Podcasts about presiden jokowi

Di tengah sibuknya kementerian dan lembaga mencorat-coret anggaran karena terkena efisiensi, kondisi berbeda terjadi di Kementerian Pertahanan. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik staf baru. Tak hanya satu, tetapi lima staf dan satu asisten khusus Menhan. Di antara mereka yang dilantik, ada influencer Deodatus Andreas Deddy Chayadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, dan eks staf khusus di era Presiden Jokowi, Lenis Kogoya.Kebijakan ini memantik pertanyaan di publik karena dianggap tak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran. Terlebih, Kemenhan termasuk dari belasan kementerian lembaga yang tak terkena efisiensi. Bahkan, alokasi anggarannya di APBN 2025 berada di posisi teratas dengan Rp166 triliun. Bandingkan dengan situasi di institusi lain yang terkena pengetatan. Ancaman PHK pun membayangi, seperti yang terjadi di TVRI dan RRI.Apa dampak inkonsistensi di internal pemerintah ini terhadap efektivitas penghematan anggaran? Kita bincangkan bersama Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dan Koordinator Program HAM IMPARSIAL, Annisa Yudha.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Yuk! Bersama berpartisipasi dalam survey singkat ini untuk perkembangan Podcast Indonesia yang lebih baik! Ada hadiahnya lo! Klik langsung disini https://fstry.pse.is/6sjedf —— Firstory DAI —— Endorse dari mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo kepada sejumlah calon kepala daerah, mencerminkan lemahnya gagasan mereka. Fenomena Jokowi turun gunung dan keberpihakan Prabowo dalam Pilkada ini membuat kontestasi politik jadi tidak asik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Pernyataan Mendikti Saintek soal penerima beasiswa LPDP non-ikatan dinas tidak harus langsung pulang ke tanah air memicu kembali perdebatan sengit, yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Alasan yang dikemukakan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah karena pemerintah belum mampu memberikan pekerjaan bagi lulusan LPDP. Pernyataan Menteri Satryo ini berbeda dengan arahan kebijakan di era Presiden Jokowi. Pada 2023, Jokowi meminta penerima beasiswa LPDP untuk pulang ke Indonesia sehingga bisa berkontribusi untuk negara. Berdasarkan laman resmi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), aturan saat ini mewajibkan alumni yang telah menyelesaikan masa studi untuk kembali ke Indonesia dan menetap selama setidaknya dua kali waktu tempuh masa studi ditambah satu tahun. LPDP pada 2023 mengungkap dari sekitar 35 ribu penerima beasiswa, ada 413 orang yang tidak kembali ke tanah air. Fakta ini mengusik rasa keadilan banyak kalangan, apalagi di tengah realita kian mahalnya uang kuliah di kampus dalam negeri. Lantas, tepatkah gagasan yang dilontarkan Menteri Satryo? Bagaimana idealnya arah kebijakan beasiswa LPDP di pemerintahan baru? Apa saja PR di sektor pendidikan tinggi yang harus dibenahi? Kita bincangkan bersama Guru Besar dan Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan dan Aktivis Pendidikan Tamansiswa, Ki Darmaningtyas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil Temui Bekas Presiden Jokowi di Solo | OJK Berharap Anti-Scam Center Segera Diluncurkan | Karhutla di Aceh Barat Sudah Sepekan, Petugas Pemadaman Mulai Kewalahan

Presiden Prabowo Subianto telah resmi dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Ada tradisi baru yang dimana sejumlah menteri dan wakil menteri yang dipilih diberi pembekalan, meski beberapa diantaranya adalah wajah-wajah lama yang menjabat di kabinet era Presiden Jokowi. Berbagai strategi telah dirumuskan untuk memenuhi harapan publik di masa mendatang. Akankah Pemerintahan PrabowoGibran mampu mewujudkan harapan rakyat Indonesia, terutama dibidang penegakan hukum, komitmen pemberantasan korupsi dan perbaikan mutu demokrasi

Wajar jika publik makin sangsi dengan keseriusan pemerintahan baru menuntaskan kasus-kasus HAM berat masa lalu. Di hari pertama usai dilantik, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra sudah melontarkan pernyataan kontroversial. Menurutnya, kasus 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Padahal, sebelumnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2023 mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus HAM berat, termasuk peristiwa 98. Jauh sebelum itu, Komnas HAM juga sudah menetapkan bahwa kasus 98 adalah pelanggaran HAM berat masa lalu. Keraguan akan masa depan penyelesaian kasus-kasus HAM berat memang sudah mengemuka sejak Prabowo Subianto terpilih sebagai RI1. Sebab, Prabowo membawa beban sejarah karena diduga terlibat dalam kasus penghilangan paksa 97/98. Pesimisme tambah menebal ketika melihat barisan tokoh yang membantu Prabowo di kabinet. Menteri HAM dijabat Natalius Pigai, yang pernah menyatakan Prabowo bersih dari dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, ada Mugiyanto, salah satu korban penghilangan paksa 97/98, yang diangkat sebagai Wakil Menteri HAM. Bagaimana tanggapan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu terhadap situasi ini? Masihkah ada celah untuk menuntut keadilan? Kita bincangkan bersama Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dan Ibunda Wawan Korban Semanggi I (13 November 1998), Sumarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Makan Siang Bersama Kabinet, Nadiem: Momentum Perpisahan | P2G Beri Nilai Paling Rendah, Kinerja Sektor Pendidikan di Era 10 Tahun Jokowi | Kontroversi Truk PDAM Rembang Distribusikan Air dengan Banner Paslon Pilbup

RUU Perampasan Aset gagal disahkan DPR periode 2019-2024, meski berulang kali didorong Presiden Jokowi. Beleid yang digagas sejak 2008 ini berakhir dengan status carry over. Usai pelantikan DPR baru, banyak kalangan sudah menyuarakan agar RUU Perampasan Aset masuk prioritas di 100 hari pertama. Pengesahannya diyakini bakal memperkuat upaya pemberantasan korupsi, baik dari sisi penegakan hukum maupun pengembalian kerugian negara. Benarkah? Terobosan apa yang bisa dilakukan dalam pemberantasan korupsi jika UU Perampasan Aset berhasil disahkan? Kita bincangkan bersama Akademisi dan Ketua Pansel KPK 2019-2023, Yenti Garnasih dan Peneliti ICW, Diky Anandya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menganugerahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana atas peran besarnya dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara.

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Ke-47 Lausimeme di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lausimeme jadi Bendungan Ke-47 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi selama 10 Tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Presiden Jokowi Angkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta | Maruf Amin: Selesai Jadi Wapres, Ingin Kembali ke Jalur Keulamaan | KKJ: Ancam Kebebasan Pers di Papua, Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Resmikan Dua Ruas Jalan Tol Trans Sumatra | Sunarto Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 | PKS Yakin Prabowo Sudah Memilih Calon Menteri dan Wakil Menteri Berintegritas *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Resmikan 24 Ruas Jalan dan Jembatan di Aceh | Rapat Paripurna DPR Setujui Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat | Dubes Norwegia Apresiasi Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di IKN *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sepekan jelang dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang ditengarai bakal menjadi calon-calon menteri di kabinetnya. Banyak di antaranya berasal dari parpol koalisi di Pilpres 2024. Tampak juga wajah beberapa menteri dari kabinet Presiden Jokowi yang merapat di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta, kemarin. Kabinet Prabowo-Gibran diprediksi bakal gemuk usai disahkannya Undang-Undang Kementerian Negara. Apalagi hampir semua parpol sudah merapat ke koalisi pemerintah. Politisi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut jumlah kementerian sekitar 44 hingga 46. Kemarin, DPR juga sudah menyepakati penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13. Kabinet yang gemuk tentu memiliki berbagai konsekuensi, tak hanya dari sisi politik, tetapi juga anggaran. Seperti apa gambarannya? Bagaimana dampak kabinet gemuk terhadap jalannya pemerintahan? Kita bahas bersama Sekjen FITRA Misbah Hasan dan Program Manager SMRC Saidiman Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Jadi Warga Kehormatan Brimob Polri | Wapres Resmikan Pembangunan Gedung Universitas dan RSI Syekh Nawawi Banten | Uji Publik Calon Anggota Sidang Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2025-2030 *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN | Waka DPR Dasco: Alat Kelengkapan Dewan Efektif Bekerja 16 Oktober | Hiruk Pikuk Kampanye Pilkada, Ketua KPUD Solo Malah Mundur

Presiden Jokowi Klaim Tak Cawe-cawe Susunan Kabinet Prabowo | SBMI Minta Pemerintah Awasi Jalur Segitiga TPPO Indonesia-Thailand-Myanmar | Peparnas XVII: Komnas Disabilitas Minta Pemda Serius Bina Atlet Olahraga Disabilitas

Episode kali ini, Coach Tom akan bahas tentang istilah raja Jawa. Ini berawal dari pidato ketum partai Golkar yang baru (Pak Bahlil). Isu punya isu, beliau memakai diksi ini untuk menyindir salah satu tokoh yang punya power untuk menggerakkan banyak pihak demi kemauannya. Kira-kira siapakah sosok yang dimaksud?

Presiden Jokowi: Amankan Pasar Domestik, Perluas Pasar Global | Mendag Zulhas: Modest Fashion Terus Didorong Kuasai Pasar Ekspor Global | Peparnas XVII, Jateng Geser Jabar di Puncak Klasemen Peraih Medali Sementara *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi: Indonesia Akan Jadi Superpower Ekonomi di Asia | MenPAN-RB: Presiden Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025 | 2028, Seluruh TPA Sampah Diprediksi Kelebihan Kapasitas *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi: Tuntutan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim Masih Dikalkulasi | Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Prabowo: Saya Minta Para Hakim Sabar Sebentar | NPC Indonesia: Sempat Ada 21 Gubernur Tak Siap Anggaran Kirim Atlet ke Peparnas XVII

Presiden Jokowi mengaku dirinya tidak boleh lagi membuat kebijakan strategis jelang purna tugas pada 20 oktober mendatang.

Presiden Jokowi: Harga-harga Komoditas di Pasar Rakyat Alor, NTT Lebih Mahal | Formappi: Bila PDIP Gabung Prabowo-Gibran, DPR Makin Melemah | Kebebasan PersTerancam, Pemred Floresa.co Ditangkap Polisi Saat Meliput Demo

Presiden Joko Widodo telah menerima 10 nama calon pimpinan KPK dan 10 nama calon dewan pengawas KPK yang diserahkan langsung oleh pansel KPK di Jakarta. 10 nama campim KPK dan 10 nama dewas KPK ini nantinya akan diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan

Presiden Jokowi diakhir masa jabatannya bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga merusak lingkungan. Dengan dalih apapun ekspor pasir laut ini akan sangat merugikan Indonesia. Prabowo harus menghentikan kebijakan ini ketimbang harus membersihkan lumpur bekas Jokowi. - - - Dukung jurnalisme berkualitas dengan langganan Tempo. Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Presiden Jokowi: 10 Tahun Pemerintahan Mampu Bangun 15 PLBN Terpadu | Hari Batik, Industri Batik Belum Optimal Sumbang Kinerja Ekspor TPT | IM57+ Institute: DPR Jangan Pilih Capim dan Cadewas KPK Bermasalah *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Temef di TTS, NTT | Ratusan Hektar Lahan Tembakau di Ngawi Terancam Puso | Rudal Balistik Iran Hantam Kota Gedera di Israel *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Baromater menilai langkah Anies Baswedan merilis visi misi untuk Pilgub Jakarta sebagai upaya tetap eksis. Gagalnya Anies maju di Pilkada Jakarta sebagai pukulan telak. Menurut Qodari alias Mr. Q di Podcast Si Paling Kontroversi Anies masih punya impian maju di Pilpres 2029, sehingga berusaha tidak hilang dari peredaran. Sementara sinyal PDIP akan bergabung ke koalisi besar sulit terwujud. Qodari berpendapat faktor keberadaan Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai faktor penghambat. Selama ini hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Jokowi dan SBY kurang harmonis. Menurut Qodari yang ingin ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo adalah Puan Maharani. Sedang keputusan di tangan Mega. Mungkinkah pertemuan Prabowo-Mega terjadi sebelum pelantikan 20 Oktober? Atau justru keduanya lebih leluasa bertemu pasca Prabowo telah menjadi preside? Lalu apa makna ucapan Prabowo siap ditinggalkan jika menyimpang?

Presiden Jokowi Minta Daerah Sekitar Sokong Suplai Pangan ke IKN | JPPI: Tugas Mahasiswa ITB itu Belajar, Bukan Kerja Paruh Waktu di Kampus | Hasil Ekshumasi Kasus Kematian AM Dirilis, LBH Padang Ajukan Empat Tuntutan *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rumor Akan Ada 44 Kementerian, Presiden Jokowi: Tanyakan ke Prabowo | Formappi: Penambahan Jumlah Komisi di DPR Tak Jamin Pro-Rakyat | BPBD Magetan Ingatkan Warga Waspada Hujan Disertai Angin Kencang

Presiden Jokowi Kutuk Serangan Israel ke Lebanon | Penasihat Prabowo: Subsidi Diberikan Langsung ke Penerima, Bukan ke Komoditinya | Diduga Ada Gas Metan, TPSA Putri Cempo Solo Kembali Terbakar

Presiden Jokowi: 85 Juta Pekerjaan Akan Hilang Tahun Depan | Inilah Indikator Kinerja Baik Pertumbuhan Ekonomi Nasional | Pilkada 2024, PKS Targetkan Kemenangan 60 Persen di Seluruh Wilayah *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Tak Akan Hadiri Penutupan PON XXI | Kebocoran Data Kerap Berulang, DPR: Buat SOP Pengamanan Data | Ditjen Pajak Kemenkeu Bantah Ada Kebocoran Data NPWP

Presiden Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Kopi, Kakao, Lada, Nilam | RUU Wantimpres Sah Jadi Undang-Undang | Ketua Wantimpres Wiranto: Menu Makanan Pokok Siswa Jangan Diseragamkan

Presiden Jokowi Ingatkan Jajaran TNI-Polri Jangan Lakukan Hal Buruk | Wapres: 2045, Sebanyak 99,5 Pekerja Agar Sudah Terlindungi Jamsostek | Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat sedang Tidak Baik-baik Saja

Pekan ini publik dibuat gaduh oleh sejumlah peristiwa yang menyita perhatian. Sekitar satu minggu lagi sebelum waktu pendaftaran calon yang berlaga di Pilkada 2024 dibuka, MK mengeluarkan putusan yang mengubah aturan pengajuan calon peserta. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan ini dipastikan bisa berdampak banyak pada peta pertarungan di pilkada yang belakangan ini disebut-sebut terjadi oligarki oleh satu kelompok saja. MK juga membuat keputusan yang menegaskan usia cagub atau cawagub minimal 30 tahun saat penetapan. Dengan keputusan ini, peluang Kaesang Pangarep seakan tertutup untuk jadi cagub atau cawagub. Namun DPR melakukan manuver untuk bisa menganulir putusan MK dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di pekan ini juga Presiden Jokowi mengganti sejumlah menteri walau umur pemerintahan tinggal sekitar 2 bulan lagi. Ada menteri dari kader PDIP yang terpental dan digantikan oleh kader Partai Gerindra. Apakah Presiden Jokowi sedang melakukan konsolidasi dukungan di ujung kekuasannya? Dan apa yang sedang dipertontonkan DPR dengan mencoba 'melawan' putusan MK? Apakah jalan bagi Anies Baswedan untuk berlaga di pilkada kembali tertutup oleh akrobat DPR?

Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan presiden Donald Trump akan berhadapan untuk pertama kalinya dan dalam apa yang mungkin akan menjadi satu-satunya debat capres AS di antara keduanya. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan siap berkantor di IKN menjelang akhir masa jabatannya.

Presiden Jokowi Jelaskan Rencana Berkantor 40 Hari di IKN | Rapat Paripurna DPR Sahkan Iffa Rosita Gantikan Hasyim Asyari | Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Hukuman untuk SYL *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tidak seperti Hillary Clinton dalam Pilpres AS 2016, Kamala Harris tidak memiliki pesan gender yang tegas dalam kampanyenya. Akan tetapi, mau tidak mau, isu gender akan diperhitungkan dalam pemilu AS. Sementara itu, Presiden Jokowi menangguhkan rencana pemindahan ASN ke IKN bulan September ini.

Presiden Jokowi dan Prabowo Akan Hadiri Pembukaan PON XXI | Polri Siap Jamin Keamanan PON XXI Aceh-Sumut 2024 | Kasus Bunuh Diri Capai 6.700 Jiwa *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Episode PutCast kali ini mendatangkan Totok Dwi Diantoro, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM. Sampai sejauh mana KPK menangani dugaan korupsi dan gratifikasi anak dan menantu Presiden Jokowi?

Jurnalis VOA melaporkan langsung dari arena Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago mengenai agenda konvensi, termasuk pidato Wapres AS Kamala Harris yang akan menerima secara resmi pencapresannya. Sementara itu, Presiden Jokowi reshuffle kabinetnya menjelang lengser.

Kegagalan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk lolos ke parlemen pusat mungkin jadi salah satu topik yang menarik dalam beberapa waktu terakhir. Gimana enggak, sekalipun dipimpin oleh putra Presiden Jokowi lewat Mas Kaesang, nyatanya tak banyak membantu parpol yang kerap disebut netizen sebagai PDIP U-21 ini untuk lolos ke parlemen pusat. Berbagai analisis bertebaran di sana-sini. Ada yang bilang partai ini telat “pakai” Jokowi sebagai jargon kampanye. Ada yang bilang ini gara-gara caleg PSI kurang kompeten dan pengalaman. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan menariknya, dalam beberapa hari ini, saya coba mendalami AD/ART PSI serta coba mengamati struktur partai dan kepengurusannya. Dan memang ada beberapa hal menarik yang bisa kita temukan di sana. Penasaran seperti apa dan apakah ada korelasinya dengan kekalahan PSI yang sudah 3 kali berganti Ketua Umum? Yoi yoi yoi, mari kita bahas.

Kandidat capres AS Kamala Harris mengerucutkan nama-anama bakal cawapresnya, sementara mantan Presiden Donald Trump ingin lokasi dan waktu pelaksanaan debat pilpres AS diubah. Sementara itu, Presiden Jokowi instruksikan agar RAPBN 2025 mengakomodasi program Prabowo-Gibran.

Pemerintah belum lama ini meluncurkan program Golden Visa untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Made Yoni berbincang dengan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dan pengacara imigrasi Umi Martina untuk mengulasnya.

Presiden Jokowi membatalkan rencana berkantor di IKN karena masih belum lengkapnya infrastruktur di Penajam Paser Utara, Kaltim. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy optimistis negaranya semakin dekat pada tujuannya untuk jadi anggota NATO di tengah upayanya hadapi invasi Rusia.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) siap menggelar KTT di Washington DC dengan fokus percepatan keanggotaan Ukraina dan situasi keamanan di tengah perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, usai pemecatan Ketua KPU karena tindakan asusila, Presiden Jokowi memastikan pilkada akan berlangsung baik.

Tiongkok desak AS agar tidak memfitnah "hubungan normal" Beijing dengan Moskow, setelah Washington memperingatkan sekutunya soal meningkatnya dukungan Tiongkok bagi Rusia di Ukraina. Sementara itu, Presiden Jokowi mengklaim perencanaan arus mudik lebaran tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya.

Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak? - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption–korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message