Podcasts about prabowo

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus di Jakarta. Pertemuan ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas kepala daerah sekaligus membenahi sistem pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Apa langkah yang perlu ditekankan Presiden agar komitmen pemberantasan korupsi benar-benar berjalan efektif?Talk bersama: Prof. Djohermansyah Djohan – Guru Besar IPDN dan Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri (2010–2014).

The eighth and final episode in a series on the history of Indonesia: a hinge in the world system where colonialism and revolution have decisively shaped the trajectory of global history. This last installment picks up with the 2014 election of Joko Widodo, or Jokowi, to the presidency. That promise was soon betrayed, laying the groundwork for the rise of Prabowo Subianto, a scion of Suharto who represents nearly everything repugnant about the New Order regime. And yet Prabowo's rule remains beset by contradiction and controversy — and Indonesia's political future remains uncertain. Featuring Rianne Subijanto, Made Supriatma, Iqra Anugrah, and Farabi Fakih. Support The Dig at Patreon.com/TheDig Check out IndoPROGRESS promotion of Nusantara in Bahasa Indonesia: instagram.com/reel/DafhG9-qdPW/ Watch Pig Feast: Colonialism in Our Time: youtube.com/watch?v=A-pPemC8m_M Buy The Extended Universe at Haymarketbooks.org Find Money In The Mountains at Plutobooks.com The Dig goes deep into politics everywhere, from labor struggles and political economy to imperialism and immigration. Hosted by Daniel Denvir.

Pengusutan dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus hanya secuil contoh praktik benturan kepentingan. Ini terlihat ketika Prabowo memerintahkan penyerahan perkara dari polisi kepada jaksa. Perilaku konflik kepentingan dalam mengelola negara, Prabowo tidak ada bedanya dengan Jokowi. Sulit berharap perkara Febrie bisa terbongkar sampai ke akar-akarnya.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo melantik 1,204 pamong raja Pemuda Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di lapangan parade kampus, Jatinangor, Sumedang Jawa Barat. Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026, Kab. Sumedang

Harga beras kembali menjadi sorotan dimana masyarakat mengeluhkan soal harga yang masih tinggi, Presiden Prabowo justru melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian, menurutnya siapapun yang menganggap beras mahal sebaiknya ikut menanam padi sendiri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar.

Menyoroti pernyataan Presiden Prabowo: Jangan Sampai Ada “Londo Ireng” yang Mengutamakan Kepentingan Asing.Narasumber: Pkl 23:00 ::: - Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Ricky Tamba. - Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Pkl 24:00 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing.

Kho Ping Hoo wafat 31 tahun lalu, tetapi dunia Kang-Ouw ciptaannya masih hidup. Mengapa presiden pun ikut membacanya?

The eighth and final episode in a series on the history of Indonesia: a hinge in the world system where colonialism and revolution have decisively shaped the trajectory of global history. This last installment picks up with the 2014 election of Joko Widodo, or Jokowi, to the presidency. That promise was soon betrayed, laying the groundwork for the rise of Prabowo Subianto, a scion of Suharto who represents nearly everything repugnant about the New Order regime. And yet Prabowo's rule remains beset by contradiction and controversy—and the Indonesia's political future remains uncertain. Featuring Rianne Subijanto, Made Supriatma, Iqra Anugrah, and Farabi Fakih. Support The Dig at Patreon.com/TheDig Check out IndoPROGRESS promotion of Nusantara in Bahasa Indonesia instagram.com/reel/DafhG9-qdPW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== Watch Pig Feast: Colonialism in Our Time youtube.com/watch?v=A-pPemC8m_M Buy The Extended Universe at Haymarketbooks.org Find Money In The Mountains at Plutobooks.com

Pengusutan dugaan suap dan pemerasan yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, makin semrawut. Ada manuver sejumlah elite di lingkaran dekat Prabowo yang berebut pengaruh. Patut dikecam jika Presiden tak mengambil sikap yang berpihak kepada penegakan hukum.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna memaparkan sejumlah capaian pemerintah sekaligus mengevaluasi kinerja kabinet. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang kuat di tengah berbagai tantangan global, seraya meminta seluruh jajaran kabinet mempercepat pelaksanaan program-program prioritas. Sejauh mana capaian tersebut mencerminkan kondisi riil di lapangan dan apa saja catatan evaluasinya? Talk bersama Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria.

Menguji pidato Presiden Prabowo di Hari Koperasi Nasional yang menolak Neoliberalisme dengan realisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mampukah membawa kesejahteraan?Narasumber: Pkl 23.00 ::: Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), Drs Ngadiran&Pkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian publik setelah mengungkapkan memiliki garis keturunan India dan mengaku tubuhnya spontan bergerak saat mendengar musik India, ketika menghadiri acara bersama diaspora India yang juga dihadiri Perdana Menteri Narendra Modi.Pernyataan tersebut menambah deretan gaya komunikasi Prabowo dalam forum internasional. Sebelumnya, saat bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Prabowo mengusulkan bahasa Portugis diajarkan di sekolah Indonesia. Setelah bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, ia juga mendorong bahasa Prancis masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional.Apakah pernyataan-pernyataan seperti ini sekadar humor dan pencair suasana, atau justru bagian dari strategi komunikasi politik dan diplomasi seorang pemimpin? Dalam ilmu komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti apa yang tercermin dari cara Presiden Prabowo berkomunikasi di panggung internasional? Simak pembahasannya di episode ini bersama Guru Besar di bidang Komunikasi politik, Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si

KATA PEMRED #51PinterPolitik.comTiga jet tempur mengawal pesawat Narendra Modi memasuki langit Indonesia, Senin sore itu. Di landasan Halim, Prabowo menyambutnya sendiri. Keesokan harinya, di Istana Merdeka, kamera merekam yang paling mudah dibaca. Kontrak sistem rudal jelajah BrahMos. Senjata supersonik, hasil patungan India dan Rusia, kini akan dimiliki Indonesia.Itulah judul yang berkeliling dunia. Reuters, Washington Post, kantor berita India, semua menautkan kata Modi, Prabowo, dan rudal dalam satu tarikan napas.Tetapi tanda tangan yang paling penting hari itu bukan pada rudal.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan kerja sama pemugaran Candi Prambanan di Yogyakarta. Kolaborasi ini menjadi langkah memperkuat pelestarian warisan budaya dunia sekaligus mempererat hubungan Indonesia dan India.

Prabowo menjamu PM Lawrence Wong dalam Leaders' Retreat kedua pada 6 Juli 2026. Namun, benarkah Singapura selama ini hidup dari getah tetangganya?

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan PM Modi disambut dengan upacara kenegaraan sebagai simbol penghormatan sekaligus penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan India.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Istana Negara, Jakarta. Kunjungan tersebut diawali dengan upacara kenegaraan sebagai bentuk penghormatan sekaligus penegasan eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan India.

Perdana Menteri Republik Singapura, Lawrence Wong, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan keduanya membahas kerja sama bilateral hingga isu regional dan global.

#DiskusiInteraktif Indonesia–Singapura Pasca Pertemuan Prabowo–Lawrence Wong: Apa yang Berubah?[TALK] Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr .Robi Nurhadi &Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Nato secretary-general Mark Rutte told the FT that Europe's rearmament drive was sustaining 195,000 US defence jobs through $300bn in arms orders, and Bending Spoons' initial public offering will test how a page out of the private equity playbooks works in public markets. Plus, KNDS is having a hard time getting investors to back its IPO, and the FT's Anantha Lakshmi explains why Indonesians are growing impatient with President Prabowo Subianto. Mentioned in this podcast:Europe's rearmament drive is sustaining 195,000 US defence jobs, Nato chief saysBending Spoons tries out an odd kind of financial magic trickIndonesians sour on Prabowo Subianto as currency weakensKNDS struggles to convince investors to back IPO at €12bn-plus valuationTell us your thoughts to enter a prize draw for a chance to win a pair of Bose QuietComfort Headphones worth £229. https://www.feedback.ft.com/c/a/6f9bJBvxsxaEBSIB5esBISOver 18s only. Find full T&Cs here Prize Draw winners' surnames and regions may be made available upon request, as required by the Advertising Standards Authority. If you do not want your information to be made available, please email Privacy.Officer@ft.com upon entry. For more information on your rights and how we use your data, please read our Privacy Policy.Want to get in touch? Email us at podcasts@ft.comNote: The FT does not use generative AI to voice its podcasts The FT News Briefing is produced by Victoria Craig, Sonja Hutson, Saffeya Ahmed, Katya Kumkova, and Fiona Symon. Our editor is Marc Filippino. Our show is mixed by Kelly Garry and Alex Higgins. Additional help from Gavin Kallmann, Michael Lello, Peter Barber and David da Silva. Our intern is Cole van Miltenburg. Our executive producer is Topher Forhecz. Flo Phillips is the FT's global head of audio. The show's theme music is by Metaphor Music. Read a transcript of this episode on FT.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Dalam pidato resminya saat menutup agenda Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa universitas seharusnya menjadi wadah utama untuk melahirkan pandangan dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Kepala Negara juga menyoroti pentingnya menjaga marwah kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi serta menegaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam kampus merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu dinamika perbedaan ide dan gagasan tersebut seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan melainkan unsur yang saling menguatkan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Presiden mengingatkan bahwa seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta memegang tanggung jawab sosial yang besar karena turut menikmati dana subsidi dari negara untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Presiden Prabowo Subianto Menekankan Perguruan Tinggi Idealnya Menjadi Tempat yang Aktif Menggeluti Sains dan Teknologi Prabowo pun Mengungkap Keinginannya untuk Bertemu dengan Para Rektor Setiap Bulan karena Dirinya Butuh Bertemu Orang Orang Pintar.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi, ilmuwan, dan guru besar dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, peran dunia akademik dibutuhkan untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan.Prabowo juga menekankan bahwa tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan para ilmuwan. Ia mengibaratkan pemerintahan seperti sebuah kapal yang membutuhkan tim terbaik agar dapat mencapai tujuan dengan baik.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran menjadi kendala utama dalam upaya optimalisasi kenaikan gaji guru dan pegawai negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif komitmen Presiden untuk menyejahterakan para pendidik.

Presiden Prabowo dan Jokowi dikabarkan mulai merenggang. Pemicunya karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi tidak mendapat peran dalam pemerintahan. Harapan Jokowi agar Gibran kembali berpasangan dengan di Pemilu 2029 terancam ambyar, karena Ketua Umum Gerindra berencana mencari calon lain. Gesekan yang bermanfaat bagi publik karena demokrasi yang baik perlu ada kontestasi.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan.Pertemuan tersebut membahas percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta penguatan sektor-sektor baru yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemulihan ekonomi Indonesia bukan bergantung pada siapa Menteri Keuangan, melainkan seberapa cepat Prabowo menyadari kekeliruannya dalam membangun ekonomi. Persoalan besar yang memberi tekanan bagi perekonomian Indonesia bersumber dari proyek ambisius Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan pembelian alat perang yang dibiarkan begitu saja oleh Menteri Keuangan. Hukuman pasar terhadap perekonomian Indonesia hari-hari ini membuktikan ekonomi komando ala Prabowo terbukti gagal.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Di Rapat Paripurna DPR/MPR, 20 Mei 2026, Prabowo spontan berkelakar mencari kopi saat berpidato – sebuah bahasa politik yang menarik bagi banyak pihak. Bagi seorang presiden, momen itu bukan sekadar kantuk. Itu adalah sinyal politik: bahwa kekuasaan pun butuh jeda, dan kenyamanan tak harus mewah. Kopi adalah simpul sejarah, politik dan kekuasaan Indonesia.

Bersama Calvin Khoe, Analyst dari FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia), membahas debat Dino Patti Djalal dan Teddy Indra Wijaya, logistik kunjungan luar negeri, dan marwah Kementerian Luar Negeri.

Prabowo menyebut Pasal 33 sebagai cetak biru ekonomi RI. Namun, sebenarnya, siapa saja yang merumuskan pasal itu?

Penangkapan Dadan cs hanya puncak gunung es dari centang-perenang makan bergizi gratis. Desainnya sudah cacat sejak hulu, bahkan kekacauan terjadi sebelum Badan Gizi terbentuk. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa proyek makan bergizi sengaja dirancang untuk mengkonsolidasi jaringan pendukung dan memoles citra pemerintahan Prabowo. Makin besar anggaran dialokasikan, makin besar peluang meniadi bancakan. Di lapangan, tujuan utama memperbaiki gizi meleset, dan anak-anak banyak menjadi korban keracunan.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

After a precipitous drop in both the rupiah and the Indonesian Stock Index, Kevin and Erin round up the assorted moves implemented by the government to bolster confidence and restore stability (spoiler: there were none).  Next, do a sudden spate of arrests denote rifts between rival elements of the security forces?  And what do the contents of suspects' garages tell us?  Finally, the Palace reaction to criticism of Prabowo's penchant for Paris, and a ditty about the energy minister pairs a delightful tune with venomous lyrics.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Di balik dua jam pertemuan di Istana, bukan hanya keakraban yang dibangun. Ada sinyal yang lebih dingin, lebih terencana, dan belum pernah dibaca publik dengan cara ini. Kita akan menyelami apakah Megawati melakukan “Mixed Feelings” kepada Prabowo?

Airlangga Julio - The People versus Fadli Zon Last month marked the 28th anniversary of the mass rioting, that shook Indonesia's capital, Jakarta, and other major cities for several days in mid-May 1998. There was widespread looting and arson, which resulted in the deaths of over a 1000 people and large-scale property damage and capital flight. Soon, it was also revealed that incidents of sexual assaults and rapes had occurred on a massive scale. The rioters' targets were overwhelmingly properties and businesses owned by ethnic Chinese Indonesians. The victims of sexual violence and rapes were also, although not exclusively, Chinese, Indonesian women. In the following days, Suharto's authority became fractured and his regime fell, ushering in the Reformasi era. Key actors involved in these events of almost three decades ago, are today at the centre of power in Indonesia. Prabowo Subianto, now President, was then Commander of Kostrad, the Army Strategic Reserve Command, and Sjafrie Sjamsoeddin, now Defence Minister, was then Commander in charge of Jakarta, Pangkoops Jaya. At the time, Sjamsoeddin's failure to protect the capital was singled out for condemnation. Around the fringes of these events was also Fadli Zon, a long-time supporter of Prabowo, who by his own account, was close to the now president as the events of May 1998 played out. When he was appointed the Minister of Culture in Prabowo's first cabinet in 2024, Fadli Zon immediately embarked on a controversial project to rewrite Indonesia's official history for school curricula. He had a particular interest in the way in which the history of May 1998 would be represented. This became a focus in his public statements about the project, including challenging the historical account of these events accepted by the official government-appointed task force set up after the riots, and by rigorous academic research. Then in June 2025, Zon went on the record questioning if sexual assaults and rapes had taken place. A few months later, a group of advocates, including some of those directly involved in the fact-finding investigation and who provided support to victims at the time, filed a case against the minister in the Jakarta Administrative Court. Following several months of evidence, the trial concluded in April 2026. What was the nature of their case against Minister Zon? How did the court respond? And what implications might this case have for the broader struggle for human rights protections and democracy in Indonesia right now? In this week's episode Jemma chats with Airlangga Julio, associate lawyer at AMAR Law Firm and Public Interest Law Office and a member of the Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD, Advocacy Team for Democracy). In 2026, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales, Tito Ambyo from RMIT and Dr Clara Siagian from University College, London.

Prabowo Subianto punya kebiasaan yang tak bisa diabaikan: ia kerap menyebut angka-angka spesifik dalam pidatonya. Terbaru, ia meresmikan 1.061 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk dan menyinggung angka 8 (dari 1+0+6+1) — simbol kesinambungan (continuity). “Delapan itu garisnya tidak pernah putus,” ujarnya. Bukan kebetulan: Prabowo adalah Presiden RI ke-8, dan angka 8 sudah menjadi jangkarnya sejak bergabung di Sandi 81. Lalu, apa makna di balik kepemimpinan yang percaya angka keberuntungan?

Pada Mei 2026, The Economist menurunkan dua judul keras: Indonesia disebut berada di “jalur berisiko”, dan Prabowo dinilai membahayakan ekonomi sekaligus demokrasi. Empat tuduhan utamanya: sentralisasi kekuasaan, belanja populis yang membebani fiskal, ekspansi militer ke ruang sipil, dan erosi independensi institusi ekonomi. Bagi pasar global, narasi ini bukan sekadar opini, tetapi juga sinyal risiko yang menggerakkan yield obligasi, menekan rupiah, dan mengubah nada laporan analis internasional. Faktanya agenda utama The Economist memang selalu kontra terhadap kebijakan negara-negara proteksionis.

Presiden Prabowo banyak disebut menjalankan ekonomi Indonesia terpengaruh dari pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, ayahnya yang seorang begawan ekonomi. Tapi praktiknya justru menyimpang dari gagasan. Sumitro meyakini ekonomi yang sehat tak digerakkan oleh dominasi negara. Sebaliknya, program Prabowo banyak menerapkan komando. Buah memang tak selalu jatuh di dekat pohonnya.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Di balik nyanyi bersama lagu nasional dan lagu rakyat bersama Presiden, tersimpan transformasi besar politik Indonesia menuju politik afeksi dan simbol persatuan yang nyata. Musik, emosi kolektif, dan budaya populer menjadi instrumen baru membangun legitimasi, rekonsiliasi sosial, sekaligus citra kepemimpinan dalam era demokrasi digital yang semakin performatif dan cair.

Indonesia’s free lunch program is a massive operation, feeding tens of millions of people every day across a vast archipelago. On today’s Big Take Asia podcast, host Rebecca Choong Wilkins talks with Bloomberg’s Rosalind Mathieson about the challenges facing President Prabowo’s flagship program and whether it can survive the strain. Read more: Handing Out $15 Billion of Free Meals Strains Indonesia's Budget Hosted by Rebecca Choong Wilkins; Produced by Naomi Ng; Reported by Rosalind Mathieson, Eko Listiyorini; Edited by Paddy Hirsch. Fact-checking by Eleanor Harrison-Dengate; Engineering by Alex Sugiura. Senior Producer: Naomi Shavin; Deputy Executive Producer: Julia Weaver; Executive Producer: Nicole Beemsterboer.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Menhan RI Sjafrie dan Menhan Jepang Koizumi nonton film di pesawat sebelum teken perjanjian pertahanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?

Manila awaits the fate of the Dutertes. Prabowo makes an impression in Cebu for Asean's Summit, militarily and sartorially. Amien Rais's claims of an "offside" relationship between Prabowo and Teddy sparks a backlash.  The Police Reform Commission wraps up just as unrest affects Jayapura. And the Rupiah slides to a new low, posing a quandary for the president and focusing attention on policymaking.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Merangkul kelompok buruh dapat dibaca sebagai salah satu cara Prabowo menyelamatkan kekuasaan. Prabowo menggunakan cara instan untuk menjinakkan pekerja menjelang hari buruh. Di tengah ancaman krisis, alih-alih mengelola fiskal, Prabowo memilih memberikan pemanis ke buruh, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar mengatasi keterpurukan ekonomi. Jika buruh berhasil dikooptasi demokrasi juga terancam.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Prabowo bentuk Satgas Pertumbuhan Ekonomi berisi 27 menteri. Bisakah Indonesia akhirnya lepas dari gravitasi pertumbuhan 5 persen?

Presiden Prabowo punya visi besar soal lapas Indonesia, dan ia memilih dua orang untuk menjalankannya. Tapi apakah mega prison benar-benar menjawab masalah, atau sekadar membangun ruangan yang lebih besar untuk masalah yang sama?

An interruption in shipments of LPG, the ubiquitous cooking fuel in Indonesia, will likely cause shortages soon, with consequences for the image of the administration.  And to safeguard petrol and diesel, Indonesia is moving towards rationing and even greater use of biodiesel.  Meanwhile, Tempo has produced revelations about how the acid attack on Andrie Yunus unfolded -- with signs of an institutional approach and broad targets.  And Kevin and Erin discuss a consortium poll on attitudes toward democracy, military politics and President Prabowo's foreign policy approach to Gaza and the Board of Peace.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

In this week's episode of the Reformasi Dispatch podcast on Indonesia - with an energy crunch looming, will the government hike fuel prices or ration subsidized petrol?Will LPG supplies hold out? And will discomforts prove particularly awkward politically, given Prabowo's membership on the Board of Peace?Also: How energy shortages are manifesting in regional neighbours. In policy developments, a draft decree in lieu of law (Perppu) would focus on economic crimes. And the military ousted the three-star head of intelligence (Bais) as a 'form of accountability' for the acid attack on Andrie Yunus. Kevin and Erin discuss possible explanations for the military's course of action.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Rassela Malinda – Papua, development and politics from below In his inauguration speech in October 2024 President Prabowo Subianto reiterated his campaign pledge to “achieve food security in the shortest possible time”. He was not the first Indonesian president to make such a declaration. For Jokowi's administration too and now Prabowo's, West Papua occupies a central place in its ambitions to achieve both food and energy security, with the rollout of massive sugarcane and palm oil plantations to meet increasing biofuel targets, as well as mega rice production. These plans involve the clearing and development of hundreds of thousands of hectares of forests, the customary lands of the indigenous peoples of these regions. Resource extraction at such scale by the state and the corporations is backed by military force, often rendering the indigenous communities helpless to respond. But some are fighting back. So just what recourse do the customary owners of the forests of Papua have to resist and take a stand, in the face of such powerful forces? In this week's episode Jemma chats with Rassela Malinda, a PhD candidate at the University of Melbourne who lived and worked with indigenous communities in Papua and whose research gives us rare insights into their struggles from below. She previously worked with the NGO Yayasan Pusaka Bentala Rakyat whose report she draws on in this podcast. In 2026, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales, Tito Ambyo from RMIT and Dr Clara Siagian from University College, London. Image 1: Indigenous activists protesting Merauke food estate project in front of Defence Ministry in Jakarta – October 16, 2024 (Photo by Afriadi Hikmal/Greenpeace)

A military critic from the human rights group Kontras suffered a harrowing attack with acid that burned him badly. What does this portend for expression? In turn, police examined over 80 CCTV cameras and identified the suspected perpetrators - officers from military intelligence. Does this reflect rivalries between elements of the state apparatus? Also: How ASEAN states are reacting and adapting to the war on Iran, including geopolitics as well as energy disruptions. Prabowo called for 100 Gigawatts of solar power.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!