Podcasts about anggaran

Friends of Merry Riana ft.Bima AryaWali Kota Bogor dua periode, Bima Arya Sugiarto, ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Istana Negara,dan dengan Jabatan barunya ini Bima Arya sedang fokus untuk bisa Mensukseskan Retret yang akan digelar di Magelang pada 20 Februari nanti.Bagaimana Cerita Selengkapnya Tonton selengkapnya ya.00:00 Opening03:00 Bagaimana Wakil Menteri Bima Arya Beradaptasi dengan Jabatan Baru?03:51 Tugas Dua Wakil Menteri Dalam Negeri04:12 Hal yang Sama dengan Wakil Negeri Bima Arya06:11 Penilaian Kinerja Bidang Politik07:12 Pelantikan Seluruh Kepala Daerah08:03 Soal Retret Seluruh Kepala Daerah10:14 Kesan Wakil Menteri Bima Arya Saat Mengikuti Retret Kabinet11:10 Persiapan Retret Kepala Daerah13:13 Efisiensi Anggaran Mengganggu Kemendagri?15:50 Apakah Efisiensi Akan Dilakukan ke Pemda?17:01 Tantangan Terbesar di 107 Hari sebagai Wakil Menteri20:23 Komentar Istri dan Anak Soal Jabatan Wakil Menteri Bima Arya22:11 Momen Paling Dinikmati sebagai Wakil Menteri24:47 Kalau Wakil Menteri Bima Arya Punya Super Power, Mau Super Power Apa?27:09 Komentar untuk 5 Tokoh Politik31:15 Pilihan Tersulit yang Dialami Wakil Menteri Bima Arya32:44 Ketika Wakil Menteri Bima Arya Menerima Tawaran Jabatan Baru33:25 Jika Wakil Menteri Bima Arya Bisa Memilih Jabatan di Kabinet Merah Putih34:07 Nasihat Wakil Menteri Bima Arya untuk Diri Sendiri37:04 Pembelajaran Hidup Wakil Menteri Bima Arya39:03 Hal Tersulit Merry Riana Ketika Masuk ke Sistem Pemerintahan39:56 Closing#merryriana #friendsofmerryriana #BimaAryaFOR MORE INFOhttps://linktr.ee/merryrianaSUBSCRIBE:https://www.youtube.com/c/MerryRianaKoleksi BUKU & MERCHANDISE Merry Riana di Apps MERRY RIANADOWNLOAD Apps Merry Riana sekarang juga, GRATIS! Tersedia di :Google Playhttps://bit.ly/MerryRiana-PlayStoreApp Storehttps://bit.ly/MerryRiana-AppStoreINSTAGRAM: @merryriana | https://instagram.com/merryriana/X: @merryriana | https://twitter.com/merryriana/FACEBOOK: Merry Riana | https://www.facebook.com/MerryRiana/SPOTIFY: Merry Riana | http://bit.ly/Merry-Riana-SpotifyTIKTOK : @merryriana | https://vt.tiktok.com/ZSeEqpUa2/WEBSITE: https://www.merryriana.com

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa yang mengalami kenaikan ialah uang tunjangan anggota DPR periode 2024-2029. Ia memastikan gaji pokok DPR tak mengalami kenaikan atau tetap sekitar Rp 7 juta. Kenaikan tunjangan tsb diantaranya tunjangan beras yg naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta hingga adanya kebijakan baru terkait tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Kebijakan ini menuai polemik dan kontroversi di masyarakat, mengingat adanya efisiensi anggaran negara yg digaungkan Presiden Prabowo dan gelombang PHK serta pengangguran yg meningkat.Wawancara bersama Misbah Hasan - Sekjen FITRA

Anggaran pendidikan 20 persen dari Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 naik, tetapi hampir separuhnya dialokasikan untuk anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kebijakan ini langusng menuai kritik di tengah implementasi MBG yang dinilai masih banyak perlu dievaluasi. Lalu apa yg akan dilakuan Badan Gizi Nasional dgn anggaran sebesar Rp 335 triliun pada 2026? Wawancara bersama Kepala Badan Gizi Nasional - Dadan Hindayana

Baru baru ini Presiden Prabowo mengklaim alokasi Rp 757,8 triliun APBN untuk anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending yakni 20 persen dari total APBN. Anggaran pendidikan fantastis senilai Rp 757,8 triliun itu untuk tahun 2026. Anggaran tersebut juga akan dibagi untuk kesejatahteraan guru, juga untuk dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apakah pembagian ini sudah cukup sesuai. Simak pembahasannya bersama Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim

Mana lebih penting pendidikan atau makan gratis, menyoroti RAPBN 2025 yang habiskan hampir setengah anggaran pendidikan untuk MBG? Talk: - Ketua PB PGRI/Pengamat Pendidikan UIN Jakarta, Dr Jejen Musfah MA- Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto

Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi Rp 145,7 triliun dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Anggaran tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 138,5 triliun.Dikutip dari Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dari Kementerian Keuangan, anggaran Polri merupakan ketiga terbesar dalam RAPBN 2026.. apakah dengan kenaikan anggaran tersebut bisa menaikan kinerja Polri Kedepanya ? Kami akan membahasnya bersama Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto - ?+62 821-1086-7418

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kebijakan efisiensi yang menjadi unggulan pemerintahannya. Ia menyayangkan langkah efisiensi anggaran justru menuai demo, dan menegaskan bahwa tujuan utama efisiensi adalah mencegah praktik korupsi.

Kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut tahun depan. Ketentuan detail terkait efisiensi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Ada 15 item belanja negara yang dipangkas besaran anggarannya, seperti, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, hingga perjalanan dinas.Presiden Prabowo mengklaim kebijakan efisiensi berhasil menghemat belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.Di sisi lain, kebijakan efisiensi juga memengaruhi kinerja lembaga-lembaga negara independen, seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, Komnas Disabilitas, dan lainnya. Padahal mereka adalah lembaga-lembaga yang bergerak di isu perlindungan kelompok rentan.Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan menggali dampak riil efisiensi terhadap Komnas Perempuan, selaku salah satu lembaga negara independen. Bagaimana strategi mereka memaksimalkan perannya saat anggaran seret? Apakah potong anggaran memengaruhi kerja penanganan kasus? Bahasan ini bakal dibincangkan bareng Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih.Ruang Publik KBR juga mengundang Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad dan Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Aulia untuk makin membuka perspektif tentang kebijakan efisiensi.Apa catatan mereka atas pengetatan anggaran di semester pertama pemerintahan Prabowo? Apa saja catatannya? Apakah kebijakan efisiensi tepat untuk dilanjutkan? Simak siaran live-nya di Youtube KBR Media.

Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD mengalokasikan anggaran operasional Rp25 juta untuk setiap RT melalui Perubahan APBD 2025. Dana ini bertujuan memperkuat kelembagaan RT dan menangani persoalan lingkungan seperti jalan rusak dan banjir. Wali Kota Agustina menyebut anggaran bersumber dari efisiensi belanja, seperti makan-minum, perjalanan dinas, dan ATK.Namun, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana menjadi sorotan publik. Ada kekhawatiran terkait kapasitas pengelolaan RT, potensi penyalahgunaan, serta minimnya pelibatan warga. Untuk mencegah penyaluran ke RT fiktif, Pemkot menerapkan verifikasi berlapis dan membuka desk pengawasan di kecamatan yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian.Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan efektifitas pelayanan publik di tingkat RT?Simak perbincangan Annisa Madina dengan Direktur Pattiro, Mukhlis Raya

#DiskusiInteraktif Soroti Sekolah Rakyat yang akan dimulai 14 Juli 2025. Bagaimana mengatasi potensi persoalan seperti anggaran, kurikulum dan infrastruktur?[TALK] Sekjen PGRI - Dudung Abdul Qadir &Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang - Hermawan Pancasiwi

Send us a textDi tengah inflasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir, banyak bisnis tergoda memangkas anggaran pemasaran demi bertahan. Tapi apakah itu langkah tepat?Dalam episode ini, kita bahas: ✅ Kenapa marketing justru krusial di masa sulit ✅ Konsep Customer Acquisition Cost (CAC) ✅ Strategi retargeting ✅ Channel digital marketing yang lebih efisien daripada media tradisional ✅ Langkah praktis mengaudit budget marketing Anda

Belum surut kehebohan hadiah jam tangan mewah untuk para pemain timnas pasca menang dari China di laga Kamis pekan lalu, giliran anggaran untuk timnas jadi sorotan.Di tengah pelaksanaan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah merogoh 277 miliar dari APBN 2025 untuk sepak bola nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unggahan di akun Instagram @ditjenpajakri menyebut, anggaran itu untuk pengembangan sepak bola nasional, salah satunya mempersiapkan Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026.Berkaca pada sederet kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama dalam induk pengurus sepak bola tanah air, upaya memastikan pengelolaan anggaran bernilai fantastis itu agar tepat sasaran menjadi penting. Terlebih cita-cita yang diletakan pada pundak Tim Garuda tak kecil; menembus Piala Dunia 2026.Lebih jauh kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah dan Pengamat Olahraga Anton Sanjaya.

Menghitung dampak yang terjadi setelah Menteri Keuangan memangkas anggaran rapat dan perjalanan dinas dengan alasan efisiensi? Narasumber: 1. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar2. Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamuddin Daeng

Satu per satu permasalahan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka. Program unggulan Prabowo-Gibran berlabel "quick win" yang belum genap satu semester, sudah menuai banyak kritik dan sorotan. Karut-marut realita "dapur" pengelolaan MBG mulai terlihat: rantai penyaluran anggaran yang panjang, skema pemilihan mitra yang tak transparan, hingga akrobat terabas aturan. Hal-hal itu terungkap dari hasil penelusuran kasus tunggakan pembayaran di dapur mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Simak laporannya di SAGA KBR.

Tax cuts and energy bill relief are the biggest promises if the government gets a second mandate. - Pemotongan pajak dan keringanan tagihan listrik merupakan janji terbesar jika pemerintah mendapatkan mandat keduanya.

Sekolah Rakyat (SR) segera hadir pada Juli 2025 mendatang di 53 lokasi. Anggaran operasional tiap SR disiapkan Rp100 miliar. Program ini dikomandoi Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kemensos sudah membentuk tim formatur Sekolah Rakyat yang melibatkan dua kampus, yakni Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sejumlah daerah sudah menyatakan kesiapan membangun SR. Misalnya Kota Bekasi, Jawa Barat yang percaya diri meluncurkan Sekolah Rakyat pada Juli mendatang. Demikian juga dengan Pemprov Jawa Timur yang menyediakan 5 hektare lahan untuk SR. Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 3,9 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024. Namun, hingga kini baru secuplik informasi yang diketahui tentang detail penyelenggaraan Sekolah Rakyat, misalnya, konsep SR yang bakal dibuat serupa sekolah asrama (boarding school) agar siswa lebih fokus belajar dan mendapat asupan gizi yang cukup. Mulai bermunculan pertanyaan di publik tentang implementasi SR. Ini tentu mengingatkan dengan Sekolah Rakyat di era kolonial. Apakah sama atau berbeda? Mengapa memilih nama Sekolah Rakyat? Bagaimana dengan kurikulumnya? Apa saja tantangan dan potensi dampak yang harus diwaspadai? Apakah SR merupakan solusi persoalan kemiskinan di negeri ini?Kita bincangkan bersama Tim Sekolah Rakyat Unesa dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Martadi dan Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Itje Chodidjah.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggaran Pemungutan Suara Ulang Masih Belum Jelas Sumbernya | Presiden Prabowo Pastikan Pengemudi Ojol Dapat Bonus Hari Raya | Korban Salah Tangkap Polisi di Grobogan Mengaku Dianiaya dan Trauma.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintahan Prabowo-Gibran mematok target ambisius untuk kebutuhan papan rakyat: 3 juta rumah pertahun, naik tiga kali lipat dibanding target era Jokowi. Ambisi besar tapi anggaran kurang, bahkan masih disunat karena kebijakan efisiensi.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara merespons amanat program 3 juta rumah dengan membuat gebrakan di awal jabatan.Ia menggandeng konglomerat Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan untuk kolaborasi membangun 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.Proyek ini diniatkan sebagai percontohan gerakan gotong-royong bangun rumah untuk rakyat. Namun, tampaknya inisiatif tersebut layu sebelum berkembang, yang menandai ketidakjelasan arah pembangunan 3 juta rumah. Padahal, program ini termasuk prioritas dan bagian dari quick wins di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.Jurnalis KBR Wahyu Setiawan dan Ninik Yuniati menguak berbagai masalah dalam implementasi program 3 juta rumah. Simak cerita lengkapnya dalam dua seri laporan yang dibacakan Malika. Berikut kisah bagian kedua.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Program Mudik Gratis Lebih Dinanti Ketimbang Diskon Tarif | Marak PHK, Buruh akan Demo ke Istana Kepresidenan Rabu Lusa | Koalisi Sipil Kecam Penggusuran Lahan Petani di Padang Halaban*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta para penjabat gubernur untuk menyiapkan anggaran dan pengamanan dalam menghadapi pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024.Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap daerah memiliki anggaran yang cukup guna mendukung kelancaran pelaksanaan PSU.

Tinggalkan komentar dan berikan pendapatmu: https://open.firstory.me/user/cllnqvpto01n101w7acsdamo6/comments Powered by Firstory Hosting

Grady Nagara, CEO Next Policy, mengulas logika di balik upaya pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan apakah hanya karena Makan Bergizi Gratis. Dipandu Ikhlas Tawazun bersama Shofwan Al Banna.Support channel kami melalui:Trakteer: https://trakteer.id/kontekstualcomIkuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di:Instagram: kontekstualcom X: kontekstualcomYouTube: @Kontekstualcom TikTok: kontekstualcom

Mengancam Pemenuhan Hak Dasar, Mahasiswa: Kaji Ulang Inpres Efisiensi Anggaran | DAK Dipangkas, KPPOD Soroti Nasib Pembangunan di Daerah | Unik, Ucapan Pelantikan Bupati di Trenggalek dengan Bibit Tanaman*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Efisiensi Anggaran jadi Tantangan Kepala Daerah | Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Ditahan KPK | Bibit Tanaman untuk Pelantikan Bupati Trenggalek*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ribuan mahasiswa lancarkan demo “Indonesia Gelap”, protes pemangkasan anggaran dan kebijakan-kebijakan lain Prabowo. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy perang kata terkait konflik Ukraina-Rusia.

Legislator PDIP meminta efisiensi anggaran supaya tidak berdampak buruk kepada rakyat.

ICW: Anggaran Diipangkas Bukan Alasan Lemahnya Pemberantasan Korupsi | KPK Resmi Menahan Walikota Semarang Havearita beserta Suami | Lima Tahun Atasi Polusi Suara, Kota-kota di China Lebih Tenang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mengabaikan UU APBN, Inpres Efisiensi Anggaran Berpotensi Digugat | Pemerintah Segera Umumkan Diskon Tiket Pesawat dan Tol | Terimbas Efisiensi, KPUD Solo Menghentikan Sewa Mobil Dinas*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

BEM SI Siapkan Gugatan ke MK, Tuntut Inpres Efisiensi Anggaran Dicabut | Yasonna PDIP: Boleh #KaburAjaDulu untuk Cari Pengalaman | Hadapi Kekalahan Timnas U-20, Indra Sjafri Ingin Bangkit Lawan Yaman

Mensesneg Prasetyo Hadi Bantah Efisiensi Anggaran Berdampak ke Sektor Pendidikan | Kemendiktisaintek Akui Efisiensi Anggaran Perburuk Kualitas Pendidikan | Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut, Kades Kohod Jadi Tersangka

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sepakat melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun rupiah pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu yang sebelumnya sebesar 53 triliun rupiah turun menjadi 44 triliun rupiah. Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

FITRA Usul Solusi Gaduh Pemangkasan Anggaran 2025 | Tahun 2025 Jawa Barat Kejar Target Investasi Rp270 Triliun | Usai aksi Laskar memprotes Festival kuliner nonhalal, Polresta jamin Solo Toleran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Bicara Makan Bergizi dan Efisiensi Anggaran di Forum WGS | Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Selesai, Nelayan Bisa Melaut Lagi | BNPB Pastikan Bantuan Bencana Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Keuangan DPR Tegaskan Efisiensi Anggaran Hanya di Sektor Esensial | Indonesia Awali Turnamen dengan Kekalahan Telak di Piala Asia U-20 2025 | Pembongkaran Pagar Laut Rampung, Nelayan Diharapkan Bisa Melaut Lagi*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pelantikan Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier Menuai Sorotan | Pembahasan RUU PPRT Terancam Mandek Lagi di DPR | Hari Ini, Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diputuskan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto memicu polemik. Beberapa Kementerian dan lembaga terlihat mulai menerapkan penghematan belanja operasional sesuai Instruksi Presiden.Sejumlah pihak menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan secara mendadak ini dapat memberikan dampak negatif bagi pelayanan publik bahkan disinyalir dapat menganggu pertumbuhan ekonomi nasional.Benarkah demikian?

Ada Efisiensi, Kemendikbud Pangkas Anggaran Pendidikan Profesi Guru | Gubernur Aceh Ingin Hapus Sistem Barcode di SPBU | Kejuaran Badminton Asia: Indonesia Tantang Malaysia*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggaran Kemhan-TNI Dipangkas Rp29 T, Gaji Pegawai Aman | Kasus Pemerasan Firli Bahuri: Polri Siapkan Upaya Jemput Paksa | WWF Ungkap 3,5 Juta Hektare Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan 

Istana: Ada yang Keliru Tafsirkan Efisiensi Anggaran | Erick Thohir Usul Efisiensi Anggaran Tak Sampai Di Bawah Rp215 Miliar | Efisiensi Anggaran, KPU Tarik Kendaraan untuk Komisioner Daerah

Pigai Yakin Efisiensi Anggaran Prabowo Tak Menjerumuskan | Rieke Pitaloka: Setuju Efisiensi Namun Belanja Pegawai Mesti Ditambah | Vonis Harvey Moeis Diperberat karena Lukai Hati Rakyat*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Di tengah sibuknya kementerian dan lembaga mencorat-coret anggaran karena terkena efisiensi, kondisi berbeda terjadi di Kementerian Pertahanan. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik staf baru. Tak hanya satu, tetapi lima staf dan satu asisten khusus Menhan. Di antara mereka yang dilantik, ada influencer Deodatus Andreas Deddy Chayadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, dan eks staf khusus di era Presiden Jokowi, Lenis Kogoya.Kebijakan ini memantik pertanyaan di publik karena dianggap tak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran. Terlebih, Kemenhan termasuk dari belasan kementerian lembaga yang tak terkena efisiensi. Bahkan, alokasi anggarannya di APBN 2025 berada di posisi teratas dengan Rp166 triliun. Bandingkan dengan situasi di institusi lain yang terkena pengetatan. Ancaman PHK pun membayangi, seperti yang terjadi di TVRI dan RRI.Apa dampak inkonsistensi di internal pemerintah ini terhadap efektivitas penghematan anggaran? Kita bincangkan bersama Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dan Koordinator Program HAM IMPARSIAL, Annisa Yudha.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dibungkus dengan istilah “efisiensi”terasa janggal. Sebab dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan terkesan pilih kasih. Di sisi lain, pemborosan malah terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Terkini, pemerintah juga mengangkat influencer menjadi staf khusus, setara eselon 1. ---------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tempo edisi terbaru: https://www.tempo.co/mingguan ---------------- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Anggaran BPJS Kesehatan “Tekor” Terus, Tarif Iuran Peserta Akan Dinaikkan | OJK Luncurkan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan | Angka Perkawinan Anak di Rembang Masih Tinggi*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

The government has announced the results of consecutive budget surpluses in almost two decades. - Pemerintah telah mengumumkan hasil surplus anggaran 2 kali berturut-turut dalam hampir dua dekade.

Small-business owners say they are not satisfied with the federal budget and they expect more support to cope with the pressures of increasing the cost of living. - Para pemilik usaha kecil mengatakan mereka tidak puas dengan anggaran federal dan mereka mengharapkan lebih banyak dukungan untuk mengatasi tekanan peningkatan biaya hidup.

Migrant and refugee communities have welcomed initiatives in the federal budget, but say more detail is needed on tailored strategies to reach members of the community. - Komunitas migran dan pengungsi menyambut baik inisiatif dalam anggaran federal, namun mereka mengatakan diperlukan lebih banyak rincian mengenai strategi yang disesuaikan untuk menjangkau anggota komunitas.

Treasurer Jim Chalmers has unveiled his federal budget for the next financial year and announced a budget surplus for the second consecutive time - the first time that's happened since before the Global Financial Crisis in 2008. - Bendahara Jim Chalmers telah mengumumkan anggaran federal untuk tahun keuangan berikutnya dan mengumumkan surplus anggaran untuk kedua kalinya berturut-turut - yang pertama kali terjadi sejak sebelum Krisis Keuangan Global pada tahun 2008.

Partai Buruh akan menghasilkan surplus kedua berturut-turut untuk pertama kalinya dalam tiga dekade.

The federal budget will include measures for student loan debt relief; as well as payments for students undertaking mandatory work placements in social work, teaching, nursing and midwifery. - Anggaran federal akan mencakup langkah-langkah untuk keringanan utang pinjaman mahasiswa; serta pembayaran bagi siswa yang melakukan penempatan kerja wajib di bidang pekerjaan sosial, pengajaran, keperawatan dan kebidanan.

Every night, more than 122,000 Australians are estimated to be homeless; that's one of the highest figures among OECD countries. - Setiap malam, lebih dari 122.000 warga Australia diperkirakan menjadi tunawisma; itu salah satu angka tertinggi di antara negara-negara OECD.