Podcasts about anggaran

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU APBN 2026 yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk empat anggota koalisi MBG Watch. MK menegaskan, perubahan anggaran belanja pemerintah pusat yang berdampak pada jumlah belanja menurut fungsi harus mendapat persetujuan DPR, sehingga kewenangan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran tidak bisa dilakukan tanpa batas. Putusan ini menjadi penting karena para pemohon sebelumnya menyoroti masuknya program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam APBN serta potensi perubahan prioritas anggaran melalui Peraturan Presiden. Lantas, apa makna putusan MK ini bagi pengawasan anggaran MBG dan transparansi pengelolaan anggaran program tersebut?Simak Wawancara Pengiat Advokasi Kebijakan di MBG Watch, Mike Verawati.

Perayaan HUT ke-81 RI diwarnai dengan gejolak yang terjadi di Aceh dan Papua. Kedua kejadian ini bisa dibaca sebagai peringatan tentang hubungan pusat dan daerah yang tidak baik-baik saja. Dalam dua tahun terakhir, daerah mengeluhkan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintahan daerah. Ini berdampak pada banyak hal, mulai dari kesulitan membayar gaji pegawai hingga menjalankan berbagai program yang telah dijanjikan kepada rakyat. Menteri Keuangan kemudian menetapkan anggaran TKD sekitar 5 persen untuk tahun 2027 dan keuangannya akan terus dimonitor tiap bulannya.Benarkah memastikan otonomi daerah dan desentralisasi terus berjalan di tengah anggaran yang tidak menentu?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah pusat siap menjamin kecukupan anggaran untuk penanganan bencana di berbagai daerah termasuk pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini Kementerian Keuangan mulai mengalokasikan kebutuhan dana yang berfokus pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat segera beraktivitas kembali. Pemerintah secara tegas memprioritaskan anggaran bencana setiap tahunnya dan akan terus memastikan ketersediaan dana sesuai dengan tingkat kebutuhan operasional di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah telah menyiagakan dana darurat penanggulangan bencana sebesar Rp5 triliun. Anggaran ini dialokasikan khusus untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Jika alokasi dana awal tersebut dinilai masih kurang, Menkeu menegaskan kesiapannya untuk menambah anggaran darurat sesuai dengan kebutuhan agar masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan penanganan yang maksimal.

MK memberi putusan bahwa anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Apa makna putusan ini bagi penyusunan APBN ke depan?Dalam wawancara Radio Elshinta, Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Prof. Denny Indrayana, mengulas pertimbangan konstitusional Mahkamah, mengkritisi masa transisi hingga 2028, serta membahas implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran pendidikan, dan penyusunan APBN 2027–2028. Simak analisis lengkapnya hanya di Podcast Radio Elshinta.

Diskusi Interaktif :: Menyoroti nasib Program MBG usai Putusan MK pisahkan Anggaran MBG dengan Anggaran Pendidikan.Narasumber: Pkl 23.00 ::: Ketua Bidang Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, Prof Dr Ali Mochtar Ngabalin & Pakar Komunikasi Politik Nasional, Dr. Emrus SihombingPkl 24.00 ::: Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumut, Sohibul Ansor Siregar

SERANG,- Usai dengarkan jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten siap bahas pertanggungjawaban APBD 2025, Kamis (2/07/2026).Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi didampingi oleh Wakil Ketua Banten DPRD Banten H. Eko Susilo.Turut hadir Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah dan unsur Forkopimda lainnya.Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Banten pada Kamis (11/06) lalu, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah Rapat Paripurna Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan DPRD sebagai Pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Pendidikan.Agenda selanjutnya, Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi mengatakan bahwa Selasa (30/06) kemarin telah dilaksanakan Rapat Paripurna mengenai Penjelasan DPRD selaku Pengusul Raperda Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selain itu telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2025."Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi pada umumnya telah menyampaikan saran, pendapat, maupun pertanyaan yang memerlukan tanggapan dan/atau jawaban dari yang terhormat saudara Gubernur Banten," tuturnya.Pada kesempatannya, Gubernur Banten yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi masukan fraksi-fraksi, sekaligus menekankan pentingnya raperda pendidikan untuk mencetak generasi beriman dan bertakwa melalui penguatan mutu, akses inklusif, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan kompetensi dan zonasi penempatan guru."Selain itu, terkait pertanggungjawaban APBD, menyoroti fenomena penurunan pendapatan daerah akibat peralihan ke kendaraan listrik dan banyaknya perusahaan di Banten yang ber-NPWP Jakarta, sehingga perlunya desakan sinergi dengan DPRD untuk melahirkan terobosan pendapatan baru, mengoptimalkan BUMD, serta memperketat pengawasan internal agar anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bebas dari korupsi," jelasnya.Dalam menutup rapat paripurna ini, Imron mengingatkan sebagai tindak lanjut dari rangkaian Rapat Paripurna atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025."Kami berharap kepada segenap Anggota DPRD Provinsi Banten yang tergabung dalam Badan Anggaran agar dapat membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran menjadi kendala utama dalam upaya optimalisasi kenaikan gaji guru dan pegawai negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif komitmen Presiden untuk menyejahterakan para pendidik.

Kasus dugaan korupsi program MBG menuai sorotan. Hal iniseolah membuktikan kecurigaan publik bahwa program ini dijalankan secara serampangan dan minim pengawasan. Pemerintah pun berjanji akan melakukan pembenahan. Namun, muncul desakan agar program ini dihentikan terkait besarnya anggaran serta pergantian pucuk pimpinan yang dirasa sama saja. Jadi, MBG harus dihentikan atau dilanjutkan?

Catatan Kementerian Agama RI dalam Sepekan1. Nikah masal hingga lebaran Yatim warnai Peacefull Muharam 1488 H 2. Kemenag Ajukan tambahan Anggaran untuk Pendidikan dan Keumatan 3. Kemenag Raih Penghargaan Top 3 Most Engaging di Media Sosial serta Top Figur Award 2026 Simak ulasan lengkapnya bersama Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA. : Jumat, 12 Juni 2026 : 18.30 WIB LIVE di Radio Elshinta 90 FM! @Kemenag_RI@nasaruddinumar

Ratusan warga dan aktivis menggelar aksi protes di Hamburg, Jerman, menolak rencana pemotongan anggaran kesejahteraan sosial senilai 8,6 miliar euro.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kementeriannya tetap fokus pada efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-penahanan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung. Menkeu menyatakan bahwa pergantian pimpinan BGN sepenuhnya merupakan wewenang dan hasil evaluasi Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara. Adapun pemangkasan pagu anggaran MBG pada APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun merupakan instruksi langsung Presiden guna memastikan pengelolaan dana program prioritas ini berjalan jauh lebih efisien dan tepat sasaran.

Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul data pengadaan bingkai foto presiden dan wakil presiden untuk program sekolah rakyat dengan nilai fantastis mencapai 4,5 miliar kurang lebihnya.

Coalition leader Angus Taylor has delivered his first budget response, pledging to crack down decisively on migration levels and ban foreign nationals from accessing some welfare benefits. - Pemimpin koalisi Angus Taylor telah menyampaikan tanggapan anggaran pertamanya, berjanji untuk menindak tegas tingkat migrasi dan melarang warga negara asing mengakses beberapa tunjangan kesejahteraan.

Spekulasi marak menjelang pengumuman anggaran tahun ini tentang apa yang akan terkandung di dalamnya bagi investor perumahan.

The budget is a combination of short-term relief for communities affected by rising world oil prices and making tough decisions in the long term to nourish state coffers. - Anggaran ini merupakan kombinasi antara pemberian bantuan jangka pendek bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak dunia dan pengambilan keputusan sulit dalam jangka panjang untuk menyehatkan kas negara.

Nilai tukar rupiah semakin sehari semakin melemah, dan terus mencatatkan level terendah sepanjang sejarah. Salah satunya pemicunya, para investor melihat buruknya tata kelola fiskal pemerintah. Anggaran negara babak belur karena membiayai program ambisius Presiden Prabowo. Intervensi Bank Indonesia belum bisa meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Disiplin fiskal menjadi solusi jika ingin selamat.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

KIRIM CERITA BISA KESINI https://bit.ly/Isengcurhat atau bisa kirim ke email isengpodcast.project@gmail.comCeritanya bebas, mau itu asmara, pertemanan, uneg-uneg, horor, pertanyaan, atau mau sapa-sapa penonton dan pendengar Iseng Podcast lainnya.Kali ini kami, terutama  @wawannsutrisna  akan menjawab beberapa hal mengenai anggaran BGN yang menurut netizen di luar nalar dan di luar kompetensinya sebagai penyedia gizi bagi anak Indonesia. Wajar hal tersebut dipertanyakan oleh banyak orang. Oleh sebab itu,  @wawannsutrisna  akan menjawab semuanya di segmen terbaru kami, PR REZIM.Selamat menyaksikan.

Dari pengadaan puluhan ribu motor listrik anggaran IT triliunan rupiah sampai langganan zoom miliaran program makan bergizi gratis yang dikelola badan gizi nasional justru menuai sorotan, bahkan KPK melihat ada potensi celah korupsi akibat lemahnya pengawasan.

Anggaran 113 miliar untuk jasa event organizer di badan gizi nasional langsung menjadi sorotan.

Pada podcast Berani Berinvestasi kali ini, kita akan membahas informasi menarik saat ini. Sobat Genvest penasaran kan dengan pembahasannya? Bersama Mino, Retail Research Team Leader CGS International Sekuritas Indonesia dan Wisnu Trihatmojo, Economist CGS International Sekuritas Indonesia, yuk simak info selengkapnya di Podcast Berani Berinvestasi #134 di Spotify dan Youtube CGS International Sekuritas Indonesia! Tambah semangat investasimu dan mulai berinvestasi saham bersama kami, hubungi kami di Whatsapp Centre 0815-1074-8305 dan Call Centre 150330 atau kunjungi www.cgsi.co.id Disclaimer: bit.ly/disclaimer-cgsiid#CGSInternational #CGSI #CGSID #PodcastBeraniBerinvestasi #SobatGenvest #AkuInvestorSaham

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia belum dalam kondisi darurat energi.Anggaran negara dinilai masih mampu menahan tekanan dari kenaikan harga energi global.

Presiden menyoroti masih terjadinya inefisiensi anggaran di daerah, mulai dari belanja yang tidak tepat sasaran hingga penggunaan dana yang belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat. Kritik ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya harus dibenahi dalam tata kelola anggaran daerah?Apakah persoalannya ada pada perencanaan, pengawasan, atau justru integritas pengelolanya? Dan langkah konkret apa yang bisa segera dilakukan agar APBD lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi publik?Simak perbincangan bersama Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, serta Sekretaris sekaligus Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, yang akan mengulas persoalan ini dari sisi pengawasan, tata kelola, hingga solusi perbaikan ke depan.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini menyoroti alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang dinilai perlu dikaji kembali, mulai dari tata kelola, transparansi penggunaan anggaran, hingga dampaknya terhadap kesehatan fiskal negara.Di satu sisi, program makan bergizi dipandang penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan terkait besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta prioritas belanja negara di tengah berbagai kebutuhan pembangunan.Lalu bagaimana melihat langkah gugatan ini dalam perspektif demokrasi dan fungsi kontrol publik terhadap kebijakan negara? Simak penjelasan Busyro Muqoddas dalam perbincangan berikut.

Anggaran untuk meja biliard di rumah dinas pimpinan dewan sumatra selatan.

OTT Bupati Pekalongan menyoroti masalah serius tata kelola anggaran di daerah. Mengapa kasus korupsi kepala daerah masih terus terjadi, dan apa dampaknya bagi pelayanan publik? Simak pembahasannya di episode ini.Talk: - Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA), Badiul Hadi - Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Anggaran belanja pendidikan di APBN 2026 yang didistribusikan melalui 23 kementerian dan lembaga, mencapai Rp470,4 triliun. Sebanyak Rp223,5 triliun atau 47,5 persennya masuk ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya.Sementara, jika dibanding dengan total keseluruhan anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp769,1 triliun, MBG mencaplok sekitar 29 persennya.  Ditilik dari sisi pelaksanaannya, MBG tak pernah surut dari masalah. Di awal tahun, terjadi kasus keracunan massal dengan jumlah korban mencapai 1.200-an siswa. Belum lagi soal celah potensi korupsi dan berbagai persoalan lain.Layakkah MBG mendapat porsi anggaran sejumbo itu? Bagaimana dampaknya ke prioritas lain di sektor pendidikan, seperti kesejahteraan guru? Bagaimana nasib mutu pendidikan Indonesia ke depannya?Nah, kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dan Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Betta Anugrah.

Sepekan Menteri Agama1. Kementerian Agama membutuhkan Anggaran sebesar 12.6 Triliun Rupiah untuk pembentukan Dirjen Pesantren. 2. Pengelolaan dan Integrasi dana umat secara profesional dan akuntabel menjadi tantangan Kementerian Agama untuk menyiasati keterbatasan Anggaran . 3. Kemenag dan BPJPH sepakat menjadikan Oktober 2026 wajib halal di Indonesia

Selama libur Nataru para siswa ini sedang libur, namun MBG tetap berlangsung.

Kabinet Jepang telah menyetujui anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah, lebih dari 9 triliun yen (58 miliar USD) untuk tahun fiskal mendatang. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan serangan balasan dan pertahanan pantai, termasuk pengadaan rudal jelajah dan persenjataan tanpa awak. Kenaikan anggaran ini adalah bagian dari program lima tahun untuk meningkatkan pengeluaran militer Jepang menjadi 2% dari PDB-nya. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan China, khususnya terkait dengan keamanan Taiwan.

Anggaran penataan gedung sate 19,7 miliar disebut siluman oleh legislator Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana menanggapi usulan Komisi V DPR RI agar dana tar terserap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan sementara untuk korban bencana di Sumatera. Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa bantuan Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana tidak cukup dan meminta pemerintah mengalihkan anggaran tidak terserap untuk membantu pemulihan bencana.Berkaitan dengan usulan tersebut, Kepala BGN Dadan penjelasakan bahwa hal itu menjadi kewenanganan Presiden dan secara administratif dilaksanakan oleh Menkeu. Kondisi saat ini BGN sedang dalam proses ABT (Anggaran Belanja Tambahan), Minggu (14/12) siang.

#DiskusiInteraktif Instruksi Presiden jangan ada korupsi anggaran bencana di Sumatera, Apa yang harus diperhatikan?[TALK] Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan&Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Aktivitas pertanian terhenti, UMKM kehilangan modal dan pasar, jalur distribusi terganggu, hingga pendapatan rumah tangga anjlok dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti ini, upaya pemulihan ekonomi menjadi sama pentingnya dengan penanganan darurat.Pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk tingkat provinsi. Anggaran ini diharapkan menjadi bantalan awal bagi daerah untuk memperbaiki fasilitas dasar, membantu warga terdampak, dan menggerakkan kembali roda ekonomi lokal. Namun, jika dibandingkan dengan skala kerusakan dan potensi kerugian ekonomi yang mencapai ratusan miliar rupiah, muncul pertanyaan besar: cukupkah dana tersebut?Perhitungan dampak ekonomi pascabencana seharusnya tidak hanya berfokus pada biaya perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada hilangnya mata pencaharian, turunnya daya beli, serta waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali produktif. Tanpa intervensi yang memadai, risiko kemiskinan baru dan perlambatan ekonomi daerah bisa semakin besar.Di sinilah tantangan muncul. Anggaran yang tersedia perlu dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada pemulihan jangka menengah hingga panjang. Dukungan modal bagi UMKM, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta perbaikan akses distribusi menjadi kunci agar bantuan tidak hanya habis untuk fase darurat.Pertanyaannya kini bukan semata soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan apakah strategi pemulihan ekonomi sudah cukup komprehensif. Dengan kebutuhan yang begitu besar, dukungan Rp4 miliar di tingkat kabupaten/kota dan Rp20 miliar di tingkat provinsi kemungkinan hanya menjadi langkah awal. Tanpa tambahan sumber pendanaan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat, upaya bangkit dari dampak ekonomi bencana di Sumatera berisiko berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.Talk :: Pengamat Ekonomi Kerakyatan UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Hendra Kholid & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Menteri dalam negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang memiliki anggaran lebih, untuk turut membantu wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Imbauan ini disampaikan, setelah tito mendapat keluhan minimnya anggaran belanja tak terduga, atau BTT, di sejumlah daerah menjelang akhir tahun.#Mendagri #PemerintahDaerah #Bencana #Aceh #SumatraUtara #SumatraBarat #BanjirBandang #Bantuan

Para premier negara bagian telah berkumpul untuk rapat darurat, terkait ketegangan yang meningkat dalam mencapai kesepakatan pendanaan rumah sakit umum baru dengan pemerintah federal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan penyerapan anggaran Kementerian PKP yang sudah mencapai lebih dari 77 persen dalam rapat bersama Komisi V DPR RI. Kementerian ini juga menyebutkan bahwa anggaran tahun 2026 akan meningkat 100 persen dengan fokus pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Program BSPS ini akan mendapatkan kenaikan bantuan menjadi Rp 400.000 mulai tahun depan. #Perumahan #PKP #BSPS #AnggaranPKP #KomisiV #MaruararSirait #RumahLayakHuni #KementerianPKP #ProgramPerumahan #KementerianPerumahan #AnggaranNegara #PembangunanPerumahan

Ribuan mahasiswa turun ke jalan-jalan Milan dalam aksi nasional “Hari Tanpa Meloni” untuk memprotes kebijakan pendanaan Italia terhadap industri pertahanan. SOURCE: VIORY #HariTanpaMeloni #MahasiswaItalia #MilanProtest #ItalyProtests #StudentStrike #PendanaanPendidikan #EuropeNews #AksiMahasiswa #BreakingNews #GlobalUpdate

DPD RI mengapresiasi pendampingan anggaran oleh Kementerian Keuangan terhadap Kementerian/Lembaga, agar penyerapan anggaran efektif dan efisien. Namun pendampingan tersebut diharapkan juga sampai hingga tingkat Provinsi, Kabupataen dan Kota. Bagaimana tata kelola keuangan daerah yang diharapkan? Talk bersama Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang.

Tax cuts and energy bill relief are the biggest promises if the government gets a second mandate. - Pemotongan pajak dan keringanan tagihan listrik merupakan janji terbesar jika pemerintah mendapatkan mandat keduanya.

Grady Nagara, CEO Next Policy, mengulas logika di balik upaya pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan apakah hanya karena Makan Bergizi Gratis. Dipandu Ikhlas Tawazun bersama Shofwan Al Banna.Support channel kami melalui:Trakteer: https://trakteer.id/kontekstualcomIkuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di:Instagram: kontekstualcom X: kontekstualcomYouTube: @Kontekstualcom TikTok: kontekstualcom

Ribuan mahasiswa lancarkan demo “Indonesia Gelap”, protes pemangkasan anggaran dan kebijakan-kebijakan lain Prabowo. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy perang kata terkait konflik Ukraina-Rusia.

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dibungkus dengan istilah “efisiensi”terasa janggal. Sebab dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan terkesan pilih kasih. Di sisi lain, pemborosan malah terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Terkini, pemerintah juga mengangkat influencer menjadi staf khusus, setara eselon 1. ---------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tempo edisi terbaru: https://www.tempo.co/mingguan ---------------- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

The government has announced the results of consecutive budget surpluses in almost two decades. - Pemerintah telah mengumumkan hasil surplus anggaran 2 kali berturut-turut dalam hampir dua dekade.

Small-business owners say they are not satisfied with the federal budget and they expect more support to cope with the pressures of increasing the cost of living. - Para pemilik usaha kecil mengatakan mereka tidak puas dengan anggaran federal dan mereka mengharapkan lebih banyak dukungan untuk mengatasi tekanan peningkatan biaya hidup.

Partai Buruh akan menghasilkan surplus kedua berturut-turut untuk pertama kalinya dalam tiga dekade.

Treasurer Jim Chalmers has unveiled his federal budget for the next financial year and announced a budget surplus for the second consecutive time - the first time that's happened since before the Global Financial Crisis in 2008. - Bendahara Jim Chalmers telah mengumumkan anggaran federal untuk tahun keuangan berikutnya dan mengumumkan surplus anggaran untuk kedua kalinya berturut-turut - yang pertama kali terjadi sejak sebelum Krisis Keuangan Global pada tahun 2008.

Migrant and refugee communities have welcomed initiatives in the federal budget, but say more detail is needed on tailored strategies to reach members of the community. - Komunitas migran dan pengungsi menyambut baik inisiatif dalam anggaran federal, namun mereka mengatakan diperlukan lebih banyak rincian mengenai strategi yang disesuaikan untuk menjangkau anggota komunitas.

The federal budget will include measures for student loan debt relief; as well as payments for students undertaking mandatory work placements in social work, teaching, nursing and midwifery. - Anggaran federal akan mencakup langkah-langkah untuk keringanan utang pinjaman mahasiswa; serta pembayaran bagi siswa yang melakukan penempatan kerja wajib di bidang pekerjaan sosial, pengajaran, keperawatan dan kebidanan.