Podcasts about golkar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk dimintai klarifikasi setelah KPK menggeledah rumahnya di Bandung terkait dugaan korupsi Bank BJB. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyebutkan bahwa Partai Golkar menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

Kekhawatiran publik atas kembalinya dwi fungsi ABRI direspon oleh partai Golkar bahwa mereka menyatakan tidak keberatan jika prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil selama memiliki kemampuan dan tidak melanggar undang-undang.

Forum diskusi Politics & Colleagues Breakfast yang diinisiasi oleh politikus Golkar, Ahmad Doli, resmi diluncurkan hari ini. Nantinya, forum ini akan menjadi ajang diskusi untuk meningkatkan pemahaman akan isu politik.

In this episode: 12% VAT confirmed for 2025, Jokowi's absence from Golkar's event and ouster from PDI-P. And a talk with Lauri Myllyvirta of CREA on Prabowo's ambitious energy transition plan.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Isu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo akan menjadi Kader Partai Golkar kian menguat terutama dalam momen puncak hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim kader Golkar paling banyak dapat jabatan menteri di pemerintahan pada saat dirinya menjabat sebagai ketum. Bahlil meminta mereka yang memegang jabatan untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Jokowi Dipecat dari PDIP, Golkar Siap Tampung | DPR Tetapkan 41 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Tanpa RUU Perampasan Aset | Setara Institute Kecam Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah di Kuningan Jabard

Waketum Partai Golkar Adies Kadir menyoroti adanya gugatan yang mempersoalkan hasil musyawarah nasional (munas) yang memutuskan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Adies menekankan gelaran munas yang dijalani sudah sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar, anggaran rumah tangga) partai.

Koalisi DPR, Siapa yang Diuntungkan? Oleh. Netty al Kayyisa(Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 berlangsung pada Selasa, 1-10-2024 di ruang sidang paripurna, kompleks parlemen, Jakarta. Sebagaimana hajatan besar di Indonesia, pelantikan ini juga mendapat sorotan publik. Bukan dari sisi prosesi pelantikannya yang sudah biasa, tetapi pada komposisi 580 anggota DPR RI yang terpilih. Dari seluruh partai kontestan pemilu, hanya ada 8 partai yang bisa meloloskan anggotanya menjadi anggota DPR RI. Komposisi perolehan kursi terbanyak tetap dipegang oleh PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Sedangkan sisanya diduduki oleh partai koalisi pemenangan presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Gerindra (86 kursi), Golkar (102 kursi), PAN (48 kursi), PKB (68 kursi), dan Demokrat (44 kursi). Dengan koalisi besar yang mendominasi parlemen, sudah dapat terbaca ke mana arah keberpihakan anggota parlemen hari ini. Naskah selengkapnya: ⁠https://narasipost.com/opini/10/2024/koalisi-dpr-siapa-yang-diuntungkan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipostx

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua Indonesia, Soeharto kembali mencuat jelang peringatan Hari Pahlawan tiap 10 November. Wacana itu berulang kali disuarakan, tetapi kandas, salah satunya karena terganjal Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun, berbeda dari sebelumnya, jalan untuk mengegolkan gelar pahlawan bagi Soeharto kini tampak lebih terbuka, usai dicabutnya nama Soeharto dari Tap MPR tersebut. Putusan ini diketok beberapa hari jelang MPR periode 2019-2024 purnatugas. Ketua MPR kala itu Bambang Soesatyo, yang juga politikus Golkar, berdalih Soeharto tak bisa lagi dituntut karena sudah meninggal. Bamsoet juga mendorong Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Wacana itu sontak ditolak keras banyak kalangan karena berarti mengkhianati perjuangan reformasi yang menumbangkan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Apalagi, penuntasan kasus-kasus HAM berat masa lalu, yang terjadi di era Orde Baru, juga masih stagnan. Misalnya, tragedi 1965/1966, Talangsari, Lampung 1989, penghilangan paksa, hingga kerusuhan Mei 1998. Bagaimana suara korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu terkait wacana gelar pahlawan untuk Soeharto? Apa saja dosa-dosa Soeharto yang membuatnya tidak layak mendapat gelar pahlawan? Kita bincangkan bersama Pipit Ambarmirah dari KIPPER (Kiprah Perempuan) Yogyakarta dan Dosen Hukum Tata Negara/Themis Indonesia Law Firm, Feri Amsari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Episode kali ini, Coach Tom akan bahas tentang istilah raja Jawa. Ini berawal dari pidato ketum partai Golkar yang baru (Pak Bahlil). Isu punya isu, beliau memakai diksi ini untuk menyindir salah satu tokoh yang punya power untuk menggerakkan banyak pihak demi kemauannya. Kira-kira siapakah sosok yang dimaksud?

Fraksi Golkar Klaim Pembagian Jatah Komisi Usai Prabowo Dilantik | Formappi: Mayoritas Anggota DPR Anyar Terafiliasi dengan Penguasa | Survei Kepuasan Sektor Transportasi Masyarakat Indonesia Timur Rendah *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berbagai kejutan muncul di masa pendaftaran pilkada yang dibuka sampai 29 Agustus 2024. Perubahan dukungan banyak terjadi di masa endgame. Seperti yang dilakukan Partai Golkar yang kembali mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon gubernur Banten. Padahal, sehari sebelumnya surat dukungan sudah diberikan Golkar kepada calon lain yang diusung koalisi Indonesia Maju. Ada juga calon yang mundur walau telah diusung sejumlah partai. Berbagai dinamika lainnya terus terjadi setelah KPU menjalankan putusan MK yang melonggarkan aturan bagi partai politik dalam pengajuan calon di pilkada. Aturan baru ini mengubah peta politik dan pertarungan pilkada kian sengit di penentuan calon bagai kisah film Avengers Endgame. Bagaimana peta politik pilkada di babak akhir pendaftaran pasangan calon? Sedahsyat apa pertarungan antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju di pulau jawa lewat calon-calon yang mereka usung?

Pencalonan Airin Rachmi Diany sebagai gubernur Banten tak begitu mudah dan mulus. Sebagai kader Golkar, awalnya Ia tidak mendapat dukungan untuk maju di pilgub Banten. Dengan langkah yang tak biasa, Airin mencalonkan diri lewat partai PDIP dan akhirnya tak lama berselang, membuat Golkar kembali meminangnya. Selain itu, isu dinasti politik terus melekat padanya, menambah kompleksitas dalam perjalanan politiknya. bagaimana Airin akan menghadapi tekanan dan stigma yang mengintainya?

Berbagai kejutan muncul di masa pendaftaran pilkada yang dibuka sampai 29 Agustus 2024. Perubahan dukungan banyak terjadi di masa endgame. Seperti yang dilakukan Partai Golkar yang kembali mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon gubernur Banten. Padahal, sehari sebelumnya surat dukungan sudah diberikan Golkar kepada calon lain yang diusung koalisi Indonesia Maju. Ada juga calon yang mundur walau telah diusung sejumlah partai. Berbagai dinamika lainnya terus terjadi setelah KPU menjalankan putusan MK yang melonggarkan aturan bagi partai politik dalam pengajuan calon di pilkada. Aturan baru ini mengubah peta politik dan pertarungan pilkada kian sengit di penentuan calon bagai kisah film Avengers Endgame. Bagaimana peta politik pilkada di babak akhir pendaftaran pasangan calon? Sedahsyat apa pertarungan antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju di pulau jawa lewat calon-calon yang mereka usung?

Suhu politik di Indonesia belakangan ini kembali memanas. Terjadi dinamika yang sangat cepat bagai roller coaster. Mulai dari mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, koalisi gemuk yang sedang dibangun oleh pendukung Prabowo-Gibran, tarik-menarik dukungan di Pilkada, ancaman gagalnya Anies Baswedan berlaga di Pilkada, dan beragam dinamika politik lainnya. "Ada kondisi tidak normal sedang terjadi di dalam Partai Golkar. Yang dikhawatirkan, ada pihak luar yang mau masuk ke Golkar, yang punya kekuatan politik yang sangat kuat, yang melampaui segalanya," kata Pengamat Politik Adi Prayitno, tentang dinamika yang sedang terjadi di Golkar. Seperti biasa, Adi Prayitno mampu memberikan ulasan mendalam mengenai situasi politik terkini, dengan bahasa ringan yang mudah dipahami siapa saja. Pendapatnya bukan sekadar analisa dan opini, namun berbasis informasi dari orang dan tokoh yang memang ada di setiap peristiwa. Lalu, siapa kekuatan besar yang disebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini yang ikut bermain di dinamika politik saat ini? Bagaimana juga nasib Anies Baswedan yang sepertinya gagal jadi Cagub Jakarta?

Golkar Balik Arah, Kini Dukung Airin-Ade di Pilgub Banten | Waspadai Inflasi, Pemerintah akan Mengendalikan Harga Pangan | Timnas U-20 Sepakbola Indonesia Bersiap Hadapi Argentina, Besok *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Following the profound setback to democratization from Golkar's takeover, constitutional justices undertook a spirited effort to restore competition to regional-head elections -- only for parliament to countermand the court a day later with a Regional Head Election Law revision.  To examine the whiplash-like effects of events, we enlisted the veteran journalist Wahyu Dhyatmika of Tempo - the venerable news group that occupies a central role in documenting Indonesia's political convulsions. We discuss the circumstances of Golkar Chair Airlangga Hartarto's resignation, the ensuing cabinet reshuffle, two momentous Constitutional Court verdicts on 20 August and the legislative reprisal led by Gerindra in parliament.  We assess the prospects for demonstrations, the implications for the legitimacy of the regional‑head election system and the longer-term consequences for the rule-of-law versus "Ruler's Law".  Credit to our intrepid journalist-and-sound engineer Steven Handoko for turning around the audio file in record time and keeping the content fresh!For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Pemilu Legislatif 2024 mungkin kalah seru dibandingkan dengan Pilpres-nya. I mean, we talk about Gemoy, debat yang saling serang, desak Anies, riuh ramai kampanye Ganjar-Mahfud, dan lain sebagainya. Kalau kata kami orang Timur: Seng ada lawan! Tapi nih kalau kita perhatikan hasil Pileg untuk tingkat nasional, ada satu pemandangan yang sangat menarik di pucuk teratas, di mana Partai Golkar berhasil menggerek posisi suaranya dan hanya berselisih 1,4 persen dibandingkan PDIP yang keluar sebagai pemenang. Dengan pencapaian ini serta peningkatan suara yang signifikan dibandingkan Pemilu 2019, Golkar memang mendapatkan momentum politik yang menjanjikan. Jika menerapkan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Golkar bahkan bisa mengalahkan PDIP dan merebut posisi sebagai partai pemenang di Pemilu 2029. Penasaran seperti apa strategi atau kita bisa bilang resep rahasia Golkar yang melibatkan satu sosok menarik ini? Get your coffee and let's get it started!

Malam Ini, Bahli Lahadalia Daftar Ketua Umum Golkar | Program Makan Bergizi Gratis Mulai 2 Januari 2025 | Banjir di Aceh Jaya, 1.300 Warga Terdampak

President Widodo and Prabowo Subianto need no longer contend with restiveness from Indonesia's second-largest party: Golkar Chair Airlangga Hartarto sensationally resigned and his replacement will be the Widodo-Prabowo loyalist Bahlil Lahadahlia. Kevin and Erin discuss the implications for democratization (spoiler: not good) and, specifically, regional-head races (not good either).  For Jakarta's race, the maneuvering will exclude incumbent Gov Anies Baswedan, ensuring the election of Ridwan Kamil as the only party-backed nominee on the ballot - and we examine comparable dynamics in several other provinces.  But, if Widodo emerges as chair of Golkar Advisory Board that has expanded powers, how will that function in practice?  Indonesia's attempt at a duumvirate inevitably entails inherent tensions.  Also: the attempted comeback of the Constitutional Court's former chief justice, Anwar Usman; the abrupt resignation of a key Information Ministry official; and, in Thailand, the ouster of Prime Minister Sretta and his replacement with Paetongtarn (Ung Ing) Shinawatra.  Finally: an interview on human trafficking with the Airlangga University PhD candidate in labor migration studies, Aniello Iannone.  We discuss the dimensions and dynamics of illegal trafficking (TPPO) in Indonesia, domestically and internationally, including the mechanisms of agents operating at the community level - and how certain civil-society organizations are striving to safeguard victims, including children.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Airlangga Hartarto memilih mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar hanya sekitar empat bulan sebelum Munas Golkar digelar. Sejumlah kalangan menduga ada pihak lain yang berupaya menguasai Partai Golkar dengan cara mendongkel Airlangga. Tanpa tekanan yang sangat besar, Airlangga tidak akan mundur pada saat momen genting pilkada dan transisi pemerintahan ke Prabowo-Gibran. Apa yang terjadi dengan Golkar pasca mundurnya Airlangga? dKelompok mana yang akan mendominasi golkar selanjutnya? Bagaimana arah Golkar untuk Pilkada 2024?

Penguduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak dan memunculkan berbagai spekulasi. Airlangga sempat diklaim mendapat dukungan penuh untuk maju kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional atau Munas Desember mendatang. Lantas, benarkah ada faktor eksternal dan kekuatan lain yang kembali menggoyang partai berlambang pohon beringin itu? Lalu bagaimana nasib Partai Golkar ke depan?

Hari ini, Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Elite Beringin berusaha memilih PLT Ketum melalui musyawarah mufakat.

Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak, terutama setelah ia sukses membawa partai ke posisi kedua dalam Pemilu Legislatif 2024. Apa yang sebenarnya menjadi alasan di balik keputusan tak terduga ini? Apakah ini pertanda adanya benturan kekuatan besar di internal Golkar, atau ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan di balik layar?

Presiden Jokowi: Airlangga Mundur, Urusan Internal Partai Golkar | Idrus Marham: Bahlil Lahadalia Kader Plus Golkar, Penuhi Syarat Jadi Ketum |Per Juli 2024 Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.045 T

Prabowo Bertekad Lanjutkan Pembangunan IKN | Wapres: Pembangunan Istana Wapres di IKN Harus Ramah Lingkungan | Jusuf Hamka Mundur dari Golkar dan Kontestasi Pilkada *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Golkar: Bakal Cawagub Jakarta Dampingi Ridwan Kamil Berinisial S | Survei Koalisi Perempuan Indonesi, Banyak Caleg Perempuan Alami KBGO | AMAN: Masyarakat Adat di Halmahera Terusir karena Proyek Mobil Listrik

In the 147th BlockTalks we speak with Darius Golkar, founder and CEO of Commonlands, who talks about how the Global South is leading the path to blockchain adoption. Links https://www.commonlands.org/ https://map.commonlands.org/ https://www.linkedin.com/company/commonlands-org https://www.linkedin.com/in/darius-golkar/ . Redes sociais / comms.. Instagram.com/blockdropspodcast.. Twitter.com/blockdropspod.. Blockdrops.lens .. https://warpcast.com/mauriciomagaldi.. youtube.com/@BlockDropsPodcast.. Meu conteúdo em inglês twitter.com/0xmauricio.. Newsletter do linkedin https://www.linkedin.com/build-relation/newsletter-follow?entityUrn=7056680685142454272.. blockdropspodcast@gmail.com

Idrus Marham selaku Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar @golkar.indonesia akan mengungkapkan bagaimana secara kebatinan, Presiden @jokowi sudah di Golkar. Adakah kaitannya dengan lonjakan suara Partai Golkar? Lalu bagaimana dengan 5 posisi menteri yang dinginkan Golkar? Temukan jawabannya dalam #SiPalingKontroversi GOLKAR 'SI PALING MELONJAK' IDRIS: BELUM JADI KETUM, JOKOWI SUDAH DONGKRAK SUARA GOLKAR Selasa (26/3) pukul 19.00 WIB HANYA di YouTube "metrotvnews".

Idrus Marham selaku Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar @golkar.indonesia akan mengungkapkan bagaimana secara kebatinan, Presiden @jokowi sudah di Golkar. Adakah kaitannya dengan lonjakan suara Partai Golkar? Lalu bagaimana dengan 5 posisi menteri yang dinginkan Golkar? Temukan jawabannya dalam #SiPalingKontroversi GOLKAR 'SI PALING MELONJAK' IDRIS: BELUM JADI KETUM, JOKOWI SUDAH DONGKRAK SUARA GOLKAR Selasa (26/3) pukul 19.00 WIB HANYA di YouTube "metrotvnews".

Gita Sjahrir, Head of Investment at BNI Ventures, and Jeremy Au discussed three main themes: 1. Prabowo & Gibran 59% Electoral Win: Gita shared the aftermath of Indonesia's election, highlighting Prabowo's landslide victory in a 3-way contest. She delved into opposition voters' dismay and demonstrations in Jakarta, tempered by the fasting month which limited the extent of public protests. She also revealed that despite Gerindra's presidential candidates' landslide victory, the winning party's failure to secure a leading position in the legislature forecasts a complex political landscape and potential governance challenges. The percentage of voter blocks, Jokowi's moves on the Golkar party and division among major candidates underscored the evolving debate within the country's electorate on the influence of political personas vs. party ideologies. She also highlighted Indonesia's increased freedom of expression allowing for political discourse across social and mainstream media, in contrast with the Suharto era. 2. Quick Commerce Viability Debate: Gita discussed the sustainability and profitability challenges in quick commerce within markets like Indonesia, where lower GDP per capita and high capital burn rates demand significant model adjustments for viability. She noted that market size and consumer behavior emphasized the critical need for adapting quick commerce to align with the local population's purchasing power and real needs, rather than replicating models from India and more affluent economies like USA and Europe. She also talked about the potential integration of quick commerce with traditional commerce, leveraging infrastructure to blend digital speed with physical market realities and focusing on areas like private label products for sustainability. 3. VC Accountability & Founder Dynamics: Jeremy and Gita delved into the accountability of VCs and the crucial role of frank discussions between VCs and founders. They underscored the importance of VCs being more than just financial backers by becoming genuine thought partners for founders. They critiqued the "negative blitzscaling" model in Southeast Asia, cautioning against scaling businesses with negative unit economics. They also emphasized that founders should scrutinize their growth strategies and prioritize sustainability over rapid expansion, highlighting the risks of scaling inefficiencies rather than solutions. They need to retain decision-making authority and evolve towards prioritizing long-term business viability and market relevance. Jeremy and Gita also talked about the importance of political party financing transparency, the role of media in shaping public opinion post-election, the significance of recalibrating growth and scaling expectations for startups, and the evolution of e-commerce models in response to market demands. Watch, listen or read the full insight at https://www.bravesea.com/blog/indonesia-electoral-win Nonton, dengar atau baca wawasan lengkapnya di https://www.bravesea.com/blog/indonesia-electoral-win-in 观看、收听或阅读全文，请访问 https://www.bravesea.com/blog/indonesia-electoral-win-cn Get transcripts, startup resources & community discussions at www.bravesea.com WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CeL3ywi7yOWFd8HTo6yzde TikTok: https://www.tiktok.com/@jeremyau Instagram: https://www.instagram.com/jeremyauz Twitter: https://twitter.com/jeremyau LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bravesea TikTok: https://www.tiktok.com/@jeremyau Instagram: https://www.instagram.com/jeremyauz Twitter: https://twitter.com/jeremyau LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bravesea English: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Bahasa Indonesia: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Chinese: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Join the Singapore Growth & AI Summit with Sean Ellis! Use code seanbrave7 today.

Indonesia's national election vote‑count concluded relatively smoothly, with the Widodo family's PSI falling well short of inclusion in parliament while the Soeharto-era ruling party Golkar expanded its vote share at PDI‑Perjuangan's expense.  Jeff and Kevin break down the implications and outlook.  Also: an all-too predictable kerfuffle on new Customs restrictions for arriving travellers and some thoughts on a portentous WTO ruling on palm-derived biodiesel.Support us on buymeacoffee.com/reformasi

Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak? - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Berita pilihan Tempo hari ini: Kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud bersiap menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi; Jumlah pemudik diproyeksikan melonjak signifikan; Golkar minta jatah lima menteri, apa tanggapan Gerindra? III Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Reformasi Dispatch takes a closer look at the vote-count process unfolding, with help from a foremost civil-society figure, Khoirunnisa ('Ninis') Nur Agustyati of Perludem.  We discuss the technical drawbacks affecting the online 'SiRekap' display of the Election Commission (KPU) and whether commissioners acted judiciously in taking down the display on 5 March.  Ninis explains the significance of C-Form tabulations from ballot stations and possible explanations for some to still remain missing.  Also: Jeff and Kevin discuss the state of the formal censure proposal in parliament and the estimated seat breakdown for the next parliament and Jakarta assembly (DPRD).

A recent presidential fashion statement -- a bright yellow necktie -- triggered anticipation that he may harbor designs on a takeover of Golkar, the Soeharto-era ruling party that will likely remain second-largest in the next parliament.  Insider sources cited by Tempo magazine corroborated this indication of this maneuvering via sartorial elegance.  But a Golkar takeover next December would be no simple task, even for the powerful Joko Widodo -- and it might conflict with the interests of Prabowo Subianto.  Also: Jeff and Kevin discuss Prabowo's Free Lunch program and its costs, along with a possible parliamentary process to censure the government for wayward handling of the election process.Support us on buymeacoffee.com/reformasi

Ridwan Kamil mengaku ditawari oleh Megawati untuk menjadi cawapres Ganjar. Respons Golkar menarik, partai beringin menegaskan tidak bisa melarang kadernya itu untuk menjadi cawapres Ganjar. Lantas, jika RK menerima tawaran Megawati, mungkinkah Golkar akan meninggalkan Prabowo?

The Indonesia analyst for the Helsinki-based NGO Crea joins the Reformasi Dispatch podcast to cut through the haze concerning the world's worst smog.  We examine SO2, NOx and 2.5ug particulates in Jakarta's 'airshed' and consider the urgency of revamping regulations on coal.  While the issue pits coal-related interests against considerations of public health -- and official pronouncements tend to defend coal while faulting the transportation sector -- we ask where policymakers' priorities actually lie.  Also in this episode: Ganjar catches up in polls and Golkar's former chair wins early release from prison.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Temuan Tempo menyebutkan deklarasi mendadak dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto terjadi setelah para ketua umum partai mendapat “arahan” dari Presiden Joko Widodo. Koalisi baru itu disebut-sebut meningkatkan peluang Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Apakah ini motif sebenarnya di balik pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024? Manuver politik para juragan partai dan cawe-cawe Presiden dalam pembentukan koalisi politik, semakin menjauhkan Pemilu 2024 dari kepentingan orang banyak. Publik seolah diposisikan hanya sebagai penonton dan hanya diperlukan ketika pencoblosan. - - - Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Kirimkan kritik, saran, usulan topik, tawaran kolaborasi ke email podcast@tempo.co.id Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Jakarta tahun 1960-an terasa seperti medan tarung berbagai macam operasi intelijen. Agen CIA bermain, MI6 bermain. Agen Soviet jangan ditanya, Tiongkok juga ada. PKI tak ketinggalan. Demikianpun dengan kelompok-kelompok lainnya ikut bermain dalam perebutan pengaruh. Bisa dibilang saat itu berasa kayak versi nyata dari film-film soal intelijen. Nah, di seputaran pertarungan intelijen kala itu, ada satu nama yang sempat menjadi pergunjingan – bahkan hingga kini masih menjadi topik menarik. Dia adalah Pater Beek. Bagi kalian yang mengikuti kisah sejarah di seputaran tahun 1965, pasti sering banget membaca sempalan kisah dan konspirasi tentang rohaniwan yang satu ini. Pater Beek adalah seorang anti komunis yang kerap dituduh sebagai agen CIA dan menginfiltrasikan gagasan-gagasan politik ke tokoh-tokoh nasional. Bahkan ide untuk mendirikan garis politik berhaluan korporatif yang hingga kini kita kenal sebagai Golkar, disebut datang dari Pater Beek. Mungkin itu alasan mengapa ia masuk dalam daftar 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia. Benarkah demikian? Get your coffee and let's get it started!

A cap-and-trade scheme to encourage emissions reductions is imminent, with application for the power sector as well as avoided deforestation.  Jeff welcomes back Bill Sullivan from Christian Teo & Partners to talk about new regulations paving the way towards carbon exchange next month. While small and likely restricted to the domestic market, Indonesia stands out among its neighbours for venturing into the market for carbon trading and offsets, with all the first-mover advantages that the move may bring.Also: a Gibran Run?  Jeff and Kevin discuss the elite gravitation towards a Prabowo-Rakabuming ticket, including pressure on the Golkar chair -- and how Ganjar could potentially respond.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Jeff, Kevin and Steven talk with the Special Rapporteur for the UN on Myanmar about the country's worsening crisis and what levers ASEAN can use to further its Five Point Consensus. Also: Airlangga Hartarto faces 12 hours of scrutiny from the Attorney General's Office while facing a rift in his own Golkar party; yet more intrigue affects Pertamina; and Foreign Minister Marsudi in the recent Asean ministers' summit. Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terseret dalam skandal korupsi proyek menara BTS 4G. Sebelumnya, suami Ketua DPR Puan Maharani, Sukmonohadi Hapsoro alias Happy Hapsoro, juga mencuat di kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun ini. Pengusutan kasus ini telah membuka temuan baru, yakni keberadaan makelar kasus "markus". Para tersangka ditengarai mengumpulkan uang saweran hingga ratusan miliar rupiah untuk menutupi kejahatannya dengan cara menyuap jaksa.  Perhatian pun tertuju pada hubungan politikus dengan kasus ini. Happy Hapsoro memiliki kedekatan tidak langsung dengan PDIP, sementara Menpora Dito merupakan politikus Golkar. Sejauh ini, baru politikus Nasdem, Johnny Gerard Plate, yang jadi tersangka. Apakah pengusutan kasus ini akan sampai pada nama-nama baru yang mencuat? - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun!  Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Rädsla är en förutsättning för att överleva. Rädsla kan också hindra oss att leva. Vi är programmerade att urskilja hot genom att lära oss av våra egna erfarenheter men också genom att dra nytta av andras. På så sätt kan rädslor spridas snabbt mellan människor. Men långt ifrån alla våra rädslor är rationella, så var kommer de ifrån och hur kan vi göra oss av med en rädsla som utgör ett hinder i livet? Gäst är psykologen Armita Golkar som forskar om rädsla och social inlärning.. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya parpol-parpol di Indonesia kurang begitu jelas spektrum politiknya? Kalau kalian ngikutin politik di Amerika Serikat misalnya, kan kelihatan banget mana partai yang cenderung ada di kiri, dan mana yang di kanan. Tentu pertanyaannya adalah kenapa demikian ya? Lalu, sebenarnya apa spektrum politik partai-partai macam Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, dan yang lainnya? Well, get your coffee and let's get it started!

Saeid Golkar has been writing and teaching about Iranian politics for the last decade since he was forced to leave the country. A 2009 alumnus of CDDRL's Draper Hills Summer Fellows Program, Saeid is an expert on the Islamic Revolutionary Guard Corps and their Basij auxiliaries. Last month he joined Francis Fukuyama to discuss the nature and implications of the anti-regime protests that have rocked Iran since the killing of Mahsa Amini in September 2022.Saeid Golkar is an assistant professor in the Department of Political Science & Public Service at the University of Tennessee, Chattanooga. Previously an adjunct professor at Northwestern University's Middle East and North African Studies Program and a visiting scholar at the Buffett Institute for Global Studies, he was also a  postdoctoral fellow at Stanford University's Center on Democracy, Development and the Rule of Law. Golkar was a lecturer from 2004 to 2009 in the Department of Social Sciences at Azad University, Iran, where he taught undergraduate courses on the political sociology of Iran and the sociology of war and military forces.Golkar received a PhD from the Department of Political Science at Tehran University in June 2008. His recent work can be found in publications such as Middle East Journal; Armed Forces & Society; Politics, Religion & Ideology; and Middle East Policy. Captive Society, his book on the Basij paramilitary force and the securitization of Iranian society, was copublished by Columbia University Press and Woodrow Wilson Center Press in June 2015.

A moment of jocular rapport between the president and Prabowo Subianto sent pundits spinning this week.  It appeared, when quoted in print, to constitute an endorsement of the Gerindra chair -- but not so.  The president remains unaligned ahead of the 2024 race, but his cryptic jest at least made clear that his endorsement will be a prize.  Also: Multiple credible polls now show Ganjar in sole possession of first place, by a statistically significant margin, and the United Alliance (KIB) is still his likely nominating vehicle.  Finally: with Putin confirming his G20 absence, Ref Dispatch discusses what the summit means for Indonesia.Get a free trial of the Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Former VP nominee Sandiaga Uno joins Reformasi Dispatch to discuss his portfolio as tourism minister at a crucial juncture for the sector.   Jeff and Kevin examine the significance of Golkar's entrance into the 'United Indonesia Alliance' with Pan and PPP -- without any mention of Party Chair Airlangga Hartarto as its presidential contender.  Also: the mysterious Acute Hepatis outbreak and how the Widodo administration will utilize its remarkable windfall from an across-the-board boom in exports (spoiler: fuel subsidies die hard). Get a free trial of Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

This week's Reformasi Dispatch podcast examines the abrupt attempt by at least three pro‑Widodo parties, including Golkar, to prolong Widodo's presidency, ostensibly because an election would be detrimental.  Widodo himself has remained silent on the matter, exacerbating damage to Indonesia's international image at a time when its presidency of the G20 should be enabling the country to burnish its democratic credentials.  The podcast examines the potential for proponents of postponement to alter the Constitution and legitimize an extension of Widodo's term.  Also: the impacts of the invasion of Ukraine on Indonesia's economy, and what China's ambivalence might mean for Asia. Finally, an interview with Yu Liuqing of the Economist Intelligence Unit (EIU) on the reasons for Indonesia's improved index score.Get a free trial of Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeThis episode is also available in video form on Youtube. Watch here: https://www.youtube.com/channel/UCV60-iGRODC7Jh3m2A76ODASupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi