Podcasts about presiden jokowi

Dugaan penggelembungan dana (mark up) Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh era Presiden Jokowi tengah diselidiki KPK. Nilai mark upnya disinyalir tiga kali lipat dari angka sebenarnya. Sejumlah pihak seperti mantan Menkopolhukam Mahfud MD mendukung pengusutan dugaan ini. Mahfud juga menyatakan siap dipanggil jika diperlukan.Dugaan mark up makin memanaskan polemik seputar proyek yang diklaim sebagai kereta tercepat se-Asia Tenggara itu. Sebelumnya, masalah tumpukan utang Whoosh jadi sorotan karena pemerintah dan Danantara saling lempar tanggung jawab.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan negara tidak akan menanggung utang sebesar USD 7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang.Bagaimana duduk perkara di balik karut-marut proyek Whoosh? Apakah ada dugaan korupsi dalam proyek ini? Bagaimana fungsi pengawasan DPR? Bagaimana menekan potensi kerugian negara dalam proyek tersebut?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina, dan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Zaenur Rohman.

Pemerintah bakal menata ulang pendidikan karakter bangsa. Rencana ini sebagai evaluasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang diteken di era Presiden Jokowi.Klaimnya, itu dalam rangka percepatan pembangunan manusia yang tercantum dalam Asta Cita Prabowo-Gibran demi menuju Generasi Emas 2045.Belum ada penjelasan gamblang tentang apa yang dimaksud dengan menata ulang pendidikan karakter.Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tertulis bahwa pendekatan karakter mengacu pada profil pelajar Pancasila. Disebutkan pula tentang penguatan iklim kebhinekaan, inklusivitas, moderasi beragama, hingga nasionalisme.Apa latar belakang rencana tata ulang pendidikan karakter bangsa? Bagaimana implementasi pendidikan karakter selama ini? Apa saja catatannya sehingga harus ditata ulang?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Kapus Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Kementerian Agama RI Dr. Mastuki, M. Ag, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Aris Adi Leksono, M.Pd, dan Ketua Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris Unika Widya Mandala Surabaya Prof. Anita Lie.

Friends of Merry Riana | ft Gandi SulistiyantoMantan Dubes Indonesia untuk Korea, bapak Gandi Sulistiyanto berbagi cerita dan pengalaman sepanjang karir kesuksesannya. Siapa sangka, seorang anak desa yang dulu bekerja sebagai supir kini sukses aktif di pemerintahan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden bersama Presiden RI Jokowi. Bagaimana cerita selengkapnya?

Friends of Merry Riana | ft Grace NatalieWakil Dewan Pembina PSI, kini ditunjuk oleh Presiden RI Jokowi sebagai staf khusus. Dari tentang Bu Megawati, Tugas khusus dari Jokowi, hingga kemungkinan jabatan menteri di Kabinet mendatang bersama Prabowo semua di bahas di sini.

Obrolan santai ini membahas dinamika kerja jurnalis istana dari masa Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo, melalui pengalaman langsung Akbar Evandio. Ia menggambarkan perbedaan gaya kepemimpinan kedua presiden, mulai dari jadwal kerja, cara komunikasi, hingga kebijakan protokoler di lingkungan istana. Jokowi lebih aktif berkegiatan sejak pagi dengan gaya komunikasi santai dan terbuka, sementara Prabowo cenderung memulai hari lebih siang dan bekerja hingga malam, dengan pendekatan militeristik yang disiplin namun tetap terbuka pada interaksi personal.Di balik kedisiplinan era Prabowo, terungkap sisi humanis dan cair dari relasi antara jurnalis dan pejabat, termasuk saat mencari informasi, menghadapi isu-isu hangat, atau bahkan sekadar saling meledek soal klub sepak bola favorit. Tantangan jurnalis dalam mendapatkan akses informasi juga berubah, namun tetap dijembatani lewat pendekatan informal dan kerja kolektif. Hal ini menegaskan bahwa meski suasana istana berubah seiring pergantian pemimpin, semangat adaptasi dan kolaborasi tetap menjadi kunci bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Di tengah sibuknya kementerian dan lembaga mencorat-coret anggaran karena terkena efisiensi, kondisi berbeda terjadi di Kementerian Pertahanan. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik staf baru. Tak hanya satu, tetapi lima staf dan satu asisten khusus Menhan. Di antara mereka yang dilantik, ada influencer Deodatus Andreas Deddy Chayadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, dan eks staf khusus di era Presiden Jokowi, Lenis Kogoya.Kebijakan ini memantik pertanyaan di publik karena dianggap tak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran. Terlebih, Kemenhan termasuk dari belasan kementerian lembaga yang tak terkena efisiensi. Bahkan, alokasi anggarannya di APBN 2025 berada di posisi teratas dengan Rp166 triliun. Bandingkan dengan situasi di institusi lain yang terkena pengetatan. Ancaman PHK pun membayangi, seperti yang terjadi di TVRI dan RRI.Apa dampak inkonsistensi di internal pemerintah ini terhadap efektivitas penghematan anggaran? Kita bincangkan bersama Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dan Koordinator Program HAM IMPARSIAL, Annisa Yudha.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Yuk! Bersama berpartisipasi dalam survey singkat ini untuk perkembangan Podcast Indonesia yang lebih baik! Ada hadiahnya lo! Klik langsung disini https://fstry.pse.is/6sjedf —— Firstory DAI —— Endorse dari mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo kepada sejumlah calon kepala daerah, mencerminkan lemahnya gagasan mereka. Fenomena Jokowi turun gunung dan keberpihakan Prabowo dalam Pilkada ini membuat kontestasi politik jadi tidak asik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Pernyataan Mendikti Saintek soal penerima beasiswa LPDP non-ikatan dinas tidak harus langsung pulang ke tanah air memicu kembali perdebatan sengit, yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Alasan yang dikemukakan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah karena pemerintah belum mampu memberikan pekerjaan bagi lulusan LPDP. Pernyataan Menteri Satryo ini berbeda dengan arahan kebijakan di era Presiden Jokowi. Pada 2023, Jokowi meminta penerima beasiswa LPDP untuk pulang ke Indonesia sehingga bisa berkontribusi untuk negara. Berdasarkan laman resmi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), aturan saat ini mewajibkan alumni yang telah menyelesaikan masa studi untuk kembali ke Indonesia dan menetap selama setidaknya dua kali waktu tempuh masa studi ditambah satu tahun. LPDP pada 2023 mengungkap dari sekitar 35 ribu penerima beasiswa, ada 413 orang yang tidak kembali ke tanah air. Fakta ini mengusik rasa keadilan banyak kalangan, apalagi di tengah realita kian mahalnya uang kuliah di kampus dalam negeri. Lantas, tepatkah gagasan yang dilontarkan Menteri Satryo? Bagaimana idealnya arah kebijakan beasiswa LPDP di pemerintahan baru? Apa saja PR di sektor pendidikan tinggi yang harus dibenahi? Kita bincangkan bersama Guru Besar dan Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan dan Aktivis Pendidikan Tamansiswa, Ki Darmaningtyas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil Temui Bekas Presiden Jokowi di Solo | OJK Berharap Anti-Scam Center Segera Diluncurkan | Karhutla di Aceh Barat Sudah Sepekan, Petugas Pemadaman Mulai Kewalahan

Wajar jika publik makin sangsi dengan keseriusan pemerintahan baru menuntaskan kasus-kasus HAM berat masa lalu. Di hari pertama usai dilantik, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra sudah melontarkan pernyataan kontroversial. Menurutnya, kasus 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Padahal, sebelumnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2023 mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus HAM berat, termasuk peristiwa 98. Jauh sebelum itu, Komnas HAM juga sudah menetapkan bahwa kasus 98 adalah pelanggaran HAM berat masa lalu. Keraguan akan masa depan penyelesaian kasus-kasus HAM berat memang sudah mengemuka sejak Prabowo Subianto terpilih sebagai RI1. Sebab, Prabowo membawa beban sejarah karena diduga terlibat dalam kasus penghilangan paksa 97/98. Pesimisme tambah menebal ketika melihat barisan tokoh yang membantu Prabowo di kabinet. Menteri HAM dijabat Natalius Pigai, yang pernah menyatakan Prabowo bersih dari dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, ada Mugiyanto, salah satu korban penghilangan paksa 97/98, yang diangkat sebagai Wakil Menteri HAM. Bagaimana tanggapan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu terhadap situasi ini? Masihkah ada celah untuk menuntut keadilan? Kita bincangkan bersama Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dan Ibunda Wawan Korban Semanggi I (13 November 1998), Sumarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Prabowo Subianto telah resmi dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Ada tradisi baru yang dimana sejumlah menteri dan wakil menteri yang dipilih diberi pembekalan, meski beberapa diantaranya adalah wajah-wajah lama yang menjabat di kabinet era Presiden Jokowi. Berbagai strategi telah dirumuskan untuk memenuhi harapan publik di masa mendatang. Akankah Pemerintahan PrabowoGibran mampu mewujudkan harapan rakyat Indonesia, terutama dibidang penegakan hukum, komitmen pemberantasan korupsi dan perbaikan mutu demokrasi

Presiden Jokowi Makan Siang Bersama Kabinet, Nadiem: Momentum Perpisahan | P2G Beri Nilai Paling Rendah, Kinerja Sektor Pendidikan di Era 10 Tahun Jokowi | Kontroversi Truk PDAM Rembang Distribusikan Air dengan Banner Paslon Pilbup

RUU Perampasan Aset gagal disahkan DPR periode 2019-2024, meski berulang kali didorong Presiden Jokowi. Beleid yang digagas sejak 2008 ini berakhir dengan status carry over. Usai pelantikan DPR baru, banyak kalangan sudah menyuarakan agar RUU Perampasan Aset masuk prioritas di 100 hari pertama. Pengesahannya diyakini bakal memperkuat upaya pemberantasan korupsi, baik dari sisi penegakan hukum maupun pengembalian kerugian negara. Benarkah? Terobosan apa yang bisa dilakukan dalam pemberantasan korupsi jika UU Perampasan Aset berhasil disahkan? Kita bincangkan bersama Akademisi dan Ketua Pansel KPK 2019-2023, Yenti Garnasih dan Peneliti ICW, Diky Anandya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Ke-47 Lausimeme di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lausimeme jadi Bendungan Ke-47 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi selama 10 Tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menganugerahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana atas peran besarnya dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara.

Presiden Jokowi Angkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta | Maruf Amin: Selesai Jadi Wapres, Ingin Kembali ke Jalur Keulamaan | KKJ: Ancam Kebebasan Pers di Papua, Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Resmikan Dua Ruas Jalan Tol Trans Sumatra | Sunarto Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 | PKS Yakin Prabowo Sudah Memilih Calon Menteri dan Wakil Menteri Berintegritas *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sepekan jelang dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang ditengarai bakal menjadi calon-calon menteri di kabinetnya. Banyak di antaranya berasal dari parpol koalisi di Pilpres 2024. Tampak juga wajah beberapa menteri dari kabinet Presiden Jokowi yang merapat di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta, kemarin. Kabinet Prabowo-Gibran diprediksi bakal gemuk usai disahkannya Undang-Undang Kementerian Negara. Apalagi hampir semua parpol sudah merapat ke koalisi pemerintah. Politisi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut jumlah kementerian sekitar 44 hingga 46. Kemarin, DPR juga sudah menyepakati penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13. Kabinet yang gemuk tentu memiliki berbagai konsekuensi, tak hanya dari sisi politik, tetapi juga anggaran. Seperti apa gambarannya? Bagaimana dampak kabinet gemuk terhadap jalannya pemerintahan? Kita bahas bersama Sekjen FITRA Misbah Hasan dan Program Manager SMRC Saidiman Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi Resmikan 24 Ruas Jalan dan Jembatan di Aceh | Rapat Paripurna DPR Setujui Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat | Dubes Norwegia Apresiasi Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di IKN *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Jokowi diakhir masa jabatannya bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga merusak lingkungan. Dengan dalih apapun ekspor pasir laut ini akan sangat merugikan Indonesia. Prabowo harus menghentikan kebijakan ini ketimbang harus membersihkan lumpur bekas Jokowi. - - - Dukung jurnalisme berkualitas dengan langganan Tempo. Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan presiden Donald Trump akan berhadapan untuk pertama kalinya dan dalam apa yang mungkin akan menjadi satu-satunya debat capres AS di antara keduanya. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan siap berkantor di IKN menjelang akhir masa jabatannya.

Tidak seperti Hillary Clinton dalam Pilpres AS 2016, Kamala Harris tidak memiliki pesan gender yang tegas dalam kampanyenya. Akan tetapi, mau tidak mau, isu gender akan diperhitungkan dalam pemilu AS. Sementara itu, Presiden Jokowi menangguhkan rencana pemindahan ASN ke IKN bulan September ini.

Jurnalis VOA melaporkan langsung dari arena Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago mengenai agenda konvensi, termasuk pidato Wapres AS Kamala Harris yang akan menerima secara resmi pencapresannya. Sementara itu, Presiden Jokowi reshuffle kabinetnya menjelang lengser.

Kegagalan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk lolos ke parlemen pusat mungkin jadi salah satu topik yang menarik dalam beberapa waktu terakhir. Gimana enggak, sekalipun dipimpin oleh putra Presiden Jokowi lewat Mas Kaesang, nyatanya tak banyak membantu parpol yang kerap disebut netizen sebagai PDIP U-21 ini untuk lolos ke parlemen pusat. Berbagai analisis bertebaran di sana-sini. Ada yang bilang partai ini telat “pakai” Jokowi sebagai jargon kampanye. Ada yang bilang ini gara-gara caleg PSI kurang kompeten dan pengalaman. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan menariknya, dalam beberapa hari ini, saya coba mendalami AD/ART PSI serta coba mengamati struktur partai dan kepengurusannya. Dan memang ada beberapa hal menarik yang bisa kita temukan di sana. Penasaran seperti apa dan apakah ada korelasinya dengan kekalahan PSI yang sudah 3 kali berganti Ketua Umum? Yoi yoi yoi, mari kita bahas.

Kandidat capres AS Kamala Harris mengerucutkan nama-anama bakal cawapresnya, sementara mantan Presiden Donald Trump ingin lokasi dan waktu pelaksanaan debat pilpres AS diubah. Sementara itu, Presiden Jokowi instruksikan agar RAPBN 2025 mengakomodasi program Prabowo-Gibran.

Pemerintah belum lama ini meluncurkan program Golden Visa untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Made Yoni berbincang dengan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dan pengacara imigrasi Umi Martina untuk mengulasnya.

Presiden Jokowi membatalkan rencana berkantor di IKN karena masih belum lengkapnya infrastruktur di Penajam Paser Utara, Kaltim. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy optimistis negaranya semakin dekat pada tujuannya untuk jadi anggota NATO di tengah upayanya hadapi invasi Rusia.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) siap menggelar KTT di Washington DC dengan fokus percepatan keanggotaan Ukraina dan situasi keamanan di tengah perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, usai pemecatan Ketua KPU karena tindakan asusila, Presiden Jokowi memastikan pilkada akan berlangsung baik.

Tiongkok desak AS agar tidak memfitnah "hubungan normal" Beijing dengan Moskow, setelah Washington memperingatkan sekutunya soal meningkatnya dukungan Tiongkok bagi Rusia di Ukraina. Sementara itu, Presiden Jokowi mengklaim perencanaan arus mudik lebaran tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya.

Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak? - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption–korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Pilpres 2024 diwarnai narasi bahwa Presiden Jokowi tidak netral dan memihak salah satu paslon. Bukan hanya dugaan, banyak bukti-bukti yang ditunjukan. Bahkan, Presiden menjelaskan adanya regulasi terkait itu. Bolehkah presiden berpihak dalam kontestasi pemilu? Ikhlas, Hafizh, dan Shofwan kedatangan Nathaniel Rayestu di Podcast Bebas Aktif.

Menlu AS Antony Blinken membahas pembebasan sandera dan rencana gencatan senjata 135 hari yang diusulkan Hamas dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Sementara itu, Presiden Jokowi menjawab spekulasi bahwa dirinya akan hadir dalam kampanye akbar salah satu kandidat capres-cawapres pada 10 Februari.

Angan-angan untuk memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran, sulit terjadi. Sebulan jelang pencoblosan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung tembus 50 persen.  Sementara itu, Presiden Jokowi kian kentara mendukung Prabowo dan anaknya. Permintaan Jokowi agar KPU mengubah format debat muncul setelah Prabowo kalah telak pada debat ketiga pilpres. Ketidaknetralan Jokowi harus dihentikan jika tak ingin dikenang sebagai presiden terburuk setelah Reformasi.   - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Beda pengakuan Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, siapa yang berdusta? Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menghebohkan publik karena mengaku pernah mendapat intervensi dari Presiden Joko Widodo saat KPK menangani perkara korupsi e-KTP. Sementara Jokowi membantah pernah melakukan pertemuan khusus dengan Agus–apalagi mengintervensi kasus. Jokowi bisa saja membantah, namun pelemahan KPK nyatanya memang terjadi di masa kepemimpinannya. Hanya di era pemerintahan Jokowi, UU KPK bisa direvisi, hingga membuat independensi lembaga anti rasuah itu kandas.  - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Dugaan keterlibatan aparat hukum dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 semakin menguat. Penelusuran Tempo menemukan bahwa intimidasi terhadap kepala daerah serta kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Netralitas politik instansi negara pun dipertanyakan–menimbulkan keraguan terhadap jalannya pemilu yang jujur dan adil. Pelbagai intimidasi tersebut muncul ditengarai karena rasa tidak percaya diri Presiden Jokowi terhadap kemampuan Prabowo-Gibran untuk mengungguli pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin. - - - Klik https://s.id/langganantempo untuk mendukung Tempo terus menghadirkan jurnalisme berkualitas.  Baca berbagai laporan majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Palestina perjuangkan gencatan senjata permanen di Gaza dalam Sidang Dewan Keamanan PBB di NY. Sementara di Indonesia, Presiden Jokowi melantik Letjen. Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Tak hanya Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana juga cawe-cawe dalam pemilihan presiden kali ini. Ada peran Iriana dalam pencalonan anaknya--Gibran Rakabuming Raka--sebagai pasangan Prabowo Subianto. Kepentingan keluarga ini sampai mengobrak-abrik konstitusi dan mengancam demokrasi. Sebagai pejabat publik, Jokowi yang tak membatasi peran istrinya, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya tengah membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Presiden Jokowi menjalani serangkaian agenda selama KTT APEC di San Francisco dan menawarkan kesempatan berinvestasi di sektor hilirisasi industri, transisi energi, dan IKN. Sementara itu, kerabat para korban kekerasan perang Hamas-Israel yang ada di AS berduka karena kehilangan orang tercinta.

Presiden Jokowi merestui putranya, Gibran, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Di banyak negara, politik dinasti mungkin tak dilarang. Tapi ia merusak demokrasi karena menodai keadilan dalam sistem pemilihan. Sebagai penguasa, Jokowi bisa memobilisasi aparatur dan alat negara serta sumber dana, untuk memenangkan calon presiden yang ia dukung.  - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas ⁠https://s.id/langganantempo⁠. Baca berbagai laporan mendalam⁠ majalah Tempo⁠ dan⁠ Koran Tempo⁠ dengan mengunduh aplikasi⁠ Tempo⁠. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berlaga di Pilpres 2024. Nama Gibran digadang-gadang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Alasan paling masuk akal perkawinan Prabowo-Gibran adalah sokongan Jokowi. Dengan mengajak Gibran, Prabowo mendapatkan garansi dukungan Jokowi. Kontroversi putusan MK yang menyatakan bahwa orang yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi capres/ cawapres, tidak hanya soal wacana Prabowo-Gibran. Putusan lembaga yang diketuai paman Gibran itu meruntuhkan kredibilitas lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi bersalin rupa menjadi “mahkamah keluarga” karena sarat konflik kepentingan keluarga Jokowi. - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Sementara Kaesang Pangarep secara instan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, telah mendapat dukungan sejumlah pihak untuk menjadi calon wakil presiden. Salah satu upaya untuk memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi itu adalah dengan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Persoalannya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani gugatan tersebut adalah Anwar Usman, yang juga ipar Presiden Joko Widodo. Sulit melihat bahwa dalam prosesnya bisa bebas dari potensi konflik kepentingan. Jika Mahkamah Konstitusi nantinya mengabulkan gugatan serta Gibran akhirnya maju sebagai cawapres, hal ini akan jadi kabar buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.  Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mulai melaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, atau IKN. Presiden Jokowi memang sudah berulang kali menegaskan bahwa IKN adalah proyek Indonesia yang paling ambisius hingga saat ini. Ia juga memastikan dalam waktu 10 sampai 15 tahun mendatang IKN akan selesai dibangun. Para investor yang disebut bakal nyemplung di IKN pun tidak main-main. Belakangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan kalau bakal ada dua nama investor kelas kakap. Mereka adalah Sugianto Kusuma atau Aguan, dan Sukanto Tanoto. Menurut Bahlil, konglomerat-konglomerat raksasa tersebut telah bersiap menggelontorkan modal hinggga Rp30-40 triliun.

Jepang mengeluarkan peringatan kepada warganya yang akan ke Tiongkok atau sudah berada di sana untuk mewaspadai potensi serangan balik (backlash) kebijakan pembuangan air limbah radioaktif Fukushima. Sementara di Indonesia, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian LRT Terintegrasi Jabodebek.

Selain menanamkan investasi ratusan miliar dolar pada program pertahanan untuk hadapi Tiongkok, Jepang juga membujuk perusahaan teknologi dan industri untuk memproduksi lebih banyak senjata. Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan kereta LRT Jabodebek beroprasi pada 26 Agustus 2023.

PM Belanda Mark Rutte mengumumkan pengunduran dirinya dan kabinet yang dipimpinnya Jumat lalu, karena tak tercapainya kesepakatan soal isu imigrasi. Sementara itu, pengamat menilai, program lumbung pangan alias Food Estate sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi belum berhasil.

Di tahun 1960, luas Singapura hanya 581.5 kilometer persegi, sementara saat ini luasnya mencapai 733 kilometer persegi. Itu selisihnya hampir seluas wilayah Jakarta Selatan loh. Dan Indonesia ternyata punya andil dalam memperluas daratan Singapura sampai bisa jadi kaya sekarang lewat ekspor pasir laut. Walaupun dalam PP ekspor pasir laut dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, kritik tetap berdatangan karena berbagai hal. Mulai dari “terkikisnya” pulau-pulau kecil terdepan yang bisa berdampak pada permasalahan batas teritorial, biaya tinggi untuk memulihkan dampak ekologisnya, hingga diskursus soal ekspor pasir laut yang spesifik ditujukan ke Singapura. Lalu, pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa Presiden Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir laut? Serta siapakah yang lebih diuntungkan, Singapura atau Indonesia? Well, get your coffee, and let's get it started!

KS membincangkan naratif Ekonomi kerajaan Madani, keputusan dasar yang berubah-ubah, Kertas Putih Kesihatan, lawatan Jokowi dan juga turut menyentuh tentang pelawak Singapura Jocelyn Chia yang diburu PDRM.

Kalangan pengamat kepolisian mengatakan pungutan liar atau pungli oleh anggota kepolisian merupakan persoalan kronis sehingga pelakunya harus diberi sanksi berat berupa pemecatan agar menimbulkan efek jera. Penilaian itu disampaikan menyusul peringatan Presiden Jokowi kepada seluruh anggota polisi untuk menghentikan praktik itu dalam pertemuan dengan pejabat utama hingga kepala polisi daerah, Jumat lalu. Ini menyusul anjloknya indeks kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.   Merespons hal itu, Kapolri Listyo Sigit berjanji untuk menindak anggotanya yang melanggar hukum.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua yang telah dilakukan belasan kali disebut tidak memiliki makna, dalam menyelesaikan akar permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Papua. Kemarin, Presiden Jokowi mengunjungi Papua dalam rangka peluncuran Papua Football Academy, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), dan agenda lainnya di Kabupaten Jayapura, Papua. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir, beragam permasalahan melanda Papua mulai dari kelaparan, pengungsian, dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM, hingga aksi penolakan pemekaran daerah otonomi baru.