Podcasts about kasus

Upaya Komnas HAM memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Munir mendapat gangguan. Sejumlah anggota DPR ditengarai mengintervensi dan meminta penyelidikan dihentikan. Kasus pembunuhan berencana Munir semakin gelap. Tanpa komitmen negara, derasnya dominasi militer di pemerintahan dan konstelasi politik membuat dalang kejahatan sulit tersentuh hukum. Negara hukum yang gagal menegakkan hukum. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Roy Suryo kembali menegaskan keraguannya terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi. Ia mengungkapkan adanya banyak kejanggalan dalam dokumen yang ditunjukkan, yang diduga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pernyataan ini menambah spekulasi mengenai keabsahan ijazah yang menjadi dasar legitimasi Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Roy Suryo meminta agar pihak terkait melakukan klarifikasi dan transparansi lebih lanjut. Kasus ini terus menjadi perhatian publik, memunculkan pertanyaan besar mengenai legalitas ijazah yang dimiliki oleh Jokowi.

Dalam konferensi pers KPK bersama Kejaksaan Agung pada Jumat dini hari, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyebutkan bahwa kasus dugaan pemerasan yang terjadi di Banten kini diserahkan ke Kejaksaan Agung. KPK juga telah menyerahkan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) beserta sejumlah barang bukti.Sesjamtintel Kejagung, Sarjono Turin, menjelaskan bahwa oknum jaksa yang terjaring OTT KPK tengah berada dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung. Sarjono memastikan bahwa Kejaksaan Agung akan memproses oknum jaksa tersebut secara transparan.Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten atas dugaan pemerasan. KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta 5 orang, termasuk oknum kejaksaan.

Kasus pengeroyokan Kalibata ini merugikan para pedagang yang ada di sekitar Kalibata.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Bekasi. Kasus ini kembali membuka pertanyaan besar yang belum kunjung terjawab secara tuntas: seberapa kuat sebenarnya pengawasan terhadap integritas kepala daerah di Indonesia?OTT ini bukan hanya soal individu, tetapi juga mencerminkan masih rapuhnya sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. Padahal, kepala daerah telah melalui berbagai tahapan pengawasan, mulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pengawasan internal pemerintah, hingga kontrol politik melalui DPRD dan partisipasi publik.Namun fakta di lapangan menunjukkan, mekanisme tersebut sering kali bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan. Celah penyalahgunaan kewenangan masih terbuka lebar, terutama dalam sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran daerah—ruang-ruang yang rawan praktik suap dan gratifikasi.Pengawasan integritas sejatinya tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Yang lebih penting adalah pencegahan sejak awal, melalui sistem transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan internal, serta keterlibatan aktif masyarakat dan media.Kasus OTT Bupati Bekasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pemerintah pusat, partai politik, dan pemilih. Sebab integritas kepala daerah bukan sekadar persoalan moral pribadi, melainkan hasil dari sistem yang dibangun—atau dibiarkan lemah—secara kolektif.Jika pengawasan masih longgar dan sanksi politik tidak memberi efek jera, maka OTT demi OTT akan terus berulang. Dan pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan daerah.TALK ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus & Pengamat Politik, Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo

Operasi tangkap tangan kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.Kali ini, yang terjaring adalah oknum penegak hukum—pilar yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan integritas hukum di negeri ini.OTT ini bukan sekadar penindakan, tapi juga alarm keras bagi sistem penegakan hukum kita. Ketika aparat yang diberi kewenangan justru menyalahgunakannya, kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus seperti ini terus berulang? Dan yang lebih penting, bagaimana mencegahnya agar tidak terjadi lagi?Penguatan pengawasan internal menjadi kunci pertama. Lembaga penegak hukum perlu memastikan sistem kontrol berjalan efektif, transparan, dan bebas kompromi.Kedua, integritas tidak cukup diajarkan—ia harus ditegakkan. Rekrutmen, promosi, hingga penempatan jabatan harus berbasis rekam jejak dan merit, bukan relasi atau kepentingan.Ketiga, hukuman yang tegas dan konsisten bagi pelanggar menjadi pesan penting bahwa tidak ada ruang toleransi bagi korupsi, siapa pun pelakunya.Dan terakhir, perlindungan bagi pelapor harus diperkuat, agar budaya diam bisa diubah menjadi budaya berani melapor.OTT KPK seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar sensasi sesaat.Karena keadilan hanya akan bermakna, jika mereka yang menegakkannya juga bersih dan berintegritas.TALK :: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Presiden Prabowo dan jajarannya di berbagai kesempatan memamerkan capaian proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingkat keberhasilannya diklaim nyaris sempurna, 99,9 persen, padahal kasus keracunan melampaui 15 ribu setahun terakhir. MBG juga diklaim memberi manfaat besar, diantaranya menciptakan lapangan kerja baru, membantu UMKM, hingga mendongkrak prestasi siswa penerima.  Namun, riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dirilis Senin (15/12) lalu, menampilkan wajah berbeda dari MBG. Program unggulan Prabowo ini dinilai tak memenuhi tujuan utama yang ditetapkan, seperti, perbaikan status gizi anak, perbaikan pelaku ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Kasus keracunan akibat MBG diproyeksi oleh CELIOS bakal naik menjadi lebih dari 22 ribu kasus pada Juni 2026.Bagaimana gambaran lengkap temuan riset CELIOS? Seperti apa evaluasinya? Bagaimana dengan alokasi anggaran MBG Rp335 triliun untuk tahun depan?  Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka.

Kasus dugaan penipuan wedding organizer By Ayu Puspita menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang tengah mempersiapkan pernikahan. Banyak calon pengantin mulai mempertanyakan bagaimana alur memilih dan menggunakan jasa wedding organizer yang benar, mengapa praktik penipuan dapat terjadi, serta langkah apa saja yang perlu diantisipasi agar tidak menjadi korban. Di tengah tingginya ketergantungan pada jasa WO, kewaspadaan dan pemahaman menjadi kunci agar momen sakral pernikahan tetap aman dan terlindungi. Dalam episode ini, kami berbincang bersama Praktisi Wedding Organizer dari Sahadja Wedding Organizer, Egi Regina, untuk mengulas tips memilih WO yang aman, profesional, dan tepercaya.

Polisi menetapkan Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana, sebagai tersangka dalam kebakaran maut gedung Terra Drone di Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang. Kasus ini menyorot dugaan kelalaian serius di tingkat manajemen, mulai dari ketiadaan SOP penyimpanan baterai berbahaya, tidak adanya petugas serta pelatihan K3, hingga minimnya sistem keselamatan dan jalur evakuasi gedung.Kebakaran yang dipicu baterai drone lithium polymer tersebut membuat tersangka terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sejauh mana tanggung jawab korporasi atas keselamatan pekerja, dan pelajaran apa yang harus diambil agar tragedi serupa tidak terulang? Simak wawancara Radio Elshinta bersama Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel.

Penegakan hukum terhadap kasus pengeroyokan yang melibatkan mata elang di Kalibata, Jakarta Selatan, menjadi sorotan serius. Langkah tegas aparat diharapkan mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya aksi kekerasan dalam penagihan kendaraan bermotor. Kasus ini menegaskan bahwa praktik main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan setiap pelanggaran hukum akan diproses sesuai aturan. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan rasa aman publik.TALK :: Praktisi Hukum/Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Academia ngerasa ga sih, dunia olahraga tuh keliatannya seru, penuh prestasi, dan sportif… tapi ternyata di balik lapangan banyak banget drama gelap yang bikin geleng-geleng kepala

#DiskusiInteraktif Kasus kayu gelondongan banjir Sumut naik penyidikan, Akankah terungkap secara transparan?[TALK] Pengamat kepolisian institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto&Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Bareskrim Polri menaikkan kasus temuan kayu gelondongan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Sungai Anggoli, di Tapanuli, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan sejumlah alat bukti terkait kasus kayu gelondongan. Bagaimana perkembangan kasus tersebut? Talk bersama Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp20 miliar.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sleman resmi menyerahkan mantan Bupati Sleman dua periode, Sri Purnomo, kepada Jaksa Penuntut Umum terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata Covid-19 tahun 2020 senilai hampir Rp10 miliar. Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21, tersangka bersama barang bukti dilimpahkan untuk proses persidangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Sri Purnomo dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada September 2025 dan telah ditahan sejak Oktober.

Dari kursi bupati ke balik jeruji besi. Mardani H. Maming, Bupati Tanah Bumbu, terjerat korupsi izin usaha pertambangan dengan aliran uang Rp118,7 miliar dan penerimaan gratifikasi yang nilainya tidak main-main. Vonis 12 tahun penjara menjadi penutup dari kisah panjang penyalahgunaan kekuasaan.Jejak Kasus mengajak kamu menyusuri perjalanan perkara, dari awal terungkap hingga putusan dijatuhkan. Fakta demi fakta disajikan dalam audio yang ringkas, tajam, dan penuh makna.

Di usia 24 tahun, saat banyak anak muda membangun mimpi, Nur Afifah Balgis justru terjebak dalam pusaran aliran uang korupsi. Ia menjadi perantara transaksi gelap yang menjerat pamannya sendiri, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.Jejak Kasus mengajak kamu menyusuri perjalanan perkara, dari awal terungkap hingga putusan dijatuhkan. Fakta demi fakta disajikan dalam audio yang ringkas, tajam, dan penuh makna.

Dari utang politik hingga proyek pendidikan, kekuasaan berubah menjadi alat transaksi.Uang rakyat dikorbankan demi ambisi. Dialah Rendra Kresna, Bupati Malang dua periode, yang memanipulasi proyek untuk menutup biaya politiknya—dengan peretasan LPSE, fee proyek, dan aliran gratifikasi.Jejak Kasus mengajak kamu menyusuri perjalanan perkara, dari awal terungkap hingga putusan dijatuhkan. Fakta demi fakta disajikan dalam audio yang ringkas, tajam, dan penuh makna.

Presiden Prabowo akhirnya memberikan rehabilitasi kepada eks direktur utama ASDP dalam perkara korupsi.

MetroTV, Publik kini menyorot berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kasus keracunan di berbagai daerah, dugaan kandungan minyak babi pada food tray, hingga tudingan dapur fiktif MBG. Tata kelola yang buruk disebut sebagai biang kerok dari persoalan tersebut.Lalu apa saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis? Dan apa langkah konkrit pemerintah untuk membenahi program MBG?

Narasumber:1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan 2. Direktur KPK Watch dan Pemerhati Pemberantasan Korupsi - Yusuf Suhedi

Kasus bullying di salah satu SMPN 19 Tangsel memakan korban jiwa.

Tragedi memilukan terjadi di Papua, seorang ibu hamil, Irene Sokoy, meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit berbeda. Kurangnya fasilitas darurat, ketiadaan dokter, dan biaya yang harus dibayarkan menjadi penyebab utama. Kasus ini menyoroti kegagalan sistem layanan kesehatan nasional dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi menyeluruh agar nyawa rakyat menjadi prioritas utama.#TragediIrene #KematianIbuHamil #Papua #RSDitolak #LayananKesehatan #DaruratMedis

Kasus hilangnya Alvaro sejak Maret 2025 memasuki babak baru. Polisi menemukan kerangka yang diduga Alvaro di Tenjo, Bogor, sementara tersangka—ayah tirinya—ditemukan bunuh diri saat pemeriksaan. Dugaan motif dendam rumah tangga kini mengemuka.Dalam episode ini, Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu Civilia menjelaskan perkembangan penyidikan dan langkah yang akan diambil polisi selanjutnya.

Kasus impor beras ilegal di Sabang-Aceh mencuat: 250 ton beras disegel atas perintah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Apakah ada skenario tersembunyi di balik impor ini? Simak tanggapan Komisi VI DPR, Herman Khaeron dan langkah pemerintah menghadapi kasus ini.

Narasumber: 1. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus2. Ketua Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Aset Negara Republik Indonesia (LKPAN-RI) Bejo Suhendro

Komunitas kecil Pulau Pari menghadapi berbagai ancaman akibat iklim, termasuk terhadap seluruh keberadaannya.

Lisa Mariana, tersangka kasus dugaan asusila, hari ini memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber Polda Jabar. Ditemani kuasa hukumnya, Lisa akan dikonfrontir dengan tersangka lain yang terlibat dalam video tersebut. Meskipun enggan berkomentar, ia tetap hadir setelah sebelumnya absen pada panggilan pemeriksaan. Penyidik akan melakukan konfrontasi antara Lisa Mariana, pemeran pria dalam video, serta mantan manajernya. Kasus ini semakin memanas dan menjadi sorotan publik.#LisaMariana #KasusAsusila #PoldaJabar #Konfrontir #DirektoratSiber #VideoAsusila

Menanggapi meninggalnya siswa SMPN 19 Tangerang Selatan akibat bullying, Mendikdasmen Abdul Mu'ti akan mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah aksi perundungan di sekolah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, guru, siswa, dan masyarakat dalam pencegahan bullying agar kekerasan serupa tidak terulang. Kasus ini menjadi sorotan nasional setelah almarhum Muhamad Hisyam, 13 tahun, meninggal dunia di RS Fatmawati akibat luka serius di kepala.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti maraknya kasus penculikan anak yang disebut sebagai fenomena gunung es. Pernyataan ini mencuat setelah kasus balita Bilqis asal Makassar yang diculik dan ditemukan enam hari kemudian di Jambi, diduga dijual ke komunitas Suku Anak Dalam menggunakan dokumen palsu. KPAI mencatat, sejak 2021 hingga 2024 terdapat 138 kasus penculikan termasuk perdagangan anak. Dalam program ini, kita akan membahas langkah konkret KPAI dalam menekan tingginya kasus penculikan anak di Indonesia bersama Komisioner KPAI, Ai Maryati Sholihah.

Kasus video viral yang melibatkan pendakwah muda asal Kediri, Gus Elham, memicu perhatian dan reaksi keras dari masyarakat. Dalam sejumlah rekaman yang beredar, ia tampak melakukan tindakan yang kemudian menuai kecaman publik hingga akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka.Di tengah ramainya perbincangan, bagaimana Kementerian Agama memandang dan merespons kejadian ini?Dalam episode ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar memberikan penjelasan lengkap mengenai sikap resmi Kemenag, langkah yang dapat diambil, serta pandangan lembaga terhadap peristiwa tersebut.Simak pembahasannya secara jernih, faktual, dan langsung dari sumbernya.Youtube : https://www.youtube.com/live/EfDribHXOic

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau selama sembilan jam. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.Dalam penggeledahan ini, KPK membawa tiga koper dokumen serta memeriksa sejumlah pejabat. Sebelumnya KPK juga menggeledah BPKAD Riau terkait kasus yang sama.

Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan nasional. Mantan Menpora Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa menjalani pemeriksaan hampir 9 jam di Polda Metro Jaya sebagai tersangka sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.Gelombang perhatian publik dan perdebatan di media sosial terus menguat. Lalu, seperti apa proses hukum yang akan dijalani ketiganya? Apakah penanganan kasus ini justru dapat meredam kegaduhan di masyarakat, atau menimbulkan babak baru?Dalam episode ini, Dosen Hukum Pidana & Kriminologi Fakultas Hukum Unisba, Prof. Nandang Sambas memberikan analisis mendalam mengenai aspek hukum, potensi perkembangan perkara, dan dampaknya terhadap dinamika publik.

Kasus dugaan penculikan dan jual-beli Balita Bilqis (4) dari Makassar hingga Jambi mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana membeberkan kronologinya, sementara Pakar Hukum UI Akhiar Salmi mendesak agar para pelaku dijatuhi hukuman maksimal tanpa ampun. Simak perbincangan bersama Asrofi di Radio Elshinta.

Pemerintah diminta bertindak cepat mengatasi fenomena kasus perundungan atau bullying yang masih marak ditemukan di sekolah.Sejumlah pihak menilai game online dianggap pemicu tindakan perundungan (bullying) karena konten kekerasan maupun interaksi verbal yang keras di dalam permainan.Di sisi lain menyebutkan munculnya perundungan lebih dipengaruhi lingkungan sosial dan kondisi keluarga. Sudah perlukah penetapan status darurat bullying usai maraknya kasus bullying terhadap anak dan remaja? Simak rangkuman pembahasannya bersama narasumber:1. Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan2. Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) - Jabar, Dwi Subawanto

Balita Bilqis (4) yang sempat hilang di Makassar ditemukan selamat di Jambi setelah dijual hingga tiga kali oleh jaringan perdagangan anak lintas provinsi. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, mengungkap kronologi lengkap penyelamatan Bilqis serta langkah kepolisian mencegah kasus serupa. Simak perbincangan eksklusif bersama Farma Dinata di Elshinta Siang.

Wakil gubenur Riau, yang ditunjuk kemendagri menjadi pelaksana tugas atau PLT gubernur Riau, SF Hariyanto membantah jika dirinya sebagai pelapor kasus dugaan korupsi, yang menjerat gubernur Riau, Abdul Wahid.

Kasus kekerasan seksual di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiasih, Bekasi, menguak realita kerentanan perempuan pekerja di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Korban berinisial RDA sudah melaporkan terduga pelaku, M Kevin Pradana, yang merupakan Kepala SPPG. Ada dugaan korbannya tak berhenti di RDA.Perempuan pekerja di program MBG juga rentan dieksploitasi dalam berbagai bentuk. Misalnya upah dan jam kerja tak jelas, minim perlindungan, hingga faktor keselamatan mereka selama bekerja. Sementara, jumlah perempuan pekerja di dapur MBG mencapai 55 persen dari total 40 ribu petugas SPPG.Celakanya, Peraturan Presiden (Perpres) MBG yang belum lama terbit, justru tidak memerinci aturan teknis soal upah dan jam kerja karyawan SPPG.Faktor apa saja yang membuat perempuan rentan dieksploitasi saat bekerja d dapur MBG?  Apakah mereka mendapat perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai?Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Komisioner Komnas Perempuan Irwan Setiawan, Kepala SPPG dapur Katulampa 2 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Siti Nurul Uas Waqi'ah, dan Staf Riset & Advokasi FIAN Indonesia Hana Saragih.

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap ratusan kasus penipuan online lintas negara yang menjebak ribuan korban di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, tercatat 2.597 laporan polisi terkait tindak pidana siber dengan kerugian masyarakat mencapai Rp 24,3 miliar. Bentuk penipuan paling dominan adalah online scam dan pinjaman online. Tren kejahatan siber meningkat signifikan pada Mei–Juli 2025 dengan lebih dari 800 laporan hanya dalam dua bulan. Untuk menekan maraknya kejahatan siber, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Siber bekerja sama dengan Satgas PASTI OJK.

Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), yang meninggal setelah mengalami penganiayaan berat dan pelecehan sesama prajurit di batalyonnya. Fakta persidangan mencuatkan dugaan kuat adanya rekayasa laporan dan upaya menutupi kekerasan sistemik yang dilakukan para senior serta atasan korban.Saksi utama, Prada Richard Bulan, membeberkan perlakuan brutal dan perintah untuk memberikan keterangan palsu demi menyamarkan kejahatan tersebut. Kini, publik menyoroti apakah ancaman hukuman sembilan tahun penjara cukup memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi para pelaku.Bersama Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, membahas perkembangan persidangan, dugaan pelanggaran HAM, hingga tantangan penegakan hukum di lingkungan militer.

Kasus perundungan yang berujung bunuh diri seorang siswi MTs di Sukabumi, Jawa Barat, kembali menggugah perhatian publik terhadap isu keamanan dan kenyamanan belajar di sekolah. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyebut tengah menyiapkan Peraturan Menteri baru untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Bagaimana langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan hal ini?Narasumber : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Muhammad Reza, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Aceh, kini mendapat perhatian serius.Dugaan kekerasan fisik ini telah dilaporkan Badan Gizi Nasional (BGN) ke pihak kepolisian. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga akan memanggil Wakil Bupati Hasan Basri untuk dimintai keterangan.Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai etika pejabat daerah, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap aparatur desa. Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti tanggung jawab moral pejabat publik di tingkat lokal.Untuk membahas isu tersebut, simak pembahasannya bersama Pakar Otonomi Daerah sekaligus Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah Johan.

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan online atau online scam yang terhubung dengan jaringan Malaysia. Korban dalam kasus ini berjumlah satu orang dengan kerugian mencapai Rp 3 miliar lebih.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa total tiga pelaku ditangkap, yakni RJ, LBK, dan seorang perempuan berinisial NRA. Pernyataan ini disampaikan Ade Ary dalam konferensi pers di Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Jumat siang, 31 Oktober 2025.Modus pelaku adalah menyebarkan tawaran kepada masyarakat berupa link Instagram dan infografis yang disebarkan secara blasting melalui WhatsApp dan Telegram.Kasus ini bermula dari laporan korban yang merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan secara intensif dan berhasil mengungkap keterkaitan kasus ini dengan jaringan online scam di Malaysia.

Wawancara eksklusif Radio Elshinta bersama Saut Situmorang, pegiat anti korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, membahas langkah KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).Dalam perbincangan yang dipandu Suwiryo, Saut menegaskan bahwa KPK harus berani, transparan, dan berpegang pada sembilan nilai dasar integritas lembaga agar kepercayaan publik tidak luntur. Ia juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh dan akuntabilitas dalam proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini.

Kasus penggunaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tercatat beberapa kali dalam laporan media, kini mulai ramai diperbincangkan kembali.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan mark up anggaran dalam proyek strategis nasional ini, yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola proyek infrastruktur di Indonesia. Sejauh mana penyelidikan KPK bisa mengungkap kebenaran di balik proyek prestisius ini?Apakah dugaan mark up ini akan menyeret pihak tertentu, dan bagaimana dampaknya bagi kepercayaan publik terhadap proyek nasional?Untuk membahasnya lebih dalam, Elshinta berbincang dengan:⚖️ Yudi Purnomo Harahap – Mantan Penyidik KPKSimak analisisnya hanya di Radio Elshinta.#Whoosh #KPK #KeretaCepat #Korupsi #ElshintaNews #Transparansi #InfrastrukturIndonesia

Kasus korupsi pengelolaan timah kembali jadi sorotan. Istri Harvey Moeis, aktris Sandra Dewi, mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan sejumlah aset mewah miliknya. Sandra menegaskan harta itu hasil kerja keras pribadi dan tidak terkait dengan kasus sang suami. Ia bahkan menyebut sudah ada perjanjian pisah harta sebelum menikah. Namun, penyidik masih menilai sebagian aset berpotensi terkait tindak pidana korupsi.Apakah perjanjian pisah harta bisa jadi dasar sah untuk menolak penyitaan aset? Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, akan mengulasnya lebih jauh.

Kejaksaan Agung bersiap menyita aset perusahaan besar terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), jika sisa kewajiban sebesar Rp4,4 triliun tak segera dibayar. Dari total kerugian negara Rp17,7 triliun, baru Rp13 triliun yang berhasil dikembalikan oleh tiga korporasi raksasa: Wilmar, Permata Hijau, dan Musim Mas.#KorupsiCPO #KejagungBertindak #AsetDisita #KasusRaksasaSawit #Wilmar #PermataHijau

Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Diah Ayu Kurniasari (DAK), menjadi korban kekerasan brutal yang diduga dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia. Kasus ini memicu keprihatinan luas setelah foto kondisi korban beredar di media sosial, menimbulkan gelombang kecaman dari publik.#PMI #DiahAyuKurniasari #KekerasanPMI #PekerjaMigranIndonesia #KeprihatinanPublik #Malaysia

Kepala Komnas HAM Papua menyampaikan perkembangan tentang kasus penjualan amunisi di Papua.