Podcasts about hukum

Ketika muncul dugaan teror terhadap aktivis dan influencer yang kritis terhadap pemerintah, pertanyaannya bukan lagi soal perbedaan pendapat, tapi soal jaminan rasa aman warga negara.Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, dituntut hadir secara tegas, profesional, dan transparan. Langkah pertama yang krusial adalah menyelidiki secara menyeluruh setiap laporan ancaman, tanpa prasangka dan tanpa melihat posisi politik korban. Negara tidak boleh abai ketika ruang demokrasi terancam oleh intimidasi.Perlindungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas, baik secara fisik maupun hukum. Di saat yang sama, aparat perlu menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga.Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan kejahatan. Maka tugas aparat bukan membungkam suara, melainkan menjaga agar perbedaan pendapat bisa disampaikan tanpa rasa takut. Di situlah wibawa hukum diuji—bukan pada siapa yang dikritik, tapi pada keberpihakan terhadap keadilan.[TALK] Pengamat Politik Hukum Magister Hukum Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam & Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Guru Besar IPB dan Pakar Agribisnis, Bayu Krisnamurthi, menilai penyederhanaan bencana banjir dengan menyalahkan sawit tidak tepat. Ia menegaskan akar persoalan ada pada lemahnya tata kelola sumber daya alam, pelanggaran hukum, dan buruknya perencanaan ruang. Menurutnya, penanganan harus fokus pada penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan berbasis data, tanpa menstigma sawit yang merupakan sektor strategis bagi jutaan masyarakat.Selengkapnya : https://elshinta.com/kategori/1/lingkungan/isu-sawit-harus-dilihat-proporsional-penegakan-hukum-dan-tata-ruang-kunci-cegah-bencana-147447

Setiap kali bencana banjir melanda, satu komoditas kerap berada di garis depan tudingan: sawit. Dalam ruang publik, isu ini sering disederhanakan seolah satu sektor menjadi penyebab tunggal persoalan lingkungan yang kompleks. Padahal, di balik banjir dan kerusakan ekosistem, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar mulai dari tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, hingga perencanaan ruang yang lemah.Dalam episode Podcast Elshinta kali ini, Pemimpin Redaksi Elshinta, Haryo Ristamaji, mengajak Anda membaca ulang isu sawit secara lebih proporsional dan berbasis data bersama Guru Besar IPB sekaligus pakar agribisnis dan kebijakan pembangunan, Prof. Bayu Krisnamurthi. Diskusi ini mengulas hubungan antara sawit, lingkungan hidup, dan bencana alam, sekaligus menempatkan sawit dalam konteks kepentingan nasional sebagai sektor strategis yang menopang jutaan lapangan kerja, pembangunan daerah, dan ketahanan energi.Apakah kebijakan kita sudah menyasar akar masalah, atau justru salah alamat?Simak perbincangan mendalam ini untuk memahami sawit secara lebih jernih tanpa stigma, dengan perspektif yang utuh.

Episode baru setiap Senin | pemuda.stemi.id | Episode 289 (Matius 22:34-40): Orang-orang Farisi berkumpul dan seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Ini ditulis Matius di tengah-tengah tanya jawab Yesus dengan orang-orang yang ingin menjebak Dia. Tetapi kemungkinan orang ini bukan ingin menjebak Yesus. Mengapa tidak? 

Kementerian Hukum melakukan refleksi akhir tahun terhadap capaian kinerja pelayanan hukum sepanjang tahun anggaran 2025. Menteri Hukum, Supratman Andi Ag-Tas, menyebutkan sejumlah layanan menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Hukum berhasil menyelesaikan lebih dari 99 persen permohonan administrasi hukum umum, dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menembus lebih dari satu koma satu triliun rupiah. Di bidang kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan meningkat lebih dari 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Hukum juga menggencarkan transformasi digital dengan menyiapkan super A-P-P-S untuk mempermudah akses layanan hukum bagi masyarakat.

Operasi tangkap tangan kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.Kali ini, yang terjaring adalah oknum penegak hukum—pilar yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan integritas hukum di negeri ini.OTT ini bukan sekadar penindakan, tapi juga alarm keras bagi sistem penegakan hukum kita. Ketika aparat yang diberi kewenangan justru menyalahgunakannya, kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus seperti ini terus berulang? Dan yang lebih penting, bagaimana mencegahnya agar tidak terjadi lagi?Penguatan pengawasan internal menjadi kunci pertama. Lembaga penegak hukum perlu memastikan sistem kontrol berjalan efektif, transparan, dan bebas kompromi.Kedua, integritas tidak cukup diajarkan—ia harus ditegakkan. Rekrutmen, promosi, hingga penempatan jabatan harus berbasis rekam jejak dan merit, bukan relasi atau kepentingan.Ketiga, hukuman yang tegas dan konsisten bagi pelanggar menjadi pesan penting bahwa tidak ada ruang toleransi bagi korupsi, siapa pun pelakunya.Dan terakhir, perlindungan bagi pelapor harus diperkuat, agar budaya diam bisa diubah menjadi budaya berani melapor.OTT KPK seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar sensasi sesaat.Karena keadilan hanya akan bermakna, jika mereka yang menegakkannya juga bersih dan berintegritas.TALK :: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Pegiat media sosial Maz Djo Pray mengulas risiko siaran langsung tanpa filter yang rentan melanggar etika dan hukum, merespons viralnya kasus streamer Resbob yang diduga menghina Suku Sunda dan komunitas Viking Persib. Dibahas soal standar komunitas platform, ekonomi atensi, dampak sosial ujaran SARA, hingga pentingnya kontrol diri di ruang publik digital.

Penegakan hukum terhadap kasus pengeroyokan yang melibatkan mata elang di Kalibata, Jakarta Selatan, menjadi sorotan serius. Langkah tegas aparat diharapkan mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya aksi kekerasan dalam penagihan kendaraan bermotor. Kasus ini menegaskan bahwa praktik main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan setiap pelanggaran hukum akan diproses sesuai aturan. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan rasa aman publik.TALK :: Praktisi Hukum/Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Hukum Gambar Makhluk Bernyawa adalah bagian dari ceramah agama dan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Al-Bayan Min Qashashil Qur’an. Pembahasan ini disampaikan oleh Ustadz Abu Ya’la Kurnaedi, Lc. pada Senin, 17 Jumadil Akhir 1447 H / 8 Desember 2025 M. Kajian sebelumnya: Keutamaan Doa dalam Kisah Nabi Sulaiman ‘Alaihis Salam Kajian Tentang Hukum Gambar Makhluk Bernyawa Terdapat banyak […] Tulisan Hukum Gambar Makhluk Bernyawa ditampilkan di Radio Rodja 756 AM.

Penjelasan Lengkap Secara Syariat & Medis Mengenai Hukum Memutihkan Kulit Untuk Menyenangkan Suami..Pemateri:Ustadz dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK.

Dibawakan oleh Erna Lolan, Hendrik Monteiro, dan Pater Peter, SDB dari Komunitas Kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria di Keuskupan Maumere, Indonesia. Yesaya 2: 1-5; Mazmur tg 122: 1-2.4-5.6-7.8-9; Roma 13: 11-14a; Matius 24: 37-44.SEMUA HARUS SIAP Tema renungan kita pada hari Minggu Pertama Adven iniialah: Semua Harus Siap. Pengalaman ketinggalan pesawat atau kereta sudahbanyak terjadi. Seorang teman bercerita, ia sedang menikmati serunya bermain game dan download video dalam laptopnya pada waktu sedang menunggu pesawattransit. Maklum, internet kencang dan gratis tidak ia temukan di kampungnya. Iamemang ingin menikmati itu sepuas-puasnya. Tetapi sampai pada panggilanterakhir untuk naik ke pesawat, ia tidak sempat mendengarnya. Akhirnya ketikaia menyadari kemudian, ia sudah terlambat berangkat. Tiketnya otomatis hangus.  Ia malu sendiri karena di hadapannya ada tulisan yangmenempel pada dinding yang berbunyi, "Semua penumpang harus sudah siapsebelum dipanggil untuk naik ke pesawat." Kita semua yang bernalar sehatmengerti tentang bersiap. Setiap orang yang tahu dan mengerti tentang bersiap,menerima hal itu sebagai suatu kewajiban. Dasarnya ialah ada sebuah tuntutanuntuk dipenuhi. Seseorang yang memiliki kepentingan terhadap tuntutan tersebutwajib mengikuti dan mematuhinya. Kualitas yang diminta darinya sebelum melaksanakankewajiban itu ialah ia harus bersiap. Tidak mungkin sebaliknya ia tidakbersiap. Untuk urusan yang berkaitan dengan iman kepada Tuhan,persiapan adalah mutlak. Ada banyak sekali firman dan perintah Tuhan tentangpersiapan. Tuhan tidak pernah terikat pada waktu dan tempat, tetapi kitamanusia sangat terikat. Manusia sangat terbatas dalam kemampuan menyesuaikandirinya dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Berdasarkan alasan ini,persiapan diri untuk penyesuaian terhadap perubahan-perubahan adalah mutlak.Hukum universal untuk persiapan berlaku bagi semua orang, dan bagi orang-orang berimanadalah sangat menentukan dalam memenuhi kehendak Tuhan. Dalam memasuki Tahun Liturgi yang baru, ditandai denganperayaan hari Minggu Adven yang pertama ini, kabar gembira kita ialah panggilanuntuk bersiap sedia. Kita diingatkan untuk bersiap menyambut Tuhan kita YesusKristus. Panggilan untuk penyambutan diarahkan kepada semua bangsa dan budayadi dunia ini. Kita mengikuti sumber panggilannya yaitu di rumah Allah yangkudus. Di situ bertakhtalah Yesus sebagai Raja Agung. Kerajaan-Nya sudahditandai dengan kelahiran di bumi ini lebih dari 2000 tahun lalu, yang kitarayakan ulang tahunnya pada setiap 25 Desember, hari raya Natal. Kita semua wajib melalukan persiapan untuk menyambut Rajakita yang datang sesuai dengan waktu yang Ia kehendaki. Ia hanya inginmendapatkan kita sedang bersuka cita, merindukan dan penuh kehangatan untukmenyambut-Nya, supaya suka cita menjadi penuh dan Ia penuhi kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa ... Ya Allah, semogaperayaan hari Minggu pertama Adven ini membuat kami selalu siap-sedia dalammenyambut Putra-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Bapa kami yang ada di surga ...Dalam nama Bapa ...

Hukum Ayah Mencium Putrinya adalah bagian dari ceramah agama dan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Pembahasan ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, M.A. pada Senin, 3 Jumadil Akhir 1447 H / 24 November 2025 M. Kajian Islam Tentang Hukum Ayah Mencium Putrinya Kajian ini membahas Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, Bab 443: […] Tulisan Hukum Ayah Mencium Putrinya ditampilkan di Radio Rodja 756 AM.

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi dkk., yang sebelumnya divonis korupsi, setelah DPR menerima aspirasi publik dan kajian hukum.Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi penegakan hukum. Bersama Eks Wakil Ketua KPK (2015-2019), Saut Situmorang, kita akan membedah:Apa dasar objektif yang membuat mantan direksi ASDP layak memperoleh rehabilitasi?Bagaimana langkah ini memengaruhi upaya pemberantasan korupsi ke depan?Simak pandangan kritis Saut Situmorang mengenai dilema keadilan dan konsistensi hukum dalam kasus rehabilitasi koruptor!#Rehabilitasi #Korupsi #Prabowo #SautSitumorang #KPK

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Selasa (18/11) diprotes keras karena mengabaikan suara masyarakat sipil. Aturan di KUHAP baru, berpotensi mengancam hak-hak sipil, tak terkecuali bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.Jumlah mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Mei 2025, misalnya, menunjukkan peningkatan jumlah napi dan tahanan perempuan yaitu sebanyak 10.404 narapidana perempuan dan 3.283 tahanan perempuan.Dalam draf RKUHP versi Maret 2025, hanya satu pasal yang mengatur tentang kerentanan perempuan yang berkonflik dengan hukum yaitu Pasal 138. Bab tentang hak perempuan, hak korban, dan hak disabilitas, tidak terintegrasi ke pasal-pasal lain yang mengatur proses peradilan pidana.Apa saja dampak aturan KUHAP baru terhadap perempuan berhadapan dengan hukum? Bagaimana perbandingannya dengan aturan KUHAP lama? Adakah celah untuk menggugat atau membatalkannya? Bagaimana memastikan perlindungan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum di era KUHAP barDi Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Pelaksana Harian Asosiasi APIK Indonesia Khotimun Sutanti dan Staf Kajian dan Advokasi Kebijakan LBH APIK Jakarta Tsaltsa Arsanti.

Narasumber :1. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso 2. Pengamat Hukum Tata Negara/Praktisi Hukum, Ralian Jawalsen

Koneksi sosial adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, bukan sekadar pelengkap hidup, melainkan fondasi bagi kesehatan dan umur panjang kita. Penelitian ilmiah, termasuk studi epidemiologi besar seperti Studi Alameda, secara konsisten menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat memiliki pengaruh yang sebanding—bahkan seringkali melampaui—manfaat dari pola makan yang baik atau olahraga teratur. Tanpa koneksi yang berarti, kita rentan terhadap isolasi eksistensial, suatu keadaan di mana kita merasa terasing meskipun dikelilingi oleh banyak orang, sebuah racun yang bekerja lambat yang merusak kesejahteraan mental dan fisik kita. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi yang seharusnya membuat kita semakin terhubung, banyak orang justru mengalami krisis kesepian. Kesenjangan ini muncul karena kita sering keliru dalam memahami cara kerja kedekatan yang sebenarnya. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa rahasia dari ikatan yang mendalam terletak pada penciptaan Realitas Bersama (Shared Reality). Realitas Bersama adalah rasa saling pengertian yang intim, di mana dua orang yakin bahwa mereka berbagi pandangan, perasaan, dan interpretasi yang sama terhadap dunia. Kegagalan untuk membangun Realitas Bersama—seringkali akibat bias psikologis yang tidak kita sadari—adalah akar dari keterasingan yang dirasakan. Hukum Koneksi adalah seperangkat prinsip yang didukung oleh psikologi dan neurosains, dirancang untuk mengatasi bias bawaan kita dan mengarahkan kita menuju hubungan yang lebih otentik dan memuaskan. Hukum-hukum ini mengajarkan kita cara mengatasi hambatan-hambatan seperti The Liking Gap (meremehkan rasa suka orang lain), Illusion of Transparency (berpikir bahwa emosi kita sudah jelas terlihat), dan Novelty Penalty (gagal membuat pengalaman baru kita terasa relevan bagi orang lain). Dengan memahami dan menerapkan hukum-hukum ini, kita dapat secara proaktif membangun Realitas Bersama, mengubah interaksi sehari-hari menjadi peluang mendalam untuk koneksi yang akan menumbuhkan ketahanan emosional dan memperkaya kehidupan kita.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana menandatangani kerja sama dengan Universitas Padjadjaran mengenai program Magister Ilmu Hukum berbasis proyek klaster bidang hukum pidana. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara penegak hukum dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kapasitas jaksa dalam analisis dan riset hukum. Model ini juga berpotensi diterapkan di bidang hukum lain seperti lingkungan dan siber.

Nama Bobby Nasution muncul dalam persidangan dua kasus korupsi. Namun tak kunjung diperiksa. Tak tersentuhnya menantu Jokowi tak lepas dari perlindungan orang-orang tertentu di KPK. Apa yang terjadi di Sumatera Utara adalah bukti dinasti politik rentan tergelincir praktik lancung nepotisme dan korupsi. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, untuk memimpin pemusnahan barang bukti narkoba seberat 2,1 ton. Kegiatan ini menjadi simbol penegakan hukum dalam satu tahun terakhir, di mana Polri berhasil menyita lebih dari 214 ton narkotika senilai Rp.29,37 triliun dan menangkap 65 ribu tersangka.Apakah capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba? dan bagaimana capaian bidang hukum Prabowo - Gibran, 1 tahun ini? Talk bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.

Thinking of going fishing in Australia? Make sure you are familiar with local regulations, including licensing systems, closed seasons, size limits, permitted gear, and protected species. - Berpikir untuk pergi memancing di Australia? Pastikan Anda memahami peraturan setempat, termasuk sistem perizinan, musim tertutup, batas ukuran, perlengkapan yang diizinkan, dan jenis ikan yang dilindungi.

Pemerintah resmi melegalkan umrah mandiri melalui UU No. 14 Tahun 2025, memungkinkan calon jemaah berangkat tanpa melalui biro travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang kini memberikan izin resmi umrah mandiri dan mempermudah visa transit bagi jemaah. UU ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum dan layanan bagi jemaah umrah mandiri, termasuk mekanisme pengaduan dan jaminan layanan.Bagaimana mencermati legalisasi umrah mandiri ini dari sisi perlindungan hukum dan keamanan jemaah? Apakah regulasi di Indonesia sudah cukup adaptif terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi?Narasumber : Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025, Amirsyah Tambunan.

Kasus korupsi pengelolaan timah kembali jadi sorotan. Istri Harvey Moeis, aktris Sandra Dewi, mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan sejumlah aset mewah miliknya. Sandra menegaskan harta itu hasil kerja keras pribadi dan tidak terkait dengan kasus sang suami. Ia bahkan menyebut sudah ada perjanjian pisah harta sebelum menikah. Namun, penyidik masih menilai sebagian aset berpotensi terkait tindak pidana korupsi.Apakah perjanjian pisah harta bisa jadi dasar sah untuk menolak penyitaan aset? Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, akan mengulasnya lebih jauh.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, masih menyisakan sejumlah catatan. Di antaranya terkait hukum, yang dituding beberapa kali diabaikan atau digunakan demi kepentingan kekuasaan.Lalu, masihkah Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima?

Kejaksaan Agung mengeksekusi pengembalian kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya.Dalam ekspose yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah pejabat tinggi negara, gunungan uang sitaan negara dipertontonkan sebagai simbol penegakan hukum. Presiden menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.Namun, di balik simbol besar itu, publik menanti konsistensi. Bagaimana catatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pemberantasan korupsi? Dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik?Simak wawancara Radio Elshinta bersama Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, M. Jasin

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum di bidang korupsi menunjukkan beberapa capaian penting, seperti pengembalian kerugian negara dalam kasus besar dan peningkatan koordinasi antarpenegak hukum. Namun, sejumlah pekerjaan rumah masih harus segera diselesaikan.Tantangan utama antara lain memperkuat pencegahan korupsi di sektor strategis, memastikan transparansi pengelolaan anggaran publik, serta mempercepat proses hukum agar tidak mandek di tengah jalan. Selain itu, pengawasan terhadap pejabat publik dan penggunaan teknologi untuk deteksi dini praktik korupsi juga menjadi agenda penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.Pengamat menilai, keberlanjutan komitmen politik dan konsistensi penegakan hukum akan menjadi kunci dalam memperkuat fondasi pemerintahan bersih ke depan.Talk: - Ketua Komisi Kejaksaan RI periode 2011-2015, Halius Hosen

Upaya direktorat jendral pajak kementerian keuangan dalam melakukan penagihan terhadap 200 pengemplang pajak terus berlangsung dan ancamannya akan menempuh jalur hukum yang ekstrem.

Keluarga dan kuasa hukum diplomat muda Arya Daru Pangayunan terus mendorong penyelidikan kasus kematiannya yang penuh kejanggalan. Setelah mendatangi Bareskrim Polri, mereka meminta agar penyelidikan dialihkan ke Mabes Polri. Kuasa hukum juga menuntut transparansi dalam proses penyelidikan ini.#AryaDaru #KasusKematian #BareskrimPolri #MabesPolri #TransparansiHukum #DiplomatMuda

Dari 67 kantong jenazah di RS Bhayangkara Surabaya, 50 di antaranya sudah teridentifikasi. Dengan demikian, masih ada 17 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi.Kita akan terhubung dengan jurnalis Metro TV, Belinda Firda, bersama juru kamera Mahmud Fauzi, dari Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030.SK tersebut diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, pada Jumat siang.#MenteriHukum #supratmanandiagtas #SuratKeputusan #partaisolidaritasindonesia #PSI

Renungan D'Message || HUKUM HIDUPKU || Ps. Steven Liem

MetroTV, HEADLINE NEWS - 26 SEPTEMBER 2025Komisi VI DPR RI menggelar RDPU bersama pakar hukum untuk membahas RUU BUMN. Fokus diskusi pada perubahan status BUMN menjadi badan bukan kementerian dan implikasinya bagi pengelolaan perusahaan negara.

Mendagri memberikan penghargaan kepada Jaksa Agung dalam acara Adhyaksa Awards sebagai bentuk apresiasi kinerja aparat penegak hukum. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan dedikasi para penegak hukum di Indonesia.

MetroTV, [HEADLINE NEWS 16/09/2025, 12.00 WIB] Jaksa Agung seluruh ASEAN resmi menyepakati pembentukan ASEAN Prosecutors Attorneys General Meeting APAGM yang menjadi badan sektoral setingkat menteri. APAGM fokus memperkuat kerja sama penegakan hukum transnasional, peningkatan kapasitas, serta pertukaran informasi antar-kejaksaan di kawasan. Indonesia sebagai salah satu inisiator menegaskan komitmen untuk mewujudkan ASEAN yang aman adil dan sejahtera.#APAGM #JaksaAgungASEAN #KerjaSamaHukum #ASEAN2045 #PenegakanHukum

Pasca reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan Presiden, publik kini menyoroti dua posisi strategis: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga.Khusus untuk Menkopolkam, sosok yang tepat tentu harus memiliki ketegasan, pengalaman panjang di bidang keamanan, serta kemampuan merajut sinergi antar lembaga. Posisi ini bukan sekadar kursi birokrasi, melainkan ujung tombak dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Integritas, kewibawaan, serta rekam jejak yang bersih menjadi modal utama.Sementara untuk Menpora, masyarakat menanti figur yang bisa lebih dekat dengan generasi muda. Tidak hanya mengurusi olahraga prestasi, tetapi juga mampu merangkul potensi pemuda dalam pembangunan bangsa. Kreativitas, energi baru, serta keberanian membuka ruang partisipasi kaum muda sangat dibutuhkan.[TALK] Pengamat Militer UNPAD, Prof Muradi&Pemerhati Olahraga/Mantan Wartawan Olahraga Kompas, Jimmy S Harianto

Pemerintahan gemuk dan tumpang tindih posisi dalam hukum dan HAM jadi sorotan! Hotman Paris dan Adi Prayitno bahas apakah ini pemborosan atau justru perlu? Tonton obrolan menarik seputar efisiensi birokrasi dan reformasi hukum.

Polrestabes Surabaya tengah memproses hukum 18 tersangka pelaku perusakan dan pembakaran di beberapa titik, termasuk Gedung Negara Grahadi dan Mapolsek Tegalsari. Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menjelaskan bahwa yang terbukti terlibat pidana akan melanjutkan proses hukum, sementara yang tidak terlibat akan dikembalikan kepada orang tua, terutama yang masih di bawah umur.

Pembawa Renungan : F.X Warindrayana, S.T.B Yogyakarta Mat. 12:1-8

Hukum Menshalatkan Pelaku Bunuh Diri dalam Islam merupakan bagian dari kajian Islam ilmiah Mukhtashar Shahih Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc. Hafidzahullah. Kajian ini disampaikan pada Ahad, 26 Dzulhijjah 1446 H / 22 Juni 2025 M. Kajian Hadits Tentang Hukum Menshalatkan Pelaku Bunuh Diri dalam Islam عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ […] Tulisan Hukum Menshalatkan Pelaku Bunuh Diri dalam Islam ditampilkan di Radio Rodja 756 AM.

Pdt Johan Djuandy

Pdt Riko Tan

Hukum Khatib Memegang Tongkat Saat Khutbah ini merupakan bagian dari kajian Islam ilmiah Kitab Shahihu Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Dariny, M.A. Hafidzahullah. Kajian ini disampaikan pada Senin, 28 Dzulqa’dah 1446 H / 26 Mei 2025 M. Kajian Tentang Hukum Memegang Tongkat Saat Khutbah Apa saja yang dibolehkan bagi seorang […] Tulisan Hukum Memegang Tongkat Saat Khutbah ditampilkan di Radio Rodja 756 AM.

Mahfud MD dan Gita Wirjawan membahas bagaimana kita dapat membangun negara lewat hukum. Juga menyentuh topik terkait korupsi, posisi hukum dalam demokrasi, prinsip keadilan hukum Islam, hingga pendidikan dan tatanan dunia.Mahfud MD adalah Guru Besar Hukum Tata Negara yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Ketua MK; Anggota DPR; dan Menteri Pertahanan.Catatan dan referensi tambahan episode ini:⁠https://sgpp.me/eps214notes⁠⁠#Endgame⁠ ⁠#GitaWirjawan⁠ ⁠#MahfudMD

Pengetahuan dan penurutan hukum Tuhan itu sangat perlu dalam kehidupan di dalam rumah tangga, karena itu akan menuntut pola hidupAnda yang lebih baik. //Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah, dan dengan kesucian.

With an election date set for May 3rd, campaigning has officially begun. But political advertisements have already been circulating for months. Can you trust what they say? - Dengan tanggal pemilu yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 3 Mei, kampanye telah resmi dimulai. Namun, iklan politik telah beredar selama berbulan-bulan. Dapatkah Anda memercayai apa yang mereka katakan?

Mahfud MD dan Gita Wirjawan membahas bagaimana kita dapat membangun negara lewat hukum. Juga menyentuh topik terkait korupsi, posisi hukum dalam demokrasi, prinsip keadilan hukum Islam, hingga pendidikan dan tatanan dunia.Mahfud MD adalah Guru Besar Hukum Tata Negara yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Ketua MK; Anggota DPR; dan Menteri Pertahanan.Catatan dan referensi tambahan episode ini:https://sgpp.me/eps214notes#Endgame #GitaWirjawan #MahfudMD

(0:00) Intro(1:26) Waqt ki Raftar aur Zindagi ka Charagh(2:10) Manzil ka Hasool – Insan ka Target(5:02) Target mein Rukawat: Do Asli Wajuhat(6:11) Attractive Cheezen (Wife, Status, Ride, Job)(9:02) Shaitani Dhoka: Gunah ko Aqal se Legal Banana(9:54) Charsi ki Aqal(10:10) Daku ki Soch(11:10) Dukandaar ka Hila(11:30) Behen ki Virasat k Chor(11:56) Kamyab Insan – Jo In Do Fitnon se Bach Gaya(14:46) Non-Muslim ka Depression(16:24) Gaza ke Musalmaan vs Gora Kafir(18:28) Non-Muslim ki Gumrahi ki Asal Waja(20:45) Pakistan mein Fohash Films ke Deewane(22:39) Gaza par Tehzeeb Yafta Ki Chup?(23:00) Muslim vs Non-Muslim – Allah ke Hukum ke Samne(25:14) Muslim Soldier vs Ghair-Muslim(26:46) Nabi ﷺ ka Farman(27:00) Shaheed ki Bakhshish par Sawal(28:00) Nabi ﷺ: Border Guard ki Raat = Lailatul Qadr(28:37) Achha Kaam Rokna – Shaitani Chaal: Rayakari(30:05) Hosla Afzai ki Tareef se Khushi(30:59) Allah ke Liye Jaan Dene Wale(32:03) Khawarij ki Soch(32:28) Agar Allah Humein Apni Aqal ke Hawale Kar Deta(33:32) Confused Musalman Numa Kuffar(34:43) Hindu Motivational Speaker ki GF(36:02) Nikah vs Goro ki Legal Ghalazat(37:15) Aise Logon par Allah ki La'anat(37:37) Non-Muslim Motivational Speakers ka Asal Chehra(38:34) Kafir ki Misal – Andheron Bhara Samandar (Surah Noor)(44:36) Kamyab Zindagi Kiski?(45:00) Molvi vs Angraiz(49:52) Broadminded Liberals ki Ghalati(51:28) Sadaqa Lene ka Sahih Tareeqa(52:37) Imam Masjid k Ahl-e-Kamal Honay Chahiye(53:40) Jeo Sar Utha Ke(54:16) Kehna Aur Karna – Faraq(56:42) Biryani Expert Rafee Bhai(57:26) Ramadan mein Musalman ka Amal(58:14) Ehl-e-Imaan ki Dua (Mufti sb Roz Maangtay Hain)(59:33) Angraiz Aurat Mufti sb ke Ghar(1:00:34) Muslim vs Non-Muslim Soch(1:01:28) Rafee Bhai ka Pichlay Jumay ka Sawal(1:02:08) Kufriya Jumloun ka Bayaan(1:03:00) 2 Mareez – Aik Vehmi, Doosra Aashiq (By Ashraf Ali Thanvi ra)(1:05:26) Aik Sahib Jo Khud Ko Naik Samajhtay Thay(1:06:24) Farz Namaz Qaza Nahi Karni (Post-Ramadan Checklist)(1:07:28) Be-hayai se Bachao(1:13:56) Dua Mangna(1:14:17) Dua(1:14:20) Ghazwa-e-Hind, Hazrat Esa (as) aur Imam Mehdi ka Jehad – Kya Ye Hadithen Sahih Hain?(1:25:17) Mangni ke Baad Eid/Gifts ka Masla(1:28:05) Qur'an ko Urdu Mein Parrhna(1:29:17) Peer mein Konsi Khoobi Honi Chahiye(1:38:18) C-Section ke Baad Aurat Kab Pak Hoti Hai?(1:39:00) Wuzu par Asar: Baithay Baithay Sona?(1:41:48) Teacher aur Student ka Nikah?(1:43:11) Nai Currency Notes aur Sood ka Masla(1:43:48) NFT ka Shari Hukam(1:44:38) Meezan Bank Services(1:44:54) Listener USA se Sirf Mufti sb se Milne Aaya(1:47:02) Mufti Munir Shakir sb ke Aqaid aur Mufti sb ka Radd(1:47:34) Fikr-e-Shah Waliullah ki Tanzeem(1:47:45) Qabz/Peshab ke Qatron ka Masla(1:48:21) Best English Tafseer(1:48:30) Jehaiz agar Larki walay Dena Chahein?(1:48:48) Ka'aba ki Taraf Paon Karna(1:56:16) Kya Salat ut Tasbeeh Mustanad Amal Hai?(2:03:04) Ghazwa-e-Hind Par Tafsil(2:03:56) Peshab ke Qatron ka Weham ho to Wuzu kaise karein?(2:04:31) 20 Raka'at Taraweeh ke Baad Nafl Jamaat? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Bhajan

Hukum Puasa Wishal adalah bagian dari ceramah agama dan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin Min Kalam Sayyid Al-Mursalin. Pembahasan ini disampaikan oleh Ustadz Mubarak Bamualim, Lc., M.H.I. pada Selasa, 11 Ramadhan 1446 H / 11 Maret 2025 M. Kajian sebelumnya: Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit Saat Shalat Kajian Tentang Larangan Mengangkat Pandangan […] Tulisan Hukum Puasa Wishal ditampilkan di Radio Rodja 756 AM.

Hukum Shalat Jum'at ini merupakan bagian dari kajian Islam ilmiah Kitab Shahihu Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Dariny, M.A. Hafidzahullah. Kajian ini disampaikan pada Senin, 10 Ramadhan 1446 H / 10 Maret 2025 M. Kajian Tentang Hukum Shalat Jum'at Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum shalat Jum'at […] Tulisan Hukum Shalat Jum'at ditampilkan di Radio Rodja 756 AM.

Hukum Berdiri untuk Orang Lain adalah bagian dari ceramah agama dan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Pembahasan ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, M.A. pada Senin, 27 Rajab 1446 H / 27 Januari 2025 M. Kajian Islam Tentang Hukum Berdiri untuk Orang Lain Kita akan melanjutkan kajian di bab قيام الرجل لأخيه (Qiamir […] Tulisan Hukum Berdiri untuk Orang Lain ditampilkan di Radio Rodja 756 AM.