Podcasts about jokowi

2 Menteri era Jokowi diperiksa KPK dalam hari yang sama, akankah jadi pelajaran bagi kabinet sekarang agar bersih dari praktik korupsi? Talk: Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ), Saiful Anam

Palm oil contributes to up 4.5% to Indonesia's GDP and unlike other commodities, the Indonesian government promotes palm oil as motor of rural development. This is because up to half of Indonesia's palm oil production is generated by smallholders, farmers with 2-3 hectares of land, cultivating oil palm crops and selling the product for reliable market prices to corporate and state refineries. But this model of national development is in crisis. Small holder palm oil plants are aging, yields are decreasing and company profits are becoming leaner. At the same time, major markets are putting pressure on Indonesia's palm oil industry for its environmental impact, including rampant deforestation and biodiversity loss. To address this crisis, the former Jokowi government embarked on an ambitious plan to help small holders replant their declining palm oil, this time in accordance with new standards of sustainability. But as my guest, Ara Simanjuntak, today reveals, the new government grants given to smallholders to help is creating new sources of precarity, anxiety and indebtedness that is fundamentally transforming the nature of rural development in Indonesia. To bet the farm, the title of this episode, is an expression in English. It means to risk everything on an uncertain outcome. And this, argues Ara is akin to what Indonesia's palm oil smallholders are being asked to do. To talk about these issues, I'm here with Atmaezer Hariara Simanjuntak, or Ara, PhD candidate in Anthropology from Northwestern University.

Sebuah survei menyatakan, masyarakat tidak percaya bahwa Ijazah Jokowi palsu. Survei itu menyasar 1.200 responden dari seluruh provinsi Indonesia.

Aufaa Luqmana, penggugat dalam perkara wanprestasi mobil Esemka dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat, menghadirkan langsung satu unit mobil Esemka Bima ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada hari ini. Diketahui Sebelumnya, Aufaa Luqmana melayangkan gugatan dan menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar 300 juta rupiah, karena tak bisa membeli mobil Esemka sebagai akibat ketidakmampuan tergugat untuk merealisasikan janjinya menjadikan Mobil Esemka sebagai Mobil Nasional.Diketahui Aufaa menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat I, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin sebagai tergugat II, dan pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai tergugat III.Apa dasar hukum utama yang digunakan penggugat untuk mengklasifikasikan janji Jokowi tentang Esemka sebagai bentuk wanprestasi?Kuasa hukum penggugat Aufaa Luqmana, Arif Sahudi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo, melontarkan candaan bahwa jika ijazahnya palsu, maka ijazah 88 teman-temanya seangkatan semasa kuliah juga palsu. Kelakar tersebut disampaikan Jokowi, pada acara Reuni Fakultas Kehutanan UGM hari ini. Jokowi menekankan, polemik asli tidaknya ijazah sarjana miliknya hanya bisa dibuktikan lewat pengadilan. Jokowi juga menyatakan, bahwa polemik ijazahnya tersebut bukan soal asli atau palsu, tapi bermuatan politis. Bagaimana penyeleseian kasus tsb secara hukum, agar tidak menjadi komoditas politik? Talk bersama Ketua Publik Interest for Public Trust (Mantan Anggota Kompolnas) - Dr M Nasser SpKK DLAW.

Di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia joko widodo menyatakan mendukung penuh PSI. Dalam pidatonya, Jokowi bahkan meyakini PSI akan jadi partai besar. Sejumlah pihak menilai, Jokowi akan menjadikan PSI sebagai kendaraan politik demi menjaga legacy. Lalu, mampukah PSI jadi kendaraan politik Jokowi?

Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menjalani pemeriksaan atas aduan tudingan ijazah palsu di Polresta Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyebut ada 45 pertanyaan yang disampaikan penyidik kepadamya. Dari jumlah tersebut, ada pertanyaan diulang sewaktu pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Apa saja yang menjadi fokus pertanyaan dari penyidik selama pemeriksaan tersebut?Wawancara bersama Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara

Ijazah Jokowi?Pasti asli.Asli banget. Asli luar dalam. Asli teregistrasi dan tersertifikasi.Emang lo pikir negara ini segoblok itu sampe presidennya bisa nipu ijazah?Yang masih nanya soal ini, tolong cari kerjaan lain.Hidup lo terlalu kosong sampe font Times New Roman lo analisis kaya detektif forensik.Kita semua udah capek. Negara udah capek. Presiden juga mungkin capek.Yuk gas langsung dengerin !!!

Partai solidaritas indonesia (PSI) akan menggelar kongres hari ini di graha saba buana Solo Jawa Tengah. Presiden ke 7 Jokowi diagendakan akan hadir mengisi sesi pesan kebangsaan.

#DiskusiInteraktif Membedah pernyataan Mantan Presiden Jokowi tentang ada agenda politik besar dibalik tudingan ijazah palsunya dan isu pemakzulan Gibran.[TALK] Ketua Umum Sekretariat Bersama (Sekber) Jokowi Nusantara - Bayutami Sammy Amalia&Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT - Sohibul Ansor Siregar

Permintaan gelar perkara khusus disampaikan oleh TPUA ke Biro Wassidik Bareskrim Polri pada 30 Juni 2025.TPUA menilai gelar perkara sebelumnya cacat hukum karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor.Wakil Ketua Umum TPUA, Rizal Fadillah, meminta kehadiran kedua belah pihak serta ahli dalam proses pencarian bukti.Untuk mengetahui hasil gelar perkara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Siti Yona, dari Bareskrim Polri, Jakarta.

Friends of Merry Riana | ft Ade ArmandoPolitisi Indonesia, Ade Armando mengungkapkan banyak hal tentang isu isu terkait yang belakangan terjadi di Indonesia. Mulai dari Tapera, Fatwa MUI, Putusan MA hingga kepemimpinan Jokowi dan Prabowo. Simak selengkapnya ya00:00 Opening01:57 Komentar Ade Armando Tentang Pengambilan Keputusan Melalui Logika04:07 Komentar Ade Armando Tentang Fatwa MUI Tidak Boleh Mengucapkan Salam Lintas Agama10:03 Komentar Ade Armando Tentang Tapera13:15 Penjelasan Merry Riana Tentang Sistem CPF Di Singapura17:13 Komentar Ade Armando Tentang Penerapan Sistem Tapera18:15 Komentar Ade Armando Tentang UU Penyiaran21:34 Komentar Ade Armando Tentang Keputusan MA Tentang Batasan Usia Pilkada30:19 Yang Masih Sama dan Yang Berubah Dari Ade Armando46:13 Komentar Ade Armando Tentang Melepas Menjadi Dosen Dan Kalah Caleg50:02 Masa Paling Sulit Dalam Hidup Ade Armando01:04:09 Pertanyaan Ade Armando Untuk Merry Riana01:11:17 ClosingTonton juga obrolan saya bersama Pak Ade Armando di sinihttps://youtu.be/8Oi7R6sdZP0#merryriana #friendsofmerryriana #AdeArmando FOR MORE INFOhttps://linktr.ee/merryrianaSUBSCRIBE:https://www.youtube.com/c/MerryRianaKoleksi BUKU & MERCHANDISE Merry Riana di sini:https://linktr.ee/merryrianashopDOWNLOAD Apps Merry Riana sekarang juga, GRATIS! Tersedia di :Google Playhttps://bit.ly/MerryRiana-PlayStoreApp Storehttps://bit.ly/MerryRiana-AppStoreINSTAGRAM: @merryriana | https://instagram.com/merryriana/X: @merryriana | https://twitter.com/merryriana/FACEBOOK: Merry Riana | https://www.facebook.com/MerryRiana/SPOTIFY: Merry Riana | http://bit.ly/Merry-Riana-SpotifyTIKTOK : @merryriana | https://vt.tiktok.com/ZSeEqpUa2/WEBSITE: https://www.merryriana.com/

Friends of Merry Riana | ft Grace NatalieWakil Dewan Pembina PSI, kini ditunjuk oleh Presiden RI Jokowi sebagai staf khusus. Dari tentang Bu Megawati, Tugas khusus dari Jokowi, hingga kemungkinan jabatan menteri di Kabinet mendatang bersama Prabowo semua di bahas di sini.

Ade Armando is an Indonesian academic, media expert, and political figure known for his outspoken views on religion, democracy, and social issues. Formerly a lecturer at the University of Indonesia and a founding member of the Liberal Islam Network, he later joined the Indonesian Solidarity Party (PSI) in 2023 and ran for office in the 2024 elections. Ade has a long career in journalism and media analysis, and is recognized for challenging conservative norms and speaking bluntly on controversial topics—often drawing both praise and backlash. His involvement in PSI brought him further into the spotlight, especially after making remarks about political dynasties that sparked protests and internal party sanctions.Timestamps:0:00 — Ade Armando getting beaten up by people chanting “Allahu Akbar” at a demonstration, is religious extremism in Indonesia only a problem with Muslims?13:10 — How was the Quran created? Applying holy books in the context of modern times22:55 — Is islamic extremism a problem Indonesia is currently dealing with? What is the problem with Muslims in Indonesia?36:55 — Government intervention in religious education, the history behind how Islam in Indonesia went from moderate to high/extreme.01:13:08 — UU Penistaan Agama (Blasphemy Laws), how to have proper interreligious dialogue with one another 

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kondisi kesehatan Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih menjadi perhatian publik, bahkan jadi trending Google Tren hingga hari ini. Menjawab berbagai spekulasi warganet, ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengungkapkan Jokowi tengah dalam proses penyembuhan alergi kulitnya. Syarif mengakui ada perubahan pada fisik Jokowi, terutama pada bagian kulit wajah. Soal spekulasi Jokowi terkena autoimun, Syarif enggan menanggapi, dan menurutnya dokter yg lebih berhak menjelaskan hal tsb. Apa yang dapat diungkap dari kondisi kesehatan jokowi?Talk bersama Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja), C Suhadi SH MH.

Narsum Power Breakfast pagi ini masuk dalam daftar anggota DPR RI yang memiliki masa jabatan terlama. Awal terpilih pada tahun 2004 dan pada tahun 2024, beliau kembali terpilih sebagai anggota DPR RI hingga 2-29. Dengan demikian, narsum kita ini menjadi anggota DPR RI untuk 3 orang presiden, yakni Presiden SBY, Jokowi dan kini Prabowo. Wawancara bersama Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil

Episode PutCast ini adalah rekaman PutCast Live on Stage bersama pasangan Walikota dan Wakil Walikota Solo 2024-2029, Respati Ardi dan Astrid Widayani. Obrolan ini membicarakan seputar perkembangan Kota Solo dalam menjawab berbagai tantangan soal UMKM, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.

Obrolan santai ini membahas dinamika kerja jurnalis istana dari masa Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo, melalui pengalaman langsung Akbar Evandio. Ia menggambarkan perbedaan gaya kepemimpinan kedua presiden, mulai dari jadwal kerja, cara komunikasi, hingga kebijakan protokoler di lingkungan istana. Jokowi lebih aktif berkegiatan sejak pagi dengan gaya komunikasi santai dan terbuka, sementara Prabowo cenderung memulai hari lebih siang dan bekerja hingga malam, dengan pendekatan militeristik yang disiplin namun tetap terbuka pada interaksi personal.Di balik kedisiplinan era Prabowo, terungkap sisi humanis dan cair dari relasi antara jurnalis dan pejabat, termasuk saat mencari informasi, menghadapi isu-isu hangat, atau bahkan sekadar saling meledek soal klub sepak bola favorit. Tantangan jurnalis dalam mendapatkan akses informasi juga berubah, namun tetap dijembatani lewat pendekatan informal dan kerja kolektif. Hal ini menegaskan bahwa meski suasana istana berubah seiring pergantian pemimpin, semangat adaptasi dan kolaborasi tetap menjadi kunci bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo disebut berpeluang menahkodai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar bisa kembali ke Senayan pada 2029. Sebelumnya internal PPP mengungkap, ada sejumlah nama dalam bursa Ketum PPP, pengganti Mardiono. Diketahui dalam Pemilu 2024, untuk pertama kalinya, PPP gagal mendapatkan kursi di DPR, sejak mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada 1977. Partai berlambang Ka'bah itu mendapatkan 5,8 juta atau 3,87 persen suara, atau tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), yakni sebesar 4 persen. Bagimana peluang Jokowi menahkodai PPP dan mengantarkan PPP kembali ke Senayan? Talk bersama Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan.

Presiden ketujuh republik indonesia, Joko Widodo, sekali lagi menegaskan bahwa ijazah nya memang asli. Menurut Jokowi pembuktian oleh bareskrim, telah melalui proses detail. Jokowi belum akan mencabut laporan di polda metro jaya atas fitnah dan pencemaran nama baik dirinya.

Podcast Si Paling Kontroversial Kembali Mengundang Burhanudin Muhtadi, Pengamat Politik yang Juga Menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.Dalam episode kali ini, Mas Burhan, biasa ia disapa, bercerita tentang kondisi terkini dunia perpolitikan dalam negeri, termasuk kondisi ekonomi dan aksi premanisme yang ramai terjadi hari-hari ini.Menurutnya, dengan membasmi premanisme, Presiden Prabowo akan menepati salah satu dari janji-janji politiknya.Burhanudin Muhtadi pun berpendapat, popularitas Dedi Mulyadi hari ini bisa membuatnya menjadi salah satu orang dengan elektorat tertinggi di Pemilu 2029.Lalu, bagaimana pendapat Burhan tentang kemungkinan Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI? Dan apakah mungkin koalisi permanen terjadi hingga pertarungan Pemilu 2029?Saksikan selengkapnya di Podcast Si Paling Kontroversial, bersama Burhanudin Muhtadi, Sabtu 17 Mei 2025, hanya di YouTube Metro TV.

Setelah melakukan penyelidikan selama dua bulan, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memastikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah asli. Dari hasil penyelidikan ini, juga tidak ditemukan adanya unsur pidana seperti yang dilaporkan.

Dedi Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya tak menyelesaikan apa-apa. Kebijakannya yang kontroversial tak pernah menyentuh akar masalah. Getol membuat konten boleh saja asal tidak melupakan janji kampanye. Cara Dedi memupuk populisme mengingatkan Tempo sepak terjang Mulyono alias Jokowi. - - - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden ke 7 RI, Joko Widodo hari ini mendatangi Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait laporan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Kepada wartawan Joko Widodo ungkap dirinya menghadapi 22 pertanyaan seputar ijazah SD, SMP, SMA, sampai Universitas dan yang berkaitan dengan skripsi, serta kegiatan mahasiswa. Bagaimana proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus tsb? Talk Ketua Umum Ikatan Sarjana Perpolisian Indonesia/Mantan Kabareskrim Polri - Komjen (Purn) Ito Sumardi.

Send us a textPolicies of consigning youths deemed problematic to military barracks caused a controversy and an ITB student who made an ai-generative image of Jokowi and Prabowo kissing was arrested with ITE law. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

#DiskusiInteraktifMenghitung peluang Jokowi yang akan kembali masuki gelanggang politik degan menjadi ketua umum PSI. Talk: -Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad // +62 812-9421-0756 -Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar 081396032444

Universitas Gadjah Mada mengklaim memiliki bukti autentik terkait dokumen maupun ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan. Pihak universitas pun siap menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Sleman.

Mantan Presiden Joko Widodo menceritakan tujuan kedatangannya ke rumah dosen pembimbing akademik semasa kuliah, Kasmudjo, beberapa waktu lalu. Jokowi rupanya menawarkan bantuan hukum karena belakangan Kasmudjo turut digugat terkait polemik tuduhan ijazah palsu.

Send us a textAs Singaporeans go to the polls, Kevin and Erin talk to Kirsten Han of We The Citizen and Mekong Review on the country's 9-day campaign. Also, Jokowi's visit to the Vatican and later to police HQ to file defamation charges against those who call his diploma a forgery.  And a formidable group of military retirees call for impeaching the VP.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

The Australian election campaign was rocked by allegations that Moscow had requested access to an Indonesian air base for use by long-range Russian military planes.Russia and Indonesia have a long and deep history of cooperation and trade going back to Indonesian independence, which appears to be strengthening under President Prabowo Subianto. Does Australia have reason to be concerned?Guest: Dr Marty Natalegawa, former Foreign Minister of IndonesiaGet in touch:We'd love to hear from you! Email us at global.roaming@abc.net.au

Hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dijadwalkan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh sejumlah pihak.

Hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dijadwalkan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh sejumlah pihak.

Hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dijadwalkan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh sejumlah pihak. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Yona Hukmana, langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta.

Send us a textA 7.7 Richter scale earthquake devastates Myanmar, Thanksin Shinawatra joins the board of Danantara, Indonesia braces for a new set of reciprocal tariffs from Trump, and protests against TNI law continues in several cities. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Bagi kita yang waras, demo “Indonesia Gelap” adalah peringatan agar Indonesia tidak ambruk dalam kehancuran. Alih-alih mendengar kritik publik , Presiden Prabowo malah mencibir dan memaki kritik itu dengan menyebutnya “Ndasmu!”. Prabowo seperti tak sadar bencana pemerintahannya dimulai dari pelbagai kebijakan Jokowi. Jika Anda tak cemas dengan pemerintahan yang takut kepada lukisan dan lagu, Indonesia benar-benar menuju kegelapan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

This episode features a conversation about contemporary Indonesian politics, with a special focus on the role of Islam. In October 2024, Prabowo Subianto was sworn in as the president of Indonesia. In the Presidential election back in February 2024, he had quite handily defeated his two competitors, Anies Baswedan and Ganjar Pranowo, with 59% of the popular vote. This 2024 election was the third time that Prabowo tried to become president, after he lost in 2014 and 2019 against Joko "Jokowi" Widodo. The political competitions between Jokowi and Prabowo on occasion turned quite ugly. Not infrequently, it was accusations that the other was the "wrong kind" of Muslim that made it ugly – with the effect that the two candidates always appeared like irreconcilable opponents. But when Jokowi could no longer compete in the 2024 elections after his second term was up, he surprised many spectators by endorsing none other than Prabowo as his successor as president. Prabowo, in turn, selected Jokowi's son, Gibran Rakabuming, as his running mate. This episode is hosted by Dr. Verena Meyer, an Assistant Professor of Islam in South and Southeast Asia at Leiden University. She is joined by three colleagues with expertise in Islam and politics in contemporary Indonesia: (1) Dr. Zainal Abidin, who teaches at at Gadjah Mada University in Yogyakarta and also serves as Director of the Indonesian Consortium for Religious Studies; (2) Dr. Saskia Schäfer, Head of a Research Group about Secularity, Islam, and Democracy in Indonesia and Turkey at Humboldt University in Berlin; and (3) Dr. Taufiq Hanafi, postdoctoral researcher at the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden. Welcome to the three of you, and thank you for joining us. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Kevin and Erin talk to Seth about new Litbang Kompas polling regarding Prabowo's sky-high approval rating. Also, sea fences north of Jakarta caused blame game in the government. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Dalam perkara Harun Masiku, Jokowi dan Hasto Kristiyanto saling gertak. Kasus yang sudah lama membeku itu seketika terbuka. Menjadi tersangka atau tidak, Hasto seharusnya tak ragu membongkar kebobrokan pejabat negara. Meskipun pesimis, KPK harus bertanggungjawab menuntaskan kasus itu. Ini saatnya buka-bukaan. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

In this episode: 12% VAT confirmed for 2025, Jokowi's absence from Golkar's event and ouster from PDI-P. And a talk with Lauri Myllyvirta of CREA on Prabowo's ambitious energy transition plan.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Late last month, for the first time its history, Indonesia held simultaneous regional elections across 545 provinces, regencies and municipalities across the country. Across 6000 ballot stations, and 1553 contesting candidates, there were upsets in key regions, like Central Java where the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) lost its provincial stronghold, and Jakarta, where PDIP's underdog candidate, Pramono Anung, took the governorship from the governing coalition's favourite, Ridwan Kamil. But elsewhere, candidates backed by Prabowo and his ruling KIM coalition handily won the election. This include Dedi Mulyani for governor of West Java, Khofifah Indar Parawansa in East Java, Bobby Nasution in North Sumatra and former “rose team” Kopassus officer, Yulius Selvanas in North Sulawesi. In South Kalimantan, the candidate backed by mining magnate and political powerbroker Haji Isem, also took office. Our avid listeners will remember my colleague Dr Ian Wilson, Senior lecturer in Politics, Terrorism and Counterterrorism at Murdoch University. Ian came on Talking Indonesia in December last year to discuss how the Jokowi government was reshaping the field of political contestation for the 2024 regional elections. Today we have him back to assess what the regional elections round up tells us about how power is being reorganised in Indonesia today.

Pada Pilkada Jakarta kali ini Prabowo dan Jokowi memilih jalan yang berbeda. Tidak ada gugatan atas kemenangan Pramono-Rano Karno, artinya tidak ada skenario dua putaran. Demokrasi di Jakarta hampir kembali, kita harus tetap menjaganya dari pengaruh juragan partai politik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Jim and Ray welcome BowerGroupAsia's Managing Director for Indonesia Doug Ramage to look at the country's economic and geopolitical position as it moves on from a decade under President Joko “Jokowi” Widodo to new President Prabowo Subianto. They consider Indonesia's position as a rising power with a $1 trillion economy, a G20 membership and leadership position within the Association of Southeast Asian (ASEAN) nations.Doug credits the Jokowi presidency for championing a stable political and investment climate, and explains why he believes that Prabowo is seeking continuity while also promoting social development. He explains that Prabowo will face a rising imperative to balance Jakarta's relationships with Washington DC and Beijing in the face of rising great-power competition. He will seek to maintain Indonesia's strong regional position and continue to promote ASEAN-centrality, while also continuing to promote its role as a leader in the Muslim world.Doug unpacks the strains created by the twin impulses toward economic growth and trade protectionism, and how these may impact the former defense minister's military modernization plans and the slow-moving effort to relocate the capital city.

Sebagian proyek besar swasta dipaksakan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dugaan lain, status PSN yang mendapat banyak 'privilege' ini merupakan bentuk imbalan. Pembangunanisme ala Jokowi yang menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM, harus dihentikan. Presiden Prabowo harus mengevaluasi PSN. ------ Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. ------ Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Benarkah tergulingnya Presiden Suriah Bashar Al-Assad menandai hilangnya sekutu utama Rusia di Timur Tengah? Sementara di Indonesia, memperingati Hari HAM Sedunia, SETARA Institute kembali merilis Indeks HAM 2024 yang menunjukkan penurunan kinerja pemerintahan Jokowi di bidang HAM.

In this episode: A special episode on the upcoming Pilkada (regional elections) with Seth Soderborg of SNS Analytics.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Nelle Filippine l'ex presidente Rodrigo Duterte ha annunciato di volersi candidare al ruolo di sindaco di Davao. Una candidatura che nasce dalla rottura della famiglia Duterte con l'ex alleato, il presidente Marcos. In Indonesia Joko Widodo, Jokowi, lascia la presidenza al subentrante Prabowo. Ma l'ex presidente sta sistemando ovunque figli, parenti e amici, per creare una dinastia politica e minare fin da subito la nuova presidenza del Paese. Gli inserti audio di questa puntata sono tratti da: Ex-President Duterte to run as Davao City Mayor: I want to make Davao better than yesterday, Anc 24/7, 8 ottobre 2024; Thousands of Indonesians attempt to storm parliament to protest changes to election law, New York Post, 22 agosto 2024; Bagong Pilipinas Bagong Mukha, Dj Jurlan, 21 marzo 2022; Duterte warns Marcos of ouster like his father's if charter change pushes through, Rappler, 29 gennaio 2024; ASEAN Business and Investment Summit 2024, RTVMalacanang, 9 ottobre 2024; WOTL: Quiboloy, News5Everywhere, 1 marzo 2024; Indonesian Elections 2024: Prabowo Subianto set to reap rewards of an image makeover, say observers, CNA, 13 febbraio 2024; President Jokowi delivers angry speech to critics, The Jakarta Post, 10 aprile 2018. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

This week: Sri Mulyani speculation, Kiwi pilot released, cabinet rumors and sand exports.  Also: Prof James Guild discusses the Widodo-era legacy of infrastructure development.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Ten years ago, Indonesia elected a new president named Jokowi who was supposed to represent a clear break with the legacy of Suharto's dictatorship. He defeated the most notorious representative of the old guard, a former general called Prabowo. Prabowo was involved in some of the worst atrocities of the Suharto regime during the occupation of East Timor. This year, Prabowo won the presidential election on his third attempt — this time with the tacit support of his former opponent, Jokowi.To discuss how Prabowo finally achieved his goal and what it means for Indonesian politics, Long Reads is joined by Mike Vann, professor of history at Sacramento State University. Mike joined us on Long Reads back in 2021 for a two-part conversation about Suharto's regime and its legacy.Read his article, "Indonesia's New President Is Dangerously Authoritarian," here: https://jacobin.com/2024/02/prabowo-indonesia-president-authoritarian-fascistLong Reads is a Jacobin podcast looking in-depth at political topics and thinkers, both contemporary and historical, with the magazine's longform writers. Hosted by features editor Daniel Finn. Produced by Conor Gillies, music by Knxwledge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.