Podcasts about masyarakat

Arus lalu lintas di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, terpantau lancar dengan penerapan sistem rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengatasi kepadatan. Masyarakat diminta untuk memperhatikan rambu dan mengikuti aturan demi kelancaran perjalanan. Simak informasi terkini di video ini!

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang sering terjadi, seiring dengan melonjaknya aktivitas transaksi pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.Tingginya mobilitas masyarakat serta intensitas penggunaan layanan digital, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan perbankan.Direktur Information Technology (IT) BRI, Saladin D. Effendi mengingatkan agar nasabah mewaspadai berbagai modus penipuan seperti penawaran hadiah palsu, promo fiktif, pembayaran pajak hingga tautan mencurigakan yang menyerupai situs resmi.Masyarakat juga harus berhati-hati jika menggunakan jaringan publik atau koneksi WIFI di tempat umum. Langkah utama yang perlu dilakukan nasabah adalah menjaga kerahasiaan data perbankan.BRI menegaskan tidak pernah meminta data sensitif seperti PIN, password, one time password (OTP), maupun kode verifikasi melalui telepon, pesan singkat, email, atau media sosial.Nasabah juga diimbau untuk selalu bertransaksi melalui kanal resmi BRI, seperti aplikasi BRImo yang diunduh melalui platform resmi, serta menggunakan ATM, CRM, dan AgenBRILink yang terpercaya.

Ratusan warga Desa Sahraja di Aceh Timur masih terisolasi setelah banjir bandang memutus akses jalan. Relawan berjuang menembus jalur ekstrem untuk menyalurkan makanan, pakaian, dan selimut bagi para pengungsi. Kondisi warga, terutama anak-anak dan lansia, semakin memprihatinkan karena mulai terserang penyakit. Masyarakat meminta pemerintah segera mengirim bantuan medis dan memperbaiki jaringan listrik.#BanjirBandang #AcehTimur #BantuanKemanusiaan #RelawanIndonesia #MusibahAceh

Menteri Agama Dalam Sepekan: Penyerahan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Implementasi Ekoteologi Kemenag, dan pertemuan rutin Forum Yayasan Hadis Arab Saudi kami hadirkan dalam Sepekan Menteri Agama. Jumat, 5 Desember 2025, Pukul 18.30 Wib.

Di tengah gelombang penolakan kelompok masyarakat sipil dan akademikus, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap disahkan. Publik khawatir pasal-pasal di dalamnya akan menjadi alat represi. Banyak hal substansial penting yang diabaikan dalam KUHAP ini. Pada akhirnya kitab hanya memberi kewenangan khusus kepada penegak hukum, bukan untuk melindungi hak asasi warga negara. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Menanggapi fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke Damkar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah tegas: memaksimalkan Hotline 110 dan meluncurkan Barcode Propam di fasilitas publik untuk mempermudah pelaporan anggota yang melanggar.Bersama Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono, kita akan mengupas:Strategi Polri meningkatkan respons layanan 110.Sejauh mana efektivitas Barcode Propam dalam penindakan internal.Dapatkah inovasi ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik?Simak analisis mendalam Kompolnas terhadap upaya reformasi dan peningkatan akuntabilitas Polri!#Polri #Hotline110 #Propam #Kompolnas #AriefWicaksono

Rumah Sakit Medistra beserta Ikatan Fisioterapis Indonesia menggelar seminar. Seninar tentang fisioterapis itu diisi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya.#seminar #dokter #pengabdian #fisioterapi #headlinenews

Siapakah tokoh masyarakat Melayu dan mengapa mereka masih penting?Dalam episod NoTapis kali ini, Natasha Mustafa sembang bersama sahabat sastera Majlis Bahasa dan Sastera Melayu Singapura (MBMS), Cik Miranti Silasudjana serta Timbalan Pengarah dan Pustakawan Utama (Bahasa Melayu) NLB, Cik Zubaidah Mohsen tentang bagaimana tokoh masyarakat Melayu membentuk sejarah, nilai dan identiti kita serta usaha bangunkan Tokoh Melayu Singapura.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Pemerintah telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen.Namun, di sisi lain, Masyarakat Adat masih menghadapi berbagai bentuk represi yang mengancam eksistensi dan kearifan mereka. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif di berbagai daerah Indonesia, termasuk wilayah adat Papua dan Maluku. PSN yang membabat hutan sebagai habitat dan sumber kehidupan Masyarakat Adat bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi negatif yang signifikan.Suara-suara Masyarakat Adat dalam COP30 pun masih belum banyak didengar. Padahal, Masyarakat Adat membawa suara kolektif tentang perlindungan hak-hak adat, pelestarian hutan, dan pengakuan atas wilayah adat sebagai solusi nyata terhadap degradasi lingkungan serta ketidakadilan iklim yang selama ini sering terabaikan.Dalam diskusi pagi ini, kita akan mendengarkan seperti apa suara Masyarakat Adat di COP30. Apakah suara dan tuntutan mereka sudah sepenuhnya diakomodasi atau belum? Tantangan apa saja yang mereka hadapi?Mari kita berbincang lebih jauh mengenai hal ini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus mengubah fokus pelayanannya untuk hanya mencakup masyarakat kelas bawah. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menkes mengungkapkan kondisi keuangan BPJS yang defisit jika iuran tidak naik, meski selalu positif saat iuran dinaikkan. Contohnya, pada 2024, pendapatan iuran BPJS hanya Rp 165,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp 175,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan kelas rawat inap standar (KRIS) untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pelayanan kesehatan.#BPJSKesehatan #BudiGunadiSadikin #KesehatanNasional #DefisitBPJS #IuranBPJS

PIC, atau yang di Indonesia dikenal sebagai PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan), adalah sebuah prinsip hak asasi manusia yang memberikan hak kepada masyarakat, terutama Masyarakat Adat, untuk memberikan atau menolak persetujuan atas proyek atau kegiatan yang akan memengaruhi mereka. Prinsip ini terdiri dari tiga komponen inti: Free (Bebas), yang berarti persetujuan diberikan secara sukarela tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi; Prior (Di Awal), yang mengharuskan persetujuan diperoleh sebelum kegiatan atau proyek dimulai; dan Informed (Atas Dasar Informasi), yang mewajibkan pemberian informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami mengenai potensi dampak dan risiko dari kegiatan tersebut. Pentingnya prinsip ini terletak pada perannya sebagai mekanisme perlindungan fundamental untuk hak-hak Masyarakat Adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka. Dalam konteks Indonesia, di mana sering terjadi tumpang tindih kepentingan atas lahan dan sumber daya, FPIC berfungsi sebagai alat krusial untuk mencegah konflik agraria, perampasan tanah, dan marginalisasi komunitas adat. Dengan memastikan suara mereka didengar dan dihormati, FPIC menegaskan posisi Masyarakat Adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek yang terdampak. Secara ideal, proses FPIC bukanlah sekadar konsultasi formalitas, melainkan sebuah dialog berkelanjutan yang menghormati struktur pengambilan keputusan adat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara penuh. Ini mencakup hak untuk mengatakan "tidak" terhadap sebuah proyek. Pelaksanaannya menuntut transparansi penuh dari pihak pengembang atau pemerintah, serta jaminan bahwa komunitas memiliki kapasitas dan waktu yang cukup untuk memahami semua informasi sebelum mengambil keputusan kolektif yang mengikat.

Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., B.A. - Aneka Kesalahan Masyarakat di Bulan Ramadhan

Narasumber: 1. Mantan Kompolnas, Guru Besar Ilmu Hukum/Akademisi, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum (Prof Hamidah)2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Di episode kali ini, kita akan membahas kembali salah satu Indonesian Elevated Restaurant, yaitu "TAMU" atau Tatap Muka. Ada Chef Arief Tonggeng dan juga Hartono Moe, akan ngobrol bareng terkait diversity of Indonesian Food, dan gimana caranya untuk mengangkat masakan Indonesia ke level yang lebih jauh dan lebih dikenal. Tonton video selengkapnya di #RayJansonRadioEnjoy the show!Instagram:Arief Tonggeng https://www.instagram.com/arief_tonggeng/Hartono Moe https://www.instagram.com/gastronomoe/DON'T FORGET TO LIKE AND SUBSCRIBE !Ray Janson Radio is available on:Spotify: https://spoti.fi/2lEDF01Apple Podcast: https://apple.co/2nhtizqGoogle Podcast: https://bit.ly/2laege8iAnchor App: https://anchor.fm/ray-janson-radioTikTok: https://www.tiktok.com/@rayjansonradioLet's talk some more:https://www.instagram.com/rayjanson#RayJansonRadio #FnBPodcast #Indonesia #AriefTonggeng #HartonoMoe #ElevatedRestaurant #IndonesianFood

Kebijakan pemerintah melegalkan umrah mandiri mendapat sambutan hangat dari publik.

Anda sudah mengeluarkan budget iklan besar, tapi brand Anda tetap tidak diingat orang?

Pemerintah terkesan ngotot mengusulkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Padahal, suara penolakan dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM era Orba tak kunjung kendor. Ini kali ketiga Soeharto masuk bursa kandidat penerima gelar pahlawan setelah sebelumnya pada 2010 dan 2015 kandas.Gelagat memuluskan jalan Soeharto sebagai pahlawan disinyalir sudah dilakukan sedari tahun lalu. MPR yang kala itu diketuai politikus Golkar Bambang Soesatyo mencabut nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.Masyarakat sipil tak tinggal diam. Mei lalu, Mereka sudah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf sekaligus memberikan surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 100 orang dan lembaga, isinya menolak tegas gelar pahlawan untuk Soeharto. Pasalnya, banyak kejahatan HAM di era Soeharto yang hingga kini menanti untuk diungkap tuntas.Apakah Soeharto layak digelari pahlawan? Apa saja implikasi yang harus diwaspadai bila Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan? Adakah celah untuk menggagalkan upaya ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina, dan Juru Bicara PDIP sekaligus Aktivis 98 Ansy Lema.

Wawancara Elshinta Edisi Pagi, Minggu 19 Oktober 2025, bersama dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dipandu oleh Asrofi.Kemenkes tengah mendorong penerapan label gizi berwarna (Nutri Level) pada produk makanan dan minuman kemasan untuk membantu masyarakat memahami kadar gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi setiap hari.Dr. Nadia juga menekankan pentingnya dukungan industri, dengan harapan muncul champion-champion yang lebih dulu menerapkan label ini secara sukarela demi edukasi publik.Simak penjelasan lengkapnya seputar: - Tujuan penerapan Nutri Level,- Pengaruh pola konsumsi terhadap penyakit tidak menular,- Dan peran industri dalam membangun kesadaran gizi masyarakat.

Pemerintah tengah mengkaji wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori tidak mampu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus utang iuran masa lalu agar mereka dapat kembali aktif tanpa hambatan administratif. Namun, wacana ini memicu pro dan kontra. Masyarakat khawatir beban tunggakan iuran yang mencapai triliunan rupiah justru dialihkan ke peserta lain melalui kenaikan iuran.Bagaimana BPJS merespons? Mungkinkah kebijakan ini direalisasikan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan?Simak perbincangan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pencarian terhadap terpidana, Silfester, masih terus dilakukan. Anang, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa eksekusi akan dilakukan oleh pihak Kejari Jakarta Selatan. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu langkah hukum yang akan diambil terhadap Silfester.

Ini adalah cara berpikir dan pola kehidupan yang saya anut; bagaimana saya dapat ikut berkontribusi kepada masyarakat. Saya tidak ingin menjadi parasit. Saya ingin berkontribusi semaksimal mungkin dengan kemampuan yang saya miliki. Tidak ingin membandingkan diri dengan orang lain. Tidak usah menilai orang lain.

Masyarakat memadati kawasan Patung Kuda Silang Monas, menyuarakan dukungan untuk Palestina setelah kesepakatan gencatan senjata.#Gaza #Palestina #Warga #Masyarakat #UnjukRasa

Kementerian keuangan mengumumkan pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi yang difokuskan untuk masyarakat miskin dan rentan di kuartal 4 tahun 2025.#KementerianKeuangan #PaketStimulusEkonomi #KuartalEmpat2025

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, lanskap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami transformasi hebat, namun juga diwarnai kerentanan struktural yang kompleks. Laporan riset dari ARC UI dan POLGOV UGM, "Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi", memberikan peta jalan analisis kritis terhadap kondisi terkini OMS, menyoroti kontradiksi mendasar antara tuntutan profesionalisme dan pelemahan agenda politik transformatif. Warisan Otoritarianisme dan Kontradiksi Struktural Konteks historis pasca-1998 menunjukkan bahwa kebebasan yang diperoleh telah diserap kembali ke dalam tatanan baru. Meskipun jumlah OMS, LSM, dan kelompok advokasi menjamur pada awal 2000-an, laporan ini menegaskan bahwa warisan Orde Baru tetap memengaruhi struktur dan kinerja mereka. Warisan ini termanifestasi dalam fragmentasi aliansi pro-demokrasi, penyerapan aktivis ke dalam institusi negara, dan melemahnya politik kelas yang seharusnya mampu mengonsolidasikan basis massa akar rumput. Laporan ini secara khusus mengkaji bagaimana OMS kini beroperasi di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Di Indonesia, kemunduran ini ditandai dengan kembalinya elit ekonomi politik otoritarian melalui dinasti politik, yang turut menyempitkan ruang gerak sipil (halaman 9). Penyempitan ruang sipil ini diperparah oleh lingkungan regulasi yang kontradiktif (Temuan 1, halaman 15). Negara secara strategis menggunakan dua wajah hukum: satu sisi ada regulasi yang mendukung HAM (seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), namun di sisi lain terdapat regulasi represif (seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan UU ITE) yang memperkuat pembatasan. Kriminalisasi digital, dengan ratusan kasus berbasis UU ITE, menjadi ancaman nyata yang melampaui batas digital. Paradoks Profesionalisme: Teknikalisasi dan Depolitisasi Inti temuan laporan ini adalah identifikasi dua proses sentral yang membatasi kapasitas transformatif OMS: teknikalisasidan depolitisasi. Teknikalisasi didefinisikan sebagai proses sehari-hari yang menekankan efisiensi, standardisasi, dan manajerialisme dalam pengelolaan program OMS (Boks 6, halaman 12). Praktik ini didorong oleh tuntutan akuntabilitas donor, khususnya skema Government-to-Government (G-to-G), yang mewajibkan pelaporan teknis, kerangka logis, dan indikator kinerja kuantitatif yang ekstensif. Laporan tersebut mencatat Paradoks Profesionalisme (Temuan 2, halaman 17), di mana OMS institusional menjadi lebih profesional secara manajerial—ahli dalam penulisan proposal dan evaluasi dampak—namun kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun. Tuntutan manajerial ini menyita waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk pengorganisasian komunitas tapak, menyebabkan fragmentasi organisasional karena OMS terjebak dalam "silo program" mereka sendiri. Depolitisasi, sebagai pasangan dari teknikalisasi, adalah erosi bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas OMS, yang ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik (Boks 6, halaman 12). Ketika fokus utama beralih pada pencapaian hasil program untuk menghindari risiko pendanaan, diskusi mengenai relasi kekuasaan dan agenda transformasi sosial menjadi sulit dijalankan, melemahkan konsolidasi gerakan lintas kelas. Kontradiksi ini juga tercermin pada dampak kerja OMS: OMS yang menangani isu yang dikuasai elit ekonomi politik (pertambangan, kelapa sawit) memiliki dampak terbatas, sementara OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit (kesetaraan gender, disabilitas) justru menunjukkan peningkatan pengaruh (halaman 7). Kondisi ini menciptakan fragmentasi OMS yang disponsori negara, yang semakin memecah belah kekuatan masyarakat sipil (halaman 14). Otonomi Lokal dan Rizoma Gerakan Muda Di tengah dominasi teknikalisasi di tingkat nasional, laporan ini juga menyoroti dinamika penting di tingkat lokal dan gerakan akar rumput orang muda. Pada tingkat lokal, OMS menghadapi pilihan antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan (risiko teknikalisasi) atau mempertahankan otonomi politik (risiko keterbatasan sumber daya) (Temuan 3, halaman 19). Kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) menjadi contoh model alternatif yang menolak dukungan finansial donor demi menjaga kohesi dan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan ketika berhadapan dengan entitas besar seperti BUMN. Laporan ini secara khusus menggarisbawahi rizoma gerakan orang muda (Temuan 4, halaman 22) sebagai kekuatan baru dalam ekosistem masyarakat sipil. Model Organisasi Rizomatik: Gerakan ini mengadopsi struktur yang horizontal, cair, dan berjejaring, yang berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional. Mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung untuk koordinasi dan mobilisasi cepat. Independensi Pendanaan: Mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding memberikan mereka otonomi politik dan membebaskan mereka dari tuntutan pelaporan formal donor. Potensi Transformatif: Gerakan ini mampu memobilisasi massa secara luas dan cepat, seperti dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi (2019) dan protes anti-UU Cipta Kerja. Mereka juga memperkenalkan wacana baru seperti interseksionalitas dan keadilan iklim. Namun, laporan ini juga memperingatkan bahwa model rizomatik ini rentan terhadap fragmentasi organisasional, bersifat sporadis, dan menghadapi ancaman serius dari represi digital (UU ITE). Rekomendasi untuk Konsolidasi Progresif Berdasarkan temuan kontradiksi yang terjadi, laporan ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis (Boks 11, halaman 24) untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi. Menjembatani OMS Institusional, Organik, dan Komunitas Tapak: Mendesak pengembangan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan akuntabilitas formal dengan keterlibatan politik transformatif. OMS institusional didorong untuk membangun konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada luaran program yang kaku. Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi: Diperlukan desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik. Bantuan legal dan keamanan digital harus diprioritaskan, terutama bagi OMS di wilayah berisiko tinggi. Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivis: Merekomendasikan penciptaan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan yang setara antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda. Skema peer mentoringdua arah diperlukan agar aktivis senior menyumbang narasi historis dan aktivis muda menyumbang inovasi digital dan taktik mobilisasi. Memperkuat Peran OMS Lokal: Pendanaan harus disalurkan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta), terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik. Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda: Dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal perlu diberikan, serta mendorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun OMS Indonesia menghadapi hambatan signifikan akibat teknikalisasi dan depolitisasi, resiliensi mereka tampak melalui kemunculan model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. Kontradiksi ini—antara kekuatan basis sosial yang beragam dan penyebaran jejaring organik yang adaptif—menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi untuk menjadi motor perubahan sosial yang progresif.

The tamarind tree, which has significant meaning in the culture of the Bugis people of South Sulawesi and Indigenous Australians of the Northern Territory, is a highlight of the exhibition in Australia. - Pohon asam, yang memiliki makna penting dalam kebudayaan suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Penduduk Asli Australia di Northern Territory menjadi sorotan dalam pameran di Australia.

Asosiasi Kesehatan Masyarakat Australia (PHAA) mengumumkan akan mendirikan suara masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres untuk membantu mengarahkan pekerjaan mereka.

Through GiveVICBack, Indonesian students in Melbourne take real action, getting involved in social and humanitarian activities in Australia. - Melalui GiveVICBack, para pelajar Indonesia di Melbourne melakukan aksi nyata, terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan di Australia.

Menyambut Hari Jantung Sedunia 2025, PP Perki mengajak masyarakat lebih peduli mencegah penyakit jantung sejak dini. Dengan tema "Don't Miss A Beat", kegiatan terbagi menjadi WHD Run, senam bersama, dan konferensi pers. Dokter Teuku Muhammad Haykal Putra menekankan pentingnya hidup sehat, berhenti merokok, dan rutin berolahraga. Kegiatan ini juga digelar serentak di Manado dan Sumatera Barat.#WorldHeartDay #Perki #HidupSehat #CegahPenyakitJantung #WHD2025

Konflik kepemilikan tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, memanas. Masyarakat adat menegaskan gunung ini adalah hak mereka yang telah diwariskan turun-temurun.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri menggelar Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Balai Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem. Program ini bertujuan menekan inflasi, menjaga harga pangan, dan memastikan pasokan tetap stabil. Masyarakat menyambut baik karena komoditas dijual lebih murah dibanding harga pasar.

Presiden resmi melantik anggota kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kinerja dan mempercepat program prioritas nasional.Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perubahan susunan kabinet bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya untuk menghadirkan energi baru di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks. Presiden juga berpesan agar para menteri yang baru dilantik segera bekerja, menjaga integritas, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.Masyarakat menaruh harapan besar pada wajah-wajah baru di kabinet, terutama dalam menjawab kebutuhan publik, meningkatkan pelayanan, dan memperkokoh optimisme menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.[TALK] Pengamat Militer UNPAD, Prof Muradi&Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing

Beberapa hari terakhir, berita mengenai rencana TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk melaporkan seorang konten kreator kepada pihak berwajib telah mencuri perhatian publik.Tindakan TNI untuk melaporkan seorang konten kreator memang menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah bentuk penegakan hukum yang perlu dihormati, terutama jika ada bukti yang kuat tentang pelanggaran hukum. Di sisi lain, hal ini juga menyentuh isu kebebasan berpendapat dan potensi pembatasan terhadap ekspresi kreatif di dunia digital.Yang paling penting adalah memastikan adanya proses yang transparan dan adil dalam menangani kasus ini, sehingga masyarakat tetap bisa merasa bahwa kebebasan berekspresi dilindungi, sementara tindakan yang merugikan institusi atau menyebarkan kebohongan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku.[TALK] Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo&Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Budaya organisasi adalah jiwa dan denyut nadi sebuah perusahaan. Lebih dari sekadar logo di kartu nama atau misi yang tertempel di dinding, ia adalah kumpulan keyakinan, nilai, dan norma tak tertulis yang membentuk cara setiap individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Ia adalah kekuatan tak kasat mata yang menentukan apakah suatu tim akan maju bersama atau tercerai-berai, apakah ide-ide inovatif akan disambut hangat atau mati sebelum sempat diucapkan. Budaya inilah yang membedakan organisasi yang sekadar bertahan hidup dari organisasi yang benar-benar berkembang, menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar gaji. Transformasi budaya adalah tantangan terbesar bagi setiap pemimpin di era modern. Ini bukan tentang memaksa perubahan dari atas ke bawah, melainkan tentang menginspirasi pergeseran dari dalam ke luar. Budaya yang sehat akan menjadi magnet bagi talenta terbaik, menjaga loyalitas karyawan, dan mendorong inovasi tanpa henti. Sebaliknya, budaya yang beracun akan mengikis semangat, mematikan kreativitas, dan pada akhirnya, menghancurkan fondasi perusahaan itu sendiri. Memahami budaya organisasi adalah langkah pertama untuk membangun masa depan yang lebih kokoh dan bermakna. Dalam perjalanan evolusinya, budaya organisasi telah melalui tiga tahap revolusioner: dari sistem agraris yang berfokus pada komunitas, ke mentalitas industri yang mengedepankan efisiensi, hingga paradigma berpengetahuan yang menjadikan ide sebagai aset paling berharga. Setiap transisi ini meninggalkan jejak dan pelajaran penting. Menggali akar budaya ini membantu kita melihat mengapa beberapa organisasi masih terjebak di masa lalu, sementara yang lain melesat menuju masa depan. Pertanyaannya bukan lagi "apa yang harus kita lakukan?" tetapi "siapa yang harus kita jadikan?" karena pada akhirnya, budaya yang kita bangunlah yang akan mendefinisikan kesuksesan kita.

Polda Jawa Barat bersama masyarakat menggelar sholat ghaib dan doa bersama untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Suasana haru terlihat saat doa dipanjatkan, sekaligus imbauan menjaga kondusifitas di Jawa Barat tetap terjaga.

Di tengah situasi aksi unjuk rasa yang memanas diberbagai daerah, masyarakat diharapkan tetap menjaga kesejukan termasuk di ranah media sosial. Masyarakat yang memantau kondisi nasional terkini melalui media sosial diharap tidak reaktif atau turut mengeluarkan komentar provokatif, serta tetap kritis. Bagaimana menjaga ruang digital di tengah kondisi nasional saat ini?Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Ahli Hukum Fisip Unair, Prof Henry Subiakto

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak terprovokatif dan tidak anarkis. Menyusul aksi demo belakangan ini di beberapa daerah, yang tidak lagi kondusif. Bagaimana agar masyarakat ikut berkontribusi menjaga situasi Kambtinas yang kondusif? Talk bersama Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

Narasumber: Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing dan Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai kinerja lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Hasilnya, Polri menempati urutan teratas sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Masyarakat digegerkan dengan adanya kenaikan gaji DPR yang terbaru.

Dalam wacana mengenai hak-hak dan identitas komunitas pribumi di Indonesia, sering kali muncul istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Meskipun keduanya berhubungan erat dan sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan mendasar dalam konteks dan fungsinya. Masyarakat adat merujuk pada komunitas sosial yang memiliki identitas, sejarah, dan ikatan kekerabatan yang kuat dengan wilayah geografis tertentu. Mereka memiliki sistem nilai, budaya, tradisi, dan cara hidup yang unik dan diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep ini lebih menekankan pada aspek sosiokultural dan identitas kolektif, tanpa secara langsung menyertakan pengakuan formal dari negara. Singkatnya, masyarakat adat adalah entitas budaya dan sosial yang hidup berdasarkan tradisi mereka. Di sisi lain, masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat yang secara formal diakui oleh negara dan hukum positifnya. Pengakuan ini biasanya didasarkan pada keberadaan sistem hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh anggotanya, serta hak atas tanah ulayat (tanah adat) yang jelas. Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara hukum, terutama terkait dengan kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Pengakuan sebagai masyarakat hukum adat memberikan mereka legitimasi dan perlindungan hukum untuk menjalankan sistem peradilan adat mereka sendiri dan mempertahankan wilayah adat mereka dari ancaman eksternal. Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat yang statusnya telah diakui secara yuridis. Risiko terbesar dari pemahaman yang keliru atau penggunaan istilah yang tidak tepat adalah pengabaian hak-hak fundamental masyarakat adat. Tanpa pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, komunitas-komunitas ini rentan kehilangan tanah dan wilayah mereka karena proyek pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam. Meskipun mereka mungkin memiliki tradisi dan sistem sosial yang kuat, ketiadaan perlindungan hukum membuat posisi mereka menjadi lemah. Sebaliknya, proses pengakuan hukum juga memiliki tantangan, seperti birokrasi yang rumit dan syarat-syarat yang sering kali sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan kedua istilah ini agar upaya advokasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, memastikan bahwa identitas budaya dan hak atas tanah mereka dihormati dan dilindungi oleh negara.

Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah hingga 250% terus bergulir. Desakan agar Bupati Pati mundur tak hanya dari Masyarakat. Pansus Hak Angket DPRD Pati kini mengkaji pemakzulan Bupati Pati. Apakah Bupati Pati benar-benar bisa dimakzulkan?

Syalom Keluarga Damai! Sapaan Damai Sejahtera atau disingkat SAMAS merupakan sebuah renungan singkat yang tayang setiap hari Senin-Sabtu. SAMAS tidak hanya dibawakan oleh pendeta/hamba Tuhan, tetapi juga akan dibawakan oleh siapapun yang ingin berbagi sapaan Tuhan kepada dirinya. Semoga kita dapat menemukan damai sejahtera yang datangnya dari sapaan Tuhan kepada setiap kita melalui SAMAS ini. Tuhan Yesus memberkati!

Kasus meninggalnya seorang balita 3th di Sukabumi akibat cacingan akut, menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menegaskan, kepala daerah harus aktif dalam memantau situasi dan kondisi masyarakat yang mereka pimpin. Agus menegur seluruh pemda untuk bisa aktif termasuk untuk bisa bekerja sama dengan Kemensos, di mana pusat bisa memberikan PKH bagi keluarga2 di daerah dg tingkat kesejahteraan rendah. Bagaimana mencermati nilai sosial dan kepedulian antar sesama masyarakat saat ini?TALK: Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah

Masyarakat adat masih menjadi kelompok marjinal di negeri ini. Tak kunjung mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara, padahal mereka sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.Janji manis pengesahan RUU Masyarakat Adat di masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo nyata-nyata diingkari, selama lebih dari satu dekade beleid itu mangkrak di DPR. Pengakuan terhadap mereka hanya sebatas kemeriahan seremonial baju-baju adat yang dikenakan para pejabat dan politikus di Istana Negara, saat upacara 17-an.Sementara, di lapangan, masyarakat adat setiap hari harus berjibaku dengan aparat yang ingin menggusur mereka atas nama pembangunan dan investasi.Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, sepanjang 2024, setidaknya 121 kasus kriminalisasi dan perampasan wilayah adat terjadi di 140 komunitas masyarakat adat. Ruang hidup mereka kian menyempit.Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan, baru 6,3 juta hektare wilayah adat yang diakui negara melalui perda atau keputusan kepala daerah. Jumlah itu kurang dari 20 persen dari total wilayah adat yang berhasil dipetakan BRWA.  Di 2025, RUU Masyarakat Adat kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Sudah ada dukungan dari Menteri HAM Natalius Pigai pada Mei lalu, yang meminta DPR segera mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang. Bagaimana progresnya sejauh ini? Apakah masyarakat adat bakal kembali dikhianati?Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan membahas tema ini bersama Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) Devi Anggraini dan Senior Campaigner Kaoem Telapak sekaligus Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Veni Siregar.

The annual visits of cucumber fishermen from Makassar are believed to have begun in the 1600s and continued until 1907 resulting in intermarriage between the two nations. - Kunjungan tahunan para nelayan teripang dari Makassar diyakini telah dimulai pada tahun 1600-an dan berlanjut hingga tahun 1907 yang menghasilkan perkawinan baur antara kedua bangsa.

Sebuah laporan baru menemukan bahwa penduduk asli Australia mengalami kesulitan dua kali lebih banyak dalam mengakses dana pensiun mereka dibandingkan penduduk Australia lainnya.

There are many different studies whose subjects are indigenous people, for example research on culture, health, and so on. With the best of intentions in mind, we may assume that the results and data of the research will be used to the best purposes for those indigenous communities, but is that how it will always play out in the real world, and how would it be possible to guarantee that the data would be used according to what the community wants? - Banyak berbagai penelitian yang subjeknya adalah masyarakat adat, misalnya penelitian tentang kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Bila berprasangka baik, kita akan menduga bahwa hasil dan data penelitian tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat adat, tapi apakah memang selalu begitu adanya dan bagaimana pula cara menjamin agar data tersebut bisa digunakan oleh masyarakat adat sesuai keinginan mereka?

Indigenous knowledge is about the understandings, skills and philosophies created by indigenous peoples from their long-term interactions with their natural surroundings. - Pengetahuan masyarakat adat adalah tentang pemahaman, keterampilan, dan filosofi yang diciptakan oleh masyarakat adat dari interaksi jangka panjang mereka dengan alam sekitar.

An Indigenous-led program that's already helping hundreds of Aboriginal and Torres Strait Islander people quit smoking and vaping is about to go national, thanks to a new $4.7 million grant. - ‘Which Way? Quit Pack': Berhenti merokok di lingkungan Masyarakat Pribumi Sebuah program yang dipimpin oleh masyarakat adat yang telah membantu ratusan orang Aborigin dan Torres Strait Islander berhenti merokok dan menggunakan vape, akan segera menjadi program nasional, berkat hibah baru senilai $4,7 juta.

The theme of Harmony Week 2025 is that “we all have a role to play!” So, what can we do to create a cohesive society? - Tema Minggu Harmoni 2025 adalah bahwa “kita semua punya peran untuk dimainkan!” Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang kohesif.