina.

Pemerintah mengeluarkan aturan larangan pemberian gratis ongkir di layanan jual beli e-commerce.

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Puluhan warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian diamankan oleh tim gabungan dari Imigrasi Batam dan petugas BKPM.Mereka berasal dari 12 perusahaan asing yang beroperasi di Kota Batam. Sebanyak 13 WNA ini ditangkap dalam operasi yang dilakukan selama dua hari di 12 perusahaan asing yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Para WNA yang diamankan ini berasal dari berbagai negara seperti Tiongkok, Austria, serta Bangladesh. Mereka ditangkap karena telah melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan visa, penipuan, bahkan ada WNA yang tidak memiliki dokumen dan masuk melalui jalur ilegal.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan bahwa bonus Hari Raya bagi pekerja ojek dan kurir online ditetapkan sebesar 20 persen dari pendapatan rata-rata per bulan. Bonus ini wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Penonton Basket Harus Tau Aturan

Ketika umat Allah dengan rendah hati memohon pertolongan kepada Sang Penakluk yang perkasa, yang paling lemah sekalipun, namun percaya pada kebenaran, dan dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir iblis dan seluruh pasukannya.

Pelajaran ke 10, Kwartal 1, Tahun 2025 (1 - 7 Maret 2025)

Ketika umat Allah dengan rendah hati memohon pertolongan kepada Sang Penakluk yang perkasa, yang paling lemah sekalipun, namun percaya pada kebenaran, dan dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir iblis dan seluruh pasukannya.

Ada batasan atau aturan main, yang secara dinamis terkait dengan iman dan doa.

Ada batasan atau aturan main, yang secara dinamis terkait dengan iman dan doa.

Daily Devotion || Ikuti Aturan Main-Nya || Ps. Steven Liem

Jadi, di balik "allah-allah" palsu bangsa-bangsa, sebenarnya ada iblis yang menyamar. Ini berarti bahwa semua ayat Kitab Suci yang membahas penyembahan berhala dan dewa-dewa asing adalah ayat-ayat "pertentangan kosmis".

Jadi, di balik "allah-allah" palsu bangsa-bangsa, sebenarnya ada iblis yang menyamar. Ini berarti bahwa semua ayat Kitab Suci yang membahas penyembahan berhala dan dewa-dewa asing adalah ayat-ayat "pertentangan kosmis".

The Australian government has a social security system that provides a range of income support to those who are eligible . In fact, most people will receive a government payment at some stage in their lives. Strict rules determine who can receive these payments and how much they are paid. In this episode of Australia Explained we break down some of the most common government payments you may be entitled to. - Pemerintah Australia memiliki sistem jaminan sosial yang menyediakan berbagai dukungan pendapatan bagi mereka yang memenuhi syarat. Bahkan, kebanyakan orang akan menerima pembayaran pemerintah pada tahap tertentu dalam hidup mereka. Aturan ketat menentukan siapa yang dapat menerima pembayaran ini dan berapa banyak mereka dibayarkan. Dalam episode Australia Explained ini, kami menguraikan beberapa pembayaran pemerintah paling umum yang mungkin berhak Anda dapatkan.

Mendikdasmen Segera Terbitkan Aturan Sistem Penerimaan Murid Baru | Ada Para Mantan Presiden di Danantara, Pakar Hukum: Tujuan Ekonomi Geser ke Politik | German Open 2025: Satu Tiket Ganda Campuran untuk Indonesia di Babak Kedua*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Akan Segera Umumkan Aturan Pembatasan Medsos pada Anak | Buruh Apresiasi Kebijakan Baru Pemerintah bagi Korban PHK | Ekonom: MBG Tak akan Berdampak Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aturan Baru Ekspor SDA Non-Migas, Devisa Wajib Disimpan di Dalam Negeri | Antisipasi Kepadatan Mudik Lebaran, Kemenhub Usulkan Work From Anywhere Mulai 24 Maret | Pengamat Tak Yakin Koalisi KIM Permanen Dukung Prabowo di Pemilu 2029*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kemenhan: Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Sesuai Aturan | Tak Ada Lagi Rapat di Hotel, Industri Perhotelan Terancam Kolaps? | Tiga Wanita Thailand Dibebaskan dari Perbudakan Sel Telur di Georgia

Sejak kick off pemerintahan baru Prabowo-Gibran, tak hentinya publik disuguhi rentetan polemik dan kebijakan kontroversial para penyelenggara negara. Dari gedung kura-kura Senayan, Jakarta, terbitlah revisi aturan DPR yang mengundang kritik keras dari berbagai kalangan. Aturan itu berupa tata tertib (tatib) yang memungkinkan DPR mengevaluasi atau mencopot pejabat yang mereka tetapkan dalam rapat paripurna. Di antaranya Panglima TNI, Kapolri, KPK, MK, dan MA.Sontak, kritik dan kecaman pun berdatangan, tak hanya dari masyarakat sipil serta akademisi, tetapi juga internal DPR sendiri. Tatib baru dinilai salah kaprah dan dianggap sebagai upaya DPR menjadi lembaga "superbody".Seperti apa kekacauan yang bakal ditimbulkan oleh tatib itu? Apa dampaknya terhadap kinerja lembaga-lembaga negara? Bagaimana imbas secara politik terhadap hubungan legislatif dan eksekutif? Apakah tatib itu layak dibatalkan?Kita bincangkan bersama Guru Besar Hukum Tata Negara dan Kepala Departemen Hukum Tata Negara UNPAD, Susi Dwi Harijanti dan Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

Dibawakan oleh Johanes Bambang dan Yuliana Manjung dari Komunitas Pukat Labuan Bajo di Keuskupan Labuan Bajo, Indonesia. Kejadian 1: 20 - 2: 4a; Mazmur tg 8: 4-5.6-7.8-9; Markus 7: 1-13BERSIHKAN DUNIA INI DARI KEMUNAFIKAN Tema renungan kita pada hari ini ialah: Bersihkan Duniaini dari Kemunafikan. Ada satu pasangan yang baru menikah kurang dari setahunbertengkar sangat keras. Sang istri menuduh suaminya memiliki hubungan denganteman wanita di kantor. Tetapi setiap tuduhan itu dibantah keras oleh suami.Sampai saat suami sedang mandi di kamar mandi, istri menemukan ada directmessage di seluler suami yang tertinggal di atas meja kamar mereka. Istri beranikan diri untuk mengecek langsung pesan masukitu. Ternyata dugaan-dugaannya terbukti benar. Setelah mandi, suaminya langsungdikonfrontasi dan ia tidak mampu membantah lagi. Istri secara mutlak menuntutsupaya suami tidak boleh munafik lagi. Ia harus hentikan hubungan tersebutdalam bentuk apa pun, jika perkawinan mereka hendak dimurnikan dandipertahankan. Sikap tegas istri tersebut dapat kita posisikan dalamkategori tugas besar Yesus yang ingin menghapus semua bentuk kemunafikan dimuka bumi ini. Kaum Farisi dan para ahli Taurat adalah pelaku utama kemunafikanselama masa hidup Yesus di dunia. Mereka turun dari Yerusalem ke tempat Yesusberada untuk membuktikan bahwa Yesus dan pengikut-Nya melanggar aturan adat danagama Yahudi. Aturan yang mereka tekankan ialah interpretasi manusia atasperintah Allah dari Musa. Contohnya mereka temukan para rasul Yesus tidakmencuci tangan dahulu sebelum makan. Yesus tegas menanggapi bahwa mereka sungguh mengkhianatifirman Tuhan yang sebenarnya. Misalnya, perintah dari Musa untuk menghormatidan mengasihi orang tua, terlebih-lebih yang menderita dan sakit di dalamkeluarga sendiri. Biaya yang sebenarnya untuk mengobati anggota keluarga,dialihkan untuk berbagai jenis pajak di rumah ibadat alias persembahan. Umatdiharuskan untuk penuhi ini dan ternyata uangnya untuk kerakusan mereka. Jeniskorupsi ini sudah menjadi mental hidup mereka bahkan mendarah-daging sampaisaat ini. Motivasi mereka ialah uang. Hidup agama mereka bukan untukmelakukan kehendak Tuhan, tetapi mendapatkan uang melalui praktek beragama.Untuk memperkuat strategi utama ini mereka harus mengarang-ngarang semua aturanpenampilan manusia seperti kebiasaan mencuci tangan atau membasuh diri.Tampilan diri mereka harus suci, bibir dan mulut mereka harus berkata-katabagus, dan gerak-gerik mereka harus sempurna. Orang-orang mesti sangat percayakepada mereka. Ini yang sangat dilawan dan dikecam Yesus. Tuhan Allah menguduskan semua yang telah diciptakan dansemua itu baik bagi kehidupan kita. Tugas kita ialah menaati perintah-Nya, danbukan sebaliknya membuat diri kita munafik yaitu menjadi Tuhan supaya dipujaorang lain.Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Yesus Kristus,perkuatkanlah kami untuk mampu melawan semua kepalsuan yang kami hadapi.Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus... Dalam nama Bapa...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Bob Hasan memberikan klarifikasi mengenai revisi tata tertib DPR yang banyak menuai kritik. DPR berdalih bahwa aturan tata tertib baru tersebut tidak dimaksudkan untuk mencopot pejabat negara, melainkan hanya untuk evaluasi berkala. Aturan tersebut berkaitan dengan pejabat negara yang hasil uji kelayakannya dapat dievaluasi oleh DPR.

Salah satu isu tentang beasiswa LPDP adalah adanya peraih beasiswa tersebut yang tidak kembali ke Indonesia

Did you know that one in five children is at risk of dying from a disease that is now preventable through vaccination? Australia's vaccination program helps to prevent severe outcomes from many childhood infections. To access family support payments—and in some states, childcare services—your child must be fully immunised according to the national schedule. - Tahukah Anda bahwa satu dari lima anak berisiko meninggal akibat penyakit yang kini dapat dicegah melalui vaksinasi? Program vaksinasi Australia membantu mencegah dampak parah dari berbagai infeksi pada masa kanak-kanak. Untuk mengakses pembayaran tunjangan keluarga—dan di beberapa negara bagian, layanan penitipan anak—anak Anda harus menerima imunisasi lengkap sesuai jadwal nasional.

In Australia, workplace codes of conduct differ from company to company, but some standard unwritten rules are generally followed in most businesses and industries. There are also a few unspoken rules in the Australian workplace that can evolve into a set of social norms. Here is how to navigate and familiarise yourself with these unwritten rules when starting a new job. - Di Australia, kode etik tempat kerja berbeda dari perusahaan ke perusahaan, tetapi beberapa aturan standar tidak tertulis umumnya diikuti di sebagian besar bisnis dan industri.

Pembawa Renungan : RP. Givan Patty, MSC California – USA Mat 12:1-8.

Baik kandidat capres maupun para pemilih AS terbelah dalam isu kepemilikan senjata api menurut jajak pendapat Pew Research. Sementara di Indonesia, latihan gabungan antara militer Indonesia dan Amerika Serikat kembali digelar di Lampung.

Indonesia saat ini ada pesta 0r9y, tempat tertutup dan ada syaratnya... Kita bongkar lokasinya.. Kita kasih tau isi dalamnya

Pemerintah merancang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya. Nahdlatul Ulama sudah mengajukan diri agar bisa mengelola konsesi tambang. Adapun Menteri Luhut dan Menteri Bahlil berbeda pendapat soal pemberian IUP ke ormas. Menurut Tempo, Jokowi sebaiknya berhenti mengakali aturan untuk kepentingan politiknya.  - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Kali ini, kamu akan menemukan aturan jitu yang membantu dalam membangun bisnis yang sukses. Dapatkan wawasan eksklusif tentang rahasia sukses bisnis dari berbagai sumber terpercaya, termasuk ide-ide brilian dari pengusaha sukses seperti yang dibagikan dalam video TED Talk dan lainnya. Temukan kunci-kunci penting untuk membangun bisnis yang sukses sesuai dengan aturan yang telah terbukti, sehingga kamu dapat mengarahkan langkah dengan lebih percaya diri dan efektif. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengetahui strategi-strategi terbaik dalam membangun bisnis yang tangguh dan berhasil! Simak informasi ini sekarang dan mulailah perjalanan menuju kesuksesan dalam dunia bisnis. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/clhb6d0v60kms01w226gw80p4/comments Powered by Firstory Hosting

Episode kali ini adalah episode kompilasi bahasan tuntas dari Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Kitab Shalat yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. Ini adalah bahasan ringkas yang bersumber dari Syarh para ulama terutama dari Minhah Al-‘Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram karya Syekh ‘Abdullah Al-Fauzan, Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, dan Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram karya Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. Silakan catat faedah berharga dari pembahasan ini dan amalkan ilmu yang telah didapat. Semoga bermanfaat :)

Pembawa Renungan : RD. Willem Pau Semarang Luk. 6:1-5.