Podcasts about prabowo

Gerindra meraih dua penghargaan KIP dan tampil sebagai model baru partai politik: transparan, disiplin, dan terinstitusionalisasi. Di baliknya ada Prabowo sebagai faktor determinan. Namun, mampukah Gerindra menjaga status “GOAT” saat era pasca-Prabowo benar-benar tiba?

Pernyataan Presiden Prabowo "Papua harus ditanami sawit demi BBM, tebu dan singkong untuk etanol" mengundang kecaman publik. Pasalnya, ungkapan itu dilontarkan saat Sumatra tengah menderita, terdampak bencana ekologi yang disebabkan masifnya degradasi lahan.Prabowo seolah menafikan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan indikasi kuat penyerobotan hutan dan lahan untuk sawit serta tambang. Praktik ini menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.Dalih Prabowo bahwa sawit Papua bisa menghemat Rp250 triliun per tahun untuk subsidi dan impor BBM tak sepadan dengan kerugian akibat bencana. DPR menaksir kerugian materiil dari bencana Sumatra lebih dari Rp200 triliun.Bagaimana suara warga lokal menyikapi keinginan Prabowo agar Papua ditanami sawit? Seperti apa kondisi terbaru hutan-hutan di Papua? Seberapa masif degradasi terjadi dan bagaimana dampaknya ke masyarakat dan lingkungan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian, Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) Papua Alexandro Rangga OFM, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.

On 10 November 2025, Indonesia's President Prabowo Subianto made a controversial decision that reignited divisions in Indonesian society: he posthumously designated former President Suharto as a pahlawan nasional or a ‘national hero.' Suharto seized power in 1965 during a period of violent upheaval and ruled Indonesia for over three decades until 1998, presiding over what he called the "New Order" regime. His rule brought rapid economic development, lifting millions out of poverty and transforming Indonesia into a regional power. But it was also marked by systematic human rights violations, including the mass killings of alleged communists in 1965-66, as well as brutal crackdowns in East Timor, Aceh, and West Papua. His regime was characterized by media censorship, restrictions on freedom, and widespread corruption. The decision to honour Suharto came despite protests from over 500 civil society members, academics, and activists who argue the designation whitewashes history and betrays the victims of his regime. But defenders point to his role in Indonesia's economic transformation and his contributions during the independence era. In this episode Elisabeth Kramer is joined by historian Dr. Ken Setiawan and Lailly Prihatiningtyas, a PhD student representing Sydney group Aliansi Gusar, to explore what this designation means for Indonesia's democracy, its memory politics, and its ongoing struggle with accountability for past atrocities. We also ask, how have young people reacted to this, and what does it mean to them? Dr Setiawan has written a highly relevant article on historical revisionism under the Prabowo presidency, which you can find at https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/of-heroes-and-villains-prabowos-playbook-for-power-and-historical-revisionism/. Dr Ken Setiawan is a Senior Lecturer in Indonesian Studies and a Deputy Director (Diversity and Inclusion) at the Asia Institute, Faculty of Arts. She is also an Associate at the Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) at the Melbourne Law School. Ken's research interests include globalisation and human rights, historical violence and transitional justice, as well as gender and civil society. She has widely published on the politics of human rights in Indonesia, and teaches in the areas of Indonesian Studies, including language, and Asian Studies, with a particular focus on politics and human rights. Lailly Prihatiningtyas is a PhD candidate and research consultant at the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney. Her work focuses on the governance of just energy transitions, green jobs, and labour market institutions, especially in Southeast Asia. She has more than a decade of diverse professional experience in Indonesia, working with government, development organisations, the private sector, and NGOs. She is part of Aliansi GUSAR (Gerakan untuk Sydney Bersuara), a grassroots collective of Indonesian diasporas in Sydney concerned with justice and equality in Indonesia, and joins Talking Indonesia to share a civic engagement perspective on social justice, state accountability, and the impacts of political decisions on ordinary Indonesian citizens.

Dalam salah satu kesempatan berpidato di hadapan para guru dalam peringatan Hari Guru Nasional, Presiden Prabowo menyebut akan membangun 300 ribu jembatan di seluruh Indonesia. Ini berangkat dari banyaknya laporan dan kiriman video yang ia terima soal anak-anak sekolah yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan di tali atau berenang untuk dapat berangkat ke sekolah.

Sorotan publik terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera semakin deras setelah terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Mengapa ini momentum ‘Green Leviathan' untuk Prabowo?

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kehutanan untuk lebih berani menertibkan izin perusahaan pemanfaatan hutan yang nakal. Presiden juga meminta Kementerian Kehutanan melipatgandakan personel polisi kehutanan untuk menekan praktik pembalakan liar yang merusak hutan Indonesia.

Presiden Prabowo dan jajarannya di berbagai kesempatan memamerkan capaian proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingkat keberhasilannya diklaim nyaris sempurna, 99,9 persen, padahal kasus keracunan melampaui 15 ribu setahun terakhir. MBG juga diklaim memberi manfaat besar, diantaranya menciptakan lapangan kerja baru, membantu UMKM, hingga mendongkrak prestasi siswa penerima.  Namun, riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dirilis Senin (15/12) lalu, menampilkan wajah berbeda dari MBG. Program unggulan Prabowo ini dinilai tak memenuhi tujuan utama yang ditetapkan, seperti, perbaikan status gizi anak, perbaikan pelaku ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Kasus keracunan akibat MBG diproyeksi oleh CELIOS bakal naik menjadi lebih dari 22 ribu kasus pada Juni 2026.Bagaimana gambaran lengkap temuan riset CELIOS? Seperti apa evaluasinya? Bagaimana dengan alokasi anggaran MBG Rp335 triliun untuk tahun depan?  Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Target tersebut disampaikan saat pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara.Selain solar, Presiden juga menargetkan penghentian impor bensin dalam empat tahun ke depan guna memperkuat ruang fiskal dan mendorong pembangunan daerah hingga tingkat kabupaten.#PrabowoSubianto #KemandirianEnergi #ImporBBM #EnergiNasional #PembangunanDaerah

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian relaksasi Kredit Usaha Rakyat bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Relaksasi diberikan hingga tiga tahun sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan ekonomi masyarakat.Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan OJK dan akan dilaksanakan melalui skema restrukturisasi KUR secara bertahap dengan pemerataan bagi debitur terdampak di tiga provinsi tersebut.#PrabowoSubianto #RelaksasiKUR #KreditUsahaRakyat #PemulihanEkonomi #KorbanBencana

MetroTV, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas percepatan penanganan bencana di Sumatra.Dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat terbatas digelar pada Minggu ini di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas percepatan penanganan bencana di Sumatra. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, serta kesiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Aceh Tamiang pascabanjir besar yang sempat memutus akses wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan percepatan pemulihan, meminta maaf atas layanan yang belum maksimal, serta menegaskan pentingnya kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan untuk mencegah bencana serupa. Simak penjelasan lengkap dan pesan Presiden kepada warga terdampak.

Presiden Prabowo disomasi ratusan organisasi masyarakat sipil pada Rabu (10/12), untuk menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional. Situasi kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, dan skala dampak ekologisnya dinilai memenuhi seluruh indikator penetapan status tersebut.Somasi ini menguatkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada 12 pejabat negara oleh sejumlah warga Sumatra Barat. Gugatan itu dialamatkan kepada presiden hingga kepala daerah karena dianggap lalai mencegah dan menangani bencana ekologis di Sumatra.Desakan penetapan bencana nasional untuk banjir-longsor Sumatra sudah kencang disuarakan sejak awal, tetapi tak digubris. Pemerintah malah berulang kali mengklaim kecukupan anggaran untuk penanganan bencana Sumatra. Prabowo menjanjikan Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk provinsi terdampak bencana.Mengapa aspirasi warga lewat gugatan ini harus didengarkan pemerintah? Apa konsekuensinya? Apakah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah cukup memulihkan semua area terdampak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin dan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa.

Presiden Prabowo Subianto meninjau Posko Pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah, 12 Desember 2025. Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah mengerahkan helikopter, pesawat, hingga pembangunan rumah pengganti bagi warga terdampak. Ia meminta kesabaran masyarakat dan menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya, bersama pemerintah daerah, TNI–Polri, hingga kementerian terkait, untuk memulihkan kondisi pascabencana.

Tiga pekan usai bencana ekologis mengguncang Sumatra, pemerintah pusat dan daerah terkesan berselisih jalan menyikapi tawaran bantuan dari luar negeri. Jajaran kabinet Prabowo tegas menolak bantuan internasional dan bersikukuh mampu menangani sendiri situasi krisis ini. DPR pun mendukungnya. Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) malah mengonfirmasi masuknya bantuan asing dari Malaysia dan China berupa tenaga medis, relawan, dan obat-obatan.Sikap pusat dikritik karena memperlambat penanganan dan pemulihan pascabencana. Padahal masih banyak korban hilang, sejumlah wilayah terisolasi, hingga ratusan ribu pengungsi yang sulit mengakses kebutuhan dasar.Tepatkah sikap pemerintah menolak bantuan asing? Bagaimana jika  dibandingkan dengan situasi pascabencana tsunami 2004? Apa saja risikonya ketika Indonesia membuka pintu untuk bantuan internasional dan bagaimana bila tetap menolak? Atau adakah titik tengah yang bisa diupayakan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dr. Avianto Amri, ST, MRes dan Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, Ph.D.

Kevin and Erin talk with researcher Garda Ramadhito on Prabowo's Palestine peace-keeping plans and political Islam in his term. Also, the political and environmental reckoning in Sumatra's devastating flooding and the KPK takes a look at its own handling of a case involving Bobby Nasution.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Presiden Prabowo Subianto memastikan Jembatan Bailey di Kabupaten Bireuen, Aceh, akan terhubung dalam sepekan ke depan. Pernyataan ini disampaikan langsung saat Presiden meninjau lokasi untuk memastikan kelancaran akses transportasi warga terdampak.#PrabowoSubianto #Bireuen #Aceh #JembatanBailey #InfrastrukturAceh #BeritaTerkini #KunjunganPresiden #TransportasiAceh

Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau pasca bencana Aceh. Presiden memastikan distribusi bantuan, dan menginstruksikan jajaran pusat mempercepat penanangan pasca bencana di Aceh. Sementara itu 12 hari pasca bencana, puluhan ribu warga Aceh Tengah dikabarkan masih terisolir. Bagaimana kondisi dan penangganan pasca bencana di Aceh? Talk bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin.

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas untuk memastikan percepatan penanganan bencana di Aceh. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Alhadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh.#PresidenPrabowo #BencanaAceh #RapatTerbatas #PenangananBencana

Presiden Prabowo Subianto untuk kedua kalinya meninjau penanganan dan melihat kondisi warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Presiden memastikan percepatan penanganan darurat dan proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.#PresidenPrabowo #BencanaAceh #PenangananBencana #BanjirBandang

Cast your minds back to February 2024, in the campaign lull before Indonesians hit the ballot box, a documentary unceremoniously dropped on youtube. Now, documentaries on electoral campaigning are legion, and generally they attract a pretty narrow audience. By contrast, Dirty Vote, directed by acclaimed Indonesian investigative journalist, Dhandy Dwi Laksono, garnered 6.4 million eyeballs in the first 48 hours, over the week Dirty vote attracted half a million tweet on twitter, trending worldwide. Overall Dirty Vote had over 30 million viewers. So to say Dirty Vote went viral would be putting it mildly. And yet Dirty Vote was anything but ephemeral. In a large warehouse, against what was a essentially a giant power-point deck, three nationally renowned Constitutional lawyers, Bivitri Susanti, Feri Amsari and Zainal Arifin Mochtar systematically laid out the case for a critical double take on how key figures, principally then- President Jokowi, were using all the instruments of the state to ensure the 2024 national election would be won by his anointed successor, Prabowo Subianto. This included Bansos, or social welfare payments, the use of police to pressure and criminalise village heads and opposition figures, and of course, the Supreme Court decision's overturning the election law to allow Jokowi's son, Gibran Rakabuming Raka to run as VP. Now that team is back, with their sequel Dirty Vote two, and they are here once again to methodically unpack the consolidation of the Prabowo regime. My guest today is Dirty Vote presenter, Dr Zainal Arifin Mochtar, Professor at the faculty of Law at the Gadjah Mada University. Pak Zainal has been involved in the establishment and running of number of research centres, including Pukat Korupsi UGM, the Centre for Anti-Corruption Studies, Caksana Institute and the Administrative Law Society. He also serves on the board of the Partnership for Governance Reform and has won numerous awards over his career, including the Muhammad Yamin Constitution Award in 2016 and the Best Constitutional Law writer from the Constitutional Court in 2018. You can find Dirty Vote 2 here: https://www.youtube.com/watch?v=895Cqij7i00

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Ratu Maxima, yang berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan kerja sama. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Belanda, serta membahas berbagai isu strategis, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Apa saja agenda utama dalam pertemuan tersebut? Simak informasi lengkapnya di sini.#PresidenPrabowo #RatuMaxima #KunjunganRaja #HubunganIndonesiaBelanda #Diplomasi #KerjaSamaInternasional #PertemuanDiplomatik

Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda di Istana Kepresidenan. Pertemuan dengan Presiden merupakan rangakaian kunjungan Ratu Maxima di Indonesia.#prabowo #ratumaxima #istanakepresidenan #headlinenews

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait untuk segera tanggap dan melakukan penanganan cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi ini bertujuan untuk mempercepat upaya pemulihan dan bantuan kepada korban bencana.Tim penyelamat dan berbagai instansi terkait telah diterjunkan untuk menangani dampak dari bencana ini. Saat ini, informasi terkini dan perkembangan penanganan bencana terus diperbarui oleh tim Metro TV yang berada di lokasi.#BencanaAceh #LongsorSumatera #PresidenPrabowo #TanggapBencana

Narasumber:1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan 2. Direktur KPK Watch dan Pemerhati Pemberantasan Korupsi - Yusuf Suhedi

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.Selain Ira, dua terdakwa lainnya, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga mendapat rehabilitasi dari Presiden.

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi dkk., yang sebelumnya divonis korupsi, setelah DPR menerima aspirasi publik dan kajian hukum.Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi penegakan hukum. Bersama Eks Wakil Ketua KPK (2015-2019), Saut Situmorang, kita akan membedah:Apa dasar objektif yang membuat mantan direksi ASDP layak memperoleh rehabilitasi?Bagaimana langkah ini memengaruhi upaya pemberantasan korupsi ke depan?Simak pandangan kritis Saut Situmorang mengenai dilema keadilan dan konsistensi hukum dalam kasus rehabilitasi koruptor!#Rehabilitasi #Korupsi #Prabowo #SautSitumorang #KPK

Indonesiens Präsident Prabowo präsentiert ambitionierte Pläne, Bali zu einem wirtschaftlichen Knotenpunkt nach Vorbild Singapurs zu entwickeln und damit das Wachstum des Landes entscheidend voranzutreiben. Doch die Strategie birgt Risiken – von sozialen Folgen über Umweltbelastungen bis hin zu Zweifeln an der Umsetzbarkeit.

Yuk Gabung bersama Komunitas Total Politik dan Dukung Channel kita lewat Saweria agar kita tetap bisa buat konten menarik untuk temani hari-harimu di rumah : ► Whats App Group: https://chat.whatsapp.com/B8JfUkLnXE2LP952KvnJcC► Telegram : https://bit.ly/3orLO3r► Saweria: http://saweria.co/totalpolitikJangan Lupa Follow Social Media Total Politik:► Instagram: https://www.instagram.com/TotalPolitikCom/► Facebook: https://fb.me/TotalPolitik► Twitter: https://twitter.com/TotalPolitikCom► Podcast: https://open.spotify.com/show/6K6xeuUeT2QUlxFlrE8UrF?si=8zRiGBTqQpeZ64PqGuB18g► Youtube: https://www.youtube.com/TotalPolitik► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/total-politikHost Podcast Politik Arie Putra:► Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWEhkKav1nOEaJ_xMXo8mA/videos► Instagram: https://www.instagram.com/arieputrabn/► Twitter: https://twitter.com/arieputrabn

Yuk Gabung bersama Komunitas Total Politik dan Dukung Channel kita lewat Saweria agar kita tetap bisa buat konten menarik untuk temani hari-harimu di rumah : ► Whats App Group: https://chat.whatsapp.com/B8JfUkLnXE2LP952KvnJcC► Telegram : https://bit.ly/3orLO3r► Saweria: http://saweria.co/totalpolitikJangan Lupa Follow Social Media Total Politik:► Instagram: https://www.instagram.com/TotalPolitikCom/► Facebook: https://fb.me/TotalPolitik► Twitter: https://twitter.com/TotalPolitikCom► Podcast: https://open.spotify.com/show/6K6xeuUeT2QUlxFlrE8UrF?si=8zRiGBTqQpeZ64PqGuB18g► Youtube: https://www.youtube.com/TotalPolitik► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/total-politikHost Podcast Politik Arie Putra:► Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWEhkKav1nOEaJ_xMXo8mA/videos► Instagram: https://www.instagram.com/arieputrabn/► Twitter: https://twitter.com/arieputrabn

Salah satu tukang becak manual, Sugiarto (66), warga Desa Pagerejo, Kabupaten Mojokerto, tak bisa menyembunyikan rasa syukur dan bahagianya setelah menerima bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Selasa (25/11). Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban para pengayuh becak usia lanjut yang selama ini masih mengandalkan tenaga fisik untuk mencari nafkah. Sugiarto yang telah 27 tahun bekerja sebagai tukang becak mengaku semakin mudah lelah karena usianya yang tidak lagi muda. Kehadiran becak listrik membuatnya merasa mendapat angin segar untuk tetap bisa bekerja dengan lebih ringan. “Saya senang sekali, bahagia. Selama ini saya cepat capek karena usia sudah 66 tahun. Dengan becak listrik ini, saya bisa lebih giat kerja,” ujar Sugiarto. Ia juga memastikan akan mengikuti seluruh arahan terkait perawatan becak listrik yang disampaikan oleh Yayasan GSN selaku perwakilan Presiden Prabowo. Perawatan ini diperlukan agar becak tetap awet dan tidak mudah rusak. “Sudah diajari cara merawatnya supaya awet. Saya akan jaga baik-baik,” tambahnya. Lebih jauh, Sugiarto menyampaikan terima kasih mendalam atas kepedulian Presiden Prabowo, yang menurutnya telah memberi perhatian nyata kepada rakyat kecil seperti dirinya. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau peduli dengan orang kecil seperti saya yang tiap hari ngayuh becak manual,” ungkapnya. Bantuan becak listrik ini menjadi dorongan baru bagi Sugiarto untuk tetap produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sekaligus menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung rakyat kecil, terutama para pekerja lanjut usia di daerah.

Sebanyak 100 abang becak lanjut usia di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menerima bantuan becak listrik dan paket sembako yang diberikan secara langsung atas nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Selasa (25/11). Penyerahan berlangsung di Pendopo Grahama Jatama Pemkab Mojokerto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Disebutkan, seluruh becak listrik tersebut dibeli menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo, bukan berasal dari anggaran negara. Program ini digagas sebagai bentuk kepedulian terhadap para pengayuh becak manual yang sebagian besar telah berusia lanjut. Wakil Ketua Yayasan GSN, Nani Sudariyati, menjelaskan bahwa produksi becak listrik ini masih terbatas karena teknologi dan pabrikasinya tergolong baru. “Jangan lupa, ini adalah yang pertama di dunia. Jadi pabriknya kan tidak bisa langsung cepat karena ini masih baru juga. Dulu kami pesan ke PT LEN, sekarang ini juga masih ada di PT LEN, BUMN, dan PT Pindad,” ujar Nani. Ia juga menambahkan bahwa PT Pindad yang biasanya memproduksi alutsista kini turut memproduksi sebagian unit becak listrik tersebut. “Pindad ini biasanya bikin senjata, peluru, tembakan, mortir. Sekarang harus bikin sebagian becak listrik. Jadi produksinya terus terang tidak bisa cepat,” jelasnya. Hingga saat ini, menurut Nani, jumlah becak listrik yang telah disalurkan secara nasional mencapai 2.312 unit, dan ditargetkan mencapai 5.000 unit hingga akhir tahun. Ia menegaskan kembali bahwa setiap unit becak listrik yang nilainya mencapai Rp22 juta tidak boleh diperjualbelikan oleh para penerima. “Becak ini tidak boleh dijual dan harus dirawat dengan baik oleh penerima,” tegasnya. Selain pembagian becak listrik, paket sembako juga diberikan kepada para lansia di sekitar lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para abang becak lansia dan mendukung kemudahan mereka dalam mencari nafkah dengan lebih aman, sehat, dan efisien.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspa Dewi dan dua eks direksi lainnya terkait perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara. Langkah ini dipandang sebagai jawaban atas desakan publik untuk mengoreksi proses hukum yang dinilai tidak proporsional.Dalam episode ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan analisis mengenai aspek politik, respons publik, serta implikasi keputusan ini terhadap tata kelola BUMN dan kredibilitas kebijakan pemerintah.

Yuk Gabung bersama Komunitas Total Politik dan Dukung Channel kita lewat Saweria agar kita tetap bisa buat konten menarik untuk temani hari-harimu di rumah : ► Whats App Group: https://chat.whatsapp.com/B8JfUkLnXE2LP952KvnJcC► Telegram : https://bit.ly/3orLO3r► Saweria: http://saweria.co/totalpolitikJangan Lupa Follow Social Media Total Politik:► Instagram: https://www.instagram.com/TotalPolitikCom/► Facebook: https://fb.me/TotalPolitik► Twitter: https://twitter.com/TotalPolitikCom► Podcast: https://open.spotify.com/show/6K6xeuUeT2QUlxFlrE8UrF?si=8zRiGBTqQpeZ64PqGuB18g► Youtube: https://www.youtube.com/TotalPolitik► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/total-politikHost Podcast Politik Arie Putra:► Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWEhkKav1nOEaJ_xMXo8mA/videos► Instagram: https://www.instagram.com/arieputrabn/► Twitter: https://twitter.com/arieputrabn

Yuk Gabung bersama Komunitas Total Politik dan Dukung Channel kita lewat Saweria agar kita tetap bisa buat konten menarik untuk temani hari-harimu di rumah : ► Whats App Group: https://chat.whatsapp.com/B8JfUkLnXE2LP952KvnJcC► Telegram : https://bit.ly/3orLO3r► Saweria: http://saweria.co/totalpolitikJangan Lupa Follow Social Media Total Politik:► Instagram: https://www.instagram.com/TotalPolitikCom/► Facebook: https://fb.me/TotalPolitik► Twitter: https://twitter.com/TotalPolitikCom► Podcast: https://open.spotify.com/show/6K6xeuUeT2QUlxFlrE8UrF?si=8zRiGBTqQpeZ64PqGuB18g► Youtube: https://www.youtube.com/TotalPolitik► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/total-politikHost Podcast Politik Arie Putra:► Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWEhkKav1nOEaJ_xMXo8mA/videos► Instagram: https://www.instagram.com/arieputrabn/► Twitter: https://twitter.com/arieputrabn

Yuk Gabung bersama Komunitas Total Politik dan Dukung Channel kita lewat Saweria agar kita tetap bisa buat konten menarik untuk temani hari-harimu di rumah : ► Whats App Group: https://chat.whatsapp.com/B8JfUkLnXE2LP952KvnJcC► Telegram : https://bit.ly/3orLO3r► Saweria: http://saweria.co/totalpolitikJangan Lupa Follow Social Media Total Politik:► Instagram: https://www.instagram.com/TotalPolitikCom/► Facebook: https://fb.me/TotalPolitik► Twitter: https://twitter.com/TotalPolitikCom► Podcast: https://open.spotify.com/show/6K6xeuUeT2QUlxFlrE8UrF?si=8zRiGBTqQpeZ64PqGuB18g► Youtube: https://www.youtube.com/TotalPolitik► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/total-politikHost Podcast Politik Arie Putra:► Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWEhkKav1nOEaJ_xMXo8mA/videos► Instagram: https://www.instagram.com/arieputrabn/► Twitter: https://twitter.com/arieputrabn

Yuk Gabung bersama Komunitas Total Politik dan Dukung Channel kita lewat Saweria agar kita tetap bisa buat konten menarik untuk temani hari-harimu di rumah : ► Whats App Group: https://chat.whatsapp.com/B8JfUkLnXE2LP952KvnJcC► Telegram : https://bit.ly/3orLO3r► Saweria: http://saweria.co/totalpolitikJangan Lupa Follow Social Media Total Politik:► Instagram: https://www.instagram.com/TotalPolitikCom/► Facebook: https://fb.me/TotalPolitik► Twitter: https://twitter.com/TotalPolitikCom► Podcast: https://open.spotify.com/show/6K6xeuUeT2QUlxFlrE8UrF?si=8zRiGBTqQpeZ64PqGuB18g► Youtube: https://www.youtube.com/TotalPolitik► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/total-politikHost Podcast Politik Arie Putra:► Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWEhkKav1nOEaJ_xMXo8mA/videos► Instagram: https://www.instagram.com/arieputrabn/► Twitter: https://twitter.com/arieputrabn

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk menangani kasus kematian seorang ibu hamil di Papua yang sebelumnya ditolak empat rumah sakit. Pemerintah menginstruksikan audit menyeluruh, evaluasi pejabat daerah, hingga peninjauan kebijakan layanan pasien di RS negeri dan swasta.#Papua #PrabowoSubianto #TitoKarnavian #Kesehatan #RumahSakit

Yuk Gabung bersama Komunitas Total Politik dan Dukung Channel kita lewat Saweria agar kita tetap bisa buat konten menarik untuk temani hari-harimu di rumah : ► Whats App Group: https://chat.whatsapp.com/B8JfUkLnXE2LP952KvnJcC► Telegram : https://bit.ly/3orLO3r► Saweria: http://saweria.co/totalpolitikJangan Lupa Follow Social Media Total Politik:► Instagram: https://www.instagram.com/TotalPolitikCom/► Facebook: https://fb.me/TotalPolitik► Twitter: https://twitter.com/TotalPolitikCom► Podcast: https://open.spotify.com/show/6K6xeuUeT2QUlxFlrE8UrF?si=8zRiGBTqQpeZ64PqGuB18g► Youtube: https://www.youtube.com/TotalPolitik► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/total-politikHost Podcast Politik Arie Putra:► Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWEhkKav1nOEaJ_xMXo8mA/videos► Instagram: https://www.instagram.com/arieputrabn/► Twitter: https://twitter.com/arieputrabn

Jombang – Sebanyak 20 abang becak lanjut usia sore ini melakukan uji coba (test drive) becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Uji coba berlangsung di area Pendopo Alun-Alun Jombang, Jawa Timur, dimulai dengan berkeliling luar pendopo dan kembali lagi ke area pendopo.Bantuan sosial ini disambut suka cita oleh para abang becak. Para penerima, yang rata-rata berusia 60 hingga 80 tahun, mengaku sangat bergembira karena kini dapat bekerja tanpa harus mengayuh becak secara manual seperti yang mereka lakukan selama ini.Mereka menilai becak listrik buatan dalam negeri tersebut sangat membantu, karena dapat mengurangi beban fisik dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan serta perekonomian keluarga.Sebelumnya, prosesi penyerahan becak listrik telah dilakukan di Pendopo Kabupaten Jombang. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Jombang Wansur, Wakil Ketua GSN, Ketua DPRD Jombang, serta Anggota DPRD Jawa Timur.Selain becak listrik, para abang becak juga menerima paket sembako, serta perlengkapan lain seperti charger untuk mengisi daya becak. Diketahui, becak listrik tersebut memiliki nilai sekitar Rp 22 juta, setara dengan harga sepeda motor pada umumnya.Hingga acara berakhir, para abang becak masih tampak memadati kawasan pendopo Jombang untuk mencoba kendaraan baru mereka.Demikian laporan FD Lesmana, langsung dari Jombang, Jawa Timur. Kembali ke Jakarta.

In this episode: the Golkar chair seeks criminal defamation charges for social-media users who distribute disagreeable memes; Prabowo proffers Gaza engagement, but with political pitfalls - as seen at Asean's summit attended by Trump; and Sjafrie seriously considers a purchase of yet more fighter jets, from China.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Sjafrie Sjamsoeddin mengambil peran komunikasi politik Presiden yang selama ini didominasi Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran Sjafrie mengubah konstelasi baru di lingkaran istana, memperuncing hubungan dengan Dasco, sekaligus menambah dominasi tentara mengurus partai politik. Posisi Sjafrie yang menonjol membuat pimpinan partai seperti mendapat pintu baru untuk menyalurkan aspirasi elite mereka kepada Prabowo. Berebut pengaruh antara Sjafrie dengan Dasco mengingatkan kita peristiwa Malari 1974. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Corruption is always a hot topic in Indonesia, but where does the situation stand right now? In this episode, we talk to Egi Primayogha who is the advocacy coordinator for the NGO Indonesia Corruption Watch (ICW) about their assessment of the current government and their recent report entitled Catatan Kritis (or critical notes) on the first year of the Prabawo-Gibran government. ICW was formed in 1998 and, unfortunately, their role in keeping the government accountable is as important as ever. The report highlights a number of areas of concern, many of course are not new in Indonesian politics. The impact of dynastic politics, patronage driving cabinet appointments and the lack of oversight that the parliament is having over government policies and activities are all mentioned as ongoing issues. The report also looks more closely at corruption and lack of accountability in the Free Healthy Meal Program, known as Makanan Bergizi Gratis or MBG, which has been in the news recently for large numbers of students being struck with food poisoning. All in all, the report is a reminder that democracy is tough road with many obstacles and civil society groups like ICW are crucial for keeping corruption and transparency in the spotlight. Our guest today, Egi Primayogha is a member of Indonesia Corruption Watch with more than 10 years of experience leading investigations, research, and advocacy to promote transparency and accountability. His work focuses on state capture, politico-business corruption, and the intersection of governance and climate issues. Image used with permission, Indonesia Corruption Watch.

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpimpin. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

We unpack why Indonesia’s president has allegedly cancelled a visit to Israel. Then: we hear about Fendi’s new chief creative officer. Plus: Sharjah doubles down on its role as the UAE’s cultural capital.See omnystudio.com/listener for privacy information.

This week: Prabowo and Widodo together again; signs of sensitivity on free lunches; the new finance minister makes a rocky start; and the Al-Khoziny disaster in Sidoarjo.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

This week: Prabowo's address to the UN General Assembly and the signing of trade agreements (CEPAs) with both Canada and the EU.  Prabowo's signature program, free school lunches, faces criticism with almost 6,000 children having suffered food poisoning.  Almost 1,000 people remain in custody for the August demonstrations and riots. And radioactive Cesium-137 turned up in tons of exported shrimp.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

     Kelly Currie. Gordon Chang. Indonesia Navigates Geopolitical Tensions and Domestic Instability Amidst Cabinet Shuffle. Indonesian President Prabowo attended a Chinese parade, balancing China's investment with other alliances amidst domestic protests. Indonesia grapples with persistent corruption, police brutality, and deep-seated societal tensions. A cabinet reshuffle, replacing Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, risks economic instability despite growth promises. Indonesia seeks US balance against China. 1947

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.