POPULARITY
Korupsi bisa bermula dari hal kecil di sekolah—telat masuk, titip absen, sampai jual beli bangku.Bagaimana caranya membangun sekolah berintegritas dan mencetak generasi antikorupsi?Simak obrolan Jemmi Ngadiono (1000 Guru) dan Anis Wijayanti (Direktorat Jaringan Pendidikan - KPK) di episode kali ini.
KPK tengah menggodong aturan baru yang bakal melarang tersangka korupsi mnenutup wajah seperti menggunakan masker saat digiring kehadapan publik.
Dengarkan monolog persembahan mahasiswa Masscomm dengan topik Korupsi. Hanya di Obrolan JuKo.
The economic situation in Indonesia in recent years has not been good enough. For people, meeting daily needs ends up being a priority issue, and to the exclusion of other important matters, such as efforts to eradicate corruption. - Situasi ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup bagus. Bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan sehari-hari akhirnya menjadi isu prioritas, dan mengesampingkan hal-hal lain yang penting, seperti upaya pemberantasan korupsi.
Kejagung tetapkan 4 tersangka kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek, yang merugikan negara 1,9 T. 4 tersangka tersebut yakni, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW), Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL), Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT), dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM). 1 dari 4 tersangka diduga berada di luar negeri? Bagaimana pegiat anti korupsi mendorong pengusutan kasus korupsi tsb?Talk bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengurangi hukuman mantan ketua DPR Setyo Novanto dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akan mendalami temuan PPATK terkait 571.410 penerima bantuan sosial yang ternyata merupakan pengguna aktif judi daring. Gus Ipul mengaku sempat terkejut dan menyatakan akan mencoret nama penerima bansos apabila terbukti aktif bermain judi online.
Sebanyak 13 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan EDC di BRI, dicegah ke luar negeri. KPK menyebut, di antara 13 orang itu ada Direksi BRI.
Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan rasuah dalam pengadaan mesin EDC di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pengadaan mesin EDC yang diduga dikorupsi itu terjadi dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, dengan nilai proyek mencapai Rp 2,1 triliun. Saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik, namun dua lokasi sudah digeledah, salah satunya kantor pusat BRI.
Mahkamah Agung mengurangi hukuman mantan hakim agung Gazal Basaleh dalam kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang mencapai puluhan miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kasus dugaan rasuah proyek pembangunan jalan yang terungkap lewat penangkapan di Sumatra Utara belum final. KPK mengisyaratkan adanya pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan yang telah digelar.
6 orang ditangkap dalam OTT KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, terkait dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov. Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara. Menanggapi kasus tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo agar segera melakukan pembenahan dan pembersihan serta segala penyelewengan wajib dihentikan.Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pembenahan fungsi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik?TALK : Pakar Otonomi daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan.
KPK mengungkap OTT di Mandailing Natal Sumut, terkait dugaan korupsi pengadaan jalan dengan modus pengaturan pemenang tender diduga pihak yang mengatur pemenang tender, menerima uang dari nilai proyek sekitar 200 M lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pemerintah terus memerangi korupsi, praktik-praktik yang memanipulasi penggunaan uang rakyat, dan pemborosan APBN.[TALK] Pegiat Anti Korupsi, dan juga Wakil ketua KPK Periode 2015-2019 - Saut Situmorang
SRITEX, raksasa tekstil Indonesia, kini runtuh secara tragis.Ironisnya, saat pabrik berhenti beroperasi, isu korupsi mulai mencuat. Bos besar disorot. Banyak yang bilang ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal moral, leadership, dan kepercayaan yang hilang.Di video ini, Coach Tom MC Ifle membedah:✅ Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejatuhan Sritex?✅ Apakah ini murni karena pandemi, salah manajemen, atau memang ada korupsi terselubung?✅ Dan, yang paling penting: pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai pebisnis, leader, bahkan karyawan?
Dalam beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan korporasi hingga pejabat tinggi. mulai dari kasus izin timah, ekspor CPO atau minyak mentah, tata kelola minyak Pertamina, hingga pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek. Potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Akankah kasus-kasus korupsi besar tersebut bisa diusut tuntas, menyeret seluruh terduga pelakunya ke meja hijau tanpa tebang pilih?Wawancara bersama Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) - Zaenur Rohman
Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan aturan bagaimana mengelola konflik kepentingan.
Kencan Dengan Tuhan - Senin, 9 Juni 2025Bacaan: "Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup." (Amsal 15:27)Renungan: Seorang raja mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam keuangan untuk membahas masalah penting menyangkut kesejahteraan rakyat. Raja sangat heran karena dalam lima tahun terakhir ini negara sudah menyalurkan begitu banyak dana untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk membuka jaringan listrik dan telepon ke desa-desa kecil dan membangun rumah sakit. Namun kelihatannya dana yang dikucurkan masih saja kurang dan tidak pernah cukup. Sudah hampir dua jam pertemuan itu berjalan namun belum juga jelas penyebab dari semua kebocoran uang negara itu. Pada saat itulah seorang jenderal tua berkaca mata yang duduk di ujung meja, berdiri dan mengambil sebongkah es dari dalam baskom di samping meja. Ia memberikan bongkahan es tersebut kepada orang yang berada di sebelahnya untuk diedarkan ke semua orang yang berada di sekeliling meja hingga tiba pada orang terakhir di ujung meja. Ketika bongkahan es itu tiba pada orang terakhir, besarnya tidak lagi sebesar ketika pertama kali ia menyerahkannya. Sekarang besarnya sudah berkurang menjadi seperempat bagian dari besar sebelumnya. "Anda tahu apa artinya pelajaran ini?" tanya jenderal itu kepada semua yang hadir. Meskipun semuanya diam, namun tampak kepala mereka mengangguk-angguk tanda mengerti pelajaran dari bongkahan es itu. Jenderal itu menjelaskan, "Semakin banyak tangan yang dilalui, semakin berkuranglah jumlahnya." Meskipun di mana-mana kita mendengar seruan dan himbauan menentang korupsi, namun praktik korupsi tetap juga terjadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. 1 Timotius 6:10 berbunyi, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Meskipun uang itu sendiri tidaklah jahat tetapi kecintaan akan uanglah yang membuat orang-orang menjadi jahat. Sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, tidak akan pernah mendatangkan kedamaian bagi kita. Sebaliknya kita telah menempatkan diri sendiri di bawah bayang-bayang masalah. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menempati posisi yang baik dan tinggi di dalam pekerjaan kita, itu bukan dengan maksud agar kita mempunyai peluang untuk berlaku curang dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Di dalam pekerjaan, korupsi mempunyai arti yang lebih luas. Selain korupsi uang, ada juga korupsi waktu dan korupsi barang-barang lain milik perusahaan yang kemudian diambil menjadi milik sendiri tanpa ada yang tahu. Ingatlah bahwa standar Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita bekerja dengan jujur dan setia, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahan-Nya atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Doa:Tuhan Yesus, jauhkanlah aku dari keinginan mencari keuntungan gelap. Aku mau mengucap syukur senantiasa untuk apa yang sudah Engkau percayakan kepadaku. Aku akan mencukupkan diri dengan pemberian-Mu saja. Amin. (Dod).
Kasus Dugaan korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2019–2023. Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar
Kejaksaan Agung atau Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019–2023. Bagaimana perkembangan kasus tsb? Talk bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.
Kalau hari ini lo masih suka curi waktu,berarti lo lagi minjem rezeki yang bukan hak lo.Besok-besok jangan heran kalau rezeki lo seret,doa lo mandek,dan kerjaan lo gitu-gitu aja.Follow IG gue @znijmpTinggalin cerita kerjaan lo disitu, insyallaah gua bacain tiap episode
27 tahun sudah reformasi digaungkan di negeri ini. Namun, hingga saat ini cita cita perbaikan dan perubahan masih sebatas angan.Korupsi masih menghantui, demokrasi terancam mati, sementara supremasi hukum, dan penegakan HAM tak berjalan sesuai harapan.Mengapa reformasi jalan di tempat?Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat reformasi?
Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi menahan Ahmad Kanedi, mantan anggota DPD RI dua periode dan eks Wali Kota Bengkulu. Pria yang dikenal dengan sapaan Bangken ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Mega Mall dan PTM Pasar Minggu, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menerima titipan uang pengganti sebesar Rp2,8 miliar dan USD 14.276 dari tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex). ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam proses pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI kepada PT Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya. Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup.Wawancara dengan - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar
Kejaksaan Agung mengungkap alasan di balik pengusutan terhadap mantan Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022. Kasus ini diselidiki karena fasilitas kredit yang diberikan kepada Sritex berasal dari perbankan milik pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran untuk internalnya sendiri, berisi penegasan bahwa penyelidik dan penyidik bisa mengusut kasus rasuah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
#DiskusiInterakif Agar tidak korupsi, pimpinan KPK usulkan partai politik dapat dana besar dari APBN, efektifkah? Talk: - Pengamat Politik Independen/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso- Direktur KPK Watch, Yusuf Sahide
KPK merekomendasikan pemerintah agar partai politik diberikan dana besar dari APBN agar tidak korupsi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam sebuah webinar di Youtube KPK. Ia mengatakan sistem politik yg mahal dan besarnya modal untuk menjadi pejabat jadi salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi dengan tujuan ingin balik modal. Wawancara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong
Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau terkait kasus dugaan korupsi barang kena cukai di Kabupaten Karimun.Hasil audit ini menjadi landasan bagi penyidik Kejati Kepri untuk memperkuat proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara tersebut.Penyidikan terhadap kasus ini masih terus berlanjut, dan Kejati Kepri memastikan akan menindak tegas para pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku.
Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi.Disebutkan “anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.Sementara di UU KPK diatur, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi.Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?
ASN di Polewali Mandar tersandung kasus korupsi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2023. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,1 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan justru diselewengkan demi kepentingan pribadi.
Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan undang undang BUMN yang baru namun beleid ini menuai kontroversi karena mengubah status direksi dan komisaris bumn bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, jika ada perkara korupsi di BUMN, KPK tidak bisa serta merta dapat melakukan penindakan.
Mahkamah Agung (MA) melakukan perombakan besar-besaran hakim dan ketua pengadilan negeri di sejumlah daerah di Indonesia dengan dalih untuk penyegaran.Setidaknya ada 199 hakim dan 68 panitera yang terkena promosi dan mutasi kali ini dan terbesar ada di wilayah Jakarta. Seluruh hakim yang bertugas di lima pengadilan di wilayah Jakarta digantikan orang baru. Perobakan atau rotasi besar-besaran yang dilakukan ini juga diklaim berbasiskan integeritas. Dimana basis datanya menggunakan hasil profiling yang dilakukan Badan Pengawasan (Bawas) MA.Apa yang harus diperhatikan dari mutasi yang dilakukan MA agar efektif cegah hakim korupsi? BersamaPeneliti Bidang Hukum Demokrasi dan HAM Seknas FITRA, Siska Baringbing Direktur LBHA Trisakti Indonesia Ucok Rolando P. Tamba
Kejagung kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa kasus korupsi bahan baku minyak goreng.Jurnalis: Bernadin Mario
Tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Jakarta, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom ditahan akibat terjerat kasus suap. Ketiganya menerima suap sebesar Rp60 miliar pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka lainnya, termasuk Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, panitera Wahyu Gunawan, dan dua pengacara. Kasus suap dan korupsi hakim bukan hal baru. Sebelumnya suap melibatkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat memutus bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. Rentetan kasus ini menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyebut ini sebagai pertanda jebolnya integritas hakim.Upaya apa yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat? Ruang Publik KBR menghadirkan Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, dan Rangga Lukita Desnata, Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia sekaligus Hakim di PN Bireun, Aceh.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
KPK merespon banyaknya narapidana koruptor yang mendapat remisi Idulfitri. Lembaga rasuah itu menilai, pemberian remisi terhadap para napi dianggap sah jika sesuai aturan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi KPK siang ini bersama rombongan. Ia disambut oleh Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, dan disebut membahas program pencegahan korupsi di Jakarta. Namun, detil pembahasannya masih dirahasiakan.
Episode kali ini, Coach tom akan membahas tentang isu korupsi pertamina yang mencapai hingga 1000 triliunkalau biasanya bensin di oplos pengecer kali ini di oplos mafia dikilang. jadi, siapa pelaku yang punya power sebesar itu?
Sementara itu, KPK memastikan penggeledahan rumah Ridwan Kamil yang dilakukan penyidik berlandaskan petunjuk selama proses penyidikan. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, menyatakan bahwa prioritas dalam penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB adalah rumah Ridwan Kamil.
Kejagung Usut Peran Ahok dalam Dugaan Korupsi Minyak Pertamina | DPR Soroti Ancaman dan Peluang Kebijakan Tarif Impor AS bagi Indonesia | Jelang Lebaran, Dinkes Tulungagung Temukan Produk Pangan Tidak Layak Edar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Mantan Komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina.
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia ,Gandjar Laksmana Bonaprapta bercerita tentang mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa dan bagaimana ia bersama komunitas Gerakan AntiKorupsi (GAK) memberikan dukungan penuh untuk upaya pemberantasan korupsiSementara itu, Ikang Fawzi memilih musik sebagai cara menyentuh hati masyarakat. Dengan lagu, kita diajak untuk peduli, berani marah, dan melawan ketidakadilan. Karena kalau kita diam, korupsi akan terus merugikan kita semua
Ahok Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pertamina | Sri Mulyani Sebut Industri TPT dan Alas Kaki Terus Tumbuh | Pengangkatan CASN Mundur, Pemkot Solo Terdampak Kekurangan Pegawai*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Dalam kasus korupsi impor minyak pertamina Kejaksaan Agung tergoda populisme hukum. Heboh mengumumkan kerugian besar sebuah kasus, kemudian kalang-kabut dalam pembuktiannya. Korupsi impor minyak harus diberantas. Tapi bila skandalnya diungkap dengan motif menyingkirkan pemain lama, tampaklah bahwa Kejaksaan Agung hanya menjadi alat kekuasaan. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting
DPRD DKI Jakarta meminta kepada pemprov DKI Jakarta supaya menambah kapasitas transportasi umum sehingga bisa memperluas layanan transportasi gratis.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina membuat geger masyarakat. Bukan hanya tuduhan Pertamax oplosannya, namun juga nilai kerugian yang ditaksir mencapai hampir Rp1.000 triliun. Kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar dari jumlah kerugian yang berhasil dibongkar aparat.Walau pemberantasan korupsi terus dilakukan dan fakta integritas serta antikorupsi sudah ditandatangani, nyatanya masih saja banyak pejabat di republik ini yang terjerat korupsi. Bahkan, nilai korupsi semakin besar dari waktu ke waktu, dari puluhan hingga ratusan triliun rupiah.Apa yang salah dengan negara ini ketika budaya korupsi terus merajalela? Dan, mengapa koruptor belum ada dihukum mati?
Kejaksaan Agung Diminta Fokus Usut Dugaan Megakorupsi Pertamina | Proses Revisi Undang-Undang TNI Didesak Dihentikan | Pemungutan Suara Ulang, KPU Bengkulu Selatan Nihil Anggaran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Korupsi di Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir Didesak Mundur | Pemerintah Lanjutkan Proyek DME Pengganti Elpiji, Investasi dari Danantara | Paus Fransiskus Alami Dua Kali Gagal Napas Akut*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Kasus Korupsi Minyak Mentah, Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat | KPK Tak Siap, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda | Arab dan Mesir Kecam Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting