Podcasts about langkah

Pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap memasuki hari keempat. Tim SAR gabungan memutuskan mempersempit area pencarian menjadi dua sektor dengan empat titik fokus. Langkah ini diambil setelah 11 korban ditemukan sebelumnya, sementara 12 lainnya masih dalam pencarian.Sebanyak 21 ekskavator, 17 pompa air, 9 anjing pelacak, dan lebih dari 600 personel dari Basarnas, TNI, Polri, hingga relawan dikerahkan untuk memaksimalkan operasi. Kendala terbesar tetap cuaca buruk, dengan hujan deras membuat medan pencarian semakin sulit.#LongsorCilacap #Cilacap #SAR #BencanaAlam #Majenang

Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi dua guru di Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis Muharram—keputusan yang dinilai tepat oleh Komisi X DPR karena keduanya bukan pelaku korupsi. Langkah ini disebut sebagai wujud keadilan yang lebih manusiawi.Dalam episode ini, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, membahas apa yang perlu diapresiasi dari keputusan Presiden serta dampaknya bagi dunia pendidikan dan penegakan hukum.

Renungan D'Message || SATU LANGKAH KECIL || Ps. Steven Liem

Pemerintah Meksiko mulai mengerahkan pasukan ke negara bagian Michoacán untuk meredam kekerasan yang kian meningkat. Langkah ini diambil setelah pembunuhan wali kota saat perayaan Hari Orang Mati. Ribuan tentara diterjunkan untuk menangani kelompok kejahatan terorganisir yang menguasai jalur narkoba penting. Pemerintah berharap bisa mengendalikan situasi dan mendorong pembangunan di wilayah tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memfasilitasi penandatanganan Surat Keputusan Bersama (S-K-B) antara para menteri dan pimpinan lembaga terkait ketahanan pangan nasional. Langkah ini, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi tindak lanjut pembangunan 100 gudang Bulog dengan anggaran 5 triliun rupiah untuk memperkuat rantai pasok pangan.#KetahananPangan #KementerianPangan #ZulkifliHasan #Bulog

Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat ke permukaan. Setelah sempat tertahan selama lebih dari satu dekade dan bahkan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, kini pemerintah bersama Bank Indonesia menempatkan agenda ini ke dalam program strategis nasional yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.Langkah ini bertujuan menyederhanakan nilai nominal rupiah — misalnya dari seribu rupiah menjadi satu rupiah — tanpa mengubah daya beli masyarakat. Namun, rencana tersebut tentu menimbulkan beragam pertanyaan: sejauh mana kesiapan ekonomi Indonesia untuk melaksanakannya? Apa dampaknya terhadap inflasi, sistem transaksi, serta persepsi masyarakat terhadap mata uang kita sendiri? Untuk membahas lebih jauh, kami sudah bersama Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Prof. Wibisono Hardjopranoto

Dunia digital kembali hangat diperbincangkan. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, atau Kemenkomdigi, tengah mengkaji wacana penerapan sistem sertifikasi bagi influencer dan pembuat konten di Tanah Air. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat tata kelola ruang digital, sekaligus menekan penyebaran hoaks dan disinformasi yang marak di media sosial. Namun di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa kebijakan seperti ini bisa berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas para kreator konten.Simak pembahasannya bersama Communication Advisor & Digital Creator, Ndoro Kakung (Mas Wicaksono) 

Keputusan organisasi relawan Projo untuk melepas siluet wajah Joko Widodo dari logo resminya memunculkan spekulasi publik. Selama ini, Projo dikenal sebagai barisan pendukung setia Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2014. Identitas visual mereka pun erat melekat pada sosok sang presiden.Perubahan logo itu disebut sebagai bagian dari transformasi organisasi menghadapi dinamika politik terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini mengisyaratkan Projo tengah menyiapkan babak baru perjalanan politiknya—dari sekadar relawan personalitas, menuju kelompok pendukung pemerintahan yang lebih luas dan adaptif.Namun pertanyaannya: apakah ini sinyal bergesernya orientasi politik Projo? Ataukah hanya upaya memperkuat posisi dalam peta kekuasaan saat ini?Pengamat menilai, hilangnya wajah Jokowi bisa dibaca sebagai strategi menjaga jarak simbolik, sembari tetap mengklaim sebagai bagian dari perjuangan politik nasional. Dengan begitu, Projo tidak lagi terkunci pada figur tunggal, melainkan membuka ruang untuk agenda politik yang lebih luas, termasuk dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.Meski demikian, publik tentu menunggu bagaimana arah langkah konkrit Projo setelah perubahan ini. Apakah Projo akan tetap menjadi representasi politik Jokowi di panggung nasional, atau berubah menjadi kekuatan relawan yang sepenuhnya mengikuti arus kebijakan pemerintahan baru? Waktu dan sikap politik mereka ke depan akan menjawabnya.Talk :: Advokat Senior/Relawan Merah Putih, C. Suhadi &Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh seorang guru, Sri Hartono, terkait batas usia pensiun guru. Meski ditolak, MK dalam pertimbangannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun guru hingga 65 tahun, terutama bagi guru dengan jabatan fungsional ahli utama. Langkah ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting terkait motivasi, kesejahteraan, dan kesinambungan tenaga pendidik di tengah kekurangan guru yang masih terjadi di berbagai daerah.Bagaimana menanggapi putusan ini, dan apa harapan terhadap tindak lanjut dari pemerintah?Narasumber : Pemohon uji materi UU Guru atau Guru SMA Negeri 15 Semarang, Sri Hartono.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin 190 distributor dan pengecer pupuk yang tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) setelah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi 20%. Langkah tegas ini dilakukan untuk melindungi petani dari praktik curang. Masih ada 101 distributor lainnya yang sedang ditindaklanjuti. Kementerian Pertanian membuka kanal pengaduan “Lapor Amran” melalui WhatsApp 082311109690 bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran.#AndiAmranSulaiman #KementerianPertanian #PupukBersubsidi #HargaEceranTertinggi #HET #LaporAmran #ProteksiPetani #DistribusiPupuk

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jakarta Pramono Anung menyepakati pemanfaatan lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektare untuk pembangunan Rumah Sakit Internasional. Langkah ini bertujuan mengurangi pasien yang harus berobat ke luar negeri dengan menyediakan fasilitas medis berkualitas di ibu kota.Dalam pertemuan tersebut, Menkes menekankan pentingnya pembiayaan pembangunan serta menyiapkan dokter berstandar internasional agar pasien dapat tertangani sepenuhnya di Jakarta. Gubernur Jakarta menambahkan lokasi Sumber Waras sangat strategis dan berdekatan dengan rumah sakit swasta lainnya, mempermudah kolaborasi dan layanan kesehatan terpadu.

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini? Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif TransJakarta. Langkah ini ditempuh karena subsidi yang diberikan Pemprov telah membengkak, bahkan mencapai lebih dari Rp 9.000 untuk setiap tiket penumpang. Selain itu, tarif TransJakarta diketahui belum pernah mengalami penyesuaian sejak layanan ini beroperasi pada 2004.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, penyesuaian tarif ini tetap akan menjaga TransJakarta sebagai moda transportasi paling terjangkau di Jabodetabek. Ia menegaskan, kenaikan tarif akan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk penambahan armada bus listrik dari 200 menjadi 500 unit pada 2025.Namun, apa saja yang harus dikaji sebelum tarif TransJakarta benar-benar dinaikkan? Jangan sampai kebijakan ini justru membebani masyarakat yang menggantungkan mobilitas pada transportasi publik.Talk bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Yayat Supriatna.

Hari ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada hari ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyalurkan bantuan sebesar 410 juta rupiah untuk korban banjir di Kecamatan Genuk. Selain itu, warga juga mengeluhkan genangan banjir di jalan pantura Semarang Demak Jawa Tengah yang tak kunjung surut meski sudah hampir sepekan. Selain itu, BPBD Kota Semarang mencatat sebanyak 38 ribu jiwa terdampak banjir yang melanda wilayah timur Kota Semarang sejak beberapa hari terakhir.Bagaimana penanganan bencana banjir ini?Narasumber : Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak pelaku thrifting atau impor barang bekas termasuk pakaian bekas yang masuk secara ilegal lewat sejumlah pelabuhan. Penindakan meliputi proses pidana penjara denda dan blacklist sebagai importir bila terbukti melanggar. Langkah ini diambil untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri dan meningkatkan pembelian produk lokal. Pemerintah bersama Bea Cukai akan memonitor terus kondisi di lapangan dan menindak tegas pelanggaran.Purabaya Yudhi Sadewa: "Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi ... barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara."

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, melakukan sidak harga beras di Kota Madiun, Jawa Timur. Sidak ini bertujuan memastikan harga beras premium dan medium sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) menjelang Natal dan Tahun Baru.Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan menyesuaikan harga beras agar sesuai HET dalam sepekan ke depan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga beras, komoditas pokok yang dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyoroti maraknya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang digunakan untuk bermain judi online. Data mencatat, lebih dari 600 ribu warga Jakarta terlibat judi online, termasuk 5 ribu penerima bansos, dengan total transaksi mencapai Rp 3,12 triliun.Apa langkah konkret Pemprov DKI untuk menekan praktik judi online dan memastikan dana bantuan sosial tepat sasaran?Simak perbincangan bersama Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim, hanya di Elshinta News and Talk.#ElshintaTalk #Jakarta #JudiOnline #Bansos #ChicoHakim

Timor Leste resmi bergabung sebagai anggota ke-11 ASEAN dalam KTT ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia.Langkah ini menjadi tonggak penting bagi hubungan regional Asia Tenggara.Namun, apa dampak keanggotaan Timor Leste terhadap dinamika politik, ekonomi, dan keamanan kawasan?Kita bahas bersama Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memberikan apresiasi kepada Polri atas keberhasilannya mengungkap 197,71 ton narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan peredaran gelap narkoba di Indonesia.Komisi III DPR RI berharap kinerja kepolisian terus ditingkatkan, mengingat semakin maraknya peredaran narkoba di tanah air. Kabarekskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan tidak akan menoleransi penyalahgunaan narkoba, terutama di tubuh korps Bhayangkara, dan memberikan sanksi tegas bagi anggota yang terlibat.Dalam periode Januari–Oktober 2025, Polri berhasil menyita 197,71 ton narkoba dari 38.934 kasus, menegaskan komitmen aparat dalam menjaga keamanan dan menindak tegas peredaran narkotika.

Pemerintah kucurkan dana raksasa ke bank-bank besar. Tapi, apakah uang itu bisa nyampe ke bisnis kamu?​Dr. Sandy Wahyudi bongkar tuntas:1. ​Kenapa ini jadi momen terbaik untuk ekspansi usaha.2. ​5 Bank besar penerima kucuran dana ini.3. ​5 Langkah konkret agar bisnismu dilirik bank dan dapat modal!​Tonton sampai habis! Jangan sampai kompetitor kamu gerak duluan. Ini waktunya UMKM Naik Kelas!

Sebuah transportasi publik tidak serta merta berjalan hanya dengan biaya operasional dan tiket. Langkah creative financing untuk menambah pundi-pundi pemasukan pun lumrah dilakukan oleh tiap operator transportasi publik, salah satunya dengan hak penamaan / naming rights yang sudah lazim dilakukan di stasiun Metro negara lain, antara lain Kuala Lumpur, Manila, Dubai, dan New Delhi.Rasa-rasanya naming rights di Indonesia baru booming di 2019-an ketika MRT memasangnya di beberapa stasiunnya. Seiring berganti waktu, naming rights di transportasi publik menyebar hingga Transjakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, hingga Whoosh.Pertanyaannya adalah: Apakah naming rights itu punya standarisasi yang spesifik?Nah, di episode kedua series kolaborasi Transpod Podcast bersama Instrans ini bakal bincang banyak soal naming rights nih! Yuk simak episode nya di Spotify, Apple Podcast, atau platform podcast favorit lainnya!

Wacana keterlibatan Warga Negara Asing di pucuk pimpinan BUMN kembali memantik perdebatan. Pemerintah menegaskan, kebijakan ini bukan karena lemahnya SDM dalam negeri, melainkan strategi untuk memperluas akses terhadap kompetensi dan standar global.Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional.Langkah ini dipandang sebagian pihak sebagai upaya memperkuat daya saing BUMN, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana kedaulatan negara bisa tetap terjaga?Talk: - Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod- Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan dana Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi praktik kecurangan dalam program nasional tersebut. Pengawasan akan dilakukan melalui aplikasi "Jaga Desa" milik Kejaksaan Agung.

Presiden membuka peluang bagi warga negara asing untuk menduduki posisi pucuk pimpinan di BUMN. Langkah ini menuai pro dan kontra.Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Andrinof Chaniago menegaskan pentingnya kejelasan tujuan, manfaat, dan batas kewenangan ekspatriat agar tidak menyingkirkan profesional Indonesia.Simak pandangan lengkapnya bersama Bhery Hamzah, hanya di Elshinta News and Talk.

Pemerintah tengah mengkaji wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori tidak mampu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus utang iuran masa lalu agar mereka dapat kembali aktif tanpa hambatan administratif. Namun, wacana ini memicu pro dan kontra. Masyarakat khawatir beban tunggakan iuran yang mencapai triliunan rupiah justru dialihkan ke peserta lain melalui kenaikan iuran.Bagaimana BPJS merespons? Mungkinkah kebijakan ini direalisasikan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan?Simak perbincangan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD

Kedatangan keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, dijadwalkan hari ini ke Bareskrim Polri. Langkah ini dilakukan untuk meminta gelar perkara khusus setelah keluarga menolak kesimpulan penyidik Polda Metro Jaya yang menyebut kematian Arya bukan karena tindak pidana.Dalam kunjungan tersebut, keluarga kemungkinan akan menyampaikan bukti atau keterangan tambahan dan meminta Bareskrim meninjau ulang hasil penyelidikan sebelumnya. Waktu kedatangan pasti belum diinformasikan secara publik, namun tim penyidik akan menerima keluarga untuk memaparkan langkah-langkah yang ditempuh terkait permintaan gelar perkara khusus.#AryaDaruPangayunan #BareskrimPolri #GelapPerkaraKhusus #MetroTV

Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar yang menarik perhatian publik, yakni rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini kesulitan melunasi iuran akibat tekanan ekonomi atau kendala administrasi.Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, agar mereka tetap dapat menikmati akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani tunggakan masa lalu. Namun di sisi lain, muncul juga sejumlah pertanyaan.bagaimana Respon DPR dan Apakah kebijakan ini adil bagi peserta yang selama ini tertib membayar iuran?Simak pembahasannya bersama Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto

Check Up Kesehatan Mental dan Join sesi konseling disini : ⁠⁠https://linktr.ee/psikologid⁠⁠Kepribadian narsistik sering disalahpahami hanya sebagai “orang yang terlalu mencintai diri sendiri.”Padahal, di balik perilaku itu sering tersembunyi luka emosional yang dalam rasa tidak aman, kebutuhan akan validasi, dan ketakutan ditolak.Dalam episode ini, kita akan membahas secara mendalam:Alasan psikologis mengapa seseorang bisa berkembang menjadi pribadi narsistik.Ciri-ciri utama dari Narcissistic Personality Disorder (NPD), seperti kebutuhan berlebihan untuk dikagumi, kurang empati, manipulatif, dan kesulitan menerima kritik.Dampaknya pada hubungan, baik bagi pasangan, teman, maupun keluarga.Langkah awal memahami dan melindungi diri, agar tidak terjebak dalam dinamika yang melelahkan.Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami bahwa setiap perilaku ada akar emosionalnya.Dengan memahami, kita bisa menyembuhkan dan membangun hubungan yang lebih sehat.

Konflik kehutanan di Indonesia bukanlah serangkaian insiden yang terisolasi, melainkan manifestasi struktural dari sejarah panjang penguasaan lahan yang penuh sengketa. Akar permasalahannya tertanam dalam klaim kontrol negara atas kawasan hutan yang sangat luas, yang secara historis sering kali mengabaikan dan menyingkirkan hak-hak adat serta klaim masyarakat lokal. Konflik ini, pada esensinya, adalah pertarungan antara legitimasi hukum formal yang dipegang negara dan legitimasi historis-kultural yang dianut oleh masyarakat Konflik kehutanan di Indonesia telah mencapai titik krisis struktural yang mendalam, bukan lagi sekadar rangkaian sengketa insidental. Berakar dari paradigma pengelolaan hutan yang sentralistik dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta lokal, konflik ini diperparah oleh model pembangunan ekstraktif yang memprioritaskan investasi di atas keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Diperkuat oleh legislasi seperti UU Cipta Kerja, ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat, negara, dan korporasi semakin curam, melucuti perangkat hukum warga dan melegalkan praktik-praktik yang merusak. Mengabaikan akar masalah ini hanya akan melanggengkan siklus perampasan tanah, marginalisasi, dan kerusakan ekologis yang tak terpulihkan. Oleh karena itu, penyelesaian yang bersifat tambal sulam tidak lagi memadai; reformasi sistemik adalah satu-satunya jalan ke depan. Langkah ini menuntut perubahan fundamental dalam hukum, kebijakan, dan kelembagaan. Pemerintah harus mempercepat dan menyederhanakan pengakuan hutan adat, meninjau ulang secara komprehensif pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja, dan membentuk badan penyelesaian konflik sumber daya alam yang independen dari konflik kepentingan. Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) harus menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar dalam setiap proyek yang bersinggungan dengan wilayah masyarakat, memastikan kedaulatan mereka dihormati sejak awal. Perubahan ini membutuhkan komitmen kolektif dari semua pihak. Pemerintah didesak untuk beralih dari peran regulator yang berpihak pada modal menjadi fasilitator keadilan sejati. Sektor korporasi harus melampaui retorika keberlanjutan dan secara proaktif mengintegrasikan penghormatan terhadap hak tenurial sebagai inti dari model bisnis mereka. Sementara itu, masyarakat sipil dan publik luas harus terus menjadi pengawas yang kritis, memperkuat pengorganisasian di tingkat tapak, dan tanpa lelah mengadvokasikan reformasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dan alam. Inilah saatnya untuk bergerak bersama, mengubah konflik menjadi kolaborasi, dan memastikan bahwa hutan Indonesia menjadi sumber kehidupan dan keadilan bagi semua, bukan hanya untuk segelintir pihak.  

“Kulawarga sing Seneng Manjaake yaiku Sawijining Masalah” “Gusti Allah nuntun umaté, langkah mboko Langkah”

Strategi bukanlah daftar tugas yang kaku di meja kerja. Intinya, Strategi adalah Gambaran Kita di Masa Depan. Ini adalah janji yang kita buat hari ini untuk diri kita besok. Strategi berfungsi seperti kompas, bukan seperti peta yang sudah usang. Peta memberi rute mati, padahal kenyataan selalu berubah. Jadi, strategi adalah keputusan sadar hari ini yang menunjuk ke tujuan besar di masa depan. Strategi terbangun dari empat pilar utama. Yaitu Waktu, Permainan, Empati, dan Sistem. Keempatnya saling terhubung dan mendukung keberhasilan kita. Jika satu pilar goyah, keseluruhan rencana kita bisa runtuh. Banyak orang terpikat hasil instan. Strategi menuntut kita melambat dan bersabar melintasi waktu. Kita harus fokus "menanam benih hari ini" dan menerima bahwa hasilnya baru terlihat nanti. Dunia ini penuh dengan "permainan serius" yang terus berjalan. Langkah pertama yang bijak adalah memilih di mana kita harus bermain, bukan ikut-ikutan. Strategi sejati mencari peluang generatif yang bisa menciptakan nilai lebih, bukan sekadar memperebutkan yang sudah ada. Percuma saja memaksakan kehendak di lapangan. Strategi tidak bisa dipaksakan; ia butuh pemahaman. Empati adalah kunci utama untuk memahami keinginan orang lain, yang pada dasarnya mengejar Status, Afiliasi, dan Kebebasan dari rasa takut. Strategi kita hanya perlu mempermudah mereka mencapai tiga hal mendasar ini. Sistem adalah jaringan tak terlihat yang mengikat semua yang kita lakukan. Kita harus sadar bahwa "Sistem berjuang mati-matian untuk tetap seperti adanya". Melawan sistem secara frontal hanya membuang energi dan tidak efektif. Strategi yang baik terasa ringan saat dijalankan. Ini karena kita sudah menemukan titik ungkit (leverage) yang tepat. Perubahan dicapai dengan cara yang cerdas dan anggun, bukan dengan kekerasan. Organisasi sering terperangkap dengan investasi masa lalu yang sudah merugi. Ini disebut Kerugian Masa Lalu. Strategi yang benar meminta kita melupakan uang yang sudah dikeluarkan dan fokus pada keputusan ke depan. Lari dari pasar yang ramai di awal adalah pilihan cerdas. Tindakan ini menghemat energi dan sumber daya. Kita harus melayani "Target Terkecil"; kelompok kecil yang benar-benar membutuhkan kita. Layanan kita harus begitu berharga bagi kelompok kecil ini. Sampai-sampai, "mereka akan merindukannya jika hilang" dari hidup mereka. Keterikatan ini akan membuat mereka otomatis menyebarkan kabar tentang kita. Proyek kita akan mulai "menyebar dari orang ke orang" berkat kesaksian tulus ini. Inilah pemasaran yang paling efektif dan jujur. Kabar dari mulut ke mulut yang otentik jauh lebih kuat daripada promosi yang mahal. Saat ide kita menyebar, pasti ada yang menentang, ini namanya Jurang Ketidaksetujuan. Kelompok skeptis biasanya lebih berisik daripada pengikut awal. Tugas kita adalah fokus pada mereka yang setia dan membiarkan mereka menarik orang lain. Rasa takut melangkah sering menghambat potensi kita. Kita khawatir terlihat bodoh atau berbeda dari yang lain. Strategi perlu menyediakan Perancah (scaffolding), dukungan lembut untuk langkah awal. Dukungan ini mengubah rasa takut menjadi Afiliasi karena kita melihat teman-teman sudah lebih dulu bergabung. Kita tidak perlu menghindari masalah, justru harus menyambutnya. Kita harus melihat setiap kesulitan sebagai "Peluang" untuk berkembang. Setiap masalah adalah kesempatan untuk mengambil keputusan baru yang lebih baik. Strategi yang efektif itu unik: "sederhana untuk dijelaskan dan sulit untuk dipatuhi". Kesederhanaan membantu semua orang mengerti dan bekerja sama. Namun, mematuhinya secara konsisten itulah tantangan terbesarnya. Kita harus fokus membangun aset yang nilainya terus bertambah seiring waktu. Aset ini bisa berupa reputasi yang solid, jaringan yang luas, atau keterampilan yang terus diasah. Kita perlu pastikan bahwa upaya kita hari ini membangun warisan, bukan hanya debu yang hilang. Kita harus menerima kenyataan bahwa "Ini Mungkin Tidak Berhasil". Risiko dan ketidakpastian pasti ada. Strategi yang matang menghargai proses pengambilan keputusan yang baik, terlepas dari hasil akhirnya. Terlalu banyak orang memilih jalur aman dengan menjadi "plankton kantor". Mereka hanya mengikuti arus dan menunggu perintah. Sikap pasif ini mengkhianati agensi, yaitu kekuatan untuk bertindak dan memilih sendiri. Jika kita ingin perubahan terjadi, kita harus berani menciptakan ketegangan pada sistem. Ketegangan ini adalah energi yang mendorong sistem yang stagnan untuk bergerak. "Ketegangan datang dengan perubahan seperti halnya bayangan datang dengan sinar matahari"; itu adalah harga yang harus dibayar. Strategi adalah panggilan untuk "melakukan pekerjaan yang penting". Ini mengubah kita dari pengeluh menjadi Changemaker yang gigih. Kita harus melihat sistem dengan jelas, memilih kesulitan yang bernilai, dan terus maju. Pernyataan strategi yang kuat selalu menyatakan apa yang ditolak. Contoh pertama, kita memilih untuk "Meningkatkan kemampuan literasi fungsional siswa sekolah dasar di daerah terpencil melalui program bimbingan membaca intensif berbasis komunitas". Artinya, kita tidak akan buang energi untuk melakukan lobi kurikulum kepada kementerian atau dinas pendidikan. Contoh kedua adalah "Kami fokus menyebarkan informasi tentang pencegahan penyakit menular di desa-desa yang padat penduduk dengan melibatkan para tokoh adat dan kelompok ibu-ibu setempat". Ini berarti kita menolak strategi kampanye kesehatan massal yang mahal dan tidak relevan dengan budaya setempat. Seluruh ide tentang waktu, sistem, dan empati dalam esai ini diambil dari buku kuat This Is Strategy: Make Better Plans (2024). Buku ini adalah panduan penting yang ditulis oleh pemikir ternama, Seth Godin.

Menteri Kesehatan menyatakan akan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur secara khusus tentang donor organ. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik perdagangan organ ilegal di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan menjamin proses donor dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai prosedur medis yang berlaku.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakhiri konflik internalnya, setelah sempat dilanda dualisme kepemimpinan.Kementerian Hukum secara resmi mengesahkan kepengurusan baru DPP PPP masa bakti 2025-2030 dengan duet Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.Langkah ini sekaligus menjadi momentum penting bagi partai berlambang Ka'bah untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat posisi politiknya menjelang agenda nasional ke depan. Apa implikasi adanya Wakil Ketua Umum dari kubu yang sebelumnya bersaing dalam muktamar (seperti Agus Suparmanto) bergabung ke dalam kepengurusan baru? Apakah ini langkah rekonsiliasi atau kompromi strategis?Simak pembahasannya bersama Pengamat Politik Citra Institute, Yusa Farchan

MetroTV, Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan meresmikan Komite Reformasi Polri sekaligus melantik sembilan orang anggotanya pada pekan depan. Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat reformasi dan profesionalisme kepolisian di Indonesia.

MetroTV, [HEADLINE NEWS, 06/10/25 | 14.00 WIB]Presiden Prabowo bersama TNI menegaskan komitmen untuk terus menjaga dan melindungi aset negara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan serta keamanan nasional demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik mafia tambang yang selama ini merugikan negara. Langkah konkret terbaru terlihat dari tindakan penyitaan enam smelter atau pabrik pemurnian timah yang terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Kasus besar yang menyeret sejumlah nama pengusaha hingga pejabat ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun — menjadi salah satu kasus korupsi sumber daya alam terbesar dalam sejarah Indonesia.Penyitaan enam smelter tersebut bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentolerir praktik korupsi dan perampokan sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat. Pemerintah menegaskan, pengelolaan tambang harus kembali pada prinsip transparansi, keberlanjutan, dan keadilan ekonomi.Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menata ulang tata kelola pertambangan, menutup celah hukum, serta memastikan hasil bumi Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan segelintir pihak.Di tengah sorotan publik, pemerintah juga diharapkan konsisten menindaklanjuti kasus serupa di sektor lain—agar penegakan hukum terhadap mafia tambang tidak berhenti pada kasus timah, tetapi menjadi gerakan nasional menuju kedaulatan sumber daya alam yang bersih dan berkeadilan.TALK : Pegiat Antikorupsi/Direktur KPK Watch Yusuf Sahide dan Ekonom/Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng

Pemerintah menegaskan kewajiban bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki sertifikat resmi sebagai bentuk standarisasi pelayanan. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan profesionalitas tenaga penyedia layanan.Dengan adanya sertifikasi, SPPG diharapkan mampu memberikan pendampingan gizi yang terukur dan sesuai standar kesehatan nasional, sekaligus meminimalisir praktik layanan gizi yang tidak kompeten. Pemerintah juga menekankan bahwa sertifikat resmi akan menjadi dasar legalitas operasional, serta menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat penerima layanan.Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka gizi buruk, stunting, dan permasalahan kesehatan lain yang berkaitan dengan asupan gizi masyarakat. Bagaimana implementasinya, dan apa manfaat bagi masyarakat?[TALK] Pakar Kesehatan Masyarakat/Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dr. Dicky Budiman, B.Med., MD., MScPH., Ph.D

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan bersih-bersih di seluruh BUMN dalam tiga tahun ke depan. Ia menyoroti pegawai BUMN yang merugikan perusahaan namun justru memperkaya diri sendiri. Langkah ini diyakini dapat menyelamatkan aset negara dari penyalahgunaan dan meningkatkan kinerja BUMN demi kepentingan rakyat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menkes mendukung rekonsiliasi data serta menyiapkan alat pengawasan dan tenaga kesehatan untuk mencegah risiko keracunan makanan. Langkah ini dilakukan demi memastikan keamanan dan keberhasilan program MBG bagi seluruh peserta didik.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kemarin resmi membentuk Tim Akselerasi Reformasi Polri, sebagai langkah strategis memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Tim ini dipimpin Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.Dengan dibentuknya tim ini, Polri kini memiliki dua tim khusus reformasi: selain Tim Akselerasi, ada Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk Istana, dengan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.Langkah ini menunjukkan bahwa Polri serius mendorong perubahan nyata, mempercepat transformasi, dan meningkatkan kinerja agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Pembentukan Tim Akselerasi Reformasi menjadi penting karena menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat proses reformasi di seluruh jajaran institusi. Talk: Ketua Tim Akselerasi Reformasi Polri - komjen pol. prof. Chryshnanda Dwilaksana M.Si

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan larangan penggunaan strobo dan sirine bagi pengawal pejabat. Langkah ini untuk menegakkan disiplin, mencegah penyalahgunaan fasilitas, dan menjaga citra profesional TNI dalam menjalankan tugas pengawalan.#tni #strobo #sirine #disiplin #pengawalan #militer

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 menandai kembalinya Indonesia ke forum diplomasi tertinggi dunia setelah lebih dari satu dekade absen di level kepala negara. Bagaimana dukungan DPR terhadap langkah strategis ini? Simak wawancara eksklusif bersama Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono

Polri resmi membentuk Tim Reformasi Kepolisian sebagai langkah nyata dalam mempercepat proses pembenahan internal dan meningkatkan kepercayaan publik. Pembentukan tim ini menjadi bukti bahwa Polri tidak menutup diri terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai energi untuk melakukan perubahan yang lebih baik.Langkah ini menunjukkan keseriusan Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Dengan adanya Tim Reformasi, diharapkan agenda-agenda strategis seperti peningkatan integritas anggota, transparansi penanganan kasus, hingga modernisasi sistem pelayanan publik dapat terwujud lebih cepat dan terukur.Pada akhirnya, pembentukan Tim Reformasi Kepolisian bukan hanya sekadar simbol, tetapi menjadi komitmen nyata Polri untuk berbenah, membuka diri, dan meneguhkan jati diri sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.[TALK] Pakar Hukum Pidana yang juga Anggota kompolnas periode 2012 - 2016, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum&Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Tot Tot Wut Wut akhirnya direm! Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, hentikan sementara penggunaan sirene dan strobo di jalan raya. Langkah ini jadi respons atas keresahan publik yang merasa terganggu hingga melahirkan gerakan viral ‘Stop Tot Tot Wut Wut'. Benarkah aturan baru ini bakal bikin jalan raya lebih tertib, atau sekadar janji manis? Simak obrolan tajam bersama Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch, Edison Siahaan.

MetroTV, HEADLINE NEWS 18/09/2025 | 04.00 WIB Polandia akan mengerahkan 40.000 tentara ke perbatasan dengan Belarus saat latihan militer Rusia-Belarus Zapad 2025 dimulai pada 12 September. Langkah ini diambil karena latihan tersebut dianggap bersifat ofensif. Polandia telah mempersiapkan diri berbulan-bulan dengan latihan militernya sendiri yang melibatkan puluhan ribu pasukan.#Polandia #Belarus #Zapad2025 #LatihanMiliter #Rusia

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda sekaligus membuka peluang penawaran saham perdana (IPO), menuai pro dan kontra. Langkah ini disebut penting untuk mendukung pendanaan agar target 100 persen akses air bersih di Jakarta dapat tercapai. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran wacana tersebut akan berujung pada privatisasi dan menjadikan layanan air bersih berorientasi bisnis semata. Bagaimana penjelasan lebih lanjut?Kami hadirkan wawancara eksklusif bersama Pakar Sumber Daya Air Universitas Indonesia sekaligus Pendiri Indonesia Water Institute, yang juga Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali.

Fasilitasi kelompok adalah proses penting. Proses ini membantu kelompok mencapai tujuan bersama. Pengambilan keputusan partisipatif adalah kunci utamanya, metode fasilitasi paling purba. Metode ini melibatkan semua anggota. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Partisipasi penuh membangun rasa kepemilikan yang kuat terhadap hasil keputusan. Pengambilan keputusan partisipatif sangat vital. Ini memastikan ide terbaik muncul. Ide-ide tersebut datang dari beragam sudut pandang, yang memperkaya diskusi. Setiap anggota merasa dihargai. Mereka termotivasi untuk mendukung hasil. Proses ini mengurangi potensi konflik, karena semua suara didengar. Proses ini membutuhkan fasilitator yang cakap. Fasilitator harus netral dan adil. Mereka membimbing diskusi ke arah tujuan, memastikan alur tetap fokus. Mereka memastikan setiap suara didengar. Mereka juga mengelola dinamika kelompok. Kehadiran fasilitator menjamin proses berjalan lancar dan efektif. Langkah pertama adalah tahap eksplorasi. Anggota berbagi ide tanpa dihakimi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan banyak masukan, sebanyak mungkin. Tidak ada kritik atau penilaian pada tahap ini. Fokusnya adalah pada kuantitas, bukan kualitas. Ini mendorong kreativitas yang lebih besar di dalam kelompok. Langkah selanjutnya adalah tahap divergensi. Kelompok menggali berbagai opsi. Mereka mencari solusi yang tidak konvensional, bahkan yang paling gila sekalipun. Fasilitator mendorong pemikiran "out-of-the-box". Setiap opsi dianggap valid pada awalnya. Tujuannya adalah untuk memperluas kemungkinan, bukan membatasinya. Setelah itu, masuk ke tahap konvergensi. Kelompok mulai mempersempit pilihan. Mereka mengevaluasi setiap ide secara rasional, sesuai kriteria yang disepakati. Fasilitator membantu menyusun kriteria evaluasi. Keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Konsensus adalah kesepakatan yang disetujui semua orang, bukan hanya mayoritas. Konsensus tidak berarti semua orang setuju penuh. Itu berarti semua orang bisa menerima keputusan. Mereka bersedia mendukung pelaksanaannya, bahkan jika itu bukan pilihan pertama mereka. Pendekatan ini jauh lebih kuat dari voting. Voting seringkali menghasilkan pemenang dan pecundang. Konsensus membangun komitmen bersama, yang lebih tahan lama. Ada tantangan dalam proses ini. Beberapa anggota mungkin dominan. Sementara yang lain enggan berbicara. Dinamika ini harus diatasi dengan hati-hati oleh fasilitator. Fasilitator harus peka terhadap dinamika ini. Mereka harus menciptakan ruang yang aman. Semua orang harus merasa nyaman untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Fasilitator menggunakan berbagai teknik. Mereka bisa menggunakan putaran bicara. Ini memberikan giliran pada setiap orang untuk berbicara, memastikan tidak ada yang terlewat. Mereka juga bisa menggunakan kartu indeks. Setiap orang menulis ide mereka secara anonim. Metode ini mengurangi bias dan dominasi, memungkinkan ide terbaik untuk muncul. Fasilitasi partisipatif juga meningkatkan kualitas keputusan. Keputusan itu mencerminkan pemahaman kolektif. Masukan dari semua pihak dipertimbangkan, membuat hasil akhir lebih solid. Ini menghasilkan keputusan yang lebih kaya. Keputusan yang lebih komprehensif, dan lebih berkelanjutan. Partisipasi adalah investasi dalam kualitas, yang akan terasa dalam jangka panjang. Setelah keputusan dibuat, langkah selanjutnya adalah implementasi. Setiap anggota tahu peran mereka. Mereka merasa bertanggung jawab atas hasilnya, karena mereka bagian dari proses. Keterlibatan mereka sejak awal sangat membantu. Mereka tidak merasa dipaksa untuk ikut. Mereka adalah bagian dari proses, bukan hanya penerima perintah. Proses ini juga memperkuat ikatan kelompok. Anggota belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Mereka belajar menghargai perbedaan, yang penting untuk kolaborasi. Mereka membangun kepercayaan dan empati. Ini sangat penting untuk kerja tim yang efektif. Kelompok menjadi lebih solid dan kohesif, bukan sekadar kumpulan individu. Partisipatif tidak selalu lebih cepat. Terkadang, ini bisa memakan waktu lebih lama. Namun, hasilnya seringkali lebih baik, yang sepadan dengan waktu yang dihabiskan. Keputusan yang diambil terimplementasi dengan lebih baik. Komitmen anggota jauh lebih kuat. Itu adalah investasi waktu yang berharga, yang akan membuahkan hasil. Kesimpulannya, pengambilan keputusan partisipatif sangat kuat. Ini bukan hanya tentang membuat keputusan. Ini tentang membangun kelompok yang kuat, tangguh, dan solid. Ini tentang memberdayakan setiap individu. Ini tentang menciptakan komitmen yang tulus. Ini adalah fondasi kolaborasi sejati, yang berlandaskan rasa saling percaya. Fasilitator adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka memungkinkan proses ini. Mereka memastikan semua orang dilibatkan, tanpa kecuali. Keahlian mereka memastikan keberhasilan. Mereka adalah jembatan menuju solusi. Tanpa mereka, proses ini sulit dicapai secara optimal. Jadi, mari kita hargai proses ini. Mari kita praktikkan dalam setiap kesempatan. Ini adalah cara terbaik untuk maju bersama, karena melibatkan semua orang di dalamnya.

Pemerintah Solo meluncurkan ekstrakurikuler Roblox atau Edublox yang khusus diperuntukkan bagi siswa SMP di Solo Technopark. Langkah ini menuai pro dan kontra, mengingat Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya sempat melarang anak-anak bermain gim tersebut. Wali Kota Solo Respati Ardi beralasan, dengan pengawasan dan pendampingan yang tepat, Roblox justru bisa menjadi sarana kreatif sekaligus wadah sosialisasi bagi generasi Alpha.Apakah kebijakan menjadikan Roblox sebagai ekskul di sekolah merupakan langkah tepat untuk mendukung kreativitas siswa?Narasumber : Ketua Pengurus Besar PGRI dan Dosen UIN Jakarta / Dr. Jejen Musfah, M.A.

Rock fishing can be a picturesque activity, particularly on Australia's coastlines. But the ocean is unpredictable, and that makes rock fishing a dangerous activity, too. - Memancing dari tebing adalah salah satu aktivitas yang menarik dan indah, terutama di sepanjang pantai Australia. Namun, lautan tidak dapat diprediksi, dan hal itu membuat pancing tebing ini menjadi aktivitas yang berbahaya pula.