Podcasts about badan pengawas pemilu bawaslu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR-RI Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Agustiani mengaku kelelahan usai menjalani pemeriksaan selama empat jam. Agustiani Tio Fridelina menjalani pemeriksaan selama empat jam oleh penyidik KPK. Namun, karena kondisi tubuhnya kurang fit, Agustiani Tio meminta agar pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina. Keduanya diharapkan dapat memberikan keterangan terkait kasus yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan ini merupakan pemanggilan ulang karena Wahyu dan Agustiani tidak dapat menghadiri pemanggilan sebelumnya yang telah dijadwalkan oleh KPK. Penyidik KPK meyakini bahwa kedua mantan terpidana kasus suap ini mengetahui segala hal terkait penerimaan uang, termasuk fakta hukum dan pihak yang terlibat. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto diduga aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW). Hasto juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, dengan diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.

Masa kampanye merupakan masa bagi partai dan calon legislatif (caleg) untuk memperkenalkan visi-misinya pada masyarakat sebelum hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Namun seperti pemilu-pemilu sebelumnya, di masa kampanye Pemilu 2024 ini juga ditemukan berbagai bentuk pelanggaran. Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui laman sigaplapor.bawaslu.go.id, per 27 Januari 2024 ada 926 laporan dan 431 temuan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut Bawaslu terima dari aduan masyarakat. Layanan aduan pelanggaran pemilu juga diinisasi oleh lembaga nonpemerintah antikorupsi, Transparency International Indonesia. Layanan aduan itu bisa diakses di Kamubersihakupilih.id. Selain menerima aduan, platform ini juga memberikan informasi soal caleg yang maju pada Pemilu 2024. Mengapa platform ini perlu diluncurkan? Seperti apa kontribusi platform ini pada pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini, bersama Sahel Muzzammil, Peneliti Transparency International Indonesia dan Lufthi Noorfitriyani, Learning Specialist PeaceGeneration Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Senin, 2 Oktober 2023. SURABAYA (00:21) Mantan Bupati Sidoarjo dua periode sejak 2010-2015 dan 2016-2021 / Saiful Ilah kembali menjalani sidang lanjutan dugaan gratifikasi senilai Rp. 44 Miliar di Kantor Pengadilan Tipikor Surabaya. MAKASSAR (01:15) Pemprov Sulsel dibawah komando Penjabat Gubernur, Bahtiar Baharuddin, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menjaga kekayaan hayati laut. MAKASSAR (02:18) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Kontributor: Sonora Surabaya - Budi Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars l Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bekasi menemukan sebanyak 67 dugaan pelanggaran oleh peserta pemilu tahun 2024. Bagaimanakah Om Bob menanggapi Pembatasan Masa Kampanye, Macan Ompong? ini?

- Aksi Pendukung Prabowo Berlangsung Rusuh - Aksi demonstrasi di Jakarta berlangsung rusuh. Kerusuhan terjadi ketika aparat kepolisian hendak membubarkan massa yang semula menggelar aksi damai di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pembubaran dilakukan karena aksi berlangsung melebihi pukul 19 Waktu Indonesia Barat malam tadi. Massa menolak bubar hingga berujung pada bentrokan. Mereka menuntut Bawaslu membatalkan pencalonan pasangan calon presiden Joko Widodo-Maruf Amin. Bentrok massa dengan aparat kepolisian berlangsung hingga Selasa subuh. Polisi mendesak mundur massa demonstran hingga kawasan Tenabang, Jakarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Laporan dugaan kecurangan pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dari Sekjen Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dian Islamiati Fatwa, ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu meminta pihak yang menemukan dugaan kecurangan dalam pemilu ulang di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengajukan gugatan.

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bakal menggelar sidang putusan pendahuluan laporan dugaan pengerahan ASN dalam Pemilu 2019 pada Senin pekan depan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak permintaan Badan Pemenangan nasional (BPN) terkait penghentian publikasi Sistem Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umun (Situng KPU).

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bakal menggelar sidang putusan dugaan kecurangan Pemilu yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu meminta Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka data temuan kecurangan Pemilu saat rapat pleno rekapitulasi suara KPU.

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menolak laporan warga Malang, Franditya Utomo yang menduga ada kecurangan yang dilakukan caleg PDI Perjuangan Jawa Timur, Umar Bashor.

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menunggu pemberian kesimpulan dari dua pihak terkait perkara dugaan kecurangan dalam Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng Pilpres KPU.

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu meminta Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperbaiki laporan dugaan pengerahan ASN dalam Pemilu 2019.

Bawaslu akan bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) untuk melacak pengirim formulir C1

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi aktivitas di media sosial selama masa tenang kampanye, 14-16 April 2019. Pengawasan ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Bawaslu Selidiki Dugaan Adanya Surat Suara Pemilu Tercoblos di Malaysia - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur, Malaysia, telah melaporkan dugaan surat suara pemilu tercoblos ke kepolisian setempat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahara menyatakan, telah mendatangi lokasi peristiwa tersebut, dan menemukan tumpukan surat suara pos milik Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Surat suara itu, kata dia, seharusnya dikirimkan kepada pemilih di wilayah Kuala Lumpur. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggota Aliansi Muslim Tarakan Kalimantan Utara berunjuk rasa terkait tuduhan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, 4 November 2016. Antoni HalimSetiap pemilihan umum, kebanyakan politikus Indonesia masih menggunakan isu agama dan kesukuan sebagai jurus utama. Mengantisipasi untuk pemilu serentak tahun depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai harus mewanti-wanti adanya potensi kerawanan sosial. Dikhawatrikan, para kandidat saling lempar retorika politik identitas demi meraih suara pemilih. Peneliti senior demografi politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Riwanto Tirtosudarmo menyebut fenomena berulang itu sebagai disintegrasi dari dalam. Masyarakat sebenarnya terpecah-pecah. Secara nasional masih satu, tapi dari dalam rasa “kamu orang Madura”, “kamu orang Dayak” menguat. Karena itu, menurut Riwanto, kita perlu menafsir ulang nasionalisme dan lebih relaks memandangnya. Reaksi masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi dapat mengemuka melalui perbedaan identitas. Agama menjadi satu identitas pembeda yang serius. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika, Eropa dan kawasan lain. Kecenderungan intoleransi ini merata di hampir setiap tingkatan pendidikan masyarakat. Artinya, tingginya pendidikan tidak lantas membuat seseorang semakin toleran dengan perbedaan. Inilah batu sandungan demokrasi dalam menjaga kemajemukan. Coba lihat survei CSIS pada 2012 yang menunjukkan 33,7% respondennya mengaku enggan memiliki tetangga yang berbeda keyakinan. Kemajemukan identitas sebenarnya memperkuat bangsa. Maka, perlu usaha bersama supaya Indonesia tidak bubar karena masalah politik primodialisme. Riwanto Tirtosudarmo menjelaskan masalah akut yang kerap melahirkan konflik tersebut. Edisi ke-24 Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ikhsan Raharjo dan narator Malika. Selamat mendengarkan!