CakraPod

CakraPod kali ini hadir kembali bersama Ibu Noridha Weningsari, Psikolog Klinis Pusat PPA Jakarta. Ibu Noridha berbagi pengalaman tentang tugas, fungsi, bentuk kerja, dan kendala Pusat PPPA Jakarta dalam penerimaan laporan, pendampingan serta pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, dukungan komitmen anggaran dan kebijakan dari pemerintah daerah penting bagi UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Yuk, kita simak diskusi Ibu Noridha dengan peneliti dari CWI, Mas Dirga Ardiansa! #InklusiUntukSemua #risetCWI #TegakkanBudayaBicara #kekerasanseksual #UUTPKS #UPTDPPA

CakraPod kali ini menghadirkan Ibu Noridha Weningsari dari Pusat PPA Jakarta membahas penanganan kasus kekerasan seksual mulai dari proses penerimaan, laporan, pendampingan sampai ddngan pemulihan korban dalam lingkup Pusat PPA Jakarta. Yuk, kita simak bersama diskusi Ibu Noridha dengan host peneliti dari CWI, mas Dirga Ardiansa! #InklusiUntukSemua #risetCWI #TegakkanBudayaBicara #kekerasanseksual #UUTPKS #UPTDPPA

(16 September 2022) KPU dan Bawaslu menerima ratusan aduan penyalahgunaan NIK dan keanggotaan ganda partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Partai-partai tersebut menggunakan cara yang instan agar mampu memenuhi persyaratan keanggotaan partai politik. Nah, sebenarnya apa sih syarat yang harus dipenuhi partai untuk menjadi peserta pemilu? Yuk, dengarkan CakraPod Ep.24

(13 Desember 2023) Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi penting sebab keterlibatan perempuan dalam ranah publik atau politik diharapkan mampu mendorong kebijakan-kebijakan responsif terhadap persoalan yang dihadapi dan dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan. Tapi, nggak sedikit yang mempertanyakan kapabilitas perempuan untuk memimpin dan masuk ke dalam ranah publik karena selama ini perempuan selalu dilekatkan dengan urusan domestik. Hmm... emang iya ya?? Yuk, ikuti diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) bersama Ibu Rachmawati selaku Caleg DPRD Kota Bekasi dalam #CakraPod episode 27. Diskusi ini akan berfokus pada keterlibatan perempuan di ranah politik, nih, Sobat CWI. #CFLI #CanadaFund #pemilu2024 #calegperempuan #politik

(13 November 2023) Halo, Sobat CWI!

( 6 November 2023) Halo, Sobat CWI!

(7 Oktober 2023) Pemilihan umum (Pemilu) sudah seharusnya menerapkan prinsip adil, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Akan tetapi, hingga saat ini, masih ada kelompok masyarakat yang hak-haknya dipinggirkan hingga sulit untuk mengakses hak politiknya dalam pemilu. Lalu, siapa saja kelompok masyarakat yang masih sulit mengakses hak politiknya? Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi? Yuk, dengarkan CakraPod episode 25 bersama Fila Kamilah sebagai peneliti CWI dan narasumber Khanza Vinaa sebagai Ketua Sanggar Swara #CFLI #CanadaFund #pemilu #minoritasgender #politik

Di periode 2019–2024 DPR RI, terdapat 575 jumlah anggota legislatif dengan 20,52% di antaranya adalah anggota legislatif perempuan. Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, 20,52% adalah angka tertinggi sejak pemilu Indonesia pertama pada 1955. Namun, apakah angka tersebut bisa dikatakan ideal? Lalu, mengenai kebijakan isu perempuan, apakah itu adalah tanggung jawab anggota legislatif perempuan? Yuk, dengarkan #CakraPod episode 23 bersama Mia dan Afida selaku peneliti Cakra Wikara Indonesia (CWI)!

24 tahun bukan waktu yang singkat untuk negara bisa melakukan perbaikan ke arah demokrasi yang seutuhnya. Cita-cita reformasi yang dibuat oleh rakyat pada 1998 pada dasarnya merupakan keinginan rakyat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang jauh dari otoritarianisme. Namun, setelah 24 tahun berlalu, apakah cita-cita reformasi tercapai? Yuk, dengarkan #CakraPod episode 22 bersama Yola dan Afida selaku peneliti Cakra Wikara Indonesia (CWI)!

Setelah di episode sebelumnya membahas tentang awal kemunculan penelitian dengan perspektif feminis serta metodologi dan metode penelitian dalam perspektif feminis, di episode 21 Cakra Wikara Indonesia (CWI) bersama Ruth Indiah Rahayu (Yuyud) mengulik lebih jauh mengenai riset menggunakan perspektif feminis yang berkaitan dengan implementasi di lapangan. Apakah penelitian dengan perspektif feminis hanya tentang perempuan? Bagaimana intervensi yang dilakukan ketika menerapkan penelitian dengan perspektif feminis? Lalu, apa saja etika yang perlu diperhatikan? Yuk, simak #CakraPod episode 21! Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih utuh, kamu bisa dengarkan dulu CakraPod episode 20, ya.

Pada awal tahun 1970an khususnya di Amerika dan Eropa, para feminis yang juga merupakan aktivis mahasiswa mengkritisi teori sosial dan penelitian yang abai terhadap masalah perempuan. Mereka merasa teori sosial yang ada, tidak banyak mengungkap penindasan perempuan. Selain itu, metodologi dan metode penelitian juga tidak peka terhadap persoalan perempuan yang kemudian berimplikasi juga pada hasil riset. Oleh karena itu, penelitian dengan perspektif feminis hadir sebagai alternatif agar persoalan perempuan bisa diungkap secara jelas. Lalu, bagaimana sebenarnya metodologi dan metode penelitian yang menggunakan perspektif feminis? Apa yang membedakan penelitian berperspektif feminis dengan yang lain? Apakah penelitian yang membicarakan perempuan otomatis bisa dikatakan sebagai penelitian feminis? Yuk, simak #CakraPod episode 20 bersama Ruth Indiah Rahayu (Yuyud) selaku peneliti sejarah perempuan yang banyak menggunakan perspektif feminis dalam risetnya!

Pemilu sudah di depan mata. Alih-alih merencanakan yang terbaik untuk melaksanakan pemilu 2024, beberapa kalangan justru mencanangkan isu penundaan pemilu. Ada tiga partai yang mendukung pemilu ditunda yaitu PKB, PAN, dan Golkar. Ketika pemilu ditunda, hal ini juga berarti memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil. Selain itu, penundaan pemilu juga berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalam konstitusi, sudah dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan presiden serta wakil presiden sesudahnya hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan. Artinya presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat maksimal selama dua periode. Sebenarnya kenapa, sih, perlu ada pembatasan masa jabatan presiden? Apakah penundaan pemilu ini bagian dari demokrasi? Apakah kita pernah menunda pemilu? Yuk, simak penjelasannya dalam #CakraPod episode 19 bersama Yudo, Heru, dan Afida selaku peneliti Cakra Wikara Indonesia!

Diskusi mengenai kekerasan seksual di Indonesia dan dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak bisa dilepaskan dari perspektif agama. Beberapa kelompok masyarakat menolak RUU TPKS dengan alasan aturan tersebut tidak memuat pasal tentang perzinaan dan penyimpangan seksual, sehingga tidak sesuai dengan norma agama, nilai-nilai Pancasila, dan budaya bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang kekerasan seksual? Apakah benar jika mendukung RUU TPKS sama saja mendukung perzinaan? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Faqih Abdul Kodir selaku pendiri Mubadalah.id!

Dalam sidang paripurna yang diselenggarakan pada 16 Desember 2021 lalu, RUU TPKS seharusnya bisa menjadi momen disahkannya RUU TPKS sebagai usulan inisiatif DPR RI. Namun, RUU TPKS tidak masuk agenda sidang karena ada “masalah teknis”. Alhasil, kepastian mengenai RUU TPKS ini masih harus menunggu hingga 2022. Di awal tahun 2022, Presiden Jokowi kemudian angkat suara dengan memberikan pernyataan sikap bahwa RUU TPKS harus segera disahkan. Bagaimana dinamika yang terbentuk di dalam DPR RI untuk mengesahkan RUU TPKS? Lalu, bagaimana keberlanjutan dari RUU ini? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Willy Aditya selaku Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TPKS! #CFLI #CanadaFund #MeToo #MulaiBicara #AntiKekerasanSeksual #StopKekerasanSeksual #RUUTPKS #SahkanRUUTPKS

Angka kekerasan seksual diibaratkan seperti 'gunung es' di mana data yang diketahui oleh publik hanya sebagian dari kasus yang sebenarnya terjadi. Terdapat berbagai alasan penyintas tidak melaporkan atau berbicara tentang pengalaman kekerasan seksual mulai dari tidak dipercaya hingga distigma karena sudah menodai 'kesucian' atau 'nama baik'. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat masih belum memberikan ruang aman bagi penyintas. Namun, apakah speak up atau berbicara tentang kekerasan seksual adalah hal penting? Siapa yang seharusnya speak up mengenai isu ini? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Hannah Al Rashid! #CFLI #CanadaFund #GerakBersama #MulaiBicara #MeToo #SpeakUp #SexualViolence #KekerasanSeksual #RUUPKS #RUUTPKS

- TRIGGER WARNING! - Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam menghadirkan aturan hukum yang komprehensif tentang kekerasan seksual. Selama ini, perdebatan di tengah masyarakat maupun pembuat kebijakan terus muncul yang membuat aturan hukum di tingkat nasional mengalami hambatan. Sementara itu, angka kekerasan seksual terus meningkat. Bagaimana pandangan penyintas terhadap lambatnya pengesahan aturan hukum tentang kekerasan seksual? Apa yang diharapkan oleh penyintas? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Kartika Jahja! #CFLI #CanadaFund #GerakBersama #MulaiBicara #MeToo #16HAKtP #16HAKtP2021 #RUUPKS #RUUTPKS

Meliput kasus kekerasan seksual bukanlah pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh media sebelum, ketika, dan setelah meliput kasus kekerasan seksual. Bagaimana bentuk tantangan tersebut? Apa yang seharusnya dilakukan media dalam menghadapi tantangan yang ada? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program CakraPod bersama Evi Mariani dari Project Multatuli! #MulaiBicara #GerakBersama #KekerasanSeksual #CFLI #CanadaFund

"Laki-laki selalu menjadi pelaku kekerasan seksual" atau "laki-laki tidak bisa menjadi korban kekerasan seksual" adalah dua contoh wacana mengenai kekerasan seksual yang masih berkembang di masyarakat. Apakah wacana tersebut dapat dibenarkan? Apakah kekerasan seksual hanya perlu ditanggapi oleh perempuan? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program CakraPod [Episode 13] bersama Bhagavad Sambadha.

Data menunjukkan peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) selama pandemi COVID-19. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan, yakni Januari-Oktober 2020. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2019 yang mencatat 281 kasus. Lalu apa kaitannya dengan RUU P-KS, dan apa yang bisa dilakukan ketika mengalami KBGO?⠀

Selama setahun terakhir, CWI melakukan riset tentang kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah. Bagaimana sih karakteristik kepemimpinan perempuan, serta tantangan dan hambatannya--baik di tahap pencalonan maupun ketika menjabat? Simak CakraPod [Episode 11] bersama Yolanda dan Dewi Menilik Kepemimpinan Perempuan di Pemerintahan Daerah

Meskipun sudah bertahun-tahun diperjuangkan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum juga berhasil disahkan. Padahal data-data mengenai kekerasan seksual sudah begitu mendesak. Apa yang bisa dipelajari dan yang bisa diharapkan ke depannya, dan apakah benar RUU ini bertentangan dengan moralitas agama? Simak CakraPod [Episode 10] RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: #JanganTundaLagi! - #GerakBersama #SahkanRUUPKS #RUUProKorban #JanganTundaLagi

Pada episode kali ini, Dirga dan Roni akan membicarakan tentang RUU yang belakangan ini menjadi kontroversi: RUU Ketahanan Keluarga. Kenapa sih RUU ini bermasalah dan perlu ditolak?

Ngobrolin RUU Pemilu: Apa Kabar Keterwakilan Perempuan? Pada episode ke delapan CakraPod ini, Anna dan Yolanda akan ngobrol-ngobrol seru tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Apa aja sih yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR?

Untuk bisa mencalonkan presiden, partai atau gabungan partai harus mengantongi minimum 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Ini yang kerap dirujuk sebagai presidential threshold. Pada episode kali ini, Roni dan Dewi akan ngobrolin rancunya istilah presidential threshold itu sendiri serta relevansi penerapannya di Indonesia. Simak CakraPod [Episode 7] Ngobrolin RUU Pemilu: Presidential Threshold Buat Apa?

Masih ngobrolin RUU Pemilu, kali ini Roni dan Mia akan membahas tentang sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Kalau dilihat dari draf RUU Pemilu versi 6 Mei 2020, sepertinya ada keinginan yang cukup kuat untuk kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa sih yang menjadi pro dan kontranya?

Pada episode 5 CakraPod kali ini Mia dan Heru akan ngobrolin soal ambang batas parlemen, bagaimana tren kenaikannya dari waktu ke waktu dan dampaknya bagi keterwakilan perempuan. Katanya sih ambang batas parlemen mau naik lagi nih dari 4% ke 7% di draft RUU Pemilu.

Episode 4 merupakan kelanjutkan obrolan soal survei di episode sebelumnya. Kali ini Anna dan Dirga akan diskusi soal pengumpulan data dan pengukuran dalam survei. Mulai dari ngomongin berat badan, lari maraton hingga tepok meter. Simak yuk obrolan santai dan seru ini

Episode 3 kali ini Anna dan Dirga akan ngobrolin soal metode survei dalam riset kuantitatif. Mulai dari ngomongin populasi, sampel, sampai es teler. Yuk simak obrolannya...

Episode 2 CakraPod kali ini mau ngobrol soal : Apa sih pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Trus kenapa pembahasannya maju mundur? Simak obrolannya bersama Anna Margret dan Yolanda Panjaitan.

Episode 1 CakraPod edisi perdana dengan Dirga Ardiansa dan Yolanda Panjaitan ngebahas tentang pemilu "efisien dan efektif" - ini sebetulnya ngatur soal apa?

Edisi perkenalan CakraPod adalah wadah berbagi gagasan, berdiskusi, dan berdebat soal berbagai hal melalui perspektif politik yang partisipatif, adil, dan setara. Anna Margret dan Dirga Ardiansa akan berbagi soal seperti apa sih Cakra Wikara Indonesia (CWI)