Podcasts about anggaran

Sekolah Rakyat (SR) segera hadir pada Juli 2025 mendatang di 53 lokasi. Anggaran operasional tiap SR disiapkan Rp100 miliar. Program ini dikomandoi Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kemensos sudah membentuk tim formatur Sekolah Rakyat yang melibatkan dua kampus, yakni Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sejumlah daerah sudah menyatakan kesiapan membangun SR. Misalnya Kota Bekasi, Jawa Barat yang percaya diri meluncurkan Sekolah Rakyat pada Juli mendatang. Demikian juga dengan Pemprov Jawa Timur yang menyediakan 5 hektare lahan untuk SR. Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 3,9 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024. Namun, hingga kini baru secuplik informasi yang diketahui tentang detail penyelenggaraan Sekolah Rakyat, misalnya, konsep SR yang bakal dibuat serupa sekolah asrama (boarding school) agar siswa lebih fokus belajar dan mendapat asupan gizi yang cukup. Mulai bermunculan pertanyaan di publik tentang implementasi SR. Ini tentu mengingatkan dengan Sekolah Rakyat di era kolonial. Apakah sama atau berbeda? Mengapa memilih nama Sekolah Rakyat? Bagaimana dengan kurikulumnya? Apa saja tantangan dan potensi dampak yang harus diwaspadai? Apakah SR merupakan solusi persoalan kemiskinan di negeri ini?Kita bincangkan bersama Tim Sekolah Rakyat Unesa dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Martadi dan Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Itje Chodidjah.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggaran Pemungutan Suara Ulang Masih Belum Jelas Sumbernya | Presiden Prabowo Pastikan Pengemudi Ojol Dapat Bonus Hari Raya | Korban Salah Tangkap Polisi di Grobogan Mengaku Dianiaya dan Trauma.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Program Mudik Gratis Lebih Dinanti Ketimbang Diskon Tarif | Marak PHK, Buruh akan Demo ke Istana Kepresidenan Rabu Lusa | Koalisi Sipil Kecam Penggusuran Lahan Petani di Padang Halaban*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintahan Prabowo-Gibran mematok target ambisius untuk kebutuhan papan rakyat: 3 juta rumah pertahun, naik tiga kali lipat dibanding target era Jokowi. Ambisi besar tapi anggaran kurang, bahkan masih disunat karena kebijakan efisiensi.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara merespons amanat program 3 juta rumah dengan membuat gebrakan di awal jabatan.Ia menggandeng konglomerat Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan untuk kolaborasi membangun 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.Proyek ini diniatkan sebagai percontohan gerakan gotong-royong bangun rumah untuk rakyat. Namun, tampaknya inisiatif tersebut layu sebelum berkembang, yang menandai ketidakjelasan arah pembangunan 3 juta rumah. Padahal, program ini termasuk prioritas dan bagian dari quick wins di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.Jurnalis KBR Wahyu Setiawan dan Ninik Yuniati menguak berbagai masalah dalam implementasi program 3 juta rumah. Simak cerita lengkapnya dalam dua seri laporan yang dibacakan Malika. Berikut kisah bagian kedua.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta para penjabat gubernur untuk menyiapkan anggaran dan pengamanan dalam menghadapi pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024.Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap daerah memiliki anggaran yang cukup guna mendukung kelancaran pelaksanaan PSU.

Tinggalkan komentar dan berikan pendapatmu: https://open.firstory.me/user/cllnqvpto01n101w7acsdamo6/comments Powered by Firstory Hosting

Grady Nagara, CEO Next Policy, mengulas logika di balik upaya pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan apakah hanya karena Makan Bergizi Gratis. Dipandu Ikhlas Tawazun bersama Shofwan Al Banna.Support channel kami melalui:Trakteer: https://trakteer.id/kontekstualcomIkuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di:Instagram: kontekstualcom X: kontekstualcomYouTube: @Kontekstualcom TikTok: kontekstualcom

Efisiensi Anggaran jadi Tantangan Kepala Daerah | Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Ditahan KPK | Bibit Tanaman untuk Pelantikan Bupati Trenggalek*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mengancam Pemenuhan Hak Dasar, Mahasiswa: Kaji Ulang Inpres Efisiensi Anggaran | DAK Dipangkas, KPPOD Soroti Nasib Pembangunan di Daerah | Unik, Ucapan Pelantikan Bupati di Trenggalek dengan Bibit Tanaman*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ribuan mahasiswa lancarkan demo “Indonesia Gelap”, protes pemangkasan anggaran dan kebijakan-kebijakan lain Prabowo. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy perang kata terkait konflik Ukraina-Rusia.

ICW: Anggaran Diipangkas Bukan Alasan Lemahnya Pemberantasan Korupsi | KPK Resmi Menahan Walikota Semarang Havearita beserta Suami | Lima Tahun Atasi Polusi Suara, Kota-kota di China Lebih Tenang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Legislator PDIP meminta efisiensi anggaran supaya tidak berdampak buruk kepada rakyat.

Mengabaikan UU APBN, Inpres Efisiensi Anggaran Berpotensi Digugat | Pemerintah Segera Umumkan Diskon Tiket Pesawat dan Tol | Terimbas Efisiensi, KPUD Solo Menghentikan Sewa Mobil Dinas*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mensesneg Prasetyo Hadi Bantah Efisiensi Anggaran Berdampak ke Sektor Pendidikan | Kemendiktisaintek Akui Efisiensi Anggaran Perburuk Kualitas Pendidikan | Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut, Kades Kohod Jadi Tersangka

BEM SI Siapkan Gugatan ke MK, Tuntut Inpres Efisiensi Anggaran Dicabut | Yasonna PDIP: Boleh #KaburAjaDulu untuk Cari Pengalaman | Hadapi Kekalahan Timnas U-20, Indra Sjafri Ingin Bangkit Lawan Yaman

Komisi Keuangan DPR Tegaskan Efisiensi Anggaran Hanya di Sektor Esensial | Indonesia Awali Turnamen dengan Kekalahan Telak di Piala Asia U-20 2025 | Pembongkaran Pagar Laut Rampung, Nelayan Diharapkan Bisa Melaut Lagi*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sepakat melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun rupiah pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu yang sebelumnya sebesar 53 triliun rupiah turun menjadi 44 triliun rupiah. Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Prabowo Bicara Makan Bergizi dan Efisiensi Anggaran di Forum WGS | Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Selesai, Nelayan Bisa Melaut Lagi | BNPB Pastikan Bantuan Bencana Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

FITRA Usul Solusi Gaduh Pemangkasan Anggaran 2025 | Tahun 2025 Jawa Barat Kejar Target Investasi Rp270 Triliun | Usai aksi Laskar memprotes Festival kuliner nonhalal, Polresta jamin Solo Toleran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto memicu polemik. Beberapa Kementerian dan lembaga terlihat mulai menerapkan penghematan belanja operasional sesuai Instruksi Presiden.Sejumlah pihak menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan secara mendadak ini dapat memberikan dampak negatif bagi pelayanan publik bahkan disinyalir dapat menganggu pertumbuhan ekonomi nasional.Benarkah demikian?

Pelantikan Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier Menuai Sorotan | Pembahasan RUU PPRT Terancam Mandek Lagi di DPR | Hari Ini, Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diputuskan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggaran Kemhan-TNI Dipangkas Rp29 T, Gaji Pegawai Aman | Kasus Pemerasan Firli Bahuri: Polri Siapkan Upaya Jemput Paksa | WWF Ungkap 3,5 Juta Hektare Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan 

Istana: Ada yang Keliru Tafsirkan Efisiensi Anggaran | Erick Thohir Usul Efisiensi Anggaran Tak Sampai Di Bawah Rp215 Miliar | Efisiensi Anggaran, KPU Tarik Kendaraan untuk Komisioner Daerah

Pigai Yakin Efisiensi Anggaran Prabowo Tak Menjerumuskan | Rieke Pitaloka: Setuju Efisiensi Namun Belanja Pegawai Mesti Ditambah | Vonis Harvey Moeis Diperberat karena Lukai Hati Rakyat*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ada Efisiensi, Kemendikbud Pangkas Anggaran Pendidikan Profesi Guru | Gubernur Aceh Ingin Hapus Sistem Barcode di SPBU | Kejuaran Badminton Asia: Indonesia Tantang Malaysia*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Di tengah sibuknya kementerian dan lembaga mencorat-coret anggaran karena terkena efisiensi, kondisi berbeda terjadi di Kementerian Pertahanan. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik staf baru. Tak hanya satu, tetapi lima staf dan satu asisten khusus Menhan. Di antara mereka yang dilantik, ada influencer Deodatus Andreas Deddy Chayadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, dan eks staf khusus di era Presiden Jokowi, Lenis Kogoya.Kebijakan ini memantik pertanyaan di publik karena dianggap tak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran. Terlebih, Kemenhan termasuk dari belasan kementerian lembaga yang tak terkena efisiensi. Bahkan, alokasi anggarannya di APBN 2025 berada di posisi teratas dengan Rp166 triliun. Bandingkan dengan situasi di institusi lain yang terkena pengetatan. Ancaman PHK pun membayangi, seperti yang terjadi di TVRI dan RRI.Apa dampak inkonsistensi di internal pemerintah ini terhadap efektivitas penghematan anggaran? Kita bincangkan bersama Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dan Koordinator Program HAM IMPARSIAL, Annisa Yudha.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dibungkus dengan istilah “efisiensi”terasa janggal. Sebab dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan terkesan pilih kasih. Di sisi lain, pemborosan malah terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Terkini, pemerintah juga mengangkat influencer menjadi staf khusus, setara eselon 1. ---------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tempo edisi terbaru: https://www.tempo.co/mingguan ---------------- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Anggaran BPJS Kesehatan “Tekor” Terus, Tarif Iuran Peserta Akan Dinaikkan | OJK Luncurkan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan | Angka Perkawinan Anak di Rembang Masih Tinggi*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepala OIKN Akui Pagu Anggaran 2025 Dipangkas, Tersisa Rp5,2 T | Anggota Komisi II DPR Taufan Pawe Curiga, IKN Hanya Proyek Ambisius Jokowi | Menhut Mau Buka 20 Juta Hektar Lahan Hutan, WALHI Desak Partisipasi Publik Bermakna

Prabowo Sebut Ada Raja Kecil yang Berupaya Melawan Efisiensi Anggaran | Jelang Ramadan, Bapanas Waspadai Peningkatan Harga Daging Ayam dan Telur | 881 Puskesmas Jateng Siap Layani Pemeriksaan Kesehaten Gratis*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran kian menuai sorotan dan memicu keresahan publik. Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo menargetkan Rp306,69 triliun uang negara bisa dihemat.Dalam Inpres itu, beragam pos anggaran mengalami pemangkasan. Di antaranya belanja operasional, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah meresponsnya dengan mengetatkan ikat pinggang, contohnya dengan menerapkan sistem kerja hibrid, menggelar acara seremoni lebih sederhana, sampai pengetatan dalam perjalanan dinas pegawai. Perubahan masif ini pasti menimbulkan berbagai rentetan dampak yang pada akhirnya harus ditanggung publik.Apa saja dampak yang sudah muncul dari kebijakan efisiensi? Bagaimana memastikan pelayanan publik tidak terganggu? Seperti apa mitigasi yang harus dilakukan pemerintah?Kita bincangkan bersama Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengamat Kritik Pembekalan Kepala Daerah Terpilih di Tengah Efisiensi Anggaran | Presiden Prabowo Singgung Pengamat Suka Nyinyir | Pemerintah Gelar Sidang Isbat 28 Februari untuk Tetapkan Awal Ramadan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Istana Tegaskan Pemangkasan Anggaran untuk Program Mendesak Prioritas | Kemenkes Sebut Partisipasi CKG Masyarakat masih Rendah | Banyuwangi Berstatus KLB Chikungunya*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan ASN Dua Hari WFA Dikhawatirkan Pengaruhi Kualitas Pelayanan Publik | Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Paling Rendah Dibanding Penegak Hukum Lain | Aksi Massa Menuntut “Adili Jokowi” Berlangsung Tak Jauh dari Rumah Jokowi di Solo*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hasan menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun periode 2025–2029 untuk pembangunan IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, akan bersurat kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, agar anggaran OIKN tidak dipangkas. Basuki mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN tahun ini sesuai dengan pagu dan anggaran tambahan dengan total 14,4 triliun rupiah.

Indef:  Efisiensi Anggaran Jangan ‘Gebyah Uyah' | Sekelompok orang tak dikenal merusak Stadion Krida Rembang | Jepang khawatir atas kebijakan tarif AS *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menkeu: Instruksi Efisiensi Anggaran untuk Dukung Program MBG | Demo ke DPR, Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade 2023 Tuntut Penempatan | Ganggu Permukiman, Warga Rembang Tolak Aktivitas Pertambangan Pasir Kuarsa *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bukan Pacu Kesejahteraan, 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran Malah Perketat Anggaran | Menteri Agama Menyampaikan Selamat Tahun Baru Imlek kepada Umat Konghucu | Kalangan Perempuan Jetset Jadi Incaran Investasi Bodong Berkedok Aplikasi Kencan *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan anggaran. Dirinya bahkan akan memeriksa pelaksanaan anggaran sampai dengan satuan terkecil.

Presiden Prabowo Ingatkan Lagi Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat | Titiek Soeharto: Pelaku Pemagaran Laut Diduga Perusahaan Besar | 2017-Januari 2025, Kemkomdigi Tutup Hampir 6 Juta Konten Judol

Pemerintah Berencana Kerek Anggaran Makan Bergizi Gratis di Tahun Ini | Presiden Prabowo Beri Perintah Selesaikan Polemik Pagar Laut | Anggota TNI Dijerat Pasal Pembunuhan Imbas Penembakan di Tol Merak *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggaran MBG Cuma sampai Juni, FITRA: Pemerintah Belum Siap | Kasus Hasto, PDIP: KPK Di-Remote Pihak Luar | Pemerintah Diminta Antisipasi Respons Trump soal Indonesia Masuk BRICS *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mendagri Tito: Ada Banyak Anggaran Daerah yang Tidak Efisien | Cisdi: Cukai Rokok 2025 Tak Dinaikkan, Salah Langkah Presiden Prabowo Subianto | Komnas HAM: 2024, Terjadi 113 Peristiwa HAM di Tanah Papua

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa saat ini banyak terjadi anggaran bocor di segala lini.

Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mencatatkan defisit 401,8 triliun rupiah per akhir November 2024, Menteri Kuangan Sri Mulyani menjelaskan defisit ini disebabkan karena Belanja Negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara.

Presiden Prabowo Subianto mengajak para pejabat pusat dan daerah untuk mengencangkan ikat pinggang, menurut kepala negara, hal-hal yang perlu dikurangi adalah pengeluaran yang bersifat seremonial, kajian dan seminar. Permintan ini dia sampaikan saat memberi arahan dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2025

Aktivitas Geopolitik Mengancam, Presiden Prabowo Serukan Efisiensi Anggaran | Komnas HAM: 2024, Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Masyarakat | Menko PMK Pratikno Serukan Warga Jabodetabek Waspada Banjir

Presiden Prabowo Serukan Pangkas Anggaran Dinas Pejabat ke Luar Negeri | Ketua DPR Ungkap Tugas Tim Pengawas Intelijen | Antisipasi Libur Nataru, PMI Bandung Siapkan 67 Lokasi Donor Darah *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

The government has announced the results of consecutive budget surpluses in almost two decades. - Pemerintah telah mengumumkan hasil surplus anggaran 2 kali berturut-turut dalam hampir dua dekade.