Podcasts about prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyatakan perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai titik temu yang dinilai saling menguntungkan. Menurutnya, proses negosiasi yang berlangsung cukup panjang akhirnya menghasilkan kesepahaman di antara kedua negara.

Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump menandatangani sejumlah perjanjian diantaranya Tarif Resiprokal yang mengatur perdagangan digital, termasuk larangan pajak diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat. Isi Pasal 3 perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights yang mewajibkan platform digital memberi kompensasi kepada perusahaan Pers Indonesia. Apakah perjanjian ART menguntung atau sebaliknya merugikan Pers Indonesia dan bertentangan dengan Perpres 32/2024. Talk bersama Kepala Publisher Right, Suprapto.

Simak pembahasannya bersama narasumber:1. Kepala Publisher Right, Suprapto2. Sekjen Aliansi Jurnalis Independen - Bayu Wardhana

KIRIM CERITA BISA KESINI https://bit.ly/Isengcurhat atau bisa kirim ke email isengpodcast.project@gmail.comCeritanya bebas, mau itu asmara, pertemanan, uneg-uneg, horor, pertanyaan, atau mau sapa-sapa penonton dan pendengar Iseng Podcast lainnya.Bahasan kali ini adalah MBG. Yap, MBG lagi MBG lagi ni.. MBG kali ini buat gebrakan seru, kayak MBG pas SAHUR untuk Pesantren. Kemudian MBG kelapa "UTUH" buat anak2 dan postingan gaji pegawai MBG yang menyindir Guru Honorer. Tak lupa kita bahas juga BPJS PBI yang dinonaktifkan oleh Kemensos, hingga pidato2 presiden Prabowo yang musti didengarkan di malam hari ketika puasa Ramadhan.

Di akhir lawatannya di Washington D.C., Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 12 investor ternama dunia. Pertemuan ini membahas berbagai potensi investasi yang bisa masuk ke Indonesia. Setelah dari Washington, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke London dan Istanbul untuk melanjutkan agenda internasionalnya. Saksikan selengkapnya dalam laporan jurnalis Metro TV, Syeha Alhaddar.

Presiden Prabowo Subianto menerima 12 CEO global dalam pertemuan strategis di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi langkah konkret pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemitraan investasi strategis, khususnya di sektor prioritas nasional seperti hilirisasi, energi, infrastruktur, dan industri bernilai tambah.Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dialog langsung dengan para pimpinan korporasi dunia ini membuka peluang arus modal baru, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga iklim investasi yang kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Simak bersama Narasumber: 1. Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketum HIPPI Jakarta Timur, Muhammad Sirod 2. Pengamat Ekonomi Politik, Salamudin Daeng3. Pengamat ekonomi internasional, Irwan ibrahim

Publik patut curiga dengan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak ada penjelasan gamblang dari pemerintah soal langkah ini. Padahal, ada dana APBN yang bakal digunakan untuk membayar iuran sebagai anggota Dewan Perdamaian sebesar 1 juta dollar AS atau setara 17 triliun rupiah. Pemerintah meredam protes dengan memberi narasi bahwa iuran bersifat sukarela dan bisa dicicil.Peluang publik mengkritisi kian tertutup setelah Prabowo menggelar rangkaian pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas keagamaan, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, anggota DPR, hingga akademisi. Banyak yang berbalik mendukung, memaklumi, atau melunak soal keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian.Apa sebenarnya Dewan Perdamaian bentukan Trump ini? Tepatkah langkah yang diambil Presiden Prabowo? Apakah selaras dengan sikap politik luar negeri Indonesia? Apa saja konsekuensinya bagi Indonesia?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Business Summit bersama sejumlah pengusaha Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi. Pertemuan ini juga menjadi momentum penting dalam menjajaki kemitraan strategis jangka panjang bagi modernisasi dan industrialisasi Indonesia.Dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membuka peluang kerja sama global sekaligus menjaga prinsip perdamaian dan kebijakan non blok di tengah dinamika ekonomi internasional.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace di Washington DC Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan forum resmi yang dibentuk untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza.Dalam pertemuannya dengan para pengusaha Amerika Serikat pada Business Summit Presiden Prabowo menyampaikan kehadirannya merupakan undangan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merintis solusi nyata dan berkelanjutan bagi perdamaian di Palestina.

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyambut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terkait penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menilai kebijakan tersebut sangat relevan dengan potensi daerah yang memiliki perkebunan sawit cukup besar dan terus berkembang. Hal itu disampaikan Ardiansyah saat ditemui usai kegiatan di Ruang Akasia Gedung Serbaguna (GSG) Bukit Pelangi, Sabtu (14/2/2026). Ia menjelaskan, dalam pertemuan beberapa minggu lalu di Jakarta, Presiden menekankan pentingnya memandang kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai tambah besar bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun kemandirian nasional.

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke AS, untuk sejumlah agenda diantarnaya, membahas tarif dagang dengan Presiden Trump, hingga menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP).Sebelumnya keanggotaan Indonesia di BOP menuai pro kontra, namun sebagian menilai, masuknya Indonesia justru menjadi kekuatan penyeimbang, agar Israel dan sekutu dekatnya tidak mendominasi setiap keputusan di lapangan. Munculnya sikap skeptis yang berlebihan di dalam negeri justru berisiko memberikan "Kemenangan Gratis" bagi faksi sayap kanan Israel. Talk bersama Pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.

Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan bersih bersih atau kerja bakti serentak setelah adanya arahan dari presiden Prabowo tentang Rakornas pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan sampah, terutama di perkotaan, kian bikin gerah. Beberapa pemda, seperti Tangerang, Yogyakarta, dan Bali, buka-tutup TPA karena tak sanggup lagi menampung sampah baru.Indonesia darurat sampah sudah disuarakan dari dulu, tetapi belum ada perubahan signifikan soal tata kelola persampahan. Sekitar 65 persen dari total 481 TPA masih menerapkan open dumping atau penumpukan sampah di lahan terbuka. Total timbulan sampah 2025 diperkirakan mencapai 23 juta ton berdasarkan data sementara Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola hanya berkisar 35 persen atau 8,2 juta ton saja. Seluruh TPA diperkirakan bakal penuh atau overcapacity pada 2028.Hal ini disinggung Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Di forum itu Prabowo mendeklarasikan perang melawan sampah. Strateginya dengan menggulirkan 34 proyek waste-to-energy, berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Apakah proyek tersebut adalah solusi darurat sampah?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia Ibar Akbar.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi (MBG) telah menjangkau 60 juta lebih penerima manfaat di seluruh Indonesia, yang dilayani oleh 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di Polres Jakarta Barat, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa program ini bertujuan untuk menekan angka stunting di Indonesia, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2026. Program MBG juga telah mencatatkan tingkat keberhasilan mencapai 99,99% dari total 4,5 miliar porsi yang telah didistribusikan.

Pemilu masih sekitar tiga tahun lagi. Namun, sejumlah partai sudah menyatakan dukungan agar Prabowo maju lagi. Meski demikian, Gibran tak diusulkan untuk mendampingi lagi. PAN malah menyodorkan Zulkifli Hasan sebagai pasangan.Benarkah koalisi partai pendukung Prabowo-Gibrantak solid lagi?

Tidak banyak yang bisa dapat perhatian penuh penguasa. Namun, Political Strategist & Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya didengar, dicari, dan disukai (atau dibenci) para penguasa. Termasuk orang nomor satu di Indonesia.#cauldroncontent #uncensored #uncensoredwithandinieffendi #podcast #podcastindonesia #andinieffendi #yunartowijaya #politics #politik #pemerintahan #kekuasaan #politicalstrategy #jokowidodo #prabowo #indonesia—Tidak banyak yang bisa dapat perhatian penuh penguasa. Namun, Political Strategist & Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya didengar, dicari, dan disukai (atau dibenci) para penguasa. Termasuk orang nomor satu di Indonesia. #cauldroncontent #uncensored #uncensoredwithandinieffendi #podcast #podcastindonesia #andinieffendi #yunartowijaya #politics #politik #pemerintahan #kekuasaan #politicalstrategy #jokowidodo #prabowo #indonesia — Uncensored bersama Andini Effendi ingin memulai percakapan mengenai isu yang kerap dianggap tabu. The Elephant in the Room adalah topik yang diketahui semua orang, namun tidak banyak yang berani membicarakannya. Dengan berdiskusi secara terbuka, kami harap masyarakat bisa lebih terbuka pikiran dan hatinya.୨♡୧ New episode drops every Thursday! ୨♡୧ ☆ Jangan lupa follow & Subscribe kami ☆ https://www.instagram.com/cauldroncontent/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ3JpwVKQYqY6XA9E0ufQ6gWBL6H__NYw☆ Dengarkan juga podcast kami ☆https://open.spotify.com/show/6pHdBM4Jr0JMwBvbVCMiQI?si=cc66a009ea964c3a&nd=1&dlsi=4f0c2d2242694a34 https://podcasts.apple.com/id/podcast/uncensored-with-andini-effendi/id1627192280☆ Host Andini Effendi ☆https://www.instagram.com/andinieffendi/☆ Yunarto Wijaya ☆https://www.instagram.com/yunartowijaya/☆ Wardrobe by Lanivatti☆https://www.instagram.com/lanivatti_official/☆ Location at Addition living ☆https://www.instagram.com/addition.living/—Time stamp00.00 Intro03.27 Tato politik09.18 Kekecewaan terhadap Jokowi11.28 Mencegah Gibran jadi Wapres17.28 Ganti Land Cruiser ke Innova demi pencitraan20.15 Politisi sebenarnya kesepian25.05 Lingkaran setan kekuasaan26.04 Menolak Prabowo jadi client41.21 Teror 2019: Yunarto jadi target pembunuhan47.20 Popularitas KDM dan Sherly Tjoanda58.50 Optimisme di tengah konflik politik

Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan pada 15 hingga 21 Januari 2026, sebanyak 79,9% responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan kepuasan tertinggi berada pada sektor pemberantasan korupsi sebesar 17,5%. Peneliti utama Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai angka tersebut sangat tinggi untuk seorang kepala negara yang baru menjabat setahun. Kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh modal besar yang dimiliki Prabowo, termasuk tingkat keterpilihan tinggi pada Pilpres 2024 dan kapasitas kepemimpinan yang ia tunjukkan.

MetroTV, Program-program Presiden Prabowo Dinilai Mengambil Strategi Big Bang dan Big Push untuk Percepat Atasi Kemiskinan. Sementara kebijakan yang diterapkan tidak akan dihentikan dan terus dijalankan oleh Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan peran Nahdlatul Ulama sebagai penjaga persatuan dan pilar stabilitas nasional dalam peringatan Satu Abad NU di Malang, Minggu (8/2/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kerukunan para pemimpin, komitmen melawan korupsi, serta agenda pemerintah dalam melindungi rakyat, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga toleransi antarumat beragama. Pidato ini menjadi penegasan arah kebijakan nasional berbasis persatuan dan keadilan sosial.

Presiden Prabowo telah menghadiri Mujahadah Kubro dan Peringatan Hari Lahir ke 100 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Stadion Gajayana, Malang. Kehadiran Presiden pada kesempatan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memperkokoh sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga stabilitas sosial serta mendorong kemajuan bangsa di tengah tantangan global.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana akan membangun Kampung Haji milik Indonesia di Kota Suci Mekkah. Selain berencana membangun seribu kamar, Presiden juga mengatakan akan ada penurunan biaya haji.

MetroTV, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan lahan seluas 4.000 meter persegi untuk pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan badan Islam lainnya. Gedung yang direncanakan setinggi 40 lantai ini akan dibangun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, untuk digunakan oleh berbagai lembaga umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan ormas Islam. Rencana tersebut merupakan usulan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar dan bertujuan menjadikan kawasan pusat ibu kota lebih beragam, tidak hanya dipenuhi hotel dan mal mewah.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat pemulihan kerugian negara sebesar Rp28,6 triliun dari berbagai perkara korupsi. Capaian ini merupakan hasil penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kejagung sebesar Rp24,7 triliun.Pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin ketujuh, didukung berbagai kebijakan seperti Inpres Efisiensi Belanja, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, PP Nomor 42 Tahun 2025, serta dorongan pengesahan UU Perampasan Aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan memperkuat efek jera.

Selama puluhan tahun, Indonesia memiliki satu obsesi yang nyaris tidak pernah padam: menjadi bangsa yang tidak sekadar membeli teknologi, tetapi mampu menciptakannya sendiri. Di balik setiap proyek mobil nasional, pesawat, hingga roket dan satelit, selalu tersimpan semangat yang sama—teknologi sebagai simbol kedaulatan, kebanggaan, dan kemajuan. Dari pesawat N250 Gatotkaca karya BJ Habibie hingga ambisi mobil nasional Presiden Prabowo Subianto, kisah teknonasionalisme Indonesia menunjukkan bahwa sains dan rekayasa bukan sekadar urusan teknis, melainkan politik identitas bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menandai penguatan signifikan hubungan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama Jakarta 2026. Selain isu pertahanan dan stabilitas Indo-Pasifik, kedua pemimpin juga membahas kerja sama strategis di bidang ekonomi, hilirisasi mineral kritis, ketahanan pangan, pendidikan, serta tenaga kerja terampil. Apa makna perjanjian ini bagi posisi Indonesia di kawasan dan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo?

Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuatstabilitas pemerintahan. Sementara, Mantan Presiden Jokowi akan mati-matianberjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo & Jokowi mulaipecah kongsi?

Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi strategis di Istana bersama mantan Menlu, Wamenlu, dan pengamat kebijakan luar negeri. Salah satu isu utama yang dibahas adalah wacana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, inisiatif global yang digagas Presiden AS Donald Trump dan menuai kontroversi.Di tengah dinamika geopolitik dunia, langkah Prabowo menghimpun berbagai masukan dinilai penting untuk menjaga arah politik luar negeri Indonesia. Namun, sejauh mana keputusan ini sejalan dengan prinsip bebas aktif?

Tak ada penjelasan mengapa Indonesia perlu masuk menjadi anggota Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump. Prabowo tampil di panggung diplomasi seorang diri dan membuat keputusan-keputusan penting sendiri. Menteri Luar Negeri Sugiono kehilangan tampuk kendali diplomasi. Benarkah sikap itu sebagai bentuk insekuriti personal? - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Prabowo mengumpulkan para mantan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri di Istana Kepresidenan.Pertemuan ini untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan diplomasi dan posisi strategis Indonesia di kancah internasional termasuk keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini dianggap menjadi langkah krusial dalam menyinergikan pengalaman para tokoh diplomasi senior guna memperkuat kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.Usai panggil ormas islam, mantan menlu dan wamenlu dipanggil ke istana, mampukah redam kontroversi keanggotaan indonesia di dewan perdamaian bentukan trump? Pengamat timur tengah, Dosen Hub Internasional Univ Binus - Tia Mariatul Khibtiah Pengamat Timur Tengah, pendiri situs albalad.co Faisal Asegaf

MetroTV, [HEADLINE NEWS -03/02/2026 | 15.00 WIB] Sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat Islam mendatangi Istana Negara, Jakarta, pada siang ini. Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi rutin Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh umat Islam di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh-tokoh Islam ke Istana Kepresidenan. Salah satu agenda yang dibahas adalah keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) bentukan Presiden AS Donald Trump untuk isu Gaza, Palestina. Keputusan ini menuai pro dan kontra publik. Usai bertemu tokoh oposisi, apa tujuan pertemuan Prabowo dengan ormas Islam? Ikuti diskusi interaktifnya bersama Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Shohibul Anshor Sirega.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyinggung pihak-pihak yang kerap menjelekkan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pihak-pihak tersebut dipersilakan untuk bertarung pada Pilpres 2029 mendatang. Pernyataan ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan beragam respons dari masyarakat serta pengamat politik.

Isu reshuffle kabinet Prabowo bukan sekadar penafsiran dangkal untuk menyingkirkan “orang Jokowi”, melainkan seleksi alam kekuasaan. Pratikno, cendekiawan senyap era Jokowi, jadi simbol elite yang diuji daya adaptasinya oleh isu tersebut. Siapa bertahan, siapa tersingkir, ditentukan ekosistem politik baru.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat lalu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara di tengah dinamika nasional yang terus berkembang.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara langsung menerima masukan dan pandangan dari para tokoh yang hadir. Salah satu di antaranya adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji.Lalu, isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Bagaimana pandangan para tokoh terhadap kondisi bangsa saat ini, serta arah kebijakan ke depan?Dalam episode ini, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari mantan Kabareskrim Susno Duadji, mengulas isi pertemuan bersama Presiden Prabowo dan makna penting dialog tersebut bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

Pasar modal tengah dihadapkan pada kegaduhan usai pengunduran diri sejumlah petinggi OJK dan Direktur Utama BEI. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar situasi ini segera ditangani.Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret pemerintah menindaklanjuti arahan tersebut agar stabilitas pasar terjaga dan kepercayaan investor tidak terganggu?Talk: - Pakar Kebijakan Publik, Ekonomi dan Energi dari Narasi Institute Achmad Nur Hidayat - Pengamat Pasar Modal dan Keuangan, Irwan Ibrahim

MetroTV, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya fasilitas olahraga di dunia pendidikan. Ke depan, setiap sekolah baru diharapkan memiliki lapangan bola sebagai sarana pembinaan fisik, karakter, dan kebersamaan siswa sejak dini.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) untuk masa jabatan 2026–2030 di Istana Negara. Presiden Prabowo siang ini melantik Anggota DEN dari unsur Pemangku Kepentingan. Pelantikan ini menandai dimulainya masa kerja DEN dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan energi nasional selama lima tahun ke depan. Laporan RIZKY RIAN SAPUTRA dair Istana Negara, Jakarta

Dalam lanskap politik ekonomi Indonesia kontemporer, muncul fenomena menarik yang layak dicermati: bagaimana Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan pendekatan psikologis dalam menggerakkan roda ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan bukan sekadar angka ambisius di atas kertas, melainkan instrumen strategis untuk membentuk persepsi dan kepercayaan pasar. Ini adalah penerapan konsep “animal spirits” yang dipopulerkan ekonom legendaris John Maynard Keynes, di mana optimisme dan kepercayaan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi—bahkan terkadang melampaui perhitungan rasional semata.

Joining the pod is Isanksarsyah Bakri, senior advisor to the Aceh governor, for a discussion of the livelihoods crisis facing the province after the 23 November Senyar Cyclone devastated half of Aceh's districts.  Also: Erin and Kevin look at the Information Ministry's ban of the Grok AI nudify function on Elon Musk's X; Prabowo's travel plans; and Megawati's emphatic denunciation of Trump's neo-colonial folly.  And a spelling correction for last week's blurb: our interview guest was Monica Wihardja (not Suhardja).It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Memakai dalih usang soal biaya mahal, partai politik pendukung Prabowo mengusung rencana pembatalan pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD. Upaya merampas kedaulatan rakyat tersebut berkonsekuensi buruk bagi kehidupan bernegara. Selain itu patut dicurigai ada motif terselubung lain: setelah pilkada kembali ke DPRD, berikutnya pemilihan presiden kembali ke MPR. Jika itu terjadi, kita kembali ke Orde Baru, era kegelapan sejarah demokrasi Indonesia. - - - Kunjungis.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Dalam trilogi The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien menciptakan The Shire—sebuah kampung halaman bagi para Hobbit yang hidup sederhana, berkebun, minum bir, dan tidak punya ambisi menaklukkan dunia. Layakkah menyamakan para Hobbit ini dengan orang Indonesia?

Negara menyita jutaan hektare lahan dan menyerahkannya ke Agrinas. Apakah ini sekadar kebijakan ekonomi atau strategi baru di bawah Prabowo?

Dalam era presidensialisme kuat Prabowo, otoritas tak lagi sekadar soal pangkat dan senioritas. Ketika kepercayaan Presiden menjadi pusat legitimasi, relasi Jenderal–Letkol membuka satu pertanyaan penting: sedangkah otoritas formal mengalami gerhana yang justru konstruktif?

Pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi membuat tensi Taiwan memanas. Saatnya Prabowo mencegah krisis besar?

Aksi nekat warga Langkat hentikan mobil Presiden Prabowo dan mengadu soal kinerja bawahan. Mengapa Prabowo justru “dibela”, sementara birokrasi disalahkan?

Gerindra meraih dua penghargaan KIP dan tampil sebagai model baru partai politik: transparan, disiplin, dan terinstitusionalisasi. Di baliknya ada Prabowo sebagai faktor determinan. Namun, mampukah Gerindra menjaga status “GOAT” saat era pasca-Prabowo benar-benar tiba?

On 10 November 2025, Indonesia's President Prabowo Subianto made a controversial decision that reignited divisions in Indonesian society: he posthumously designated former President Suharto as a pahlawan nasional or a ‘national hero.' Suharto seized power in 1965 during a period of violent upheaval and ruled Indonesia for over three decades until 1998, presiding over what he called the "New Order" regime. His rule brought rapid economic development, lifting millions out of poverty and transforming Indonesia into a regional power. But it was also marked by systematic human rights violations, including the mass killings of alleged communists in 1965-66, as well as brutal crackdowns in East Timor, Aceh, and West Papua. His regime was characterized by media censorship, restrictions on freedom, and widespread corruption. The decision to honour Suharto came despite protests from over 500 civil society members, academics, and activists who argue the designation whitewashes history and betrays the victims of his regime. But defenders point to his role in Indonesia's economic transformation and his contributions during the independence era. In this episode Elisabeth Kramer is joined by historian Dr. Ken Setiawan and Lailly Prihatiningtyas, a PhD student representing Sydney group Aliansi Gusar, to explore what this designation means for Indonesia's democracy, its memory politics, and its ongoing struggle with accountability for past atrocities. We also ask, how have young people reacted to this, and what does it mean to them? Dr Setiawan has written a highly relevant article on historical revisionism under the Prabowo presidency, which you can find at https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/of-heroes-and-villains-prabowos-playbook-for-power-and-historical-revisionism/. Dr Ken Setiawan is a Senior Lecturer in Indonesian Studies and a Deputy Director (Diversity and Inclusion) at the Asia Institute, Faculty of Arts. She is also an Associate at the Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) at the Melbourne Law School. Ken's research interests include globalisation and human rights, historical violence and transitional justice, as well as gender and civil society. She has widely published on the politics of human rights in Indonesia, and teaches in the areas of Indonesian Studies, including language, and Asian Studies, with a particular focus on politics and human rights. Lailly Prihatiningtyas is a PhD candidate and research consultant at the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney. Her work focuses on the governance of just energy transitions, green jobs, and labour market institutions, especially in Southeast Asia. She has more than a decade of diverse professional experience in Indonesia, working with government, development organisations, the private sector, and NGOs. She is part of Aliansi GUSAR (Gerakan untuk Sydney Bersuara), a grassroots collective of Indonesian diasporas in Sydney concerned with justice and equality in Indonesia, and joins Talking Indonesia to share a civic engagement perspective on social justice, state accountability, and the impacts of political decisions on ordinary Indonesian citizens.

Kevin and Erin talk with researcher Garda Ramadhito on Prabowo's Palestine peace-keeping plans and political Islam in his term. Also, the political and environmental reckoning in Sumatra's devastating flooding and the KPK takes a look at its own handling of a case involving Bobby Nasution.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Cast your minds back to February 2024, in the campaign lull before Indonesians hit the ballot box, a documentary unceremoniously dropped on youtube. Now, documentaries on electoral campaigning are legion, and generally they attract a pretty narrow audience. By contrast, Dirty Vote, directed by acclaimed Indonesian investigative journalist, Dhandy Dwi Laksono, garnered 6.4 million eyeballs in the first 48 hours, over the week Dirty vote attracted half a million tweet on twitter, trending worldwide. Overall Dirty Vote had over 30 million viewers. So to say Dirty Vote went viral would be putting it mildly. And yet Dirty Vote was anything but ephemeral. In a large warehouse, against what was a essentially a giant power-point deck, three nationally renowned Constitutional lawyers, Bivitri Susanti, Feri Amsari and Zainal Arifin Mochtar systematically laid out the case for a critical double take on how key figures, principally then- President Jokowi, were using all the instruments of the state to ensure the 2024 national election would be won by his anointed successor, Prabowo Subianto. This included Bansos, or social welfare payments, the use of police to pressure and criminalise village heads and opposition figures, and of course, the Supreme Court decision's overturning the election law to allow Jokowi's son, Gibran Rakabuming Raka to run as VP. Now that team is back, with their sequel Dirty Vote two, and they are here once again to methodically unpack the consolidation of the Prabowo regime. My guest today is Dirty Vote presenter, Dr Zainal Arifin Mochtar, Professor at the faculty of Law at the Gadjah Mada University. Pak Zainal has been involved in the establishment and running of number of research centres, including Pukat Korupsi UGM, the Centre for Anti-Corruption Studies, Caksana Institute and the Administrative Law Society. He also serves on the board of the Partnership for Governance Reform and has won numerous awards over his career, including the Muhammad Yamin Constitution Award in 2016 and the Best Constitutional Law writer from the Constitutional Court in 2018. You can find Dirty Vote 2 here: https://www.youtube.com/watch?v=895Cqij7i00