Podcasts about prabowo

Joining the pod is Isanksarsyah Bakri, senior advisor to the Aceh governor, for a discussion of the livelihoods crisis facing the province after the 23 November Senyar Cyclone devastated half of Aceh's districts.  Also: Erin and Kevin look at the Information Ministry's ban of the Grok AI nudify function on Elon Musk's X; Prabowo's travel plans; and Megawati's emphatic denunciation of Trump's neo-colonial folly.  And a spelling correction for last week's blurb: our interview guest was Monica Wihardja (not Suhardja).It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pembangunan Rumah Hunian Danantara di Kebun Tj. Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026) siang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan hunian sementara bagi masyarakat berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Presiden juga memberikan sejumlah arahan agar pembangunan dipercepat serta kualitas hunian tetap terjaga.

Bhima Yudhistira Adhinegara adalah ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dikenal lewat riset independen dan kritik kebijakan berbasis data. Kajiannya kerap memicu perdebatan, namun membuka ruang diskusi publik yang lebih jujur tentang arah ekonomi Indonesia.Bhima membahas hasil survei kinerja menteri Kabinet Merah Putih, dinamika penolakan terhadap hasil riset, serta bagaimana independensi CELIOS diuji oleh tekanan dan tudingan kepentingan politik. Bhima menegaskan bahwa kesalahan kebijakan ekonomi tidak berdampak pada satu orang, melainkan jutaan masyarakat.Bagaimana Cerita Selengkapnya?Simak SelengkapnyaJangan Lupa Like Comment and Subscribe❤️#MerryRiana #BhimaYudhistira #friendsofmerryriana

Pemerintah mempercepat pembangunan hunian serta pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pascabencana banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh tahapan penanganan, mulai dari masa darurat hingga pemulihan, harus berjalan terkoordinasi dan dipercepat demi keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.Dalam episode ini, dibahas berbagai upaya yang telah dan terus dilakukan pemerintah bersama Staf Khusus Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bidang percepatan pembangunan, Arif Rahman, untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.

Aksi nekat warga Langkat hentikan mobil Presiden Prabowo dan mengadu soal kinerja bawahan. Mengapa Prabowo justru “dibela”, sementara birokrasi disalahkan?

Gerindra meraih dua penghargaan KIP dan tampil sebagai model baru partai politik: transparan, disiplin, dan terinstitusionalisasi. Di baliknya ada Prabowo sebagai faktor determinan. Namun, mampukah Gerindra menjaga status “GOAT” saat era pasca-Prabowo benar-benar tiba?

Pernyataan Presiden Prabowo "Papua harus ditanami sawit demi BBM, tebu dan singkong untuk etanol" mengundang kecaman publik. Pasalnya, ungkapan itu dilontarkan saat Sumatra tengah menderita, terdampak bencana ekologi yang disebabkan masifnya degradasi lahan.Prabowo seolah menafikan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan indikasi kuat penyerobotan hutan dan lahan untuk sawit serta tambang. Praktik ini menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.Dalih Prabowo bahwa sawit Papua bisa menghemat Rp250 triliun per tahun untuk subsidi dan impor BBM tak sepadan dengan kerugian akibat bencana. DPR menaksir kerugian materiil dari bencana Sumatra lebih dari Rp200 triliun.Bagaimana suara warga lokal menyikapi keinginan Prabowo agar Papua ditanami sawit? Seperti apa kondisi terbaru hutan-hutan di Papua? Seberapa masif degradasi terjadi dan bagaimana dampaknya ke masyarakat dan lingkungan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian, Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) Papua Alexandro Rangga OFM, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.

On 10 November 2025, Indonesia's President Prabowo Subianto made a controversial decision that reignited divisions in Indonesian society: he posthumously designated former President Suharto as a pahlawan nasional or a ‘national hero.' Suharto seized power in 1965 during a period of violent upheaval and ruled Indonesia for over three decades until 1998, presiding over what he called the "New Order" regime. His rule brought rapid economic development, lifting millions out of poverty and transforming Indonesia into a regional power. But it was also marked by systematic human rights violations, including the mass killings of alleged communists in 1965-66, as well as brutal crackdowns in East Timor, Aceh, and West Papua. His regime was characterized by media censorship, restrictions on freedom, and widespread corruption. The decision to honour Suharto came despite protests from over 500 civil society members, academics, and activists who argue the designation whitewashes history and betrays the victims of his regime. But defenders point to his role in Indonesia's economic transformation and his contributions during the independence era. In this episode Elisabeth Kramer is joined by historian Dr. Ken Setiawan and Lailly Prihatiningtyas, a PhD student representing Sydney group Aliansi Gusar, to explore what this designation means for Indonesia's democracy, its memory politics, and its ongoing struggle with accountability for past atrocities. We also ask, how have young people reacted to this, and what does it mean to them? Dr Setiawan has written a highly relevant article on historical revisionism under the Prabowo presidency, which you can find at https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/of-heroes-and-villains-prabowos-playbook-for-power-and-historical-revisionism/. Dr Ken Setiawan is a Senior Lecturer in Indonesian Studies and a Deputy Director (Diversity and Inclusion) at the Asia Institute, Faculty of Arts. She is also an Associate at the Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) at the Melbourne Law School. Ken's research interests include globalisation and human rights, historical violence and transitional justice, as well as gender and civil society. She has widely published on the politics of human rights in Indonesia, and teaches in the areas of Indonesian Studies, including language, and Asian Studies, with a particular focus on politics and human rights. Lailly Prihatiningtyas is a PhD candidate and research consultant at the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney. Her work focuses on the governance of just energy transitions, green jobs, and labour market institutions, especially in Southeast Asia. She has more than a decade of diverse professional experience in Indonesia, working with government, development organisations, the private sector, and NGOs. She is part of Aliansi GUSAR (Gerakan untuk Sydney Bersuara), a grassroots collective of Indonesian diasporas in Sydney concerned with justice and equality in Indonesia, and joins Talking Indonesia to share a civic engagement perspective on social justice, state accountability, and the impacts of political decisions on ordinary Indonesian citizens.

Sorotan publik terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera semakin deras setelah terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Mengapa ini momentum ‘Green Leviathan' untuk Prabowo?

Dalam salah satu kesempatan berpidato di hadapan para guru dalam peringatan Hari Guru Nasional, Presiden Prabowo menyebut akan membangun 300 ribu jembatan di seluruh Indonesia. Ini berangkat dari banyaknya laporan dan kiriman video yang ia terima soal anak-anak sekolah yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan di tali atau berenang untuk dapat berangkat ke sekolah.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kehutanan untuk lebih berani menertibkan izin perusahaan pemanfaatan hutan yang nakal. Presiden juga meminta Kementerian Kehutanan melipatgandakan personel polisi kehutanan untuk menekan praktik pembalakan liar yang merusak hutan Indonesia.

Presiden Prabowo dan jajarannya di berbagai kesempatan memamerkan capaian proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingkat keberhasilannya diklaim nyaris sempurna, 99,9 persen, padahal kasus keracunan melampaui 15 ribu setahun terakhir. MBG juga diklaim memberi manfaat besar, diantaranya menciptakan lapangan kerja baru, membantu UMKM, hingga mendongkrak prestasi siswa penerima.  Namun, riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dirilis Senin (15/12) lalu, menampilkan wajah berbeda dari MBG. Program unggulan Prabowo ini dinilai tak memenuhi tujuan utama yang ditetapkan, seperti, perbaikan status gizi anak, perbaikan pelaku ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Kasus keracunan akibat MBG diproyeksi oleh CELIOS bakal naik menjadi lebih dari 22 ribu kasus pada Juni 2026.Bagaimana gambaran lengkap temuan riset CELIOS? Seperti apa evaluasinya? Bagaimana dengan alokasi anggaran MBG Rp335 triliun untuk tahun depan?  Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian relaksasi Kredit Usaha Rakyat bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Relaksasi diberikan hingga tiga tahun sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan ekonomi masyarakat.Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan OJK dan akan dilaksanakan melalui skema restrukturisasi KUR secara bertahap dengan pemerataan bagi debitur terdampak di tiga provinsi tersebut.#PrabowoSubianto #RelaksasiKUR #KreditUsahaRakyat #PemulihanEkonomi #KorbanBencana

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Target tersebut disampaikan saat pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara.Selain solar, Presiden juga menargetkan penghentian impor bensin dalam empat tahun ke depan guna memperkuat ruang fiskal dan mendorong pembangunan daerah hingga tingkat kabupaten.#PrabowoSubianto #KemandirianEnergi #ImporBBM #EnergiNasional #PembangunanDaerah

MetroTV, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas percepatan penanganan bencana di Sumatra.Dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat terbatas digelar pada Minggu ini di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas percepatan penanganan bencana di Sumatra. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, serta kesiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Presiden Prabowo disomasi ratusan organisasi masyarakat sipil pada Rabu (10/12), untuk menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional. Situasi kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, dan skala dampak ekologisnya dinilai memenuhi seluruh indikator penetapan status tersebut.Somasi ini menguatkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada 12 pejabat negara oleh sejumlah warga Sumatra Barat. Gugatan itu dialamatkan kepada presiden hingga kepala daerah karena dianggap lalai mencegah dan menangani bencana ekologis di Sumatra.Desakan penetapan bencana nasional untuk banjir-longsor Sumatra sudah kencang disuarakan sejak awal, tetapi tak digubris. Pemerintah malah berulang kali mengklaim kecukupan anggaran untuk penanganan bencana Sumatra. Prabowo menjanjikan Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk provinsi terdampak bencana.Mengapa aspirasi warga lewat gugatan ini harus didengarkan pemerintah? Apa konsekuensinya? Apakah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah cukup memulihkan semua area terdampak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin dan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa.

Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Aceh Tamiang pascabanjir besar yang sempat memutus akses wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan percepatan pemulihan, meminta maaf atas layanan yang belum maksimal, serta menegaskan pentingnya kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan untuk mencegah bencana serupa. Simak penjelasan lengkap dan pesan Presiden kepada warga terdampak.

Presiden Prabowo Subianto meninjau Posko Pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah, 12 Desember 2025. Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah mengerahkan helikopter, pesawat, hingga pembangunan rumah pengganti bagi warga terdampak. Ia meminta kesabaran masyarakat dan menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya, bersama pemerintah daerah, TNI–Polri, hingga kementerian terkait, untuk memulihkan kondisi pascabencana.

Tiga pekan usai bencana ekologis mengguncang Sumatra, pemerintah pusat dan daerah terkesan berselisih jalan menyikapi tawaran bantuan dari luar negeri. Jajaran kabinet Prabowo tegas menolak bantuan internasional dan bersikukuh mampu menangani sendiri situasi krisis ini. DPR pun mendukungnya. Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) malah mengonfirmasi masuknya bantuan asing dari Malaysia dan China berupa tenaga medis, relawan, dan obat-obatan.Sikap pusat dikritik karena memperlambat penanganan dan pemulihan pascabencana. Padahal masih banyak korban hilang, sejumlah wilayah terisolasi, hingga ratusan ribu pengungsi yang sulit mengakses kebutuhan dasar.Tepatkah sikap pemerintah menolak bantuan asing? Bagaimana jika  dibandingkan dengan situasi pascabencana tsunami 2004? Apa saja risikonya ketika Indonesia membuka pintu untuk bantuan internasional dan bagaimana bila tetap menolak? Atau adakah titik tengah yang bisa diupayakan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dr. Avianto Amri, ST, MRes dan Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, Ph.D.

Kevin and Erin talk with researcher Garda Ramadhito on Prabowo's Palestine peace-keeping plans and political Islam in his term. Also, the political and environmental reckoning in Sumatra's devastating flooding and the KPK takes a look at its own handling of a case involving Bobby Nasution.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Presiden Prabowo Subianto memastikan Jembatan Bailey di Kabupaten Bireuen, Aceh, akan terhubung dalam sepekan ke depan. Pernyataan ini disampaikan langsung saat Presiden meninjau lokasi untuk memastikan kelancaran akses transportasi warga terdampak.#PrabowoSubianto #Bireuen #Aceh #JembatanBailey #InfrastrukturAceh #BeritaTerkini #KunjunganPresiden #TransportasiAceh

Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau pasca bencana Aceh. Presiden memastikan distribusi bantuan, dan menginstruksikan jajaran pusat mempercepat penanangan pasca bencana di Aceh. Sementara itu 12 hari pasca bencana, puluhan ribu warga Aceh Tengah dikabarkan masih terisolir. Bagaimana kondisi dan penangganan pasca bencana di Aceh? Talk bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin.

Presiden Prabowo Subianto untuk kedua kalinya meninjau penanganan dan melihat kondisi warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Presiden memastikan percepatan penanganan darurat dan proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.#PresidenPrabowo #BencanaAceh #PenangananBencana #BanjirBandang

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas untuk memastikan percepatan penanganan bencana di Aceh. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Alhadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh.#PresidenPrabowo #BencanaAceh #RapatTerbatas #PenangananBencana

Cast your minds back to February 2024, in the campaign lull before Indonesians hit the ballot box, a documentary unceremoniously dropped on youtube. Now, documentaries on electoral campaigning are legion, and generally they attract a pretty narrow audience. By contrast, Dirty Vote, directed by acclaimed Indonesian investigative journalist, Dhandy Dwi Laksono, garnered 6.4 million eyeballs in the first 48 hours, over the week Dirty vote attracted half a million tweet on twitter, trending worldwide. Overall Dirty Vote had over 30 million viewers. So to say Dirty Vote went viral would be putting it mildly. And yet Dirty Vote was anything but ephemeral. In a large warehouse, against what was a essentially a giant power-point deck, three nationally renowned Constitutional lawyers, Bivitri Susanti, Feri Amsari and Zainal Arifin Mochtar systematically laid out the case for a critical double take on how key figures, principally then- President Jokowi, were using all the instruments of the state to ensure the 2024 national election would be won by his anointed successor, Prabowo Subianto. This included Bansos, or social welfare payments, the use of police to pressure and criminalise village heads and opposition figures, and of course, the Supreme Court decision's overturning the election law to allow Jokowi's son, Gibran Rakabuming Raka to run as VP. Now that team is back, with their sequel Dirty Vote two, and they are here once again to methodically unpack the consolidation of the Prabowo regime. My guest today is Dirty Vote presenter, Dr Zainal Arifin Mochtar, Professor at the faculty of Law at the Gadjah Mada University. Pak Zainal has been involved in the establishment and running of number of research centres, including Pukat Korupsi UGM, the Centre for Anti-Corruption Studies, Caksana Institute and the Administrative Law Society. He also serves on the board of the Partnership for Governance Reform and has won numerous awards over his career, including the Muhammad Yamin Constitution Award in 2016 and the Best Constitutional Law writer from the Constitutional Court in 2018. You can find Dirty Vote 2 here: https://www.youtube.com/watch?v=895Cqij7i00

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait untuk segera tanggap dan melakukan penanganan cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi ini bertujuan untuk mempercepat upaya pemulihan dan bantuan kepada korban bencana.Tim penyelamat dan berbagai instansi terkait telah diterjunkan untuk menangani dampak dari bencana ini. Saat ini, informasi terkini dan perkembangan penanganan bencana terus diperbarui oleh tim Metro TV yang berada di lokasi.#BencanaAceh #LongsorSumatera #PresidenPrabowo #TanggapBencana

Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda di Istana Kepresidenan. Pertemuan dengan Presiden merupakan rangakaian kunjungan Ratu Maxima di Indonesia.#prabowo #ratumaxima #istanakepresidenan #headlinenews

Indonesiens Präsident Prabowo präsentiert ambitionierte Pläne, Bali zu einem wirtschaftlichen Knotenpunkt nach Vorbild Singapurs zu entwickeln und damit das Wachstum des Landes entscheidend voranzutreiben. Doch die Strategie birgt Risiken – von sozialen Folgen über Umweltbelastungen bis hin zu Zweifeln an der Umsetzbarkeit.

In this episode: the Golkar chair seeks criminal defamation charges for social-media users who distribute disagreeable memes; Prabowo proffers Gaza engagement, but with political pitfalls - as seen at Asean's summit attended by Trump; and Sjafrie seriously considers a purchase of yet more fighter jets, from China.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Sjafrie Sjamsoeddin mengambil peran komunikasi politik Presiden yang selama ini didominasi Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran Sjafrie mengubah konstelasi baru di lingkaran istana, memperuncing hubungan dengan Dasco, sekaligus menambah dominasi tentara mengurus partai politik. Posisi Sjafrie yang menonjol membuat pimpinan partai seperti mendapat pintu baru untuk menyalurkan aspirasi elite mereka kepada Prabowo. Berebut pengaruh antara Sjafrie dengan Dasco mengingatkan kita peristiwa Malari 1974. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Corruption is always a hot topic in Indonesia, but where does the situation stand right now? In this episode, we talk to Egi Primayogha who is the advocacy coordinator for the NGO Indonesia Corruption Watch (ICW) about their assessment of the current government and their recent report entitled Catatan Kritis (or critical notes) on the first year of the Prabawo-Gibran government. ICW was formed in 1998 and, unfortunately, their role in keeping the government accountable is as important as ever. The report highlights a number of areas of concern, many of course are not new in Indonesian politics. The impact of dynastic politics, patronage driving cabinet appointments and the lack of oversight that the parliament is having over government policies and activities are all mentioned as ongoing issues. The report also looks more closely at corruption and lack of accountability in the Free Healthy Meal Program, known as Makanan Bergizi Gratis or MBG, which has been in the news recently for large numbers of students being struck with food poisoning. All in all, the report is a reminder that democracy is tough road with many obstacles and civil society groups like ICW are crucial for keeping corruption and transparency in the spotlight. Our guest today, Egi Primayogha is a member of Indonesia Corruption Watch with more than 10 years of experience leading investigations, research, and advocacy to promote transparency and accountability. His work focuses on state capture, politico-business corruption, and the intersection of governance and climate issues. Image used with permission, Indonesia Corruption Watch.

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpimpin. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

We unpack why Indonesia’s president has allegedly cancelled a visit to Israel. Then: we hear about Fendi’s new chief creative officer. Plus: Sharjah doubles down on its role as the UAE’s cultural capital.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Membahas kesepakatan damai Israel-Hamas yang dibrokeri Trump. Juga soal Solusi Dua Negara dan sikap Prabowo.

This week: Prabowo and Widodo together again; signs of sensitivity on free lunches; the new finance minister makes a rocky start; and the Al-Khoziny disaster in Sidoarjo.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Pidato berapi-api Prabowo di PBB gagal menunjukkan sikap tegas Indonesia atas genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia lebih berfokus pada “gejala”, bukan “penyebab” genosida di Gaza. Prabowo memilih diplomasi dua kaki: mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mengakui Israel. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

This week: Prabowo's address to the UN General Assembly and the signing of trade agreements (CEPAs) with both Canada and the EU.  Prabowo's signature program, free school lunches, faces criticism with almost 6,000 children having suffered food poisoning.  Almost 1,000 people remain in custody for the August demonstrations and riots. And radioactive Cesium-137 turned up in tons of exported shrimp.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

A ‘re'-writing history project - Grace Leksana Shortly after taking up his position as the Minister for Culture and Education in the Prabowo government, Fadli Zon announced he was commissioning a reworking of the official Indonesian history textbook. In early 2025, outlines of the project's terms of reference started to trickle out, and historians, activists and survivors' groups grew increasingly concerned. The new version, assembled without broad consultation, contained a raft of significant changes and glaring omissions, including human rights violations carried out by the New Order, and the roles of women at various stages in Indonesia's pre- and post-independence past. Moreover, Minister Zon was determined to deliver the new book in time for the celebration of Indonesia's 80th anniversary of independence on 17 August. That deadline has now passed but the project remains in progress. What and who was behind this ‘rewriting' history project? What were their motives? What ‘red flags' most alarmed historians and others, and ultimately what can be done to resist and possibly reverse the course of this project? In this week's episode Jemma chats with Grace Leksana an Assistant Professor in Indonesian history in the Cultural History section of Utrecht University. Grace is author of Memory culture of the anti Leftist violence in Indonesia: Embedded Remembering (Amsterdam University Press, 2023). She is a member of the Indonesian History Openness Alliance (AKSI). In 2025, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales and Tito Ambyo from RMIT.

     Kelly Currie. Gordon Chang. Indonesia Navigates Geopolitical Tensions and Domestic Instability Amidst Cabinet Shuffle. Indonesian President Prabowo attended a Chinese parade, balancing China's investment with other alliances amidst domestic protests. Indonesia grapples with persistent corruption, police brutality, and deep-seated societal tensions. A cabinet reshuffle, replacing Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, risks economic instability despite growth promises. Indonesia seeks US balance against China. 1947

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

For the past week in Indonesia, protesters have taken to the streets and cities have burned. President Prabowo is still popular – now he faces a big test. Climate change threatens the collapse of an Atlantic current that helps make Europe habitable. And facekinis become a fashion item in China. Listen to what matters most, from global politics and business to science and technology—Subscribe to Economist Podcasts+For more information about how to access Economist Podcasts+, please visit our FAQs page or watch our video explaining how to link your account. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Al een week lang zijn er hevige rellen in Indonesië. Uit onvrede over de economische situatie van veel mensen gaan zij massaal de straat op. President Prabowo komt de demonstranten tegemoet door een heel omstreden salarisverhoging voor parlementariërs terug te draaien. De directe aanleiding voor de spontane volkswoede. Maar ondertussen worden de protesten met harde hand neergeslagen, ziet Indonesië-kenner Fitria Jelyta. (11:32) Gaat Brazilië afrekenen met 'tropische Trump' Brazilië maakt zich op voor een moment van waarheid. Morgen begint het proces bij het hooggerechtshof tegen Jair Bolsonaro. De oud-president wordt onder meer beschuldigd van poging tot staatsgreep. En die zaak leidt tot grote diplomatieke spanningen met de VS. President Trump spreekt van een heksenjacht en doet er alles aan om zijn politieke vriend te redden, die ook wel de 'tropische Trump' wordt genoemd. Daarover oud-correspondent Brazilië Marc Bessems, die de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Presentatie: Chris Kijne

In this week’s segment, Steve Okun, CEO of APAC Advisors, joins us to unpack three major geopolitical shifts shaping Asia’s strategic landscape.First, the fallout from the Trump administration’s sweeping 50% tariffs on Indian imports. With up to $48 billion in exports at risk, India is urgently courting new trade partners—including China, Russia, and Brazil—raising questions about whether Washington’s hardline stance is inadvertently nudging New Delhi closer to Beijing.Next to Beijing’s upcoming Victory Day parade, where North Korea’s Kim Jong Un and Russia’s Vladimir Putin will appear publicly alongside Xi Jinping. This rare trilateral show of force signals a deepening axis of defiance against Western pressure, with implications for regional security and diplomatic alignment.Finally, Indonesia’s evolving leadership under President Prabowo Subianto.... with his military background and assertive approach to civilian affairs, what does his presidency mean for Southeast Asia’s largest democracy and its role in the Indo-Pacific.The International News Review, “Saturday Mornings Show” host Glenn van Zutphen and co-host Neil HumphreysSee omnystudio.com/listener for privacy information.

How has Indonesia's foreign policy evolved under President Prabowo? Is Indonesia slowly moving from being ‘non-aligned' to being ‘multi-aligned'? How have recent US foreign and domestic policies affected its relationship with Indonesia? How can Australia and Indonesia strengthen their relationship and enhance cooperation in the Indo-Pacific? In this episode, Natalie Sambhi and Yohanes Sulaiman join David Andrews to explore Indonesia's evolving role as a strategic actor in the Indo-Pacific and its relationship with major players in the region. Dr Natalie Sambhi is Founder and Executive Director, Verve Research. She is also a Senior Policy Fellow with the Asia Society Australia. Dr Yohanes Sulaiman is an Associate Professor of International Relations at Universitas Jenderal Achmad Yani in Indonesia. He is also the Executive Editor of the Journal of Global Strategic Studies. David Andrews is Senior Manager, Policy & Engagement at the ANU National Security College (NSC). TRANSCRIPT Show notes NSC academic programs – find out more   We'd love to hear from you! Send in your questions, comments, and suggestions to NatSecPod@anu.edu.au. You can tweet us @NSC_ANU and be sure to subscribe so you don't miss out on future episodes. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Children in Indonesia are now receiving free school meals — part of a bold new plan by President Prabowo Subianto to tackle malnutrition. Around one in five children in the country are stunted, meaning they are too short for their age. The lunch programme is central to Prabowo's vision of a “Golden Indonesia” – a prosperous, high-income nation by 2045. But not everyone is happy. To fund this and other populist pledges, the president has reallocated billions in public funds, cutting budgets from ministries including health and education. There have also been reports of food poisoning linked to the programme. Meanwhile, millions of Indonesians are struggling. The International Monetary Fund warns the country's unemployment rate will rise to 5% this year — the highest among the Southeast Asian economies it tracks. On this week's Inquiry, we're asking: ‘Can Indonesia afford free lunches?' Contributors: Dini Widiastuti, Executive Director, Yayasan Plan International Indonesia Julia Lau, Senior Fellow and Coordinator, Indonesia Studies Programme, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore Dr Suman Chakrabarti, Associate Research Fellow in the Nutrition, Diets, and Health Unit, International Food Policy Research Institute, New Delhi, India Bhima Yudhistira, Executive Director, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), IndonesiaPresenter: Tanya Beckett Producer: Vicky Farncombe Researcher: Maeve Schaffer Editor: Tara McDermott Technical Producer: Nicky Edwards Production Management Assistant: Liam MorreyImage Credit: Dimas Rachmatsyah via Getty Images

Prabowo celebrated Indonesia"s 80th anniversary of Independence at the Palace. Residents of Pati protested against their district chief, backed by a nationwide online campaign.  And Setya Novanto, disgraced former Speaker of the House who was sentenced to 15 years in prison, won release.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.substack.com/

In this episode, hosts Ray Powell and James Carouso interview Indonesian international law scholar Aristyo Darmawan about President Prabowo Subianto's transformative foreign policy during his first six months in office. The discussion reveals a dramatic shift in Indonesia's strategic positioning as the nation balances between major powers while pursuing ambitious economic goals.Darmawan highlights Indonesia's controversial decision to join BRICS, making it the first Southeast Asian nation to become a full member. This move reflects Prabowo's pragmatic approach to achieving his ambitious 8% economic growth target and funding expensive social programs like free nutritious meals for schoolchildren. The conversation explores Indonesia's surprising recognition of "overlapping claims" with China in the South China Sea through a joint development agreement - a decision that shocked foreign ministry officials and potentially signals implicit recognition of Beijing's nine-dash line claims.The episode examines Indonesia's delicate balancing act between U.S. and Chinese interests, including the recent tariff negotiations with the Trump administration that reduced tariffs from 32% to 19%. However, this deal came with significant concessions, including commitments to purchase American aircraft and remove trade barriers. The discussion reveals how public sentiment, particularly regarding the Palestinian conflict, influences Indonesian perceptions of the United States and benefits China's regional standing.Darmawan emphasizes Prabowo's highly personalized, top-down foreign policy approach, which has bypassed traditional bureaucratic channels and created uncertainty about Indonesia's strategic objectives. This "merry-go-round diplomacy" shows high activity but unclear goals, contrasting with previous administrations' more structured approaches.The conversation also addresses Indonesia's evolving role within ASEAN, its cautious stance on security groupings like AUKUS, and the challenges in its relationship with Australia. Aristyo, Ray, and Jim also discuss how Chinese propaganda efforts and the reduction of U.S. information initiatives like Radio Free Asia have shifted regional narratives.

Send us a textTensions erupted along the Thai-Cambodia border as five days of skirmishing caused 32 deaths. Anwar Ibrahim of Malaysia sat down with the Thai and Cambodian PMs; ASEAN centrality shone as he brokered a ceasefire. The next day he visited Prabowo and addressed the ASEAN Secretariat.Prabowo gives an hour-long speech at PSI, talking about elephants; the new PSI logo, his commitment to elephant conservation, all while omitting the elephant in the room: Trump's lopsided tariff negotiation with Indonesia.Also, Hasto Kristianto, former Secretary General of PDI-P was found guilty of corruption in Harun Masiku's case and sentenced to four and a half years.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!