Podcasts about daerah

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyambut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terkait penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menilai kebijakan tersebut sangat relevan dengan potensi daerah yang memiliki perkebunan sawit cukup besar dan terus berkembang. Hal itu disampaikan Ardiansyah saat ditemui usai kegiatan di Ruang Akasia Gedung Serbaguna (GSG) Bukit Pelangi, Sabtu (14/2/2026). Ia menjelaskan, dalam pertemuan beberapa minggu lalu di Jakarta, Presiden menekankan pentingnya memandang kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai tambah besar bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun kemandirian nasional.

Permasalahan sampah, terutama di perkotaan, kian bikin gerah. Beberapa pemda, seperti Tangerang, Yogyakarta, dan Bali, buka-tutup TPA karena tak sanggup lagi menampung sampah baru.Indonesia darurat sampah sudah disuarakan dari dulu, tetapi belum ada perubahan signifikan soal tata kelola persampahan. Sekitar 65 persen dari total 481 TPA masih menerapkan open dumping atau penumpukan sampah di lahan terbuka. Total timbulan sampah 2025 diperkirakan mencapai 23 juta ton berdasarkan data sementara Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola hanya berkisar 35 persen atau 8,2 juta ton saja. Seluruh TPA diperkirakan bakal penuh atau overcapacity pada 2028.Hal ini disinggung Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Di forum itu Prabowo mendeklarasikan perang melawan sampah. Strateginya dengan menggulirkan 34 proyek waste-to-energy, berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Apakah proyek tersebut adalah solusi darurat sampah?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia Ibar Akbar.

MetroTV, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menggelar Rapat Konsultasi Bersama DPD RI untuk Memperkuat Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penguatan komunikasi dinilai penting agar implementasi kebijakan nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menteri Pekerjaan Umum meninjau pembangunan Inpres jalan daerah di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Pembangunan jalan daerah terus dilakukan selain untuk memperlancar arus distribusi logistik dan jasa, juga merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.Peninjauan pembangunan Inpres jalan daerah dilakukan di ruas jalan Banjar Kemantren-Prasung, Sidoarjo, Jawa Timur.Ruas jalan yang menghubungkan lokasi industri dan sentra perikanan tersebut menelan anggaran sebesar Rp 33,6 miliar. Kini jalan yang dibangun dengan anggaran APBN itu telah rampung 100 persen.Menteri Dody menuturkan bahwa program I-J-D merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam membantu daerah yang mengalami keterbatasan pendanaan infrastruktur, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.Dody menekankan bahwa tujuan utama IJD adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta menekan biaya operasional petani.

Tahun baru, happy ❎️Tahun baru, deg-degan ✅️Ya begitulah, Transbro & Transist gambaran masyarakat di beberapa kota di Indonesia yang merasa galau dan risau akan layanan penunjang mobilitasnya.Sebenernya sih ini bukan isu yang baru, tapi isu yang tiap tahun terus diulang-ulang tanpa adanya introspeksi sampai entah kapan beresnya meski berbagai gerakan yang dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan layanan ini terus disuarakan.Pertanyaannya, kenapa hal ini terus terjadi? Salah dimana? Yuk simak episode perdana Transpod di tahun 2026 yang penuh keluhan dan kritikan ini, Transbro & Transist!

Maraknya OTT kepala daerah tak lepas dari tingginya biaya politik. Sejak pencalonan hingga kampanye, ongkos besar kerap mendorong praktik korupsi demi balik modal. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, banyak kasus bermula dari suap perizinan dan proyek.Solusinya, perlu transparansi pendanaan politik, pembatasan biaya kampanye, serta penguatan peran partai dalam kaderisasi dan pengawasan. Tanpa perbaikan sistem, OTT akan terus berulang.Talk: - Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengamat Pemilu, Ramdansyah- Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing

Kasus kepala daerah yang terjerat korupsi kembali terjadi. Bukan hanya soal individu, persoalan ini juga menyeret tanggung jawab partai politik sebagai pengusung.Partai memiliki peran penting dalam seleksi dan pembinaan kader. Data penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, kepala daerah masih rentan terlibat praktik korupsi.Publik pun bertanya, apakah partai akan berbenah memperkuat integritas kader, atau kembali lepas tangan saat kasus serupa terulang?Talk: - Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus - Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

Komisi Pemberantasan Korupsi periode ini menangkap kembali 2 kepala Daerah dalam Operasi tangkap Tangan kasus dugaan Korupsi. Publik mulai mengaitkan dengan Retret Kepala Daerah yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Dalam beberpa kali kesempatan banyak pertanyaan soal materi pencegahan Korupsi dalam Pembekalan tsb. Masih adanya kepala daerah terkena OTT krn terlibat kasus dugaan Korupsi, lalu sejauh mana efektifias Retret Kepala Daerah yg diselenggarakan Pemerintah Prabowo itu. Talk dengan Pakar Otonomi daerah IPDN - Prof Djohermansyah Johan

Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, Bupati Pati dan Wali Kota Madiun terjaring. Penindakan ini kembali memantik sorotan publik terhadap efektivitas retreat kepala daerah yang selama ini digadang sebagai upaya pembekalan integritas dan antikorupsi.Jika pembekalan sudah dilakukan, mengapa praktik korupsi masih berulang? Apakah retreat belum menyentuh akar persoalan, atau pengawasan setelahnya yang masih lemah? Kita bahas bersama.Talk: - Direktur KPK Watch, Yusuf Sahide- Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya.

Daerah-daerah di Indonesia masih banyak yang mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah yang terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kemandirian fiskal dan pembangunan daerah. Lalu, sejauh mana pemerintah daerah berbenah? Apa saja kendala yang dihadapi, dan terobosan apa yang bisa dilakukan agar PAD meningkat?Talk: - Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengamat Pemilu, Ramdansyah dan Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus - Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, hingga awal 2026 sekitar 90 persen atau 493 daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini disebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD.Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Semangat Tahun Baru 2026. Tito menjelaskan, salah satu akar persoalan rendahnya PAD adalah belum tumbuhnya sektor swasta di daerah. Karena itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan berani melakukan terobosan agar dunia usaha bisa berkembang dan menjadi sumber pendapatan baru.Lalu, apa sebenarnya kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD? Apakah regulasi, kualitas SDM, atau minimnya inovasi kebijakan?Kita bahas bersama Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan,

NS:1. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan2. Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing

Ketimpangan besaran Upah Minimum Provinsi antara Jakarta dan daerah sekitarnya kembali menjadi sorotan.Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, menetapkan UMP yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah penyangga seperti Jawa Barat dan Banten.Perbedaan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi berdampak nyata pada kehidupan pekerja dan dunia usaha.Bagi para buruh, UMP Jakarta yang lebih tinggi mendorong arus migrasi tenaga kerja dari daerah sekitar ke ibu kota, demi penghasilan yang lebih layak. Namun, kondisi ini juga memicu kepadatan penduduk, kemacetan, hingga meningkatnya biaya hidup di Jakarta.Di sisi lain, daerah dengan UMP lebih rendah menghadapi tantangan tersendiri. Banyak tenaga kerja produktif memilih bekerja di Jakarta, sementara daerah asal kehilangan sumber daya manusia. Dunia usaha di daerah pun kerap kesulitan mempertahankan pekerja, meski biaya operasional relatif lebih rendah.Ketimpangan UMP ini juga memperlebar jarak kesejahteraan antarwilayah. Pekerja dengan jenis pekerjaan yang sama bisa menerima upah berbeda, hanya karena lokasi kerjanya berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem pengupahan saat ini sudah mencerminkan keadilan sosial?Menyoroti kondisi ini, para pengamat menilai perlunya kebijakan pengupahan yang lebih terintegrasi antarwilayah. Bukan untuk menyeragamkan UMP, tetapi memastikan keseimbangan antara upah layak, biaya hidup, dan pemerataan ekonomi.Karena pada akhirnya, ketimpangan UMP bukan hanya soal upah,melainkan soal keadilan, kesejahteraan, dan masa depan tenaga kerja Indonesia.[TALK] Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi & Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar

#DiskusiInteraktif Wacana Kepala daerah dipilih DPRD bergulir ditengah kasus korupsi dan politik biaya tinggi, apa yang perlu dicermati?[TALK] Tokoh Masyarakat Minang, Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus&Pengamat Politik, Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo

Menjelang akhir tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah, mulai dari Banten dan Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, termasuk kepala daerah dan oknum penegak hukum, yang kembali menyorot persoalan integritas dan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan.Bagaimana mencermati OTT KPK kali ini dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik? Isu ini dibahas bersama M Jasin, Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, untuk membaca pola, tantangan, serta arah pemberantasan korupsi ke depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Bekasi. Kasus ini kembali membuka pertanyaan besar yang belum kunjung terjawab secara tuntas: seberapa kuat sebenarnya pengawasan terhadap integritas kepala daerah di Indonesia?OTT ini bukan hanya soal individu, tetapi juga mencerminkan masih rapuhnya sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. Padahal, kepala daerah telah melalui berbagai tahapan pengawasan, mulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pengawasan internal pemerintah, hingga kontrol politik melalui DPRD dan partisipasi publik.Namun fakta di lapangan menunjukkan, mekanisme tersebut sering kali bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan. Celah penyalahgunaan kewenangan masih terbuka lebar, terutama dalam sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran daerah—ruang-ruang yang rawan praktik suap dan gratifikasi.Pengawasan integritas sejatinya tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Yang lebih penting adalah pencegahan sejak awal, melalui sistem transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan internal, serta keterlibatan aktif masyarakat dan media.Kasus OTT Bupati Bekasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pemerintah pusat, partai politik, dan pemilih. Sebab integritas kepala daerah bukan sekadar persoalan moral pribadi, melainkan hasil dari sistem yang dibangun—atau dibiarkan lemah—secara kolektif.Jika pengawasan masih longgar dan sanksi politik tidak memberi efek jera, maka OTT demi OTT akan terus berulang. Dan pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan daerah.TALK ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus & Pengamat Politik, Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo

Presiden Republik Indonesia memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua serta jajaran Komite Eksekutif Pemuda Pelajar Papua–Organisasi Kepemudaan Papua (KEPP-OKP), dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa, (16/12).Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Presiden meminta kepala daerah untuk memastikan program-program pemerintah pusat berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.Presiden juga menyoroti peran strategis generasi muda Papua melalui KEPP-OKP sebagai agen perubahan. Presiden mengajak organisasi kepemudaan untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif di Papua.

Perjalanan Tim Elshinta Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Aceh menjadi wujud nyata solidaritas pendengar Radio Elshinta. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi darurat, bantuan terus disalurkan kepada para penyintas sebagai upaya meringankan beban dan mempercepat pemulihan pascabencana. Laporan ini menghadirkan kisah di balik kerja kemanusiaan, semangat gotong royong, serta harapan bagi masyarakat di daerah terdampak.Donasikan bantuan anda melalui rekening:BCA : 198 300 4494BSI : 8282 890003

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, melayangkan teguran keras kepada sejumlah bupati dan wali kota yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Delapan kepala daerah bahkan diminta mundur karena dinilai tidak siap memimpin di saat krisis.Dalam episode ini, kami mengulas apakah permintaan mundur tersebut wajar secara etika kepemimpinan dan bagaimana prosedur pergantian kepala daerah jika dianggap lalai atau tidak mampu menjalankan tugas.Pakar Pemerintahan Desa dan Guru Besar Universitas Terbuka Jakarta, Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, memberikan penjelasan komprehensif mengenai aspek hukum, tata kelola pemerintahan, serta standar kompetensi pemimpin daerah di masa bencana.Simak pembahasannya secara mendalam hanya di Elshinta Podcast.

#DiskusiInteraktif Golkar tengah mengusulkan evaluasi sistem Pilkada menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah oleh KPK. Apakah evaluasi ini sudah mendesak?[TALK] Peneliti TRUST Indonesia/Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Ahmad Fadli&Pengamat politik Mantan Ketua KPU Prov Jateng, Joko Purnomo

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.Dasco menegaskan, bencana membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung di daerah sehingga ketiadaan kepala daerah dinilai mengganggu efektivitas penanganan.DPR mendorong Kemendagri menerapkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, termasuk penunjukan Pelaksana Tugas Bupati, agar koordinasi lapangan dan penanganan bencana tidak terhambat.#bupatiacehselatan #DPRRI #sufmidascoahmad #PenangananBencanaIndonesia #Kemendagri #KepalaDaerahKosong #PltBupati

Elshinta Peduli Kemanusiaan telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan ini berasal dari donasi para pendengar Radio Elshinta yang dihimpun dan disalurkan langsung ke lokasi terdampak. Dalam prosesnya, tim Elshinta Peduli harus menempuh medan yang tidak mudah demi memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh warga yang membutuhkan.Dalam episode ini, kami berbincang dengan Tim Elshinta Peduli Medan, Misriadi serta Ketua Harian Elshinta Peduli, Remon Fauzi untuk menggali cerita perjalanan kemanusiaan, tantangan di lapangan, serta harapan di balik aksi solidaritas pendengar Elshinta untuk saudara-saudara kita di Sumatera.Rekening Elshinta Peduli Kemanusiaan BCA : 198 300 4494BSI : 8282 890003

Di tengah penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, sempat beredar kabar tiga kepala daerah “angkat tangan” menghadapi bencana. Mendagri Tito Karnavian meluruskan bahwa para bupati tersebut tetap bekerja semaksimal mungkin, meski menghadapi keterbatasan akses dan sumber daya.Lalu, bagaimana peran pemerintah pusat dalam mendampingi daerah yang kesulitan menangani situasi darurat? Guru Besar IPDN dan pakar otonomi daerah, Prof. Johermansyah Johan, memberikan analisis tentang tantangan koordinasi serta langkah strategis untuk memperkuat respons bencana.

Polda Jawa Tengah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Sebanyak 13.500 item bantuan dikirim menggunakan lima truk dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, Polda Jateng juga menyalurkan donasi Rp 2,2 miliar dan mengirim 15 personel tenaga medis untuk memperkuat pelayanan kesehatan di lokasi bencana.#BencanaIndonesia #BantuanKemanusiaan #PoldaJateng #SumateraUtara #Aceh #SumateraBarat #MetroTV #polripeduli

Stok pangan korban banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues mulai menipis. Para korban hingga kini belum mendapat penanganan memadai karena wilayah yang terdampak masih terisolasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kebutuhan darurat bagi warga terdampak.#BanjirGayoLues #BencanaAlam #StokPanganMenipis #DaruratBanjir #KorbanBanjir #Kemanusiaan #IndonesiaSiaga #BencanaAceh #NewsIndonesia #Solidaritas

Update langsung dari Kepala Kantor SAR Kelas A Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, mengenai kondisi banjir dan longsor yang melanda Aceh. Tim SAR masih melakukan evakuasi di Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara, sementara sejumlah wilayah masih terputus akibat jembatan rusak dan longsor. Gangguan listrik dan komunikasi turut menyulitkan penanganan. Simak laporan lengkapnya bersama news anchor Nico Aquaresta.

Pada usia 85 tahun, Kaleb terus menjadi teladan tentang apa yang dapat Tuhan capai melalui orang-orang yang hatinya sepenuhnya didedikasikan untuk Tuhan dan tujuan-Nya.

Pada usia 85 tahun, Kaleb terus menjadi teladan tentang apa yang dapat Tuhan capai melalui orang-orang yang hatinya sepenuhnya didedikasikan untuk Tuhan dan tujuan-Nya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan daging ayam yang terjadi akibat peningkatan permintaan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenaikan harga ini mempengaruhi beberapa daerah, dan Tito mengimbau pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Pangan dan Pertanian untuk mengendalikan harga dan mendorong peningkatan produksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar dua operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah — Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.Keduanya diduga terlibat kasus suap yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan promosi jabatan.Fenomena ini kembali membuka mata publik bahwa praktik korupsi di level pemerintah daerah masih saja berulang, meski sistem otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade dengan harapan dapat menghadirkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.Apakah pelaksanaan otonomi daerah selama ini justru membuka celah baru bagi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal? Dan bagaimana seharusnya pengawasan serta reformasi birokrasi daerah diperkuat agar otonomi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat? utk membahasnya kami telah bersama Pakar Otonomi daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan

DPD RI mengapresiasi pendampingan anggaran oleh Kementerian Keuangan terhadap Kementerian/Lembaga, agar penyerapan anggaran efektif dan efisien. Namun pendampingan tersebut diharapkan juga sampai hingga tingkat Provinsi, Kabupataen dan Kota. Bagaimana tata kelola keuangan daerah yang diharapkan? Talk bersama Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang.

Narasumber: 1. Pengamat Politik/Peneliti senior KIPP Kaka Suminta 2. Ketua Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Aset Negara Republik Indonesia (LKPAN-RI) Bejo Suhendro

Dalam dialog Elshinta Pagi bersama Brigjen Pol Hermawan, S.I.K., M.M., Direktur Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah memastikan stok pangan nasional akhir 2025 dalam kondisi aman tanpa impor.Hermawan juga mengungkap langkah Satgas Pengendalian Harga Beras yang berhasil menurunkan harga di lebih dari 120 daerah hanya dalam sepekan. Ia menegaskan, persoalan utama bukan di produksi, tetapi di tata niaga dan distribusi yang kini diperketat pengawasannya.Simak penjelasan lengkapnya dalam program Elshinta Pagi bersama Suwiryo, tentang bagaimana Bapanas menjaga stabilitas pangan, menindak pelanggaran HET, dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

For the first time FGIS Forum Indonesian Church Sydney hosted a Food & Cultural Bazaar at Randwick City Council, NSW. - Untuk pertama kalinya, FGIS atau Forum Gereja-gereja Indonesia Sydney menyelenggarakan Food & Cultural Bazaar di Randwick City Council, NSW.

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini? Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

Banyak sekali pimpinan daerah yang berseteru dengan wakil pimpinan daerah tersebut.

Isu mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya anggaran daerah yang belum terserap secara optimal. Sentilan dari Menkeu ini langsung menuai reaksi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi.Lambatnya penyerapan anggaran kerap menjadi masalah klasik di banyak daerah. Kondisi ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengurangi efektivitas program pemerintah yang seharusnya menyentuh masyarakat secara langsung.Apa yang menjadi penyebab utama lambatnya penyerapan anggaran dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah?Simak perbincangan kami bersama Pakar Otonomi Daerah dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Prof. Djohermansyah Johan.

The 2025 Indonesia Festival Melbourne will be held on October 17, 19, and 20, with the theme "Glorious Sriwijaya." What does "Glorious Sriwijaya" mean? - Festival Indonesia Melbourne 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 17, 19 dan 20 Oktober, dengan mengambil tema Gemilang Sriwijaya. Apa yang dimaksudkan dengan Gemilang Sriwijaya?

Keputusan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dinilai melanggar Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemotongan anggaran yang dinilai sepihak serta sewenang-wenang itu juga dianggap mengabaikan prinsip adil dan selaras dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana Dewan Perwakilan Daerah menilai dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan daerah dan kemandirian daerah dalam pembangunan, dan langkah Kemendagri yang akan membantu pemerintah daerah yang kesulitan karena adanya pemangkasan? Talk bersama Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Kalteng, Teras Narang.

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, menyampaikan bahwa dalam pembekalan Laga Perubahan hari ini, Partai NasDem menekankan tiga poin penting sebagai arah gerak pembangunan dan pendidikan politik bagi kader di seluruh daerah. #Nasdem #Pembangunan #Pendidikan #Daerah

Para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyuarakan penolakan terhadap rencana pemotongan anggaran transfer keuangan daerah tahun 2026. Mereka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membatalkan kebijakan tersebut, karena dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap pembangunan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Garut resmi menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai ratusan pelajar mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah darurat untuk mempercepat penanganan medis sekaligus menelusuri sumber penyebab keracunan.Namun, kasus di Garut juga memunculkan kekhawatiran meluas ke daerah lain yang menjalankan program serupa. Agar tidak menular, pemerintah daerah bersama dinas kesehatan diminta memperketat pengawasan rantai produksi makanan, mulai dari proses penyediaan bahan baku, distribusi, hingga penyajian di sekolah. Edukasi kebersihan kepada penyedia jasa katering dan monitoring rutin uji laboratorium juga menjadi kunci.Selain itu, koordinasi lintas daerah harus diperkuat. Setiap kejadian serupa perlu segera dilaporkan agar dapat ditangani cepat dan tidak menimbulkan efek domino. Dengan langkah preventif, diharapkan kasus Garut bisa menjadi evaluasi bersama, sehingga tujuan mulia program MBG untuk meningkatkan gizi anak bangsa tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.Talk :: Pakar Kebijakan Publik, Ekonomi dan Energi dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat &Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait syarat pendidikan minimal S-1 bagi calon presiden (Capres), calon legislatif (Caleg), dan calon kepala daerah.Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan bagi calon pejabat publik merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan MK untuk menetapkannya. Artinya, persyaratan pendidikan tetap mengacu pada Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.Dampak dari putusan MK ini cukup signifikan. Pertama, pintu politik tetap terbuka lebih lebar bagi masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan untuk ikut serta dalam kontestasi demokrasi. Hal ini dapat memperkuat prinsip keterwakilan rakyat, terutama bagi kalangan akar rumput yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi.Kedua, dari sisi kualitas kepemimpinan, putusan ini juga memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai pengalaman, integritas, dan kemampuan manajerial tidak semata-mata ditentukan oleh gelar akademik. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa tanpa syarat pendidikan tinggi, kualitas perumusan kebijakan bisa terpengaruh, mengingat tantangan tata kelola pemerintahan semakin kompleks.Ketiga, bagi partai politik, putusan ini memberi ruang lebih fleksibel dalam merekrut dan mencalonkan kader. Partai bisa mengusung tokoh masyarakat dengan basis dukungan kuat meski latar belakang pendidikannya tidak tinggi, asalkan dianggap mampu meraih suara rakyat.Dengan demikian, keputusan MK ini menegaskan semangat inklusivitas dalam demokrasi Indonesia, meskipun sekaligus membuka ruang perdebatan soal keseimbangan antara akses yang merata dengan tuntutan kualitas pemimpin di masa depan.TALK : Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengawas Pemilu, Ramdansyah.&Pengamat Politik/Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo.

Komisi II DPR RI, Mohamad Toha mengapresiasi kualitas pelayanan yang dinilai sudah baik, hal ini disampaikan pada kunjungan kerja spesifik ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Tuntang, Kab. Semarang 17/9/2025. Namun, ada beberapa masukan penting terkait perbaikan infrastruktur khususnya jaringan internet dan fasilitas fisik, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat. Salah satu yang disorot adalah jaringan internet yg dinilai masih lambat di beberapa area.Bagaimana upaya penguatan pemerataan jaringan internet di daerah?Narasumber : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi S.E., M.M

ICAV (Indonesian Culinary Association of Victoria) akan menyelenggarakan festival kuliner jalanan Indonesia di Victoria Market shed C & D, pada tanggal 30 – 31 Agustus 2025 di Melbourne.

Pre-order buku 'What It Takes' sekarang di:https://sgpp.me/what-it-takes-yt______________________________________________Saya sering menyampaikan 5 atribut yang membuat Asia Tenggara ketinggalan dari Tiongkok selama 30 tahun terakhir ini.Salah satu atribut itu adalah infrastruktur—dan kali ini, saya diskusi panjang, lebar, dan dalam terkait topik tersebut bersama Reynaldi Hermansjah, Dirut PT SMI yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di sektor keuangan.Mengapa kita bahas dari perspektif keuangan? Karena mau apapun itu, ujung-ujungnya butuh ‘fulus'—termasuk membangun dan merawat infrastruktur yang sifatnya jangka panjang (atau yang Reynaldi sebut “marathon game”).Percakapan ini niche, tapi penting untuk bangsa ke depan. Penuh realisme, tapi juga optimisme sekaligus.Kalau Anda investor, episode ini harus Anda simak.Tentang host:Gita adalah seorang pengusaha dan pendidik asal Indonesia. Ia merupakan mitra pendiri Ikhlas Capital dan menjabat sebagai ketua Ancora Group. Saat ini, ia mengajar di Stanford sebagai peneliti tamu di Precourt Institute for Energy, serta menjadi fellow di Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.Tentang pembicara:Reynaldi Hermansjah, seorang profesional di bidang keuangan dan infrastruktur yang telah menempati berbagai posisi strategis di perusahaan nasional dan internasional. Ia merupakan alumni Teknik Elektro Universitas Trisakti dan meraih gelar doktor di bidang Manajemen dari Universitas Pelita Harapan. Kariernya dimulai di Nomura Securities pada tahun 1991, dan ia pernah menjabat sebagai CFO di PT Jasa Marga serta Presiden Direktur di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).#Endgame #GitaWirjawan #ReynaldiHermansjah___________________________________________________Tahun kedua Endgame Town Hall segera menantimu!Dapatkan tiketnya di:https://sgpp.me/endgametownhall-ticketsAtau jadilah bagian dari gerakan intelektual ini:https://sgpp.me/endgametownhall-partnership_________________________________________________Episode lain yang mungkin Anda sukai:https://youtu.be/Xi6USMoORB0?si=nyYfxy-SjskIyBN9https://youtu.be/cSt2cPYxYpw?si=-orGtAY8KTFV7aHphttps://youtu.be/xu7RsG54fLg?si=sYOQbtZG9ZaWyiUM

Kemitraan strategis NBN Co bersama Amazon berpotensi layanan broadband berkecepatan tinggi ke lebih dari 300.000 rumah dan bisnis di wilayah regional, pedesaan, dan terpencil Australia.

Meskipun pendaftaran pemilih saat ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa, partisipasi pemilih telah menurun sejak 2007. Pemilu 2022 mencatat penurunan partisipasi pemilih ke level terendah sejak pemungutan suara wajib diperkenalkan pada 1925.