Podcasts about dpr ri

Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual resmi dideklarasikan dalam Temu Nasional Pondok Pesantren di Jakarta. Diinisiasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, serta melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PPPA, POLRI, DPR RI, dan perwakilan pengasuh pesantren se-Indonesia. Deklarasi ini menegaskan komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bermartabat, sekaligus mendorong dibangunnya sistem pelaporan yang aman bagi korban. Dengan tegas, pesantren diimbau untuk memberikan sanksi berat dan membawa pelaku ke ranah hukum tanpa menutup-nutupi kasus demi alasan menjaga nama baik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan penguatan fundamental pasar modal menjadi kunci menghadapi dinamika global saat ini. Ia optimistis, upaya yang sedang dilakukan akan memberikan hasil positif setelah periode penyesuaian di pasar modal.Pertumbuhan investor ritel yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi kekuatan pasar modal nasional, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham Indonesia.DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pasar modal, investor ritel, fundamental pasar modal, saham Indonesia, ekonomi Indonesia, stabilitas pasar, optimisme pasar, penyesuaian pasar, kepercayaan investor

DPR RI melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan IHSG yang terjadi beberapa hari terakhir. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa koreksi IHSG masih moderat dan bagian dari proses price discovery yang lebih fundamental. Nilai aktiva bersih reksa dana meningkat ke Rp718,44 triliun seiring masuknya dana investor ritel, sementara jumlah investor pasar modal bertambah sekitar 7 juta secara year to date.

Seluruh fraksi di DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Setelah melalui proses penyampaian pendapat mini fraksi dan pandangan akhir pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, draf final RUU ini langsung ditandatangani untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna hari ini. Langkah ini menandai babak baru dalam perlindungan hukum dan hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia.

Wacana war ticket haji untuk memangkas antrean haji menimbulkan reaksi dari Komisi VIII DPR RI. Sejumlah anggota DPR RI menyatakan bahwa wacana war ticket yang dihembuskan saat ini tidak tepat, mulai dari ketimpangan sosial, akses internet yang memadai, siapa calon jemaah yang diperuntukkan, hingga undang-undang yang berlaku saat ini. DPR meminta Kementerian Haji dan Umrah fokus pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang masih belum maksimal.

Kasus dugaan mark-up proyek video profil desa di Sumatra Utara yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu menjadi perhatian DPR RI. Dalam rapat bersama Komisi III, DPR mendesak pembebasan penuh terhadap Amsal dan menilai kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi industri kreatif di Indonesia. DPR juga menyoroti anggapan bahwa biaya ide dan kreativitas bernilai nol rupiah yang dinilai merugikan para kreator.

Kasus dugaan mark-up anggaran yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara tengah menjadi perhatian publik. Amsal didakwa merugikan negara sebesar Rp202 juta (dari total proyek sekitar Rp600 juta) dalam pembuatan video profil desa pada periode 2020–2022. Kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat luas, pegiat industri kreatif hingga DPR RI karena auditor dan Jaksa menilai biaya ide, editing, dan alat senilai Rp5,9 juta dalam pekerjaan tersebut sebagai nilai Rp0 (nol). Amsal sendiri tengah menanti sidang putusan yang dijadwalkan digelar besok 1 April 2026. Bagaimana sistem penilaian dan pengawasan anggaran negara dapat diperbaiki agar tidak mengabaikan nilai kerja kreatif, sekaligus mencegah kejadian serupa? Talk bersama Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) periode 2024–2028 adalah Prof. Dr. Pujiyono Suwadi.

Komisi 3 DPR RI menggelar rapat terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Apa hasil dari rapat tersebut? Simak informasi lengkapnya di video ini!

Ketua Komisi Tiga DPR RI, Habiburrokhman, menyatakan ada enam poin hasil rapat mengenai tindak lanjut kasus Andrie Yunus. Habib menegaskan, kasus ini sudah menjadi khusus untuk mencari dalang di balik penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-15 untuk membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Dalam rapat ini, DPR akan membahas sejumlah poin penting kenegaraan, salah satunya terkait memburuknya geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Momentum Ramadan dimanfaatkan anggota Komisi 8 DPR RI, Dini Rahmania, untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui kegiatan bertajuk belanja bersama warga ke pasar tradisional Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (I-KPI) melakukan pertemuan penting dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, membahas percepatan pengesahan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang telah masuk dalam program legislasi nasional DPR RI. I-KPI menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan penguatan regulasi untuk mencegah praktik korupsi dan penyimpangan keuangan, serta mendukung pengesahan Undang-Undang Redenominasi Rupiah dan Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai langkah strategis memperkuat sistem keuangan Indonesia.

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) bersama Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi Tiga DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden. Dukungan ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan reformasi sektor keamanan.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan 3 Tahun Sidang 2025-2026. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI juga mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Haji dan Umroh. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya, yang melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan. Saksikan untuk mendapatkan update terkini tentang agenda rapat dan poin-poin pembahasannya.

Untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin independensi profesi penilaian aset, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penilai.

Kasus Hogi Minaya di Sleman kembali memantik perdebatan soal rasa keadilan dan ketepatan penerapan hukum pidana. Seorang warga yang mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman, hingga menuai sorotan DPR RI dan kritik dari dua mantan Kapolda dalam rapat Komisi III bersama Kapolres Sleman. DPR menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal pada kasus tersebut. Lalu, bagaimana kapabilitas penegakan hukum dalam menangani perkara ini? Simak analisis Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hajar.

Anggota DPR RI mencecar Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo terkait penanganan kasus Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar pelaku hingga meninggal dunia. DPR menilai, Polisi salah dalam menerapkan pasal, pada kasus tersebut. Rabu kemarin, Hogi Minaya, suami korban penjambretan, mengadukan masalah hukum yang dihadapinya ke Komisi 3 DPR RI. Apa yang dikritisi DPR dari pengananan kasus tsb? Talk bersama Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Irjen.Pol.(Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2025 hingga 2026. Rapat akan melaporkan hasil uji kelayakan terhadap calon deputi gubernur bank Indonesia, sekaligus menjadi momen pengambilan keputusan.#RapatParipurna #DPR #BankIndonesia #DeputiGubernurBI #EkonomiIndonesia #KeputusanDPR

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran petinggi Polri. Rapat ini membahas capaian kinerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Kapolri memaparkan sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan demonstrasi Agustus Kelabu, pemberlakuan KUHP-KUHAP, penempatan Polri di bawah Presiden, hingga capaian pembangunan 100 SPPG Makan Bergizi Gratis.

Kapolri tegas menolak rencana pembentukan Menteri Khusus Kepolisian. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga independensi Polri dan memastikan institusi kepolisian tetap profesional, bebas dari intervensi politik. Kapolri menegaskan, setiap kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan Polri harus selalu sejalan dengan prinsip netralitas dan akuntabilitas, demi kepercayaan masyarakat.TALK :: Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Djamil

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi serta mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. #DemoBuruh #PartaiBuruh #KSPI #UMP2026 #UpahMinimum #Ketenagakerjaan #DPRRI

Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI digelar di Banda Aceh untuk membahas langkah lanjutan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.Sejumlah kesimpulan disampaikan sebagai dasar penguatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan infrastruktur layanan publik dan aktivitas masyarakat.

Indonesia resmi dinominasikan sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, dengan dukungan negara-negara kawasan Asia–Pasifik. Pencalonan ini mendapat respons positif dari DPR RI.Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, kepada Radio Elshinta menilai posisi tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan menjelaskan berbagai isu HAM yang selama ini kerap mendapat sorotan negatif di forum internasional.Seberapa siap Indonesia mengemban peran penting ini? Ikuti analisis dan pandangan Teuku Rezasyah, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 8 Januari 2026.

Ikatan Alumni Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (IKAL P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI menegaskan perlunya penguatan substansi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, IKAL P3N menyampaikan rekomendasi strategis untuk menjawab krisis mutu pendidikan, ketimpangan layanan, serta tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.Mulai dari tata kelola pendidikan nasional yang terintegrasi, penetapan Standar Mutu Nasional dan Standar Layanan Minimal Pendidikan, pemerataan pendanaan, hingga kesejahteraan dan profesionalisme guru serta dosen menjadi sorotan utama. IKAL P3N juga menekankan pentingnya link and match pendidikan dengan industri, percepatan digitalisasi sekolah, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan daerah 3T.Wakil Ketua IKAL P3N XXVI, Michael Rolandi Cesnanta Brata, hingga Prof. Dr. Ratna Wardhani menyoroti urgensi standar kesejahteraan guru dan dosen sebagai fondasi peningkatan mutu pendidikan nasional. Sementara Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Haryo Ristamaji, menegaskan bahwa masukan ini disusun berbasis kajian dan perbandingan internasional.Apakah RUU Sisdiknas mampu menjadi arsitektur pendidikan nasional yang adil, bermutu, dan berdaya saing global? Simak laporan lengkap dan analisisnya hanya di Radio Elshinta — suara fakta dan kepentingan publik

Dinamika penanganan bencana di Sumatera kembali mencuat ke ruang publik setelah salah satu Anggota DPR RI melontarkan sindiran terbuka kepada Fery Irwanda terkait penyaluran bantuan di daerah terdampak.Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi, transparansi, dan efektivitas distribusi bantuan di lapangan, khususnya di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri pasca bencana.Apa implikasinya terhadap upaya pemulihan dan penanganan darurat di Sumatera ?TALK: Pengamat Komunikasi Politik Universitas Semarang - Gunawan Wicaksono

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melakukan kunjungan ke Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk meninjau dampak banjir bandang dan kondisi pengungsi. Dalam kunjungannya, Muhaimin menunjukkan perhatian besar terhadap bencana ini dan memastikan koordinasi dengan anggota DPR-RI serta kementerian terkait untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak.

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui revisi RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada Selasa 18 November 2025. Sidang dihadiri 342 anggota DPR dari 580, dengan persetujuan fraksi-fraksi setelah pembahasan panjang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Hukum mewakili Presiden Prabowo menyampaikan persetujuan pemerintah.#RUUKUHP #DPRRI #UUBaru #BeritaPolitik #ParipurnaDPR #HukumIndonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penjelasan Ketua Komisi 3 DPR RI soal RUU KUHAP sudah komprehensif dan mudah dipahami. Ia berharap hoaks terkait RUU KUHP bisa ditekan. Revisi KUHP ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.#RUUKUHP #DPRRI #UUBaru #BeritaPolitik #PuanMaharani #HukumIndonesia #SidangParipurna

Narasumber1. Pakar Hukum Pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar, Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA 2. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia (LBHPI), Gerardus Gegen

MetroTV, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinan atas peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Ia menilai, kejadian ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta. Pertemuan membahas berbagai program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih, serta upaya percepatan pembangunan gerai koperasi di daerah.Dalam audiensi ini, AKSI juga mendorong agar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam program MBG untuk memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa. DPR RI mengapresiasi komitmen para kepala desa sekaligus menerima masukan guna meningkatkan keberhasilan program pemerintah. #DPRRI #AKSI #MakanBergiziGratis #KoperasiMerahPutih #EkonomiDesa

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini? Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

“Wacana kenaikan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memicu perdebatan publik. Di satu sisi, tambahan anggaran disebut penting untuk memperluas jangkauan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun di sisi lain, langkah ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi dan upaya efisiensi anggaran negara. Terlebih, kinerja DPR kerap mendapat sorotan tajam, mulai dari kehadiran rapat hingga produktivitas legislasi. Pertanyaannya, apakah kenaikan dana reses ini benar-benar untuk memperkuat fungsi wakil rakyat… atau justru makin memperlebar jarak dengan publik?”Talk: - Aktivis Anti Korupsi/Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah- Pengamat politik/mantan anggota MPR RI, Jusuf Sursoso

Kewajiban pencampuran BBM dengan 10 persen etanol disebut akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Namun sejumlah kalangan menilai, implementasinya tidak bisa tergesa-gesa. Tantangan muncul mulai dari kesiapan infrastruktur, pasokan etanol dalam negeri, hingga dampaknya terhadap harga BBM dan mesin kendaraan.Pemerintah berjanji akan memastikan kesiapan semua sektor sebelum kebijakan ini berjalan penuh. Namun, pertanyaan publik tetap menggantung—apakah E10 akan menjadi solusi ramah lingkungan, atau justru menambah masalah baru?Talk: - Mantan Anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi -Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamudin Daeng

Desakan penghapusan tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI kembali menguat. Desakan ini masuk daftar "17+8 Tuntutan Rakyat", tetapi perlahan terlupakan.Adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan Psikolog Lita Linggayani dan Advokat Syamsul Jahidin, menjadi pengingat. Mereka mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, aturan yang sudah berumur 45 tahun, sumber legitimasi hak istimewa tersebut.Sudah 5.175 bekas anggota DPR yang dibayarkan uang pensiunnya dengan uang rakyat. Total nilainya Rp226 miliar.Tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR mencederai rasa keadilan. Mereka bisa menikmati privilese ini tanpa persyaratan ketat, tanpa potong gaji, bahkan bisa turun ke ahli waris. Berkinerja buruk hingga terjerat korupsi pun tak menggugurkan hak pensiun. Bandingkan dengan rakyat yang harus banting tulang bekerja puluhan tahun, dan uangnya tetap tak cukup untuk menghidupi hari tua.Menilik kondisi ini, masih pantaskah hak istimewa tunjangan pensiun bagi anggota DPR dipertahankan? Bagaimana peluang gugatan di MK dikabulkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Advokat sekaligus Penggugat Hak Pensiun DPR ke MK Syamsul Jahidin, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Nanik Prasetyoningsih, dan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Dua warga, Lita Linggayani dan Syamsul Jahidin, resmi menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI yang hanya menjabat lima tahun. Gugatan ini menyoroti dugaan ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem pensiun pejabat negara. Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Founder Treas Constituendum Institut, Prof. Dr. Juanda, mengulas dasar konstitusi, prinsip keadilan dan non-diskriminasi, serta bagaimana hakim MK seharusnya menilai persoalan ini: adil atau justru timpang?

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dalam mendukung program strategis nasional.#DPRRI #BUMN #RevisiUU #BPBUMN

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan setingkat lembaga khusus. Perubahan ini diharapkan membawa tata kelola perusahaan negara lebih profesional, efisien, dan berorientasi bisnis. Dengan status baru, fungsi pemerintah sebagai regulator dipisahkan dari peran pengelola bisnis, sehingga badan BUMN dapat bertindak lebih fleksibel layaknya manajer investasi negara. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan dinamika baru terkait akuntabilitas, mekanisme pengawasan, hingga arah politik dalam pengelolaan BUMN ke depan.Talk: -Pakar Ekonomi Nasional & Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Joshua Sembiring-Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen

Program Makan Bergizi (MBG) dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, namun kasus keracunan yang terjadi belakangan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana memastikan makanan anak-anak aman sekaligus bergizi? Dalam episode ini, kita akan membahas pentingnya standar keamanan pangan, peran pengawasan, serta solusi jangka panjang agar program gizi benar-benar menjadi investasi kesehatan bagi generasi muda.Talk: Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

MetroTV, [HEADLINE NEWS 26/09/2025 00.00 WIB] Komisi XI DPR RI Percepat Pembahasan RUU Pengembangan - Penguatan Sektor Keuangan

Sejumlah petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan menggelar demo bertajuk “Hari Tani Nasional” di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025), sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam demo ini, sejumlah petani akan menyuarakan beberapa tuntutan.

Komisi 9 DPR RI , Mengundang Ahli Gizi Dalam Kegiatan Audiensi, Untuk Mengevaluasi Program MBG, Yang Dinilai Belum Sempurna. DPR Dan Ahli Berharap, BGN Dapat, Berbenah, Dari Beberapa Kasus Keracunan, Di Sejumlah Wilayah. #dprri #ahligizi #mbg #evaluasi

Buruh yang tergabung dalam KSPSI dan KSPI mendesak Polri untuk menerapkan restorative justice bagi peserta aksi demonstrasi 25–30 Agustus 2025 lalu. Mereka meminta peserta yang tidak terlibat tindakan anarkistis segera dibebaskan. KSPSI juga menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan MK.#KSPSI #RestorativeJustice #Buruh #Demo #RUUKetenagakerjaan

Pengemudi ojek online akan berunjuk rasa di tiga titik, salah satunya di DPR RI, Jakarta. Mereka akan menyampaikan tujuh tuntutan, termasuk mendesak Presiden mencopot Menhub Dudy Purwagandhi.Untuk mengetahui kondisi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, telah bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Donosemito dan juru kamera Zuchal Muhammad.

Menteri HAM Natalius Pigai menggagas penyediaan ruang demonstrasi di halaman Gedung DPR RI. Menurutnya, arena khusus ini bisa menjadi langkah strategis memperkuat demokrasi substantif sekaligus menjaga ketertiban publik. Gagasan tersebut bahkan disebut sejalan dengan komitmen pemerintah menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan konvensi internasional.Namun, apakah ide ini benar-benar solusi untuk mengatasi persoalan demonstrasi di Indonesia, atau justru berpotensi mengendalikan aspirasi rakyat? Narasumber : Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan.

Menimbang wacana satu orang satu akun media sosial yang diusulkan anggota DPR RI, pro dan kontra pun bermunculan. Di satu sisi, usulan ini dinilai dapat membantu menekan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta akun anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan provokasi. Namun di sisi lain, wacana ini juga memunculkan kekhawatiran akan membatasi kebebasan berekspresi warga, hingga potensi pelanggaran privasi jika seluruh data pribadi harus terhubung dengan akun media sosial. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan membawa lebih banyak keuntungan bagi keteraturan ruang digital, atau justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat?[TALK] Ketua Umum Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja&Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Muncul usulan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan agar medsos tak dimanfaatkan oleh buzzer. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menurutnya media sosial (medsos) saat ini benar-benar terbuka, sehingga sulit untuk menyaring isu yang benar dan salah. Ia berpendapat bahwa perlu ada aturan agar masyarakat Indonesia hanya memiliki satu akun di medsos, yang menurutnya langkah pembatasan media sosial penting supaya orang-orang dapat memberikan informasi di medsos secara bertanggung jawab.Bagaimana mencermati usulan ini?Narsumber : Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh.

Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD. Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing2. Pengamat Politik, Joko Purnomo

Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ? 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie, 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Thousands of crowds from various elements of the community including workers, students, art workers, and activists staged a rally in front of the parliament building of DPR RI in Jakarta on Thursday, August 22, 2024 - Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat termasuk para buruh, mahasiswa, pekerja seni, dan aktivis yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen DPR RI di Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024 lalu