Podcasts about korupsi

Kencan Dengan Tuhan - Senin, 9 Juni 2025Bacaan: "Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup." (Amsal 15:27)Renungan: Seorang raja mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam keuangan untuk membahas masalah penting menyangkut kesejahteraan rakyat. Raja sangat heran karena dalam lima tahun terakhir ini negara sudah menyalurkan begitu banyak dana untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk membuka jaringan listrik dan telepon ke desa-desa kecil dan membangun rumah sakit. Namun kelihatannya dana yang dikucurkan masih saja kurang dan tidak pernah cukup. Sudah hampir dua jam pertemuan itu berjalan namun belum juga jelas penyebab dari semua kebocoran uang negara itu. Pada saat itulah seorang jenderal tua berkaca mata yang duduk di ujung meja, berdiri dan mengambil sebongkah es dari dalam baskom di samping meja. Ia memberikan bongkahan es tersebut kepada orang yang berada di sebelahnya untuk diedarkan ke semua orang yang berada di sekeliling meja hingga tiba pada orang terakhir di ujung meja. Ketika bongkahan es itu tiba pada orang terakhir, besarnya tidak lagi sebesar ketika pertama kali ia menyerahkannya. Sekarang besarnya sudah berkurang menjadi seperempat bagian dari besar sebelumnya. "Anda tahu apa artinya pelajaran ini?" tanya jenderal itu kepada semua yang hadir. Meskipun semuanya diam, namun tampak kepala mereka mengangguk-angguk tanda mengerti pelajaran dari bongkahan es itu. Jenderal itu menjelaskan, "Semakin banyak tangan yang dilalui, semakin berkuranglah jumlahnya." Meskipun di mana-mana kita mendengar seruan dan himbauan menentang korupsi, namun praktik korupsi tetap juga terjadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. 1 Timotius 6:10 berbunyi, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Meskipun uang itu sendiri tidaklah jahat tetapi kecintaan akan uanglah yang membuat orang-orang menjadi jahat. Sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, tidak akan pernah mendatangkan kedamaian bagi kita. Sebaliknya kita telah menempatkan diri sendiri di bawah bayang-bayang masalah. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menempati posisi yang baik dan tinggi di dalam pekerjaan kita, itu bukan dengan maksud agar kita mempunyai peluang untuk berlaku curang dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Di dalam pekerjaan, korupsi mempunyai arti yang lebih luas. Selain korupsi uang, ada juga korupsi waktu dan korupsi barang-barang lain milik perusahaan yang kemudian diambil menjadi milik sendiri tanpa ada yang tahu. Ingatlah bahwa standar Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita bekerja dengan jujur dan setia, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahan-Nya atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Doa:Tuhan Yesus, jauhkanlah aku dari keinginan mencari keuntungan gelap. Aku mau mengucap syukur senantiasa untuk apa yang sudah Engkau percayakan kepadaku. Aku akan mencukupkan diri dengan pemberian-Mu saja. Amin. (Dod).

Kasus Dugaan korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2019–2023. Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar

Kejaksaan Agung atau Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019–2023. Bagaimana perkembangan kasus tsb? Talk bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

27 tahun sudah reformasi digaungkan di negeri ini. Namun, hingga saat ini cita cita perbaikan dan perubahan masih sebatas angan.Korupsi masih menghantui, demokrasi terancam mati, sementara supremasi hukum, dan penegakan HAM tak berjalan sesuai harapan.Mengapa reformasi jalan di tempat?Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat reformasi?

Kalau hari ini lo masih suka curi waktu,berarti lo lagi minjem rezeki yang bukan hak lo.Besok-besok jangan heran kalau rezeki lo seret,doa lo mandek,dan kerjaan lo gitu-gitu aja.Follow IG gue @znijmpTinggalin cerita kerjaan lo disitu, insyallaah gua bacain tiap episode

Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi menahan Ahmad Kanedi, mantan anggota DPD RI dua periode dan eks Wali Kota Bengkulu. Pria yang dikenal dengan sapaan Bangken ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Mega Mall dan PTM Pasar Minggu, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menerima titipan uang pengganti sebesar Rp2,8 miliar dan USD 14.276 dari tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex). ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam proses pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI kepada PT Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya. Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup.Wawancara dengan - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung,  Harli Siregar

Kejaksaan Agung mengungkap alasan di balik pengusutan terhadap mantan Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022. Kasus ini diselidiki karena fasilitas kredit yang diberikan kepada Sritex berasal dari perbankan milik pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran untuk internalnya sendiri, berisi penegasan bahwa penyelidik dan penyidik bisa mengusut kasus rasuah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

KPK merekomendasikan pemerintah agar partai politik diberikan dana besar dari APBN agar tidak korupsi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam sebuah webinar di Youtube KPK. Ia mengatakan sistem politik yg mahal dan besarnya modal untuk menjadi pejabat jadi salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi dengan tujuan ingin balik modal. Wawancara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong

#DiskusiInterakif Agar tidak korupsi, pimpinan KPK usulkan partai politik dapat dana besar dari APBN, efektifkah? Talk: - Pengamat Politik Independen/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso- Direktur KPK Watch, Yusuf Sahide

Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau terkait kasus dugaan korupsi barang kena cukai di Kabupaten Karimun.Hasil audit ini menjadi landasan bagi penyidik Kejati Kepri untuk memperkuat proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara tersebut.Penyidikan terhadap kasus ini masih terus berlanjut, dan Kejati Kepri memastikan akan menindak tegas para pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku.

ASN di Polewali Mandar tersandung kasus korupsi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2023. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,1 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan justru diselewengkan demi kepentingan pribadi.

Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi.Disebutkan “anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.Sementara di UU KPK diatur, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi.Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?

Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan undang undang BUMN yang baru namun beleid ini menuai kontroversi karena mengubah status direksi dan komisaris bumn bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, jika ada perkara korupsi di BUMN, KPK tidak bisa serta merta dapat melakukan penindakan.

Mahkamah Agung (MA) melakukan perombakan besar-besaran hakim dan ketua pengadilan negeri di sejumlah daerah di Indonesia dengan dalih untuk penyegaran.Setidaknya ada 199 hakim dan 68 panitera yang terkena promosi dan mutasi kali ini dan terbesar ada di wilayah Jakarta. Seluruh hakim yang bertugas di lima pengadilan di wilayah Jakarta digantikan orang baru. Perobakan atau rotasi besar-besaran yang dilakukan ini juga diklaim berbasiskan integeritas. Dimana basis datanya menggunakan hasil profiling yang dilakukan Badan Pengawasan (Bawas) MA.Apa yang harus diperhatikan dari mutasi yang dilakukan MA agar efektif cegah hakim korupsi? BersamaPeneliti Bidang Hukum Demokrasi dan HAM Seknas FITRA, Siska Baringbing Direktur LBHA Trisakti Indonesia Ucok Rolando P. Tamba

Kejagung kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa kasus korupsi bahan baku minyak goreng.Jurnalis: Bernadin Mario

Tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Jakarta, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom ditahan akibat terjerat kasus suap. Ketiganya menerima suap sebesar Rp60 miliar pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka lainnya, termasuk Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, panitera Wahyu Gunawan, dan dua pengacara. Kasus suap dan korupsi hakim bukan hal baru. Sebelumnya suap melibatkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat memutus bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. Rentetan kasus ini menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyebut ini sebagai pertanda jebolnya integritas hakim.Upaya apa yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat? Ruang Publik KBR menghadirkan Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, dan Rangga Lukita Desnata, Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia sekaligus Hakim di PN Bireun, Aceh.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

KPK merespon banyaknya narapidana koruptor yang mendapat remisi Idulfitri. Lembaga rasuah itu menilai, pemberian remisi terhadap para napi dianggap sah jika sesuai aturan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi KPK siang ini bersama rombongan. Ia disambut oleh Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, dan disebut membahas program pencegahan korupsi di Jakarta. Namun, detil pembahasannya masih dirahasiakan.

Episode kali ini, Coach tom akan membahas tentang isu korupsi pertamina yang mencapai hingga 1000 triliunkalau biasanya bensin di oplos pengecer kali ini di oplos mafia dikilang. jadi, siapa pelaku yang punya power sebesar itu?

Sementara itu, KPK memastikan penggeledahan rumah Ridwan Kamil yang dilakukan penyidik berlandaskan petunjuk selama proses penyidikan. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, menyatakan bahwa prioritas dalam penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB adalah rumah Ridwan Kamil.

Kejagung Usut Peran Ahok dalam Dugaan Korupsi Minyak Pertamina | DPR Soroti Ancaman dan Peluang Kebijakan Tarif Impor AS bagi Indonesia | Jelang Lebaran, Dinkes Tulungagung Temukan Produk Pangan Tidak Layak Edar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mantan Komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia ,Gandjar Laksmana Bonaprapta bercerita tentang mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa dan bagaimana ia bersama komunitas Gerakan AntiKorupsi (GAK) memberikan dukungan penuh untuk upaya pemberantasan korupsiSementara itu, Ikang Fawzi memilih musik sebagai cara menyentuh hati masyarakat. Dengan lagu, kita diajak untuk peduli, berani marah, dan melawan ketidakadilan. Karena kalau kita diam, korupsi akan terus merugikan kita semua

Ahok Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pertamina | Sri Mulyani Sebut Industri TPT dan Alas Kaki Terus Tumbuh | Pengangkatan CASN Mundur, Pemkot Solo Terdampak Kekurangan Pegawai*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dalam kasus korupsi impor minyak pertamina Kejaksaan Agung tergoda populisme hukum. Heboh mengumumkan kerugian besar sebuah kasus, kemudian kalang-kabut dalam pembuktiannya. Korupsi impor minyak harus diberantas. Tapi bila skandalnya diungkap dengan motif menyingkirkan pemain lama, tampaklah bahwa Kejaksaan Agung hanya menjadi alat kekuasaan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

DPRD DKI Jakarta meminta kepada pemprov DKI Jakarta supaya menambah kapasitas transportasi umum sehingga bisa memperluas layanan transportasi gratis.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina membuat geger masyarakat. Bukan hanya tuduhan Pertamax oplosannya, namun juga nilai kerugian yang ditaksir mencapai hampir Rp1.000 triliun. Kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar dari jumlah kerugian yang berhasil dibongkar aparat.Walau pemberantasan korupsi terus dilakukan dan fakta integritas serta antikorupsi sudah ditandatangani, nyatanya masih saja banyak pejabat di republik ini yang terjerat korupsi. Bahkan, nilai korupsi semakin besar dari waktu ke waktu, dari puluhan hingga ratusan triliun rupiah.Apa yang salah dengan negara ini ketika budaya korupsi terus merajalela? Dan, mengapa koruptor belum ada dihukum mati?

Kejaksaan Agung Diminta Fokus Usut Dugaan Megakorupsi Pertamina | Proses Revisi Undang-Undang TNI Didesak Dihentikan | Pemungutan Suara Ulang, KPU Bengkulu Selatan Nihil Anggaran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Korupsi di Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir Didesak Mundur | Pemerintah Lanjutkan Proyek DME Pengganti Elpiji, Investasi dari Danantara | Paus Fransiskus Alami Dua Kali Gagal Napas Akut*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus Korupsi Minyak Mentah, Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat | KPK Tak Siap, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda | Arab dan Mesir Kecam Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Istana Dukung Kejaksaan Usut Korupsi Pertamina | Dinas Kesehatan Ponorogo Tekan Kasus Repasung ODGJ | German Open 2025: Dua Wakil Ganda Campuran Hadapi Lawan Tangguh di Semifinal*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Korupsi pantas disebut kejahatan luar biasa karena punya dampak pengganda yang luas. Rakyat bakal jadi pihak yang paling dirugikan.Lihat saja kasus korupsi di Pertamina terkait tata kelola minyak mentah yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Tersangkanya, para petinggi di anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah dengan mengoplos BBM Pertalite menjadi Pertamax.Padahal, harga Pertamax mengikuti harga pasar sehingga lebih mahal ketimbang Pertalite, artinya konsumen membeli produk BBM yang tak sesuai harga. Sudah bermunculan beragam protes, kritik, hingga sindiran dari warganet di media sosial. Misalnya, Pertamax adalah Pertalite tanpa Antre.Apa saja kerugian yang dialami konsumen Pertamina terkait kasus ini? Apakah konsumen bisa mengajukan gugatan dan meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan?Kita bincangkan bersama Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), M. Mufti Mubarok dan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Penyidik Kejaksaan Agung, kembali menetapkan dua orang terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka, Rabu (27/02/2025) malam. Kedua orang tersebut sebelumnya diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi, namun setelah ditemukan bukti yang cukup, penyidik langsung menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Kejagung Tegaskan Pertamax Oplosan di Kasus Korupsi Pertamina | Menkes: Cek Kesehatan Rutin Tambah Usia Harapan Hidup | Korban Tewas di Gaza Capai 48 Ribu Orang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kejagung Resmi Menetapkan Sebanyak 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Rugikan Rp193,7 T .

Pertamina Jamin Kasus Korupsi Minyak Mentah Tak Ganggu Pelayanan | Indonesia-Malaysia Bahas Pertukaran Narapidana | PSSI Tunjuk Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia

Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rugikan Negara 193 T | Strategi Bawaslu Hadapi PSU di 24 Daerah | Tebing PSN Bendungan Bagong Trenggalek Longsor*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Tegaskan Bangun Prinsip Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi Jadi Pondasi Pengelolaan Danantara | Presiden Minta Pengelolaan Danantara Utamakan Transparansi dan Akuntabilitas | Paus Siap Mengundurkan Diri Jika Kesehatannya Menurun

Kepala Daerah yang Hari Ini Dilantik, Harus Jadi Teladan Cegah Korupsi | Tiga Kesalahan Mendikti Saintek yang Membuatnya di-Reshuffle | Wali Kota Semarang dan Suami Ditahan KPK*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

ICW: Anggaran Diipangkas Bukan Alasan Lemahnya Pemberantasan Korupsi | KPK Resmi Menahan Walikota Semarang Havearita beserta Suami | Lima Tahun Atasi Polusi Suara, Kota-kota di China Lebih Tenang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden RI Prabowo Subianto Akui Korupsi di Indonesia Mengkhawatirkan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membasmi praktik korupsi yang merugikan negara. Hal ini disampaikan secara virtual dalam World Government Summit 2025 di Dubai pada Kamis waktu setempat. Presiden memastikan akan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 naik 3 poin menjadi 37 dari 34 di tahun sebelumnya. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 100 negara.Kenaikan IPK tersebut ditanggapi beragam. Ada yang memaknainya sebagai asa ke arah perbaikan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, pekan ini vonis Harvey Moeis pada kasus korupsi timah diperberat menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.Namun, ada juga yang skeptis mengingat komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi terkesan inkonsisten. Misalnya, di penghujung tahun lalu, Presiden Prabowo melontarkan wacana memaafkan koruptor, asal mengembalikan uang negara yang dicuri. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, dalam pidato pelantikannya, Prabowo secara tegas menyatakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.Lantas, bagaimana membaca kenaikan IPK ini? Apakah peringkat dan nilai IPK mencerminkan realita pemberantasan korupsi? Apa saja yang mesti dioptimalkan dari strategi pemberantasan korupsi? Apakah pengesahan RUU Perampasan Aset harus disegerakan? Kita bincangkan bersama Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Prof Hibnu Nugroho Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perkara banding terdakwa kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, akan diputuskan hari ini di Pengadilan Tinggi Jakarta. Rencananya, sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB dan terbuka untuk umum.

Seorang mantan kepala desa, R, dari Desa Bamadu, Kecamatan Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa. Kasus ini menimbulkan kerugian negara lebih dari 387 juta rupiah. Mantan Kades tersebut terlibat pengelolaan anggaran 1,3 miliar rupiah pada tahun 2017, namun tidak mencantumkan bukti lengkap dan sah serta ditemukan adanya pengeluaran fiktif dan mark up anggaran tanpa laporan pertanggungjawaban.

Komitmen pemberantasan korupsi sebagai janji kampanye dan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran masih ditunggu publik. Dalam 100 hari kerja, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan kejar koruptor hingga ke Antartika hingga vonis sampai 50 tahun bagi para koruptor. Namun, hingga kini publik masih menanti bagaimana realisasinya. Lantas, akan sejauh mana rakyat bisa berharap janji pemberantasan korupsi akan dilunasi di pemerintahan Prabowo-Gibran?

Mungkin kita juga akan nyuri atau korupsi jika nilainya jauh lebih besar dari yang pernah kita pegang. Atau tetap tidak ya?

Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting