Podcasts about prabowo

Send us a textPolicies of consigning youths deemed problematic to military barracks caused a controversy and an ITB student who made an ai-generative image of Jokowi and Prabowo kissing was arrested with ITE law. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Greens elect Larissa Waters as new leader after May 3 election setback, Anthony Albanese heads to Jakarta with defence high on the agenda for meeting with President Prabowo. Plus, Richard Marles rejects Ed Husic’s ‘factional assassin’ claim.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Hercules dan organisasi masyarakat GRIB Jaya (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) kini bertransformasi menjadi pemain politik. Bagi mereka, nama Prabowo Subianto ampuh tak hanya untuk merekrut anggota dan menambah pundi-pundi dari bisnis keamanan, hal itu juga membuat mereka kebal dari penindakan aparat hukum, dan leluasa berbuat onar di pelbagai daerah. - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Usul pemakzulan Gibran mungkin terdengar menyenangkan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amendemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Pendeknya, kita akan memutar waktu ke zaman gelap Orde Baru. Kini kita pula yang ikut menanggung dilema itu. - - - - Kunjungi s.id/tempo55gogo untuk dapat promo khusus berlangganan Tempo di bulan Mei. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri gates foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi ini. Deputi bidang protokol pers dan media sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut, pertemuan keduanya membahas berbagai isu terkait pembangunan berkelanjutan.

Kalangan buruh tengah menanti realisasi janji Presiden Prabowo untuk menghapus sistem kerja alih daya alias outsourcing. Janji ini ia lontarkan di hadapan ribuan buruh pada aksi May Day di Lapangan Monas, Jakarta pada 1 Mei 2025.Komitmen itu bakal ditindaklanjuti lewat pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh Indonesia. Mereka bertugas memberi nasihat ke Presiden terkait perbaikan regulasi yang berpihak pada pekerja, salah satunya pengapusan sistem alih daya.Janji Prabowo disambut positif kalangan buruh yang kerap dirugikan oleh sistem outsourcing. Sistem ini banyak disebut sebagai perbudakan modern.Di sisi lain, tak sedikit juga yang sangsi janji Presiden bakal terealisasi. Pasalnya, praktik outsourcing sudah lama berjalan dan dilegalkan sejak 2003 melalui UU Ketenagakerjaan di era pemerintahan Presiden Megawati.Apakah janji Prabowo akan jadi nyata atau omon-omon belaka? Bagaimana mekanisme penghapusan outsourcing? Apa saja dampaknya? Seperti apa wajah ketenagakerjaan Indonesia jika outsourcing dihapus?Di Ruang Publik KBR, topik ini akan dibahas mendalam bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dan Peneliti dan Pengamat Ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia akan menjadi salah satu negara lokasi uji coba vaksin tuberkulosis (TBC) yang tengah dikembangkan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, Bill Gates. Prabowo menyoroti tingginya angka kematian akibat TBC di Indonesia, yang menurutnya mencapai hampir 100.000 jiwa setiap tahun.Bagaimana menyoroti tingginya angka kematian akibat TBC di Indonesia?Narasumber : Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia - Prof Tjandra Yoga Aditama

#DiskusiInteraktifMencermati halal bi halal Pres Prabowo bersama punawirawan TNI, akankah redam isu yang bergulir?Talk: - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto-Pengamat Politik, Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan keinginannya untuk melakukan digitalisasi di sekolah. Guna mewujudkan digitalisasi, Prabowo akan memberikan layar televisi di setiap sekolah. Melalui layar televisi, Prabowo ingin pelajaran disampaikan secara digital. Menurutnya pembelajaran digital tersebut bermanfaat untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Nantinya ratusan guru terbaik dipusatkan di sebuah studio guna turut membantu guru-guru di semua semua sekolah di seluruh Indonesia. Bagaimana mencermati hal tersebut?Kami akan membahasnya bersama Pemerhati Pendidikan, yang juga Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara,Serpong - Doni Koesoema.

Menteri PKP Bangun 500 Rumah Layak Huni, Program Presiden Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

DPR RI mendorong Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar segera dibahas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada momen Hari Buruh Sedunia.

Dalam Perayan Hari Buruh kemarin di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dalam bagian Pidatonya menyebut, bahwa beliau mendukung usulan menjadikan Alm. Marsinah, menjadi PAHLAWAN NASIONAL . Marsinah adalah buruh perempuan yang diculik dan hilang selama 3 hari, dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993, dalam kondisi mengenaskan. Dan sampai hari ini kasus tersebut tidak diungkap pelakunya. Kasus Marsinah saat ini menjadi perhatian Generasi Millenial, mereka mulai membuka lagi kasus yg sudah lebih dari 20 tahun tak terungkap. Apakah mungkin gelar Pahlawan Nasional ataupun Pahlawan Buruh dapat diberikan pada Marsinah? Talk: Komisioner/Ketua Paripurna Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) - Maria Ulfah Anshor

Indonesia’s capital, one of South-east Asia’s most crowded cities, contains 12 million people in a land area of 660 sq km. Synopsis: Every first Friday of the month, The Straits Times catches up with its foreign correspondents about life and trends in the countries they're based in. The Straits Times’ Indonesia bureau chief Arlina Arshad has lived in Jakarta for 16 years - and moved five times. What are the lessons that she’s picked up in searching for the right apartment in Indonesia’s capital city? In this city of contrasts, private-sector developers are on a tearing streak to build high-end condominiums for an expanding middle class. At the same time, graveyards and slums are just round the block from these homes. And for decades now, the government has strove to resolve the housing and urban development challenge in Jakarta. What plans does the Prabowo administration now have? Highlights (click/tap above): 0:58 Every move an exciting and chaotic journey 4:03 Drawing the curtains on a graveyard 5:57 Indonesians’ attitudes towards the dead 8:31 Why Jakarta is so crowded 10:48 Fixing the housing challenge Read Arlina Arshad’s article here: https://str.sg/b9qb Read Li Xueying’s articles: https://str.sg/iqmR Follow Li Xueying on LinkedIn: https://str.sg/ip4x Register for Asian Insider newsletter: https://str.sg/stnewsletters Host: Li Xueying (xueying@sph.com.sg) Edited by: Fa’izah Sani Executive producer: Ernest Luis Follow Asian Insider on Fridays here: Channel: https://str.sg/JWa7 Apple Podcasts: https://str.sg/JWa8 Spotify: https://str.sg/JWaX Feedback to: podcast@sph.com.sg --- Follow more ST podcast channels: All-in-one ST Podcasts channel: https://str.sg/wvz7 ST Podcasts website: http://str.sg/stpodcasts ST Podcasts YouTube: https://str.sg/4Vwsa — Get The Straits Times app, which has a dedicated podcast player section: The App Store: https://str.sg/icyB Google Play: https://str.sg/icyX --- #STAsianInsiderSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Indonesia’s capital, one of South-east Asia’s most crowded cities, contains 12 million people in a land area of 660 sq km. Synopsis: Every first Friday of the month, The Straits Times catches up with its foreign correspondents about life and trends in the countries they're based in. The Straits Times’ Indonesia bureau chief Arlina Arshad has lived in Jakarta for 16 years - and moved five times. What are the lessons that she’s picked up in searching for the right apartment in Indonesia’s capital city? In this city of contrasts, private-sector developers are on a tearing streak to build high-end condominiums for an expanding middle class. At the same time, graveyards and slums are just round the block from these homes. And for decades now, the government has strove to resolve the housing and urban development challenge in Jakarta. What plans does the Prabowo administration now have? Highlights (click/tap above): 0:58 Every move an exciting and chaotic journey 4:03 Drawing the curtains on a graveyard 5:57 Indonesians’ attitudes towards the dead 8:31 Why Jakarta is so crowded 10:48 Fixing the housing challenge Read Arlina Arshad’s article here: https://str.sg/b9qb Read Li Xueying’s articles: https://str.sg/iqmR Follow Li Xueying on LinkedIn: https://str.sg/ip4x Register for Asian Insider newsletter: https://str.sg/stnewsletters Host: Li Xueying (xueying@sph.com.sg) Edited by: Fa’izah Sani Executive producer: Ernest Luis Follow Asian Insider on Fridays here: Channel: https://str.sg/JWa7 Apple Podcasts: https://str.sg/JWa8 Spotify: https://str.sg/JWaX Feedback to: podcast@sph.com.sg --- Follow more ST podcast channels: All-in-one ST Podcasts channel: https://str.sg/wvz7 ST Podcasts website: http://str.sg/stpodcasts ST Podcasts YouTube: https://str.sg/4Vwsa — Get The Straits Times app, which has a dedicated podcast player section: The App Store: https://str.sg/icyB Google Play: https://str.sg/icyX --- #STAsianInsiderSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Rumah Politik Indonesia merilis survei publik tentang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil survei, terlihat mayoritas publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kaum buruh menyambut gembira rencana hadirnya Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh atau May Day di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 1 Mei mendatang.

A growing protest movement On 28 March, in downtime Jakarta across from the Sarinah department store, an unlikely group of protesters gathered holding signs and making speeches. The crowd largely consisted of middleclass women of various ages, gathered under the name ‘Suara Ibu Indonesia' (Voices of Indonesian Mothers). For the organisers, the choice of name and location for their protest was deliberately designed to evoke a moment in Indonesia's past, now 27 years ago, when in the final months of the autocratic Suharto regime an economic and political crisis saw student protests met with deadly violence at the hands of the military and police. Then a group called Suara Ibu Peduli (Voices of Concerned Mothers, SIP), tapped into growing concern within wider society about the state of their country. In late March 2025, as student protests at campuses and in front of law offices were once again met with violence by state law enforcement, the women who gathered in downtown Jakarta expressed their fear of a return to unbridled militarism and a contempt for democracy. The revision of the Military (TNI) Law a few weeks earlier, which opens the door for active military figures to occupy more and key positions in the government and bureaucracy, appears to have sparked a broadening of the growing protest movement. As one of the original SIP organisers, Karlina Supelli was quoted as saying, “If mothers have joined the protests, this means that the situation has become critical.” What compelled the Suara Ibu Indonesia protesters to go to the streets now? What are the urgent concerns of activists and students amid a time they describe as ‘Indonesia Gelap'? Can such opposition to the newly installed Prabowo government be sustained for the long haul? In this week's episode Jemma chats with Olin Montiero, a feminist activist, researcher, writer, consultant and producer. Olin has been working for the women 's movement since the 1990s and was a member of the Suara Ibu Peduli movement in 1998. She has founded several women organisations in Indonesia, including the network Peace Women Across the Globe Indonesia and ArtsforWomen, connecting women activists, artists, art workers and cultural workers for a feminist collaborative space. Olin facilitates feminist networks Jagat Setara (Online platform feminist discussion), Woke Asia Feminist (young feminist in Asia network), and FeministArt Community (a new young people discussion on art creativity and feminism). In 2025, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales and Tito Ambyo from RMIT. Image: Olin Monteiro

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menekan tingkat stunting dan memberi multiplier effect malah berpotensi menjadi ladang KKN baru. Tempo menemukan pelaksana proyek ini justru dikerjakan oleh kerabat dan orang dekat Prabowo. Program MBM butuh perombakan total jika ingin tepat sasaran. ------------ Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto melakukan uji coba penebaran benih menggunakan drone di Banyuasin, Sumatera Selatan, menandai dimulainya Gerakan Indonesia Menanam. Teknologi modern ini dinilai mampu mempercepat perluasan penanaman benih hingga 25 hektare per hari.

Kontroversi seputar Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tak kunjung surut. Apalagi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto diketahui telah meneken revisi RUU tersebut, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Kamis (17/4) pekan lalu mengabarkan UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025.Berita ini sontak memancing reaksi publik. Prabowo dinilai telah diam-diam meneken aturan tersebut. Sementara, keberadaan draf resminya tak kunjung bisa ditemukan dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.UU TNI tetap melaju ditengah protes dan penolakan masyarakat yang menuntut Undang-Undang itu dibatalkan. Seperti apa dampaknya pada demokrasi? Ruang Publik menghadirkan Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan Khairul Fahmi, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) untuk membahas hal tersebut.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

With four episodes on tariffs this month, the podcast has already broken its monthly episode record. Nevertheless, news is also happening elsewhere, and for the past few months a number of interesting stories emerged in Southeast Asia. Then, given that Southeast Asian economies are some of the most directly affected by Trump's tariff policies, the need for a conversation centred on Southeast Asia only increased, starting with how the US is perceived and the assessments being made regarding the region's strategic trajectory. To discuss all this and more, Aaron Connolly returns to the podcast. Aaron is Asia Diplomatic Editor and Singapore Bureau Chief at The Economist, having joined the newspaper from the International Institute of Strategic Studies where he was working the last time he appeared on the podcast. Aaron offers both a big picture strategic landscape of the region, and broad and deep knowledge of details, both political and economic. In addition to Trump and tariffs, Darren and Aaron discuss Indonesia's recent military reforms and other policies of the Prabowo administration, Thailand's deportation of Uighurs to China, and the arrest of former Philippines president Duterte. Australia in the World is written, hosted, and produced by Darren Lim, with research and editing this episode by Hannah Nelson and theme music composed by Rory Stenning. Relevant links Aaron Connelly (bio): https://mediadirectory.economist.com/people/aaron-connelly/ The Economist, “Prabowo Subianto takes a chainsaw to Indonesia's budget”, 27 February 2025: https://www.economist.com/leaders/2025/02/27/prabowo-subianto-takes-a-chainsaw-to-indonesias-budget Scam Inc (podcast), The Economist: https://www.economist.com/audio/podcasts/scam-inc Money Talks (podcast), The Economist: https://www.economist.com/audio/podcasts/money-talks Odd Lots (podcast), “What a us stove maker thinks about tariffs” 14 April 2025: https://www.bloomberg.com/news/audio/2025-04-14/odd-lots-what-a-us-stove-maker-thinks-about-tariffs-podcast

Greg discusses politics in Thailand with Ken Mathis Lohatepanont. CSIS Southeast Asia Program Interns Gemma and Sophia cover the latest from the region, from Myanmar's earthquake aftermath to Prabowo's Middle East tour. 

Prabowo Subianto tidak punya alasan mengabaikan ancaman resesi ekonomi. Padahal indikator ekonomi jelas memperlihatkan potensi bencana bagi ekonomi Indonesia. Prabowo harus menurunkan egonya dengan menunda program kerja ambisius dan memperbaiki kebijakan secara struktural. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang terluka ke Indonesia. Ini disebutnya sebagai upaya kemanusiaan membantu korban perang Israel-Palestina. Prabowo bilang, evakuasi sifatnya tidak permanen, warga Gaza nantinya akan dipulangkan kembali. Rencana Prabowo diduga bagian dari tawaran untuk bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pengenaan tarif timbal balik. Apalagi, Trump pada awal tahun juga sempat melontarkan wacana relokasi warga Gaza ke sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Sejumlah kalangan, termasuk ormas keagamaan seperti MUI dan Muhammadiyah, konsisten menolak upaya relokasi maupun evakuasi warga Gaza. Salah satu alasannya, karena khawatir langkah itu bakal memuluskan rencana invasi Israel ke Palestina. Apakah kekhawatiran ini beralasan? Apakah rencana Prabowo bisa dibaca sebagai upaya merayu Trump urusan tarif resiprokal? Apa saja risiko yang harus diwaspadai jika evakuasi warga Gaza dieksekusi? Adakah kebijakan lain yang bisa ditempuh untuk membantu warga Gaza? Kita akan bincangkan hal ini dalam Ruang Publik KBR. Bersama Hikmahanto Juwana, Pengamat Hukum dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) dan Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, Guru Besar bidang Geopolitik Timur Tengah Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Send us a textRistian Atriandi of ANU joins Kevin and Erin to discuss TNI Law. Also, Prabowo finally meets Mega, response to Trump tariffs and its delay.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

As he embarked on a Middle East tour, Indonesian President Prabowo Subianto this week offered to accept an estimated 1,000 wounded Gazan Palestinians and “traumatised, orphaned children.” Mr. Prabowo, the leader of the Muslim world's most populous country and democracy, was careful to limit those that would qualify to Palestinians in medical or psychological need and to insist that Indonesia would host the evacuees until they have fully recovered from their injuries and the situation in Gaza was safe for their return. He said the evacuations would be coordinated with the West Bank-based, internationally recognised Palestine Authority.

Sinyal Prabowo Hapus Hukuman Mati Memantik Beragam Reaksi | Kemenhan dan TNI Siap Evakuasi Seribu Warga Gaza | Polri Tetapkan Sembilan Tersangka Kasus Pagar Laut di Bekasi*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Send us a textA 7.7 Richter scale earthquake devastates Myanmar, Thanksin Shinawatra joins the board of Danantara, Indonesia braces for a new set of reciprocal tariffs from Trump, and protests against TNI law continues in several cities. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud politik komando Prabowo menciptakan birokrasi penurut. PDIP yang diharapkan menjadi oposisi pemerintah justru getol mengegolkan UU TNI. Prabowo memutar balik Indonesia ke masa kejayaan orde baru. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Greg and Elina are joined by Evan Laksmana to discuss Indonesia's foreign policy under Prabowo. Japhet and Gemma cover the latest from the region, from Duterte's arrest to visa bans for Thai officials.

Israel telah terima undangan untuk kirimkan delegasi ke Doha, Qatar, untuk ikuti pembicaraan gencatan senjata di Gaza, sementara juru runding AS temui Hamas. Sementara di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan miliarder AS dan minta nasihat soal pembentukan Danantara.

Live at Gebhards Beer Culture, cracking open cold ones with comedian Ponji, fresh from Indonesia. This wild ride of a podcast jumps from CAT POOP COFFEE to White Lotus filming, Jakarta adventures, and the ‘Indonesian Trump’—President Prabowo’s wild antics. Expect tangents on Second Amendment shirts, Bob Dylan movies, and famous toilet deaths (Elvis, Lenny Bruce, and more). Ponji spills on his 10,000-seat comedy special in Jakarta, cheap hookers, and tourist traps, while the crew debates mullets, lesbian moms, and carbon monoxide mysteries. Little Foot makes his return and we get an update from Ringworm Ronnie! Unfiltered, unhinged, and totally Opie—cheers to that!See omnystudio.com/listener for privacy information.

Mutual baret merah Kopassus di lingkar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terasa bener. Sama sekali nggak salah karna jadi hak prerogatif Presiden Prabowo, tapi hal ini tetep menarik bener buat ditelisik lebih dalem karena pasti akan dicatet sebagai bagian dari sejarah relasi militer sama politik-pemerintahan Indonesia.Udah mah berlandaskan korsa sesama prajurit angkatan bersenjata, mutual sebagai prajurit Kopassus yang didukung sama kapasitas dan kemampuan pastinya, mertahanin, merekrut, dan merestui prajurit Kopassus untuk nempatin jabatan strategis di pemerintahannya.Kalo dicatet nih, kurang lebih ada 21 orang, termasuk purnawirawan sampe yang masih aktif ikut memperkuat positioning visi Presiden Prabowo sekaligus jadi metronom stabilitas pemerintahannya di pos terkait politik-pemerintahan dan keprotokolan.Nah, terus gimana interpretasi soal keterlibatan gerbong prajurit Kopassus di lingkar politik-pemerintahan Presiden Prabowo dan pengaruhnya kini dan nanti nih?

Presiden AS Donald Trump siap sampaikan pidato di hadapan Kongres hari Selasa (4/3), di mana isu Gaza dan Ukraina diperkirakan akan disinggung. Sementara di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan Rp1-2 triliun per bulan untuk program Makan Bergizi Gratis mulai Maret.

Send us a textErin and Kevin catch up with Wahyu Dyatmika to talk about Prabowo's approach to media, especially after Prabowo's meeting with editor in chiefs in Hambalang on Saturday. Also: Corruption case in Pertamina involving son of Riza Chalid, and Thailand sends Uyghurs back to China after leaving them in immigration detention for a decade.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

This past week has seen what some have argued are the first big mobilisations of the new Prabowo government, with coordinated student protests across 12 cities under the banner of Indonesia Gelap, or “Dark Indonesia”. The students list a number of demands, from human rights to environmental issues, but the trigger for these protests lie in deep budgetary cuts initiated across the public service, to the tune of US$44 billion. The worst ministries and agencies, including the Ministry for Manpower and the Ministry for Public Works, have proposed cuts of up to 55%. The National Consumer Protection Agency is being cut a whopping 73%. Meanwhile, the police, the Ministry for Defence and the Supreme Court are seeing cuts of around 15-16%. The government is selling these cuts as efficiency dividends for a sluggish and unproductive bureaucracy, and the savings will be directly diverted to fund Prabowo's policy promises. This includes of course, Prabowo's signature investment in human capital, the MBG, or Free Nutritious Meals program. But around half of these savings, US$20 billion, will be diverted to a a new sovereign wealth fund, known as Danantara, which stands for Daya Anagata Nusantara. Danantara is a super-holding company for state enterprises, modelled on Singapore's Temasek, which will be used to invest in mega projects like food estates, renewables and nickel. What is Prabowo's economic agenda? How will reshape the country and confront the key challenges in the years ahead? Will Prabowo's economic plans take the country closer to its grand plans for Golden Indonesia 2045? To help us unpack Prabonomics is Riandy Laksono, a researcher at the Centre for Strategic and International Studies or CSIS in Jakarta and Australia-Awards PhD candidate at The Arndt-Corden Department of Economics at the Australian National University.

Bagi kita yang waras, demo “Indonesia Gelap” adalah peringatan agar Indonesia tidak ambruk dalam kehancuran. Alih-alih mendengar kritik publik , Presiden Prabowo malah mencibir dan memaki kritik itu dengan menyebutnya “Ndasmu!”. Prabowo seperti tak sadar bencana pemerintahannya dimulai dari pelbagai kebijakan Jokowi. Jika Anda tak cemas dengan pemerintahan yang takut kepada lukisan dan lagu, Indonesia benar-benar menuju kegelapan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Presiden AS Donald Trump akan tawarkan "kartu emas" seharga $5 juta kepada WNA yang ingin pindah ke AS dan ciptakan lapangan kerja. Sementara di Indonesia, Presiden Prabowo optimis dengan proyeksi Goldman Sachs bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050.

Menhan AS tepis kekhawatiran bahwa pemecatan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal CQ Brown oleh Presiden Trump adalah upaya menyuntikkan politik ke dalam militer. Sementara itu, saat menyambut Pejabat Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu di Jakarta, Prabowo sebut Vladimir Putin sebagai teman.

Presiden Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, berharap dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Sementara itu, genap tiga tahun perang Rusia-Ukraina, dukungan Eropa menguat, sementara dukungan AS dipertanyakan.

Send us a textStudent led protests erupt in several cities in Indonesia. Prabowo announced a new round of budget cuts for Danantara. A punk rock duo Sukatani was forced to make an apology video after their song on Police graft went viral. It ironically became the anthem of the protest on Friday. And Hasto Kristiyanto, Secretary General of PDI-P was arrested.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Grady Nagara, CEO Next Policy, mengulas logika di balik upaya pemangkasan anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan apakah hanya karena Makan Bergizi Gratis. Dipandu Ikhlas Tawazun bersama Shofwan Al Banna.Support channel kami melalui:Trakteer: https://trakteer.id/kontekstualcomIkuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di:Instagram: kontekstualcom X: kontekstualcomYouTube: @Kontekstualcom TikTok: kontekstualcom

Ribuan mahasiswa lancarkan demo “Indonesia Gelap”, protes pemangkasan anggaran dan kebijakan-kebijakan lain Prabowo. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy perang kata terkait konflik Ukraina-Rusia.

Agung Nurwijoyo, pengamat Timur Tengah dan Turki, membahas kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia yang disambut dengan meriah. Bersama Ikhlas Tawazun dan Shofwan Al Banna. Support channel kami melalui:Trakteer: https://trakteer.id/kontekstualcomIkuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di:Instagram: kontekstualcom X: kontekstualcomYouTube: @Kontekstualcom TikTok: kontekstualcom

Menhan AS Pete Hegseth mengatakan pengembalian perbatasan Ukraina ke batas-batas sebelum tahun 2014 tidak realistis. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan satu suara terkait komitmen dan dukungan bagi kemerdekaan Palestina saat Erdogan kunjungi Jakarta.

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dibungkus dengan istilah “efisiensi”terasa janggal. Sebab dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan terkesan pilih kasih. Di sisi lain, pemborosan malah terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Terkini, pemerintah juga mengangkat influencer menjadi staf khusus, setara eselon 1. ---------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tempo edisi terbaru: https://www.tempo.co/mingguan ---------------- Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Kevin and Erin talk to Seth about new Litbang Kompas polling regarding Prabowo's sky-high approval rating. Also, sea fences north of Jakarta caused blame game in the government. For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Usman Hamid of Amnesty International Indonesia joins Kevin and Erin to discuss about systemic problems in the police force, human rights violations in Papua, Prabowo's Ministers' denial of past gross human rights vioaltions and deteriorating state of democracy.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/You can support us on: buymeacoffee.com/reformasiIt takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Myanmar's Deterioration and interview with David Mathieson. Also: launch of lunches (sans Prabowo). Hasto named suspect and VAT hike cancelled.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!