Podcasts about prabowo

Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie. Apa agenda yg harus dituntaskan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri? Talk bersama Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan kompleks petrokimia raksasa di Cilegon, Banten. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas industri petrokimia nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.#PrabowoSubianto #PresidenPrabowo #Cilegon #Petrokimia #InvestasiIndonesia #EkonomiIndonesia #IndustriNasional #BeritaTerkini

Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuduhan yang menyebutkan dirinya dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Prabowo heran dengan pihak-pihak yang berupaya mencari-cari kesalahan kepemimpinan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki kebijakan dan arah yang independen dalam menjalankan pemerintahan.#Prabowo #Jokowi #PolitikIndonesia #Presiden #PernyataanPrabowo #Kepemimpinan #Politik #Indonesia

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan investasi Sentul Rp62 triliun dari LOTTE Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Kamis (6/11). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi modern. Investasi ini akan memperkuat hilirisasi industri petrokimia, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan mendukung rantai pasok strategis nasional.Prabowo menyampaikan bahwa mitra global datang ke Indonesia karena melihat stabilitas, kepastian, dan arah pembangunan ekonomi yang jelas. Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti keteguhan bangsa Korea, yang kerap menghadapi tantangan besar namun tetap tangguh dan disiplin. “Korea adalah bangsa yang sangat sering diinvasi oleh bangsa lain, Pemimpin-pemimpinnya tangguh, kalau negosiasi dengan orang Korea tidak gampang. Saya kagum dengan bangsa Korea.”Pengalaman tersebut menjadi konteks bagi Prabowo menekankan arti kepercayaan investor global terhadap Indonesia. “Ini contoh. Mitra dari luar datang ke kita karena mereka percaya sama kita. Di sini mereka memberi manfaat pada kita, kita harus jaga.” Ia menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjamin rule of law, kepastian berusaha, dan lingkungan investasi yang aman serta adil. “Harus ada the rule of law. Ini menimbulkan trust.” tegasnya. Investasi LOTTE Chemical Indonesia akan memperkuat hilirisasi industri petrokimia, mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri strategis, serta menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Banten. Proyek ini juga diperkirakan meningkatkan nilai tambah manufaktur nasional dan mendukung rantai pasok berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga otomotif.Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga iklim investasi melalui kepemimpinan yang bersih, tegas, dan berorientasi hasil. “Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya karena ini membawa manfaat yang besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.”Dengan investasi ini, Indonesia memperkuat jalur industrialisasi strategis, mengurangi ketergantungan impor, dan membuka peluang kerja baru. Presiden menegaskan bahwa momentum ini menunjukkan kepercayaan global terhadap Indonesia, sekaligus menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak masyarakat menghormati semua pemimpin yang telah berjasa membangun bangsa. Prabowo pun mengutip pepatah Jawa, yakni 'mikul dhuwur mendhem jero'. Konsep pepatah itu adalah cerminan dari etika sosial dalam budaya Jawa yang berarti menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan harga diri. Pepatah itu juga menjunjung tinggi penguatan jati diri seseorang serta menggambarkan rasa hormat kepada orang lain. "Pemimpin itu manusia, apakah pemimpin maha-paripurna? Tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya, marilah kita punya rasa keadilan. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa," tegas Prabowo dalam peresmian proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) di Cilegon, Banten, Kamis (6/11). Prabowo melanjutkan, “Kita punya budaya. Ada istilahnya 'mikul dhuwur mendhem jero'. Kepada keluarga kita yang baik kita angkat setinggi-tingginya, tapi janganlah kita teruskan budaya hujat-menghujat, ejek-mengejek. Kita harus kerja keras." Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan kekagumannya kepada bangsa Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan adalah bangsa pekerja keras, setelah diterjang perang berkali-kali. "Saya termasuk kagum dengan bangsa Korea, saya kagum dengan budaya mereka, dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan," ungkapnya. Kemudian, Prabowo berterima kasih kepada para pemimpin Lotre Group karena ikut membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia meminta para pihak terkait agar terus menjaga kepercayaan dan keamanan bagi investasi yang masuk ke dalam negeri. “Mari kita memberi manfaat bersama. Kehormatan kita adalah mitra. Kita harus jaga, kita terima dengan hati dan jangan ada unsur-unsur yang mengganggu,” ucapnya. PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) merupakan pabrik petrokimia yang berlokasi di kawasan industri Cilegon, Banten. Pabrik ini dirancang untuk memproduksi 1 juta ton ethylene, 520 ribu ton propylene, hingga 250 ribu ton polypropylene per tahun. Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) merupakan bagian dari kompleks petrokimia terintegrasi yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek LINE ini menjadi pabrik naphtha cracker pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir, dengan nilai investasi mencapai USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Pada acara tersebut, Prabowo turut didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Lembaga Survei Pusat Riset Indonesia (PRI) merilis hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 82,44%. Survei yang dilakukan pada 10 hingga 20 Oktober 2025 ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Sebagian besar responden merasa puas dengan kebijakan yang diterapkan oleh pasangan pemimpin ini.Program-program populis seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi Merah Putih menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan publik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk menekan kejahatan lintas negara, termasuk kasus narkoba dan judi online. Dalam kasus judi, Indonesia kehilangan 8 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidatonya pada acara APEC Economic Leaders Meeting di Korea Selatan, Sabtu lalu.#presidenprabowo #apec2025 #judol #headlinenews

Sebuah truk bermuatan beton menabrak bus penumpang di wilayah Chevella, Telangana, India Selatan pada Senin dini hari. Insiden ini menyebabkan 20 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Bagian depan bus hancur parah, membuat beberapa penumpang terjebak di dalamnya.Bus tersebut mengangkut sekitar 70 penumpang menuju kota Hyderabad ketika ditabrak truk dari arah berlawanan. Tim medis dan pihak berwenang setempat segera mengevakuasi korban dan menyalurkan pertolongan di lokasi.#KecelakaanIndia #BusTertabrakTruk #Telangana #MetroTV

In this episode: the Golkar chair seeks criminal defamation charges for social-media users who distribute disagreeable memes; Prabowo proffers Gaza engagement, but with political pitfalls - as seen at Asean's summit attended by Trump; and Sjafrie seriously considers a purchase of yet more fighter jets, from China.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Presiden Prabowo Subianto meletakkan tiga pilar sebagai garis haluan Indonesia, yakni perdagangan multilateral berbasis aturan (WTO) dan gelanggang yang setara, pertumbuhan yang inklusif, serta keberlanjutan sebagai "kompas" kebijakan. Hal itu dinyatakan Presiden Prabowo, dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (AELM), Di Gyeongju, Korea Selatan. Di APEC, Prabowo juga memamerkan UMKM hingga Kopdes, sebagai contoh Ekonomi Inklusif. Apakah pernyataan atau seruan Prabowo tsb, akan menggugah para pemimpin negara APEC, untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi global, untuk pertumbuhan bersama? Talk bersama Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.

Sorotan positif tertuju pada perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan sektor UMKM saat berbicara di Forum APEC baru-baru ini. Dalam forum ekonomi besar yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan inklusif.Pernyataan tersebut dinilai selaras dengan agenda ekonomi nasional yang menempatkan pelaku usaha kecil dan menengah sebagai penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan pendukung rantai pasok domestik. Sejumlah negara anggota APEC juga mengapresiasi fokus Indonesia dalam mendorong digitalisasi dan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM.Kini yang menjadi sorotan adalah tindak lanjut dari komitmen tersebut. Pemerintah diharapkan mempercepat realisasi program konkret, mulai dari perluasan pasar ekspor UMKM, dukungan teknologi, hingga penyederhanaan regulasi usaha. Selain itu, penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan akses permodalan yang lebih terjangkau menjadi langkah penting agar UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing global.Dengan momentum apresiasi internasional ini, publik menunggu bukti nyata bahwa dorongan Presiden Prabowo tak hanya berhenti pada forum global, melainkan benar-benar memberikan dampak bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.Talk :: Pemerhati Ekonomi Kerakyatan, Hendra Kholid&Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Usai menghadiri pertemuan APEC Leaders Meeting, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, di Gyeongju, Korea Selatan. Selain membahas kerja sama ekonomi, dalam pertemuan ini keduanya juga membahas sektor pendidikan.#PresidenPrabowo #Guru #SelandiaBaru #Pendidikan

Presiden RI Prabowo Subianto hadir di forum utama APEC Leaders Meeting 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Sore ini, Presiden dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan New Zealand. Simak laporan langsung dari jurnalis Glory Natha untuk informasi selengkapnya mengenai partisipasi Indonesia dalam KTT APEC kali ini.#APEC2025 #PrabowoSubianto #Indonesia #KTTAPEC #BilateralMeeting #NewZealand #Gyeongju #KoreaSelatan #LaporanLangsung #Diplomasi

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Kota Gyeongju, Korea Selatan, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. Setelah menempuh perjalanan darat dari Busan, Presiden disambut dengan antusiasme oleh para diaspora yang bekerja di berbagai sektor di Korea Selatan. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bercengkerama dan berfoto bersama Presiden. Selain diaspora, Presiden juga disambut oleh sejumlah Menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani, yang akan mendampinginya selama KTT. KTT APEC 2025 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November, dengan agenda utama membahas kebijakan strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Setelah sempat meninggalkan kursi kementerian, bapak Afriansyah Noor kembali dengan amanah besar. Kali ini, ia dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Perjalanan hidupnya tidak pernah mulus dari tim sukses yang selalu menang, sempat diteriaki di DPR, bahkan pernah dicopot dari jabatan. Namun, di setiap fase itu, bapak Afriansyah selalu memilih untuk tetap melangkah, melayani, dan belajar.Bagaimana Cerita SelengkapnyaSimak Selengkapnya

Friends of Merry Riana ft. Bobon SantosoSiapa sangka, di balik aksi masak besar yang selalu viral, Bobon Santoso menyimpan banyak kisah yang belum pernah ia ceritakan ke publik, dari Jual asset Milyaran hingga hubungannya dengan pak Prabowo untuk Papua.Di sini Ia Cerita bukan sekadar tentang perjalanan seorang konten kreator, tapi tentang sisi manusiawi seorang Bobon Santoso: perjuangan, kegelisahan, panggilan hati, hingga tekad besarnya untuk menggunakan apa yang ia miliki demi memberi arti bagi orang lain.Bagaimana cerita Selengkapnya Simak selengkapnya

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 digelar di Gyeongju, Korea Selatan.Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir bersama para pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.Forum ini menjadi ajang penting untuk membahas isu ekonomi global, teknologi, dan upaya menjaga perdamaian di kawasan Asia Pasifik.#PrabowoSubianto #KTTAPEC #APEC2025 #KoreaSelatan #EkonomiGlobal #PerdamaianDunia #DonaldTrump #XiJinping #Indonesia #MetroTV

Sjafrie Sjamsoeddin mengambil peran komunikasi politik Presiden yang selama ini didominasi Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran Sjafrie mengubah konstelasi baru di lingkaran istana, memperuncing hubungan dengan Dasco, sekaligus menambah dominasi tentara mengurus partai politik. Posisi Sjafrie yang menonjol membuat pimpinan partai seperti mendapat pintu baru untuk menyalurkan aspirasi elite mereka kepada Prabowo. Berebut pengaruh antara Sjafrie dengan Dasco mengingatkan kita peristiwa Malari 1974. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, untuk memimpin pemusnahan barang bukti narkoba seberat 2,1 ton. Kegiatan ini menjadi simbol penegakan hukum dalam satu tahun terakhir, di mana Polri berhasil menyita lebih dari 214 ton narkotika senilai Rp.29,37 triliun dan menangkap 65 ribu tersangka.Apakah capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba? dan bagaimana capaian bidang hukum Prabowo - Gibran, 1 tahun ini? Talk bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.

Pesan pesan presiden prabowo untuk anak muda bangsa indonesia agar selalu jujur berilmu serta bekerja keras untuk kesejahteraan bangsa dan untuk keluarga nya masing masing#prabowo #harisumpahpemuda #sumpahpemuda #headlinenews

Agenda penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masuk dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, realisasi komitmen itu di setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dipertanyakan.Wajah Kabinet Merah Putih bahkan tak berpihak pada perempuan. Hanya ada empat menteri perempuan dari total 49 menteri.Dari sisi anggaran, kementerian dan lembaga yang mengurusi agenda perempuan kena pangkas dengan dalih efisiensi. Misalnya, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2025 mencapai Rp300,1 miliar atau dipotong Rp153 miliar. Alokasi 2026 malah bakal turun lagi ke angka Rp214,1 miliar. Ini kontras dengan anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang meningkat tajam, contohnya di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp247,5 triliun dan Polri Rp138,5 triliun.Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah masih rentannya perempuan menjadi korban kekerasan. Data SIMFONI-PPA per 26 Oktober 2025 menunjukkan hampir 26 ribu kasus terjadi sepanjang tahun ini dengan lebih dari 22 ribu korban perempuan.Menilik realita tersebut, bagaimana menilai komitmen Prabowo-Gibran terhadap isu-isu perempuan? Apa saja catatannya?  Bagaimana mendesak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada perempuan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti dan Perwakilan Perempuan Mahardika Vivi Widyawati.

Presiden Prabowo Subianto pernah menjanjikan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen dengan alasan memperkuat integritas dan mencegah korupsi di lembaga peradilan.Namun, pertanyaannya: apakah kenaikan gaji benar-benar bisa menjadi solusi tunggal dalam menekan praktik korupsi di tubuh penegak hukum?Atau justru persoalan integritas jauh lebih kompleks dari sekadar besaran angka di slip gaji?Talk: - Pakar Hukum Pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA- Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki mobil nasional dalam tiga tahun ke depan. Proyek ini disebut sebagai simbol kemandirian industri otomotif sekaligus langkah memperkuat produk dalam negeri. Mobil nasional nantinya akan digunakan para pejabat negara sebagai tahap awal promosi.Namun, seberapa siap industri otomotif kita menjawab ambisi besar ini? Dan apakah target tiga tahun itu realistis?Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, akan mengulas tantangan dan peluangnya.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan pujian dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas peran beliau dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.Hal itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pembicara dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia.Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat.

Program Magang Nasional dimulai tepat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin (20/10). Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian. Sebanyak 20 ribu peserta magang diterima untuk gelombang pertama dan akan ditambah hingga 80 ribu peserta program Magang Bergaji pada bulan depan. Anggaran Rp198 miliar digelontorkan untuk uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) para peserta magang.Magang Bergaji ini merupakan satu dari lima program utama penyerapan tenaga kerja selain Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan perkebunan rakyat.Tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, masih dibayangi problem pengangguran.  Data BPS pada Februari 2025 menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang dengan hanya sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru hingga awal tahun. Angka pengangguran sarjana juga terus naik tiga tahun terakhir.Publik yang terngiang dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan pantas menagih realisasinya. Seperti apa evaluasi kinerja pemerintah dalam menekan angka pengangguran setahun terakhir? Apa saja catatannya? Apakah program-program yang diluncurkan bakal efektif?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM Nabiyla Risfa Izzati dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, masih menyisakan sejumlah catatan. Di antaranya terkait hukum, yang dituding beberapa kali diabaikan atau digunakan demi kepentingan kekuasaan.Lalu, masihkah Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima?

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, laju ekonomi Indonesia berkutat di kisaran 5%, masih jauh dari target ambisius 8% sebagaimana dijanjikan sejak kampanye.Sepanjang tahun ini, ekonomi juga bergolak, yang dipicu berbagai peristiwa di lingkup nasional maupun global. Misalnya anjloknya IHSG ke 5.900 akibat tarif Trump, kebijakan efisiensi anggaran, hingga reshuffle kursi menteri keuangan.Publik tengah menanti hasil nyata dari berbagai gebrakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai berbeda cara pikir dengan pendahulunya.Sejumlah kebijakan diluncurkan Purbaya sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani, di antaranya penyaluran Rp200 triliun ke bank-bank Himbara, menunda kenaikan tarif cukai rokok 2026, hingga sentilannya soal dana daerah yang mengendap di bank.Selain itu, ada juga catatan tentang potensi merosotnya independensi Bank Indonesia, OJK, dan LPS serta kaburnya batas antara fiskal dan moneter.Seperti apa gambaran ekonomi Indonesia di tahun pertama Prabowo-Gibran? Apakah arah kebijakan ekonomi Prabowo berada di jalur yang tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dan Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Prabowo Subianto akan menerima kunjungan dari Presdien Brazil. Pertemuan itu menjadi kunjungan balasan setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Samba tersebut.

Corruption is always a hot topic in Indonesia, but where does the situation stand right now? In this episode, we talk to Egi Primayogha who is the advocacy coordinator for the NGO Indonesia Corruption Watch (ICW) about their assessment of the current government and their recent report entitled Catatan Kritis (or critical notes) on the first year of the Prabawo-Gibran government. ICW was formed in 1998 and, unfortunately, their role in keeping the government accountable is as important as ever. The report highlights a number of areas of concern, many of course are not new in Indonesian politics. The impact of dynastic politics, patronage driving cabinet appointments and the lack of oversight that the parliament is having over government policies and activities are all mentioned as ongoing issues. The report also looks more closely at corruption and lack of accountability in the Free Healthy Meal Program, known as Makanan Bergizi Gratis or MBG, which has been in the news recently for large numbers of students being struck with food poisoning. All in all, the report is a reminder that democracy is tough road with many obstacles and civil society groups like ICW are crucial for keeping corruption and transparency in the spotlight. Our guest today, Egi Primayogha is a member of Indonesia Corruption Watch with more than 10 years of experience leading investigations, research, and advocacy to promote transparency and accountability. His work focuses on state capture, politico-business corruption, and the intersection of governance and climate issues. Image used with permission, Indonesia Corruption Watch.

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpimpin. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam Podcast Radio Elshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid

Tingkat kepuasan publik atas kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor pendidikan digadang-gadang mencapai 79%, menurut survei Poltracking Indonesia yang dirilis Senin lalu.Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengklaim pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Anggaran pendidikan di 2026 mencapai Rp769,1 triliun, angka yang disebutnya terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, hampir 30 persennya atau Rp223 triliun tersedot ke program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Bandingkan dengan total tunjangan guru/dosen PNS serta tenaga pendidik yang hanya dialokasikan Rp120 triliun. Apakah ini sudah memenuhi komitmen menyejahterakan guru yang Prabowo selalu janjikan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, Pengamat Pendidikan dari UIN Jakarta/ Ketua Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah, dan Peneliti Bidang Pendidikan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Agung Pardini.

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam #PodcastElshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya HafidSenin (20/10) pukul 08.00 WIB, hanya di Radio dan Youtube Elshinta 90 FM!#podcast #podcastelshinta #elshintapodcast #komdigi #kemkomdigi #transformasidigital

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah capaian di sector pemberantasan korupsi. Kemarin, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari hasil korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).Di masa Prabowo, beberapa kasus besar rasuah juga terungkap, di antaranya, perkara korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang menyeret pengusaha Riza Chalid. Ada juga pengungkapan kasus korupsi di PT Sritex, Kemendikbud, dan Kemenaker.Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 memang naik ke 37 dari tahun sebelumnya di posisi 34/100. Perbaikan ini mendongkrak ranking Indonesia dari 115 ke 99 di antara 180 negara. Namun, skor tersebut masih jauh dibandingkan nilai tertinggi yang pernah dicapai, yakni 40 pada 2019.Di samping itu, ada gelagat problematis dalam pemberantasan korupsi di masa Prabowo. Salah satunya pemberian amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi bagi eks Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dinilai sarat politik. Belum lagi urusan RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan.Bagaimana menilai kinerja pemerintahan Prabowo di bidang pemberantasan korupsi? Apakah sesuai koridor ideal? Seperti apa catatannya? Apa yang harus diwaspadai?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo dan Koordinator Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai dengan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Salah satunya, cek kesehatan gratis yang digelar serentak di berbagai daerah dari kota besar hingga pelosok desa.Program ini disebut sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat lapisan bawah: lansia, ibu hamil, hingga pekerja informal yang selama ini sulit menjangkau layanan medis dasar.Namun, pertanyaannya, apakah program ini benar-benar efektif meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Atau masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya?

Sudah setahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan.Salah satu janji besar yang masih ditagih publik: penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.Namun, di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan digitalisasi, pertanyaannya kini bukan hanya berapa banyak pekerjaan tercipta, tapi seperti apa kualitasnya?Apakah sektor industri, pertanian, dan UMKM siap menampung tenaga kerja baru?Dan apa langkah cepat pemerintah agar janji kampanye tak sekadar angka di atas kertas?Peta jalan pembangunan lapangan kerja masih panjang, tapi waktu terus berjalan.Setahun telah berlalu — publik menunggu bukti, bukan lagi janji.Talk: - Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar - Pengamat Ekonomi -Irwan Ibrahim

Hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya untuk menjaga demokrasi dan HAM.Namun, sepanjang tahun ini, yang terjadi malah kemunduran, sebagaimana disorot masyarakat sipil. Bentuknya bermacam-macam, di antaranya, 'perburuan' aktivis dan penahanan ratusan demonstran, perluasan kewenangan militer dan polisi di berbagai lini, persekusi terhadap kelompok marjinal seperti minoritas agama dan ragam gender, hingga penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu yang stagnan.Bagaimana evaluasi situasi demokrasi dan HAM di setahun pemerintahan Prabowo? Adakah capaian positif? Seperti apa kinerja Kementerian HAM? Apa saja yang harus diperbaiki Prabowo agar komitmennya terhadap demokrasi dan HAM benar-benar terpenuhi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian dan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pembangunan 600 Kampung Nelayan Merah Putih,Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menilai program ini merupakan langkah positif untuk memberdayakan nelayan kecil.Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada aspek fisik, melainkan juga menyentuh pendidikan, teknologi alat tangkap, dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.Simak perbincangan lengkapnya bersama News Anchor Elshinta dalam Program Elshinta Edisi Siang, 20 Oktober 2025.

We unpack why Indonesia’s president has allegedly cancelled a visit to Israel. Then: we hear about Fendi’s new chief creative officer. Plus: Sharjah doubles down on its role as the UAE’s cultural capital.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Membahas kesepakatan damai Israel-Hamas yang dibrokeri Trump. Juga soal Solusi Dua Negara dan sikap Prabowo.

This week: Prabowo and Widodo together again; signs of sensitivity on free lunches; the new finance minister makes a rocky start; and the Al-Khoziny disaster in Sidoarjo.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Pidato berapi-api Prabowo di PBB gagal menunjukkan sikap tegas Indonesia atas genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia lebih berfokus pada “gejala”, bukan “penyebab” genosida di Gaza. Prabowo memilih diplomasi dua kaki: mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mengakui Israel. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

This week: Prabowo's address to the UN General Assembly and the signing of trade agreements (CEPAs) with both Canada and the EU.  Prabowo's signature program, free school lunches, faces criticism with almost 6,000 children having suffered food poisoning.  Almost 1,000 people remain in custody for the August demonstrations and riots. And radioactive Cesium-137 turned up in tons of exported shrimp.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

A ‘re'-writing history project - Grace Leksana Shortly after taking up his position as the Minister for Culture and Education in the Prabowo government, Fadli Zon announced he was commissioning a reworking of the official Indonesian history textbook. In early 2025, outlines of the project's terms of reference started to trickle out, and historians, activists and survivors' groups grew increasingly concerned. The new version, assembled without broad consultation, contained a raft of significant changes and glaring omissions, including human rights violations carried out by the New Order, and the roles of women at various stages in Indonesia's pre- and post-independence past. Moreover, Minister Zon was determined to deliver the new book in time for the celebration of Indonesia's 80th anniversary of independence on 17 August. That deadline has now passed but the project remains in progress. What and who was behind this ‘rewriting' history project? What were their motives? What ‘red flags' most alarmed historians and others, and ultimately what can be done to resist and possibly reverse the course of this project? In this week's episode Jemma chats with Grace Leksana an Assistant Professor in Indonesian history in the Cultural History section of Utrecht University. Grace is author of Memory culture of the anti Leftist violence in Indonesia: Embedded Remembering (Amsterdam University Press, 2023). She is a member of the Indonesian History Openness Alliance (AKSI). In 2025, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales and Tito Ambyo from RMIT.

     Kelly Currie. Gordon Chang. Indonesia Navigates Geopolitical Tensions and Domestic Instability Amidst Cabinet Shuffle. Indonesian President Prabowo attended a Chinese parade, balancing China's investment with other alliances amidst domestic protests. Indonesia grapples with persistent corruption, police brutality, and deep-seated societal tensions. A cabinet reshuffle, replacing Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, risks economic instability despite growth promises. Indonesia seeks US balance against China. 1947

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Children in Indonesia are now receiving free school meals — part of a bold new plan by President Prabowo Subianto to tackle malnutrition. Around one in five children in the country are stunted, meaning they are too short for their age. The lunch programme is central to Prabowo's vision of a “Golden Indonesia” – a prosperous, high-income nation by 2045. But not everyone is happy. To fund this and other populist pledges, the president has reallocated billions in public funds, cutting budgets from ministries including health and education. There have also been reports of food poisoning linked to the programme. Meanwhile, millions of Indonesians are struggling. The International Monetary Fund warns the country's unemployment rate will rise to 5% this year — the highest among the Southeast Asian economies it tracks. On this week's Inquiry, we're asking: ‘Can Indonesia afford free lunches?' Contributors: Dini Widiastuti, Executive Director, Yayasan Plan International Indonesia Julia Lau, Senior Fellow and Coordinator, Indonesia Studies Programme, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore Dr Suman Chakrabarti, Associate Research Fellow in the Nutrition, Diets, and Health Unit, International Food Policy Research Institute, New Delhi, India Bhima Yudhistira, Executive Director, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), IndonesiaPresenter: Tanya Beckett Producer: Vicky Farncombe Researcher: Maeve Schaffer Editor: Tara McDermott Technical Producer: Nicky Edwards Production Management Assistant: Liam MorreyImage Credit: Dimas Rachmatsyah via Getty Images