Podcasts about masyarakat

Wawancara Elshinta Edisi Pagi, Minggu 19 Oktober 2025, bersama dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dipandu oleh Asrofi.Kemenkes tengah mendorong penerapan label gizi berwarna (Nutri Level) pada produk makanan dan minuman kemasan untuk membantu masyarakat memahami kadar gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi setiap hari.Dr. Nadia juga menekankan pentingnya dukungan industri, dengan harapan muncul champion-champion yang lebih dulu menerapkan label ini secara sukarela demi edukasi publik.Simak penjelasan lengkapnya seputar: - Tujuan penerapan Nutri Level,- Pengaruh pola konsumsi terhadap penyakit tidak menular,- Dan peran industri dalam membangun kesadaran gizi masyarakat.

Pemerintah tengah mengkaji wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori tidak mampu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus utang iuran masa lalu agar mereka dapat kembali aktif tanpa hambatan administratif. Namun, wacana ini memicu pro dan kontra. Masyarakat khawatir beban tunggakan iuran yang mencapai triliunan rupiah justru dialihkan ke peserta lain melalui kenaikan iuran.Bagaimana BPJS merespons? Mungkinkah kebijakan ini direalisasikan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan?Simak perbincangan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pencarian terhadap terpidana, Silfester, masih terus dilakukan. Anang, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa eksekusi akan dilakukan oleh pihak Kejari Jakarta Selatan. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu langkah hukum yang akan diambil terhadap Silfester.

Ini adalah cara berpikir dan pola kehidupan yang saya anut; bagaimana saya dapat ikut berkontribusi kepada masyarakat. Saya tidak ingin menjadi parasit. Saya ingin berkontribusi semaksimal mungkin dengan kemampuan yang saya miliki. Tidak ingin membandingkan diri dengan orang lain. Tidak usah menilai orang lain.

Masyarakat memadati kawasan Patung Kuda Silang Monas, menyuarakan dukungan untuk Palestina setelah kesepakatan gencatan senjata.#Gaza #Palestina #Warga #Masyarakat #UnjukRasa

Kementerian keuangan mengumumkan pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi yang difokuskan untuk masyarakat miskin dan rentan di kuartal 4 tahun 2025.#KementerianKeuangan #PaketStimulusEkonomi #KuartalEmpat2025

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, lanskap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami transformasi hebat, namun juga diwarnai kerentanan struktural yang kompleks. Laporan riset dari ARC UI dan POLGOV UGM, "Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi", memberikan peta jalan analisis kritis terhadap kondisi terkini OMS, menyoroti kontradiksi mendasar antara tuntutan profesionalisme dan pelemahan agenda politik transformatif. Warisan Otoritarianisme dan Kontradiksi Struktural Konteks historis pasca-1998 menunjukkan bahwa kebebasan yang diperoleh telah diserap kembali ke dalam tatanan baru. Meskipun jumlah OMS, LSM, dan kelompok advokasi menjamur pada awal 2000-an, laporan ini menegaskan bahwa warisan Orde Baru tetap memengaruhi struktur dan kinerja mereka. Warisan ini termanifestasi dalam fragmentasi aliansi pro-demokrasi, penyerapan aktivis ke dalam institusi negara, dan melemahnya politik kelas yang seharusnya mampu mengonsolidasikan basis massa akar rumput. Laporan ini secara khusus mengkaji bagaimana OMS kini beroperasi di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Di Indonesia, kemunduran ini ditandai dengan kembalinya elit ekonomi politik otoritarian melalui dinasti politik, yang turut menyempitkan ruang gerak sipil (halaman 9). Penyempitan ruang sipil ini diperparah oleh lingkungan regulasi yang kontradiktif (Temuan 1, halaman 15). Negara secara strategis menggunakan dua wajah hukum: satu sisi ada regulasi yang mendukung HAM (seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), namun di sisi lain terdapat regulasi represif (seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan UU ITE) yang memperkuat pembatasan. Kriminalisasi digital, dengan ratusan kasus berbasis UU ITE, menjadi ancaman nyata yang melampaui batas digital. Paradoks Profesionalisme: Teknikalisasi dan Depolitisasi Inti temuan laporan ini adalah identifikasi dua proses sentral yang membatasi kapasitas transformatif OMS: teknikalisasidan depolitisasi. Teknikalisasi didefinisikan sebagai proses sehari-hari yang menekankan efisiensi, standardisasi, dan manajerialisme dalam pengelolaan program OMS (Boks 6, halaman 12). Praktik ini didorong oleh tuntutan akuntabilitas donor, khususnya skema Government-to-Government (G-to-G), yang mewajibkan pelaporan teknis, kerangka logis, dan indikator kinerja kuantitatif yang ekstensif. Laporan tersebut mencatat Paradoks Profesionalisme (Temuan 2, halaman 17), di mana OMS institusional menjadi lebih profesional secara manajerial—ahli dalam penulisan proposal dan evaluasi dampak—namun kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun. Tuntutan manajerial ini menyita waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk pengorganisasian komunitas tapak, menyebabkan fragmentasi organisasional karena OMS terjebak dalam "silo program" mereka sendiri. Depolitisasi, sebagai pasangan dari teknikalisasi, adalah erosi bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas OMS, yang ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik (Boks 6, halaman 12). Ketika fokus utama beralih pada pencapaian hasil program untuk menghindari risiko pendanaan, diskusi mengenai relasi kekuasaan dan agenda transformasi sosial menjadi sulit dijalankan, melemahkan konsolidasi gerakan lintas kelas. Kontradiksi ini juga tercermin pada dampak kerja OMS: OMS yang menangani isu yang dikuasai elit ekonomi politik (pertambangan, kelapa sawit) memiliki dampak terbatas, sementara OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit (kesetaraan gender, disabilitas) justru menunjukkan peningkatan pengaruh (halaman 7). Kondisi ini menciptakan fragmentasi OMS yang disponsori negara, yang semakin memecah belah kekuatan masyarakat sipil (halaman 14). Otonomi Lokal dan Rizoma Gerakan Muda Di tengah dominasi teknikalisasi di tingkat nasional, laporan ini juga menyoroti dinamika penting di tingkat lokal dan gerakan akar rumput orang muda. Pada tingkat lokal, OMS menghadapi pilihan antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan (risiko teknikalisasi) atau mempertahankan otonomi politik (risiko keterbatasan sumber daya) (Temuan 3, halaman 19). Kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) menjadi contoh model alternatif yang menolak dukungan finansial donor demi menjaga kohesi dan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan ketika berhadapan dengan entitas besar seperti BUMN. Laporan ini secara khusus menggarisbawahi rizoma gerakan orang muda (Temuan 4, halaman 22) sebagai kekuatan baru dalam ekosistem masyarakat sipil. Model Organisasi Rizomatik: Gerakan ini mengadopsi struktur yang horizontal, cair, dan berjejaring, yang berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional. Mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung untuk koordinasi dan mobilisasi cepat. Independensi Pendanaan: Mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding memberikan mereka otonomi politik dan membebaskan mereka dari tuntutan pelaporan formal donor. Potensi Transformatif: Gerakan ini mampu memobilisasi massa secara luas dan cepat, seperti dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi (2019) dan protes anti-UU Cipta Kerja. Mereka juga memperkenalkan wacana baru seperti interseksionalitas dan keadilan iklim. Namun, laporan ini juga memperingatkan bahwa model rizomatik ini rentan terhadap fragmentasi organisasional, bersifat sporadis, dan menghadapi ancaman serius dari represi digital (UU ITE). Rekomendasi untuk Konsolidasi Progresif Berdasarkan temuan kontradiksi yang terjadi, laporan ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis (Boks 11, halaman 24) untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi. Menjembatani OMS Institusional, Organik, dan Komunitas Tapak: Mendesak pengembangan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan akuntabilitas formal dengan keterlibatan politik transformatif. OMS institusional didorong untuk membangun konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada luaran program yang kaku. Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi: Diperlukan desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik. Bantuan legal dan keamanan digital harus diprioritaskan, terutama bagi OMS di wilayah berisiko tinggi. Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivis: Merekomendasikan penciptaan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan yang setara antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda. Skema peer mentoringdua arah diperlukan agar aktivis senior menyumbang narasi historis dan aktivis muda menyumbang inovasi digital dan taktik mobilisasi. Memperkuat Peran OMS Lokal: Pendanaan harus disalurkan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta), terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik. Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda: Dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal perlu diberikan, serta mendorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun OMS Indonesia menghadapi hambatan signifikan akibat teknikalisasi dan depolitisasi, resiliensi mereka tampak melalui kemunculan model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. Kontradiksi ini—antara kekuatan basis sosial yang beragam dan penyebaran jejaring organik yang adaptif—menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi untuk menjadi motor perubahan sosial yang progresif.

The tamarind tree, which has significant meaning in the culture of the Bugis people of South Sulawesi and Indigenous Australians of the Northern Territory, is a highlight of the exhibition in Australia. - Pohon asam, yang memiliki makna penting dalam kebudayaan suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Penduduk Asli Australia di Northern Territory menjadi sorotan dalam pameran di Australia.

Asosiasi Kesehatan Masyarakat Australia (PHAA) mengumumkan akan mendirikan suara masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres untuk membantu mengarahkan pekerjaan mereka.

Through GiveVICBack, Indonesian students in Melbourne take real action, getting involved in social and humanitarian activities in Australia. - Melalui GiveVICBack, para pelajar Indonesia di Melbourne melakukan aksi nyata, terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan di Australia.

Menyambut Hari Jantung Sedunia 2025, PP Perki mengajak masyarakat lebih peduli mencegah penyakit jantung sejak dini. Dengan tema "Don't Miss A Beat", kegiatan terbagi menjadi WHD Run, senam bersama, dan konferensi pers. Dokter Teuku Muhammad Haykal Putra menekankan pentingnya hidup sehat, berhenti merokok, dan rutin berolahraga. Kegiatan ini juga digelar serentak di Manado dan Sumatera Barat.#WorldHeartDay #Perki #HidupSehat #CegahPenyakitJantung #WHD2025

Konflik kepemilikan tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, memanas. Masyarakat adat menegaskan gunung ini adalah hak mereka yang telah diwariskan turun-temurun.

Presiden resmi melantik anggota kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kinerja dan mempercepat program prioritas nasional.Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perubahan susunan kabinet bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya untuk menghadirkan energi baru di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks. Presiden juga berpesan agar para menteri yang baru dilantik segera bekerja, menjaga integritas, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.Masyarakat menaruh harapan besar pada wajah-wajah baru di kabinet, terutama dalam menjawab kebutuhan publik, meningkatkan pelayanan, dan memperkokoh optimisme menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.[TALK] Pengamat Militer UNPAD, Prof Muradi&Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri menggelar Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Balai Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem. Program ini bertujuan menekan inflasi, menjaga harga pangan, dan memastikan pasokan tetap stabil. Masyarakat menyambut baik karena komoditas dijual lebih murah dibanding harga pasar.

Beberapa hari terakhir, berita mengenai rencana TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk melaporkan seorang konten kreator kepada pihak berwajib telah mencuri perhatian publik.Tindakan TNI untuk melaporkan seorang konten kreator memang menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah bentuk penegakan hukum yang perlu dihormati, terutama jika ada bukti yang kuat tentang pelanggaran hukum. Di sisi lain, hal ini juga menyentuh isu kebebasan berpendapat dan potensi pembatasan terhadap ekspresi kreatif di dunia digital.Yang paling penting adalah memastikan adanya proses yang transparan dan adil dalam menangani kasus ini, sehingga masyarakat tetap bisa merasa bahwa kebebasan berekspresi dilindungi, sementara tindakan yang merugikan institusi atau menyebarkan kebohongan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku.[TALK] Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo&Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Budaya organisasi adalah jiwa dan denyut nadi sebuah perusahaan. Lebih dari sekadar logo di kartu nama atau misi yang tertempel di dinding, ia adalah kumpulan keyakinan, nilai, dan norma tak tertulis yang membentuk cara setiap individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Ia adalah kekuatan tak kasat mata yang menentukan apakah suatu tim akan maju bersama atau tercerai-berai, apakah ide-ide inovatif akan disambut hangat atau mati sebelum sempat diucapkan. Budaya inilah yang membedakan organisasi yang sekadar bertahan hidup dari organisasi yang benar-benar berkembang, menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar gaji. Transformasi budaya adalah tantangan terbesar bagi setiap pemimpin di era modern. Ini bukan tentang memaksa perubahan dari atas ke bawah, melainkan tentang menginspirasi pergeseran dari dalam ke luar. Budaya yang sehat akan menjadi magnet bagi talenta terbaik, menjaga loyalitas karyawan, dan mendorong inovasi tanpa henti. Sebaliknya, budaya yang beracun akan mengikis semangat, mematikan kreativitas, dan pada akhirnya, menghancurkan fondasi perusahaan itu sendiri. Memahami budaya organisasi adalah langkah pertama untuk membangun masa depan yang lebih kokoh dan bermakna. Dalam perjalanan evolusinya, budaya organisasi telah melalui tiga tahap revolusioner: dari sistem agraris yang berfokus pada komunitas, ke mentalitas industri yang mengedepankan efisiensi, hingga paradigma berpengetahuan yang menjadikan ide sebagai aset paling berharga. Setiap transisi ini meninggalkan jejak dan pelajaran penting. Menggali akar budaya ini membantu kita melihat mengapa beberapa organisasi masih terjebak di masa lalu, sementara yang lain melesat menuju masa depan. Pertanyaannya bukan lagi "apa yang harus kita lakukan?" tetapi "siapa yang harus kita jadikan?" karena pada akhirnya, budaya yang kita bangunlah yang akan mendefinisikan kesuksesan kita.

Polda Jawa Barat bersama masyarakat menggelar sholat ghaib dan doa bersama untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Suasana haru terlihat saat doa dipanjatkan, sekaligus imbauan menjaga kondusifitas di Jawa Barat tetap terjaga.

Di tengah situasi aksi unjuk rasa yang memanas diberbagai daerah, masyarakat diharapkan tetap menjaga kesejukan termasuk di ranah media sosial. Masyarakat yang memantau kondisi nasional terkini melalui media sosial diharap tidak reaktif atau turut mengeluarkan komentar provokatif, serta tetap kritis. Bagaimana menjaga ruang digital di tengah kondisi nasional saat ini?Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Ahli Hukum Fisip Unair, Prof Henry Subiakto

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak terprovokatif dan tidak anarkis. Menyusul aksi demo belakangan ini di beberapa daerah, yang tidak lagi kondusif. Bagaimana agar masyarakat ikut berkontribusi menjaga situasi Kambtinas yang kondusif? Talk bersama Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

Narasumber: Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing dan Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai kinerja lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Hasilnya, Polri menempati urutan teratas sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Masyarakat digegerkan dengan adanya kenaikan gaji DPR yang terbaru.

Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah hingga 250% terus bergulir. Desakan agar Bupati Pati mundur tak hanya dari Masyarakat. Pansus Hak Angket DPRD Pati kini mengkaji pemakzulan Bupati Pati. Apakah Bupati Pati benar-benar bisa dimakzulkan?

Kasus meninggalnya seorang balita 3th di Sukabumi akibat cacingan akut, menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menegaskan, kepala daerah harus aktif dalam memantau situasi dan kondisi masyarakat yang mereka pimpin. Agus menegur seluruh pemda untuk bisa aktif termasuk untuk bisa bekerja sama dengan Kemensos, di mana pusat bisa memberikan PKH bagi keluarga2 di daerah dg tingkat kesejahteraan rendah. Bagaimana mencermati nilai sosial dan kepedulian antar sesama masyarakat saat ini?TALK: Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah

Dalam wacana mengenai hak-hak dan identitas komunitas pribumi di Indonesia, sering kali muncul istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Meskipun keduanya berhubungan erat dan sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan mendasar dalam konteks dan fungsinya. Masyarakat adat merujuk pada komunitas sosial yang memiliki identitas, sejarah, dan ikatan kekerabatan yang kuat dengan wilayah geografis tertentu. Mereka memiliki sistem nilai, budaya, tradisi, dan cara hidup yang unik dan diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep ini lebih menekankan pada aspek sosiokultural dan identitas kolektif, tanpa secara langsung menyertakan pengakuan formal dari negara. Singkatnya, masyarakat adat adalah entitas budaya dan sosial yang hidup berdasarkan tradisi mereka. Di sisi lain, masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat yang secara formal diakui oleh negara dan hukum positifnya. Pengakuan ini biasanya didasarkan pada keberadaan sistem hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh anggotanya, serta hak atas tanah ulayat (tanah adat) yang jelas. Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara hukum, terutama terkait dengan kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Pengakuan sebagai masyarakat hukum adat memberikan mereka legitimasi dan perlindungan hukum untuk menjalankan sistem peradilan adat mereka sendiri dan mempertahankan wilayah adat mereka dari ancaman eksternal. Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat yang statusnya telah diakui secara yuridis. Risiko terbesar dari pemahaman yang keliru atau penggunaan istilah yang tidak tepat adalah pengabaian hak-hak fundamental masyarakat adat. Tanpa pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, komunitas-komunitas ini rentan kehilangan tanah dan wilayah mereka karena proyek pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam. Meskipun mereka mungkin memiliki tradisi dan sistem sosial yang kuat, ketiadaan perlindungan hukum membuat posisi mereka menjadi lemah. Sebaliknya, proses pengakuan hukum juga memiliki tantangan, seperti birokrasi yang rumit dan syarat-syarat yang sering kali sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan kedua istilah ini agar upaya advokasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, memastikan bahwa identitas budaya dan hak atas tanah mereka dihormati dan dilindungi oleh negara.

Syalom Keluarga Damai! Sapaan Damai Sejahtera atau disingkat SAMAS merupakan sebuah renungan singkat yang tayang setiap hari Senin-Sabtu. SAMAS tidak hanya dibawakan oleh pendeta/hamba Tuhan, tetapi juga akan dibawakan oleh siapapun yang ingin berbagi sapaan Tuhan kepada dirinya. Semoga kita dapat menemukan damai sejahtera yang datangnya dari sapaan Tuhan kepada setiap kita melalui SAMAS ini. Tuhan Yesus memberkati!

Masyarakat adat masih menjadi kelompok marjinal di negeri ini. Tak kunjung mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara, padahal mereka sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.Janji manis pengesahan RUU Masyarakat Adat di masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo nyata-nyata diingkari, selama lebih dari satu dekade beleid itu mangkrak di DPR. Pengakuan terhadap mereka hanya sebatas kemeriahan seremonial baju-baju adat yang dikenakan para pejabat dan politikus di Istana Negara, saat upacara 17-an.Sementara, di lapangan, masyarakat adat setiap hari harus berjibaku dengan aparat yang ingin menggusur mereka atas nama pembangunan dan investasi.Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, sepanjang 2024, setidaknya 121 kasus kriminalisasi dan perampasan wilayah adat terjadi di 140 komunitas masyarakat adat. Ruang hidup mereka kian menyempit.Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan, baru 6,3 juta hektare wilayah adat yang diakui negara melalui perda atau keputusan kepala daerah. Jumlah itu kurang dari 20 persen dari total wilayah adat yang berhasil dipetakan BRWA.  Di 2025, RUU Masyarakat Adat kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Sudah ada dukungan dari Menteri HAM Natalius Pigai pada Mei lalu, yang meminta DPR segera mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang. Bagaimana progresnya sejauh ini? Apakah masyarakat adat bakal kembali dikhianati?Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan membahas tema ini bersama Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) Devi Anggraini dan Senior Campaigner Kaoem Telapak sekaligus Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Veni Siregar.

Bupati Blora Arief Rohman bersama Forkopimda hari ini meninjau lokasi kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, yang dilaporkan merenggut 3 korban jiwa. Arief Rohman menyatakan sumur minyak yang meledak tidak mengantongi izin atau ilegal. Arief menyayangkan aktivitas pengeboran minyak tanpa izin tersebut yang membahayakan warga sekitar. Apa temuan Bupati, dan rekomendasi dari kelanjutan aktifitas tambang tsb? Talk bersama Bupati Blora, Arief Rohman.

Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta berlangsung meriah dengan antusiasme ribuan warga dari pagi hingga malam hari. Warga mengapresiasi kinerja TNI dan Polri yang menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas selama rangkaian acara. Berikut pendapat sejumlah warga terkait kemeriahan perayaan dan pengamanan yang dilakukan aparat.

Masyarakat sesaat terpana pada sebuah video yang viral beredar di sosial media. Seorang bapak menangis, anaknya yang seorang prajurit tentara Angkatan Darat meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Kepala Dinas penerangan TNI Angkatan Darat menjelaskan, Prada Lucky tewas dalam kegiatan pembinaan kepada para prajurit. 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang perwira yang diduga terlibat dalam tewasnya Prada Lucky Namo. Lalu mengapa kekerasan senior kepada junior di badan TNI masih kerap terjadi? Bagaimana menghentikan tradisi kekerasan dengan dalih pembinaan?

Halo, selamat jumpa pada podcast INIKOPER. Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Hari ini, kita akan menyelami sebuah narasi yang mungkin terdengar provokatif: "Akhir NGO?". Organisasi Non-Pemerintah, atau NGO, secara historis dikenal sebagai garda terdepan dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan, meringankan penderitaan di berbagai belahan dunia. Namun, belakangan ini, muncul perdebatan sengit tentang relevansi dan efektivitas mereka di tengah lanskap global yang terus berubah. Apakah ini benar-benar akhir dari peran vital mereka, atau justru sebuah transformasi besar yang menuntut adaptasi?    Narasi "Akhir NGO" ini tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang mendorongnya, baik dari luar maupun dari dalam. Secara eksternal, kita melihat kebangkitan nasionalisme dan populisme yang semakin membatasi ruang gerak masyarakat sipil, bahkan hingga ancaman deregistrasi dan pembatasan operasional di beberapa negara. Di sisi lain, pemotongan dana dari donor internasional, seperti yang dialami banyak NGO di Indonesia akibat status negara berpenghasilan menengah, juga menjadi pukulan telak. Secara internal, NGO juga menghadapi tantangan serius terkait akuntabilitas, transparansi, dan ketergantungan berlebihan pada pendanaan asing, yang seringkali membuat mereka kewalahan dengan laporan dan agenda donor.    Jadi, di tengah badai tantangan ini, bagaimana NGO bisa kembali relevan? Artikel yang kita bahas hari ini menawarkan beberapa jalan ke depan. Ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang beradaptasi dan berinovasi. NGO perlu bergeser dari sekadar penyedia layanan menjadi aktor yang secara aktif memengaruhi kebijakan, membangun koalisi yang kuat, dan memanfaatkan teknologi untuk advokasi dan efisiensi. Diversifikasi sumber pendanaan dan pemberdayaan organisasi lokal juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan dampak yang lebih besar di masa depan. Mari kita bahas lebih lanjut.   

Periode 2024 pengadilan Indonesia menjatuh kan Vonis mati pada 85 Narapidana. Periode Januari-Maret 2025 pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap 21 terdakwa. Kopda Bazarsah, Kompol Satria Nanda dan iptu Shigit Sarwo Edhi, serta Indra Septiarman, terdakwa pembunuh gadis penjual gorengan, telah menambah daftar Terpidana mati. Masyarakat yang mencari keadilan, merasa lega hukum mati harus ditegakkan pada pelaku kejahatan keji. Apakah Hukum Pengadilan kita saat ini telah berada di Trek yang sesungguhnya?Wawancara bersama Associate Professor, Dosen FH UNTAG, (Ketua bidang masyarakat hukum pidana kriminologi Indonesia ) - Dr. Bambang joyo supeno, S.H., M.Hum

The annual visits of cucumber fishermen from Makassar are believed to have begun in the 1600s and continued until 1907 resulting in intermarriage between the two nations. - Kunjungan tahunan para nelayan teripang dari Makassar diyakini telah dimulai pada tahun 1600-an dan berlanjut hingga tahun 1907 yang menghasilkan perkawinan baur antara kedua bangsa.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Dalam pidatonya di Institut Teknologi Bandung, Sri Mulyani menyebut bahwa meski anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp 724,3 triliun, kesejahteraan guru dan dosen masih menjadi tantangan besar. Ia bahkan mempertanyakan, apakah persoalan ini dapat sepenuhnya diatasi oleh keuangan negara atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini menuai pro dan kontra, terlebih jika melihat data perbandingan gaji dosen Indonesia yang tertinggal dari negara tetangga, serta tingginya beban kerja mereka. Bagaimana mencermati hal ini?Narasumber : Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan.

Masyarakat dikejutkan dengan langkah PPATK yang memblokir rekening pasif di perbankan. Setelah jadi polemik dan menuai keresahan, PPATK kini telah membuka seluruh rekening pasif tersebut dan mengembalikannya ke pihak perbankan. Mengapa PPATK melakukan pemblokiran terhadap rekening pasif? Apakah kebijakan tersebut tidak menabrak prinsip dasar perbankan? Apakah PPATK berhak melakukan pemblokiran terhadap rekening pribadi masyarakat?

Komisioner LMKN Bidang Lisensi & Kolekting, Jhonny Maukar, SH, MMMusisi yang juga pengacara yang dikenal sebagai ”the singing lawyer", Kadri Mohammad

Sebuah survei menyatakan, masyarakat tidak percaya bahwa Ijazah Jokowi palsu. Survei itu menyasar 1.200 responden dari seluruh provinsi Indonesia.

Belakangan ini muncul fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan nanya nanya doang. Para pengunjung tersebut datang ke mall, bukan untuk bertransaksi, namun untuk tujuan non transaksi. Apakah fenomena Rojali dan Rohana menggambarkan turunya daya beli masyarakat? Talk bersama Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari FISIPOL UGM, Dr. Hempri Suyatna.

Kasus beras oplosan kini memasuki tahap penyidikan usai Dittipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri menemukan tindak pidana.Beras oplosan beredar tak hanya di pasar, bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya tak sesuai yang dijanjikan. Kerugiannya bahkan ditaksir mencapai Rp100 triliun.Presiden Prabowo Subianto menegaskan, praktik mengoplos beras merupakan bentuk penipuan dan pidana.Kementerian Perdagangan menyatakan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat membeli beras oplosan berhak mengajukan ganti rugi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) bahkan sudah membuka posko pengaduan bagi korban beras oplosan, baik melalui pusat bantuan maupun media sosial, dengan syarat ada struk pembelian.Lalu, pihak mana yang bisa dituntut mengganti kerugian masyarakat? Seperti apa mekanisme yang bisa ditempuh?Bagaimana pula peran kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat? Dan juga dorongan penuntasan kasusnya?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI M. Mufti Mubarok, lalu Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan, dan Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Gina Sabrina.

Hari ini 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional dengan tema "Sungai Lestari, Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera". Tema tahun ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian sungai bukan sekadar tugas ekologis, tetapi juga pilar utama menuju lingkungan yang bersih dan masyarakat yang makmur. Bagaimana mengelola sungai yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat ditengah meningkatnya populasi manusia seperti di Indonesia? Wawancara bersama Pakar lingkungan juga peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) - Yus Budiono

Sebuah laporan baru menemukan bahwa penduduk asli Australia mengalami kesulitan dua kali lebih banyak dalam mengakses dana pensiun mereka dibandingkan penduduk Australia lainnya.

Peringatan 41 tahun ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, (CEDAW) pada 24 Juli menjadi momentum penting untuk meninjau sejauh mana komitmen negara, khususnya di Jawa Tengah, dalam menghapus kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Data tahun 2024 yang bersumber dari laman kekerasan.kemenpppa.go.id mencatat, di Jawa Tengah, angka kekerasan masih tinggi, yakni 1.349 kasus terhadap anak dan 1.019 kasus terhadap perempuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin, menyatakan bahwa meningkatnya angka pelaporan menunjukkan semakin banyak korban yang berani bersuara. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya sinergi dari tingkat provinsi hingga desa untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan merata.Lantas, sejauh mana implementasi Konvensi CEDAW ini di Jawa Tengah?Simak perbincangan Annisa Madina bersama dengan Direktur LRC-KJHAM, Witi Muntari, M.Pd. dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Krisseptiana, S.H, M.M.,

"Looking Back to Look Forward" karya Cormac Russell, yang menampilkan wawancara dengan John McKnight, menyelami asal-usul dan filosofi Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (ABCD). Buku ini menekankan bahwa ABCD bukanlah model baru melainkan deskripsi abadi tentang bagaimana masyarakat secara alami menguat dan mengatasi tantangan dengan memanfaatkan aset internal mereka. Berbeda dengan pendekatan yang berfokus pada kekurangan, ABCD menyoroti pentingnya menemukan dan memanfaatkan enam aset utama: karunia individu warga, kekuatan asosiasi lokal, sumber daya institusi, lingkungan fisik dan ekonomi tempat tersebut, serta kisah-kisah bersama dan warisan budaya. Intinya, ABCD mengajak kita untuk melihat melampaui masalah dan mengenali kekayaan yang sudah ada di dalam komunitas, mendorong pendekatan akar rumput yang didorong oleh warga untuk perubahan. Wawancara John McKnight dengan Cormac Russell menguraikan pengaruh utama dalam pemikirannya tentang ABCD, termasuk tokoh-tokoh seperti Saul Alinsky, Ivan Illich, Robert Mendelsohn, dan Judith Snow. McKnight menjelaskan bagaimana Alinsky menginspirasi gagasan tentang kekuatan berbasis orang untuk menghadapi institusi, sementara Illich menyoroti kontraproduktivitas institusi besar dan bahaya profesionalisme yang berlebihan. Robert Mendelsohn, seorang dokter, memperkuat pandangan bahwa pengetahuan kesehatan sejati berada di dalam komunitas dan keluarga, bukan di sistem medis. Judith Snow, seorang individu yang "diberi label", menunjukkan bahwa orang-orang yang terpinggirkan seringkali memiliki karunia tak ternilai yang diabaikan oleh layanan yang berfokus pada kekurangan. Bersama Jody Kretzmann dan Stan Hallett, McKnight mengembangkan kerangka kerja ABCD, yang menekankan bahwa aset lokal, ketika dihubungkan secara produktif, dapat menciptakan lebih banyak daripada yang bisa dicapai oleh bantuan eksternal. Pada akhirnya, "Looking Back to Look Forward" adalah seruan untuk kembali ke "budaya komunitas," di mana warga adalah produsen utama kesejahteraan. Buku ini menguraikan lima prinsip inti ABCD: berbasis tempat, dipimpin warga, berorientasi hubungan, berbasis aset, dan berfokus pada inklusi. Prinsip-prinsip ini memandu upaya pembangunan komunitas yang memberdayakan individu dan asosiasi untuk mengatasi tantangan dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dengan merayakan apa yang "kuat" dan melibatkan semua orang, terutama mereka yang terpinggirkan, ABCD menawarkan jalan menuju demokrasi yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih berkelimpahan, dengan menyoroti bahwa solusi terbaik seringkali terletak di "halaman belakang kita sendiri" — di dalam karunia, hubungan, dan kapasitas yang tak terlihat yang sudah ada di dalam komunitas kita.

Dekolonisasi adat di Indonesia adalah proses pembebasan yang melampaui kemerdekaan politik, bertujuan untuk melepaskan diri dari dominasi pemikiran dan metode Barat, serta mengembalikan kedaulatan pengetahuan dan praktik lokal. Ini adalah upaya "penyahbaratan" yang menantang hegemoni epistemologi Barat, yang seringkali mengklaim objektivitas dan rasionalitas sebagai satu-satunya kebenaran, sambil merendahkan cara mengetahui masyarakat tradisional. Dekolonisasi menegaskan kesetaraan pengetahuan, mendorong kajian lintas budaya, dan mengembalikan nilai etika dalam produksi ilmu pengetahuan, mengakui bahwa setiap budaya memiliki kontribusi uniknya. Urgensi dekolonisasi bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia sangat mendesak karena sejarah panjang marginalisasi dan penolakan hak-hak mereka. Sejak era kolonial hingga kebijakan pembangunan pasca-kemerdekaan, MHA telah mengalami perampasan tanah ulayat, penolakan kepercayaan tradisional, dan dehumanisasi melalui kategorisasi yang merendahkan. Paradigma pembangunan berorientasi Barat telah memperparah kondisi ini, menciptakan ketergantungan dan mengabaikan kearifan lokal. Oleh karena itu, dekolonisasi menjadi krusial untuk membongkar struktur kekuasaan kolonial yang masih berlanjut dan merebut kembali narasi serta hak-hak MHA. Dalam praktiknya, dekolonisasi diterapkan melalui berbagai pendekatan. Secara epistemologis, ini berarti mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan ilmiah dalam pengelolaan sumber daya, dengan menghargai MHA sebagai "pakar lokal." Dalam metodologi penelitian, dekolonisasi menuntut pendekatan partisipatif yang memusatkan perspektif adat dan mengajukan pertanyaan kritis tentang siapa yang diuntungkan dari penelitian. Di ranah kebijakan dan advokasi, dekolonisasi mendorong pengakuan konstitusional dan legalitas hukum adat, serta redefinisi "pembangunan" yang berpusat pada rakyat (ethnodevelopment), memastikan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak inheren MHA.

Kopassus Bantu Salurkan 8 Ton Beras kepada Masyarakat, Dalam kegiatan Operasi Beras Murah, beras yang disediakan merupakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog, sesuai arahan pemerintah.

There are many different studies whose subjects are indigenous people, for example research on culture, health, and so on. With the best of intentions in mind, we may assume that the results and data of the research will be used to the best purposes for those indigenous communities, but is that how it will always play out in the real world, and how would it be possible to guarantee that the data would be used according to what the community wants? - Banyak berbagai penelitian yang subjeknya adalah masyarakat adat, misalnya penelitian tentang kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Bila berprasangka baik, kita akan menduga bahwa hasil dan data penelitian tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat adat, tapi apakah memang selalu begitu adanya dan bagaimana pula cara menjamin agar data tersebut bisa digunakan oleh masyarakat adat sesuai keinginan mereka?

Kebijakan pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun memunculkan kekhawatiran di Masyarakat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga hak pakai, tanpa pengecualian. Bagaimana mencermati kebijakan Pemerintah soal Lahan Kosong bersertifikat dan juga soal dokumen surat tanah AJB.. yang konon juga berpeluang dianggap tanah tak bertuan..? Talk: Pakar Hukum PerTanahan Guru Besar Fakultas Hukum Pertanahan UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Indigenous knowledge is about the understandings, skills and philosophies created by indigenous peoples from their long-term interactions with their natural surroundings. - Pengetahuan masyarakat adat adalah tentang pemahaman, keterampilan, dan filosofi yang diciptakan oleh masyarakat adat dari interaksi jangka panjang mereka dengan alam sekitar.

An Indigenous-led program that's already helping hundreds of Aboriginal and Torres Strait Islander people quit smoking and vaping is about to go national, thanks to a new $4.7 million grant. - ‘Which Way? Quit Pack': Berhenti merokok di lingkungan Masyarakat Pribumi Sebuah program yang dipimpin oleh masyarakat adat yang telah membantu ratusan orang Aborigin dan Torres Strait Islander berhenti merokok dan menggunakan vape, akan segera menjadi program nasional, berkat hibah baru senilai $4,7 juta.

The theme of Harmony Week 2025 is that “we all have a role to play!” So, what can we do to create a cohesive society? - Tema Minggu Harmoni 2025 adalah bahwa “kita semua punya peran untuk dimainkan!” Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang kohesif.