Podcasts about prabowo

Agenda penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masuk dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, realisasi komitmen itu di setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dipertanyakan.Wajah Kabinet Merah Putih bahkan tak berpihak pada perempuan. Hanya ada empat menteri perempuan dari total 49 menteri.Dari sisi anggaran, kementerian dan lembaga yang mengurusi agenda perempuan kena pangkas dengan dalih efisiensi. Misalnya, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2025 mencapai Rp300,1 miliar atau dipotong Rp153 miliar. Alokasi 2026 malah bakal turun lagi ke angka Rp214,1 miliar. Ini kontras dengan anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang meningkat tajam, contohnya di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp247,5 triliun dan Polri Rp138,5 triliun.Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah masih rentannya perempuan menjadi korban kekerasan. Data SIMFONI-PPA per 26 Oktober 2025 menunjukkan hampir 26 ribu kasus terjadi sepanjang tahun ini dengan lebih dari 22 ribu korban perempuan.Menilik realita tersebut, bagaimana menilai komitmen Prabowo-Gibran terhadap isu-isu perempuan? Apa saja catatannya?  Bagaimana mendesak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada perempuan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti dan Perwakilan Perempuan Mahardika Vivi Widyawati.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki mobil nasional dalam tiga tahun ke depan. Proyek ini disebut sebagai simbol kemandirian industri otomotif sekaligus langkah memperkuat produk dalam negeri. Mobil nasional nantinya akan digunakan para pejabat negara sebagai tahap awal promosi.Namun, seberapa siap industri otomotif kita menjawab ambisi besar ini? Dan apakah target tiga tahun itu realistis?Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, akan mengulas tantangan dan peluangnya.

Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pembicara dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia.Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan pujian dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas peran beliau dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.Hal itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Program Magang Nasional dimulai tepat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin (20/10). Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian. Sebanyak 20 ribu peserta magang diterima untuk gelombang pertama dan akan ditambah hingga 80 ribu peserta program Magang Bergaji pada bulan depan. Anggaran Rp198 miliar digelontorkan untuk uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) para peserta magang.Magang Bergaji ini merupakan satu dari lima program utama penyerapan tenaga kerja selain Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan perkebunan rakyat.Tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, masih dibayangi problem pengangguran.  Data BPS pada Februari 2025 menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang dengan hanya sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru hingga awal tahun. Angka pengangguran sarjana juga terus naik tiga tahun terakhir.Publik yang terngiang dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan pantas menagih realisasinya. Seperti apa evaluasi kinerja pemerintah dalam menekan angka pengangguran setahun terakhir? Apa saja catatannya? Apakah program-program yang diluncurkan bakal efektif?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM Nabiyla Risfa Izzati dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, masih menyisakan sejumlah catatan. Di antaranya terkait hukum, yang dituding beberapa kali diabaikan atau digunakan demi kepentingan kekuasaan.Lalu, masihkah Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima?

Prabowo Subianto akan menerima kunjungan dari Presdien Brazil. Pertemuan itu menjadi kunjungan balasan setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Samba tersebut.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, laju ekonomi Indonesia berkutat di kisaran 5%, masih jauh dari target ambisius 8% sebagaimana dijanjikan sejak kampanye.Sepanjang tahun ini, ekonomi juga bergolak, yang dipicu berbagai peristiwa di lingkup nasional maupun global. Misalnya anjloknya IHSG ke 5.900 akibat tarif Trump, kebijakan efisiensi anggaran, hingga reshuffle kursi menteri keuangan.Publik tengah menanti hasil nyata dari berbagai gebrakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai berbeda cara pikir dengan pendahulunya.Sejumlah kebijakan diluncurkan Purbaya sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani, di antaranya penyaluran Rp200 triliun ke bank-bank Himbara, menunda kenaikan tarif cukai rokok 2026, hingga sentilannya soal dana daerah yang mengendap di bank.Selain itu, ada juga catatan tentang potensi merosotnya independensi Bank Indonesia, OJK, dan LPS serta kaburnya batas antara fiskal dan moneter.Seperti apa gambaran ekonomi Indonesia di tahun pertama Prabowo-Gibran? Apakah arah kebijakan ekonomi Prabowo berada di jalur yang tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dan Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Corruption is always a hot topic in Indonesia, but where does the situation stand right now? In this episode, we talk to Egi Primayogha who is the advocacy coordinator for the NGO Indonesia Corruption Watch (ICW) about their assessment of the current government and their recent report entitled Catatan Kritis (or critical notes) on the first year of the Prabawo-Gibran government. ICW was formed in 1998 and, unfortunately, their role in keeping the government accountable is as important as ever. The report highlights a number of areas of concern, many of course are not new in Indonesian politics. The impact of dynastic politics, patronage driving cabinet appointments and the lack of oversight that the parliament is having over government policies and activities are all mentioned as ongoing issues. The report also looks more closely at corruption and lack of accountability in the Free Healthy Meal Program, known as Makanan Bergizi Gratis or MBG, which has been in the news recently for large numbers of students being struck with food poisoning. All in all, the report is a reminder that democracy is tough road with many obstacles and civil society groups like ICW are crucial for keeping corruption and transparency in the spotlight. Our guest today, Egi Primayogha is a member of Indonesia Corruption Watch with more than 10 years of experience leading investigations, research, and advocacy to promote transparency and accountability. His work focuses on state capture, politico-business corruption, and the intersection of governance and climate issues. Image used with permission, Indonesia Corruption Watch.

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpimpin. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam #PodcastElshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya HafidSenin (20/10) pukul 08.00 WIB, hanya di Radio dan Youtube Elshinta 90 FM!#podcast #podcastelshinta #elshintapodcast #komdigi #kemkomdigi #transformasidigital

Tingkat kepuasan publik atas kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor pendidikan digadang-gadang mencapai 79%, menurut survei Poltracking Indonesia yang dirilis Senin lalu.Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengklaim pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Anggaran pendidikan di 2026 mencapai Rp769,1 triliun, angka yang disebutnya terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, hampir 30 persennya atau Rp223 triliun tersedot ke program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Bandingkan dengan total tunjangan guru/dosen PNS serta tenaga pendidik yang hanya dialokasikan Rp120 triliun. Apakah ini sudah memenuhi komitmen menyejahterakan guru yang Prabowo selalu janjikan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, Pengamat Pendidikan dari UIN Jakarta/ Ketua Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah, dan Peneliti Bidang Pendidikan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Agung Pardini.

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam Podcast Radio Elshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah capaian di sector pemberantasan korupsi. Kemarin, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari hasil korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).Di masa Prabowo, beberapa kasus besar rasuah juga terungkap, di antaranya, perkara korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang menyeret pengusaha Riza Chalid. Ada juga pengungkapan kasus korupsi di PT Sritex, Kemendikbud, dan Kemenaker.Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 memang naik ke 37 dari tahun sebelumnya di posisi 34/100. Perbaikan ini mendongkrak ranking Indonesia dari 115 ke 99 di antara 180 negara. Namun, skor tersebut masih jauh dibandingkan nilai tertinggi yang pernah dicapai, yakni 40 pada 2019.Di samping itu, ada gelagat problematis dalam pemberantasan korupsi di masa Prabowo. Salah satunya pemberian amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi bagi eks Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dinilai sarat politik. Belum lagi urusan RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan.Bagaimana menilai kinerja pemerintahan Prabowo di bidang pemberantasan korupsi? Apakah sesuai koridor ideal? Seperti apa catatannya? Apa yang harus diwaspadai?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo dan Koordinator Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya untuk menjaga demokrasi dan HAM.Namun, sepanjang tahun ini, yang terjadi malah kemunduran, sebagaimana disorot masyarakat sipil. Bentuknya bermacam-macam, di antaranya, 'perburuan' aktivis dan penahanan ratusan demonstran, perluasan kewenangan militer dan polisi di berbagai lini, persekusi terhadap kelompok marjinal seperti minoritas agama dan ragam gender, hingga penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu yang stagnan.Bagaimana evaluasi situasi demokrasi dan HAM di setahun pemerintahan Prabowo? Adakah capaian positif? Seperti apa kinerja Kementerian HAM? Apa saja yang harus diperbaiki Prabowo agar komitmennya terhadap demokrasi dan HAM benar-benar terpenuhi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian dan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana.

Sudah setahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan.Salah satu janji besar yang masih ditagih publik: penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.Namun, di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan digitalisasi, pertanyaannya kini bukan hanya berapa banyak pekerjaan tercipta, tapi seperti apa kualitasnya?Apakah sektor industri, pertanian, dan UMKM siap menampung tenaga kerja baru?Dan apa langkah cepat pemerintah agar janji kampanye tak sekadar angka di atas kertas?Peta jalan pembangunan lapangan kerja masih panjang, tapi waktu terus berjalan.Setahun telah berlalu — publik menunggu bukti, bukan lagi janji.Talk: - Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar - Pengamat Ekonomi -Irwan Ibrahim

Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai dengan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Salah satunya, cek kesehatan gratis yang digelar serentak di berbagai daerah dari kota besar hingga pelosok desa.Program ini disebut sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat lapisan bawah: lansia, ibu hamil, hingga pekerja informal yang selama ini sulit menjangkau layanan medis dasar.Namun, pertanyaannya, apakah program ini benar-benar efektif meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Atau masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya?

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pembangunan 600 Kampung Nelayan Merah Putih,Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menilai program ini merupakan langkah positif untuk memberdayakan nelayan kecil.Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada aspek fisik, melainkan juga menyentuh pendidikan, teknologi alat tangkap, dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.Simak perbincangan lengkapnya bersama News Anchor Elshinta dalam Program Elshinta Edisi Siang, 20 Oktober 2025.

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum di bidang korupsi menunjukkan beberapa capaian penting, seperti pengembalian kerugian negara dalam kasus besar dan peningkatan koordinasi antarpenegak hukum. Namun, sejumlah pekerjaan rumah masih harus segera diselesaikan.Tantangan utama antara lain memperkuat pencegahan korupsi di sektor strategis, memastikan transparansi pengelolaan anggaran publik, serta mempercepat proses hukum agar tidak mandek di tengah jalan. Selain itu, pengawasan terhadap pejabat publik dan penggunaan teknologi untuk deteksi dini praktik korupsi juga menjadi agenda penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.Pengamat menilai, keberlanjutan komitmen politik dan konsistensi penegakan hukum akan menjadi kunci dalam memperkuat fondasi pemerintahan bersih ke depan.Talk: - Ketua Komisi Kejaksaan RI periode 2011-2015, Halius Hosen

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berjalan dalam suasana politik yang unik: tanpa kehadiran oposisi resmi di parlemen. Hampir seluruh partai politik merapat ke barisan pendukung pemerintah, menciptakan situasi “super mayoritas” yang jarang terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern.Kondisi ini membawa dua wajah. Di satu sisi, jalannya kebijakan menjadi relatif mulus—pemerintah dapat mendorong berbagai program prioritas, seperti Asta Cita, reformasi digital, dan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa hambatan politik berarti. Proses legislasi pun berlangsung cepat, karena dukungan politik di Senayan nyaris menyeluruh.Namun, di sisi lain, absennya oposisi formal berpotensi menggerus fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Parlemen yang seharusnya menjadi ruang kritik dan pengawasan bisa berubah menjadi “stempel” kebijakan pemerintah. Risiko penyalahgunaan kekuasaan, minimnya perdebatan publik, dan berkurangnya transparansi menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama kelompok masyarakat sipil.Dalam situasi ini, peran pengawasan bergeser ke luar parlemen—lembaga independen, media, dan masyarakat sipil menjadi benteng penting untuk menjaga akuntabilitas. Pertanyaannya kini, apakah demokrasi tetap sehat tanpa oposisi resmi, atau justru rentan terhadap konsentrasi kekuasaan? Tahun pertama ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap prinsip check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia.Talk :: Direktur Eksekutif TRUST Indonesia/Peneliti Adidaya Institute, Ahmad Fadli&Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing

Pemerintahan Prabowo-Gibran hampir genap setahun. Janji kedaulatan pangan termasuk yang paling sering diungkapkan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024, bahkan di kontestasi sebelumnya. Para pembantunya di kabinet juga rajin melempar optimisme.Misalnya, Kementerian Pertanian yakin swasembada beras tercapai akhir tahun ini. Sementara, Menko Pangan Zulkifli Hasan percaya diri Indonesia siap mengekspor beras.Banyak proyek diluncurkan untuk mencapai target ketahanan pangan, seperti, pembangunan lumbung pangan dari tingkat desa hingga nasional, juga memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian. Tahun ini, anggaran fantastis sebesar Rp 155,2 triliun digelontorkan bahkan direncanakan naik menjadi Rp 164,4 triliun pada 2026.Namun, Istana Presiden, pada Kamis, 16 Oktober kemarin, didemo ratusan petani yang tidak puas dengan kinerja Prabowo. Di Hari Pangan Sedunia, mereka menuntut reforma agraria yang tak kunjung terlaksana, termasuk mendorong revisi Undang-Undang (UU) Pangan, segera dibahas dan disahkan.Bagaimana situasi ketahanan pangan di tahun pertama Prabowo-Gibran? Apakah kebijakan pangan berada di jalur yang tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian, dan Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKS Riyono Caping.

Dalam momentum 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejalan dengan Asta Cita-nya, Presiden memberikan perhatian khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online dan pemerataan akses internet.Simak Radio Talk bersama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bapak Alexander Sabar.

Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah program masih belum berjalan memuaskan. Mulai dari kestabilan ekonomi, hukum, hingga kesejahteraan rakyat.Gaya komunikasi publik juga kerap disorot, karena dinilai serampangan.Seperti apa rapor setahun pemerintahan Prabowo-Gibran?

Hari ini, Metro menggelar forum diskusi untuk memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai persiapan terus dimatangkan, dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, kini telah hadir bersama kami jurnalis MetroTV, Ardhan Anugrah.#ForumDiskusi #SatuTahunPemerintahan #PrabowoGibran #MetroTV #PeringatanSatuTahun #PemerintahanIndonesia

Hari ini, Metro TV menggelar forum diskusi dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam diskusi ini, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyampaikan pandangannya terkait penguatan ekonomi Indonesia. Saksikan selengkapnya!#PrabowoGibran #DiskusiEkonomi #PemerintahanPrabowoGibran #AirlanggaHartarto #EkonomiIndonesia #MetroTV #1TahunPrabowoGibran #IndonesiaMaju #1thPrabowoGibran

Hari ini, Metro menyelenggarakan forum diskusi dalam rangka memperingati satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah persiapan tengah dimatangkan, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bergabung bersama kami jurnalis MetroTV, Ardhan Anugrah.#ForumDiskusi #SatuTahunPemerintahan #PrabowoGibran #MetroTV #PeringatanSatuTahun #PemerintahanIndonesia

We unpack why Indonesia’s president has allegedly cancelled a visit to Israel. Then: we hear about Fendi’s new chief creative officer. Plus: Sharjah doubles down on its role as the UAE’s cultural capital.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Kairo, Mesir—sebuah momen bersejarah ketika para pemimpin dunia menandatangani kesepakatan penghentian perang di Gaza. Prabowo duduk bersama Emmanuel Macron dan pemimpin dunia lainnya, menyaksikan langsung penandatanganan dokumen oleh Donald Trump, Abdel Fattah El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Tamim bin Hamad Al Thani.Kehadiran Indonesia dalam forum global ini bukan sekadar simbolik. Sebagai negara Gerakan Non-Blok dengan diplomasi aktif dan posisi strategis, Indonesia memiliki daya tawar yang unik dan kuat di tengah dinamika geopolitik dunia. Prabowo menjadikan isu Palestina sebagai salah satu prioritas sejak masa kampanye hingga kepresidenannya, dengan pendekatan diplomasi substitusi—mengakui Palestina dan Israel sebagai negara berdaulat.

Presiden Prabowo Subianto resmi berangkat ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza 2025. Forum internasional ini dipimpin oleh Donald Trump dan Abdel Fattah Al-Sisi, serta dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia.Indonesia membawa pesan penting: diplomasi aktif untuk menghentikan konflik dan mendorong perdamaian permanen di Gaza. Dalam episode ini, kami akan membahas arti strategis kehadiran Prabowo di panggung global dan peluang Indonesia memainkan peran kunci dalam penyelesaian krisis kemanusiaan.

Membahas kesepakatan damai Israel-Hamas yang dibrokeri Trump. Juga soal Solusi Dua Negara dan sikap Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian di Kota Sharm El-Sheikh. Dalam KTT tersebut, Prabowo dijadwalkan menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza.#PrabowoSubianto #Mesir #KTTPerdamaian #Gaza #Diplomasi

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir, sebuah forum penting yang mempertemukan berbagai pemimpin dunia untuk mendorong penghentian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Dalam momentum ini, Indonesia memiliki peran strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan komitmen kuat terhadap perdamaian internasional.Suara Indonesia di forum tersebut diharapkan tidak hanya sebatas menyerukan gencatan senjata, tetapi juga menegaskan pentingnya solusi permanen berbasis keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa hal penting yang perlu disuarakan Presiden Prabowo antara lain:Desakan gencatan senjata menyeluruh dan perlindungan warga sipil sebagai langkah awal menghentikan spiral kekerasan.Dorongan dimulainya proses perdamaian yang inklusif dan adil, termasuk pembukaan blokade serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.Dukungan terhadap solusi dua negara sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai jalan jangka panjang menuju perdamaian yang stabil.Penegasan tanggung jawab komunitas internasional untuk memastikan hukum internasional ditegakkan dan pelanggaran terhadap warga sipil tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.Pentingnya peran negara-negara netral untuk menjadi jembatan dialog antara kedua pihak yang bertikai.Dengan menyuarakan pesan moral dan diplomatik yang kuat, kehadiran Indonesia di KTT ini dapat menjadi katalis bagi terbentuknya tekanan internasional guna menghentikan konflik secara permanen, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela perdamaian dan kemanusiaan.Talk :: Anggota Komisi 1 DPR, Oleh Soleh

This week: Prabowo and Widodo together again; signs of sensitivity on free lunches; the new finance minister makes a rocky start; and the Al-Khoziny disaster in Sidoarjo.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pejabat seperti Ketua MPR, Ahmad Muzani, hingga Kepala BIN Muhammad Herindra ke kediamanannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. #Pejabat #PresidenPrabowo #Hambalang

KIRIM CERITA BISA KESINI https://bit.ly/Isengcurhat atau bisa kirim ke email isengpodcast.project@gmail.comCeritanya bebas, mau itu asmara, pertemanan, uneg-uneg, horor, pertanyaan, atau mau sapa-sapa penonton dan pendengar Iseng Podcast lainnya.Bulan September menyisakan banyak peristiwa. Mulai dari Prabowo membongkar pasang jajaran kabinetnya; klaim-klaim dan kebijakan yang dikelurakan pejabat kementerian yang makin ngaco; Keracunan MBG serentak di berbagai daerah yang menyebabkan ribuan orang menjadi korban; hingga sedikit review untuk satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Wawancara eksklusif Radio Elshinta bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, membahas target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk wujudkan 3 juta rumah bagi rakyat.#Podcast #Elshinta #Radio #FahriHamzah #PKP #Perumahan #Komdigi

Pidato berapi-api Prabowo di PBB gagal menunjukkan sikap tegas Indonesia atas genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia lebih berfokus pada “gejala”, bukan “penyebab” genosida di Gaza. Prabowo memilih diplomasi dua kaki: mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mengakui Israel. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

MetroTV, [HEADLINE NEWS, 06/10/25 | 14.00 WIB]Presiden Prabowo bersama TNI menegaskan komitmen untuk terus menjaga dan melindungi aset negara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan serta keamanan nasional demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Di balik kemeriahan peringatan HUT ke-80 TNI pada Minggu, (05/10) lalu, arah reformasi militer terus dipertanyakan. Pasalnya, di era Presiden Prabowo Subianto, kiprah TNI terus dikritik kalangan pegiat HAM, pengamat, dan akademisi karena dinilai kian menjauh dari cita-cita reformasi.Peran TNI di ranah sipil makin luas yang dilegitimasi dengan pengesahan UU TNI, Maret lalu. Praktiknya tak cuma dwifungsi, tetapi multifungsi, contohnya penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, perpanjangan usia pensiun perwira bintang, dan pembentukan enam kodam baru. Besarnya kekuasaan ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang bisa mengancam supremasi sipil.Terlebih, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan personel TNI juga terus terjadi. Sistem peradilan militer menyulitkan publik mendapatkan keadilan dan berpotensi menebalkan impunitas.Bagaimana wajah TNI saat ini? Ke mana arah reformasi militer di era Prabowo? Apakah terjadi kemunduran?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti SETARA Institute sekaligus Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri Ikhsan Yosarie, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati Tangka, dan Guru Besar Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran sekaligus Senior Advisor LAB 45 Jakarta Prof. Muradi.

Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

This week: Prabowo's address to the UN General Assembly and the signing of trade agreements (CEPAs) with both Canada and the EU.  Prabowo's signature program, free school lunches, faces criticism with almost 6,000 children having suffered food poisoning.  Almost 1,000 people remain in custody for the August demonstrations and riots. And radioactive Cesium-137 turned up in tons of exported shrimp.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

A ‘re'-writing history project - Grace Leksana Shortly after taking up his position as the Minister for Culture and Education in the Prabowo government, Fadli Zon announced he was commissioning a reworking of the official Indonesian history textbook. In early 2025, outlines of the project's terms of reference started to trickle out, and historians, activists and survivors' groups grew increasingly concerned. The new version, assembled without broad consultation, contained a raft of significant changes and glaring omissions, including human rights violations carried out by the New Order, and the roles of women at various stages in Indonesia's pre- and post-independence past. Moreover, Minister Zon was determined to deliver the new book in time for the celebration of Indonesia's 80th anniversary of independence on 17 August. That deadline has now passed but the project remains in progress. What and who was behind this ‘rewriting' history project? What were their motives? What ‘red flags' most alarmed historians and others, and ultimately what can be done to resist and possibly reverse the course of this project? In this week's episode Jemma chats with Grace Leksana an Assistant Professor in Indonesian history in the Cultural History section of Utrecht University. Grace is author of Memory culture of the anti Leftist violence in Indonesia: Embedded Remembering (Amsterdam University Press, 2023). She is a member of the Indonesian History Openness Alliance (AKSI). In 2025, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales and Tito Ambyo from RMIT.

     Kelly Currie. Gordon Chang. Indonesia Navigates Geopolitical Tensions and Domestic Instability Amidst Cabinet Shuffle. Indonesian President Prabowo attended a Chinese parade, balancing China's investment with other alliances amidst domestic protests. Indonesia grapples with persistent corruption, police brutality, and deep-seated societal tensions. A cabinet reshuffle, replacing Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, risks economic instability despite growth promises. Indonesia seeks US balance against China. 1947

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Al een week lang zijn er hevige rellen in Indonesië. Uit onvrede over de economische situatie van veel mensen gaan zij massaal de straat op. President Prabowo komt de demonstranten tegemoet door een heel omstreden salarisverhoging voor parlementariërs terug te draaien. De directe aanleiding voor de spontane volkswoede. Maar ondertussen worden de protesten met harde hand neergeslagen, ziet Indonesië-kenner Fitria Jelyta. (11:32) Gaat Brazilië afrekenen met 'tropische Trump' Brazilië maakt zich op voor een moment van waarheid. Morgen begint het proces bij het hooggerechtshof tegen Jair Bolsonaro. De oud-president wordt onder meer beschuldigd van poging tot staatsgreep. En die zaak leidt tot grote diplomatieke spanningen met de VS. President Trump spreekt van een heksenjacht en doet er alles aan om zijn politieke vriend te redden, die ook wel de 'tropische Trump' wordt genoemd. Daarover oud-correspondent Brazilië Marc Bessems, die de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Presentatie: Chris Kijne

In this week’s segment, Steve Okun, CEO of APAC Advisors, joins us to unpack three major geopolitical shifts shaping Asia’s strategic landscape.First, the fallout from the Trump administration’s sweeping 50% tariffs on Indian imports. With up to $48 billion in exports at risk, India is urgently courting new trade partners—including China, Russia, and Brazil—raising questions about whether Washington’s hardline stance is inadvertently nudging New Delhi closer to Beijing.Next to Beijing’s upcoming Victory Day parade, where North Korea’s Kim Jong Un and Russia’s Vladimir Putin will appear publicly alongside Xi Jinping. This rare trilateral show of force signals a deepening axis of defiance against Western pressure, with implications for regional security and diplomatic alignment.Finally, Indonesia’s evolving leadership under President Prabowo Subianto.... with his military background and assertive approach to civilian affairs, what does his presidency mean for Southeast Asia’s largest democracy and its role in the Indo-Pacific.The International News Review, “Saturday Mornings Show” host Glenn van Zutphen and co-host Neil HumphreysSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Children in Indonesia are now receiving free school meals — part of a bold new plan by President Prabowo Subianto to tackle malnutrition. Around one in five children in the country are stunted, meaning they are too short for their age. The lunch programme is central to Prabowo's vision of a “Golden Indonesia” – a prosperous, high-income nation by 2045. But not everyone is happy. To fund this and other populist pledges, the president has reallocated billions in public funds, cutting budgets from ministries including health and education. There have also been reports of food poisoning linked to the programme. Meanwhile, millions of Indonesians are struggling. The International Monetary Fund warns the country's unemployment rate will rise to 5% this year — the highest among the Southeast Asian economies it tracks. On this week's Inquiry, we're asking: ‘Can Indonesia afford free lunches?' Contributors: Dini Widiastuti, Executive Director, Yayasan Plan International Indonesia Julia Lau, Senior Fellow and Coordinator, Indonesia Studies Programme, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore Dr Suman Chakrabarti, Associate Research Fellow in the Nutrition, Diets, and Health Unit, International Food Policy Research Institute, New Delhi, India Bhima Yudhistira, Executive Director, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), IndonesiaPresenter: Tanya Beckett Producer: Vicky Farncombe Researcher: Maeve Schaffer Editor: Tara McDermott Technical Producer: Nicky Edwards Production Management Assistant: Liam MorreyImage Credit: Dimas Rachmatsyah via Getty Images

Prabowo celebrated Indonesia"s 80th anniversary of Independence at the Palace. Residents of Pati protested against their district chief, backed by a nationwide online campaign.  And Setya Novanto, disgraced former Speaker of the House who was sentenced to 15 years in prison, won release.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/

In this episode, hosts Ray Powell and James Carouso interview Indonesian international law scholar Aristyo Darmawan about President Prabowo Subianto's transformative foreign policy during his first six months in office. The discussion reveals a dramatic shift in Indonesia's strategic positioning as the nation balances between major powers while pursuing ambitious economic goals.Darmawan highlights Indonesia's controversial decision to join BRICS, making it the first Southeast Asian nation to become a full member. This move reflects Prabowo's pragmatic approach to achieving his ambitious 8% economic growth target and funding expensive social programs like free nutritious meals for schoolchildren. The conversation explores Indonesia's surprising recognition of "overlapping claims" with China in the South China Sea through a joint development agreement - a decision that shocked foreign ministry officials and potentially signals implicit recognition of Beijing's nine-dash line claims.The episode examines Indonesia's delicate balancing act between U.S. and Chinese interests, including the recent tariff negotiations with the Trump administration that reduced tariffs from 32% to 19%. However, this deal came with significant concessions, including commitments to purchase American aircraft and remove trade barriers. The discussion reveals how public sentiment, particularly regarding the Palestinian conflict, influences Indonesian perceptions of the United States and benefits China's regional standing.Darmawan emphasizes Prabowo's highly personalized, top-down foreign policy approach, which has bypassed traditional bureaucratic channels and created uncertainty about Indonesia's strategic objectives. This "merry-go-round diplomacy" shows high activity but unclear goals, contrasting with previous administrations' more structured approaches.The conversation also addresses Indonesia's evolving role within ASEAN, its cautious stance on security groupings like AUKUS, and the challenges in its relationship with Australia. Aristyo, Ray, and Jim also discuss how Chinese propaganda efforts and the reduction of U.S. information initiatives like Radio Free Asia have shifted regional narratives.