Podcasts about korupsi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai gaji kepala daerah saat ini belum sebanding dengan beban tugas maupun biaya operasional yang harus dikeluarkan selama menjabat. Karena itu, ia mengusulkan agar kepala daerah memperoleh insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila berhasil meningkatkan penerimaan daerah. Selain mengusulkan insentif dari PAD, Tito juga membuka peluang untuk membahas peningkatan biaya operasional kepala daerah yang selama ini dinilai masih relatif rendah. Lalu, apakah skema ini tepat diterapkan? Bagaimana mekanisme agar insentif tidak justru mendorong kepala daerah hanya mengejar target PAD tanpa memperhatikan kualitas pelayanan publik? Pembasannya bersama Guru besar IPDN & Mantan Dirjen Otda Kemendagri periode 2010-2014, Prof. Djohermansyah Djohan.

Bersama Narasumber1. Mantan Pimpinan KPK juga Mantan Anggota DPR RI, Johan Budi 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Setelah penyidikan bergulir dan berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana proses hukum akan berjalan hingga pembuktian di pengadilan. Di tengah perkembangan tersebut, penyitaan sejumlah barang bukti serta munculnya wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI menambah dinamika dalam penanganan perkara yang menjadi sorotan nasional ini.Sejauh mana sinergi antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum menjadi kunci dalam menghadirkan proses hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan?

Meningkatnya desakan agar KPK mengambil alih kasus dugaan korupsi mantan Jampidsus menjadi ujian bagi sinergi sekaligus independensi aparat penegak hukum. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga independensi penegakan hukum sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan.Namun secara hukum, KPK tidak bisa serta-merta menyita perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung tanpa memenuhi indikator kedaruratan penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang.Desakan agar kpk mengambil alih kasus dugaan korupsi mantan jampidsus terus menguat, apa yang harus dilakukan? Dengan Narasumber:1. Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun negeri, Dr. Emrus Sihombing2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah terus berlanjut. Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti uang hasil penggeledahan dengan melibatkan FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Kasus korupsi kepala daerah perlu dilihat dari dua sisi. Di satu sisi menjadi bukti ketegasan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi, namun di sisi lain menjadi pengingat bahwa pejabat terpilih juga dapat menyalahgunakan kepercayaan publik.Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Gaza Carumma Iskadrenda, menilai masyarakat harus semakin cermat memilih pemimpin agar kepala daerah yang memiliki integritas tetap menjadi prioritas dalam setiap pemilu.

Mabes Polri telah menetapkan eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara.Untuk mencegah perselisihan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pasca-penetapan tersangka ini, kedua lembaga perlu mengedepankan koordinasi kasus secara terbuka, gelar perkara bersama (sinergi), menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta menjaga fokus penegakan hukum dari muatan politis.Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri secara resmi telah menyerahkan berkas perkara dugaan korupsi dan TPPU ini kepada pihak Kejaksaan Agung untuk memperkuat sinergi institusi.Mabes Polri tetapkan mantan Jampidsus Febri Ardiansyah sbg tersangka kasus korupsi dan TPPU tata kelola batu bara, apa yang harus dilakukan agar tdk picu perselisihan antara polri dan kejagung? Narasumber1. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK), Ronald Loblobly2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

KPK kembali OTT kepala daerah, kali ini Bupati Sukoharjo, mengapa marak kepala daerah terlibat kasus korupsi?Bersama narasumber: 1. Pakar Hukum Universitas Pasundan Dr. Maman Budiman, SH., MH., 2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Tim gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya kembali menggeledah sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari pengembangan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi sektor batu bara. Dalam penggeledahan di lokasi ke-13 tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan seperangkat komputer yang diduga berkaitan dengan penyidikan.

Karangan bunga dukungan untuk Polri tampak berderet di depan Gedung Ditreskrimsus, di area Mapolda Metro Jaya. Dukungan ini muncul di tengah penyidikan tiga kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya.

Penggeledahan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul menjadi sorotan dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Jurnalis Metro TV Ardhan Anugrah melaporkan perkembangan terbaru langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, terkait langkah penyidik dalam mengungkap perkara tersebut.

Tim penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali menemukan barang bukti penting dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang terkait perkara korupsi batu bara.

Tim penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali menemukan barang bukti penting terkait kasus dugaan korupsi, suap, dan pencucian uang. Salah satunya ditemukan dari sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Jawa Barat.

Program makan bergizi gratis layak disebut sebagai salah satu korupsi paling masif dan sistemik dalam sejarah rasuah Indonesia. Korupsi tampak lazim dalam proyek ini. Praktik lancung yang merugikan keuangan negara terjadi dalam pelbagai lini dan melibatkan banyak kalangan: pejabat, partai politik dan aparat. Tidak dibangun dengan konsep yang baik sejak awal, MBG bisa bersalin rupa menjadi mesin logistik untuk mengkonsolidasikan dukungan menuju Pemilihan Umum 2029.- - -Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Polisi tengah menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan dan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU yang diduga berlangsung sejak 2018 hingga 2026. Penyidik menduga terjadi manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara, serta pembayaran yang tidak sesuai kontrak. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga sekitar Rp5 triliun dan diduga berdampak pada terganggunya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Lalu, bagaimana melihat dugaan korupsi ini dari sisi tata kelola sektor energi? Benarkah penyimpangan dalam rantai pasok batu bara dapat memengaruhi keandalan pembangkit hingga memicu pemadaman listrik? Talk bersama Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Pati, Sudewo, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dengan agenda pemeriksaan saksi. Persidangan berlangsung di tengah pengamanan ketat aparat kepolisian, menyusul adanya potensi mobilisasi massa pendukung di sekitar area pengadilan. Pihak pengadilan tetap memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi publik, namun dengan sejumlah pembatasan ketat seperti larangan penggunaan pengeras suara yang mengganggu jalannya persidangan serta aturan agar aksi tidak menghambat perkara lain yang juga disidangkan di lokasi yang sama.Situasi ini kembali memunculkan perhatian publik, mengingat pada sidang sebelumnya sempat terjadi ketegangan hingga berujung kericuhan di area pengadilan. Di sisi lain, perkara yang disidangkan juga menyangkut dugaan suap, gratifikasi, hingga pemerasan dengan nilai miliaran rupiah, yang membuat atensi masyarakat terhadap jalannya persidangan semakin tinggi.Lalu, bagaimana hukum memandang pengaturan aksi massa di sekitar pengadilan dalam kasus-kasus berprofil tinggi seperti ini? ::NS:: Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Fakultas Hukum UNDIP/ Gaza Carumna Iskadrenda//

#DiskusiInteraktif DPR usulkan Kepala Daerah dapat hak keuangan sebesar 20 persen dari PAD agar tidak korupsi, efektifkah? [TALK] Pakar Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. M. Husni Thamrin, M.Si&Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berstandar nasional.Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan efektivitas dalam sistem pencegahan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.Dengan penguatan SDM, KPK berharap dapat menciptakan ekosistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menekan potensi praktik korupsi sejak dini.

Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam tata kelola izin usaha pertambangan bauksit yang melibatkan nama Sudanto alias Aseng. Dalam proses penyidikan terbaru, penyidik kembali melakukan pengembangan perkara dengan menyita sejumlah barang bukti penting.

Jumlah tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini mencapai 6 orang. Jika merujuk kesaksian tersangka Sony Sanjaya, bukan tidak mungkin jumlah tersangka akan terus bertambah. Untuk mengetahui sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, sudah terhubung bersama kita Jurnalis Metro TV Arbida Donosemito dari Gedung Kejagung Jakarta.

Apakah UU ITE benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat di ruang digital, atau justru berpotensi membatasi kebebasan berekspresi?Dalam episode ini, Prof. Henri Subiakto membahas tujuan awal lahirnya UU ITE, berbagai kontroversi dalam penerapannya, serta tantangan menyeimbangkan perlindungan hukum dengan kebebasan berpendapat di era digital.

Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Di tengah sorotan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan gagasan yang memantik perdebatan, yakni memberikan insentif atau bonus kepada kepala daerah berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tito, skema ini dapat mendorong kepala daerah lebih kreatif menggali potensi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakatLalu bagaimana melihat usulan ini dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik? Apakah insentif berbasis kinerja fiskal dapat menjadi solusi untuk memperkuat otonomi daerah dan menekan praktik korupsi, atau justru membuka ruang persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah? Kami akan membahasnya bersama Pakar otonomi daerah / Gurubesar IPDN, Prof Johermansyah Johan

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri) melakukan penggeledahan di kantor BUMN PT Barata Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait kasus pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes PTPN XI dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp645 miliar.

Langkah tersangka mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sonny Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator menjadi babak baru dalam pengungkapan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Status justice collaborator bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor lain maupun pola dugaan penyimpangan yang lebih luas. Sejauh mana pengajuan tersebut dapat memperkuat pembuktian perkara, dan bagaimana mekanisme serta syarat seseorang dapat diterima sebagai justice collaborator?[TALK] Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, M Jasin

Pada Episode kali ini, secara khusus berbincang bersama dengan Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono, yang akan mengulas tuntas bagaimana angka, data, dan laporan keuangan dapat menjadi instrumen awal membaca risiko korupsi.Pada obrolan hangat ini, kita juga akan menyimak cara untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, hingga memahami konsep beneficial owner dan kerugian perekonomian negara. Karena pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan, tetapi juga kemampuan membaca risiko sejak dini, memperkuat transparansi, serta membangun sistem yang akuntabel dan berintegritas.

Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan mencopot sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini diambil secara tegas menyusul masuknya laporan mengenai kejanggalan dan indikasi kuat penyelewengan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Menurut Video yang saya tonton di kanal Youtube Tempo.co.Happy Listening and Enjoy

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia menggelar acara BPA Fair selama tiga hari di Jakarta untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Kegiatan ini menampilkan pelelangan terbuka berbagai aset hasil rampasan dan sitaan perkara tindak pidana korupsi, serta pemusnahan barang bukti yang terbukti palsu. Salah satu agenda utama adalah pemusnahan empat belas jam tangan mewah imitasi milik tersangka Jimmy Sutopo yang ditaksir bernilai ratusan juta rupiah berdasarkan hasil penelitian ahli dan pengakuan di persidangan. Selain itu, pameran ini juga melelang aset unggulan berupa kendaraan mewah, lukisan emas, serta perhiasan dan tas mewah dari perkara terpidana Harvey Moeis. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses lelang secara transparan dan akuntabel, sekaligus akan terus melacak aset para terpidana korupsi hingga ke luar negeri demi memenuhi pembayaran uang pengganti.

Ketika negara memilih reformasi yang paling aman secara politik, apakah mungkin negara sedang menunjukan political will-nya dalam mereformasi tubuhnya? Mungkin belum cukup.

Seorang napi kasus korupsi nikel menjadi sorotan publik karena dia tertangkap kamera sedang ngopi santai di cafe Kendari dan peristiwa ini viral setelah fotonya tersebar di media sosial.

Paus Leo XIV bertemu para uskup dan pejabat agama di Paroki Bunda Maria Fatima di Luanda Angola dalam rangka kunjungan ke sejumlah negara Afrika. Dalam misa yang dihadiri sekitar seratus ribu umat di Kilamba Paus menyerukan penghentian konflik berdarah serta upaya memerangi korupsi yang dinilai memperparah kemiskinan. Meski menjadi produsen minyak dan berlian besar dunia banyak warga Angola masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan rendah. Kunjungan ini diharapkan membawa pesan perdamaian dan keadilan sosial.

Praktik pencucian uang hasil korupsi kini semakin kompleks dengan melibatkan keluarga, kolega, hingga relasi personal sebagai “layering”. Dalam Edisi Sore Radio Elshinta (20 April 2026), Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap bagaimana pola ini bekerja, termasuk penggunaan rekening nominee dan peran pemodal politik dalam aliran dana ilegal. Bersama News Anchor Farma Dinata, perbincangan ini juga mengulas tantangan pembuktian hukum serta pentingnya peran publik dalam mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi.

Tambahan kuota haji Indonesia pada 2024 sebanyak 20.000 itu ternyata menyimpan cerita di baliknya, serta cukup membuat ramai di perbincangan masyarakat. Membahas secara utuh perkara korupsi kuota haji bersama Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dengan Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Kasus ini dampaknya bukan hanya berakibat pada kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga berpengaruh langsung pada nasib waktu keberangkatan calon haji Indonesia. Ibadah yang semestinya diurus dan dipersiapkan secara sakral sepenuh hati, justru tercoreng oleh terjadinya dugaan penyimpangan. Dengarkan pembahasan lengkapnya di Rekam Aksi episode terbaru, dan mari kita kawal terus kasus ini bersama ya, #KawanAksi.

Kejaksaan Agung menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, yang baru saja dilantik oleh Presiden RI. Hery Susanto diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait pengelolaan tata kelola Nikelyang dan pengurusan pendapatan negara bukan pajak. Hery Susanto juga diduga menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah. Penangkapan ini mengejutkan publik karena Hery baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman periode 2026–2031 oleh Presiden Prabowo Subianto. Simak laporan lengkap mengenai penahanan dan perkembangan kasus ini.

Simak Silabus bersama Narasumber:1 . Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK), Bejo Suhendro

Sebuah kasus di Pekalongan ini membuka fakta yang cukup mengganggu bahwa ternyata dibalik sistem pengadaan digital ternyata masih saja kecolongan.

Komisi 3 DPR RI menggelar rapat terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Apa hasil dari rapat tersebut? Simak informasi lengkapnya di video ini!

Kita butuh lebih banyak sosok seperti Abraham Samad,  Ketua KPK periode 2011 - 2015 yang berani berdiri di garis depan untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Integritas tidak lahir tiba-tiba. Sifat Antikorupsi dibentuk dari rumah, lalu dibawa ke institusi, tempat di mana perubahan benar-benar diuji. Perbincangan ini dan kenapa Abraham Samad memperjuangkan sesuatu yang sulit diperjuangkan di Indonesia dibahas pada episode ini. Simak perbincangannya.#cauldroncontent #uncensored #uncensoredwithandinieffendi #podcast #podcastindonesia #andinieffendi #podcast #kpk #korupsi #pemerintahan #kepolisian #hukumindonesia #demokrasi #ijazahjokowi #fakta #genz #jurnalisberita #kebebasan #dpr #abrahamsamad —Uncensored bersama Andini Effendi ingin memulai percakapan mengenai isu yang kerap dianggap tabu. The Elephant in the Room adalah topik yang diketahui semua orang, namun tidak banyak yang berani membicarakannya. Dengan berdiskusi secara terbuka, kami harap masyarakat bisa lebih terbuka pikiran dan hatinya. ୨♡୧ New episode drops every Thursday! ୨♡୧ ☆ Jangan lupa follow & Subscribe kami ☆ https://www.instagram.com/cauldroncontent/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ3JpwVKQYqY6XA9E0ufQ6gWBL6H__NYw ☆ Dengarkan juga podcast kami ☆ https://open.spotify.com/show/6pHdBM4Jr0JMwBvbVCMiQI?si=cc66a009ea964c3a&nd=1&dlsi=4f0c2d2242694a34 https://podcasts.apple.com/id/podcast/uncensored-with-andini-effendi/id1627192280 ☆ Host Andini Effendi ☆ https://www.instagram.com/andinieffendi/ ☆ Abraham Samad ☆https://www.instagram.com/abrahamsamad_/ ☆ Wardrobe by Lanivatti☆ https://www.instagram.com/lanivatti_official/ ☆ Location at Addition living ☆ https://www.instagram.com/addition.living/ —Time Stamp 00.00 Intro 05.50 Kepentingan pemilik modal media08.24 Dugaan ijazah palsu Jokowi13.05 Sistem hukum Indonesia terburuk di dunia23.35 Gen Z jadi garda terdepan 27.06  Kebebasan jurnalis di era demokrasi33.05 Dipilih karena muda37.58 Alasan KPK pilih kasus tertentu 41.31 KPK tidak ada ruang untuk pelanggaran57.35 "Agenda Setting" Abraham Samad

Menyoroti polemik penetapan status tahanan rumah terhadap mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK.Apakah langkah ini sudah tepat dari sisi hukum dan rasa keadilan publik? Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan umat?Simak pembahasan mendalam bersama narasumber kompeten yang akan mengulas dari perspektif hukum, kebijakan publik, hingga transparansi lembaga antirasuah.Talk :: Direktur KPK Watch - Yusuf Sahide & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Istilah restorative justice semakin sering digunakan dalam penerapan penyelesaian kasus hukum di Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia. Tiga kepala daerah tertangkap secara berturut-turut dalam operasi yang berbeda, menambah panjang daftar pejabat publik yang tersandung kasus korupsi.Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi? Di satu sisi, operasi tangkap tangan menunjukkan upaya penegakan hukum masih berjalan. Namun di sisi lain, kasus yang terus berulang juga menimbulkan kekhawatiran tentang sistem pengawasan, integritas pejabat publik, serta tata kelola pemerintahan di daerah.Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik rentetan OTT ini? Mengapa praktik korupsi di tingkat daerah masih kerap terungkap? Dan langkah apa yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang?TALK :: Direktur KPK Watch, Yusuf Sahide & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan korupsi (LKPK ), Bejo Suhendro

Penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji memicu perdebatan publik. Sejumlah pihak menilai langkah penegak hukum merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi, sementara lainnya mempertanyakan apakah ada unsur politis di balik proses hukum tersebut. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini dan seperti apa tanggapan berbagai pihak? TALK :: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumut, Sohibul Ansor Siregar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan bahwa mereka akan memanggil dan memeriksa suami serta anak dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait dugaan aliran uang dalam kasus korupsi sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Setelah menahan Fadia Arafiq, KPK mengembangkan penyidikan dengan fokus pada dugaan korupsi dalam proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan. Keduanya, suami dan anak Fadia Arafiq, diduga turut menerima aliran dana dari kegiatan korupsi tersebut. KPK berkomitmen untuk melanjutkan penyidikan dan memastikan pihak lain yang turut terlibat juga akan diperiksa.

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bidang LNG. Terdakwa Hari Karyuliarto didakwa menyetujui pengadaan LNG tanpa kajian ekonomi yang memadai, yang diduga merugikan negara sekitar 113,84 juta dolar AS. Namun, pihak terdakwa membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa tidak ada suap atau kerugian negara dalam kontrak LNG tersebut.

Sejak 2014 hingga 2022, pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp468,9 triliun dari APBN untuk Dana Desa. Angka itu bukan kecil — ia lebih besar dari anggaran pertahanan selama beberapa tahun sekaligus. Namun, jumlah tersebut gagal mengatasi masalah kemiskinan di desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta tenaga kerja bantu atau outsourcing.

Korupsi di Bea dan Cukai sudah berurat-akar. Petugas punya kewenangan penuh menentukan masuknya barang impor, mereka memperdagangkan itu guna mendapatkan suap yang tak terendus selama bertahun-tahun. Masuknya barang selundupan membuat industri nasional terpuruk. Sulit ada perbaikan jika penunjukan pemimpin Bea dan Cukai tidak diisi profesional. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Rp7 miliar per bulan, korupsi jadi rutinitas. Kasus Bea Cukai bukan sekadar OTT, tapi cermin pembiaran negara. Di era Presiden Prabowo, ini bisa menjadi senjata dari aktor dengan tangan tak terlihat yang mengganggu stabilitas—atau momentum balik arah pemberantasan korupsi klasik.

Ditunjuk menempati jabatan yang seharusnya melindungi para pekerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer malah ditengarai memperalat jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, modus korupsi serupa terus berulang di kementerian itu. Mengganti satu orang saja tak cukup. Memotong generasi layak dipertimbangkan untuk menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

The economic situation in Indonesia in recent years has not been good enough. For people, meeting daily needs ends up being a priority issue, and to the exclusion of other important matters, such as efforts to eradicate corruption. - Situasi ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup bagus. Bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan sehari-hari akhirnya menjadi isu prioritas, dan mengesampingkan hal-hal lain yang penting, seperti upaya pemberantasan korupsi.