Podcasts about dpr ri

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) bersama Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi Tiga DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden. Dukungan ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan reformasi sektor keamanan.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan 3 Tahun Sidang 2025-2026. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI juga mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Haji dan Umroh. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya, yang melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan. Saksikan untuk mendapatkan update terkini tentang agenda rapat dan poin-poin pembahasannya.

Untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin independensi profesi penilaian aset, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penilai.

Kasus Hogi Minaya di Sleman kembali memantik perdebatan soal rasa keadilan dan ketepatan penerapan hukum pidana. Seorang warga yang mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman, hingga menuai sorotan DPR RI dan kritik dari dua mantan Kapolda dalam rapat Komisi III bersama Kapolres Sleman. DPR menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal pada kasus tersebut. Lalu, bagaimana kapabilitas penegakan hukum dalam menangani perkara ini? Simak analisis Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hajar.

Anggota DPR RI mencecar Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo terkait penanganan kasus Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar pelaku hingga meninggal dunia. DPR menilai, Polisi salah dalam menerapkan pasal, pada kasus tersebut. Rabu kemarin, Hogi Minaya, suami korban penjambretan, mengadukan masalah hukum yang dihadapinya ke Komisi 3 DPR RI. Apa yang dikritisi DPR dari pengananan kasus tsb? Talk bersama Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Irjen.Pol.(Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2025 hingga 2026. Rapat akan melaporkan hasil uji kelayakan terhadap calon deputi gubernur bank Indonesia, sekaligus menjadi momen pengambilan keputusan.#RapatParipurna #DPR #BankIndonesia #DeputiGubernurBI #EkonomiIndonesia #KeputusanDPR

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran petinggi Polri. Rapat ini membahas capaian kinerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Kapolri memaparkan sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan demonstrasi Agustus Kelabu, pemberlakuan KUHP-KUHAP, penempatan Polri di bawah Presiden, hingga capaian pembangunan 100 SPPG Makan Bergizi Gratis.

Kapolri tegas menolak rencana pembentukan Menteri Khusus Kepolisian. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga independensi Polri dan memastikan institusi kepolisian tetap profesional, bebas dari intervensi politik. Kapolri menegaskan, setiap kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan Polri harus selalu sejalan dengan prinsip netralitas dan akuntabilitas, demi kepercayaan masyarakat.TALK :: Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Djamil

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi serta mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. #DemoBuruh #PartaiBuruh #KSPI #UMP2026 #UpahMinimum #Ketenagakerjaan #DPRRI

Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI digelar di Banda Aceh untuk membahas langkah lanjutan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.Sejumlah kesimpulan disampaikan sebagai dasar penguatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan infrastruktur layanan publik dan aktivitas masyarakat.

Indonesia resmi dinominasikan sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, dengan dukungan negara-negara kawasan Asia–Pasifik. Pencalonan ini mendapat respons positif dari DPR RI.Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, kepada Radio Elshinta menilai posisi tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan menjelaskan berbagai isu HAM yang selama ini kerap mendapat sorotan negatif di forum internasional.Seberapa siap Indonesia mengemban peran penting ini? Ikuti analisis dan pandangan Teuku Rezasyah, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 8 Januari 2026.

Ikatan Alumni Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (IKAL P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI menegaskan perlunya penguatan substansi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, IKAL P3N menyampaikan rekomendasi strategis untuk menjawab krisis mutu pendidikan, ketimpangan layanan, serta tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.Mulai dari tata kelola pendidikan nasional yang terintegrasi, penetapan Standar Mutu Nasional dan Standar Layanan Minimal Pendidikan, pemerataan pendanaan, hingga kesejahteraan dan profesionalisme guru serta dosen menjadi sorotan utama. IKAL P3N juga menekankan pentingnya link and match pendidikan dengan industri, percepatan digitalisasi sekolah, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan daerah 3T.Wakil Ketua IKAL P3N XXVI, Michael Rolandi Cesnanta Brata, hingga Prof. Dr. Ratna Wardhani menyoroti urgensi standar kesejahteraan guru dan dosen sebagai fondasi peningkatan mutu pendidikan nasional. Sementara Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Haryo Ristamaji, menegaskan bahwa masukan ini disusun berbasis kajian dan perbandingan internasional.Apakah RUU Sisdiknas mampu menjadi arsitektur pendidikan nasional yang adil, bermutu, dan berdaya saing global? Simak laporan lengkap dan analisisnya hanya di Radio Elshinta — suara fakta dan kepentingan publik

Dinamika penanganan bencana di Sumatera kembali mencuat ke ruang publik setelah salah satu Anggota DPR RI melontarkan sindiran terbuka kepada Fery Irwanda terkait penyaluran bantuan di daerah terdampak.Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi, transparansi, dan efektivitas distribusi bantuan di lapangan, khususnya di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri pasca bencana.Apa implikasinya terhadap upaya pemulihan dan penanganan darurat di Sumatera ?TALK: Pengamat Komunikasi Politik Universitas Semarang - Gunawan Wicaksono

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melakukan kunjungan ke Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk meninjau dampak banjir bandang dan kondisi pengungsi. Dalam kunjungannya, Muhaimin menunjukkan perhatian besar terhadap bencana ini dan memastikan koordinasi dengan anggota DPR-RI serta kementerian terkait untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak.

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui revisi RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada Selasa 18 November 2025. Sidang dihadiri 342 anggota DPR dari 580, dengan persetujuan fraksi-fraksi setelah pembahasan panjang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Hukum mewakili Presiden Prabowo menyampaikan persetujuan pemerintah.#RUUKUHP #DPRRI #UUBaru #BeritaPolitik #ParipurnaDPR #HukumIndonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penjelasan Ketua Komisi 3 DPR RI soal RUU KUHAP sudah komprehensif dan mudah dipahami. Ia berharap hoaks terkait RUU KUHP bisa ditekan. Revisi KUHP ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.#RUUKUHP #DPRRI #UUBaru #BeritaPolitik #PuanMaharani #HukumIndonesia #SidangParipurna

Narasumber1. Pakar Hukum Pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar, Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA 2. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia (LBHPI), Gerardus Gegen

MetroTV, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinan atas peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Ia menilai, kejadian ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta. Pertemuan membahas berbagai program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih, serta upaya percepatan pembangunan gerai koperasi di daerah.Dalam audiensi ini, AKSI juga mendorong agar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam program MBG untuk memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa. DPR RI mengapresiasi komitmen para kepala desa sekaligus menerima masukan guna meningkatkan keberhasilan program pemerintah. #DPRRI #AKSI #MakanBergiziGratis #KoperasiMerahPutih #EkonomiDesa

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini? Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

“Wacana kenaikan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memicu perdebatan publik. Di satu sisi, tambahan anggaran disebut penting untuk memperluas jangkauan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun di sisi lain, langkah ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi dan upaya efisiensi anggaran negara. Terlebih, kinerja DPR kerap mendapat sorotan tajam, mulai dari kehadiran rapat hingga produktivitas legislasi. Pertanyaannya, apakah kenaikan dana reses ini benar-benar untuk memperkuat fungsi wakil rakyat… atau justru makin memperlebar jarak dengan publik?”Talk: - Aktivis Anti Korupsi/Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah- Pengamat politik/mantan anggota MPR RI, Jusuf Sursoso

Kewajiban pencampuran BBM dengan 10 persen etanol disebut akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Namun sejumlah kalangan menilai, implementasinya tidak bisa tergesa-gesa. Tantangan muncul mulai dari kesiapan infrastruktur, pasokan etanol dalam negeri, hingga dampaknya terhadap harga BBM dan mesin kendaraan.Pemerintah berjanji akan memastikan kesiapan semua sektor sebelum kebijakan ini berjalan penuh. Namun, pertanyaan publik tetap menggantung—apakah E10 akan menjadi solusi ramah lingkungan, atau justru menambah masalah baru?Talk: - Mantan Anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi -Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamudin Daeng

Desakan penghapusan tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI kembali menguat. Desakan ini masuk daftar "17+8 Tuntutan Rakyat", tetapi perlahan terlupakan.Adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan Psikolog Lita Linggayani dan Advokat Syamsul Jahidin, menjadi pengingat. Mereka mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, aturan yang sudah berumur 45 tahun, sumber legitimasi hak istimewa tersebut.Sudah 5.175 bekas anggota DPR yang dibayarkan uang pensiunnya dengan uang rakyat. Total nilainya Rp226 miliar.Tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR mencederai rasa keadilan. Mereka bisa menikmati privilese ini tanpa persyaratan ketat, tanpa potong gaji, bahkan bisa turun ke ahli waris. Berkinerja buruk hingga terjerat korupsi pun tak menggugurkan hak pensiun. Bandingkan dengan rakyat yang harus banting tulang bekerja puluhan tahun, dan uangnya tetap tak cukup untuk menghidupi hari tua.Menilik kondisi ini, masih pantaskah hak istimewa tunjangan pensiun bagi anggota DPR dipertahankan? Bagaimana peluang gugatan di MK dikabulkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Advokat sekaligus Penggugat Hak Pensiun DPR ke MK Syamsul Jahidin, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Nanik Prasetyoningsih, dan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Dua warga, Lita Linggayani dan Syamsul Jahidin, resmi menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI yang hanya menjabat lima tahun. Gugatan ini menyoroti dugaan ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem pensiun pejabat negara. Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Founder Treas Constituendum Institut, Prof. Dr. Juanda, mengulas dasar konstitusi, prinsip keadilan dan non-diskriminasi, serta bagaimana hakim MK seharusnya menilai persoalan ini: adil atau justru timpang?

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan setingkat lembaga khusus. Perubahan ini diharapkan membawa tata kelola perusahaan negara lebih profesional, efisien, dan berorientasi bisnis. Dengan status baru, fungsi pemerintah sebagai regulator dipisahkan dari peran pengelola bisnis, sehingga badan BUMN dapat bertindak lebih fleksibel layaknya manajer investasi negara. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan dinamika baru terkait akuntabilitas, mekanisme pengawasan, hingga arah politik dalam pengelolaan BUMN ke depan.Talk: -Pakar Ekonomi Nasional & Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Joshua Sembiring-Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dalam mendukung program strategis nasional.#DPRRI #BUMN #RevisiUU #BPBUMN

Program Makan Bergizi (MBG) dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, namun kasus keracunan yang terjadi belakangan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana memastikan makanan anak-anak aman sekaligus bergizi? Dalam episode ini, kita akan membahas pentingnya standar keamanan pangan, peran pengawasan, serta solusi jangka panjang agar program gizi benar-benar menjadi investasi kesehatan bagi generasi muda.Talk: Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

MetroTV, [HEADLINE NEWS 26/09/2025 00.00 WIB] Komisi XI DPR RI Percepat Pembahasan RUU Pengembangan - Penguatan Sektor Keuangan

Sejumlah petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan menggelar demo bertajuk “Hari Tani Nasional” di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025), sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam demo ini, sejumlah petani akan menyuarakan beberapa tuntutan.

Komisi 9 DPR RI , Mengundang Ahli Gizi Dalam Kegiatan Audiensi, Untuk Mengevaluasi Program MBG, Yang Dinilai Belum Sempurna. DPR Dan Ahli Berharap, BGN Dapat, Berbenah, Dari Beberapa Kasus Keracunan, Di Sejumlah Wilayah. #dprri #ahligizi #mbg #evaluasi

Buruh yang tergabung dalam KSPSI dan KSPI mendesak Polri untuk menerapkan restorative justice bagi peserta aksi demonstrasi 25–30 Agustus 2025 lalu. Mereka meminta peserta yang tidak terlibat tindakan anarkistis segera dibebaskan. KSPSI juga menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan MK.#KSPSI #RestorativeJustice #Buruh #Demo #RUUKetenagakerjaan

Pengemudi ojek online akan berunjuk rasa di tiga titik, salah satunya di DPR RI, Jakarta. Mereka akan menyampaikan tujuh tuntutan, termasuk mendesak Presiden mencopot Menhub Dudy Purwagandhi.Untuk mengetahui kondisi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, telah bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Donosemito dan juru kamera Zuchal Muhammad.

Menimbang wacana satu orang satu akun media sosial yang diusulkan anggota DPR RI, pro dan kontra pun bermunculan. Di satu sisi, usulan ini dinilai dapat membantu menekan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta akun anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan provokasi. Namun di sisi lain, wacana ini juga memunculkan kekhawatiran akan membatasi kebebasan berekspresi warga, hingga potensi pelanggaran privasi jika seluruh data pribadi harus terhubung dengan akun media sosial. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan membawa lebih banyak keuntungan bagi keteraturan ruang digital, atau justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat?[TALK] Ketua Umum Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja&Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Menteri HAM Natalius Pigai menggagas penyediaan ruang demonstrasi di halaman Gedung DPR RI. Menurutnya, arena khusus ini bisa menjadi langkah strategis memperkuat demokrasi substantif sekaligus menjaga ketertiban publik. Gagasan tersebut bahkan disebut sejalan dengan komitmen pemerintah menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan konvensi internasional.Namun, apakah ide ini benar-benar solusi untuk mengatasi persoalan demonstrasi di Indonesia, atau justru berpotensi mengendalikan aspirasi rakyat? Narasumber : Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan.

Muncul usulan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan agar medsos tak dimanfaatkan oleh buzzer. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menurutnya media sosial (medsos) saat ini benar-benar terbuka, sehingga sulit untuk menyaring isu yang benar dan salah. Ia berpendapat bahwa perlu ada aturan agar masyarakat Indonesia hanya memiliki satu akun di medsos, yang menurutnya langkah pembatasan media sosial penting supaya orang-orang dapat memberikan informasi di medsos secara bertanggung jawab.Bagaimana mencermati usulan ini?Narsumber : Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh.

Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD. Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing2. Pengamat Politik, Joko Purnomo

Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ? 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie, 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset serta reformasi politik secara menyeluruh. Pemerintah kini menunggu langkah DPR RI untuk mengesahkan masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas 2025–2026.#Prabowo #RUUPerampasanAset #ReformasiPolitik #DPRRI #Prolegnas2025

Tuntutan terhadap kenaikan gaji anggota DPR RI terus disuarakan, salah satunya oleh Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) yang meminta pemerintah untuk menghapuskan tunjangan dan dana pensiun DPR dan DPRD. KAMSRI juga menyoroti pentingnya membatasi periode jabatan anggota DPR dan DPRD maksimal dua periode, demi tercapainya keadilan sosial dan demokrasi yang sehat. Aksi ini menggema sebagai bagian dari perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

Friends of Merry Riana ft. Teuku RiefkyTeuku Riefky Harsya adalah seorang politikus Indonesia. Ia merupakan salah satu politikus Partai Demokrat yang sudah duduk di kursi DPR-RI selama empat periode berturut-turut sejak 2005. Sebelum terjun ke dunia politik, ia menghabiskan waktu sebagai profesional, dan kini menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.Bagaimana Cerita Selengkapnya Tonton selengkapnya ya.00:00 Opening01:37 Friends of Merry Riana Podcast Pertama Menteri Teuku Riefky 02:10 Dari 5 Tahun Terakhir, Apa yang Berbeda dan Apa yang Sama?04:54 Apakah Menteri Teuku Riefky Merasa Sulit di Kemenekraf?06:05 Perbedaan Karier Dari Kursi DPR ke Kursi Menteri?08:03 Perjalanan Karier Menteri Teuku Riefky yang Beragam 12:40 Hal yang Membuat Menteri Riefky Mantap Bergabung ke Partai Demokrat14:48 Tantangan Terbesar Menteri Teuku Riefky di Dunia Politik14:59 Transisi Karier Jadi Hal Tersulit Bagi Menteri Teuku Riefky19:44 Apa yang Dibayangkan Menteri Teuku Riefky Saat Dipanggil Presiden Prabowo20:40 107 Hari Kerja Kemenekraf26:59 Bidang Ekonomi Kreatif yang Paling Disukai Menteri Teuku Riefky31:10 Hal Menarik Dalam 100 Hari Kerja33:56 Satu Hal yang Perlu Diperbaiki dari Kemenekraf37:21 Efisiensi Anggaran Pengaruhi Kemenekraf?39:12 Jika Menteri Teuku Riefky Punya Super Power40:42 Komentar 5 Tokoh Politik49:46 Nasihat untuk Menteri Teuku Riefky di Masa Lalu51:31 Satu Pelajaran Hidup Menteri Teuku Riefky55:01 Bagaimana Mengelola Ekspektasi Diri Terhadap Perkembangan Teknologi?59:49 Closing#merryriana #friendsofmerryriana #TeukuRiefkyFOR MORE INFOhttps://linktr.ee/merryrianaSUBSCRIBE:https://www.youtube.com/c/MerryRianaKoleksi BUKU & MERCHANDISE Merry Riana di Apps MERRY RIANADOWNLOAD Apps Merry Riana sekarang juga, GRATIS! Tersedia di :Google Playhttps://bit.ly/MerryRiana-PlayStoreApp Storehttps://bit.ly/MerryRiana-AppStoreINSTAGRAM: @merryriana | https://instagram.com/merryriana/X: @merryriana | https://twitter.com/merryriana/FACEBOOK: Merry Riana | https://www.facebook.com/MerryRiana/SPOTIFY: Merry Riana | http://bit.ly/Merry-Riana-SpotifyTIKTOK : @merryriana | https://vt.tiktok.com/ZSeEqpUa2/WEBSITE: https://www.merryriana.com

5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partainya masing-masing pasca demo di DPR RI. Diantaranya Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, PAN yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, dan Partai Golkar yang menonaktifkan Adies KadirWawancara bersama Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda

Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, janji tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Pimpinan Partai Politik, Tokoh Lintas Agama, dan Pimpinan Serikat Buruh di Istana, Jakarta, pada Senin (1/9) kemarin. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan pihaknya terbuka pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dirinya menyatakan, selama ini DPR RI memang membuka peluang tersebut dan RUU itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).Wawancara bersama Pakar Hukum yang juga Advokat Senior, C. Suhadi

Di tengah situasi demonstrasi, DPRD Jawa Barat mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.Maklumat tersebut berisi dukungan atas tuntutan masyarakat yang disampaikan saat unjuk rasa di DPRD Jabar pada 29 dan 30 Agustus 2025, di antaranya mendesak reformasi Polri, mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor, dan pengusutan hukum secara adil dan transparan terkait kematian Affan Kurniawan.

Hari ini tepat 80 tahun usia Dewan Perwakilan Rakyat setiap tanggal 29 Agustus, Indonesia memperingati HUT DPR RI. Selama perjalanan dari masa Reformasi tahun 1998 hingga tahun ini, DPR tak pernah luput dari junungan aksi penyampaian aspirasi. Bagaimana perjalanan DPR baik dari dinamika politinya maupun para anggota dewannya? Kami akan membahas ini bersama mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M,

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang, mengundang seluruh anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I hingga X untuk hadir dalam debat terbuka bersama mahasiswa. Undangan ini disampaikan menyusul kekecewaan atas kinerja DPR, mulai dari kenaikan tunjangan yang dinilai tidak masuk akal, pembahasan RUU yang tidak pro rakyat, hingga maraknya kasus korupsi serta minimnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.Lalu, apa tujuan BEM KM Unissula menginisiasi debat ini dan isu apa saja yang akan dikritisi?Narasumber : Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Auniverditas Islam Sultan Agung (Unissula), Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira

Senin, 25 Agustus, massa berunjuk rasa di sekitar gedung DPRmenyoroti penghasilan anggota dewan yang ditaksir 230 juta rupiah per bulan.Massa kecewa besarnya gaji DPR tak disertai dengan kinerjamaksimal.DPR pun dituding tidak peka dengan kondisi bangsa saat ini.Benarkah demikian?

Ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan DPR RI, menuntut penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap upah murah. Polisi dan Dishub telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, masyarakat diimbau menghindari jalur sekitar DPR.

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025. Dalam aturan baru tersebut, Badan Penyelenggara Haji resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Regulasi ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan jemaah, perkembangan teknologi, serta penyesuaian dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi.Apa dampak dari perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah bagi pelayanan jemaah? Narasumber : Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui permohonan naturalisasi bagi sembilan atlet, termasuk calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Persetujuan ini diperoleh melalui pembahasan di Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Selain dua pemain sepak bola tersebut, ada tujuh atlet lain dari cabang hoki es dan sepak bola yang turut mendapat persetujuan, membuka peluang mereka segera menyandang status WNI dan memperkuat Timnas Indonesia.Bagaimana mencermati proses naturalisasi atlet ini?Narasumber : Anggota Komisi XIII DPR RI/ Yanuar Arif Wibowo

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Apa perubahan-perubahan atau perbaikan pada UU Haji dan Umrah yang baru, yang merubahan perubahan ketiga? Bagaimana pelaksanaan UU tersebut pada penyelenggaraan musim haji 2026, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah?Wawancara bersama Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak.