Podcasts about masyarakat

MetroTV, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui laporan Komisi VIII DPR RI sekaligus menetapkan delapan calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menetapkan persetujuan tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

The National Strategic Project (PSN) under President Prabowo Subianto's administration has now sparked a nationwide wave of protests. In Merauke, thousands of still-operating machines are accused of eroding forest and indigenous land, sparking a fierce clash between development ambitions and the rights of local communities. - Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memicu gelombang protes nasional. Di Merauke, ribuan alat berat yang terus beroperasi dituding telah melumat hutan ulayat dan tanah adat, memicu benturan keras antara ambisi pembangunan dan hak masyarakat lokal.

Sinyal pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dipilih DPRD belakangan kian menguat. Hampir seluruh parpol di parlemen menyatakan dukungan, di antaranya Gerindra, PKB, Nasdem, dan Demokrat. Dalih yang mereka sodorkan yakni sistem pemilihan langsung butuh anggaran besar, rawan politik uang, dan ongkos politik tinggi bagi calon kepala daerah.Sejatinya, upaya kembali ke pilkada oleh DPRD sudah pernah dicoba dan berhasil lewat pengesahan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun, RI1 yang kala itu dijabat Presiden SBY, mencabutnya dengan meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Anehnya, kini Demokrat, partai yang didirikan SBY, pindah haluan mendukung pilkada oleh DPRD.Masyarakat sipil tetap konsisten menolak, karena usulan tersebut menerabas konstitusi dan merupakan langkah mundur demokrasi. Seperti apa bahayanya jika pilkada kembali ke sistem lama? Apa saja implikasi berikutnya apabila pilkada lewat DPRD disepakati? Bagaimana perkembangan terkini pembahasannya di parlemen?Kita akan bahas topik ini bersama Manajer Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda dan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB M. Khozin.

Kita sering kali terjebak dalam romantisme kedermawanan, di mana kemiskinan dipandang sebagai sebuah nasib buruk yang harus disembuhkan dengan segelas air atau sebungkus roti. Namun, pendekatan berbasis hak atau Rights-Based Approach (RBA) hadir untuk merobek selubung filantropi yang pasif itu. Di sini, kemiskinan dipahami bukan sebagai kelangkaan materi semata, melainkan sebagai sebuah ketidakadilan yang lahir dari rapuhnya tatanan kekuasaan. Ia memindahkan fokus kita dari sekadar "memberi bantuan" menuju "menuntut keadilan," mengubah wajah orang-orang yang papa dari sekadar penerima belas kasihan menjadi pemilik hak yang sah atas martabatnya sendiri. Inti dari gerakan ini adalah dialektika antara pemegang hak (rights-holders) dan pemegang kewajiban (duty-bearers). Rakyat jelata, dalam kacamata RBA, adalah subjek yang berdaulat, sementara negara dan institusi-institusi besar adalah pelayan yang memikul tanggung jawab moral sekaligus hukum. Melalui analisis kekuasaan yang tajam, pendekatan ini menggugat mengapa sebuah kebijakan justru meminggirkan mereka yang seharusnya dilindungi. Masyarakat tidak lagi duduk diam menunggu sisa-sisa pembangunan, melainkan didorong untuk menjadi sutradara bagi nasib mereka sendiri—belajar berorganisasi, melakukan advokasi, dan menagih janji-janji konstitusi yang sering kali terlupakan di meja-meja kekuasaan. Pada akhirnya, RBA adalah sebuah ikhtiar untuk mencari solusi yang bukan sekadar "plester" pada luka yang membusuk, melainkan sebuah transformasi struktural yang permanen. Ia tidak hanya bicara tentang perut yang kenyang, tapi tentang kepala yang tegak dan suara yang didengar. Ketika kebijakan berhasil diubah dan sistem peradilan mulai berpihak pada yang marginal, di sanalah martabat manusia dipulihkan kembali. RBA mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa keadilan hanyalah sebuah kemegahan di atas pasir; ia rapuh dan tidak memiliki ruh. Hanya melalui pengakuan atas hak-hak inilah, manusia bisa benar-benar merdeka dari belenggu ketidakberdayaan.

Dibawakan oleh Yustina Armastiti dan Ignasius Sunaryo dari Paroki Kristus Raja Baciro Yogyakarta di Keuskupan Agung Semarang, Indonesia. 1 Samuel 9: 1-4.17-19; 20: 1a; Mazmur tg 21: 2-3.4-5.6-7; Markus 2: 13-17.JURUS MENGUBAHSI PENDOSA Tema renungan kita pada hari ini ialah: Jurus Mengubah SiPendosa. Keberpihakan Yesus kepada orang sakit, lumpuh, miskin, kerasukan rohjahat sama kuat dengan belas kasih-Nya kepada orang-orang berdosa. Para pendosaadalah mereka yang sedang sakit secara rohani. Pendosa publik seperti pencuri,pemerkosa, prostitusi, dan pemungut bea, mengalami sakit yang parah karenadikucilkan oleh masyarakat. Mereka sama dengan sampah. Pendosa publik sebenarnya ialah mereka yang berdosa ditengah masyarakat bahkan keluarganya sendiri secara terang-terangan. Merekadikontrol sebuah sistem yang berlaku. Pria atau wanita prostitusi misalnya,mereka dikontrol oleh beban hidup dan sistem kehidupan masyarakat. Injil hariini memperkenalkan kita seorang pendosa publik, yaitu Lewi anak Alfeus, sipemungut bea rakyat karena ia adalah pelayan bangsa penjajah, Romawi.  Tentu saja ia dianggap sangat berdosa karena dalammemungut pajak ia banyak berbuat curang soal pungutan uang dan barang.Masyarakat sangat membencinya, tetapi ia tetap berbuat dosa karena ada hukumyang melindunginya. Lewi ini dikenal dalam lingkaran kedua belas rasul dengannama Matius. Penginjil Matius menyebutnya sebagai si pemungut cukai. Dosapublik sangat menyakitkan masyarakat dan pendosa sendiri tidak bisa menghindariitu. Oleh karena itu Yesus harus turun tangan. Jurus yang Iapakai ialah datang bertemu langsung, memanggil dia dengan namanya, dan tidaksekedar mengajak tetapi memerintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu. Inimengandung arti, dosa yang tidak hanya mencelakakan diri sendiri tetapi sangatmerugikan orang banyak dan menjadi dosa serius, harus dihentikan. Dosa besaryang serius jangan dibiarkan berkembang dan menyebar. Kalau dibiarkan, itunamanya berkolaborasi dengan penjahat atau bekerja sama dengan setan.  Israel sebagai bangsa tidak dibiarkan terus berkeraskepala dan berdosa. Tuhan Allah menghentikan ini dengan menjadikan Saul sebagairaja atas mereka. Satu sistem baru diubah demi kebaikan dan sistem lama harusditinggalkan. Yesus mengubah pribadi pendosa seperti Lewi, demikian juga banyakorang lain termasuk Paulus, karena mereka ini berpotensi dalam kejahatan yangbesar dan merugikan banyak orang. Mereka harus dipakai secara positif untuksistem baru dalam beriman yang Yesus jalankan.  Melalui pembaptisan, Yesus Kristus membuat kita menjadibagian dari sistem baru yang Ia bangun. Dosa-dosa yang kita perbuat setelahpembaptisan beraneka dan banyak, tetapi Tuhan Yesus punya jurus untuk mengubahhidup kita. Gereja menjalankan tugas ini dengan menjadi sarana bagi perubahandiri umatnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Yesus Kristus,bebaskanlah kami dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan negatif yang seringmenjerumuskan kami ke dalam dosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus... Dalam nama Bapa ...

Awal tahun baru 2026, dibayangi kekhawatiran akan ancaman ganda terhadap kebebasan sipil usai berlakunya KUHP dan KUHAP per 2 Januari. Apalagi, rentetan teror terhadap aktivis, akademisi, dan pemengaruh mencuat di waktu berdekatan. Masyarakat sipil mendeklarasikan darurat hukum nasional, saking problematisnya dua aturan tersebut, baik dari sisi formal maupun materiil.Sejumlah pasal disorot karena bermasalah, di antaranya, pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga yang bisa membungkam kebebasan berpendapat. Ada juga celah menguatnya penyalahgunaan wewenang aparat yang meningkatkan kerentanan ruang-ruang sipil terhadap kriminalisasi.Kondisi kian runyam, karena kondisi penegakan hukum di Indonesia yang jauh dari ideal. Atas dasar ini, Presiden Prabowo didesak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda pemberlakuan KUHP dan KUHAP.  Apakah desakan ini layak didukung? Apa yang terjadi jika KUHP dan KUHAP terus melaju? Apa yang harus dilakukan warga di era KUHP dan KUHAP baru?Nah, kita akan bahas topik ini bersama Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Asfinawati dan Plt Direktur Eksekutif ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) Maidina Rahmawati.

MetroTV, Kebakaran hutan besar terjadi di negara bagian Victoria, Australia. Otoritas setempat menyebut insiden kebakaran ini sebagai yang terburuk sejak enam tahun terakhir. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan sekitar, dengan upaya pemadaman yang masih berlangsung. Masyarakat di wilayah terdampak diminta untuk waspada dan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat terkait evakuasi dan keselamatan.

MetroTV, Korban bencana banjir di beberapa daerah mengharapkan segera dilakukannya normalisasi saluran drainase untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Saluran yang tersumbat dan tidak berfungsi dengan baik menjadi salah satu penyebab utama banjir yang merendam pemukiman dan fasilitas umum. Masyarakat meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar sistem drainase dapat berfungsi optimal dalam menghadapi musim hujan yang akan datang.

Tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerang dan menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Pemerintah Indonesia menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan presiden berbahaya bagi kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. Apa saja sorotan dan kekhawatiran dunia internasional atas aksi ini? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas global dan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional?Simak wawancara bersama Wakil Indonesian Council on World Affairs (ICWA), Bagas Hapsoro, dalam pembahasan mendalam dan berimbang khas Radio Elshinta.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam keterangannya, Menkes menyoroti fokus pemerintah pada pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, termasuk pelayanan medis darurat, pencegahan penyakit pascabencana, serta pemulihan fasilitas kesehatan.Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan kesehatan, mulai dari obat-obatan, tenaga medis, hingga dukungan logistik bagi warga di lokasi terdampak. Pemerintah memastikan upaya penanganan dilakukan secara terpadu agar kondisi kesehatan masyarakat dapat segera pulih dan risiko dampak lanjutan dapat ditekan.

In the midst of a series of disasters that hit Sumatra, efforts to restore the functioning of the ecosystem of Tesso Nilo National Park (TN) in Riau are becoming urgent. Unfortunately, this restoration effort faced severe challenges, especially the harsh rejection of anarchist actions from the peoples who already inhabited and cultivated the area. - Di tengah serangkaian bencana yang melanda Sumatera, upaya mengembalikan fungsi ekosistem Taman Nasional (TN) Tesso Nilo di Riau menjadi sangat mendesak. Sayangnya, upaya restorasi ini menghadapi tantangan berat, terutama penolakan keras yang diwarnai aksi anarkis dari masyarakat yang sudah mendiami dan menggarap kawasan tersebut.

Perayaan malam Tahun Baru 2026 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menuai apresiasi masyarakat. Selain berlangsung meriah dan tertib, acara diisi dengan doa bersama serta penggalangan donasi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera, dikutip dari keterangan yang disampaikan Dis Kominfotik DKI Jakarta. Santoso (38), warga Jakarta Selatan, menilai perayaan tahun baru kali ini terasa sederhana, namun tetap hangat dan bermakna.“Meskipun sederhana, acaranya tetap meriah. Harapan saya dan warga Jakarta, ke depan kota ini semakin jaya dan sukses. Harapan yang belum tercapai tahun ini semoga bisa terwujud di tahun depan,” tuturnya di sekitar Bundaran HI, Rabu (31/12/2025) malam. Santoso juga menyambut positif penggalangan donasi yang dilakukan dalam rangkaian acara tersebut. Menurutnya, bantuan yang terkumpul akan sangat berarti bagi warga terdampak bencana. “Semoga mereka diberi ketabahan dan kekuatan, dan Allah mengganti kesedihan mereka dengan kebaikan,” harapnya.Apresiasi serupa disampaikan Nana (18), warga Jakarta Pusat. Ia menilai keputusan Pemprov DKI Jakarta menyertakan unsur solidaritas dalam perayaan tahun baru merupakan langkah yang tepat. “Saudara kita di Aceh dan Sumatera sedang sangat membutuhkan bantuan. Jika perayaannya terlalu mewah, rasanya kurang menghargai korban bencana. Terima kasih untuk gubernur, wakil gubernur, dan masyarakat yang sudah berdonasi,” tutur Nana.Sementara itu, Nisa (32), warga Jakarta Pusat, menilai perayaan tahun baru kali ini berhasil memadukan euforia pergantian tahun dengan empati terhadap korban bencana. “Acara ini seru, tapi tetap menunjukkan kepedulian. Doa bersama dan donasi yang besar mencerminkan empati masyarakat Jakarta. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara kita di Aceh dan Sumatera,” ujarnya. (Ter)

Arus lalu lintas di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, terpantau lancar dengan penerapan sistem rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengatasi kepadatan. Masyarakat diminta untuk memperhatikan rambu dan mengikuti aturan demi kelancaran perjalanan. Simak informasi terkini di video ini!

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang sering terjadi, seiring dengan melonjaknya aktivitas transaksi pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.Tingginya mobilitas masyarakat serta intensitas penggunaan layanan digital, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan perbankan.Direktur Information Technology (IT) BRI, Saladin D. Effendi mengingatkan agar nasabah mewaspadai berbagai modus penipuan seperti penawaran hadiah palsu, promo fiktif, pembayaran pajak hingga tautan mencurigakan yang menyerupai situs resmi.Masyarakat juga harus berhati-hati jika menggunakan jaringan publik atau koneksi WIFI di tempat umum. Langkah utama yang perlu dilakukan nasabah adalah menjaga kerahasiaan data perbankan.BRI menegaskan tidak pernah meminta data sensitif seperti PIN, password, one time password (OTP), maupun kode verifikasi melalui telepon, pesan singkat, email, atau media sosial.Nasabah juga diimbau untuk selalu bertransaksi melalui kanal resmi BRI, seperti aplikasi BRImo yang diunduh melalui platform resmi, serta menggunakan ATM, CRM, dan AgenBRILink yang terpercaya.

Ratusan warga Desa Sahraja di Aceh Timur masih terisolasi setelah banjir bandang memutus akses jalan. Relawan berjuang menembus jalur ekstrem untuk menyalurkan makanan, pakaian, dan selimut bagi para pengungsi. Kondisi warga, terutama anak-anak dan lansia, semakin memprihatinkan karena mulai terserang penyakit. Masyarakat meminta pemerintah segera mengirim bantuan medis dan memperbaiki jaringan listrik.#BanjirBandang #AcehTimur #BantuanKemanusiaan #RelawanIndonesia #MusibahAceh

Menteri Agama Dalam Sepekan: Penyerahan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Implementasi Ekoteologi Kemenag, dan pertemuan rutin Forum Yayasan Hadis Arab Saudi kami hadirkan dalam Sepekan Menteri Agama. Jumat, 5 Desember 2025, Pukul 18.30 Wib.

Di tengah gelombang penolakan kelompok masyarakat sipil dan akademikus, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap disahkan. Publik khawatir pasal-pasal di dalamnya akan menjadi alat represi. Banyak hal substansial penting yang diabaikan dalam KUHAP ini. Pada akhirnya kitab hanya memberi kewenangan khusus kepada penegak hukum, bukan untuk melindungi hak asasi warga negara. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Menanggapi fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke Damkar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah tegas: memaksimalkan Hotline 110 dan meluncurkan Barcode Propam di fasilitas publik untuk mempermudah pelaporan anggota yang melanggar.Bersama Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono, kita akan mengupas:Strategi Polri meningkatkan respons layanan 110.Sejauh mana efektivitas Barcode Propam dalam penindakan internal.Dapatkah inovasi ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik?Simak analisis mendalam Kompolnas terhadap upaya reformasi dan peningkatan akuntabilitas Polri!#Polri #Hotline110 #Propam #Kompolnas #AriefWicaksono

Rumah Sakit Medistra beserta Ikatan Fisioterapis Indonesia menggelar seminar. Seninar tentang fisioterapis itu diisi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya.#seminar #dokter #pengabdian #fisioterapi #headlinenews

Siapakah tokoh masyarakat Melayu dan mengapa mereka masih penting?Dalam episod NoTapis kali ini, Natasha Mustafa sembang bersama sahabat sastera Majlis Bahasa dan Sastera Melayu Singapura (MBMS), Cik Miranti Silasudjana serta Timbalan Pengarah dan Pustakawan Utama (Bahasa Melayu) NLB, Cik Zubaidah Mohsen tentang bagaimana tokoh masyarakat Melayu membentuk sejarah, nilai dan identiti kita serta usaha bangunkan Tokoh Melayu Singapura.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Pemerintah telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen.Namun, di sisi lain, Masyarakat Adat masih menghadapi berbagai bentuk represi yang mengancam eksistensi dan kearifan mereka. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif di berbagai daerah Indonesia, termasuk wilayah adat Papua dan Maluku. PSN yang membabat hutan sebagai habitat dan sumber kehidupan Masyarakat Adat bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi negatif yang signifikan.Suara-suara Masyarakat Adat dalam COP30 pun masih belum banyak didengar. Padahal, Masyarakat Adat membawa suara kolektif tentang perlindungan hak-hak adat, pelestarian hutan, dan pengakuan atas wilayah adat sebagai solusi nyata terhadap degradasi lingkungan serta ketidakadilan iklim yang selama ini sering terabaikan.Dalam diskusi pagi ini, kita akan mendengarkan seperti apa suara Masyarakat Adat di COP30. Apakah suara dan tuntutan mereka sudah sepenuhnya diakomodasi atau belum? Tantangan apa saja yang mereka hadapi?Mari kita berbincang lebih jauh mengenai hal ini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus mengubah fokus pelayanannya untuk hanya mencakup masyarakat kelas bawah. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menkes mengungkapkan kondisi keuangan BPJS yang defisit jika iuran tidak naik, meski selalu positif saat iuran dinaikkan. Contohnya, pada 2024, pendapatan iuran BPJS hanya Rp 165,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp 175,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan kelas rawat inap standar (KRIS) untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pelayanan kesehatan.#BPJSKesehatan #BudiGunadiSadikin #KesehatanNasional #DefisitBPJS #IuranBPJS

PIC, atau yang di Indonesia dikenal sebagai PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan), adalah sebuah prinsip hak asasi manusia yang memberikan hak kepada masyarakat, terutama Masyarakat Adat, untuk memberikan atau menolak persetujuan atas proyek atau kegiatan yang akan memengaruhi mereka. Prinsip ini terdiri dari tiga komponen inti: Free (Bebas), yang berarti persetujuan diberikan secara sukarela tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi; Prior (Di Awal), yang mengharuskan persetujuan diperoleh sebelum kegiatan atau proyek dimulai; dan Informed (Atas Dasar Informasi), yang mewajibkan pemberian informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami mengenai potensi dampak dan risiko dari kegiatan tersebut. Pentingnya prinsip ini terletak pada perannya sebagai mekanisme perlindungan fundamental untuk hak-hak Masyarakat Adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka. Dalam konteks Indonesia, di mana sering terjadi tumpang tindih kepentingan atas lahan dan sumber daya, FPIC berfungsi sebagai alat krusial untuk mencegah konflik agraria, perampasan tanah, dan marginalisasi komunitas adat. Dengan memastikan suara mereka didengar dan dihormati, FPIC menegaskan posisi Masyarakat Adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek yang terdampak. Secara ideal, proses FPIC bukanlah sekadar konsultasi formalitas, melainkan sebuah dialog berkelanjutan yang menghormati struktur pengambilan keputusan adat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara penuh. Ini mencakup hak untuk mengatakan "tidak" terhadap sebuah proyek. Pelaksanaannya menuntut transparansi penuh dari pihak pengembang atau pemerintah, serta jaminan bahwa komunitas memiliki kapasitas dan waktu yang cukup untuk memahami semua informasi sebelum mengambil keputusan kolektif yang mengikat.

Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., B.A. - Aneka Kesalahan Masyarakat di Bulan Ramadhan

Narasumber: 1. Mantan Kompolnas, Guru Besar Ilmu Hukum/Akademisi, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum (Prof Hamidah)2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Di episode kali ini, kita akan membahas kembali salah satu Indonesian Elevated Restaurant, yaitu "TAMU" atau Tatap Muka. Ada Chef Arief Tonggeng dan juga Hartono Moe, akan ngobrol bareng terkait diversity of Indonesian Food, dan gimana caranya untuk mengangkat masakan Indonesia ke level yang lebih jauh dan lebih dikenal. Tonton video selengkapnya di #RayJansonRadioEnjoy the show!Instagram:Arief Tonggeng https://www.instagram.com/arief_tonggeng/Hartono Moe https://www.instagram.com/gastronomoe/DON'T FORGET TO LIKE AND SUBSCRIBE !Ray Janson Radio is available on:Spotify: https://spoti.fi/2lEDF01Apple Podcast: https://apple.co/2nhtizqGoogle Podcast: https://bit.ly/2laege8iAnchor App: https://anchor.fm/ray-janson-radioTikTok: https://www.tiktok.com/@rayjansonradioLet's talk some more:https://www.instagram.com/rayjanson#RayJansonRadio #FnBPodcast #Indonesia #AriefTonggeng #HartonoMoe #ElevatedRestaurant #IndonesianFood

Kebijakan pemerintah melegalkan umrah mandiri mendapat sambutan hangat dari publik.

Anda sudah mengeluarkan budget iklan besar, tapi brand Anda tetap tidak diingat orang?

Pemerintah terkesan ngotot mengusulkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Padahal, suara penolakan dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM era Orba tak kunjung kendor. Ini kali ketiga Soeharto masuk bursa kandidat penerima gelar pahlawan setelah sebelumnya pada 2010 dan 2015 kandas.Gelagat memuluskan jalan Soeharto sebagai pahlawan disinyalir sudah dilakukan sedari tahun lalu. MPR yang kala itu diketuai politikus Golkar Bambang Soesatyo mencabut nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.Masyarakat sipil tak tinggal diam. Mei lalu, Mereka sudah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf sekaligus memberikan surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 100 orang dan lembaga, isinya menolak tegas gelar pahlawan untuk Soeharto. Pasalnya, banyak kejahatan HAM di era Soeharto yang hingga kini menanti untuk diungkap tuntas.Apakah Soeharto layak digelari pahlawan? Apa saja implikasi yang harus diwaspadai bila Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan? Adakah celah untuk menggagalkan upaya ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina, dan Juru Bicara PDIP sekaligus Aktivis 98 Ansy Lema.

Wawancara Elshinta Edisi Pagi, Minggu 19 Oktober 2025, bersama dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dipandu oleh Asrofi.Kemenkes tengah mendorong penerapan label gizi berwarna (Nutri Level) pada produk makanan dan minuman kemasan untuk membantu masyarakat memahami kadar gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi setiap hari.Dr. Nadia juga menekankan pentingnya dukungan industri, dengan harapan muncul champion-champion yang lebih dulu menerapkan label ini secara sukarela demi edukasi publik.Simak penjelasan lengkapnya seputar: - Tujuan penerapan Nutri Level,- Pengaruh pola konsumsi terhadap penyakit tidak menular,- Dan peran industri dalam membangun kesadaran gizi masyarakat.

Pemerintah tengah mengkaji wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori tidak mampu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus utang iuran masa lalu agar mereka dapat kembali aktif tanpa hambatan administratif. Namun, wacana ini memicu pro dan kontra. Masyarakat khawatir beban tunggakan iuran yang mencapai triliunan rupiah justru dialihkan ke peserta lain melalui kenaikan iuran.Bagaimana BPJS merespons? Mungkinkah kebijakan ini direalisasikan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan?Simak perbincangan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pencarian terhadap terpidana, Silfester, masih terus dilakukan. Anang, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa eksekusi akan dilakukan oleh pihak Kejari Jakarta Selatan. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu langkah hukum yang akan diambil terhadap Silfester.

Ini adalah cara berpikir dan pola kehidupan yang saya anut; bagaimana saya dapat ikut berkontribusi kepada masyarakat. Saya tidak ingin menjadi parasit. Saya ingin berkontribusi semaksimal mungkin dengan kemampuan yang saya miliki. Tidak ingin membandingkan diri dengan orang lain. Tidak usah menilai orang lain.

Masyarakat memadati kawasan Patung Kuda Silang Monas, menyuarakan dukungan untuk Palestina setelah kesepakatan gencatan senjata.#Gaza #Palestina #Warga #Masyarakat #UnjukRasa

Kementerian keuangan mengumumkan pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi yang difokuskan untuk masyarakat miskin dan rentan di kuartal 4 tahun 2025.#KementerianKeuangan #PaketStimulusEkonomi #KuartalEmpat2025

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, lanskap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami transformasi hebat, namun juga diwarnai kerentanan struktural yang kompleks. Laporan riset dari ARC UI dan POLGOV UGM, "Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi", memberikan peta jalan analisis kritis terhadap kondisi terkini OMS, menyoroti kontradiksi mendasar antara tuntutan profesionalisme dan pelemahan agenda politik transformatif. Warisan Otoritarianisme dan Kontradiksi Struktural Konteks historis pasca-1998 menunjukkan bahwa kebebasan yang diperoleh telah diserap kembali ke dalam tatanan baru. Meskipun jumlah OMS, LSM, dan kelompok advokasi menjamur pada awal 2000-an, laporan ini menegaskan bahwa warisan Orde Baru tetap memengaruhi struktur dan kinerja mereka. Warisan ini termanifestasi dalam fragmentasi aliansi pro-demokrasi, penyerapan aktivis ke dalam institusi negara, dan melemahnya politik kelas yang seharusnya mampu mengonsolidasikan basis massa akar rumput. Laporan ini secara khusus mengkaji bagaimana OMS kini beroperasi di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Di Indonesia, kemunduran ini ditandai dengan kembalinya elit ekonomi politik otoritarian melalui dinasti politik, yang turut menyempitkan ruang gerak sipil (halaman 9). Penyempitan ruang sipil ini diperparah oleh lingkungan regulasi yang kontradiktif (Temuan 1, halaman 15). Negara secara strategis menggunakan dua wajah hukum: satu sisi ada regulasi yang mendukung HAM (seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), namun di sisi lain terdapat regulasi represif (seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan UU ITE) yang memperkuat pembatasan. Kriminalisasi digital, dengan ratusan kasus berbasis UU ITE, menjadi ancaman nyata yang melampaui batas digital. Paradoks Profesionalisme: Teknikalisasi dan Depolitisasi Inti temuan laporan ini adalah identifikasi dua proses sentral yang membatasi kapasitas transformatif OMS: teknikalisasidan depolitisasi. Teknikalisasi didefinisikan sebagai proses sehari-hari yang menekankan efisiensi, standardisasi, dan manajerialisme dalam pengelolaan program OMS (Boks 6, halaman 12). Praktik ini didorong oleh tuntutan akuntabilitas donor, khususnya skema Government-to-Government (G-to-G), yang mewajibkan pelaporan teknis, kerangka logis, dan indikator kinerja kuantitatif yang ekstensif. Laporan tersebut mencatat Paradoks Profesionalisme (Temuan 2, halaman 17), di mana OMS institusional menjadi lebih profesional secara manajerial—ahli dalam penulisan proposal dan evaluasi dampak—namun kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun. Tuntutan manajerial ini menyita waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk pengorganisasian komunitas tapak, menyebabkan fragmentasi organisasional karena OMS terjebak dalam "silo program" mereka sendiri. Depolitisasi, sebagai pasangan dari teknikalisasi, adalah erosi bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas OMS, yang ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik (Boks 6, halaman 12). Ketika fokus utama beralih pada pencapaian hasil program untuk menghindari risiko pendanaan, diskusi mengenai relasi kekuasaan dan agenda transformasi sosial menjadi sulit dijalankan, melemahkan konsolidasi gerakan lintas kelas. Kontradiksi ini juga tercermin pada dampak kerja OMS: OMS yang menangani isu yang dikuasai elit ekonomi politik (pertambangan, kelapa sawit) memiliki dampak terbatas, sementara OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit (kesetaraan gender, disabilitas) justru menunjukkan peningkatan pengaruh (halaman 7). Kondisi ini menciptakan fragmentasi OMS yang disponsori negara, yang semakin memecah belah kekuatan masyarakat sipil (halaman 14). Otonomi Lokal dan Rizoma Gerakan Muda Di tengah dominasi teknikalisasi di tingkat nasional, laporan ini juga menyoroti dinamika penting di tingkat lokal dan gerakan akar rumput orang muda. Pada tingkat lokal, OMS menghadapi pilihan antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan (risiko teknikalisasi) atau mempertahankan otonomi politik (risiko keterbatasan sumber daya) (Temuan 3, halaman 19). Kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) menjadi contoh model alternatif yang menolak dukungan finansial donor demi menjaga kohesi dan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan ketika berhadapan dengan entitas besar seperti BUMN. Laporan ini secara khusus menggarisbawahi rizoma gerakan orang muda (Temuan 4, halaman 22) sebagai kekuatan baru dalam ekosistem masyarakat sipil. Model Organisasi Rizomatik: Gerakan ini mengadopsi struktur yang horizontal, cair, dan berjejaring, yang berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional. Mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung untuk koordinasi dan mobilisasi cepat. Independensi Pendanaan: Mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding memberikan mereka otonomi politik dan membebaskan mereka dari tuntutan pelaporan formal donor. Potensi Transformatif: Gerakan ini mampu memobilisasi massa secara luas dan cepat, seperti dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi (2019) dan protes anti-UU Cipta Kerja. Mereka juga memperkenalkan wacana baru seperti interseksionalitas dan keadilan iklim. Namun, laporan ini juga memperingatkan bahwa model rizomatik ini rentan terhadap fragmentasi organisasional, bersifat sporadis, dan menghadapi ancaman serius dari represi digital (UU ITE). Rekomendasi untuk Konsolidasi Progresif Berdasarkan temuan kontradiksi yang terjadi, laporan ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis (Boks 11, halaman 24) untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi. Menjembatani OMS Institusional, Organik, dan Komunitas Tapak: Mendesak pengembangan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan akuntabilitas formal dengan keterlibatan politik transformatif. OMS institusional didorong untuk membangun konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada luaran program yang kaku. Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi: Diperlukan desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik. Bantuan legal dan keamanan digital harus diprioritaskan, terutama bagi OMS di wilayah berisiko tinggi. Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivis: Merekomendasikan penciptaan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan yang setara antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda. Skema peer mentoringdua arah diperlukan agar aktivis senior menyumbang narasi historis dan aktivis muda menyumbang inovasi digital dan taktik mobilisasi. Memperkuat Peran OMS Lokal: Pendanaan harus disalurkan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta), terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik. Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda: Dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal perlu diberikan, serta mendorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun OMS Indonesia menghadapi hambatan signifikan akibat teknikalisasi dan depolitisasi, resiliensi mereka tampak melalui kemunculan model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. Kontradiksi ini—antara kekuatan basis sosial yang beragam dan penyebaran jejaring organik yang adaptif—menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi untuk menjadi motor perubahan sosial yang progresif.

The tamarind tree, which has significant meaning in the culture of the Bugis people of South Sulawesi and Indigenous Australians of the Northern Territory, is a highlight of the exhibition in Australia. - Pohon asam, yang memiliki makna penting dalam kebudayaan suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Penduduk Asli Australia di Northern Territory menjadi sorotan dalam pameran di Australia.

Asosiasi Kesehatan Masyarakat Australia (PHAA) mengumumkan akan mendirikan suara masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres untuk membantu mengarahkan pekerjaan mereka.

Through GiveVICBack, Indonesian students in Melbourne take real action, getting involved in social and humanitarian activities in Australia. - Melalui GiveVICBack, para pelajar Indonesia di Melbourne melakukan aksi nyata, terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan di Australia.

Menyambut Hari Jantung Sedunia 2025, PP Perki mengajak masyarakat lebih peduli mencegah penyakit jantung sejak dini. Dengan tema "Don't Miss A Beat", kegiatan terbagi menjadi WHD Run, senam bersama, dan konferensi pers. Dokter Teuku Muhammad Haykal Putra menekankan pentingnya hidup sehat, berhenti merokok, dan rutin berolahraga. Kegiatan ini juga digelar serentak di Manado dan Sumatera Barat.#WorldHeartDay #Perki #HidupSehat #CegahPenyakitJantung #WHD2025

Konflik kepemilikan tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, memanas. Masyarakat adat menegaskan gunung ini adalah hak mereka yang telah diwariskan turun-temurun.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri menggelar Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Balai Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem. Program ini bertujuan menekan inflasi, menjaga harga pangan, dan memastikan pasokan tetap stabil. Masyarakat menyambut baik karena komoditas dijual lebih murah dibanding harga pasar.

Presiden resmi melantik anggota kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kinerja dan mempercepat program prioritas nasional.Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perubahan susunan kabinet bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya untuk menghadirkan energi baru di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks. Presiden juga berpesan agar para menteri yang baru dilantik segera bekerja, menjaga integritas, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.Masyarakat menaruh harapan besar pada wajah-wajah baru di kabinet, terutama dalam menjawab kebutuhan publik, meningkatkan pelayanan, dan memperkokoh optimisme menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.[TALK] Pengamat Militer UNPAD, Prof Muradi&Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing

Beberapa hari terakhir, berita mengenai rencana TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk melaporkan seorang konten kreator kepada pihak berwajib telah mencuri perhatian publik.Tindakan TNI untuk melaporkan seorang konten kreator memang menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah bentuk penegakan hukum yang perlu dihormati, terutama jika ada bukti yang kuat tentang pelanggaran hukum. Di sisi lain, hal ini juga menyentuh isu kebebasan berpendapat dan potensi pembatasan terhadap ekspresi kreatif di dunia digital.Yang paling penting adalah memastikan adanya proses yang transparan dan adil dalam menangani kasus ini, sehingga masyarakat tetap bisa merasa bahwa kebebasan berekspresi dilindungi, sementara tindakan yang merugikan institusi atau menyebarkan kebohongan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku.[TALK] Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo&Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

The annual visits of cucumber fishermen from Makassar are believed to have begun in the 1600s and continued until 1907 resulting in intermarriage between the two nations. - Kunjungan tahunan para nelayan teripang dari Makassar diyakini telah dimulai pada tahun 1600-an dan berlanjut hingga tahun 1907 yang menghasilkan perkawinan baur antara kedua bangsa.

Sebuah laporan baru menemukan bahwa penduduk asli Australia mengalami kesulitan dua kali lebih banyak dalam mengakses dana pensiun mereka dibandingkan penduduk Australia lainnya.

There are many different studies whose subjects are indigenous people, for example research on culture, health, and so on. With the best of intentions in mind, we may assume that the results and data of the research will be used to the best purposes for those indigenous communities, but is that how it will always play out in the real world, and how would it be possible to guarantee that the data would be used according to what the community wants? - Banyak berbagai penelitian yang subjeknya adalah masyarakat adat, misalnya penelitian tentang kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Bila berprasangka baik, kita akan menduga bahwa hasil dan data penelitian tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat adat, tapi apakah memang selalu begitu adanya dan bagaimana pula cara menjamin agar data tersebut bisa digunakan oleh masyarakat adat sesuai keinginan mereka?

Indigenous knowledge is about the understandings, skills and philosophies created by indigenous peoples from their long-term interactions with their natural surroundings. - Pengetahuan masyarakat adat adalah tentang pemahaman, keterampilan, dan filosofi yang diciptakan oleh masyarakat adat dari interaksi jangka panjang mereka dengan alam sekitar.

An Indigenous-led program that's already helping hundreds of Aboriginal and Torres Strait Islander people quit smoking and vaping is about to go national, thanks to a new $4.7 million grant. - ‘Which Way? Quit Pack': Berhenti merokok di lingkungan Masyarakat Pribumi Sebuah program yang dipimpin oleh masyarakat adat yang telah membantu ratusan orang Aborigin dan Torres Strait Islander berhenti merokok dan menggunakan vape, akan segera menjadi program nasional, berkat hibah baru senilai $4,7 juta.

The theme of Harmony Week 2025 is that “we all have a role to play!” So, what can we do to create a cohesive society? - Tema Minggu Harmoni 2025 adalah bahwa “kita semua punya peran untuk dimainkan!” Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang kohesif.