Podcasts about daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai gaji kepala daerah saat ini belum sebanding dengan beban tugas maupun biaya operasional yang harus dikeluarkan selama menjabat. Karena itu, ia mengusulkan agar kepala daerah memperoleh insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila berhasil meningkatkan penerimaan daerah. Selain mengusulkan insentif dari PAD, Tito juga membuka peluang untuk membahas peningkatan biaya operasional kepala daerah yang selama ini dinilai masih relatif rendah. Lalu, apakah skema ini tepat diterapkan? Bagaimana mekanisme agar insentif tidak justru mendorong kepala daerah hanya mengejar target PAD tanpa memperhatikan kualitas pelayanan publik? Pembasannya bersama Guru besar IPDN & Mantan Dirjen Otda Kemendagri periode 2010-2014, Prof. Djohermansyah Djohan.

Musim kemarau mulai tiba. Daerah mana saja di Kota Semarang yang membutuhkan pasokan air bersih? Bagaimana kesiapan BPBD Semarang dalam menghadapi potensi krisis air?Simak pembahasan lengkap bersama Akbar Bagus dan Endro Pudyo Martanto dalam Live Highlight Elshinta Semarang 91 FM.Informasi penting untuk masyarakat Semarang.

Kasus korupsi kepala daerah perlu dilihat dari dua sisi. Di satu sisi menjadi bukti ketegasan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi, namun di sisi lain menjadi pengingat bahwa pejabat terpilih juga dapat menyalahgunakan kepercayaan publik.Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Gaza Carumma Iskadrenda, menilai masyarakat harus semakin cermat memilih pemimpin agar kepala daerah yang memiliki integritas tetap menjadi prioritas dalam setiap pemilu.

KPK kembali OTT kepala daerah, kali ini Bupati Sukoharjo, mengapa marak kepala daerah terlibat kasus korupsi?Bersama narasumber: 1. Pakar Hukum Universitas Pasundan Dr. Maman Budiman, SH., MH., 2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

#DiskusiInteraktif DPR usulkan Kepala Daerah dapat hak keuangan sebesar 20 persen dari PAD agar tidak korupsi, efektifkah? [TALK] Pakar Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. M. Husni Thamrin, M.Si&Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Pada awal 2026, KPK melakukan operasi tertangkap tangan (OTT) di tiga wilayah Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Cilacap. KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) selalu mengantisipasi adanya celah korupsi sejak di hulu hingga hilir. Dari mulai mendeteksi hibah bermasalah, hingga pengadaan barang jasa yang rawan penyalahgunaan jabatan maupun anggaran. Adapula, tentang apa saja sebenarnya yang masyarakat dapat ikut andil dalam pengawasan sistem pemerintah daerah.Pasca OTT terjadi kepada kepala daerah yang terindikasi korupsi, Korsup KPK akan melakukan upaya pencegahan pasca penindakan untuk memastikan perbaikan sistem tata kelola yang optimal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses hukum tetap berlanjut, tetapi perbaikan kepada daerah juga harus diberikan supaya tidak terjadi lagi tindakan yang koruptif.

Petugas Pembimbing Ibadah atau Bimbad di Daerah Kerja Madinah terus melakukan visitasi ke kloter-kloter jemaah haji Indonesia. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi sekaligus pemetaan kebutuhan jemaah agar pelayanan selama berada di Madinah dapat berjalan optimal. (BEH/MCH 2026)

Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Di tengah sorotan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan gagasan yang memantik perdebatan, yakni memberikan insentif atau bonus kepada kepala daerah berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tito, skema ini dapat mendorong kepala daerah lebih kreatif menggali potensi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakatLalu bagaimana melihat usulan ini dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik? Apakah insentif berbasis kinerja fiskal dapat menjadi solusi untuk memperkuat otonomi daerah dan menekan praktik korupsi, atau justru membuka ruang persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah? Kami akan membahasnya bersama Pakar otonomi daerah / Gurubesar IPDN, Prof Johermansyah Johan

Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, untuk berbagi bersama masyarakat. Puluhan hewan kurban disalurkan di empat kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen kepedulian sosial pada hari besar keagamaan.

Memasuki hari pertama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengalami peningkatan. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas sistem one way untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Daerah Kerja Makkah hari ini bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang mendarat melalui Bandara Jeddah. Kadaker Makkah, Ihsan Faisal, menyatakan pada hari pertama, sebanyak 15 kloter dijadwalkan tiba, dengan kloter SOC 44 asal Solo sebagai rombongan pertama.BEH/MCH2026

Hari Otonomi Daerah ke-30 diperingati di Jakarta dengan semangat membangun komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya tata kelola yang efisien dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Ihsan Faisal (Kepala Daerah Kerja Mekah) menyampaikan bahwa seluruh fasilitas akomodasi bagi jemaah haji telah disiapkan sesuai dengan jumlah kedatangan jemaah. Persiapan ini mencakup ketersediaan hotel, layanan pendukung, serta pengaturan penempatan agar jemaah dapat beristirahat dengan nyaman selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Simak pembahasaannya bersama: 1. Pengamat ekonomi dan energi dari asosiasi ekonomi politik indonesia, Salamudin Daeng2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Sepanjang 2026, KPK telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat enam kepala daerah, termasuk tiga di Jawa Timur. Terbaru, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap pejabat daerah dengan nilai setoran hingga Rp2,8 miliar. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo

Bersama: 1. Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun negeri, Dr. Emrus Sihombing2. Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus3. Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

The Indonesian Street Food Festival 2026, organised by ICAV at Queen Victoria Market in Melbourne, showcased a wide range of Indonesian cuisine alongside performances of traditional folk songs. - Indonesian Street Food Festival 2026 yang diselenggarakan ICAV di Queen Victoria Market menghadirkan beragam kuliner Nusantara dan penampilan musik lagu-lagu daerah Indonesia.

Presiden menyoroti masih terjadinya inefisiensi anggaran di daerah, mulai dari belanja yang tidak tepat sasaran hingga penggunaan dana yang belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat. Kritik ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya harus dibenahi dalam tata kelola anggaran daerah?Apakah persoalannya ada pada perencanaan, pengawasan, atau justru integritas pengelolanya? Dan langkah konkret apa yang bisa segera dilakukan agar APBD lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi publik?Simak perbincangan bersama Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, serta Sekretaris sekaligus Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, yang akan mengulas persoalan ini dari sisi pengawasan, tata kelola, hingga solusi perbaikan ke depan.

SAPU BERSIH! KPK Tangkap Tiga Kepala Daerah Beruntun - Headline News Edisi News MetroTV 74844

Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia. Tiga kepala daerah tertangkap secara berturut-turut dalam operasi yang berbeda, menambah panjang daftar pejabat publik yang tersandung kasus korupsi.Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi? Di satu sisi, operasi tangkap tangan menunjukkan upaya penegakan hukum masih berjalan. Namun di sisi lain, kasus yang terus berulang juga menimbulkan kekhawatiran tentang sistem pengawasan, integritas pejabat publik, serta tata kelola pemerintahan di daerah.Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik rentetan OTT ini? Mengapa praktik korupsi di tingkat daerah masih kerap terungkap? Dan langkah apa yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang?TALK :: Direktur KPK Watch, Yusuf Sahide & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan korupsi (LKPK ), Bejo Suhendro

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong kembali memicu perdebatan publik tentang integritas dan pengawasan terhadap kepala daerah. Apakah kasus ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas pejabat daerah? Dalam diskusi ini, kita menyoroti dampak politik, tata kelola pemerintahan, serta langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah praktik korupsi di tingkat daerah.Talk: - Pakar Komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing- Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

OTT Bupati Pekalongan menyoroti masalah serius tata kelola anggaran di daerah. Mengapa kasus korupsi kepala daerah masih terus terjadi, dan apa dampaknya bagi pelayanan publik? Simak pembahasannya di episode ini.Talk: - Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA), Badiul Hadi - Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Kasus korupsi di daerah sering kali luput dari sorotan publik, padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Regulasi seperti Permendagri No.77/2020 kini kembali jadi sorotan karena dinilai membuka celah lemahnya pengawasan anggaran daerah.

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyambut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terkait penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menilai kebijakan tersebut sangat relevan dengan potensi daerah yang memiliki perkebunan sawit cukup besar dan terus berkembang. Hal itu disampaikan Ardiansyah saat ditemui usai kegiatan di Ruang Akasia Gedung Serbaguna (GSG) Bukit Pelangi, Sabtu (14/2/2026). Ia menjelaskan, dalam pertemuan beberapa minggu lalu di Jakarta, Presiden menekankan pentingnya memandang kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai tambah besar bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun kemandirian nasional.

Permasalahan sampah, terutama di perkotaan, kian bikin gerah. Beberapa pemda, seperti Tangerang, Yogyakarta, dan Bali, buka-tutup TPA karena tak sanggup lagi menampung sampah baru.Indonesia darurat sampah sudah disuarakan dari dulu, tetapi belum ada perubahan signifikan soal tata kelola persampahan. Sekitar 65 persen dari total 481 TPA masih menerapkan open dumping atau penumpukan sampah di lahan terbuka. Total timbulan sampah 2025 diperkirakan mencapai 23 juta ton berdasarkan data sementara Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola hanya berkisar 35 persen atau 8,2 juta ton saja. Seluruh TPA diperkirakan bakal penuh atau overcapacity pada 2028.Hal ini disinggung Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Di forum itu Prabowo mendeklarasikan perang melawan sampah. Strateginya dengan menggulirkan 34 proyek waste-to-energy, berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Apakah proyek tersebut adalah solusi darurat sampah?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia Ibar Akbar.

MetroTV, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menggelar Rapat Konsultasi Bersama DPD RI untuk Memperkuat Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penguatan komunikasi dinilai penting agar implementasi kebijakan nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menteri Pekerjaan Umum meninjau pembangunan Inpres jalan daerah di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Pembangunan jalan daerah terus dilakukan selain untuk memperlancar arus distribusi logistik dan jasa, juga merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.Peninjauan pembangunan Inpres jalan daerah dilakukan di ruas jalan Banjar Kemantren-Prasung, Sidoarjo, Jawa Timur.Ruas jalan yang menghubungkan lokasi industri dan sentra perikanan tersebut menelan anggaran sebesar Rp 33,6 miliar. Kini jalan yang dibangun dengan anggaran APBN itu telah rampung 100 persen.Menteri Dody menuturkan bahwa program I-J-D merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam membantu daerah yang mengalami keterbatasan pendanaan infrastruktur, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.Dody menekankan bahwa tujuan utama IJD adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta menekan biaya operasional petani.

Tahun baru, happy ❎️Tahun baru, deg-degan ✅️Ya begitulah, Transbro & Transist gambaran masyarakat di beberapa kota di Indonesia yang merasa galau dan risau akan layanan penunjang mobilitasnya.Sebenernya sih ini bukan isu yang baru, tapi isu yang tiap tahun terus diulang-ulang tanpa adanya introspeksi sampai entah kapan beresnya meski berbagai gerakan yang dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan layanan ini terus disuarakan.Pertanyaannya, kenapa hal ini terus terjadi? Salah dimana? Yuk simak episode perdana Transpod di tahun 2026 yang penuh keluhan dan kritikan ini, Transbro & Transist!

Maraknya OTT kepala daerah tak lepas dari tingginya biaya politik. Sejak pencalonan hingga kampanye, ongkos besar kerap mendorong praktik korupsi demi balik modal. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, banyak kasus bermula dari suap perizinan dan proyek.Solusinya, perlu transparansi pendanaan politik, pembatasan biaya kampanye, serta penguatan peran partai dalam kaderisasi dan pengawasan. Tanpa perbaikan sistem, OTT akan terus berulang.Talk: - Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengamat Pemilu, Ramdansyah- Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing

Kasus kepala daerah yang terjerat korupsi kembali terjadi. Bukan hanya soal individu, persoalan ini juga menyeret tanggung jawab partai politik sebagai pengusung.Partai memiliki peran penting dalam seleksi dan pembinaan kader. Data penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, kepala daerah masih rentan terlibat praktik korupsi.Publik pun bertanya, apakah partai akan berbenah memperkuat integritas kader, atau kembali lepas tangan saat kasus serupa terulang?Talk: - Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus - Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

Komisi Pemberantasan Korupsi periode ini menangkap kembali 2 kepala Daerah dalam Operasi tangkap Tangan kasus dugaan Korupsi. Publik mulai mengaitkan dengan Retret Kepala Daerah yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Dalam beberpa kali kesempatan banyak pertanyaan soal materi pencegahan Korupsi dalam Pembekalan tsb. Masih adanya kepala daerah terkena OTT krn terlibat kasus dugaan Korupsi, lalu sejauh mana efektifias Retret Kepala Daerah yg diselenggarakan Pemerintah Prabowo itu. Talk dengan Pakar Otonomi daerah IPDN - Prof Djohermansyah Johan

Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, Bupati Pati dan Wali Kota Madiun terjaring. Penindakan ini kembali memantik sorotan publik terhadap efektivitas retreat kepala daerah yang selama ini digadang sebagai upaya pembekalan integritas dan antikorupsi.Jika pembekalan sudah dilakukan, mengapa praktik korupsi masih berulang? Apakah retreat belum menyentuh akar persoalan, atau pengawasan setelahnya yang masih lemah? Kita bahas bersama.Talk: - Direktur KPK Watch, Yusuf Sahide- Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, hingga awal 2026 sekitar 90 persen atau 493 daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini disebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD.Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Semangat Tahun Baru 2026. Tito menjelaskan, salah satu akar persoalan rendahnya PAD adalah belum tumbuhnya sektor swasta di daerah. Karena itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan berani melakukan terobosan agar dunia usaha bisa berkembang dan menjadi sumber pendapatan baru.Lalu, apa sebenarnya kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD? Apakah regulasi, kualitas SDM, atau minimnya inovasi kebijakan?Kita bahas bersama Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan,

Daerah-daerah di Indonesia masih banyak yang mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah yang terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kemandirian fiskal dan pembangunan daerah. Lalu, sejauh mana pemerintah daerah berbenah? Apa saja kendala yang dihadapi, dan terobosan apa yang bisa dilakukan agar PAD meningkat?Talk: - Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengamat Pemilu, Ramdansyah dan Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus - Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

NS:1. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan2. Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing

Ketimpangan besaran Upah Minimum Provinsi antara Jakarta dan daerah sekitarnya kembali menjadi sorotan.Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, menetapkan UMP yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah penyangga seperti Jawa Barat dan Banten.Perbedaan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi berdampak nyata pada kehidupan pekerja dan dunia usaha.Bagi para buruh, UMP Jakarta yang lebih tinggi mendorong arus migrasi tenaga kerja dari daerah sekitar ke ibu kota, demi penghasilan yang lebih layak. Namun, kondisi ini juga memicu kepadatan penduduk, kemacetan, hingga meningkatnya biaya hidup di Jakarta.Di sisi lain, daerah dengan UMP lebih rendah menghadapi tantangan tersendiri. Banyak tenaga kerja produktif memilih bekerja di Jakarta, sementara daerah asal kehilangan sumber daya manusia. Dunia usaha di daerah pun kerap kesulitan mempertahankan pekerja, meski biaya operasional relatif lebih rendah.Ketimpangan UMP ini juga memperlebar jarak kesejahteraan antarwilayah. Pekerja dengan jenis pekerjaan yang sama bisa menerima upah berbeda, hanya karena lokasi kerjanya berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem pengupahan saat ini sudah mencerminkan keadilan sosial?Menyoroti kondisi ini, para pengamat menilai perlunya kebijakan pengupahan yang lebih terintegrasi antarwilayah. Bukan untuk menyeragamkan UMP, tetapi memastikan keseimbangan antara upah layak, biaya hidup, dan pemerataan ekonomi.Karena pada akhirnya, ketimpangan UMP bukan hanya soal upah,melainkan soal keadilan, kesejahteraan, dan masa depan tenaga kerja Indonesia.[TALK] Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi & Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar

#DiskusiInteraktif Wacana Kepala daerah dipilih DPRD bergulir ditengah kasus korupsi dan politik biaya tinggi, apa yang perlu dicermati?[TALK] Tokoh Masyarakat Minang, Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus&Pengamat Politik, Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo

Menjelang akhir tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah, mulai dari Banten dan Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, termasuk kepala daerah dan oknum penegak hukum, yang kembali menyorot persoalan integritas dan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan.Bagaimana mencermati OTT KPK kali ini dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik? Isu ini dibahas bersama M Jasin, Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, untuk membaca pola, tantangan, serta arah pemberantasan korupsi ke depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Bekasi. Kasus ini kembali membuka pertanyaan besar yang belum kunjung terjawab secara tuntas: seberapa kuat sebenarnya pengawasan terhadap integritas kepala daerah di Indonesia?OTT ini bukan hanya soal individu, tetapi juga mencerminkan masih rapuhnya sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. Padahal, kepala daerah telah melalui berbagai tahapan pengawasan, mulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pengawasan internal pemerintah, hingga kontrol politik melalui DPRD dan partisipasi publik.Namun fakta di lapangan menunjukkan, mekanisme tersebut sering kali bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan. Celah penyalahgunaan kewenangan masih terbuka lebar, terutama dalam sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran daerah—ruang-ruang yang rawan praktik suap dan gratifikasi.Pengawasan integritas sejatinya tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Yang lebih penting adalah pencegahan sejak awal, melalui sistem transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan internal, serta keterlibatan aktif masyarakat dan media.Kasus OTT Bupati Bekasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pemerintah pusat, partai politik, dan pemilih. Sebab integritas kepala daerah bukan sekadar persoalan moral pribadi, melainkan hasil dari sistem yang dibangun—atau dibiarkan lemah—secara kolektif.Jika pengawasan masih longgar dan sanksi politik tidak memberi efek jera, maka OTT demi OTT akan terus berulang. Dan pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan daerah.TALK ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus & Pengamat Politik, Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo

Presiden Republik Indonesia memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua serta jajaran Komite Eksekutif Pemuda Pelajar Papua–Organisasi Kepemudaan Papua (KEPP-OKP), dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa, (16/12).Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Presiden meminta kepala daerah untuk memastikan program-program pemerintah pusat berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.Presiden juga menyoroti peran strategis generasi muda Papua melalui KEPP-OKP sebagai agen perubahan. Presiden mengajak organisasi kepemudaan untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif di Papua.

Perjalanan Tim Elshinta Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Aceh menjadi wujud nyata solidaritas pendengar Radio Elshinta. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi darurat, bantuan terus disalurkan kepada para penyintas sebagai upaya meringankan beban dan mempercepat pemulihan pascabencana. Laporan ini menghadirkan kisah di balik kerja kemanusiaan, semangat gotong royong, serta harapan bagi masyarakat di daerah terdampak.Donasikan bantuan anda melalui rekening:BCA : 198 300 4494BSI : 8282 890003

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, melayangkan teguran keras kepada sejumlah bupati dan wali kota yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Delapan kepala daerah bahkan diminta mundur karena dinilai tidak siap memimpin di saat krisis.Dalam episode ini, kami mengulas apakah permintaan mundur tersebut wajar secara etika kepemimpinan dan bagaimana prosedur pergantian kepala daerah jika dianggap lalai atau tidak mampu menjalankan tugas.Pakar Pemerintahan Desa dan Guru Besar Universitas Terbuka Jakarta, Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, memberikan penjelasan komprehensif mengenai aspek hukum, tata kelola pemerintahan, serta standar kompetensi pemimpin daerah di masa bencana.Simak pembahasannya secara mendalam hanya di Elshinta Podcast.

For the first time FGIS Forum Indonesian Church Sydney hosted a Food & Cultural Bazaar at Randwick City Council, NSW. - Untuk pertama kalinya, FGIS atau Forum Gereja-gereja Indonesia Sydney menyelenggarakan Food & Cultural Bazaar di Randwick City Council, NSW.

The 2025 Indonesia Festival Melbourne will be held on October 17, 19, and 20, with the theme "Glorious Sriwijaya." What does "Glorious Sriwijaya" mean? - Festival Indonesia Melbourne 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 17, 19 dan 20 Oktober, dengan mengambil tema Gemilang Sriwijaya. Apa yang dimaksudkan dengan Gemilang Sriwijaya?

ICAV (Indonesian Culinary Association of Victoria) akan menyelenggarakan festival kuliner jalanan Indonesia di Victoria Market shed C & D, pada tanggal 30 – 31 Agustus 2025 di Melbourne.

Pre-order buku 'What It Takes' sekarang di:https://sgpp.me/what-it-takes-yt______________________________________________Saya sering menyampaikan 5 atribut yang membuat Asia Tenggara ketinggalan dari Tiongkok selama 30 tahun terakhir ini.Salah satu atribut itu adalah infrastruktur—dan kali ini, saya diskusi panjang, lebar, dan dalam terkait topik tersebut bersama Reynaldi Hermansjah, Dirut PT SMI yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di sektor keuangan.Mengapa kita bahas dari perspektif keuangan? Karena mau apapun itu, ujung-ujungnya butuh ‘fulus'—termasuk membangun dan merawat infrastruktur yang sifatnya jangka panjang (atau yang Reynaldi sebut “marathon game”).Percakapan ini niche, tapi penting untuk bangsa ke depan. Penuh realisme, tapi juga optimisme sekaligus.Kalau Anda investor, episode ini harus Anda simak.Tentang host:Gita adalah seorang pengusaha dan pendidik asal Indonesia. Ia merupakan mitra pendiri Ikhlas Capital dan menjabat sebagai ketua Ancora Group. Saat ini, ia mengajar di Stanford sebagai peneliti tamu di Precourt Institute for Energy, serta menjadi fellow di Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.Tentang pembicara:Reynaldi Hermansjah, seorang profesional di bidang keuangan dan infrastruktur yang telah menempati berbagai posisi strategis di perusahaan nasional dan internasional. Ia merupakan alumni Teknik Elektro Universitas Trisakti dan meraih gelar doktor di bidang Manajemen dari Universitas Pelita Harapan. Kariernya dimulai di Nomura Securities pada tahun 1991, dan ia pernah menjabat sebagai CFO di PT Jasa Marga serta Presiden Direktur di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).#Endgame #GitaWirjawan #ReynaldiHermansjah___________________________________________________Tahun kedua Endgame Town Hall segera menantimu!Dapatkan tiketnya di:https://sgpp.me/endgametownhall-ticketsAtau jadilah bagian dari gerakan intelektual ini:https://sgpp.me/endgametownhall-partnership_________________________________________________Episode lain yang mungkin Anda sukai:https://youtu.be/Xi6USMoORB0?si=nyYfxy-SjskIyBN9https://youtu.be/cSt2cPYxYpw?si=-orGtAY8KTFV7aHphttps://youtu.be/xu7RsG54fLg?si=sYOQbtZG9ZaWyiUM

Kemitraan strategis NBN Co bersama Amazon berpotensi layanan broadband berkecepatan tinggi ke lebih dari 300.000 rumah dan bisnis di wilayah regional, pedesaan, dan terpencil Australia.

Meskipun pendaftaran pemilih saat ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa, partisipasi pemilih telah menurun sejak 2007. Pemilu 2022 mencatat penurunan partisipasi pemilih ke level terendah sejak pemungutan suara wajib diperkenalkan pada 1925.