Podcasts about dpr ri

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta. Pertemuan membahas berbagai program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih, serta upaya percepatan pembangunan gerai koperasi di daerah.Dalam audiensi ini, AKSI juga mendorong agar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam program MBG untuk memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa. DPR RI mengapresiasi komitmen para kepala desa sekaligus menerima masukan guna meningkatkan keberhasilan program pemerintah. #DPRRI #AKSI #MakanBergiziGratis #KoperasiMerahPutih #EkonomiDesa

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini? Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

“Wacana kenaikan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memicu perdebatan publik. Di satu sisi, tambahan anggaran disebut penting untuk memperluas jangkauan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun di sisi lain, langkah ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi dan upaya efisiensi anggaran negara. Terlebih, kinerja DPR kerap mendapat sorotan tajam, mulai dari kehadiran rapat hingga produktivitas legislasi. Pertanyaannya, apakah kenaikan dana reses ini benar-benar untuk memperkuat fungsi wakil rakyat… atau justru makin memperlebar jarak dengan publik?”Talk: - Aktivis Anti Korupsi/Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah- Pengamat politik/mantan anggota MPR RI, Jusuf Sursoso

Kewajiban pencampuran BBM dengan 10 persen etanol disebut akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Namun sejumlah kalangan menilai, implementasinya tidak bisa tergesa-gesa. Tantangan muncul mulai dari kesiapan infrastruktur, pasokan etanol dalam negeri, hingga dampaknya terhadap harga BBM dan mesin kendaraan.Pemerintah berjanji akan memastikan kesiapan semua sektor sebelum kebijakan ini berjalan penuh. Namun, pertanyaan publik tetap menggantung—apakah E10 akan menjadi solusi ramah lingkungan, atau justru menambah masalah baru?Talk: - Mantan Anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi -Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamudin Daeng

Desakan penghapusan tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI kembali menguat. Desakan ini masuk daftar "17+8 Tuntutan Rakyat", tetapi perlahan terlupakan.Adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan Psikolog Lita Linggayani dan Advokat Syamsul Jahidin, menjadi pengingat. Mereka mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, aturan yang sudah berumur 45 tahun, sumber legitimasi hak istimewa tersebut.Sudah 5.175 bekas anggota DPR yang dibayarkan uang pensiunnya dengan uang rakyat. Total nilainya Rp226 miliar.Tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR mencederai rasa keadilan. Mereka bisa menikmati privilese ini tanpa persyaratan ketat, tanpa potong gaji, bahkan bisa turun ke ahli waris. Berkinerja buruk hingga terjerat korupsi pun tak menggugurkan hak pensiun. Bandingkan dengan rakyat yang harus banting tulang bekerja puluhan tahun, dan uangnya tetap tak cukup untuk menghidupi hari tua.Menilik kondisi ini, masih pantaskah hak istimewa tunjangan pensiun bagi anggota DPR dipertahankan? Bagaimana peluang gugatan di MK dikabulkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Advokat sekaligus Penggugat Hak Pensiun DPR ke MK Syamsul Jahidin, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Nanik Prasetyoningsih, dan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Dua warga, Lita Linggayani dan Syamsul Jahidin, resmi menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI yang hanya menjabat lima tahun. Gugatan ini menyoroti dugaan ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem pensiun pejabat negara. Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Founder Treas Constituendum Institut, Prof. Dr. Juanda, mengulas dasar konstitusi, prinsip keadilan dan non-diskriminasi, serta bagaimana hakim MK seharusnya menilai persoalan ini: adil atau justru timpang?

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dalam mendukung program strategis nasional.#DPRRI #BUMN #RevisiUU #BPBUMN

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan setingkat lembaga khusus. Perubahan ini diharapkan membawa tata kelola perusahaan negara lebih profesional, efisien, dan berorientasi bisnis. Dengan status baru, fungsi pemerintah sebagai regulator dipisahkan dari peran pengelola bisnis, sehingga badan BUMN dapat bertindak lebih fleksibel layaknya manajer investasi negara. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan dinamika baru terkait akuntabilitas, mekanisme pengawasan, hingga arah politik dalam pengelolaan BUMN ke depan.Talk: -Pakar Ekonomi Nasional & Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Joshua Sembiring-Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen

Program Makan Bergizi (MBG) dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, namun kasus keracunan yang terjadi belakangan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana memastikan makanan anak-anak aman sekaligus bergizi? Dalam episode ini, kita akan membahas pentingnya standar keamanan pangan, peran pengawasan, serta solusi jangka panjang agar program gizi benar-benar menjadi investasi kesehatan bagi generasi muda.Talk: Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

MetroTV, [HEADLINE NEWS 26/09/2025 00.00 WIB] Komisi XI DPR RI Percepat Pembahasan RUU Pengembangan - Penguatan Sektor Keuangan

Sejumlah petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan menggelar demo bertajuk “Hari Tani Nasional” di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025), sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam demo ini, sejumlah petani akan menyuarakan beberapa tuntutan.

Komisi 9 DPR RI , Mengundang Ahli Gizi Dalam Kegiatan Audiensi, Untuk Mengevaluasi Program MBG, Yang Dinilai Belum Sempurna. DPR Dan Ahli Berharap, BGN Dapat, Berbenah, Dari Beberapa Kasus Keracunan, Di Sejumlah Wilayah. #dprri #ahligizi #mbg #evaluasi

Buruh yang tergabung dalam KSPSI dan KSPI mendesak Polri untuk menerapkan restorative justice bagi peserta aksi demonstrasi 25–30 Agustus 2025 lalu. Mereka meminta peserta yang tidak terlibat tindakan anarkistis segera dibebaskan. KSPSI juga menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan MK.#KSPSI #RestorativeJustice #Buruh #Demo #RUUKetenagakerjaan

Pengemudi ojek online akan berunjuk rasa di tiga titik, salah satunya di DPR RI, Jakarta. Mereka akan menyampaikan tujuh tuntutan, termasuk mendesak Presiden mencopot Menhub Dudy Purwagandhi.Untuk mengetahui kondisi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, telah bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Donosemito dan juru kamera Zuchal Muhammad.

Menteri HAM Natalius Pigai menggagas penyediaan ruang demonstrasi di halaman Gedung DPR RI. Menurutnya, arena khusus ini bisa menjadi langkah strategis memperkuat demokrasi substantif sekaligus menjaga ketertiban publik. Gagasan tersebut bahkan disebut sejalan dengan komitmen pemerintah menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan konvensi internasional.Namun, apakah ide ini benar-benar solusi untuk mengatasi persoalan demonstrasi di Indonesia, atau justru berpotensi mengendalikan aspirasi rakyat? Narasumber : Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan.

Menimbang wacana satu orang satu akun media sosial yang diusulkan anggota DPR RI, pro dan kontra pun bermunculan. Di satu sisi, usulan ini dinilai dapat membantu menekan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta akun anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan provokasi. Namun di sisi lain, wacana ini juga memunculkan kekhawatiran akan membatasi kebebasan berekspresi warga, hingga potensi pelanggaran privasi jika seluruh data pribadi harus terhubung dengan akun media sosial. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan membawa lebih banyak keuntungan bagi keteraturan ruang digital, atau justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat?[TALK] Ketua Umum Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja&Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Muncul usulan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan agar medsos tak dimanfaatkan oleh buzzer. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menurutnya media sosial (medsos) saat ini benar-benar terbuka, sehingga sulit untuk menyaring isu yang benar dan salah. Ia berpendapat bahwa perlu ada aturan agar masyarakat Indonesia hanya memiliki satu akun di medsos, yang menurutnya langkah pembatasan media sosial penting supaya orang-orang dapat memberikan informasi di medsos secara bertanggung jawab.Bagaimana mencermati usulan ini?Narsumber : Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh.

Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD. Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing2. Pengamat Politik, Joko Purnomo

Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ? 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie, 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset serta reformasi politik secara menyeluruh. Pemerintah kini menunggu langkah DPR RI untuk mengesahkan masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas 2025–2026.#Prabowo #RUUPerampasanAset #ReformasiPolitik #DPRRI #Prolegnas2025

Tuntutan terhadap kenaikan gaji anggota DPR RI terus disuarakan, salah satunya oleh Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) yang meminta pemerintah untuk menghapuskan tunjangan dan dana pensiun DPR dan DPRD. KAMSRI juga menyoroti pentingnya membatasi periode jabatan anggota DPR dan DPRD maksimal dua periode, demi tercapainya keadilan sosial dan demokrasi yang sehat. Aksi ini menggema sebagai bagian dari perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partainya masing-masing pasca demo di DPR RI. Diantaranya Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, PAN yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, dan Partai Golkar yang menonaktifkan Adies KadirWawancara bersama Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda

Di tengah situasi demonstrasi, DPRD Jawa Barat mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.Maklumat tersebut berisi dukungan atas tuntutan masyarakat yang disampaikan saat unjuk rasa di DPRD Jabar pada 29 dan 30 Agustus 2025, di antaranya mendesak reformasi Polri, mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor, dan pengusutan hukum secara adil dan transparan terkait kematian Affan Kurniawan.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, janji tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Pimpinan Partai Politik, Tokoh Lintas Agama, dan Pimpinan Serikat Buruh di Istana, Jakarta, pada Senin (1/9) kemarin. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan pihaknya terbuka pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dirinya menyatakan, selama ini DPR RI memang membuka peluang tersebut dan RUU itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).Wawancara bersama Pakar Hukum yang juga Advokat Senior, C. Suhadi

Friends of Merry Riana ft. Teuku RiefkyTeuku Riefky Harsya adalah seorang politikus Indonesia. Ia merupakan salah satu politikus Partai Demokrat yang sudah duduk di kursi DPR-RI selama empat periode berturut-turut sejak 2005. Sebelum terjun ke dunia politik, ia menghabiskan waktu sebagai profesional, dan kini menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.Bagaimana Cerita Selengkapnya Tonton selengkapnya ya.00:00 Opening01:37 Friends of Merry Riana Podcast Pertama Menteri Teuku Riefky 02:10 Dari 5 Tahun Terakhir, Apa yang Berbeda dan Apa yang Sama?04:54 Apakah Menteri Teuku Riefky Merasa Sulit di Kemenekraf?06:05 Perbedaan Karier Dari Kursi DPR ke Kursi Menteri?08:03 Perjalanan Karier Menteri Teuku Riefky yang Beragam 12:40 Hal yang Membuat Menteri Riefky Mantap Bergabung ke Partai Demokrat14:48 Tantangan Terbesar Menteri Teuku Riefky di Dunia Politik14:59 Transisi Karier Jadi Hal Tersulit Bagi Menteri Teuku Riefky19:44 Apa yang Dibayangkan Menteri Teuku Riefky Saat Dipanggil Presiden Prabowo20:40 107 Hari Kerja Kemenekraf26:59 Bidang Ekonomi Kreatif yang Paling Disukai Menteri Teuku Riefky31:10 Hal Menarik Dalam 100 Hari Kerja33:56 Satu Hal yang Perlu Diperbaiki dari Kemenekraf37:21 Efisiensi Anggaran Pengaruhi Kemenekraf?39:12 Jika Menteri Teuku Riefky Punya Super Power40:42 Komentar 5 Tokoh Politik49:46 Nasihat untuk Menteri Teuku Riefky di Masa Lalu51:31 Satu Pelajaran Hidup Menteri Teuku Riefky55:01 Bagaimana Mengelola Ekspektasi Diri Terhadap Perkembangan Teknologi?59:49 Closing#merryriana #friendsofmerryriana #TeukuRiefkyFOR MORE INFOhttps://linktr.ee/merryrianaSUBSCRIBE:https://www.youtube.com/c/MerryRianaKoleksi BUKU & MERCHANDISE Merry Riana di Apps MERRY RIANADOWNLOAD Apps Merry Riana sekarang juga, GRATIS! Tersedia di :Google Playhttps://bit.ly/MerryRiana-PlayStoreApp Storehttps://bit.ly/MerryRiana-AppStoreINSTAGRAM: @merryriana | https://instagram.com/merryriana/X: @merryriana | https://twitter.com/merryriana/FACEBOOK: Merry Riana | https://www.facebook.com/MerryRiana/SPOTIFY: Merry Riana | http://bit.ly/Merry-Riana-SpotifyTIKTOK : @merryriana | https://vt.tiktok.com/ZSeEqpUa2/WEBSITE: https://www.merryriana.com

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang, mengundang seluruh anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I hingga X untuk hadir dalam debat terbuka bersama mahasiswa. Undangan ini disampaikan menyusul kekecewaan atas kinerja DPR, mulai dari kenaikan tunjangan yang dinilai tidak masuk akal, pembahasan RUU yang tidak pro rakyat, hingga maraknya kasus korupsi serta minimnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.Lalu, apa tujuan BEM KM Unissula menginisiasi debat ini dan isu apa saja yang akan dikritisi?Narasumber : Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Auniverditas Islam Sultan Agung (Unissula), Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira

Hari ini tepat 80 tahun usia Dewan Perwakilan Rakyat setiap tanggal 29 Agustus, Indonesia memperingati HUT DPR RI. Selama perjalanan dari masa Reformasi tahun 1998 hingga tahun ini, DPR tak pernah luput dari junungan aksi penyampaian aspirasi. Bagaimana perjalanan DPR baik dari dinamika politinya maupun para anggota dewannya? Kami akan membahas ini bersama mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M,

Senin, 25 Agustus, massa berunjuk rasa di sekitar gedung DPRmenyoroti penghasilan anggota dewan yang ditaksir 230 juta rupiah per bulan.Massa kecewa besarnya gaji DPR tak disertai dengan kinerjamaksimal.DPR pun dituding tidak peka dengan kondisi bangsa saat ini.Benarkah demikian?

Ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan DPR RI, menuntut penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap upah murah. Polisi dan Dishub telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, masyarakat diimbau menghindari jalur sekitar DPR.

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025. Dalam aturan baru tersebut, Badan Penyelenggara Haji resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Regulasi ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan jemaah, perkembangan teknologi, serta penyesuaian dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi.Apa dampak dari perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah bagi pelayanan jemaah? Narasumber : Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui permohonan naturalisasi bagi sembilan atlet, termasuk calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Persetujuan ini diperoleh melalui pembahasan di Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Selain dua pemain sepak bola tersebut, ada tujuh atlet lain dari cabang hoki es dan sepak bola yang turut mendapat persetujuan, membuka peluang mereka segera menyandang status WNI dan memperkuat Timnas Indonesia.Bagaimana mencermati proses naturalisasi atlet ini?Narasumber : Anggota Komisi XIII DPR RI/ Yanuar Arif Wibowo

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Apa perubahan-perubahan atau perbaikan pada UU Haji dan Umrah yang baru, yang merubahan perubahan ketiga? Bagaimana pelaksanaan UU tersebut pada penyelenggaraan musim haji 2026, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah?Wawancara bersama Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa yang mengalami kenaikan ialah uang tunjangan anggota DPR periode 2024-2029. Ia memastikan gaji pokok DPR tak mengalami kenaikan atau tetap sekitar Rp 7 juta. Kenaikan tunjangan tsb diantaranya tunjangan beras yg naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta hingga adanya kebijakan baru terkait tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Kebijakan ini menuai polemik dan kontroversi di masyarakat, mengingat adanya efisiensi anggaran negara yg digaungkan Presiden Prabowo dan gelombang PHK serta pengangguran yg meningkat.Wawancara bersama Misbah Hasan - Sekjen FITRA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama RI. Kasus ini bermula dari temuan DPR RI tentang pembagian 20 ribu kuota tambahan haji yang tidak sesuai Undang-Undang. Kuota tersebut dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus, padahal seharusnya haji reguler mendapat 92% dan haji khusus 8%. Skema ini diduga memicu praktik jual beli kuota yang merugikan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.Siapa pihak yang diduga memberi ataupun menerima keuntungan dari skema ini?

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat saat Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di DPR RI, hari ini. IHSG berhasil menyentuh level psikologis baru di 8.000 dalam perdagangan intraday. IHSG terpantau naik 1,03% ke level 8.012,63 pada pukul 10:28 WIB. Melesatnya IHSG pagi ini merupakan rekor baru, setelah Tadi pagi, IHSG dibuka di posisi 7.931 dan sempat melemah ke 7.898. Lonjakan tersebut turut mendorong nilai kapitalisasi pasar alias market cap IHSG menjadi Rp 14.503,29 triliun. Sejak awal perdagangan, nilai transaksi sudah mencapai Rp 18,80 triliun. Apa yg bisa dijelaskan dari fenomena ini ?Wawancara bersama Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta

Permainan Roblox tengah menjadi sorotan setelah diduga memberikan pengaruh buruk bagi anak2. Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Muti telah memberikan tanggapan terkait hal ini dan menilai konten dalam game Roblox mengandung banyak unsur kekerasan dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis, fisik, dan perilaku anak. Pernyataan ini juga didukung oleh sejumlah anggota DPR RI, dan meminta dilakukan pemblokiran. Namun disisi lain, sebagian masyarakat menilai pemblokiran akan sulit dilakukan mengingat masih ada permainan serupa yg kerap dimainkan anak2. Lalu bagaimana memastikan anak2 tidak terpengaruh dengan permainan yg mengandung kekerasan dan hal negatif lainnya?Wawancara bersama Wakil Ketua Komnas PA - Lia Latifah

Gubernur Jawa Barat digugat masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena membuat kebijakan tentang penambahan rombongan belajar. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik anggota DPR RI yang juga istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, tentang satu kelas 50 orang siswa.

DPR RI bersama pemerintah dan asosiasi pengemudi logistik sepakat mempercepat penerapan kebijakan Zero ODOL mulai 2027. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan dan memperkuat sistem logistik nasional.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjalani sidang lanjutan terkait dugaan suap dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI. Hasto juga diduga terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan kasus buronan Harun Masiku. Sidang ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama penting di partai politik besar.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengonfirmasi bahwa DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait nama-nama calon Duta Besar Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, pemerintah mengusulkan sebanyak 24 nama calon Dubes yang akan mewakili Indonesia di berbagai negara strategis.

Pemerintah resmi menyetorkan nama kandidat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ke DPR RI. Meski identitasnya belum diumumkan ke publik, sejumlah pihak menyoroti latar belakang tokoh yang disebut-sebut punya rekam jejak kuat di diplomasi dan hubungan luar negeri.

Talk: Komisi X DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, membahas polemik penulisan ulang sejarah dan rangkaian kasus kekerasan seksual massal selama kerusuhan Mei 1998. Apa hasil dari rapat tsb? Talk bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani.

Polda Metro Jaya menetapkan 14 orang sebagai tersangka kericuhan dalam demonstrasi Hari Buruh, 1 Mei 2025 lalu. Tiga orang di antaranya adalah relawan tim paramedis dan seorang paralegal yang bertugas mendampingi.Dalam podcast Si Paling Kontroversi, Cho Yong Gi, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Indonesia yang merupakan anggota tim paramedis, dan Georgiana, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang bertugas sebagai paralegal, menceritakan tindakan kekerasan fisik dan verbal yang mereka alami dalam peristiwa tersebut.Taufik Basari, mantan anggota DPR RI yang juga dosen Fakultas Filsafat di Universitas Indonesia, mendampingi mahasiswanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia berpendapat bahwa kasus ini seharusnya ditinjau kembali.Lalu, kekerasan seperti apa yang terjadi kepada tim paramedis? Kesalahan apa yang dilakukan oleh tim paramedis sehingga ditetapkan sebagai tersangka?

Sidang dugaan suap pergantian antar-waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristiyanto, kembali digelar hari ini, di PN tipikor Jakarta. Sidang hari ini diagendakan masih akan mendengarkan saksi dan ahli.

Ketua Komisi II DPRRI menegaskan seluruh batas wilayah antara provinsi dan kabupaten harus dinormalkan dalam UU. Hal itu untuk menghindari adanya polemik kepemilikan pulau di Tanah Air.

Narsum Power Breakfast pagi ini masuk dalam daftar anggota DPR RI yang memiliki masa jabatan terlama. Awal terpilih pada tahun 2004 dan pada tahun 2024, beliau kembali terpilih sebagai anggota DPR RI hingga 2-29. Dengan demikian, narsum kita ini menjadi anggota DPR RI untuk 3 orang presiden, yakni Presiden SBY, Jokowi dan kini Prabowo. Wawancara bersama Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil

Pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining. Sebelumnya Presiden telah menugaskan kementerian terkait untuk menghimpun data dan informasi secara objektif di lapangan.Bagaimana Komisi 12 menanggapi pencabutan IUP? Apakah Komisi 12 telah mendapatkan laporan rinci dari kementerian terkait tentang metodologi pengumpulan data objektif yang dijadikan dasar pencabutan IUP ini?Talk: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Pemerintah menyatakan, tidak ada larangan bagi pejabat untuk rangkap jabatan. Sebagiamana putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang dalam amar putusan tidak ada bunyi melarang Menteri atau Wakil Menteri (Wamen) merangkap jabatan di perusahaan. Meski sudah ada putusan MK, namun Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kembali digugat dan sedang disidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana Komisi II DPR RI menanggapi fenomena rangkap jabatan? Talk bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pembiayaan pendidikan gratis tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Putusan ini merupakan langkah dukungan terhadap pendidikan yang layak dan merata. Namun, DPR menyebut perlu melihat kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional terlebih dahulu agar bisa menanggung pembiayaan pendidikan secara adil dan proporsional.

Thousands of crowds from various elements of the community including workers, students, art workers, and activists staged a rally in front of the parliament building of DPR RI in Jakarta on Thursday, August 22, 2024 - Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat termasuk para buruh, mahasiswa, pekerja seni, dan aktivis yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen DPR RI di Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024 lalu