Podcasts about triliun

Pemerintah kucurkan dana raksasa ke bank-bank besar. Tapi, apakah uang itu bisa nyampe ke bisnis kamu?​Dr. Sandy Wahyudi bongkar tuntas:1. ​Kenapa ini jadi momen terbaik untuk ekspansi usaha.2. ​5 Bank besar penerima kucuran dana ini.3. ​5 Langkah konkret agar bisnismu dilirik bank dan dapat modal!​Tonton sampai habis! Jangan sampai kompetitor kamu gerak duluan. Ini waktunya UMKM Naik Kelas!

Kejaksaan agung menyebut masih ada sekitar Rp4 Triliun yang belum dikembalikan ke negara dalam kasus dugaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO dari total kerugian negara sebesar Rp17,7 Triliun baru Rp13 Triliun yang berhasil disita dan disetorkan ke negara. #Kejagung #KasusKorupsi #EksporMinyakSawit #CPO #UangSitaanKorupsi #UangKorupsi

Kejagung menyebut masih ada empat triliun rupiah yang belum dikembalikan ke negara dalam korupsi ekspor minyak mentah. #korupsi #minyakmentah #kejaksaanagung #headlinenews

Kejaksaan Agung bersiap menyita aset perusahaan besar terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), jika sisa kewajiban sebesar Rp4,4 triliun tak segera dibayar. Dari total kerugian negara Rp17,7 triliun, baru Rp13 triliun yang berhasil dikembalikan oleh tiga korporasi raksasa: Wilmar, Permata Hijau, dan Musim Mas.#KorupsiCPO #KejagungBertindak #AsetDisita #KasusRaksasaSawit #Wilmar #PermataHijau

Kejaksaan Agung mengeksekusi pengembalian kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya.Dalam ekspose yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah pejabat tinggi negara, gunungan uang sitaan negara dipertontonkan sebagai simbol penegakan hukum. Presiden menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.Namun, di balik simbol besar itu, publik menanti konsistensi. Bagaimana catatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pemberantasan korupsi? Dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik?Simak wawancara Radio Elshinta bersama Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, M. Jasin

Pengembalian Rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi momentum penting di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari sekadar kemenangan hukum, langkah ini mencerminkan kebangkitan moral dan keadilan ekonomi bangsa. Dalam perspektif pertahanan semesta, keadilan ekonomi bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga daya tahan nasional.Bersama Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kita bahas: bagaimana uang yang kembali ke kas negara bisa memperkuat fondasi sosial dan infrastruktur pertahanan? Apakah peningkatan infrastruktur pertahanan kini menjadi kebutuhan mendesak?

Pengembalian uang negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dinilai bukan sekadar prestasi hukum, tetapi juga simbol kebangkitan moral ekonomi bangsa.Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menilai pengembalian kerugian negara dalam jumlah besar ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dana tersebut berpotensi memperkuat APBN dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.

Pemerintah memastikan posisi utang Indonesia yang kini mencapai Rp9.138 triliun masih aman, dengan rasio terhadap PDB di bawah 39 persen. Namun, benarkah kondisi fiskal kita benar-benar terkendali?Dalam perbincangan bersama Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, Elshinta menelusuri lebih dalam:Apakah klaim “aman” itu mencerminkan kondisi riil ekonomi?Seberapa besar risiko fiskal yang tersembunyi di balik angka utang?Dan bagaimana efisiensi belanja negara bisa menahan laju pinjaman baru?

Kejaksaan Agung menegaskan istilah oplosan tidak tercantum dalam dakwaan kasus dugaan korupsi impor dan penjualan BBM nonsubsidi senilai Rp285 triliun. Yang digunakan adalah istilah blending proses pencampuran bahan bakar dengan kadar oktan berbeda yang dinilai lazim dalam industri migas. Namun, apakah praktik blending ini benar-benar sesuai standar, atau justru menjadi celah penyimpangan? Simak penjelasan Pakar Ekonomi Energi UGM, Fahmi Radhi, dalam wawancara bersama Radio Elshinta.

MetroTV, Presiden Prabowo Subianto meninjau smelter timah hasil rampasan negara di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin siang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji dan umrah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Penyidik menduga adanya aliran dana yang melibatkan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), baik dalam penerbitan keputusan maupun peredaran uang dari bawah hingga ke level atas.Bagaimana tanggapan atas keterangan KPK ini? Simak wawancara bersama Anna Hasbi, mantan Juru Bicara Kementerian Agama sekaligus Jubir Menteri Agama periode Yaqut Cholil Qoumas.

MetroTV, [HEADLINE NEWS 19/09/2025, 11.00 WIB] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama merugikan negara lebih dari satu triliun rupiah. KPK kini tengah mencari juru simpan uang korupsi dalam kasus tersebut untuk menelusuri aliran dana dan menetapkan tersangka. Masalah dalam kasus ini adalah pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun Indonesia seharusnya menerima 20 ribu kuota tambahan untuk mempercepat antrean haji. KPK telah memeriksa pejabat di Kemenag hingga mantan Menteri Agama.

Pemerintah baru saja menggulirkan kebijakan besar yang dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tak lama usai dilantik, langsung menggebrak dengan menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun untuk ditempatkan di bank-bank Himbara. Dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli SBN atau SRBI, melainkan wajib disalurkan ke sektor riil melalui penyaluran kredit, sehingga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi yang masih lesu.Lantas sejauh mana penempatan dana Rp200 triliun ini akan efektif? Sektor apa saja yang sebaiknya menjadi prioritas penyaluran kredit? Apakah kebijakan ini berisiko menimbulkan inflasi atau justru menjadi pemicu pertumbuhan baru?Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko

Menko PM Muhaimin Iskandar mendorong agar dana Rp200 triliun yang dikucurkan ke bank-bank Himbara bisa dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi 8+4+5 yang ditargetkan mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperluas kredit usaha rakyat (KUR), dan menyerap jutaan tenaga kerja.#MenkoPM #UMKM #StimulusEkonomi #Himbara #KUR

Rp200 triliun dana pemerintah resmi dialihkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dari Bank Indonesia ke lima bank anggota Himbara. Langkah ini digadang-gadang mampu memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, sejauh mana kebijakan ini benar-benar bisa menggerakkan sektor riil dan dirasakan langsung oleh masyarakat?Simak ulasan selengkapnya di Elshinta Podcast bersama Ekonom dari Universitas Surabaya, Prof Wibisono Hardjo Pranoto

Pemerintah telah memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di rekening Bank Indonesia (BI) mulai Jumat (12/9/2025).Pemindahan dana senilai Rp 200 triliun ke bank Nasional atau Himbara dianggap bisa memperkuat ekonomi jika pemerintah dan otoritas moneter memastikan uang itu benar-benar dipakai untuk kegiatan produktif.Menteri Keuangan Purbaya menyatakan sudah berbicara dengan pihak bank Himbara agar tak menggunakan dana rekening pemerintah itu untuk membeli SBN dan SRBI, serta menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bahkan Menkeu juga telah melobi BI untuk tak menyerap lagi dana tersebut.Apa yang harus diperhatikan agar kebijakan Menkeu guyur Rp.200 triliun ke Bank Himbara berdampak optimal terhadap perekonomian?Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% dengan strategi menjaga likuiditas sehingga sektor swasta memiliki ruang lebih besar untuk berkontribusi. Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 10 September, Purbaya memaparkan langkah awal yang dilakukan, yaitu menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun dana pemerintah yang tersimpan di BI, sebagian dialirkan untuk memperlonggar likuiditas dan mendorong pertumbuhan sektor riil.Lalu, bagaimana cara memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan?Pembahasan mendalam akan dipaparkan bersama Prof. Rokhmin Dahuri, Professor in Sustainable Development di Shinhan University, Korea Selatan, sekaligus Anggota DPR RI (Fraksi PDIP) dan Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).#EkonomiIndonesia #Growth #Inklusif #Berkelanjutan #IndonesiaMaju

Anggota komisi IV DPR menyoroti heboh rencana investasi peternakan babi senilai 10 triliun yang akan dibangun di Jepara.

Anggaran pendidikan 20 persen dari Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 naik, tetapi hampir separuhnya dialokasikan untuk anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kebijakan ini langusng menuai kritik di tengah implementasi MBG yang dinilai masih banyak perlu dievaluasi. Lalu apa yg akan dilakuan Badan Gizi Nasional dgn anggaran sebesar Rp 335 triliun pada 2026? Wawancara bersama Kepala Badan Gizi Nasional - Dadan Hindayana

Baru baru ini Presiden Prabowo mengklaim alokasi Rp 757,8 triliun APBN untuk anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending yakni 20 persen dari total APBN. Anggaran pendidikan fantastis senilai Rp 757,8 triliun itu untuk tahun 2026. Anggaran tersebut juga akan dibagi untuk kesejatahteraan guru, juga untuk dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apakah pembagian ini sudah cukup sesuai. Simak pembahasannya bersama Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim

Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi Rp 145,7 triliun dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Anggaran tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 138,5 triliun.Dikutip dari Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dari Kementerian Keuangan, anggaran Polri merupakan ketiga terbesar dalam RAPBN 2026.. apakah dengan kenaikan anggaran tersebut bisa menaikan kinerja Polri Kedepanya ? Kami akan membahasnya bersama Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto - ?+62 821-1086-7418

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa dirinya akan memimpin langsung upaya memberantas korupsi dan penyelewengan di seluruh lembaga eksekutif. Ia bahkan menyebut korupsi sebagai salah satu penghambat utama kemajuan bangsa yang masih mengakar di berbagai institusi, termasuk di tubuh BUMN dan BUMD. Presiden juga mengumumkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dalam APBN yang sebelumnya rawan diselewengkan. Dana ini berasal dari berbagai pos, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, hingga anggaran non-produktif lainnya. Bagaimana memastikan komitmen ini tidak berhenti pada tataran retorika? Talk besama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2007 - 2011, M Jasin.

Sobat Essentials!Pemerintah telah mengeluarkan aturan utnuk pengakhiran dini operasional PLTU batubara. IESR menilai langkah ini bisa menghadirkan manfaat besar bagi lingkungan dan ekonomi. Tentu saja, #TransisiEnergi-nya harus efektif dan inklusif.Lalu, bagaimana strategi menghentikan era PLTU dan membangun masa depan dengan #EnergiTerbarukan?Simak diskusinya dalam Pojok Energi: Potensi Manfaat Ekonomi Pensiun PLTU Capai Rp1.500 Triliun pada 2050 bersama Fabby Tumiwa, CEO IESR dan Martha Jesica, Koordinator Riset Sosial, Kebijakan, dan Ekonomi IESR. Diskusi ini dipandu oleh Alia Salsabila, Staf Perencanaan Media Digital IESR.

Dalam unggahan di akun Truth Social nya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk membeli komoditas energi AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun. Hal ini disebut menjadi salah satu hal yg disepakati dari upaya Indonesia untuk menurunkan tarif impor AS thd barang Indonesia menjadi 19%. Bagaimana melihat dampak dari kesepakatan ini?Talk: Pakar Kebijakan Publik, Ekonomi dan Energi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat

#DiskusiInteraktif Usai takaran minyak goreng dikurangi, kini giliran beras premium dioplos. Bagaimana menyetop praktik curang dalam perdagangan bahan pokok?[TALK] Dosen Hukum Perlindungan Konsumen pasca Sarjana Univ Pasundan Bandung, Waket Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN (Periode 2020-2023) - Firman Turmantara Endipradja&Sekretaris Pimpinan Indonesia Audit Watch - Iskandar Sitorus

Praktik hangusnya kuota Internet yang diterapkan oleh penyedia layanan seluler di Indonesia menjadi sorotan sejumlah lembaga pelindungan konsumen. Sistem penghapusan kuota setelah batas waktu penggunaan dinilai merugikan masyarakat, terutama jika informasi mengenai masa aktif tidak disampaikan secara transparan. Indonesian Audit Watch (IAW) mencatat risiko kerugian konsumen akibat hangusnya kuota Internet mencapai Rp 63 triliun per tahun. Estimasi ini dihitung dari nilai kuota yang hangus setiap tahun, yang ditaksir mencapai Rp 220 triliun. Sementara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut penerimaan data pengaduan kuato hilang mengalami peningkatan serius angka pengaduan sudah 197 kasus. Bagaimana tindak lanjut aduan tsb? Wawancara bersama Ketua BPKN RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesi - M.Mufti Mubarok

BUMN Sudah Bukan Anak Emas Lagi…Sekarang Danantara yang jadi nakhoda.Aset negara Rp15.000 Triliun mulai digerakkan!Peluang baru buat para pengusaha? Ada.Tapi… bisnis Anda harus relevan.Arah ekonomi negara berubah.Pertanyaannya: bisnis Anda ikut ke mana?

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 27 nota kesepahaman (MoU) kerja sama senilai Rp33 triliun pada hari pertama Indo Defence Expo & Forum yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan secara serentak dan melibatkan industri pertahanan BUMN, swasta, serta mitra asing sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pertahanan nasional.Sejumlah perusahaan yang terlibat antara lain PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Len, PT Dahana, PT Republik Defens Indonesia, dan lainnya.Industri pertahanan BUMN yang tergabung dalam Defend ID diwakili oleh direktur utama masing-masing perusahaan, seperti Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan, serta Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod.

Menteri keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, telah terjadi akselerasi dari pendapatan negara, terutama pajak, bea cukai, mengikuti ritme yang cukup baik. Menkeu juga mengatakan pendapatan negara bukan pajak mencakup 30 persen. Hal ini, berarti APBN dalam kondisi surplus. Hal ini disampaikan Sri Mulyani, Jumat siang, usai melantik 22 pejabat eselon 1.

#DiskusiInteraktifPolisi menetapkan tiga orang tersangka pada kasus dugaan pemerasan proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA) senilai Rp 5 triliun di Cilegon Banten. Akankah mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi lebih baik ? Talk: - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta - Nurjaman- Praktisi Pariwisata/Anggota PHRI Bogor, Mustafa Rahmatono

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan, perputaran uang dari aktivitas judi online (judol) 2025 mencapai Rp1.200 triliun. Dari angka itu, Polri dan Kementeri dan Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menekan hingga Rp500 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menyebut, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp465,2 Triliun. Capaian itu diperoleh dalam kurun waktu tiga bulan atau pada triwulan I di tahun 2025.

Bagaimana sebuah bisnis keluarga yang dimulai dari warung kecil bisa bertahan lebih dari 60 tahun dan akhirnya menarik perhatian salah satu konglomerat terbesar di Indonesia? Dalam episode ini, kita akan mengupas perjalanan luar biasa Bakmi GM yang diakuisisi oleh Grup Djarum dengan nilai fantastis lebih dari Rp 2 triliun!Lebih dari sekadar angka besar, ada banyak pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari kisah ini. Mulai dari strategi kepemimpinan, rahasia bertahan di tengah krisis, hingga cara sebuah bisnis keluarga bisa terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Kami juga membahas alasan strategis di balik akuisisi ini.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin, 24 Maret 2025, di Jakarta. Pada RUPST kali ini, BRI menyetujui untuk membagikan dividen sebesar besarnya Rp51,73 triliun, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan dividen yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp48,10 triliun. Di samping itu, BRI juga akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun.Pada RUPST BRI 2025 kali ini terdapat 10 mata acara rapat yang diputuskan dan telah disetujui. Tiga di antaranya dijelaskan lebih lanjut oleh Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, yaitu Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (penetapan dividen tunai), Rencana Pembelian Kembali Saham (buyback) dan Perubahan Pengurus Perseroan.Untuk tahun buku 2024, BRI mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp60,15 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan menetapkan total dividen tunai yang dibagikan sebesar besarnya mencapai Rp51,73 triliun. Atas nilai dividen tersebut, sebelumnya pada 15 Januari 2025, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp20,33 triliun atau Rp135 per lembar saham. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar besarnya Rp31,40 triliun.Dari total nilai dividen tunai tersebut, BRI menyetorkan dividen kepada negara Rp27,68 triliun (termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025 sebesar Rp10,88 triliun). Sedangkan sisanya dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).“Perseroan dalam memperhitungkan pembayaran dividen telah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah struktur modal perseroan yang kuat dan likuiditas yang cukup untuk ekspansi bisnis dan mitigasi risiko pengelolaan bank, termasuk CAR Perseroan yang diproyeksikan terjaga di atas 19% dalam jangka panjang”, jelas Hendy. Selain pembagian dividen, RUPST BRI 2025 juga menyetujui rencana BRI untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

Episode kali ini, Coach tom akan membahas tentang isu korupsi pertamina yang mencapai hingga 1000 triliunkalau biasanya bensin di oplos pengecer kali ini di oplos mafia dikilang. jadi, siapa pelaku yang punya power sebesar itu?

Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tercatat, APBN defisit 31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto hingga akhir Februari.

Presiden AS Donald Trump sebut Rusia berikan "sinyal positif" atas usulan gencatan senjata 30 hari di Ukraina dari AS. Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN 2025 sebesar Rp31,2 triliun meski baru berjalan dua bulan.

Presiden AS Donald Trump siap sampaikan pidato di hadapan Kongres hari Selasa (4/3), di mana isu Gaza dan Ukraina diperkirakan akan disinggung. Sementara di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan Rp1-2 triliun per bulan untuk program Makan Bergizi Gratis mulai Maret.

Di Jawa Barat ada usulan bahwa dana makan bergizi gratis senilai 1 triliun ini dialihkan untuk tebus ijazah.

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sepakat melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun rupiah pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu yang sebelumnya sebesar 53 triliun rupiah turun menjadi 44 triliun rupiah. Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

PayLater Indonesia Tembus Hingga 30 Triliun - Headline News Edisi News MetroTV 4675 Sementara itu, OJK mencatat total utang masyarakat Indonesia di layanan PayLater mencapai 30,36 triliun rupiah per November 2024. Total utang tersebut tersebar di industri perbankan dan industri multifinance yang menyediakan layanan Buy Now Pay Later. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK melaporkan bahwa kredit PayLater perbankan mencapai 21,77 triliun rupiah per November 2024, atau tumbuh 42,68 persen YOY. Sementara itu, OJK mencatat total utang masyarakat Indonesia di layanan PayLater mencapai 30,36 triliun rupiah per November 2024. Total utang tersebut tersebar di industri perbankan dan industri multifinance yang menyediakan layanan Buy Now Pay Later. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK melaporkan bahwa kredit PayLater perbankan mencapai 21,77 triliun rupiah per November 2024, atau tumbuh 42,68 persen YOY.

Pemerintah memperkirakan penerapan biodiesel B40 bakal menghemat devisa hingga 9,33 miliar dolar AS atau setara 147,5 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dari program sebelumnya.

Presiden Prabowo menilai vonis ringan yang diberikan koruptor ratusan triliun ini melukai rasa keadilan masyarakat.

Apple berkomitmen untuk bangun pabrik AirTag di Batam dengan nilai investasi Rp 16 Triliun. Sementara itu, pemerintah sambut baik pengumuman Brasil soal keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

Mengapa Seychelles, negara kepulauan di lepas pantai timur Afrika, menjadi tempat persaingan AS, India & Tiongkok? Sementara di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit APBN kini mencapai 507,8 triliun rupiah.

Presiden Joe Biden mengumumkan telah memblokir usulan akuisisi perusahaan US Steel senilai US$14,9 miliar oleh Nippon Steel Jepang. Sejumlah analis khawatir pemblokiran itu akan merusak hubungan AS-Jepang. Sementara di Indonesia, Presiden Prabowo menargetkan investasi Rp13.000 triliun hingga 2029.

Walau Presiden-terpilih Donald Trump telah memberi isyarat tak ingin terlibat konflik di Suriah, kemungkinan ia perlu mempertimbangkan keperluan AS. Sementara itu di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit APBN 2024 melebar menjadi Rp401,8 triliun, namun masih dalam batas aman.

Angkat isu imigrasi dalam kampanye, kandidat capres AS Kamala Harris tonjolkan prestasinya sebagai jaksa, sementara Donald Trump menjanjikan deportasi massal bagi imigran gelap. Di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kinerja APBN hingga Juli 2024 mengalami defisit Rp93,4 triliun.

Yordania menjadi tuan rumah konferensi internasional guna menanggapi keadaan darurat kemanusiaan di Gaza, di mana AS menambah bantuan kemanusiaannya sebesar kurang lebih Rp6,5 triliun. Sementara itu, Indonesia mendesak semua pihak mempercepat pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Gaza.

Dua kandidat capres AS, Joe Biden dan Donald Trump, berjanji akan lebih tegas terhadap Tiongkok jika memenangkan pilpres. Bagaimana tanggapan Tiongkok? Siapa yang lebih disukai? Sementara di Indonesia, Ketua IKN mengatakan investasi yang masuk ke IKN hampir mencapai 50 triliun rupiah. Benarkah?