Podcasts about bawaslu

Pekan ini, Menteri Desa Yandri Susanto jadi buah bibir. Bukan karena program kementerian yang digawanginya, tetapi urusan cawe-cawe politik memenangkan istrinya, Rachmatuzakiyah di Pemilihan Bupati Serang. Di sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, politikus PAN ini terbukti menggunakan jabatannya sebagai Menteri Desa untuk memengaruhi para kades di Serang untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Rachma-Najib. MK kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Kabupaten Serang.Kasus cawe-cawe Mendes Yandri ini hanya satu dari banyak fakta tentang pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada 2024, yang berujung pada PSU. Jumlahnya mencapai 24 daerah yang wajib menggelar PSU dalam rentang 30 hingga 180 hari usai putusan MK.Publik pun ramai menyoroti kinerja penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu dinilai tidak profesional sehingga hasil pemilu rentan digugat. Lantas, bagaimana dengan kualitas PSU? Apakah bisa dipastikan bebas kecurangan?Bagaimana pula dengan anggaran menggelar PSU? Ketua KPU, M. Afifuddin di DPR mengatakan butuh Rp483 miliar untuk menggelar PSU di 24 wilayah. Padahal, pemerintah tengah gencar menyunat anggaran.Berkaca dari jalannya pilkada serentak 2024, apa saja evaluasi untuk penyelenggaraan ke depan?Kita bincangkan bersama Dr. Mada Sukmajati, Dosen DPP FISIPOL UGM dan Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rapat kerja, menyepakati pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Untuk laporan selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Aris Setya, langsung dari Gedung DPR RI.

Bawaslu: Ada 314 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024 | Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, Kadin Gandeng Satgas Cegah PHK | Presiden AS Joe Biden Ampuni Anaknya dari Tuntutan Pidana *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bawaslu RI Kumpulkan Data Potensi Pemungutan Suara Ulang Pilkada | PDIP Temukan Dugaan Pelanggaran TSM di Pilkada 2024 | KADIN Rilis White Paper, Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pilkada 2024, Bawaslu RI Dalami 130 Kasus Dugaan Politik Uang | Bawaslu DIY Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 | Wakil Ketua Ombudsman RI Ingatkan Tantangan Penegakan HAM di Indonesia *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Bawaslu RI mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena satu suara begitu penting untuk menentukan pemimpin masa depan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan mitigasi kerawanan pada kontestasi Pilkada 2024.

Bawaslu RI: Antisipasi Kerawanan Pilkada, Patroli Pengawasan Digencarkan | Tak Terjangkau Jaringan Internet, 22 TPS di Jombang, Jatim Geser Lokasi | Ketua Komisi X DPR Hetifah Ungkap Ketertinggalan Perempuan di Bidang Teknologi *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Awasi Pilkada, Wapres Gibran Ingatkan Bawaslu Tidak Tebang Pilih | Nasib Video Prabowo Dukung Paslon Lutfi-Yasin Akan Diputuskan Bawaslu Sore Ini | BI Tetapkan Suku Bunga Acuan 6 Persen

MK Putuskan Pelanggaran Netralitas Bisa Dipidana, DPR: Bawaslu Mesti Berani | Tangkap Tiga DPO, Polisi Tetapkan 22 Tersangka Judol yang Libatkan Komdigi | Dokter Influencer Promosi Produk, Majelis Kehormatan IDI: Langgar Kode Etik *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sanksi Pidana Pelanggaran Netralitas TNI/Polri, Bawaslu Surati Mabes TNI/Polri | INDEF: Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen Terlampau Ambisius | BMKG Ingatkan Waspada Banjir Lahar Dingin

Seruan jaga netralitas ASN selalu disuarakan di momen Pemilu. Meski begitu, berulang kali juga seruan itu diabaikan. Tak terkecuali di gelaran Pilkada Serentak 2024, yang saat ini masuk tahapan kampanye. Sudah ratusan laporan masuk ke Bawaslu soal ASN cawe-cawe di pemilihan kepala daerah, misalnya di Lampung, Batam, hingga Semarang. Sebagian aduan itu bahkan terjadi sebelum masa kampanye dimulai. Bawaslu bahkan menyebut netralitas ASN masuk tiga teratas kecurangan pemilu yang paling banyak ditemukan, selain akurasi daftar pemilih tetap (DPT) dan politik uang (money politic). Apakah mungkin menyetop cawe-cawe ASN di Pemilu? Bagaimana caranya? Terobosan apa yang mesti dilakukan? Apa dampaknya bila ASN tidak netral dalam Pilkada? Kita bincangkan bersama Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, Peneliti Themis Indonesia Law Firm, Hemi Lavour dan Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bawaslu: Hingga 28 Oktober 2024, Ada 195 Laporan Pelanggaran Netralitas di Pilkada | Istana: Presiden Prabowo Pakai Kocek Pribadi untuk Retreat di Akmil Magelang | Mendikti-Ristek Satryo Soemantri Akan Lanjutkan Program Magang Kampus Merdeka *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bawaslu Prediksi Jumlah Pelanggaran Pidana Pilkada 2024 Meningkat | Cawagub Lukmanul Khakim Janji Cetak Satu Juta UMKM di Jatim | Seri ke-15 MotoGP Mandalika Dimulai, Marc Marquez Tak Sabar *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bawaslu Rilis Peta Kerawanan Pilkada, Lima Provinsi Termasuk Rawan Tinggi | PN Solo Mulai Layani Pengurusan Administrasi Bakal Calon Kepala Daerah | Presiden Jokowi Resmikan Pasar Pasir Gintung, Bandarlampung

Komisi II DPR RI segera menjadwalkan RDP dengan Kemendagri, KPU, DKPP, dan Bawaslu. Hal itu dilakukan untuk menindak lanjuti pemberhentian Hasyim Asy'ari.

BAWASLU Provinsi Jakarta menggelar apel siaga persiapan Pilkada 2024 pada Minggu pagi.

(16 September 2022) KPU dan Bawaslu menerima ratusan aduan penyalahgunaan NIK dan keanggotaan ganda partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Partai-partai tersebut menggunakan cara yang instan agar mampu memenuhi persyaratan keanggotaan partai politik. Nah, sebenarnya apa sih syarat yang harus dipenuhi partai untuk menjadi peserta pemilu? Yuk, dengarkan CakraPod Ep.24

Indonesian voters in Southeast Asia's largest democracy elected the ticket of former military general Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka in February 2024, but not without controversy. Gibran is the son of outgoing President Joko "Jokowi" Widodo, who is accused of manipulating the courts to allow Gibran to run despite being below the constitutional minimum age.   There are even charges of vote rigging that are being handled by Indonesia's Election Supervisory Agency or Bawaslu and The General Elections Commission known as KPU.   Associate Professor Suzaina Kadir is Vice Dean of Academic Affairs at the Lee Kuan Yew School of Public Policy and an expert on politics in Southeast Asia.   As an avid Indonesia watcher, we wanted to get her take on what the upcoming administration means for Indonesia domestically, regionally and globally.  See omnystudio.com/listener for privacy information.

Kemenangan Prabowo-Gibran tak lepas dari politik kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengerahkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Bawaslu tidak pernah serius mengusut hal tersebut. Kontroversi hasil pemilu diperparah oleh aplikasi rekap suara KPU–Sirekap–yang bermasalah. ||| Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Salah satu lembaga pemantau Pemilu menyebut, dugaan pelanggaran dan kecurangan di Pemilu tahun ini, lebih parah dari sebelumnya. Bukti nyatanya Bawaslu menemukan ribuan TPS yang berpotensi melakukan PSU. #pilpres2024 #pemilu2024 #aniesbaswedan #ganjarpranowo #kecuranganpemilu2024

Paslon 01 dan 03 Siap Gugat Hasil Pemilu ke Bawaslu dan MK | KPU Janji Koreksi Kesalahan Input Ribuan TPS | 1.300 TPS di Papua Belum Lakukan Pemungutan Suara *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bawaslu Nagwi periksa kepala desa yang membuat video deklarasi dukungannya kepada capren dan cawapres Prabowo Gibran. Dari pengakuan kepala desa bersangkutan deklarasi dukungan itu karena intimidasi petinggi Asosiasi Kepala Desa Indonesia di Ngawi. #LIVEEVENTINDONESIAMEMILIH #INDONESIAMEMILIH #PEMILU2024 #PILPRES2024

Presiden Jokowi: Bila Ada Kecurangan Pemilu, Laporkan ke Bawaslu dan MK | DPC PDIP Solo Terima Hasil Hitung Cepat | Pemilu 2024 Masih Belum Ramah Difabel *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berulang kali dijatuhi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satunya karena melanggar ketentuan keterwakilan perempuan di pencalonan pemilu legislatif. Aturan pembulatan ke bawah yang dibuat KPU mempersempit peluang perempuan berpartisipasi di politik. KPU digugat dan kalah di MA, Bawaslu, hingga DKPP, tetapi nihil tindak lanjut. Hingga hari pencoblosan, 267 dapil tak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Kalangan masyarakat sipil khawatir jumlah legislator perempuan bakal makin sedikit. Mengapa? Jurnalis KBR Ninik Yuniati berbincang dengan beberapa aktivis perempuan tentang keresahan mereka. Simak laporannya yang dibacakan Astri Yuana Sari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bawaslu Jawa Tengah mengimbau masyrakat untuk mengantisipasi politik uang, dan mengatakan politik uang tidak hanya berbentuk amplop. Selain itu, memasuki hari tenang kampanye pada tanggal 11-13 februari, Bawaslu memastikan seluruh wilayah jawa tengah akan bersih dari atribut kampanye. Bawaslu jug aakan melakukan patroli penertiban pada masa tenang kampanye. Bagaimana kesiapan Bawaslu Jawa Tengah menjelang akhir masa kampanye? kami membahasnya bersama Ketua Bawaslu Jawa Tengah // Muhammad Amin

Masa kampanye merupakan masa bagi partai dan calon legislatif (caleg) untuk memperkenalkan visi-misinya pada masyarakat sebelum hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Namun seperti pemilu-pemilu sebelumnya, di masa kampanye Pemilu 2024 ini juga ditemukan berbagai bentuk pelanggaran. Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui laman sigaplapor.bawaslu.go.id, per 27 Januari 2024 ada 926 laporan dan 431 temuan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut Bawaslu terima dari aduan masyarakat. Layanan aduan pelanggaran pemilu juga diinisasi oleh lembaga nonpemerintah antikorupsi, Transparency International Indonesia. Layanan aduan itu bisa diakses di Kamubersihakupilih.id. Selain menerima aduan, platform ini juga memberikan informasi soal caleg yang maju pada Pemilu 2024. Mengapa platform ini perlu diluncurkan? Seperti apa kontribusi platform ini pada pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini, bersama Sahel Muzzammil, Peneliti Transparency International Indonesia dan Lufthi Noorfitriyani, Learning Specialist PeaceGeneration Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Peneliti PERLUDEM, Fadli Ramadhanil menyebut, Bawaslu harus memeriksa Presiden Jokowi terkait pelanggaran pemilu. Fadli menyebut, meski memiliki dasar melalui Pasal 299 Undang-Undang Pemilu, namun ada pasal lain yang dilanggar terkait melakukan kegiatan yang mengarahkan keberpihakan kepada peserta pemilu. #bawaslu #kpu #perludem #pemilu2024 #pilpres2024

Banyaknya bencana alam yang terjadi di beberapa daerah menjadi perhatian BAWASLU, peserta Pemilu dihimbau untuk tidak memanfaatkan lokasi bencana sebagai tempat kampanye.

Bawaslu Periksa 24 Oknum ASN Tak netral dan Bawaslu juga Rekomendasi Sanksi Kepada 19 Oknum ASN

Soal beras bansos berstiker Prabowo-Gibran, Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHUI Titi Anggraini, menyebut BAWASLU harus mengusut, tanpa adanya laporan. Sementara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan Prabowo-Gibran merasa tertuduh. #prabowo #gibran #bansos

Jaringan aktivis nasional gerakan angkatan muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bawaslu hari ini. Laporan tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran undang undang pemilu yang dilakukan oleh Joko Widodo #bawaslu #kpu #jokowi #pilpres2024 #pemilu2024

Bawaslu menyatakan jumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat bertambah dan menurut Bawaslu, hal itu menunjukan edukasi masyarakat mengalami kemajuan dan keberanian warga untuk melapor juga meningkat. #pemilu2024 #bawaslu #kpu #debatcapres #debatcapres2024

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hingga peserta pemilu menekannkan komitmen bersama kampanye pemilu berintegritas di media sosial, deklarasi ini diharapkan membuat rangkaian pesta demokrasi berjalan dengan baik dan bersih. #pemilu2024 #bawaslu #kpu #debatcapres #debatcapres2024

BAWASLU masih mendalami penghentian iklan Anies Baswedan di videotron Jakarta dan Bekasi. Namun, Timnas AMIN apatis, penghentian iklan hasil patungan akan terselesaikan. #aniesbaswedan #capres2024 #videotron

Berita Koran Tempo hari ini: Bawaslu dianggap lamban menindaklanjuti temuan PPATK soal aliran dana janggal ke parpol;  93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungli mulai jalani sidang etik; Banyak seremoni groundbreaking di IKN demi genjot pembangunan. — Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Polda Jawa Tengah melaksanakan program Jateng Zero Knalpot Brong, yang ditandai dengan Apel Deklarasi yang diikuti 747 peserta yang terdiri atas Parpol peserta pemilu, Tim Pemenangan Pilpres, KPU, Bawaslu, Forkopimda Jateng & Kota Semarang, serta organisasi lainnya. Apel juga serentak dilakukan oleh seluruh polres jajaran di jawa tengah untuk penyelarasan misi mendukung ketertiban kamselticar lantas sitkamtibmas kondusif selama pemilu 2024. Bagaimana penerapan Jateng Zero Knalpot Brong? Kami membahasnya bersama Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang mengindentifikasi dugaan adanya pelanggaran pemasangan stiker branding peserta pemilu di angkutan umum. Menindaklanjuti temuan ini, Bawaslu akan menggandeng Dishub, Polrestabes Kota Semarang, dan pihak terkait untuk menertibkan APK Stiker di angkutan umum. Bagaimana Bawaslu Kota Semarang menjaga ketertiban pemasangan alat peraga kampanye? Kami membahasnya bersama Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman

Bawaslu provinsi Maluku menyatakan kunjungan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kota Ambon diduga melanggar aturan. Gibran melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala pemerintah negeri dan kepala desa dari kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah di sebuah hotel pada senin 8 Januari 2024 #bawaslu #kpu #gibranrakabumingraka #maluku

Berita Koran Tempo hari ini: Perusahaan sawit PT Jatim Jaya Perkasa menggugat saksi ahli kebakaran hutan dan lahan; Usulan perpanjangan tenor kredit kepemilikan rumah (KPR) hingga 35 tahun; Sejumlah pihak meragukan komitmen Bawaslu dalam mengusut aliran dana janggal kampanye hasil temuan PPATK.

Sesuai janji kita di X / Twitter @RRDelusi, di episode kali ini kita membahas lebih jauh nominasi dan tentunya pemenang dari ajang penghargaan paling bergesi di discord RRD, yaitu awaRRD 2023. Selain banyak bahasan mengenai teknologi, di episode ini kalian bisa menemukan jawaban kenapa akhirnya pilihan game of the year kita sangat berbeda dari komunitas lain. Langsung cek !!! Kalian bisa temui RRD di ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Twitter⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Discord⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Support kita via ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Trakteer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ RRD Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Rame Rame Diskusi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠| ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Rasa Rasanya Digangguin⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠RRD RADIO⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Business Inquiries: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠republikrakyatdelusi@gmail.com⁠⁠⁠⁠

Kinerja Bawaslu Tangani Pelanggaran Pemilu Dipertanyakan | Stok Beras Terancam Defisit saat Ramadan dan Lebaran | Kasus Ledakan Smelter di Morowali Naik ke Tahap Penyidikan *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Headline News MetroTV Edisi 2512 kali ini membahas Bawaslu rencananya akan memanggil putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (28/12).

Bawaslu dan Kepolisian Diminta Usut Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) | Praperadilan Tersangka Firli Bahuri Ditolak | BNPB Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor di Pulau Sumatra *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

KPU Bawaslu Diminta Dalami Temuan Janggal Dana Kampanye dari PPATK | Kampanye Tiga Capres di Sejumlah Daerah Terus Dilakukan | Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Terus Menanjak *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pada hari Senin, 04 Desember 2023, Podcast (Jaksa Menyapa) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melaksanakan Podcast dengan Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ketua KPU Kabupaten Bekasi dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, dengan tema "Sinergitas Kejaksaan, KPU, dan Bawaslu Dalam Menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024". Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.

Apakah hasil pemilu 2024 akan bisa diterima meski sejak awal diliputi persoalan hukum? Dari putusan MK yang ditengarai memuluskan langkah politik kandidat pilpres, hingga KPU yang dinilai Bawaslu tidak mengindahkan aturan 30% representasi perempuan, Eva Mazrieva membahasnya bersama sejumlah pakar.

The Art of Leadership hadir bersama Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang membahas style kepemimpinan yang diterapkannya dalam memimpin institusi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

AS lakukan berbagai upaya untuk meredam arus migrasi, pasalnya migran yang datang tidak saja dari Amerika Tengah dan Selatan, tetapi juga Asia Tengah. Sementara di Indonesia, Bawaslu memperingatkan Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara rawan politik uang pada pemilu 2024.

Peringatan serangan bom nuklir Hiroshima-Nagasaki yang menewaskan ratusan ribu orang mengingatkan kembali ancaman senjata nuklir yang meningkat di tengah berbagai konflik dunia. Sementara itu, hasil tim seleksi calon anggota Bawaslu provinsi menunjukkan tujuh provinsi tidak memiliki wakil perempuan.