Podcasts about komisi pemberantasan korupsi kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji dan umrah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Penyidik menduga adanya aliran dana yang melibatkan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), baik dalam penerbitan keputusan maupun peredaran uang dari bawah hingga ke level atas.Bagaimana tanggapan atas keterangan KPK ini? Simak wawancara bersama Anna Hasbi, mantan Juru Bicara Kementerian Agama sekaligus Jubir Menteri Agama periode Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terjadinya jual beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag). Permainan kotor itu bisa terjadi karena adanya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama (Menag) Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah

MetroTV, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih membuka kemungkinan untuk menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud. Sementara itu, Nadiem telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pengadaan Chromebook.

Podcast INIKOPER menyajikan analisis komprehensif mengenai status pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2024. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif, sebuah analisis mendalam mengungkapkan adanya paradoks signifikan antara perbaikan persepsi dan tantangan fundamental yang masih ada. Kinerja penegakan hukum menunjukkan capaian dalam penindakan, namun nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total potensi kerugian dari kasus-kasus mega-korupsi. Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, namun dinamika hubungan antar-lembaga masih dibayangi oleh tumpang tindih kewenangan dan potensi persaingan yang dapat menghambat efektivitas. Di sisi lain, peran gerakan masyarakat sipil, meskipun secara hukum diperkuat, berhadapan dengan realitas politik yang pragmatis, seperti teridentifikasinya puluhan mantan terpidana korupsi dalam daftar calon legislatif. Upaya pendidikan antikorupsi, meskipun memiliki kerangka kebijakan yang ideal, belum menunjukkan dampak yang signifikan akibat lemahnya implementasi di tingkat daerah. Temuan krusia ini  adalah bahwa terobosan yang bersifat teknis, seperti penerapan e-government dan inisiatif Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), cenderung berhasil di area-area administratif, namun menemui resistensi dan kegagalan total saat menyentuh wilayah kekuasaan dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perangkap korupsi di Indonesia bersifat politis, dan solusi teknis semata tidak akan cukup tanpa komitmen politik yang nyata. Rekomendasi strategis yang diuraikan dalam laporan ini berfokus pada penguatan aspek hukum, mendorong reformasi politik, mengintegrasikan pendidikan dan partisipasi masyarakat, serta mengadopsi teknologi sebagai alat bantu yang efektif.

Pegawai PT KEM Indonesia Miki Mahfud ternyata suami pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai Lembaga Antirasuah itu dipastikan akan diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam Operasi Tangkap Tangan di kawasan Pancoran. Ia diduga terlibat pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sejumlah barang bukti turut diamankan, termasuk belasan mobil dan motor gede Ducati.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Pemerintah mengaku prihatin dan kembali mengingatkan pesan Presiden agar anggota kabinet berhati-hati serta tidak menyalahgunakan amanat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya dugaan praktik jual beli kuota tambahan haji di Kementerian Agama. Praktik ini diminati karena banyak pihak ingin menunaikan ibadah tanpa harus mengantre panjang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama RI. Kasus ini bermula dari temuan DPR RI tentang pembagian 20 ribu kuota tambahan haji yang tidak sesuai Undang-Undang. Kuota tersebut dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus, padahal seharusnya haji reguler mendapat 92% dan haji khusus 8%. Skema ini diduga memicu praktik jual beli kuota yang merugikan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.Siapa pihak yang diduga memberi ataupun menerima keuntungan dari skema ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kerugian negara lebih dari satu triliun rupiah, terkait korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di KPK telah naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tengah membidik sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai aturan. Tak hanya itu, KPK juga akan menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Meski demikian, KPK belum membeberkan lebih lanjut terkait sosok pemberi perintah dan pihak yang menerima aliran dana itu.Apa saja potensi pelanggaran hukum dari pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan ini?Talk : Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Seusai menjalani pemeriksaan, Yaqut memilih untuk tidak mengungkapkan materi atau substansi dari pemeriksaannya kepada awak media.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak lain setelah pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hal ini sejalan dengan temuan Pansus Haji DPR RI periode lalu, yang menyoroti lemahnya pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kemenag terkait alokasi kuota tambahan haji dari Kementerian Haji Arab Saudi. KPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara menyeluruh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Salah satunya, poin dalam RUU KUHAP yang dinilai melemahkan fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini memeriksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai saksi terkait kasus pengurusan dana hibah pokmas dan APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.KPK akan memeriksa Khofifah di Polda Jawa Timur.Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Jurnalis Belinda Firda di Polda Jawa Timur, Surabaya.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, bebas dari penjara atas kasus suap pengurusan perkara. Namun, baru selangkah bebas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sebanyak 28% pungutan liar (pungli) masih ditemukan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).Ironisnya, praktik pungli ini justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, bukan penurunan dengan modus beragam.Fakta ini menunjukkan praktik korupsi di sektor pendidikan masih mengakar kuat dan merusak integritas sistem pendidikan nasional.1.Pakar Pendidikan/Mantan anggota dewan pendidikan jawa timur Isa Anshori2.Pengacara publik dari Pusat bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua staf khusus (stafsus) mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo pada Selasa, 10 Juni 2025. Keduanya diminta menjelaskan aliran dana dalam dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kegiatan penggeledahan yang dilakukan di kantor Kementrian Ketenagakerjaan dan sejumlah lokasi lainnya pada Selasa, 20 Mei 2025 hingga Rabu, 21 Mei 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran untuk internalnya sendiri, berisi penegasan bahwa penyelidik dan penyidik bisa mengusut kasus rasuah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, akhirnya angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Kemenaker. Ia mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan tenaga kerja asing.Yassierli menyatakan bahwa pejabat yang diduga terlibat telah dicopot dari jabatannya sebagai bentuk komitmen Kemenaker terhadap transparansi dan penegakan hukum. Ia juga menegaskan bahwa pihak Kemenaker menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, terkait kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).Dalam keterangan resminya, KPK menyebut penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. Hingga saat ini, sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Langkah ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi yang mencederai tata kelola ketenagakerjaan, khususnya dalam isu strategis terkait pekerja asing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi dan komisaris BUMN, menyusul diberlakukannya UU BUMN 2025 yang menyebut mereka bukan lagi penyelenggara negara. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan Pihaknya hanya pelaksana undang-undang, dimana penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Namun dalam hal ini, KPK tetap akan melakukan pengkajian terhadap UU BUMN tersebut.Bagaimana menyoroti UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN ini?Ns : Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024. Survei ini untuk melihat bagaimana aspek pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan.Skor SPI tahun lalu sebesar 69,50, turun dari 2023 yang berada di angka 73,7. Skor ini masuk kategori Korektif atau satu tingkat di atas posisi terendah. Salah satu temuan survei adalah maraknya praktik ketidakjujuran akademik berupa budaya menyontek yang mencapai angka 98 persen. Perilaku ini masih ditemukan di sekitar 78 persen sekolah. Tak hanya siswa dan mahasiswa, ketidakdisiplinan juga terjadi di kalangan tenaga pengajar. Menurut 69 persen siswa, masih ada guru yang sering datang terlambat, sementara 96 persen mahasiswa menyatakan bahwa dosen kerap jam karet.Pendidikan memainkan peran vital dalam menanamkan nilai integritas. Dalam konteks pemberantasan korupsi, integritas menjadi salah satu fondasi utama yang harus ditanamkan sejak dini.Apa penyebab langgengnya perilaku koruptif di lingkungan pendidikan? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Ruang Publik menghadirkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo, Peneliti Senior Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, dan Pemerhati Pendidikan & Pengajar UMN Serpong Doni Koesoema.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk dimintai klarifikasi setelah KPK menggeledah rumahnya di Bandung terkait dugaan korupsi Bank BJB. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyebutkan bahwa Partai Golkar menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

Presiden Prabowo Subianto dan CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, kompak menegaskan bahwa Danantara siap untuk diaudit dan tidak akan kebal hukum dalam mengelola aset negara. Pernyataan ini menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi strategis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan kesiapannya untuk membantu Danantara dalam memaksimalkan pencegahan praktik rasuah, guna memastikan pengelolaan yang bersih dan aman.

Juru bicara tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa Sekjen PDI-P sedang ditarget menjelang Kongres Partai. Ronny menjelaskan posisi Sekjen sangat penting dalam menjalankan roda organisasi partai politik. Karena itu, PDI-P berusaha dirusak melalui penahanan Hasto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan terima kasih atas kemenangan dalam praperadilan yang disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. KPK menilai putusan yang dibacakan hakim sesuai dengan harapan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersyukur atas putusan hakim praperadilan yang menolak gugatan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. KPK juga mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum dan sejumlah unsur internal yang telah bekerja maksimal selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal praperadilan, Djumyanto, menolak gugatan Hasto Kristiyanto yang berstatus tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Penangkapan buronan Paulus Tannos dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah yang dapat membuka kotak Pandora, mengungkap keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih untuk fokus pada proses pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku.

Mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mengatakan menduga ada unsur penyuapan di dalam pembangunan pagar laut tersebut. Ia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut terlibat.

Hakim Konstitusi, Ritwan Mansur, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ritwan Mansur diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi di Mahkamah Agung yang menjerat Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Ritwan mengaku memberikan keterangan terkait kasus rasuah yang tengah diusut oleh KPK

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah bahwa kedekatannya dengan PDI Perjuangan menghambat proses hukum yang dijalani oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa Hukum Sekjen PDIP mengaku pihaknya telah menerima jadwal pemanggilan ulang kliennya pada 13 Januari mendatang. Meskipun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan masih belum menentukan hari pemanggilan Hasto. Penyidik masih menyusun jadwal untuk memeriksa Hasto setelah yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan pemeriksaan hari Senin lalu.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah bahwa kedekatannya dengan PDI Perjuangan menghambat proses hukum yang dijalani oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan komentar terkait pengamanan rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Satuan Tugas Keamanan PDIP, yakni Satgas Cakra Buana, saat penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR-RI Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Agustiani mengaku kelelahan usai menjalani pemeriksaan selama empat jam. Agustiani Tio Fridelina menjalani pemeriksaan selama empat jam oleh penyidik KPK. Namun, karena kondisi tubuhnya kurang fit, Agustiani Tio meminta agar pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serius mengusut kasus dugaan suap Harun Masiku, yang menjerat sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Politikus itu, dijamin bakal diproses hingga ke persidangan.

Pegiat antikorupsi, Kurnia Ramadhana, mengaku sebagai salah satu pihak yang melaporkan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus Harun Masiku pada 2020. Kurnia menduga Yasonna merintangi penyidikan dengan membantah pernyataan Imigrasi, yang merupakan lembaga di bawah kementeriannya, terkait kedatangan Harun Masiku ke Indonesia. Belakangan, beredar video yang menunjukkan Harun Masiku berjalan di Bandara Soekarno-Hatta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan untuk memanggil dan memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait kasus buron Harun Masiku. Informasi terkini selengkapnya disampaikan oleh Jurnalis Metro TV, Arbida Donosemito, dari Gedung KPK Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan hari ini. Acara tersebut akan berlangsung di Gedung KPK, mulai pukul 09.00 WIB. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan terhubung dengan rekan Zefanya Sara yang melaporkan langsung dari Gedung KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Miftah Maulana Habiburrahman untuk segera melaporkan harta kekayaan (LHKPN).

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menjanjikan Rp8 miliar, bagi yang berhasil menangkap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi niat baik dari Menteri Perumahan dan Pemukiman Indonesia itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu sekaligus calon gubernur petahana, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Komisi III DPR memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses ini akan berlangsung mulai hari ini, 18 hingga 21 November 2024.

Komisi III DPR memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses ini akan berlangsung mulai hari ini, 18 hingga 21 November 2024.

Setelah satu bulan dinyatakan hilang, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, tiba-tiba muncul di hadapan publik dan memimpin apel di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Kemunculan Sahbirin, yang akrab disapa Paman Birin, bertepatan satu hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paman Birin, yang sempat menghilang dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langsung memimpin apel Senin pagi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam amanatnya, Sahbirin Noor mengingatkan seluruh jajarannya untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Usai apel, Paman Birin menyapa para aparatur sipil negara (ASN) sambil bersalaman sebelum meninggalkan lokasi. Hingga saat ini, keberadaannya kembali tidak diketahui, dan ia belum memberikan pernyataan mengenai statusnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek yang ditetapkan oleh KPK.

Gaya hidup mewah anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono terus menyita perhatian publik. Sorotan kian tajam ketika ada dugaan gratifikasi di balik fasilitas mewah yang dinikmati Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Salah satunya, saat Kaesang-Erina menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Publik mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif dalam kasus ini. Beberapa hari lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengeklaim telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk meminta klarifikasi ke Kaesang. Namun selang sehari setelahnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan Kaesang tak punya kewajiban melapor dugaan gratifikasi yang diterimanya. Tessa beralasan, Kaesang bukanlah penyelenggara negara. Ia memakai UU 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 16, yang menyebut bahwa kewajiban melapor gratifikasi, dibebankan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Apakah sikap KPK ini tepat? Apakah KPK berwenang menyelidiki perkara dugaan gratifikasi Kaesang? Kita bincangkan bersama Akademisi dan Ketua Pansel KPK 2019-2023 Yenti Garnasih dan Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Lebih dari 400 orang daftar seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029. Simak jumlah gaji dan tunjangan yang diterima pimpinan KPK.

Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 sudah dimulai 3 Juni, kemarin, diawali dari jenjang SMA. Penyelenggaraan PPDB selalu rawan karena hampir tiap tahun diwarnai beragam masalah klasik yang terus berulang. Mulai dari kesulitan akses website PPDB, dugaan jual beli kursi, manipulasi data kependudukan, hingga masalah pungli. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menerbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB. Pasalnya, praktik curang seperti suap dan gratifikasi marak ditemukan selama PPDB tahun lalu. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan 2,24% sekolah melakukan praktik pungutan tak resmi saat penerimaan murid baru. Tentunya tak cuma KPK yang concern dengan PPDB. Banyak lembaga lain yang turun tangan mengawal proses PPDB. Dengan banyaknya mata yang mengawasi, apakah mungkin kita bisa melewati PPDB tanpa masalah? Terobosan apa saja yang bisa ditempuh untuk mewujudkannya? Kita bincangkan topik ini bersama Indraza Marzuki, pimpinan Ombudsman RI dan Ari Hardi, Koordinator Program dan Advokasi Seknas JPPI. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id