Podcasts about jokowi

Cast your minds back to February 2024, in the campaign lull before Indonesians hit the ballot box, a documentary unceremoniously dropped on youtube. Now, documentaries on electoral campaigning are legion, and generally they attract a pretty narrow audience. By contrast, Dirty Vote, directed by acclaimed Indonesian investigative journalist, Dhandy Dwi Laksono, garnered 6.4 million eyeballs in the first 48 hours, over the week Dirty vote attracted half a million tweet on twitter, trending worldwide. Overall Dirty Vote had over 30 million viewers. So to say Dirty Vote went viral would be putting it mildly. And yet Dirty Vote was anything but ephemeral. In a large warehouse, against what was a essentially a giant power-point deck, three nationally renowned Constitutional lawyers, Bivitri Susanti, Feri Amsari and Zainal Arifin Mochtar systematically laid out the case for a critical double take on how key figures, principally then- President Jokowi, were using all the instruments of the state to ensure the 2024 national election would be won by his anointed successor, Prabowo Subianto. This included Bansos, or social welfare payments, the use of police to pressure and criminalise village heads and opposition figures, and of course, the Supreme Court decision's overturning the election law to allow Jokowi's son, Gibran Rakabuming Raka to run as VP. Now that team is back, with their sequel Dirty Vote two, and they are here once again to methodically unpack the consolidation of the Prabowo regime. My guest today is Dirty Vote presenter, Dr Zainal Arifin Mochtar, Professor at the faculty of Law at the Gadjah Mada University. Pak Zainal has been involved in the establishment and running of number of research centres, including Pukat Korupsi UGM, the Centre for Anti-Corruption Studies, Caksana Institute and the Administrative Law Society. He also serves on the board of the Partnership for Governance Reform and has won numerous awards over his career, including the Muhammad Yamin Constitution Award in 2016 and the Best Constitutional Law writer from the Constitutional Court in 2018. You can find Dirty Vote 2 here: https://www.youtube.com/watch?v=895Cqij7i00

Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan.PSI menuding, ada pihak ingin jadi cawapres 2029, yang mengorkestrasi isu kasus ijazah.Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya.Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029?

Pada suatu hari di ruang kerja, Pramono Anung duduk memandangi layar. Di depannya terbentang peta digital Jakarta, lengkap dengan opsi-opsi kawasan yang bisa dipilih: Tanjung Priok, Kebayoran, Blok M. Tangan Pramono berhentdi salah satu ikon. Klik. “Blok M (Easy),” begitu tulisannya. Permainan dimulai.Gambaran ini tentu saja bukan kejadian nyata, melainkan metafora yang ditampilkan dalam infografis satir buatan PinterPolitik. Namun, seperti banyak satire yang baik, ia menyingkap realitas. Di antara proyek-proyek revitalisasi yang rumit di Jakarta, kawasan Blok M memang terasa seperti “panggung bermain” yang mudah—setidaknya jika dibandingkan dengan proyek normalisasi sungai ala Jokowi atau pembangunan kembali kampung susun versi Anies Baswedan.Tapi pertanyaannya adalah “Kenapa Blok M?” Ada apa di Blok M? Kenapa pusat peradaban Gen Z Jakarta satu ini, mulai dari donat, cheesecake, dimsum, sampai mie ayam ini, justru bisa jadi hal politis untuk sang gubernur Jakarta?

Polemik ijazah Joko Widodo berlarut-larut. Pernyataan UGM mengenai keaslian ijazah presiden ketujuh itu, tak sanggup meredam rentetan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Jokowi menduga, ada agenda besar politik, lewat tuduhan itu.Di tengah bergulirnya sidang gugatan terkait keabsahan ijazah Jokowi, polisi menetapkan 8 tersangka, termasuk mantan Menpora Roy Suryo, dengan sangkaan di antaranya, pencemaran nama baik. Akankah keaslian ijazah Jokowi terbukti di pengadilan?Dan sanggupkah proses hukum membuktikan agenda besar politik di balik tuduhan ijazah palsu Jokowi? Mau dibawa ke mana ijazah Jokowi?

MetroTV, Pembicaraan tentang pemberian gelar pahlawan juga ditanggapi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi menyampaikan bahwa setiap pemimpin negara memiliki peran dan jasa bagi bangsa, termasuk Presiden ke-2, Soeharto, dan Presiden ke-3, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Jokowi menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menilai perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.

Kelompok relawan Jokowi, Projo, mengalihkan dukungan pada Presiden Prabowo.Projo tak sendiri. Sebelumnya, sejumlah relawan dan politisi pendukung Jokowi juga mengalihkan dukungan.Ada apa di balik manuver beralihnya dukungan relawan Jokowi ini?

Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuduhan yang menyebutkan dirinya dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Prabowo heran dengan pihak-pihak yang berupaya mencari-cari kesalahan kepemimpinan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki kebijakan dan arah yang independen dalam menjalankan pemerintahan.#Prabowo #Jokowi #PolitikIndonesia #Presiden #PernyataanPrabowo #Kepemimpinan #Politik #Indonesia

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengenang kritik mantan Presiden Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Bogor. Jokowi menyoroti kota-kota di Indonesia yang dianggap tidak memiliki karakter unik, dengan tagline dan tata kota yang seragam. Bima Arya menegaskan bahwa perencanaan detail tata ruang atau R-D-T-R yang tepat adalah kunci untuk memperkuat identitas daerah.#BimaArya #Jokowi #IdentitasKota #TataKota #KotaIndonesia #PolitikIndonesia #UrbanPlanning #TataRuang #KebijakanDaerah

Nama Bobby Nasution muncul dalam persidangan dua kasus korupsi. Namun tak kunjung diperiksa. Tak tersentuhnya menantu Jokowi tak lepas dari perlindungan orang-orang tertentu di KPK. Apa yang terjadi di Sumatera Utara adalah bukti dinasti politik rentan tergelincir praktik lancung nepotisme dan korupsi. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Keputusan organisasi relawan Projo untuk melepas siluet wajah Joko Widodo dari logo resminya memunculkan spekulasi publik. Selama ini, Projo dikenal sebagai barisan pendukung setia Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2014. Identitas visual mereka pun erat melekat pada sosok sang presiden.Perubahan logo itu disebut sebagai bagian dari transformasi organisasi menghadapi dinamika politik terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini mengisyaratkan Projo tengah menyiapkan babak baru perjalanan politiknya—dari sekadar relawan personalitas, menuju kelompok pendukung pemerintahan yang lebih luas dan adaptif.Namun pertanyaannya: apakah ini sinyal bergesernya orientasi politik Projo? Ataukah hanya upaya memperkuat posisi dalam peta kekuasaan saat ini?Pengamat menilai, hilangnya wajah Jokowi bisa dibaca sebagai strategi menjaga jarak simbolik, sembari tetap mengklaim sebagai bagian dari perjuangan politik nasional. Dengan begitu, Projo tidak lagi terkunci pada figur tunggal, melainkan membuka ruang untuk agenda politik yang lebih luas, termasuk dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.Meski demikian, publik tentu menunggu bagaimana arah langkah konkrit Projo setelah perubahan ini. Apakah Projo akan tetap menjadi representasi politik Jokowi di panggung nasional, atau berubah menjadi kekuatan relawan yang sepenuhnya mengikuti arus kebijakan pemerintahan baru? Waktu dan sikap politik mereka ke depan akan menjawabnya.Talk :: Advokat Senior/Relawan Merah Putih, C. Suhadi &Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing

Projo bersiap meninggalkan siluet wajah Jokowi dalam logo barunya sebagai bagian dari dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto. Apa makna transformasi ini dan bagaimana arah baru Projo di pemerintahan Prabowo-Gibran?Simak analisis bersama Pakar Politik Citra Institute, Yusak Farchan, hanya di Radio Elshinta.

MetroTV, Istana akhirnya angkat bicara mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo di Kertanegara pada Sabtu siang. Pihak Istana menyebut, pertemuan dua tokoh tersebut membahas persoalan kebangsaan yang dianggap penting bagi masa depan Indonesia.

Hari ini sekitar 25 ribu petani bakal turun ke jalan, memeringati Hari Tani Nasional. Aksi yang melibatkan elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil ini digelar serentak di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Aceh, Medan, Palembang, Jambi, Lampung, Semarang, Makassar, Manado, hingga Kupang. Mereka menuntut penuntasan 24 permasalahan struktural agraria dan 9 langkah perbaikan.Petani juga menuntut pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang lebih otoritatif. Pasalnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digadang-gadang sejak era Jokowi dinilai gagal karena terbukti memperparah ketimpangan penguasaan tanah seiring meningkatnya petani yang kehilangan lahan.Janji reforma agraria kembali muncul di era Presiden Prabowo, bahkan menjadi agenda prioritas Asta Cita. Namun, hingga kini belum ada kebijakan dan program yang mendukung implementasinya. Yang terjadi adalah berbagai letupan konflik agraria, perampasan lahan, ketimpangan penguasaan tanah, kriminalisasi petani, serta tumpang tindih kebijakan.Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2015–2024, terjadi 3.234 konflik agraria dengan luas mencapai 7,4 juta hektar. Konflik ini berdampak pada 1,8 juta keluarga yang kehilangan tanah dan mata pencaharian.Bagaimana situasi reforma agraria di era Prabowo? Bagaimana mendesak komitmen serius Prabowo dalam membenahi tata kelola agraria yang adil dan berkelanjutan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Wakil Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet, dan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.

Friends of Merry Riana ft. Ridwan KamilBang Emil buka-bukaan tentang polarisasi politik Jakarta yang ternyata lebih kompleks, nggak cuma soal agama, tapi juga etnis, budaya, bahkan sepak bola! Lalu, bagaimana soal survei Pilkada yang menurun? Dan apa yang terjadi jika tidak terpilih menjadi gubernur, apa rencana Bang Emil selanjutnya?Bagaimana cerita Selengkapnya?Tonton selengkapnya ya.Dapatkan Tiketnya untuk Belajar dan bertumbuh langsung bersama Maxwell Leadership di InspiraFest Day to Grow di sini :00:00 Opening02:48 Diusung Banyak Partai, Ridwan Kamil Percaya Diri Maju Pilkada DKI Jakarta?03:53 Ridwan Kamil Pernah Jadi Staf Ahli Gubernur DKI Jakarta Selama 7 Tahun05:17 Ridwan Kamil Siap Bereskan Masalah Polusi dalam 3 Tahun06:00 Ridwan Kamil Tanggapi Survei Dirinya yang Semakin Turun09:17 Tanggapan Ridwan Kamil Tentang Statement Suswono11:16 Ridwan Kamil Berpengalaman Sebagai Pemimpin14:21 Tanggapan Ridwan Kamil Soal Saran Anies Baswedan Dalam Memilih Pemimpin15:43 Asumsi Tersalah Orang Lain Terhadap Ridwan Kamil18:03 Ridwan Kamil Dicurhatin Gen Z Soal Tempat Tinggal24:56 Penilaian Diri Saat Debat Pilkada DKI Jakarta26:24 Jawaban Ridwan Kamil Ketika Ditanya Soal Disneyland32:13 Apa yang Berbeda dan yang Sama Mengikuti Pilkada di Jawa Barat dan di Jakarta?34:15 Ridwan Kamil Menjawab Isu Dirinya dengan Persija36:14 Yang Ditakutkan Ridwan Kamil Saat Memimpin40:07 Program Rido untuk Gen Z42:55 Banyaknya Pengangguran Gen Z45:45 Gen Z dan Program Mobil Curhat Ridwan Kamil49:34 Kalau Ridwan Kamil Punya Super Power Mau Apa?51:14 Masa Tersulit Ridwan Kamil di Masa Pilkada DKI Jakarta53:27 Ridwan Kamil Yakin Menang Satu Putaran?54:52 Jika Ridwan Kamil Tidak Menjadi Gubernur DKI Jakarta56:15 Komentar Ridwan Kamil Kepada 5 Tokoh Politik Terkait DKI Jakarta58:54 Pesan Ridwan Kamil untuk Warga DKI Jakarta01:01:57 3 Urusan yang Akan Dibenahi Merry Riana Jika Menjadi Gubernur DKI Jakarta01:04:59 Closinghttps://bit.ly/InspiraFestDaytoGrow-JKT01#merryriana #friendsofmerryriana #RidwanKamilFOR MORE INFOhttps://linktr.ee/merryrianaSUBSCRIBE:https://www.youtube.com/c/MerryRianaKoleksi BUKU & MERCHANDISE Merry Riana di Apps MERRY RIANADOWNLOAD Apps Merry Riana sekarang juga, GRATIS! Tersedia di :Google Playhttps://bit.ly/MerryRiana-PlayStoreApp Storehttps://bit.ly/MerryRiana-AppStoreINSTAGRAM: @merryriana | https://instagram.com/merryriana/X: @merryriana | https://twitter.com/merryriana/FACEBOOK: Merry Riana | https://www.facebook.com/MerryRiana/SPOTIFY: Merry Riana | http://bit.ly/Merry-Riana-SpotifyTIKTOK : @merryriana | https://vt.tiktok.com/ZSeEqpUa2/WEBSITE: https://www.merryriana.com/

Ibu Bintang Puspayoga, berbagi cerita dan pengalamannya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan juga peran perempuan Indonesia. Dari kasus yang viral hingga perjalanan politik beliau di Pemerintahan bersama pak Jokowi. Bagaimana cerita selengkapnya?

Mewakili para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia Angkie Yudistia membuktikan bahwa penyandang disabilitas dapat berkarya di dalam bidangmasing- masing. Bagaimana cerita selengkapnya?

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi mangkrak karena meleset jauh dari rencana yang pernah dirancang Jokowi. Proyek itu memang tak pantas dilanjutkan. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang, belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Proyek ugal-ugalan IKN memberi pelajaran kepada Prabowo bahwa memaksakan ambisi tanpa menimbang manfaat akan merugikan orang banyak. ------------------------- Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

2 Menteri era Jokowi diperiksa KPK dalam hari yang sama, akankah jadi pelajaran bagi kabinet sekarang agar bersih dari praktik korupsi? Talk: Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ), Saiful Anam

Palm oil contributes to up 4.5% to Indonesia's GDP and unlike other commodities, the Indonesian government promotes palm oil as motor of rural development. This is because up to half of Indonesia's palm oil production is generated by smallholders, farmers with 2-3 hectares of land, cultivating oil palm crops and selling the product for reliable market prices to corporate and state refineries. But this model of national development is in crisis. Small holder palm oil plants are aging, yields are decreasing and company profits are becoming leaner. At the same time, major markets are putting pressure on Indonesia's palm oil industry for its environmental impact, including rampant deforestation and biodiversity loss. To address this crisis, the former Jokowi government embarked on an ambitious plan to help small holders replant their declining palm oil, this time in accordance with new standards of sustainability. But as my guest, Ara Simanjuntak, today reveals, the new government grants given to smallholders to help is creating new sources of precarity, anxiety and indebtedness that is fundamentally transforming the nature of rural development in Indonesia. To bet the farm, the title of this episode, is an expression in English. It means to risk everything on an uncertain outcome. And this, argues Ara is akin to what Indonesia's palm oil smallholders are being asked to do. To talk about these issues, I'm here with Atmaezer Hariara Simanjuntak, or Ara, PhD candidate in Anthropology from Northwestern University.

Sebuah survei menyatakan, masyarakat tidak percaya bahwa Ijazah Jokowi palsu. Survei itu menyasar 1.200 responden dari seluruh provinsi Indonesia.

Aufaa Luqmana, penggugat dalam perkara wanprestasi mobil Esemka dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat, menghadirkan langsung satu unit mobil Esemka Bima ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada hari ini. Diketahui Sebelumnya, Aufaa Luqmana melayangkan gugatan dan menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar 300 juta rupiah, karena tak bisa membeli mobil Esemka sebagai akibat ketidakmampuan tergugat untuk merealisasikan janjinya menjadikan Mobil Esemka sebagai Mobil Nasional.Diketahui Aufaa menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat I, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin sebagai tergugat II, dan pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai tergugat III.Apa dasar hukum utama yang digunakan penggugat untuk mengklasifikasikan janji Jokowi tentang Esemka sebagai bentuk wanprestasi?Kuasa hukum penggugat Aufaa Luqmana, Arif Sahudi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo, melontarkan candaan bahwa jika ijazahnya palsu, maka ijazah 88 teman-temanya seangkatan semasa kuliah juga palsu. Kelakar tersebut disampaikan Jokowi, pada acara Reuni Fakultas Kehutanan UGM hari ini. Jokowi menekankan, polemik asli tidaknya ijazah sarjana miliknya hanya bisa dibuktikan lewat pengadilan. Jokowi juga menyatakan, bahwa polemik ijazahnya tersebut bukan soal asli atau palsu, tapi bermuatan politis. Bagaimana penyeleseian kasus tsb secara hukum, agar tidak menjadi komoditas politik? Talk bersama Ketua Publik Interest for Public Trust (Mantan Anggota Kompolnas) - Dr M Nasser SpKK DLAW.

Di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia joko widodo menyatakan mendukung penuh PSI. Dalam pidatonya, Jokowi bahkan meyakini PSI akan jadi partai besar. Sejumlah pihak menilai, Jokowi akan menjadikan PSI sebagai kendaraan politik demi menjaga legacy. Lalu, mampukah PSI jadi kendaraan politik Jokowi?

Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menjalani pemeriksaan atas aduan tudingan ijazah palsu di Polresta Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyebut ada 45 pertanyaan yang disampaikan penyidik kepadamya. Dari jumlah tersebut, ada pertanyaan diulang sewaktu pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Apa saja yang menjadi fokus pertanyaan dari penyidik selama pemeriksaan tersebut?Wawancara bersama Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara

Ijazah Jokowi?Pasti asli.Asli banget. Asli luar dalam. Asli teregistrasi dan tersertifikasi.Emang lo pikir negara ini segoblok itu sampe presidennya bisa nipu ijazah?Yang masih nanya soal ini, tolong cari kerjaan lain.Hidup lo terlalu kosong sampe font Times New Roman lo analisis kaya detektif forensik.Kita semua udah capek. Negara udah capek. Presiden juga mungkin capek.Yuk gas langsung dengerin !!!

Partai solidaritas indonesia (PSI) akan menggelar kongres hari ini di graha saba buana Solo Jawa Tengah. Presiden ke 7 Jokowi diagendakan akan hadir mengisi sesi pesan kebangsaan.

#DiskusiInteraktif Membedah pernyataan Mantan Presiden Jokowi tentang ada agenda politik besar dibalik tudingan ijazah palsunya dan isu pemakzulan Gibran.[TALK] Ketua Umum Sekretariat Bersama (Sekber) Jokowi Nusantara - Bayutami Sammy Amalia&Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT - Sohibul Ansor Siregar

Permintaan gelar perkara khusus disampaikan oleh TPUA ke Biro Wassidik Bareskrim Polri pada 30 Juni 2025.TPUA menilai gelar perkara sebelumnya cacat hukum karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor.Wakil Ketua Umum TPUA, Rizal Fadillah, meminta kehadiran kedua belah pihak serta ahli dalam proses pencarian bukti.Untuk mengetahui hasil gelar perkara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Siti Yona, dari Bareskrim Polri, Jakarta.

Friends of Merry Riana | ft Grace NatalieWakil Dewan Pembina PSI, kini ditunjuk oleh Presiden RI Jokowi sebagai staf khusus. Dari tentang Bu Megawati, Tugas khusus dari Jokowi, hingga kemungkinan jabatan menteri di Kabinet mendatang bersama Prabowo semua di bahas di sini.

Friends of Merry Riana | ft Ade ArmandoPolitisi Indonesia, Ade Armando mengungkapkan banyak hal tentang isu isu terkait yang belakangan terjadi di Indonesia. Mulai dari Tapera, Fatwa MUI, Putusan MA hingga kepemimpinan Jokowi dan Prabowo. Simak selengkapnya ya00:00 Opening01:57 Komentar Ade Armando Tentang Pengambilan Keputusan Melalui Logika04:07 Komentar Ade Armando Tentang Fatwa MUI Tidak Boleh Mengucapkan Salam Lintas Agama10:03 Komentar Ade Armando Tentang Tapera13:15 Penjelasan Merry Riana Tentang Sistem CPF Di Singapura17:13 Komentar Ade Armando Tentang Penerapan Sistem Tapera18:15 Komentar Ade Armando Tentang UU Penyiaran21:34 Komentar Ade Armando Tentang Keputusan MA Tentang Batasan Usia Pilkada30:19 Yang Masih Sama dan Yang Berubah Dari Ade Armando46:13 Komentar Ade Armando Tentang Melepas Menjadi Dosen Dan Kalah Caleg50:02 Masa Paling Sulit Dalam Hidup Ade Armando01:04:09 Pertanyaan Ade Armando Untuk Merry Riana01:11:17 ClosingTonton juga obrolan saya bersama Pak Ade Armando di sinihttps://youtu.be/8Oi7R6sdZP0#merryriana #friendsofmerryriana #AdeArmando FOR MORE INFOhttps://linktr.ee/merryrianaSUBSCRIBE:https://www.youtube.com/c/MerryRianaKoleksi BUKU & MERCHANDISE Merry Riana di sini:https://linktr.ee/merryrianashopDOWNLOAD Apps Merry Riana sekarang juga, GRATIS! Tersedia di :Google Playhttps://bit.ly/MerryRiana-PlayStoreApp Storehttps://bit.ly/MerryRiana-AppStoreINSTAGRAM: @merryriana | https://instagram.com/merryriana/X: @merryriana | https://twitter.com/merryriana/FACEBOOK: Merry Riana | https://www.facebook.com/MerryRiana/SPOTIFY: Merry Riana | http://bit.ly/Merry-Riana-SpotifyTIKTOK : @merryriana | https://vt.tiktok.com/ZSeEqpUa2/WEBSITE: https://www.merryriana.com/

Ade Armando is an Indonesian academic, media expert, and political figure known for his outspoken views on religion, democracy, and social issues. Formerly a lecturer at the University of Indonesia and a founding member of the Liberal Islam Network, he later joined the Indonesian Solidarity Party (PSI) in 2023 and ran for office in the 2024 elections. Ade has a long career in journalism and media analysis, and is recognized for challenging conservative norms and speaking bluntly on controversial topics—often drawing both praise and backlash. His involvement in PSI brought him further into the spotlight, especially after making remarks about political dynasties that sparked protests and internal party sanctions.Timestamps:0:00 — Ade Armando getting beaten up by people chanting “Allahu Akbar” at a demonstration, is religious extremism in Indonesia only a problem with Muslims?13:10 — How was the Quran created? Applying holy books in the context of modern times22:55 — Is islamic extremism a problem Indonesia is currently dealing with? What is the problem with Muslims in Indonesia?36:55 — Government intervention in religious education, the history behind how Islam in Indonesia went from moderate to high/extreme.01:13:08 — UU Penistaan Agama (Blasphemy Laws), how to have proper interreligious dialogue with one another 

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Dedi Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya tak menyelesaikan apa-apa. Kebijakannya yang kontroversial tak pernah menyentuh akar masalah. Getol membuat konten boleh saja asal tidak melupakan janji kampanye. Cara Dedi memupuk populisme mengingatkan Tempo sepak terjang Mulyono alias Jokowi. - - - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Send us a textPolicies of consigning youths deemed problematic to military barracks caused a controversy and an ITB student who made an ai-generative image of Jokowi and Prabowo kissing was arrested with ITE law. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Send us a textAs Singaporeans go to the polls, Kevin and Erin talk to Kirsten Han of We The Citizen and Mekong Review on the country's 9-day campaign. Also, Jokowi's visit to the Vatican and later to police HQ to file defamation charges against those who call his diploma a forgery.  And a formidable group of military retirees call for impeaching the VP.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Send us a textA 7.7 Richter scale earthquake devastates Myanmar, Thanksin Shinawatra joins the board of Danantara, Indonesia braces for a new set of reciprocal tariffs from Trump, and protests against TNI law continues in several cities. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Bagi kita yang waras, demo “Indonesia Gelap” adalah peringatan agar Indonesia tidak ambruk dalam kehancuran. Alih-alih mendengar kritik publik , Presiden Prabowo malah mencibir dan memaki kritik itu dengan menyebutnya “Ndasmu!”. Prabowo seperti tak sadar bencana pemerintahannya dimulai dari pelbagai kebijakan Jokowi. Jika Anda tak cemas dengan pemerintahan yang takut kepada lukisan dan lagu, Indonesia benar-benar menuju kegelapan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

This episode features a conversation about contemporary Indonesian politics, with a special focus on the role of Islam. In October 2024, Prabowo Subianto was sworn in as the president of Indonesia. In the Presidential election back in February 2024, he had quite handily defeated his two competitors, Anies Baswedan and Ganjar Pranowo, with 59% of the popular vote. This 2024 election was the third time that Prabowo tried to become president, after he lost in 2014 and 2019 against Joko "Jokowi" Widodo. The political competitions between Jokowi and Prabowo on occasion turned quite ugly. Not infrequently, it was accusations that the other was the "wrong kind" of Muslim that made it ugly – with the effect that the two candidates always appeared like irreconcilable opponents. But when Jokowi could no longer compete in the 2024 elections after his second term was up, he surprised many spectators by endorsing none other than Prabowo as his successor as president. Prabowo, in turn, selected Jokowi's son, Gibran Rakabuming, as his running mate. This episode is hosted by Dr. Verena Meyer, an Assistant Professor of Islam in South and Southeast Asia at Leiden University. She is joined by three colleagues with expertise in Islam and politics in contemporary Indonesia: (1) Dr. Zainal Abidin, who teaches at at Gadjah Mada University in Yogyakarta and also serves as Director of the Indonesian Consortium for Religious Studies; (2) Dr. Saskia Schäfer, Head of a Research Group about Secularity, Islam, and Democracy in Indonesia and Turkey at Humboldt University in Berlin; and (3) Dr. Taufiq Hanafi, postdoctoral researcher at the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden. Welcome to the three of you, and thank you for joining us. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Kevin and Erin talk to Seth about new Litbang Kompas polling regarding Prabowo's sky-high approval rating. Also, sea fences north of Jakarta caused blame game in the government. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Dalam perkara Harun Masiku, Jokowi dan Hasto Kristiyanto saling gertak. Kasus yang sudah lama membeku itu seketika terbuka. Menjadi tersangka atau tidak, Hasto seharusnya tak ragu membongkar kebobrokan pejabat negara. Meskipun pesimis, KPK harus bertanggungjawab menuntaskan kasus itu. Ini saatnya buka-bukaan. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

In this episode: 12% VAT confirmed for 2025, Jokowi's absence from Golkar's event and ouster from PDI-P. And a talk with Lauri Myllyvirta of CREA on Prabowo's ambitious energy transition plan.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Late last month, for the first time its history, Indonesia held simultaneous regional elections across 545 provinces, regencies and municipalities across the country. Across 6000 ballot stations, and 1553 contesting candidates, there were upsets in key regions, like Central Java where the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) lost its provincial stronghold, and Jakarta, where PDIP's underdog candidate, Pramono Anung, took the governorship from the governing coalition's favourite, Ridwan Kamil. But elsewhere, candidates backed by Prabowo and his ruling KIM coalition handily won the election. This include Dedi Mulyani for governor of West Java, Khofifah Indar Parawansa in East Java, Bobby Nasution in North Sumatra and former “rose team” Kopassus officer, Yulius Selvanas in North Sulawesi. In South Kalimantan, the candidate backed by mining magnate and political powerbroker Haji Isem, also took office. Our avid listeners will remember my colleague Dr Ian Wilson, Senior lecturer in Politics, Terrorism and Counterterrorism at Murdoch University. Ian came on Talking Indonesia in December last year to discuss how the Jokowi government was reshaping the field of political contestation for the 2024 regional elections. Today we have him back to assess what the regional elections round up tells us about how power is being reorganised in Indonesia today.

Pada Pilkada Jakarta kali ini Prabowo dan Jokowi memilih jalan yang berbeda. Tidak ada gugatan atas kemenangan Pramono-Rano Karno, artinya tidak ada skenario dua putaran. Demokrasi di Jakarta hampir kembali, kita harus tetap menjaganya dari pengaruh juragan partai politik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Jim and Ray welcome BowerGroupAsia's Managing Director for Indonesia Doug Ramage to look at the country's economic and geopolitical position as it moves on from a decade under President Joko “Jokowi” Widodo to new President Prabowo Subianto. They consider Indonesia's position as a rising power with a $1 trillion economy, a G20 membership and leadership position within the Association of Southeast Asian (ASEAN) nations.Doug credits the Jokowi presidency for championing a stable political and investment climate, and explains why he believes that Prabowo is seeking continuity while also promoting social development. He explains that Prabowo will face a rising imperative to balance Jakarta's relationships with Washington DC and Beijing in the face of rising great-power competition. He will seek to maintain Indonesia's strong regional position and continue to promote ASEAN-centrality, while also continuing to promote its role as a leader in the Muslim world.Doug unpacks the strains created by the twin impulses toward economic growth and trade protectionism, and how these may impact the former defense minister's military modernization plans and the slow-moving effort to relocate the capital city.

In this episode: A special episode on the upcoming Pilkada (regional elections) with Seth Soderborg of SNS Analytics.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka has officially become the president and vice president of Indonesia. Will they run a government similar to that of Joko Widodo? - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kemarin (20/10) resmi menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Akankah mereka menjalankan pemerintahan yang serupa dengan saat pemerintahan Joko Widodo?

Nelle Filippine l'ex presidente Rodrigo Duterte ha annunciato di volersi candidare al ruolo di sindaco di Davao. Una candidatura che nasce dalla rottura della famiglia Duterte con l'ex alleato, il presidente Marcos. In Indonesia Joko Widodo, Jokowi, lascia la presidenza al subentrante Prabowo. Ma l'ex presidente sta sistemando ovunque figli, parenti e amici, per creare una dinastia politica e minare fin da subito la nuova presidenza del Paese. Gli inserti audio di questa puntata sono tratti da: Ex-President Duterte to run as Davao City Mayor: I want to make Davao better than yesterday, Anc 24/7, 8 ottobre 2024; Thousands of Indonesians attempt to storm parliament to protest changes to election law, New York Post, 22 agosto 2024; Bagong Pilipinas Bagong Mukha, Dj Jurlan, 21 marzo 2022; Duterte warns Marcos of ouster like his father's if charter change pushes through, Rappler, 29 gennaio 2024; ASEAN Business and Investment Summit 2024, RTVMalacanang, 9 ottobre 2024; WOTL: Quiboloy, News5Everywhere, 1 marzo 2024; Indonesian Elections 2024: Prabowo Subianto set to reap rewards of an image makeover, say observers, CNA, 13 febbraio 2024; President Jokowi delivers angry speech to critics, The Jakarta Post, 10 aprile 2018. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

This week: Sri Mulyani speculation, Kiwi pilot released, cabinet rumors and sand exports.  Also: Prof James Guild discusses the Widodo-era legacy of infrastructure development.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Ten years ago, Indonesia elected a new president named Jokowi who was supposed to represent a clear break with the legacy of Suharto's dictatorship. He defeated the most notorious representative of the old guard, a former general called Prabowo. Prabowo was involved in some of the worst atrocities of the Suharto regime during the occupation of East Timor. This year, Prabowo won the presidential election on his third attempt — this time with the tacit support of his former opponent, Jokowi.To discuss how Prabowo finally achieved his goal and what it means for Indonesian politics, Long Reads is joined by Mike Vann, professor of history at Sacramento State University. Mike joined us on Long Reads back in 2021 for a two-part conversation about Suharto's regime and its legacy.Read his article, "Indonesia's New President Is Dangerously Authoritarian," here: https://jacobin.com/2024/02/prabowo-indonesia-president-authoritarian-fascistLong Reads is a Jacobin podcast looking in-depth at political topics and thinkers, both contemporary and historical, with the magazine's longform writers. Hosted by features editor Daniel Finn. Produced by Conor Gillies, music by Knxwledge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.