Podcasts about dpr ri

Narsum Power Breakfast pagi ini masuk dalam daftar anggota DPR RI yang memiliki masa jabatan terlama. Awal terpilih pada tahun 2004 dan pada tahun 2024, beliau kembali terpilih sebagai anggota DPR RI hingga 2-29. Dengan demikian, narsum kita ini menjadi anggota DPR RI untuk 3 orang presiden, yakni Presiden SBY, Jokowi dan kini Prabowo. Wawancara bersama Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil

Pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining. Sebelumnya Presiden telah menugaskan kementerian terkait untuk menghimpun data dan informasi secara objektif di lapangan.Bagaimana Komisi 12 menanggapi pencabutan IUP? Apakah Komisi 12 telah mendapatkan laporan rinci dari kementerian terkait tentang metodologi pengumpulan data objektif yang dijadikan dasar pencabutan IUP ini?Talk: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Pemerintah menyatakan, tidak ada larangan bagi pejabat untuk rangkap jabatan. Sebagiamana putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang dalam amar putusan tidak ada bunyi melarang Menteri atau Wakil Menteri (Wamen) merangkap jabatan di perusahaan. Meski sudah ada putusan MK, namun Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kembali digugat dan sedang disidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana Komisi II DPR RI menanggapi fenomena rangkap jabatan? Talk bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pembiayaan pendidikan gratis tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Putusan ini merupakan langkah dukungan terhadap pendidikan yang layak dan merata. Namun, DPR menyebut perlu melihat kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional terlebih dahulu agar bisa menanggung pembiayaan pendidikan secara adil dan proporsional.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pengganggu ketertiban, dan meresahkan masyarakat. Puan menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai pandangan Ketua DPR RI usai Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, diduduki sepihak oleh ormas. Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan evaluasi terhadap tindakan pendudukan lahan milik negara oleh sebuah ormas. Bagaiamana DPR RI mengawal hal ini? Talk bersama Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira.

Insiden ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh TNI AD di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebabkan 4 orang dari TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia.Bagaimana tanggapan Komisi 1 DPR terkait insiden tersebut?TALK : Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin

Sebanyak 125 organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap Palestina telah berkumpul dan bekerja sama, salah satunya adalah Bulan Sabit Merah Indonesia. Ada Mercy, dan juga beberapa lembaga lainnya. Saat ini, kami telah memasuki tahap ketiga.Tahap pertama, kami mengadakan silaturahmi nasional pada bulan Januari. Kemudian, pada akhir Februari, kami menyelenggarakan FGD (forum group discussion) nasional. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2025, Bapak Wamen, kami akan menggelar panjak nasional. Persiapan bantuan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, difasilitasi oleh DPR RI untuk Palestina.

Kuota haji bagi masyarakat Indonesia untuk tahun 2025 telah terisi penuh bahkan jumlah tersebut lebih dari batas kuota yang disediakan. Sementara itu Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan skema Tanazul mengingat akan ada sebanyak 203 ribu jemaah reguler akan berada di Mina yang merupakan lokasinya terbatas. Bagaimana DPR melihat kesiapan penyelenggaraan haji di tanah suci untuk penerapan skema Tanazul dalam pelaksaan haji tahun ini?Wawancara Anggota Tim Pengawas Haji Komisi VIII, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

DPR RI mendorong Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar segera dibahas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada momen Hari Buruh Sedunia.

Profesi dokter yang jadi idaman banyak orang ternyata punya sisi gelap yang belakangan mulai terungkap. Hal ini menyusul hebohnya kasus pemerkosaan yang dilakukan Priguna Anugerah P. Kasus tersebut membuat sejumlah kalangan angkat bicara mulai dari kalangan masyarakat, Kemenkes, aparat penegak hukum dan DPR RI.Terbongkarnya kasus tersebut menunjukkan bahwa kondisi kedokteran di Indonesia sudah pada situasi darurat. Kita lihat dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terus menerus mulai dari perundungan dan kekerasan seksual.Hal ini menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan stakeholders lainnya agar bersungguh-sungguh mengimplementasikan tindak pidana kekerasan tersebut. Bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas hal ini?

DPR RI Terima Surpres RUU KUHAP

Komisi III DPR RI menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa di Way Kanan Lampung. DPR mengecam tindakan itu dan wajib untuk ditindak lanjut.

Pimpinan DPR RI bersama jajaran Komisi 6 DPR RI meninjau Stasiun Pasar Senen. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui persiapan fasilitas, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan menjelang masa mudik Idul Fitri 2025.

Komisi I DPR hari ini kembali menggelar rapat tertutup untuk finalisasi draf RUU TNI. Pembahasan ini menjadi langkah penting dalam perumusan aturan yang akan menentukan arah kebijakan TNI ke depan.

DPR akan merevisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI hasil usulan Pemerintah. Bahkan, Komisi 1 DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja). Sejumlah pihak menilai, beberapa pasal dalam draf Revisi UU TNI tak selaras dengan semangat reformasi dan dapat kembali menghidupkan dwifungsi TNI.Lantas, bagaimana nasib revisi Undang Undang TNI nanti? Haruskah jabatan tertentu diisi oleh militer aktif?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersyukur atas putusan hakim praperadilan yang menolak gugatan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. KPK juga mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum dan sejumlah unsur internal yang telah bekerja maksimal selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal praperadilan, Djumyanto, menolak gugatan Hasto Kristiyanto yang berstatus tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

DPR RI telah mensahkan rancangan undang-undang tentang badan usaha milik negara (R-U-U BUMN) menjadi undang-undang. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini mengatur pendirian badan pengelola investasi daya anagata nusantara (BPI Danantara).

Anggota Komisi 2 DPR RI, Rahmat Saleh, mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk penyelesaian yang cepat dan transparan.

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Senin siang. Wahyu hadir sebagai saksi dalam pendalaman perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Senin siang. Wahyu hadir sebagai saksi dalam pendalaman perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

Penetapan biaya haji 2025 ini dibacakan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama (Menag) dan Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta rapat dengar pendapat dengan Kepala BPKH di Gedung DPR RI. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa turunnya biaya haji ini menjadi kabar baik dan juga sesuai dengan harapan banyak pihak. Dalam konferensi pers, Menteri Agama juga menyebutkan bahwa BPKH mendapatkan semacam kesempatan baik karena nilai manfaat yang diberikan tidak sebesar tahun lalu, karena terjadi penghematan.

Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Gedung DPR RI. Agenda utama rapat ini membahas pembicaraan awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2025 serta pembentukan Panitia Kerja BPIH.

Anggota komisi delapan DPR RI fraksi PKB Mahdalena, mengaku pihaknya pun mempertanyakan kepada kementerian agama, terkait dengan kenaikan beban biaya yang harus ditanggung oleh calon jemaah haji indonesia sebesar 9 koma 3 juta rupiah, yang menjadikan total beban biaya yang harus ditanggung oleh calon jemaah haji Indonesia sebesar 65 koma 3 juta rupiah. Mahdalena pun menyebut, hal ini akan menjadi salah satu fokus dalam pembahasan panja berikutnya.

Zulkarnaen Djabar adalah mantan anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi terkait proyek pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Kasus ini mencuat pada tahun 2012 Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Ada usulan dari anggota DPR RI bahwa penerbitan agar SIM, STNK dan BPKB nantinya dialihkan dari kepolisian menjadi ke Kemenhub.

Komisi 13 DPR RI sepakat menyetujui pemberian status kewarganegaraan tiga pesepak bola keturunan Indonesia, salah satunya, bek Kevin Diks.

Hari ini komisi IX DPR RI melaksanakan rapat bersama dengan mitra kerja komisi IX yakni Kementerian Ketenagakerjaan rapat membahas mengenai proyeksi visi dan misi Presiden Prabowo di bidang Ketenagakerjaan

Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR RI | Kembali Jabat Mensos, Gus Ipul Pantang Lakukan Korupsi | Guru Besar IPB Singgung Zaken Kabinet Cuma Sebatas Slogan *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tunjangan uang seumur hidup bagi anggota DPR RI menuai polemik. Anggota DPR yang terpilih akan mendapatkan dana pensiun sepanjang hidupnya sebesar 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Walaupun pengkajian kembali soal peraturan ini sempat diutarakan oleh wakil ketua DPR RI, belum ada kepastian apakah peraturan tunjangan seumur hidup DPR akan dibatalkan. Apakah dana tunjangan seumur hidup DPR betul membebani APBN? Apakah peraturan dana pensiun betul akan diubah?

Koalisi DPR, Siapa yang Diuntungkan? Oleh. Netty al Kayyisa(Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 berlangsung pada Selasa, 1-10-2024 di ruang sidang paripurna, kompleks parlemen, Jakarta. Sebagaimana hajatan besar di Indonesia, pelantikan ini juga mendapat sorotan publik. Bukan dari sisi prosesi pelantikannya yang sudah biasa, tetapi pada komposisi 580 anggota DPR RI yang terpilih. Dari seluruh partai kontestan pemilu, hanya ada 8 partai yang bisa meloloskan anggotanya menjadi anggota DPR RI. Komposisi perolehan kursi terbanyak tetap dipegang oleh PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Sedangkan sisanya diduduki oleh partai koalisi pemenangan presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Gerindra (86 kursi), Golkar (102 kursi), PAN (48 kursi), PKB (68 kursi), dan Demokrat (44 kursi). Dengan koalisi besar yang mendominasi parlemen, sudah dapat terbaca ke mana arah keberpihakan anggota parlemen hari ini. Naskah selengkapnya: ⁠https://narasipost.com/opini/10/2024/koalisi-dpr-siapa-yang-diuntungkan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipostx

Pemerintah Menyiapkan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan dan tentunya hal ini menuai kritik dari sejumlah pihak.

Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya resmi dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 di gedung DPR/MPR, Selasa (1/10/2024). Atalia terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar, daerah pemilihan 1 di kota Bandung dan Cimahi.

Raker Menhub Dengan komisi V DPR RI, dan Raker Komisi V Dengan Kemenhub Bahas Anggaran

Koalisi sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT kembali menggelar aksi di DPR RI, Jakarta. Aksi dihadiri para pekerja rumah tangga serta jaringan koalisi sipil untuk UU PPRT.

Resmi, Puan Maharani Ketua DPR RI 2024-2029 | BPS: Dipicu Mamin dan Tembakau, Deflasi September Capai 0,12 Persen | Pilwalkot Solo: Kampanye, Dua Cawalkot Adu Gagasan Program Ekonomi

Thousands of crowds from various elements of the community including workers, students, art workers, and activists staged a rally in front of the parliament building of DPR RI in Jakarta on Thursday, August 22, 2024 - Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat termasuk para buruh, mahasiswa, pekerja seni, dan aktivis yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen DPR RI di Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024 lalu

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan kembali diperiksa KPK terkait kasus korupsi suap pergantian antar waktu paw anggota DPR-RI.

DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi setelah sistem digital negara diserang secara bertubi-tubi. Langkah ini dinilai suatu terobosan digital meskipun ada beberapa persoalan yang meliputinya. Persoalan pertama adalah tentang kesiapan implementasi UU PDP. Sampai saat ini, urusan perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas pemerintah, sehingga aturan turunan dan pembentukan otoritas PDP tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Hal ini berdampak pada molornya agenda implementasi. Selain itu, sejumlah pasal dalam UU PDP juga berpolemik karena memiliki batasan hukum yang tidak jelas. UU PDP dinilai mengancam kebebasan pers, bias sanksi terhadap lembaga swasta dan pemerintah, sarat konflik kepentingan dalam independensi Otoritas PDP, dan minim aspek perlindungan kepada masyarakat. NALAR episode kali ini membahas sejumlah permasalahan yang menyelimuti UU PDP. Jika UU PDP tidak melalui tinjauan ulang, maka ketidakadilan sanksi membayangi masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih membutuhkan literasi digital daripada solusi represif atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Sofie Syarif yang dimuat di Perspective ISEAS No. 75 tanggal 22 September 2023 berjudul “What Can We Expect of Indonesia's PDP Law?”. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #PerlindunganDataPribadi #PerlindunganData #UUPDP #PDP #peretas #peretasan #kemenkominfo #bjorka

YUNIAR K - MEKKAH - Hilman Latief Evaluasi DPR RI @Kemenag_RI #kemenag #ibadahhaji2024 #ppiharabsaudi #mch2024 #LiputanHajiElshinta2024 #Haji2024 #PetugasMelayani #HajiRamahLansia

Talk 13.15 Tim Pengawas Haji DPR RI mencatat 4 hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Haji 1445 H / 2024 M. 4 hal tersebut ialah tenda jamaah yang masih berdesak desakan, kurangnya akomodosi toilet, fasilitas tangga yang kurang ramah lansia dan juga menu santapan jamaah yang terkesan itu itu saja. Meski secara keseluruhan pelaksanaan ibadah haji tahun ini mengalami perbaikan dari tahun Talk sebelumnya, tetapi evaluasi bagi pelaksana harus tetap dilakukan. Anggota Timwas Haji DPR RI // Arteria Dahlan // 081380114477 by WA Call // Livenow @Kemenag_RI #kemenag #ibadahhaji2024 #ppiharabsaudi #mch2024 #LiputanHajiElshinta2024 #Haji2024 #PetugasMelayani #HajiRamahLansia

YUNIAR KUSTANTO - Konsulat Jenderal RI di Jeddah Yusran B Ambary mengkonfirmasi dua anggota DPR RI yang sebelumnya ditangkap di tanah suci mekkah, ternyata hanya diamankan karena random cek #kemenag #ibadahhaji2024 #ppiharabsaudi #mch2024 #LiputanHajiElshinta2024 #BeritaElshinta

Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan sidak transportasi jemaah haji Indonesia ke terminal Syib Amir Makkah Saudi.

Rapat dengar pendapat komisi 2 DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum batal digelar Kamis 14 Maret kemarin. #kpu #rekapitulasi #dprri #Metrotv

Tokoh masyarakat dari berbagai daerah yang memiliki kekhawatiran terkait kondisi hukum dan demokrasi Indonesia saat ini, berkirim surat ke 5 pimpinan Parpol mendorong penggunaan hak angket DPR RI terhadap pelaksanaan pemilu 2024. #hakangket #pemakzulan #parpol

Wacana pengajuan hak angket disuarakan dalam rapat paripurna DPR RI. Hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu dinilai perlu diwujudkan untuk mewujudkan esensi pengawasan DPR. #Metrotv #dprri #hakangket #kpu #rapatparipurna

PDIP dan Golkar sama-sama berpeluang mendapatkan kursi Ketua DPR RI. Berdasarkan hasil real count KPU, PDIP masih memimpin perolehan suara terbanyak partai. #ketuadprri #pdip #golkar #pemilu2024 #pileg2024

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat satu maret dan front rakyat semesta masih berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta. Sejumlah tuntutan diserukan kepada pemerintah, informasi selengkapnya akan Disampaikan Jurnalis Metro Tv, Bianca Sumendap langsung dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta

Unjuk rasa mewarnai peringatan Hari Buruh 1 Mei di berbagai negara, termasuk di Perancis, Yunani, Sri Lanka dan Indonesia. Sementara KPU memulai tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Daerah DPD untuk pemilu 2024.

Setelah sempat dipolisikan karena kritiknya bagi pemerintah Lampung, TikToker Bima Yudho masih konsisten dengan konten kritisnya di medsos. Sebetulnya kayak gimana sih kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang? Rivan Dwiastono membahasnya dengan peneliti KontraS dan dua anggota DPR RI.

Dewan juri yang dibentuk jaksa distrik Manhattan, New York, akan segera menyelesaikan tugas mereka dan memutuskan apakah akan mendakwa Donald Trump. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja resmi disahkan DPR RI menjadi undang-undang.