Ruang Publik

Madiun menuai sorotan usai aparat desa dan polisi setempat membubarkan bedah buku #ResetIndonesia pada Sabtu (20/12), dengan dalih acara tak memiliki izin. Madiun menjadi lokasi pertama acara itu dibatalkan sejak buku diluncurkan pada Oktober 2025.Sebelumnya di 45 lokasi lain, diskusi buku berjalan lancar, dihadiri berbagai kalangan seperti komunitas sekolah, kampus, hingga petani dan nelayan. Bahkan di Trenggalek, perangkat daerah hingga bupati ikut terlibat dalam diskusi buku #ResetIndonesia.Insiden ini menambah deretan panjang peristiwa serupa sejak era Orde Baru. Bagaimana tanggapan penulis buku #ResetIndonesia? Represi seperti apa yang mereka alami? Langkah apa yang mestinya diambil pemerintah dan kepolisian? Apa dampaknya bagi demokrasi jika insiden semacam ini dibiarkan dan terus berulang?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Penulis Reset Indonesia Dandhy Laksono, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Nurul Izmi, dan Dosen Hukum Tata Negara UGM sekaligus Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang Wiratraman.

Pemerintah menggenjot pemulihan pascabencana Sumatra, yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi, di antaranya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para korban. Sebanyak 2.603 unit huntap ditargetkan rampung bulan ini. Adapun, jumlah rumah rusak akibat bencana mencapai lebih dari 147 ribu unit, menurut data BNPB per 22 Desember 2025.Progres pemulihan mendapat tantangan berupa minimnya anggaran dan tarik ulur soal bantuan internasional. Butuh paling tidak lima tahun untuk memulihkan Sumatra, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).Sedangkan, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, berkaca pada tsunami 2004, memperkirakan pemulihan total seluruh wilayah terdampak bencana Sumatra bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah.Bagaimana perkembangan rehab-rekon di lapangan? Apa saja kendalanya? Apakah strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan sudah tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pemerintah Aceh sekaligus Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2006-2009) Teuku Kamaruzzaman, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Aisyah Zakkiyah, dan Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno.

Gubernur seluruh Indonesia diminta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 selambatnya Rabu, 24 Desember 2025. Formula baru penghitungan kenaikan upah minimum sudah diteken Presiden Prabowo 16 Desember lalu. Rumus dasarnya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa, dengan rentang 0,5 hingga 0,9. Indeks alfa merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota.    Seperti apa dinamika jelang penetapan upah minimum 2026? Apa pandangan buruh dan pengusaha terkait formulasi penghitungan upah minimum yang diteken Presiden Prabowo? Berapa perkiraan besaran kenaikan UMP 2026? Bagaimana jika tidak terjadi titik temu?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Vice President Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, dan Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar.

Pernyataan Presiden Prabowo "Papua harus ditanami sawit demi BBM, tebu dan singkong untuk etanol" mengundang kecaman publik. Pasalnya, ungkapan itu dilontarkan saat Sumatra tengah menderita, terdampak bencana ekologi yang disebabkan masifnya degradasi lahan.Prabowo seolah menafikan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan indikasi kuat penyerobotan hutan dan lahan untuk sawit serta tambang. Praktik ini menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.Dalih Prabowo bahwa sawit Papua bisa menghemat Rp250 triliun per tahun untuk subsidi dan impor BBM tak sepadan dengan kerugian akibat bencana. DPR menaksir kerugian materiil dari bencana Sumatra lebih dari Rp200 triliun.Bagaimana suara warga lokal menyikapi keinginan Prabowo agar Papua ditanami sawit? Seperti apa kondisi terbaru hutan-hutan di Papua? Seberapa masif degradasi terjadi dan bagaimana dampaknya ke masyarakat dan lingkungan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian, Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) Papua Alexandro Rangga OFM, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.

Indonesia berkomitmen pada agenda global 2030 untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat, termasuk mencapai target 95-95-95 yaitu:95% orang yang hidup dengan HIV mengetahui status mereka;95% dari mereka yang terdiagnosis menerima pengobatan antiretroviral (ARV);95% dari mereka yang menjalani pengobatan mencapai supresi virus.Meskipun telah mencapai kemajuan penting, Indonesia masih menghadapi berbagai gangguan dan tantangan struktural seperti perubahan dalam pembiayaan kesehatan, integrasi layanan dalam jaminan kesehatan nasional, kesenjangan sumber daya manusia, hambatan geografis, ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan berkualitas, serta stigma dan diskriminasi yang terus berlanjut.Tinjauan Program Bersama dan rangkuman program nasional baru-baru ini telah menghasilkan temuan penting tentang pencapaian, kesenjangan, dan rekomendasi untuk memperkuat respons. Wawasan ini perlu dikomunikasikan kepada publik dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat memahami posisi Indonesia dan apa yang masih perlu dilakukan untuk mencapai target 95-95-95 dan 2030.Apakah strategi kita sudah cukup tajam? Apakah sistem kita siap mendukung percepatan? Apakah komitmen semua pihak kuat untuk memastikan target 2030 benar-benar tercapai? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini.

Presiden Prabowo dan jajarannya di berbagai kesempatan memamerkan capaian proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingkat keberhasilannya diklaim nyaris sempurna, 99,9 persen, padahal kasus keracunan melampaui 15 ribu setahun terakhir. MBG juga diklaim memberi manfaat besar, diantaranya menciptakan lapangan kerja baru, membantu UMKM, hingga mendongkrak prestasi siswa penerima.  Namun, riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dirilis Senin (15/12) lalu, menampilkan wajah berbeda dari MBG. Program unggulan Prabowo ini dinilai tak memenuhi tujuan utama yang ditetapkan, seperti, perbaikan status gizi anak, perbaikan pelaku ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Kasus keracunan akibat MBG diproyeksi oleh CELIOS bakal naik menjadi lebih dari 22 ribu kasus pada Juni 2026.Bagaimana gambaran lengkap temuan riset CELIOS? Seperti apa evaluasinya? Bagaimana dengan alokasi anggaran MBG Rp335 triliun untuk tahun depan?  Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka.

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bersikukuh meluncurkan buku sejarah Indonesia versi baru, meski prosesnya diselimuti polemik. Buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" terdiri dari sepuluh jilid, mencakup perjalanan panjang Indonesia mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.Meski mengaku belum membaca satu lembar pun, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengklaim buku sejarah yang diluncurkan pada Minggu (14/10) itu murni ditulis 113 sejarawan tanpa campur tangan pemerintah. Karya tersebut semacam buku sejarah resmi Indonesia dan bakal menjadi acuan yang diajarkan di sekolah-sekolah.Seperti apa isi sejarah Indonesia versi pemerintah ini? Apakah tragedi pemerkosaan massal 1998 masuk di dalamnya? Bagaimana dengan sejarah '65? Seperti apa tanggapan masyarakat sipil dan akademisi yang konsisten menolak proyek penulisan ulang sejarah nasional? Apakah ada celah untuk melakukan revisi? Bagaimana prosesnya?  Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Prof. Agus Mulyana dan Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo dikritik melakukan pembangkangan terhadap putusan MK yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil. Polisi harus mundur jika ingin mengisi jabatan di luar institusi kepolisian.Alih-alih patuh, Listyo justru menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi menjabat di 17 kementerian/lembaga, diantaranya di Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, hingga KKP. Mereka bisa mengisi posisi  manajerial maupun nonmanajerial.Di sisi lain, muncul sejumlah dukungan terhadap langkah Kapolri ini, termasuk dari Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman. Ia mengklaim Perkap Nomor 10 Tahun 2025 konstitusional dan tidak bertentangan dengan putusan MK. Sebab, MK tidak membatalkan frasa "jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian", sehingga masih ada kemungkinan polisi menjabat di instansi sipil sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri.Bagaimana membaca perbedaan tafsir ini? Adakah jalan untuk mengakhiri polemik tersebut? Apa saja konsekuensi jika Perkap Nomor 10 benar-benar dijalankan? Apakah hal itu sejalan dengan agenda reformasi Polri?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Koalisi RFP) Aulia Rizal, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr. Yusuf Warsyim, MH.

Presiden Prabowo disomasi ratusan organisasi masyarakat sipil pada Rabu (10/12), untuk menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional. Situasi kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, dan skala dampak ekologisnya dinilai memenuhi seluruh indikator penetapan status tersebut.Somasi ini menguatkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada 12 pejabat negara oleh sejumlah warga Sumatra Barat. Gugatan itu dialamatkan kepada presiden hingga kepala daerah karena dianggap lalai mencegah dan menangani bencana ekologis di Sumatra.Desakan penetapan bencana nasional untuk banjir-longsor Sumatra sudah kencang disuarakan sejak awal, tetapi tak digubris. Pemerintah malah berulang kali mengklaim kecukupan anggaran untuk penanganan bencana Sumatra. Prabowo menjanjikan Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk provinsi terdampak bencana.Mengapa aspirasi warga lewat gugatan ini harus didengarkan pemerintah? Apa konsekuensinya? Apakah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah cukup memulihkan semua area terdampak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin dan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa.

Tiga pekan usai bencana ekologis mengguncang Sumatra, pemerintah pusat dan daerah terkesan berselisih jalan menyikapi tawaran bantuan dari luar negeri. Jajaran kabinet Prabowo tegas menolak bantuan internasional dan bersikukuh mampu menangani sendiri situasi krisis ini. DPR pun mendukungnya. Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) malah mengonfirmasi masuknya bantuan asing dari Malaysia dan China berupa tenaga medis, relawan, dan obat-obatan.Sikap pusat dikritik karena memperlambat penanganan dan pemulihan pascabencana. Padahal masih banyak korban hilang, sejumlah wilayah terisolasi, hingga ratusan ribu pengungsi yang sulit mengakses kebutuhan dasar.Tepatkah sikap pemerintah menolak bantuan asing? Bagaimana jika  dibandingkan dengan situasi pascabencana tsunami 2004? Apa saja risikonya ketika Indonesia membuka pintu untuk bantuan internasional dan bagaimana bila tetap menolak? Atau adakah titik tengah yang bisa diupayakan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dr. Avianto Amri, ST, MRes dan Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, Ph.D.

Per 7 Desember, sebanyak 2.900 sekolah rusak imbas bencana ekologis di Sumatra, menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan belajar mengajar dan ujian akhir sekolah terhambat.Kemendikdasmen mengalokasikan Rp13,3 miliar untuk memulihkan pelaksanaan pendidikan di tiga provinsi terdampak. Pembelajaran darurat diberlakukan lewat berbagai pendekatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.  Apakah berbagai upaya ini cukup untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak terdampak bencana Sumatra? Bagaimana mengantisipasi anak putus sekolah dan dampak berantai lain imbas bencana Sumatra?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Advokasi dan Program Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardianto, dan Pengamat Pendidikan Indonesia Education Monitoring Centre (IEMC) Ina Liem.

Bahaya masifnya deforestasi termasuk di Sumatra sudah nyaring disuarakan sedari lama. Namun, peringatan itu baru didengar pascabencana banjir-longsor melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, alias sudah terlambat.Pemerintah kalang-kabut. Kementerian Kehutanan merespons dengan menyegel 7 subyek hukum per Senin (8/12), yang terindikasi sebagai dalang terjadinya bencana. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup menyetop sementara aktivitas perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, untuk audit lingkungan. Termasuk di dalamnya, perusahaan sawit, tambang, dan pembangkit listrik.Di Senayan, para wakil rakyat merespons dengan berencana membentuk panitia kerja (panja) alih fungsi lahan. Namun, mereka baru mulai rapat setelah reses, artinya paling cepat pertengahan Januari 2026.Apa yang bisa diharapkan dari kebijakan pemerintah dan DPR untuk pemulihan hutan Sumatra? Apakah ada strategi lain yang lebih tepat? Seperti apa data terbaru kerusakan lingkungan di Sumatra akibat alih fungsi lahan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet dan Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik.

Ratusan ribu kelompok rentan terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra selama dua pekan terakhir. Perempuan, anak, lansia, dan kelompok disabilitas kesulitan mendapat layanan kesehatan akibat fasilitas kesehatan rusak, terendam, bahkan tidak dapat beroperasi.Akses ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas juga terputus akibat jembatan ambruk, jalan longsor, serta pasokan listrik dan BBM yang tidak tersedia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana Sumatera.Sementara ancaman baru mulai menyergap dalam bentuk penyakit menular, infeksi kulit, gangguan pencernaan, hingga penyakit pernapasan.Bagaimana situasi terkini di lapangan? Bagaimana memaksimalkan layanan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan di tengah bencana Sumatera? Apa strategi pemerintah?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS, dua relawan banjir Sumatra Boy Trimandez Tamba dan Syafei Irman, serta Ketua Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB) UNISA Yogyakarta Dr. Islamiyatur Rokhmah, SAg, MSI.

Di tengah mata publik tertuju pada bencana Sumatera, Polri malah gencar menangkap aktivis. Pada Kamis (27/11) pekan lalu, Polrestabes Semarang menangkap Adetya Pramandira dan Fathul Munif, aktivis lingkungan dan HAM. Dera dan Munif disangka melanggar UU ITE dan pasal penghasutan. Mirisnya, kriminalisasi ini terjadi sekitar dua pekan sebelum keduanya melangsungkan pernikahan pada 11 Desember mendatang.Desakan pembebasan Dera dan Munif terus menguat. Beberapa tokoh masyarakat seperti pengurus PW NU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh dan Sekjen Asosiasi FKUB Indonesia KH Taslim Syahlan menjaminkan diri agar penahanan Dera-Munif bisa ditangguhkan.Desakan serupa disuarakan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri agar polisi segera melepaskan Dera-Munif, juga Laras Faizati. Ketiganya adalah bagian dari 1.038 orang yang ditetapkan tersangka terkait kerusuhan demo Agustus 2025 lalu.Bagaimana kondisi Dera dan Munif? Seperti apa perkembangan terbaru kasus ini? Mengapa berbagai desakan pembebasan tak digubris polisi? Upaya apa lagi yang bisa ditempuh Dera-Munif maupun aktivis lain untuk mendapatkan keadilan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kuasa Hukum Dera dan Munif dari Tim Hukum Suara Aksi, Nasrul Saftiar Dongoran, S.H., M.H, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Octania Wynn, dan Pegiat Lingkungan Daniel Tangkilisan.

Kerugian ekonomi akibat bencana ekologis yang melanda Sumatera mencapai Rp68,67 triliun, menurut hitung-hitungan CELIOS per 30 November 2025. Angka itu mencakup kerusakan rumah dan infrastuktur, kehilangan penghasilan, hingga gagal panen.Masifnya alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan diduga memicu bencana banjir-longsor Sumatra. Sementara pendapatan dari komoditas tersebut tak sebanding dengan dampak yang harus ditanggung warga.Bagaimana gambaran rinci kerugian ekonomi akibat bencana Sumatera? Mengapa kerugian-kerugian tersebut gagal diantisipasi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berapa anggaran untuk merehabilitasi Sumatera? Apa saja yang mesti dilakukan negara untuk mencegah bencana ekologis berulang di masa depan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti Ekonomi Digital CELIOS Dyah Ayu, Anggota DPR RI dari Dapil Aceh M. Nasir Djamil, dan Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait.

Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah lewat sepekan, tetapi distribusi bantuan untuk para korban belum merata. Bahkan, masih ada daerah terisolir, seperti di Tapanuli Tengah dan Aceh Tengah, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara korban terus bertambah, per Selasa, 2 Desember, tercatat 708 orang meninggal dunia, sedangkan 499 orang masih dicari. Jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu jiwa yang tersebar di berbagai titik.Pemerintah menjanjikan penanganan bencana Sumatera bakal cepat dan tepat sasaran. Kementerian Sosial mengklaim sudah menyalurkan bantuan logistik ke warga terdampak senilai Rp19 miliar.Namun, di lapangan, banyak warga mengeluhkan pasokan makanan menipis, komunikasi dan akses terputus, BBM langka, harga pangan melonjak, bahkan tak sedikit yang belum mendapat bantuan sama sekali.Bagaimana perkembangan terkini di lapangan? Kenapa penanganan dan distribusi bantuan untuk korban bencana Sumatera begitu lambat? Apa solusinya agar korban segera mendapat pertolongan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua DPC GMNI Padangsidimpuan Pahmi Yahya Damanik, Relawan Tapanuli Tengah Boy Trimandez, dan Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara Rianda Purba.

Desakan agar bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat menjadi bencana nasional terus bermunculan. Suara datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil, anggota dewan, hingga tokoh agama.Dampak bencana di Sumatera ini dinilai sudah memenuhi indikator-indikator penetapan status bencana nasional. Di antaranya, bencana menelan ratusan korban jiwa, merusak infrastruktur, adanya kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.Terlebih, di Aceh, beberapa kabupaten/kota, seperti Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah, telah menyatakan tak sanggup menangani bencana ini.Kemarin, Presiden Prabowo meninjau sejumlah titik pengungsian korban banjir dan longsor Sumatera, tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda bencana nasional bakal ditetapkan. Sementara, korban jiwa kian bertambah. Per 1 November, jumlah korban jiwa mencapai 533 orang, sedangkan 504 orang hilang, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Kenapa banjir dan longsor Sumatera perlu ditetapkan jadi bencana nasional? Bagaimana mekanismenya? Apa dampaknya jika status ditingkatkan menjadi bencana nasional? Adakah hal-hal yang mesti diwaspadai jika bencana Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Alfian, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin, dan Associate Research Fellow (ARF) LSJ FH UGM Stephanie.

Kementerian Pertahanan berencana menambah tentara di tiga kota strategis yang disebut sebagai "center of gravity" yaitu Jakarta, Aceh, dan Papua. Dalihnya demi stabilitas nasional di tengah meningkatnya potensi ancaman terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan.Jakarta dipilih karena pusat pemerintahan, Aceh sebagai wilayah terluar sisi barat RI, dan Papua karena butuh pengamanan khusus, terkait juga dengan kondisi geopolitik yang masih bergejolak di sana.Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 150 batalion tiap tahun, dengan dalih mengamankan industri strategis yang dianggap berkaitan dengan kedaulatan negara, seperti kilang minyak Pertamina.Berbagai langkah ini ditengarai sarat kepentingan politik. Muncul pula kekhawatiran bakal memantik trauma masa lalu saat Orde Baru memberlakukan darurat militer dan daerah operasi militer (DOM).Seberapa urgen penambahan tentara di Jakarta, Aceh, dan Papua? Bagaimana dengan target seratusan batalion per tahun? Apa saja yang perlu diwaspadai dari berbagai kebijakan tersebut? Bagaimana respon wakil rakyat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) 2011-2013 Soleman B. Ponto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, dan Plt Kepala Divisi Hukum KontraS Muhammad Yahya Ihyaroza.

Ruang aman bagi perempuan kian menyempit di era digitalisasi. Lihat saja laporan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) ke Komnas Perempuan pada 2024 yang mencapai 1.791 kasus. Naik 40,8 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadikan 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus KBGO terbanyak.Selain itu, SAFEnet menerima 665 aduan selama Kuartal II 2025, mayoritas berupa ancaman penyebaran konten dengan total 312 kasus.Realita ini menunjukkan sejumlah regulasi seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga UU ITE gagal mencegah kasus-kasus KBGO.Karenanya dalam Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang dimulai 25 November hingga 10 Desember 2025, urgensi perlindungan perempuan, termasuk di ranah digital, kencang disuarakan.Mengapa kasus-kasus KBGO marak terjadi? Seperti apa dampak berantainya pada korban? Bagaimana komitmen negara dalam melindungi hak-hak perempuan? Bagaimana mengembalikan ruang digital yang aman dan ramah perempuan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang KemenPPPA Prijadi Santoso, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum, dan Sekretaris Paguyuban Korban Undang-Undang ITE (Paku ITE) Anindya Shabrina.

Pergerakan kelompok teroris belakangan makin mengkhawatirkan. Mereka menerapkan pola baru dengan menjaring anak-anak lewat media sosial dan gim daring.Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror Polri mengungkap sebanyak 110-an anak di 23 provinsi direkrut via saluran digital sepanjang tahun ini oleh lima tersangka. Angka ini naik drastis, lantaran periode 2011 hingga 2017 hanya 17 anak yang menjadi korban perekrutan jaringan teroris.Mengapa kelompok ekstremis merekrut anak-anak dan memilih media sosial dan gim daring sebagai mediumnya? Bagaimana proses perekrutan terjadi? Mitigasi seperti apa yang bisa dilakukan? Bagaimana penanganan yang tepat terhadap anak-anak yang sudah terpapar ekstremisme?  Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kasubdit Perlindungan WNI Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Solihuddin Nasution, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra, dan Pengamat Terorisme sekaligus Pendiri Ruangobrol.id Noor Huda Ismail. 

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Selasa (18/11) diprotes keras karena mengabaikan suara masyarakat sipil. Aturan di KUHAP baru, berpotensi mengancam hak-hak sipil, tak terkecuali bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.Jumlah mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Mei 2025, misalnya, menunjukkan peningkatan jumlah napi dan tahanan perempuan yaitu sebanyak 10.404 narapidana perempuan dan 3.283 tahanan perempuan.Dalam draf RKUHP versi Maret 2025, hanya satu pasal yang mengatur tentang kerentanan perempuan yang berkonflik dengan hukum yaitu Pasal 138. Bab tentang hak perempuan, hak korban, dan hak disabilitas, tidak terintegrasi ke pasal-pasal lain yang mengatur proses peradilan pidana.Apa saja dampak aturan KUHAP baru terhadap perempuan berhadapan dengan hukum? Bagaimana perbandingannya dengan aturan KUHAP lama? Adakah celah untuk menggugat atau membatalkannya? Bagaimana memastikan perlindungan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum di era KUHAP barDi Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Pelaksana Harian Asosiasi APIK Indonesia Khotimun Sutanti dan Staf Kajian dan Advokasi Kebijakan LBH APIK Jakarta Tsaltsa Arsanti.

November selalu diwarnai polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk besaran kenaikan UMP 2026 bakal diumumkan Jumat, 21 November, besok. Kelompok buruh sudah mengajukan beberapa skema, dengan kenaikan antara 6,5% hingga 10,5%.Di tengah hiruk-pikuk perdebatan besaran upah layak, masih ada PR yang belum tuntas, tetapi jarang dibahas, yakni isu kesetaraan upah yang mencederai rasa keadilan.Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 menunjukkan ada kesenjangan upah berdasarkan gender. Upah rata-rata buruh laki-laki sebesar Rp3,37 juta, sedangkan buruh perempuan Rp2,61 juta.Mengapa kesenjangan upah patut ditolak dan kesetaraan upah mesti didukung? Apa saja hambatan mencapai kesetaraan upah? Seperti apa gambaran upah yang layak dan setara?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Dewan Buruh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Bidang Ketenagakerjaan Nurjaman, dan Peneliti dan Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tadjuddin Noer Effendi.

Pemerintah telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen.Namun, di sisi lain, Masyarakat Adat masih menghadapi berbagai bentuk represi yang mengancam eksistensi dan kearifan mereka. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif di berbagai daerah Indonesia, termasuk wilayah adat Papua dan Maluku. PSN yang membabat hutan sebagai habitat dan sumber kehidupan Masyarakat Adat bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi negatif yang signifikan.Suara-suara Masyarakat Adat dalam COP30 pun masih belum banyak didengar. Padahal, Masyarakat Adat membawa suara kolektif tentang perlindungan hak-hak adat, pelestarian hutan, dan pengakuan atas wilayah adat sebagai solusi nyata terhadap degradasi lingkungan serta ketidakadilan iklim yang selama ini sering terabaikan.Dalam diskusi pagi ini, kita akan mendengarkan seperti apa suara Masyarakat Adat di COP30. Apakah suara dan tuntutan mereka sudah sepenuhnya diakomodasi atau belum? Tantangan apa saja yang mereka hadapi?Mari kita berbincang lebih jauh mengenai hal ini.

Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) selangkah lagi bakal disahkan di Rapat Paripurna DPR hari ini. Parlemen dan pemerintah ngotot RUU itu segera diketok meski diprotes keras berbagai kalangan. Somasi yang dilayangkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan pun tak digubris para wakil rakyat.Dalihnya RUU KUHAP wajib rampung tahun ini karena bakal berimplikasi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per 2 Januari 2026.Kebut-kebutan pengesahan RUU KUHAP dikritik karena menafikan masukan publik. Penyusunannya dinilai sarat pelanggaran hukum, terutama terkait transparansi, aspirasi, dan minim partisipasi publik yang bermakna.Apa yang akan terjadi jika RUU KUHAP disahkan? Bagaimana dampaknya pada sistem peradilan di Tanah Air? Adakah peluang untuk dibatalkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Tim Penyusunan DIM RUU KUHAP/Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya Ladito R. Bagaskoro dan Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Iqbal Muharam Nurfahmi.

Ledakan di SMAN 72 Jakarta menyadarkan kita betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi anak dan remaja di Indonesia. Anak-anak tumbuh di beragam lingkungan, mulai dari rumah, sekolah, sosial, dan juga digital. Di tiap lingkungan itu, anak rentan mengalami kekerasan dalam aneka bentuk, yang kerap gagal diantisipasi.Pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, sudah berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Banyak spekulasi beredar soal motif maupun penyebab yang melatari pelaku melakukan kekerasan, diantaranya; dampak buruk gim daring atau situs gelap, kenakalan remaja, hingga perundungan.Bagaimana respons pemerintah dan berbagai pihak dalam menyikapi peristiwa ini? Seperti apa penanganan yang tepat bagi pelaku? Bagaimana pula penanganan ke puluhan siswa yang menjadi korban? Perubahan apa yang harus segera dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah, rumah, sosial, maupun digital yang aman bagi anak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan dan Pakar Psikologi yang juga Praktik Psikolog Klinis di RS Swasta Jakarta Feka Angge Pramita, MPsi.

Senin lalu, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri. Komisi yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Jimly Asshiddiqie ini, ditarget tiga bulan menyusun rekomendasi strategis untuk memperbaiki institusi kepolisian.Dari 10 anggota, lebih dari separuhnya berasal dari unsur pemerintah dan kepolisian, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Komposisi ini memunculkan keraguan tentang rekomendasi yang nanti dikeluarkan, seberapa obyektif dan imparsial hasilnya? Bagaimana semestinya Komisi ini bekerja? Masalah apa saja di tubuh Korps Bhayangkara yang wajib dibahas dan dipecahkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Gufron Mabruri, Pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto, dan Peneliti ICJR Girlie LA Ginting.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengganjar Presiden ke-2 RI Soeharto dengan gelar pahlawan nasional, mengabaikan gelombang penolakan dari korban pelanggaran HAM, aktivis, tokoh masyarakat hingga akademisi. Ironisnya, Soeharto bersandingan dengan Presiden ke-5 RI Gus Dur dan aktivis buruh perempuan, Marsinah, yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.  Menteri Kebudayaan selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon berdalih Soeharto berjasa dalam bidang keamanan, ekonomi, hingga pembangunan. Ia membantah Soeharto terlibat KKN dan pelanggaran HAM berat.Saat upacara penganugerahan gelar di Istana Negara, kemarin, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani tak tampak hadir. Apakah ini simbol dari sikap penolakan PDIP? Apa saja implikasi dari gelar pahlawan bagi Soeharto? Adakah celah untuk menganulirnya? Bagaimana nasib penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Bonnie Triyana, Keluarga Penyintas '65 Uchikowati, serta Sejarawan dan Dosen Prodi Sosiologi Fisip Universitas Nasional (UNAS) Andi Achdian.

Gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dikecam karena mengancam kebebasan pers.Amran menggugat Tempo membayar Rp200 miliar atas pemberitaan berjudul "Poles-poles Beras Busuk" yang terbit 16 Mei 2025 lalu. Ia berdalih upaya pengadilan ditempuh karena Tempo tak mematuhi pernyataan dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Sementara Tempo menyatakan sudah menjalankannya.Insan pers dan masyarakat sipil menyebut mestinya Amran mencari penyelesaian di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers, bukan ke pengadilan. Gugatan dinilai mengabaikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ini juga mengingatkan kembali ke era pembredelan pers ala Orde Baru.Apakah gugatan Amran terhadap Tempo layak dilanjutkan? Apa dampak gugatan ini terhadap ekosistem pers Tanah Air? Upaya seperti apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat kebebasan pers?Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Direktur LBH Pers Mustafa Layong, Ketua Dewan Pers 2016-2019/ Ahli Pers Stanley Adi Prasetyo, dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Asfinawati.

Kasus kekerasan seksual di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiasih, Bekasi, menguak realita kerentanan perempuan pekerja di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Korban berinisial RDA sudah melaporkan terduga pelaku, M Kevin Pradana, yang merupakan Kepala SPPG. Ada dugaan korbannya tak berhenti di RDA.Perempuan pekerja di program MBG juga rentan dieksploitasi dalam berbagai bentuk. Misalnya upah dan jam kerja tak jelas, minim perlindungan, hingga faktor keselamatan mereka selama bekerja. Sementara, jumlah perempuan pekerja di dapur MBG mencapai 55 persen dari total 40 ribu petugas SPPG.Celakanya, Peraturan Presiden (Perpres) MBG yang belum lama terbit, justru tidak memerinci aturan teknis soal upah dan jam kerja karyawan SPPG.Faktor apa saja yang membuat perempuan rentan dieksploitasi saat bekerja d dapur MBG?  Apakah mereka mendapat perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai?Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Komisioner Komnas Perempuan Irwan Setiawan, Kepala SPPG dapur Katulampa 2 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Siti Nurul Uas Waqi'ah, dan Staf Riset & Advokasi FIAN Indonesia Hana Saragih.

Akhir Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR. Harus ada perempuan di kursi keanggotaan hingga pimpinan di komisi maupun badan di parlemen minimal 30 persen.Saat ini, dari sekitar 20 AKD, jumlah perempuan yang menjadi pimpinan tak sampai 30 persen. Mirisnya di Komisi VIII yang membidangi perempuan dan anak, justru tidak ada perempuan yang masuk jajaran pimpinan.Menanggapi putusan MK, Ketua DPR Puan Maharani berjanji bakal berdiskusi lintas fraksi untuk menindaklanjutinya. Kapan janji ini bisa terealisasi? Apa saja tantangannya?Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka, dan Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro.

Revisi Undang-Undang HAM masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2026. Lebih dari 60% Daftar Inventaris Masalah (DIM) telah disusun Kementerian HAM dengan menggandeng sejumlah ahli dan tokoh.Komnas HAM menemukan ada puluhan pasal bermasalah dalam draf RUU HAM yang berpotensi memenggal kewenangan Komnas sekaligus memperbesar kewenangan Kementerian HAM. Kondisi ini dinilai bakal mengancam penegakan HAM di Indonesia.Pasal-pasal apa saja yang dianggap bermasalah? Bagaimana gambaran implikasinya?Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur.

Maraknya impor pakaian bekas atau thrifting illegal kembali disoal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerbitkan aturan yang memuat sanksi tegas bagi pelaku. Purbaya ingin importir thrifting illegal dipenjara dan dicabut izinnya seumur hidup. Tujuannya untuk memberi efek jera sehingga celah kerugian negara bisa ditutup.Impor thrifting ilegal sudah lama meresahkan karena membunuh industri lokal. Dua tahun lalu, Menteri Koperasi dan UMKM yang kala itu dijabat Teten Masduki juga berjanji tegas memberantas impor baju bekas ilegal. Namun, di lapangan, praktik penyelundupannya tak terbendung. Ditjen Bea dan Cukai sepanjang 2024-2025 melakukan penindakan lebih dari 2.500 kali dengan perkiraan nilai barang mencapai hampir Rp50 miliar.Apakah langkah Menteri Purbaya cukup untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal? Mengapa selama ini penyelundupan tetap marak? Bagaimana nantinya nasib pedagang thrifting? Apa tanggapan pelaku industri lokal?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana, Sekjen API Andrew Purnama, dan Peneliti Ekonomi Digital CELIOS Rani Septyarini.

Maraknya impor pakaian bekas atau thrifting illegal kembali disoal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerbitkan aturan yang memuat sanksi tegas bagi pelaku. Purbaya ingin importir thrifting illegal dipenjara dan dicabut izinnya seumur hidup. Tujuannya untuk memberi efek jera sehingga celah kerugian negara bisa ditutup.Impor thrifting ilegal sudah lama meresahkan karena membunuh industri lokal. Dua tahun lalu, Menteri Koperasi dan UMKM yang kala itu dijabat Teten Masduki juga berjanji tegas memberantas impor baju bekas ilegal. Namun, di lapangan, praktik penyelundupannya tak terbendung. Ditjen Bea dan Cukai sepanjang 2024-2025 melakukan penindakan lebih dari 2.500 kali dengan perkiraan nilai barang mencapai hampir Rp50 miliar.Apakah langkah Menteri Purbaya cukup untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal? Mengapa selama ini penyelundupan tetap marak? Bagaimana nantinya nasib pedagang thrifting? Apa tanggapan pelaku industri lokal?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana, Sekjen API Andrew Purnama, dan Peneliti Ekonomi Digital CELIOS Rani Septyarini.

Pemerintah terkesan ngotot mengusulkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Padahal, suara penolakan dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM era Orba tak kunjung kendor. Ini kali ketiga Soeharto masuk bursa kandidat penerima gelar pahlawan setelah sebelumnya pada 2010 dan 2015 kandas.Gelagat memuluskan jalan Soeharto sebagai pahlawan disinyalir sudah dilakukan sedari tahun lalu. MPR yang kala itu diketuai politikus Golkar Bambang Soesatyo mencabut nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.Masyarakat sipil tak tinggal diam. Mei lalu, Mereka sudah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf sekaligus memberikan surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 100 orang dan lembaga, isinya menolak tegas gelar pahlawan untuk Soeharto. Pasalnya, banyak kejahatan HAM di era Soeharto yang hingga kini menanti untuk diungkap tuntas.Apakah Soeharto layak digelari pahlawan? Apa saja implikasi yang harus diwaspadai bila Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan? Adakah celah untuk menggagalkan upaya ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina, dan Juru Bicara PDIP sekaligus Aktivis 98 Ansy Lema.

Dugaan penggelembungan dana (mark up) Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh era Presiden Jokowi tengah diselidiki KPK. Nilai mark upnya disinyalir tiga kali lipat dari angka sebenarnya. Sejumlah pihak seperti mantan Menkopolhukam Mahfud MD mendukung pengusutan dugaan ini. Mahfud juga menyatakan siap dipanggil jika diperlukan.Dugaan mark up makin memanaskan polemik seputar proyek yang diklaim sebagai kereta tercepat se-Asia Tenggara itu. Sebelumnya, masalah tumpukan utang Whoosh jadi sorotan karena pemerintah dan Danantara saling lempar tanggung jawab.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan negara tidak akan menanggung utang sebesar USD 7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang.Bagaimana duduk perkara di balik karut-marut proyek Whoosh? Apakah ada dugaan korupsi dalam proyek ini? Bagaimana fungsi pengawasan DPR? Bagaimana menekan potensi kerugian negara dalam proyek tersebut?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina, dan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Zaenur Rohman.

Agenda penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masuk dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, realisasi komitmen itu di setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dipertanyakan.Wajah Kabinet Merah Putih bahkan tak berpihak pada perempuan. Hanya ada empat menteri perempuan dari total 49 menteri.Dari sisi anggaran, kementerian dan lembaga yang mengurusi agenda perempuan kena pangkas dengan dalih efisiensi. Misalnya, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2025 mencapai Rp300,1 miliar atau dipotong Rp153 miliar. Alokasi 2026 malah bakal turun lagi ke angka Rp214,1 miliar. Ini kontras dengan anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang meningkat tajam, contohnya di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp247,5 triliun dan Polri Rp138,5 triliun.Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah masih rentannya perempuan menjadi korban kekerasan. Data SIMFONI-PPA per 26 Oktober 2025 menunjukkan hampir 26 ribu kasus terjadi sepanjang tahun ini dengan lebih dari 22 ribu korban perempuan.Menilik realita tersebut, bagaimana menilai komitmen Prabowo-Gibran terhadap isu-isu perempuan? Apa saja catatannya?  Bagaimana mendesak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada perempuan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti dan Perwakilan Perempuan Mahardika Vivi Widyawati.

Program Magang Nasional dimulai tepat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin (20/10). Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian. Sebanyak 20 ribu peserta magang diterima untuk gelombang pertama dan akan ditambah hingga 80 ribu peserta program Magang Bergaji pada bulan depan. Anggaran Rp198 miliar digelontorkan untuk uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) para peserta magang.Magang Bergaji ini merupakan satu dari lima program utama penyerapan tenaga kerja selain Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan perkebunan rakyat.Tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, masih dibayangi problem pengangguran.  Data BPS pada Februari 2025 menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang dengan hanya sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru hingga awal tahun. Angka pengangguran sarjana juga terus naik tiga tahun terakhir.Publik yang terngiang dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan pantas menagih realisasinya. Seperti apa evaluasi kinerja pemerintah dalam menekan angka pengangguran setahun terakhir? Apa saja catatannya? Apakah program-program yang diluncurkan bakal efektif?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM Nabiyla Risfa Izzati dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, laju ekonomi Indonesia berkutat di kisaran 5%, masih jauh dari target ambisius 8% sebagaimana dijanjikan sejak kampanye.Sepanjang tahun ini, ekonomi juga bergolak, yang dipicu berbagai peristiwa di lingkup nasional maupun global. Misalnya anjloknya IHSG ke 5.900 akibat tarif Trump, kebijakan efisiensi anggaran, hingga reshuffle kursi menteri keuangan.Publik tengah menanti hasil nyata dari berbagai gebrakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai berbeda cara pikir dengan pendahulunya.Sejumlah kebijakan diluncurkan Purbaya sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani, di antaranya penyaluran Rp200 triliun ke bank-bank Himbara, menunda kenaikan tarif cukai rokok 2026, hingga sentilannya soal dana daerah yang mengendap di bank.Selain itu, ada juga catatan tentang potensi merosotnya independensi Bank Indonesia, OJK, dan LPS serta kaburnya batas antara fiskal dan moneter.Seperti apa gambaran ekonomi Indonesia di tahun pertama Prabowo-Gibran? Apakah arah kebijakan ekonomi Prabowo berada di jalur yang tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dan Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Tingkat kepuasan publik atas kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor pendidikan digadang-gadang mencapai 79%, menurut survei Poltracking Indonesia yang dirilis Senin lalu.Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengklaim pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Anggaran pendidikan di 2026 mencapai Rp769,1 triliun, angka yang disebutnya terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, hampir 30 persennya atau Rp223 triliun tersedot ke program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Bandingkan dengan total tunjangan guru/dosen PNS serta tenaga pendidik yang hanya dialokasikan Rp120 triliun. Apakah ini sudah memenuhi komitmen menyejahterakan guru yang Prabowo selalu janjikan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, Pengamat Pendidikan dari UIN Jakarta/ Ketua Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah, dan Peneliti Bidang Pendidikan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Agung Pardini.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah capaian di sector pemberantasan korupsi. Kemarin, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari hasil korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).Di masa Prabowo, beberapa kasus besar rasuah juga terungkap, di antaranya, perkara korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang menyeret pengusaha Riza Chalid. Ada juga pengungkapan kasus korupsi di PT Sritex, Kemendikbud, dan Kemenaker.Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 memang naik ke 37 dari tahun sebelumnya di posisi 34/100. Perbaikan ini mendongkrak ranking Indonesia dari 115 ke 99 di antara 180 negara. Namun, skor tersebut masih jauh dibandingkan nilai tertinggi yang pernah dicapai, yakni 40 pada 2019.Di samping itu, ada gelagat problematis dalam pemberantasan korupsi di masa Prabowo. Salah satunya pemberian amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi bagi eks Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dinilai sarat politik. Belum lagi urusan RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan.Bagaimana menilai kinerja pemerintahan Prabowo di bidang pemberantasan korupsi? Apakah sesuai koridor ideal? Seperti apa catatannya? Apa yang harus diwaspadai?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo dan Koordinator Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya untuk menjaga demokrasi dan HAM.Namun, sepanjang tahun ini, yang terjadi malah kemunduran, sebagaimana disorot masyarakat sipil. Bentuknya bermacam-macam, di antaranya, 'perburuan' aktivis dan penahanan ratusan demonstran, perluasan kewenangan militer dan polisi di berbagai lini, persekusi terhadap kelompok marjinal seperti minoritas agama dan ragam gender, hingga penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu yang stagnan.Bagaimana evaluasi situasi demokrasi dan HAM di setahun pemerintahan Prabowo? Adakah capaian positif? Seperti apa kinerja Kementerian HAM? Apa saja yang harus diperbaiki Prabowo agar komitmennya terhadap demokrasi dan HAM benar-benar terpenuhi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian dan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana.

Pemerintahan Prabowo-Gibran hampir genap setahun. Janji kedaulatan pangan termasuk yang paling sering diungkapkan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024, bahkan di kontestasi sebelumnya. Para pembantunya di kabinet juga rajin melempar optimisme.Misalnya, Kementerian Pertanian yakin swasembada beras tercapai akhir tahun ini. Sementara, Menko Pangan Zulkifli Hasan percaya diri Indonesia siap mengekspor beras.Banyak proyek diluncurkan untuk mencapai target ketahanan pangan, seperti, pembangunan lumbung pangan dari tingkat desa hingga nasional, juga memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian. Tahun ini, anggaran fantastis sebesar Rp 155,2 triliun digelontorkan bahkan direncanakan naik menjadi Rp 164,4 triliun pada 2026.Namun, Istana Presiden, pada Kamis, 16 Oktober kemarin, didemo ratusan petani yang tidak puas dengan kinerja Prabowo. Di Hari Pangan Sedunia, mereka menuntut reforma agraria yang tak kunjung terlaksana, termasuk mendorong revisi Undang-Undang (UU) Pangan, segera dibahas dan disahkan.Bagaimana situasi ketahanan pangan di tahun pertama Prabowo-Gibran? Apakah kebijakan pangan berada di jalur yang tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian, dan Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKS Riyono Caping.