Podcasts about korupsi

Korupsi di Indonesia telah lama melampaui batas masalah hukum semata; ia telah bermetamorfosis menjadi sebuah krisis multidimensi yang menggerogoti berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 masih berada di peringkat 99 dari 180 negara dengan skor 37, sebuah peningkatan yang belum dapat dikategorikan membanggakan. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi "dinamika sosial-politik yang mengakar" dan "penyakit sosial yang berbahaya" yang sulit diberantas hanya melalui penindakan hukum.   Dampak korupsi sangat luas dan merugikan, tidak hanya sebatas kerugian finansial yang dapat diukur. KPK mencatat bahwa dalam rentang waktu 2001-2012, kerugian eksplisit akibat korupsi dari 1.842 koruptor mencapai Rp 168 triliun, sementara denda dan hukuman yang dijatuhkan hanya mampu mengembalikan Rp 15 triliun. Selisih Rp 153 triliun yang signifikan ini pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat melalui pajak, menunjukkan bahwa korupsi membebankan rakyat secara langsun Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar menjalankan "program" yang sporadis menjadi pembangunan sebuah "ekosistem" yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sebuah ekosistem secara intrinsik lebih kuat karena setiap komponennya saling mendukung. Kebijakan yang baik (infrastruktur) tidak akan efektif tanpa tata kelola yang bersih (struktur) dan tanpa penanaman nilai-nilai yang mendalam di masyarakat (kultur). Pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi sebuah budaya dan habituasi yang meresap ke dalam seluruh lingkungan pendidikan.  

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas belum hadir di Gedung Merah Putih KPK hingga pagi ini. Ia dijadwalkan memberikan keterangan terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan sebanyak 200 ribu jamaah dari Pemerintah Arab Saudi. Kuota yang dibagi 50 persen untuk jamaah reguler dan 50 persen untuk jamaah khusus, berbeda dari aturan seharusnya 92 persen reguler dan 8 persen khusus, yang menimbulkan kerugian negara dan jamaah haji reguler.

Podcast INIKOPER menyajikan analisis komprehensif mengenai status pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2024. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif, sebuah analisis mendalam mengungkapkan adanya paradoks signifikan antara perbaikan persepsi dan tantangan fundamental yang masih ada. Kinerja penegakan hukum menunjukkan capaian dalam penindakan, namun nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total potensi kerugian dari kasus-kasus mega-korupsi. Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, namun dinamika hubungan antar-lembaga masih dibayangi oleh tumpang tindih kewenangan dan potensi persaingan yang dapat menghambat efektivitas. Di sisi lain, peran gerakan masyarakat sipil, meskipun secara hukum diperkuat, berhadapan dengan realitas politik yang pragmatis, seperti teridentifikasinya puluhan mantan terpidana korupsi dalam daftar calon legislatif. Upaya pendidikan antikorupsi, meskipun memiliki kerangka kebijakan yang ideal, belum menunjukkan dampak yang signifikan akibat lemahnya implementasi di tingkat daerah. Temuan krusia ini  adalah bahwa terobosan yang bersifat teknis, seperti penerapan e-government dan inisiatif Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), cenderung berhasil di area-area administratif, namun menemui resistensi dan kegagalan total saat menyentuh wilayah kekuasaan dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perangkap korupsi di Indonesia bersifat politis, dan solusi teknis semata tidak akan cukup tanpa komitmen politik yang nyata. Rekomendasi strategis yang diuraikan dalam laporan ini berfokus pada penguatan aspek hukum, mendorong reformasi politik, mengintegrasikan pendidikan dan partisipasi masyarakat, serta mengadopsi teknologi sebagai alat bantu yang efektif.

Korupsi sering kali dipandang sebagai masalah hukum dan ekonomi semata, sebuah kejahatan yang diukur dari kerugian negara dan dihukum dengan pasal-pasal pidana. Selama bertahun-tahun, fokus pemberantasan korupsi tertuju pada penegakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang ketat. Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan, praktik korupsi tetap subur dan sulit dihilangkan. Kegigihan masalah ini menunjukkan bahwa ada dimensi lain yang sering terabaikan: dimensi manusia. Pada intinya, korupsi adalah sebuah keputusan, sebuah perilaku yang dipilih oleh individu, yang didorong oleh proses berpikir dan pengaruh lingkungan yang kompleks. Di sinilah psikologi menawarkan sebuah lensa baru yang krusial untuk memahami dan pada akhirnya memerangi korupsi secara lebih efektif. Pendekatan psikologis mengajak kita untuk "masuk ke dalam kepala" pelaku korupsi dan masyarakat di sekitarnya. Mengapa orang yang tahu bahwa korupsi itu salah tetap melakukannya? Faktor-faktor seperti bias kognitif—misalnya kecenderungan untuk merasionalisasi tindakan buruk atau merasa optimis tidak akan tertangkap—memainkan peran besar. Selain itu, pengaruh sosial, seperti tekanan dari rekan kerja atau persepsi bahwa "semua orang juga melakukannya," dapat menormalisasi perilaku koruptif hingga menjadi sebuah kebiasaan yang sulit diubah. Dengan menguak berbagai mekanisme psikologis ini, kita dapat merancang strategi pencegahan yang lebih cerdas dan proaktif. Alih-alih hanya berfokus pada hukuman setelah kejadian, kita bisa menciptakan intervensi yang membentuk ulang lingkungan pengambilan keputusan. Ini bisa berupa "dorongan" (nudge) halus yang mengarahkan individu ke pilihan yang lebih etis, membangun norma sosial baru yang mengedepankan integritas, dan memanfaatkan prinsip-prinsip pengaruh untuk mempromosikan kejujuran. Memahami psikologi di balik korupsi bukanlah untuk memaafkan, melainkan untuk membentengi sistem dan individu dari dalam, menciptakan pertahanan yang lebih kuat dan berkelanjutan melawan penyakit sosial ini.

Di lobby Kementerian Ketenagakerjaan terdapat patung yang mengenakan rompi KPK. Patung ini dipajang untuk mengingatkan para pejabat agar tidak melakukan tindakan korupsi.Ironisnya, sejumlah pejabat Kemenaker malah terciduk KPK.

Setelah Ditetapkan Resmi Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pemerasan K3 Di Kementerian Tenaga Kerja Oleh KPK, Presiden Prabowo Subianto Telah Memberhentikan Immanuel Ebenezer Yang Akrab Disapa Noel Dari Posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Hal Tersebut Disampaikan Langsung Oleh Mensesneg, Prasetyo Hadi, Berikut Pernyataan Mensesneg.

Narasumber: 1. Direktur Eksekutif JAMSOS Institute, Andy William Sinaga 2. Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

OTT KPK terhadap Wamenaker, akankah jadi anggota kabinet terakhir yang ditangkap karena kasus korupsi? Talk: -Pakar hukum pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA-Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro.

KPK kemungkinan akan segera mengumumkan tersangka terkait dugaan korupsi penentuan kuota tambahan dan penyelenggaraan haji Kemenag 2023-2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto menargetkan pengumuman tersangka dalam waktu dekat.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan User Terminal Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan. Hakim Abdul Affandi menyatakan bahwa meskipun Leonardi sudah pensiun, saat diduga melakukan tindak pidana ia masih berstatus perwira aktif TNI sehingga perkara menjadi kewenangan peradilan militer. Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menghormati putusan hakim dan menegaskan upaya hukum akan terus dilanjutkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama RI. Kasus ini bermula dari temuan DPR RI tentang pembagian 20 ribu kuota tambahan haji yang tidak sesuai Undang-Undang. Kuota tersebut dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus, padahal seharusnya haji reguler mendapat 92% dan haji khusus 8%. Skema ini diduga memicu praktik jual beli kuota yang merugikan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.Siapa pihak yang diduga memberi ataupun menerima keuntungan dari skema ini?

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa dirinya akan memimpin langsung upaya memberantas korupsi dan penyelewengan di seluruh lembaga eksekutif. Ia bahkan menyebut korupsi sebagai salah satu penghambat utama kemajuan bangsa yang masih mengakar di berbagai institusi, termasuk di tubuh BUMN dan BUMD. Presiden juga mengumumkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dalam APBN yang sebelumnya rawan diselewengkan. Dana ini berasal dari berbagai pos, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, hingga anggaran non-produktif lainnya. Bagaimana memastikan komitmen ini tidak berhenti pada tataran retorika? Talk besama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2007 - 2011, M Jasin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kerugian negara lebih dari satu triliun rupiah, terkait korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mendalami semua kemungkinan persekongkolan jahat dalam kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Salah satunya adalah dugaan adanya pemberian dana dari pihak travel kepada pejabat Kemenag.

Pemeriksaan terhadap 2 mantan pembantu presiden era pemerintahan Joko Widodo oleh KPK menuai sorotan. Pasalnya sejumlah mantan menteri yang terjerat kasus korupsi juga terjadi pada pemerintahan2 sebelumnya. Apa yang harus dievaluasi dalam tata kelola anggaran pemerintahan, bagaimana pengawasan yang harus dilakukan agar pemerintahan berikutnya bisa bersih dari praktek2 korupsi? talk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 - 2011, M Jasin

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di KPK telah naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tengah membidik sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai aturan. Tak hanya itu, KPK juga akan menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Meski demikian, KPK belum membeberkan lebih lanjut terkait sosok pemberi perintah dan pihak yang menerima aliran dana itu.Apa saja potensi pelanggaran hukum dari pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan ini?Talk : Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

2 Menteri era Jokowi diperiksa KPK dalam hari yang sama, akankah jadi pelajaran bagi kabinet sekarang agar bersih dari praktik korupsi? Talk: Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ), Saiful Anam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Seusai menjalani pemeriksaan, Yaqut memilih untuk tidak mengungkapkan materi atau substansi dari pemeriksaannya kepada awak media.

KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan layanan Google Cloud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak lain setelah pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hal ini sejalan dengan temuan Pansus Haji DPR RI periode lalu, yang menyoroti lemahnya pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kemenag terkait alokasi kuota tambahan haji dari Kementerian Haji Arab Saudi. KPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara menyeluruh.

Mantan Kepala Inspektur Tambang yang juga mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sunindyo Suryo Herdadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang batubara yang dilakukan PT Ratu Samban Mining di Provinsi Bengkulu.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyita sebuah rumah mewah di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Rumah bernilai miliaran rupiah tersebut merupakan milik salah satu tersangka utama kasus korupsi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan Mega Mall PTM Kota Bengkulu.

Korupsi bisa bermula dari hal kecil di sekolah—telat masuk, titip absen, sampai jual beli bangku.Bagaimana caranya membangun sekolah berintegritas dan mencetak generasi antikorupsi?Simak obrolan Jemmi Ngadiono (1000 Guru) dan Anis Wijayanti (Direktorat Jaringan Pendidikan - KPK) di episode kali ini.

KPK tengah menggodong aturan baru yang bakal melarang tersangka korupsi mnenutup wajah seperti menggunakan masker saat digiring kehadapan publik.

Dengarkan monolog persembahan mahasiswa Masscomm dengan topik Korupsi. Hanya di Obrolan JuKo.

The economic situation in Indonesia in recent years has not been good enough. For people, meeting daily needs ends up being a priority issue, and to the exclusion of other important matters, such as efforts to eradicate corruption. - Situasi ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup bagus. Bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan sehari-hari akhirnya menjadi isu prioritas, dan mengesampingkan hal-hal lain yang penting, seperti upaya pemberantasan korupsi.

Kejagung tetapkan 4 tersangka kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek, yang merugikan negara 1,9 T. 4 tersangka tersebut yakni, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW), Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL), Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT), dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM). 1 dari 4 tersangka diduga berada di luar negeri? Bagaimana pegiat anti korupsi mendorong pengusutan kasus korupsi tsb?Talk bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengurangi hukuman mantan ketua DPR Setyo Novanto dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akan mendalami temuan PPATK terkait 571.410 penerima bantuan sosial yang ternyata merupakan pengguna aktif judi daring. Gus Ipul mengaku sempat terkejut dan menyatakan akan mencoret nama penerima bansos apabila terbukti aktif bermain judi online.

Sebanyak 13 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan EDC di BRI, dicegah ke luar negeri. KPK menyebut, di antara 13 orang itu ada Direksi BRI.

Mahkamah Agung mengurangi hukuman mantan hakim agung Gazal Basaleh dalam kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang mencapai puluhan miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kasus dugaan rasuah proyek pembangunan jalan yang terungkap lewat penangkapan di Sumatra Utara belum final. KPK mengisyaratkan adanya pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan yang telah digelar.

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan rasuah dalam pengadaan mesin EDC di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pengadaan mesin EDC yang diduga dikorupsi itu terjadi dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, dengan nilai proyek mencapai Rp 2,1 triliun. Saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik, namun dua lokasi sudah digeledah, salah satunya kantor pusat BRI.

6 orang ditangkap dalam OTT KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, terkait dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov. Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara. Menanggapi kasus tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo agar segera melakukan pembenahan dan pembersihan serta segala penyelewengan wajib dihentikan.Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pembenahan fungsi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik?TALK : Pakar Otonomi daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan.

KPK mengungkap OTT di Mandailing Natal Sumut, terkait dugaan korupsi pengadaan jalan dengan modus pengaturan pemenang tender diduga pihak yang mengatur pemenang tender, menerima uang dari nilai proyek sekitar 200 M lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pemerintah terus memerangi korupsi, praktik-praktik yang memanipulasi penggunaan uang rakyat, dan pemborosan APBN.[TALK] Pegiat Anti Korupsi, dan juga Wakil ketua KPK Periode 2015-2019 - Saut Situmorang

SRITEX, raksasa tekstil Indonesia, kini runtuh secara tragis.Ironisnya, saat pabrik berhenti beroperasi, isu korupsi mulai mencuat. Bos besar disorot. Banyak yang bilang ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal moral, leadership, dan kepercayaan yang hilang.Di video ini, Coach Tom MC Ifle membedah:✅ Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejatuhan Sritex?✅ Apakah ini murni karena pandemi, salah manajemen, atau memang ada korupsi terselubung?✅ Dan, yang paling penting: pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai pebisnis, leader, bahkan karyawan?

Dalam beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan korporasi hingga pejabat tinggi. mulai dari kasus izin timah, ekspor CPO atau minyak mentah, tata kelola minyak Pertamina, hingga pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek. Potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Akankah kasus-kasus korupsi besar tersebut bisa diusut tuntas, menyeret seluruh terduga pelakunya ke meja hijau tanpa tebang pilih?Wawancara bersama Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) - Zaenur Rohman

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan aturan bagaimana mengelola konflik kepentingan.

Kencan Dengan Tuhan - Senin, 9 Juni 2025Bacaan: "Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup." (Amsal 15:27)Renungan: Seorang raja mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam keuangan untuk membahas masalah penting menyangkut kesejahteraan rakyat. Raja sangat heran karena dalam lima tahun terakhir ini negara sudah menyalurkan begitu banyak dana untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk membuka jaringan listrik dan telepon ke desa-desa kecil dan membangun rumah sakit. Namun kelihatannya dana yang dikucurkan masih saja kurang dan tidak pernah cukup. Sudah hampir dua jam pertemuan itu berjalan namun belum juga jelas penyebab dari semua kebocoran uang negara itu. Pada saat itulah seorang jenderal tua berkaca mata yang duduk di ujung meja, berdiri dan mengambil sebongkah es dari dalam baskom di samping meja. Ia memberikan bongkahan es tersebut kepada orang yang berada di sebelahnya untuk diedarkan ke semua orang yang berada di sekeliling meja hingga tiba pada orang terakhir di ujung meja. Ketika bongkahan es itu tiba pada orang terakhir, besarnya tidak lagi sebesar ketika pertama kali ia menyerahkannya. Sekarang besarnya sudah berkurang menjadi seperempat bagian dari besar sebelumnya. "Anda tahu apa artinya pelajaran ini?" tanya jenderal itu kepada semua yang hadir. Meskipun semuanya diam, namun tampak kepala mereka mengangguk-angguk tanda mengerti pelajaran dari bongkahan es itu. Jenderal itu menjelaskan, "Semakin banyak tangan yang dilalui, semakin berkuranglah jumlahnya." Meskipun di mana-mana kita mendengar seruan dan himbauan menentang korupsi, namun praktik korupsi tetap juga terjadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. 1 Timotius 6:10 berbunyi, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Meskipun uang itu sendiri tidaklah jahat tetapi kecintaan akan uanglah yang membuat orang-orang menjadi jahat. Sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, tidak akan pernah mendatangkan kedamaian bagi kita. Sebaliknya kita telah menempatkan diri sendiri di bawah bayang-bayang masalah. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menempati posisi yang baik dan tinggi di dalam pekerjaan kita, itu bukan dengan maksud agar kita mempunyai peluang untuk berlaku curang dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Di dalam pekerjaan, korupsi mempunyai arti yang lebih luas. Selain korupsi uang, ada juga korupsi waktu dan korupsi barang-barang lain milik perusahaan yang kemudian diambil menjadi milik sendiri tanpa ada yang tahu. Ingatlah bahwa standar Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita bekerja dengan jujur dan setia, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahan-Nya atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Doa:Tuhan Yesus, jauhkanlah aku dari keinginan mencari keuntungan gelap. Aku mau mengucap syukur senantiasa untuk apa yang sudah Engkau percayakan kepadaku. Aku akan mencukupkan diri dengan pemberian-Mu saja. Amin. (Dod).

Kasus Dugaan korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2019–2023. Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar

Kejaksaan Agung atau Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019–2023. Bagaimana perkembangan kasus tsb? Talk bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

Kalau hari ini lo masih suka curi waktu,berarti lo lagi minjem rezeki yang bukan hak lo.Besok-besok jangan heran kalau rezeki lo seret,doa lo mandek,dan kerjaan lo gitu-gitu aja.Follow IG gue @znijmpTinggalin cerita kerjaan lo disitu, insyallaah gua bacain tiap episode

Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menerima titipan uang pengganti sebesar Rp2,8 miliar dan USD 14.276 dari tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi menahan Ahmad Kanedi, mantan anggota DPD RI dua periode dan eks Wali Kota Bengkulu. Pria yang dikenal dengan sapaan Bangken ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Mega Mall dan PTM Pasar Minggu, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp100 miliar.

27 tahun sudah reformasi digaungkan di negeri ini. Namun, hingga saat ini cita cita perbaikan dan perubahan masih sebatas angan.Korupsi masih menghantui, demokrasi terancam mati, sementara supremasi hukum, dan penegakan HAM tak berjalan sesuai harapan.Mengapa reformasi jalan di tempat?Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat reformasi?

Kejaksaan Agung mengungkap alasan di balik pengusutan terhadap mantan Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022. Kasus ini diselidiki karena fasilitas kredit yang diberikan kepada Sritex berasal dari perbankan milik pemerintah.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex). ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam proses pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI kepada PT Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya. Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup.Wawancara dengan - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung,  Harli Siregar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran untuk internalnya sendiri, berisi penegasan bahwa penyelidik dan penyidik bisa mengusut kasus rasuah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam kasus korupsi impor minyak pertamina Kejaksaan Agung tergoda populisme hukum. Heboh mengumumkan kerugian besar sebuah kasus, kemudian kalang-kabut dalam pembuktiannya. Korupsi impor minyak harus diberantas. Tapi bila skandalnya diungkap dengan motif menyingkirkan pemain lama, tampaklah bahwa Kejaksaan Agung hanya menjadi alat kekuasaan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting