Podcasts about daerah

Komnas Perempuan mencatat ada 305 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Misalnya, pemaksaan busana, pembakuan peran gender, aturan ketenagakerjaan, hingga pembatasan kehidupan beragama. Sedangkan di level nasional, hanya 62 kebijakan dari 28 ribuan kebijakan atau 0,2 persen saja, yang benar-benar terkait pemenuhan hak perempuan dan penanganan kekerasan.Padahal, kesetaraan gender dan perlindungan HAM bagi perempuan dijamin konstitusi. Tak kurang 40 hak konstitusional perempuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.Publik lantas bertanya-tanya, mengapa pemerintah atau negara masih terus mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan? Bukankah itu bentuk pelanggaran konstitusi? Daerah mana saja yang punya aturan diskriminatif gender? Bagaimana tantangan mengadvokasi aturan atau kebijakan yang ramah gender?Topik ini kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Sundari Amir Komisioner Komnas Perempuan dan Mike Verawati Tangka Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Friends of Merry Riana ft.Bima AryaWali Kota Bogor dua periode, Bima Arya Sugiarto, ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Istana Negara,dan dengan Jabatan barunya ini Bima Arya sedang fokus untuk bisa Mensukseskan Retret yang akan digelar di Magelang pada 20 Februari nanti.Bagaimana Cerita Selengkapnya Tonton selengkapnya ya.00:00 Opening03:00 Bagaimana Wakil Menteri Bima Arya Beradaptasi dengan Jabatan Baru?03:51 Tugas Dua Wakil Menteri Dalam Negeri04:12 Hal yang Sama dengan Wakil Negeri Bima Arya06:11 Penilaian Kinerja Bidang Politik07:12 Pelantikan Seluruh Kepala Daerah08:03 Soal Retret Seluruh Kepala Daerah10:14 Kesan Wakil Menteri Bima Arya Saat Mengikuti Retret Kabinet11:10 Persiapan Retret Kepala Daerah13:13 Efisiensi Anggaran Mengganggu Kemendagri?15:50 Apakah Efisiensi Akan Dilakukan ke Pemda?17:01 Tantangan Terbesar di 107 Hari sebagai Wakil Menteri20:23 Komentar Istri dan Anak Soal Jabatan Wakil Menteri Bima Arya22:11 Momen Paling Dinikmati sebagai Wakil Menteri24:47 Kalau Wakil Menteri Bima Arya Punya Super Power, Mau Super Power Apa?27:09 Komentar untuk 5 Tokoh Politik31:15 Pilihan Tersulit yang Dialami Wakil Menteri Bima Arya32:44 Ketika Wakil Menteri Bima Arya Menerima Tawaran Jabatan Baru33:25 Jika Wakil Menteri Bima Arya Bisa Memilih Jabatan di Kabinet Merah Putih34:07 Nasihat Wakil Menteri Bima Arya untuk Diri Sendiri37:04 Pembelajaran Hidup Wakil Menteri Bima Arya39:03 Hal Tersulit Merry Riana Ketika Masuk ke Sistem Pemerintahan39:56 Closing#merryriana #friendsofmerryriana #BimaAryaFOR MORE INFOhttps://linktr.ee/merryrianaSUBSCRIBE:https://www.youtube.com/c/MerryRianaKoleksi BUKU & MERCHANDISE Merry Riana di Apps MERRY RIANADOWNLOAD Apps Merry Riana sekarang juga, GRATIS! Tersedia di :Google Playhttps://bit.ly/MerryRiana-PlayStoreApp Storehttps://bit.ly/MerryRiana-AppStoreINSTAGRAM: @merryriana | https://instagram.com/merryriana/X: @merryriana | https://twitter.com/merryriana/FACEBOOK: Merry Riana | https://www.facebook.com/MerryRiana/SPOTIFY: Merry Riana | http://bit.ly/Merry-Riana-SpotifyTIKTOK : @merryriana | https://vt.tiktok.com/ZSeEqpUa2/WEBSITE: https://www.merryriana.com

Di tengah situasi aksi unjuk rasa yang memanas diberbagai daerah, masyarakat diharapkan tetap menjaga kesejukan termasuk di ranah media sosial. Masyarakat yang memantau kondisi nasional terkini melalui media sosial diharap tidak reaktif atau turut mengeluarkan komentar provokatif, serta tetap kritis. Bagaimana menjaga ruang digital di tengah kondisi nasional saat ini?Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Ahli Hukum Fisip Unair, Prof Henry Subiakto

ICAV (Indonesian Culinary Association of Victoria) akan menyelenggarakan festival kuliner jalanan Indonesia di Victoria Market shed C & D, pada tanggal 30 – 31 Agustus 2025 di Melbourne.

Pre-order buku 'What It Takes' sekarang di:https://sgpp.me/what-it-takes-yt______________________________________________Saya sering menyampaikan 5 atribut yang membuat Asia Tenggara ketinggalan dari Tiongkok selama 30 tahun terakhir ini.Salah satu atribut itu adalah infrastruktur—dan kali ini, saya diskusi panjang, lebar, dan dalam terkait topik tersebut bersama Reynaldi Hermansjah, Dirut PT SMI yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di sektor keuangan.Mengapa kita bahas dari perspektif keuangan? Karena mau apapun itu, ujung-ujungnya butuh ‘fulus'—termasuk membangun dan merawat infrastruktur yang sifatnya jangka panjang (atau yang Reynaldi sebut “marathon game”).Percakapan ini niche, tapi penting untuk bangsa ke depan. Penuh realisme, tapi juga optimisme sekaligus.Kalau Anda investor, episode ini harus Anda simak.Tentang host:Gita adalah seorang pengusaha dan pendidik asal Indonesia. Ia merupakan mitra pendiri Ikhlas Capital dan menjabat sebagai ketua Ancora Group. Saat ini, ia mengajar di Stanford sebagai peneliti tamu di Precourt Institute for Energy, serta menjadi fellow di Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.Tentang pembicara:Reynaldi Hermansjah, seorang profesional di bidang keuangan dan infrastruktur yang telah menempati berbagai posisi strategis di perusahaan nasional dan internasional. Ia merupakan alumni Teknik Elektro Universitas Trisakti dan meraih gelar doktor di bidang Manajemen dari Universitas Pelita Harapan. Kariernya dimulai di Nomura Securities pada tahun 1991, dan ia pernah menjabat sebagai CFO di PT Jasa Marga serta Presiden Direktur di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).#Endgame #GitaWirjawan #ReynaldiHermansjah___________________________________________________Tahun kedua Endgame Town Hall segera menantimu!Dapatkan tiketnya di:https://sgpp.me/endgametownhall-ticketsAtau jadilah bagian dari gerakan intelektual ini:https://sgpp.me/endgametownhall-partnership_________________________________________________Episode lain yang mungkin Anda sukai:https://youtu.be/Xi6USMoORB0?si=nyYfxy-SjskIyBN9https://youtu.be/cSt2cPYxYpw?si=-orGtAY8KTFV7aHphttps://youtu.be/xu7RsG54fLg?si=sYOQbtZG9ZaWyiUM

Sejumlah pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan besaran Pajak Bumi Daerah yang berkali lipat seperti di Kabupaten Pati, Jombang, Kota Cirebon, Kota Semarang, dan Kabupaten Bone. Kenaikan ini menuai penolakan masyarakat karena dianggap membebani ditengah situasi ekonomi saat ini. Seperti di kab Pati, terjadi aksi demo besar2an menolak kebijakan tersebut. Pemerintah daerah beralasan kebijakan tersebut untuk sudah diputuskan pemerintahan sebelumnya dan untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah. Apa penyebab sejumlah pemda membuat kebijakan kontroversi tsb, dan apa solusi pemerintah daerah? Simak pembahasannya bersama Pakar otonomi daerah / Gurubesar IPDN, Prof Johermansyah Johan

Kenaikan Drastis PBB di sejumlah daerah (Pati, Cirebon, Bone, Jombang, dll) membuat warga resah, bagaimana solusinya? Talk: - Direktur Indonesia Tax Care, Basuki Widodo- Pengamat Ekonomi, Salamuddin DaengKenaikan Drastis PBB di sejumlah daerah (Pati, Cirebon, Bone, Jombang, dll) membuat warga resah, bagaimana solusinya?

Kemitraan strategis NBN Co bersama Amazon berpotensi layanan broadband berkecepatan tinggi ke lebih dari 300.000 rumah dan bisnis di wilayah regional, pedesaan, dan terpencil Australia.

Kebaktian 2 Bulan Budaya Daerah Jawa Tengah (Solo)GKP Jemaat BandungMinggu, 3 Agustus 2025 pukul 09.30 WIBTema : "Bijaksana Dalam Menggunakan Berkat Tuhan"Bacaan Alkitab : Lukas 12 : 13 - 21Pelayan Firman : Pdt. Gumilar Kristianto, M.Si.@GKP Bandung Agustus 2025

#DiskusiInteraktif Wacana Kepala Daerah dipilih DPRD kembali mencuat. Antara efisiensi dan demokrasi?[TALK] Pengamat Politik/Peneliti Senior KIPP - Kaka Suminta&Pengamat politik Mantan Ketua KPUD Jateng, Joko Purnomo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah memicu polemik.Putusan ini ditanggapi beragam oleh sejumlah parpol. PKS merespons positif, tetapi beberapa parpol lain keberatan, dengan mengemukakan alasan masing-masing.Demokrat menyoroti peluang perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang bakal berpengaruh pada kepengurusan partai. Nasdem menyinggung putusan MK yang kerap berubah-ubah. Sementara, PKB menganggap putusan MK, melampaui ketentuan undang-undang.Padahal, putusan MK diharapkan mampu menyederhanakan proses pemilihan, mengurangi beban kerja penyelenggara, hingga memberikan waktu bagi partai politik agar tak asal-asalan merekrut dan mempersiapkan calegnya.Sementara pemerintah menindaklanjutinya dengan membuat tim kajian lintas kementerian untuk merumuskan kembali Undang-Undang Pemilu. Alasannya, putusan MK bersifat final dan mengikat.Bagaimana membaca polemik ini? apa saja plus-minus pemisahan pemilu dan pilkada? Apakah putusan MK ini bisa menjadi momentum pembenahan sistem pemilu? Bagaimana dampaknya?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal, dan Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM Yance Arizona.

Narasumber: 1. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage2. Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survei, Konsultan, Komunikasi Politik dan Konsultan Komunikasi Publik - Dr. Emrus Sihombing

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi daerah terdampak gempa Bengkulu berkekuatan 6,3 magnitudo. Dalam kunjungannya, Wapres turut membawa bantuan untuk warga terdampak.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025. Dalam Inpres tersebut Presiden menegaskan perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Lalu bagaimana memastikan agar Koperasi Desa Merah Putih mampu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045? Simak wawancara Menteri Desa dan pembangunan daerah tertinggal Yandri Susanto

Bilangan 32

GubernurRiau  Abdul Wahid meminta dukungan penuhdari Kementerian Perindustrian untuk mendorong hilirisasi industri di Riau,khususnya sektor sawit dan migas yang menjadi andalan daerah. Hal inidisampaikan Wahid saat audiensi bersama Wakil Menteri Perindustrian RI, FaisolRiza di Jakarta.

Meskipun pendaftaran pemilih saat ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa, partisipasi pemilih telah menurun sejak 2007. Pemilu 2022 mencatat penurunan partisipasi pemilih ke level terendah sejak pemungutan suara wajib diperkenalkan pada 1925.

Kabargembira bagi para guru bantu di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau. DinasPendidikan (Disdik) Provinsi Riau telah berhasil mentransfer bantuan keuangan(Bankeu) untuk pembayaran honorarium mereka tahun 2025. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikejutkan dengan lahan di bantaran sungai di Kali Bekasi, wilayah sungai Cikeas dan Cileungsi yang telah berubah fungsi menjadi pemukiman. Daerah aliran sungai yang seharusnya dijaga tersebut bahkan telah memiliki sertifikat hak milik pribadi.Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa status tanah di bantaran sungai akan dikembalikan menjadi tanah negara. Apa yang membuat maraknya izin kepemilikan pribadi di bantaran sungai ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada sertifikat terbit di atas tanah yang harusnya dikonservasi?

Pemudik Motor Tujuan luar Pulau Jawa di Pelabuhan terus berdatangan untuk berlayar pulang ke kampung halaman

Kemendagri: Ratusan Daerah Tak Ada Upaya Konkret Tangani Inflasi | Pengangkatan Tertunda, Calon ASN/PPPK Bingung dan Kecewa | BMKG: Banjir Jabodetabek Bukan Hanya soal Curah Hujan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mendagri Minta Daerah Potong APBD untuk PSU | Pemerintah Akan Bantu Pendanaan Rp5 Miliar untuk Tiap Koperasi Merah Putih | Presiden AS Donald Trump Teken Perintah Dirikan Cadangan Bitcoin

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Hari ke-4 bestod! Powered by Firstory Hosting

KATA RADIO EPISODE 35 - HASTO & RETRET KEPALA DAERAH, Senin 3 Maret 2025 .

Presiden Prabowo Tutup Retret Kepala Daerah Hari Ini | DPR Minta Pemerintah Antisipasi PHK Ribuan Pekerja Sritex | PSU di Magetan, KPUD Masih Punya Anggaran 9 Miliar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Prabowo akan menyampaikan pengarahan pamungkas pada hari terakhir Retret Kepala Daerah. Dalam arahannya, ia juga akan membahas pedalaman Astacita sebagai bagian dari strategi pembangunan dan pemerintahan ke depan. Arahan ini diharapkan memberikan panduan serta visi yang lebih jelas bagi para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Raker Komisi II DPR Bahas Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah

Sejumlah Wakil Kepala Daerah telah berkumpul di Akmil Magelang. Raut wajahnya menggambarkan betapa antusiasnya mereka mengikuti retret tersebut.

Prabowo Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia | Pertamina Diminta Evaluasi Total Buntut Kasus Korupsi Minyak Mentah | Tanggapi PSU 24 Daerah, DPR: Penyelenggara Tidak Cermat

26 Februari 2025 jadi hari keenam pelaknasaan retret kepala daerah di akademi militer Magelang Jawa Tengah dan di hari keenam ini akan dihadiri oleh wakil presiden yaitu Gibran Rakabuminga Raka.

Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di kompleks Akmil Magelang sekitar pukul 13.10 WIB. Selain itu, terlihat pula Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Mereka tampak telah mengenakan pakaian kemeja putih dan celana hitam, seperti yang dikenakan peserta retret lainnya. Para kepala daerah dari PDIP ini disambut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Total ada 22 kepala daerah kader PDIP yang mengikuti agenda retret di Akmil Magelang pada Senin siang.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan pihaknya masih menunggu sejumlah kepala daerah yang hingga hari ketiga ini belum bergabung untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Wamendagri menyebut sudah ada kepala daerah dari kader PDIP yang telah mengikuti retret kepala daerah, namun Wamendagri tidak menyebutkan jumlah pastinya.

Pembekalan kepala daerah di Akademi Militer magelang sudah memasuki hari ketiga, sejumlah nateri disiapkan untuk para peserta Kepala Daerah

450 kepala daerah mengikuti senam pagi pada hari keuda retret di Lembah Tidar Komplek Akmil Magelang, Jawa Tengah

Retret para kepala daerah memasuki hari kedua pada Sabtu, 22 Februari 2025. Pagi ini, para kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari lalu menerima pengarahan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Mulai besok, Jumat, 21 Februari, sebanyak 505 kepala daerah yang baru saja dilantik, akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Selama sepekan, mereka bakal mengikuti pembekalan dalam rangka penyelarasan visi misi dengan pemerintah daerah. Sejumlah menu wajib retret sudah disiapkan, di antaranya soal tugas, pokok, dan fungsi kepala daerah, Astacita, hingga urusan pengelolaan anggaran. Masa orientasi serupa juga digelar Presiden Prabowo untuk menggembleng para menterinya pada akhir Oktober 2024 lalu yang bertajuk Retret Merah Putih. Bedanya, retret kali ini didanai APBN dari pos anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp11,06 miliar. Sedangkan, retret kabinet diklaim berasal dari kocek pribadi Presiden. Retret kepala daerah juga banjir kritik. Selain, bernuansa militeristik, anggaran retret kedua ini membebani negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Seberapa urgen, retret kepala daerah digelar? Apakah termasuk pemborosan anggaran? Seberapa besar dampaknya pada kinerja pemerintahan baru di daerah?Kita bincangkan bersama Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro dan Pakar Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jelang Pelaksanaan Retret Kepala Daerah, Sejumlah Kepala Daerah Terpantau Mulai Melakukan Perjalanan Menuju Akademi Militer Magelang.Untuk Informasi Selengkapnya Akan Disampaikan oleh Jurnalis Metro TV, Randi Al Faras, dari Bandara Soekarno-Hatta.

Efisiensi Anggaran jadi Tantangan Kepala Daerah | Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Ditahan KPK | Bibit Tanaman untuk Pelantikan Bupati Trenggalek*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gila nih, apa lagi sih ini?!. Makin ada2 aja berita. So, Happy Listening and Enjoy

Pesan Prabowo Usai Melantik 961 Kepala Daerah di Istana Merdeka | DPR Akui Izin Tambang untuk UMKM Perlu Dikaji | Hasto Hadiri Pemeriksaan KPK, Siap Ditahan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo ke Kepala Daerah: Semoga Anda Kuat Digembleng | Kasus DBD Tembus 10 Ribu Kasus dengan 48 Kematian | Manajemen CNN Indonesia Mangkir Sidang Perdana Gugatan PHI*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepala Daerah yang Hari Ini Dilantik, Harus Jadi Teladan Cegah Korupsi | Tiga Kesalahan Mendikti Saintek yang Membuatnya di-Reshuffle | Wali Kota Semarang dan Suami Ditahan KPK*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sebanyak 481 kepala daerah terpilih berkumpul di Monas sejak Selasa pagi untuk mengikuti gladi kotor menjelang pelantikan yang akan digelar pada Kamis, 20 Februari, di Istana Negara, Jakarta. Para kepala daerah mengikuti sejumlah arahan hingga latihan baris-berbaris.

Sejumlah kepala daerah terpilih mengapresiasi latihan baris-berbaris yang diikuti di Jalan Silang Lapangan Monas menjelang pelantikan di Istana Kepresidenan Kamis besok. Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Selatan terpilih, Herman Deru, menilai bahwa latihan baris-berbaris tersebut dapat membangun kebersamaan serta sinergi antar kepala daerah.

Jelang pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung pada hari Kamis mendatang, Partai NasDem mengumpulkan seluruh kadernya yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah pada 2024. Nampak sejumlah kepala daerah berdatangan dari berbagai daerah, seperti Sumatra, Sulawesi, hingga Papua.

Kemendagri Spill Materi Retret Kepala Daerah | Aturan Baru soal Pekerja Kena PHK, ASPIRASI: Pastikan Buruh Mendapatkan Haknya | Kementerian ATR/BPN Berikan SHGB untuk Warga Muara Angke*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hari ini, Kementerian Dalam Negeri melanjutkan pemeriksaan kesehatan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, sebelum mereka dilantik serentak 20 Februari mendatang.Bagaimana jalannya proses pemeriksaan lanjutan hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Andre Septian.

239 Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024 Akan Melakukan Registrasi Pelantikan dan Menjalani Pemeriksaan Kesehatan. Pemeriksaan Ini Demi Memastikan Kesiapan Kesehatan, Seluruh Kepala Daerah yang Akan Segera Dilantik.

Ribuan peternak sapi perah di India Utara menghadapi krisis kekurangan pakan ternak selama musim dingin. Kini para ilmuwan dari universitas setempat telah mengembangkan jenis pakan ternak baru untuk membantu para peternak bertahan saat musim dingin sekaligus meningkatkan produktivitas ternak mereka.

S15E12 PART 1 Food Security dan Apa Ada Dengan Kota Marudu? Apa itu food security Shortage of food Daerah dengan industry masing-masing Kalau orang tanya ada apa di KM, kamu jawab apa? Jom datang Beramai-ramai ke ;-   Global Agritech Summit 2024 8 dan 9 October 2024 SICC, Kota Kinabalu Sabah   untuk mengetahui lebih lanjut lagi, layari www.globalagritecsummit.com atau  email mereka di info@globalagritechsummit.com dan  whatsapp mereka di 0123355067 Out on Spotify, Apple Podcast, YouTube dan semua podcast platform.   Produced by