Radio Elshinta

Fenomena El Niño diperkirakan kembali meningkatkan risiko musim kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat memicu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan lahan gambut dan wilayah perkebunan.Di sisi lain, industri perkebunan sawit yang merupakan salah satu sektor strategis perekonomian nasional juga terus dituntut untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla melalui penerapan teknologi, tata kelola lingkungan, serta kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan kalangan akademisi. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan industri sawit menghadapi ancaman El Niño tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan?Untuk membahasnya, telah hadir dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, yaitu Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, M.P., Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University serta Pakar Ekologi Hutan, Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Kebakaran Hutan/Lahan, serta Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., Ahli Gambut dan Hidrologi Lahan Gambut, Akademisi Senior IPB University, sekaligus pakar pengelolaan ekosistem dan restorasi lahan gambut.Kita akan mengulas bagaimana perspektif ilmiah melihat kesiapan industri perkebunan sawit dalam menghadapi El Niño, efektivitas berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan, hingga strategi kolaborasi yang diperlukan agar produktivitas perkebunan tetap terjaga seiring dengan komitmen melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Wacana pembatasan BBM bersubsidi pertalite, apa yang perlu diantisipasi?Bersama Narasumber:1. Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Isu pangan, pertanian, kelautan, dan lingkungan menjadi bagian penting dari ketahanan nasional Indonesia. Di tengah tantangan perubahan iklim, kebutuhan pangan yang terus meningkat, serta tuntutan agar sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan.Bagaimana arah kebijakan Indonesia ke depan? Narasumber : Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi IV DPR RI.

Sejumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana) di Indonesia telah menembus angka 1 juta orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya diikuti ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka. Pemerintah pun dituntut memperkuat keterhubungan antara pendidikan tinggi, kebutuhan industri, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.Sarjana menganggur tembus 1 juta, ada apa dengan lapangan kerja?Bersama Narasumber:1.Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi2. Pengamat Ketenagakerjaan Sekaligus bpjs Watch Timbul Siregar

Mewaspadai dampak karhutla yang terus meningkat di berbagai daerah akibat pengaruh el nino berkepanjangan, apa yang harus dilakukan?bersama narasumber1. Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan Lesto P. Kusumo 2. Pemerhati Lingkungan dan Bencana alam. Mantan Kepala BPBD Kalimantan Timur Ir. Fredrik Bid., M.Si

Usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah kembali bergulir. Dalam gagasan ini, wakil kepala daerah tidak lagi dipilih langsung bersama kepala daerah, melainkan ditentukan oleh kepala daerah terpilih.Wacana ini muncul karena wakil kepala daerah dinilai kerap hanya menjadi vote getter. Setelah terpilih, tak jarang justru muncul konflik antara kepala daerah dan wakilnya yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan.Lantas, mungkinkah kepala daerah bekerja efektif tanpa wakil? Apakah skema ini menjadi solusi untuk mencegah konflik, atau justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pemerintahan daerah?Simak pembahasannya bersama Anggota DPD RI sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode, Agustin Teras Narang.

Menyoroti wacana yang berkembang di DPR: pilkada tanpa calon wakil kepala daerah untuk hindari kisruh antara kepala daerah dan wakilnya. Bersama Narasumber:1. Ketua Umum Netfid (Network for Indonesian Democratic Society) Indonesia, M. Afit Khomsani2. Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Bagaimana menghentikan praktik judol di kalangan penerima bansos usai kebijakan Mensos tangguhkan 1,49 juta penerima bansos karena main judol?Narasumber: Pkl 23:00 ::: Direktur Eksekutif Jaminan Sosial Institute - mantan anggota DJSN periode 2019 - 2025, Andy William Sinaga MHPkl 24:00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Presiden Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya “OKE” setelah hampir dua tahun memimpin. Namun, apakah capaian tersebut benar-benar tercermin dalam kondisi masyarakat?Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Ricky Tamba, menjelaskan dasar penilaian tersebut, mulai dari pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, daya beli, lapangan kerja, hingga tata kelola pemerintahan.Dalam wawancara Radio Elshinta Edisi Pagi, dibahas pula apakah rapor “OKE” tersebut dapat diuji dengan data BPS dan Bank Indonesia, bagaimana pemerintah merespons kritik publik, serta pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Temuan senjata dan narkoba di sekolah, apa dampaknya bagi dunia pendidikan?Narasumber: Pkl 23:00 ::: Ketua PB PGRI, Dudung Abdul Qadir &Pkl 24:00 ::: Praktisi, Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Pemerintah tengah menyelidiki kemunculan makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026. Selain itu, pemerintah juga memastikan keaslian surat yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri dan viral di media sosial terkait usulan tersebut. Bagaimana perkembangan investigasi yang dilakukan pemerintah? Simak penjelasan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Ricky Tamba.

Apakah udara yang kita hirup hari ini benar-benar aman?Tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan kesehatan serius di Indonesia. Melalui liputan Feature khusus ini, simak bagaimana Provinsi Jawa Tengah berpacu dengan waktu dalam menekan angka penyebaran TB melalui gerakan nasional TOSS TB (Temukan, Obati Sampai Sembuh).Di episode ini, Anda akan mendengarkan:Capaian & Angka: Penemuan kasus TB (Case Detection Rate) di Jawa Tengah yang telah mencapai 84% serta tingkat kesembuhan yang terus meningkat.Suara Medis & Pendamping: Penjelasan dari tenaga kesehatan dan kisah nyata dedikasi pendamping/kader dalam memastikan pasien patuh minum obat.Kisah Penyintas: Pengalaman Pak Jan (73 tahun) dan penyintas TB di Semarang yang berhasil kembali sehat dan segar.Pesan Edukasi: Mengenali gejala awal, pengobatan gratis di Puskesmas, hingga bahaya menghentikan obat sebelum tuntas (resistensi obat).Mari hapus stigma, ulurkan tangan, dan saling menjaga demi mewujudkan Indonesia Bebas TB 2030.

Kawal RUU Perampasan Aset, bagaimana tak berakhir digugat ke MK?Narasumber: Pkl 23:00 ::: Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA), Badiul Hadi&Pkl 24:00 ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

BPS umumkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II mencapai 5,29 persen, Apa dampaknya bagi rakyat?Narasumber: Pkl 23.00 ::: Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng &Pkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

BPS mencatat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 5,29 persen. Namun, di saat yang sama masyarakat masih menghadapi tekanan daya beli, lapangan kerja, dan biaya hidup. Bagaimana pemerintah menjelaskan perbedaan antara capaian ekonomi secara makro dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, serta langkah apa yang akan ditempuh agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan inklusif? Pembahasannya bersama Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus berpihak kepada petani sawit melalui pembenahan tata niaga, pengawasan harga tandan buah segar (TBS), hingga pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing yang dinilai merugikan negara dan petani.“Saya Menteri Pertanian selalu berpihak kepada petani kecil. Apa pun risikonya saya tanggung,” tegas Amran dalam Podcast Elshinta bersama Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji yang tayang Kamis (30/7/2026).Amran meminta seluruh perusahaan membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, bahkan mengikuti kenaikan harga CPO dunia dan nilai tukar dolar. Ia juga meminta petani segera melapor jika masih ada perusahaan yang membeli TBS di bawah harga resmi. Menurutnya, pembenahan tata niaga bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil agar petani tidak dirugikan saat harga CPO dunia meningkat. Dalam podcast tersebut, Amran mengungkap praktik under invoicing dan transfer pricing telah menyebabkan kerugian negara sangat besar selama puluhan tahun. Pemerintah kini membenahi tata niaga melalui kebijakan ekspor satu pintu untuk memutus praktik tersebut.“Kerugian negara akibat under invoicing selama 34 tahun mencapai sekitar 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun. Apakah ini mau terus dilanjutkan?” ujarnya. Amran menjelaskan modus yang terjadi adalah perusahaan mengekspor CPO ke perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga jauh di bawah pasar, kemudian menjual kembali dengan harga sebenarnya sehingga keuntungan berpindah ke luar negeri. Akibatnya, penerimaan pajak dan devisa negara berkurang.

1. Pengamat Hukum Narkotika yang juga Mantan Jubir BNN, Dr. Slamet Pribadi 2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Di tengah dominasi platform digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), bagaimana masa depan jurnalisme Indonesia? Apakah regulasi yang ada sudah cukup melindungi hak ekonomi perusahaan pers dan keberlanjutan media?Dalam episode ini, Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, berbincang langsung dengan Dr. Suprapto Sastro Atmojo, Ketua KTP2JB (Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas).Perbincangan mengupas berbagai isu paling aktual, di antaranya:* Kerja sama KTP2JB dan KPPU dalam mengawasi kepatuhan platform digital terhadap Perpres Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights).* Desakan revisi UU Hak Cipta agar memberikan pelindungan nyata terhadap hak ekonomi karya jurnalistik.* Tantangan dan peluang jurnalisme berkualitas di era platform digital dan AI.* Masa depan ekosistem media yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Indonesia.Sebuah diskusi yang memberikan perspektif mendalam mengenai arah kebijakan media nasional, hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, serta pentingnya menjaga kualitas jurnalisme sebagai pilar demokrasi.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini berbagai risiko penyakit di masyarakat. Dalam video ini, sejumlah peserta CKG di Jawa Barat membagikan pengalaman mereka setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol para peserta berada dalam batas normal. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses layanan skrining kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan usia dan ketentuan yang berlaku.Simak pengalaman para peserta serta pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini. Program CKG tersedia bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.#CekKesehatanGratis #CKG #Kesehatan #DeteksiDini #PemeriksaanKesehatan #GulaDarah #Kolesterol #TekananDarah #JawaBarat #HidupSehat #IndonesiaSehat #ElshintaNews

Hujan lebat disertai angin kencang pada Senin (3/8), memicu bencana di Kabupaten Agam, Kota Pariaman, dan Kota Padang, Sumatera Barat. Setidaknya ada 15 titik mengalami banjir terparah. BPBD Sumatera Barat bersama lintas instansi melakukan penanganan darurat dan evakuasi warga. Daerah dengan banjir terparah berada di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, dan Bungus Teluk Kabung. Diperkirakan ada ribuan warga terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. belum ada laporan korban jiwa akibat banjir ini.Bagaimana penanganan bencana tersebut pagi ini..? [narasumber] : Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton

Ngobrol santai, tapi serius. Bersama Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, episode Special Talk kali ini menghadirkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengupas tuntas berbagai isu strategis nasional, mulai dari implementasi B50, tata niaga sawit, ketahanan energi, hingga upaya memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, dan mafia ekspor yang merugikan negara.Dalam suasana yang hangat dan terbuka, Andi Amran menjelaskan bagaimana kebijakan biodiesel B50 diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah sawit, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi, sekaligus mendorong kesejahteraan petani.Tak hanya itu, Mentan juga berbagi kisah kemanusiaannya saat menolong korban kecelakaan di jalan, pandangannya tentang kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, hingga pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen menjaga stabilitas harga komoditas pertanian.Topik yang dibahas:* Implementasi Biodiesel B50 dan roadmap menuju B60.* Tata niaga sawit dan transparansi industri CPO.* Under invoicing, transfer pricing, dan pemberantasan mafia ekspor.* Perlindungan harga TBS petani.* Kebijakan ekspor satu pintu (DSI).* Peran MBG dalam menjaga stabilitas harga pangan.* Ketahanan pangan dan energi nasional.* Kepemimpinan, integritas, dan masa depan pertanian Indonesia.Simak perbincangan yang santai, lugas, namun tetap berbobot, hanya di Elshinta Podcast, bersama Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.#PodcastKementerianPertanian #AndiAmranSulaiman #ElshintaPodcast #HaryoRistamaji #B50 #Biodiesel #Sawit #CPO #KetahananEnergi #KetahananPangan #PetaniIndonesia #MBG #PrabowoSubianto #RadioElshinta

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi lima korban tewas kebakaran KM Mutiara Sentosa 2, yaitu Sri Indratmo Wijaya (47), Siti Fatimah (57), Sari Sukoco (39), Rino Eka Putra (48), dan Yedi Hendrawan (63). Sebelumnya, pada pukul 09.41 WIB, Senin (03/08) kemarin, Kantor SAR Surabaya melaporkan insiden itu menyebabkan lima orang meninggal dunia dan 229 orang selamat. Dugaan sementara, masih ada penumpang yang hilang. Namun bagaimana perkembangan informasi tersebut ? [NARASUMBER] ::: Kebasarnas Marsekal Madya TNI, Mohammad Syafii

Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Senin malam. Hasil ini membuat Skuad Garuda turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dan berada di bawah tekanan jelang laga penentuan melawan Singapura. Apa penyebab kekalahan Tim Indonesia? Bagaimana peluang lolos ke semifinal? [NARASUMBER] : Pengamat Bola, Guru Besar Kondisi Fisik Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Dr. Dikdik Zafar Sidik, M.Pd

1. Presiden Forum Komunikasi Suporter Indonesia (FKSI) sekaligus pengamat sepak bola, Richard Ahmad Supriyanto 2. Pengamat Sepak Bola yang juga Sekjen Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Ch Ambong

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus di Jakarta. Pertemuan ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas kepala daerah sekaligus membenahi sistem pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Apa langkah yang perlu ditekankan Presiden agar komitmen pemberantasan korupsi benar-benar berjalan efektif?Talk bersama: Prof. Djohermansyah Djohan – Guru Besar IPDN dan Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri (2010–2014).

Tekanan terhadap APBD kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan fiskal kepada DPR. Mulai dari keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatnya beban belanja, hingga kewajiban mendanai berbagai program strategis. Di tengah tuntutan membiayai program prioritas nasional dan menjaga kualitas pelayanan publik, bagaimana seharusnya pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar fiskal daerah tetap sehat dan berkelanjutan? Simak analisis Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli.

Mall Pasang Pagar Tinggi, Perlukah?"Narasumber: Pkl 23.00 ::: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jaminan Sosial dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman &Pkl 24.00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibanding normal. Apa dampaknya terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan? Dalam wawancara Radio Elshinta, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan wilayah paling rawan karhutla, pengaruh El Niño yang kini menguat, peluang terjadinya Super El Niño, hingga strategi mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kebakaran meluas. Dengarkan penjelasan lengkapnya

Fenomena pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran Jakarta memicu perhatian publik. Apakah ini murni langkah antisipasi keamanan atau justru menciptakan kesan ibu kota sedang tidak kondusif? Dalam wawancara Radio Elshinta, Juru Bicara Gubernur Jakarta Chico Hakim menegaskan Pemprov mengedepankan komunikasi dengan pengelola gedung, belum berencana menerbitkan regulasi baru, serta mengajak seluruh pihak menjaga rasa aman dan citra Jakarta sebagai kota yang terbuka, nyaman, dan ramah bagi masyarakat.

Setiap 1 Agustus, dunia memperingati Hari ASI Sedunia sebagai momentum untuk memperkuat dukungan terhadap pemberian air susu ibu sebagai fondasi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tahun ini, tema global yang diangkat adalah "Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works", yang mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat berbagai upaya yang telah terbukti mendukung keberhasilan menyusui. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari promosi ASI eksklusif, inisiasi menyusu dini, penyediaan ruang laktasi, hingga regulasi yang melindungi ibu menyusui. Lalu, mengapa cakupan ASI eksklusif belum optimal meski dukungan dan kebijakan terus diperkuat? Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. dr. Naomi Esthernita Fauzia Dewanto, Sp.A, Subsp Neo (K)

414 SPPG bermasalah, dana sudah masuk dapur belum beroperasi. Bagaimana mengawal Program Makan Bergizi? Narasumber: Pkl 23.00 ::: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul. Pkl 24.00 ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus.

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Apa makna putusan ini bagi penyusunan APBN ke depan?Dalam wawancara Radio Elshinta, Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Prof. Denny Indrayana, mengulas pertimbangan konstitusional Mahkamah, mengkritisi masa transisi hingga 2028, serta membahas implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran pendidikan, dan penyusunan APBN 2027–2028. Simak analisis lengkapnya hanya di Podcast Radio Elshinta.

Dalam episode spesial Podcast Elshinta, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji berbincang langsung dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai berbagai isu strategis yang menjadi perhatian publik.Menteri Pertanian menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam implementasi B50, peluang menuju B60 atau penyesuaian kembali sesuai kondisi pasar global, serta strategi menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, ekspor, dan kesejahteraan petani.Tak hanya itu, episode ini juga mengulas praktik under invoicing dan transfer pricing dalam tata niaga sawit, dugaan kerugian negara yang disebut mencapai Rp15.000 triliun, hingga langkah pemerintah membenahi tata kelola melalui kebijakan ekspor satu pintu.Pembahasan juga mencakup perlindungan harga TBS petani, pentingnya menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pengusaha yang patuh, serta upaya pemerintah memperkuat transparansi industri sawit demi kepentingan bangsa.Topik yang dibahas:• Implementasi B50 dan roadmap biodiesel Indonesia• Masa depan B60, B40, hingga strategi pengendalian pasar CPO• Dugaan under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sawit• Perlindungan harga TBS dan kesejahteraan petani• Persaingan usaha yang sehat bagi pengusaha yang patuh• Reformasi tata niaga sawit dan ketahanan energi nasional

Diskusi Interaktif :: Menyoroti nasib Program MBG usai Putusan MK pisahkan Anggaran MBG dengan Anggaran Pendidikan.Narasumber: Pkl 23.00 ::: Ketua Bidang Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, Prof Dr Ali Mochtar Ngabalin & Pakar Komunikasi Politik Nasional, Dr. Emrus SihombingPkl 24.00 ::: Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumut, Sohibul Ansor Siregar

#TalkHighlight dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2026 dengan tema "Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang"Pembahasan bersama:-Direktur Eksekutif, Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI), Try Harysantoso,-Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dr. Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.-Penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Gusti

Gempa berkekuatan Magnitudo 7,1 yang mengguncang Jepang pada 28 Juli 2026 menimbulkan dampak besar. Sedikitnya 13 orang meninggal dunia, puluhan ribu rumah mengalami pemadaman listrik, transportasi sempat lumpuh, dan sekitar 300.000 warga mengungsi. Hingga kini, proses pencarian korban masih berlangsung, termasuk di reruntuhan Aeon Mall Kumamoto.Bagaimana kondisi terkini di Prefektur Kumamoto yang menjadi salah satu wilayah terdampak? Simak perbincangan Radio Elshinta bersama Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Kumamoto, M. Hafiz, yang menyampaikan situasi terbaru dari lokasi pascagempa, proses evakuasi, serta kondisi masyarakat Indonesia di wilayah tersebut.

Sepanjang tahun 2026 hingga akhir Juli, tercatat 12 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK—terbaru adalah Bupati Pemalang. Penindakan ini kembali menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, meski berbagai upaya pencegahan, pengawasan, digitalisasi layanan publik, hingga pendidikan antikorupsi terus digaungkan.Kasus berulang ini juga menunjukkan bahwa persoalan korupsi di tingkat daerah bukan sekadar krisis moral individu, melainkan masalah sistemik yang berakar pada mahalnya biaya politik dan lemahnya tata kelola birokrasi.Lagi, kepala daerah kena ott kpk, blm ada solusi sistemik atau krisis moral dan integritas pemimpin? Direktur Eksekutif Lembaga Independen untuk Demokrasi Indonesia (LIDINA) / Pengamat Pemilu, Henry Wahyono, S.Pd., M.SosSekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Kasus meninggalnya sejumlah dokter peserta internship kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Kolonel Laut (Purn) Dr (c) dr. Wiweka, MARS membahas evaluasi program, beban kerja, kesehatan mental, hingga pentingnya pengawasan terhadap dokter muda di lapangan.

Pembahasan bersama Dean Atase Pertahanan RI di Iran periode 2009–2012, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono

Dalam upaya meningkatkan pengawasan, Pemilu 2029 mendatang, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) RI, merancang pengembangan sistem Cyber Election Monitoring sebagai paradigma baru pengawasan ruang siber menjelang Pemilu 2029.Langkah ini diambil Bawaslu guna mengantisipasi Deepfake dan Hoaks. Bentuk ancaman Cyber spt apa yang berpotensi bisa atau akan digunakan pihak tak bertanggungjawab pada Pemilu 2029 ? Narasumber : Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi, Puadi.

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026, Kab. Sumedang

Komisi IX DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh dan redesign tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih aman, akuntabel, dan tepat sasaran.Dorongan ini muncul setelah Badan Gizi Nasional menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan serta melanggar standar operasional prosedur.DPR menilai langkah penutupan tersebut sudah tepat, namun evaluasi menyeluruh diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan kualitas pelaksanaan program strategis nasional ini dapat terjamin.Lantas seperti apa perbaikan sistem pengelolaan MBG ke depan?Simak penjelasannya bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris

Perang narasi digital kini mengancam persatuan Indonesia melalui penyebaran hoaks dan polarisasi yang masif di media sosial.Di balik fenomena ini, tersembunyi aktor-aktor intelektual dengan berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan politik elektoral hingga sindikat gelap yang sengaja memecah belah bangsa demi keuntungan kelompok mereka.Polda Metro Jaya pun berhasil membongkar sindikat pendengung atau buzzer yang menyebarkan informasi tidak benar (hoax) di media sosial (medsos), dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Perang Narasi Digital: Siapa Bermain di Balik Upaya Memecah Belah Bangsa?Narasumber1. Pakar Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Husni Thamrin, M.Si2. Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Bagaimana menjaga stabilitas ekonomi nasional, usai mundurnya Gubernur BI?Narasumber :: Pkl 23.00 ::: Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng&Pkl 24.00 ::: Pakar Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

"Pencuri ayam tewas diamuk massa, Ada apa dengan masyarakat?" Narasumber:Pkl 23.00 ::: Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Dr. Maman Budiman, S.H, M.H&Pkl 24.00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Sayembara tangkap begal, solusi atau sekadar simbol?Narasumber :: - Sekjend Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia - MAHUPIKI, dosen hukum pidana di Fakuktas Hukum Trisakti, Dr. Azmi Syahputra, SH.MH&-Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Menyoroti pernyataan Presiden Prabowo: Jangan Sampai Ada “Londo Ireng” yang Mengutamakan Kepentingan Asing.Narasumber: Pkl 23:00 ::: - Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Ricky Tamba. - Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Pkl 24:00 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 ke-42 yang mengusung tema "Sayangi Anak, Lindungi Anak untuk Membangun Masa Depan Bangsa" kembali dibayangi oleh catatan kelam di berbagai penjuru tanah air.Masih tingginya angka kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang menargetkan generasi penerus bangsa, menunjukkan bahwa ruang aman bagi anak di berbagai lini masih rapuh. Realitas pahit ini memicu desakan kuat dari berbagai pihak untuk mengevaluasi sistem perlindungan anak dan merumuskan solusi konkret guna memutus mata rantai kekerasan secara permanen.Hari Anak Nasional: Kasus Kekerasan dan Kejahatan Seksual terhadap Anak Masih Terjadi, Apa Solusinya?Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi&Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto

Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dari Nanik S. Deyang kepada Sudaryono memunculkan harapan baru terhadap perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch menilai pergantian pimpinan saja tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit program tersebut.Dalam wawancara Radio Elshinta, Juru Bicara MBG Watch Annete Mau menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, transparansi anggaran, dugaan konflik kepentingan, hingga efektivitas MBG dalam meningkatkan gizi anak. MBG Watch juga mendesak pemerintah melakukan audit investigatif serta membuka hasil evaluasi program kepada publik.Seperti apa tantangan yang menanti Kepala BGN yang baru? Simak perbincangan lengkapnya berikut ini.

Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingatai Hari Anak Nasional. Peringatan HAN 2026 berfokus pada pemenuhan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik di keluarga, sekolah, maupun ruang digital. Tahun ini, pemerintah mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" yang disertai peluncuran kampanye Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas #RANA).Apa catatan dari para Stake Holder Perlindungan Anak, untuk Peringatan Hari Anak, 2026. Yang menjadi sorotan dari tahun ke tahun adalah meningkatnya kasus kekerasan pada Anak, termasuk kejahatan seksual pada anak, baik dirunag bermain, ruang keluarga, ruang belajar bahkan ruang digital. Angka tersebut tidak pernah turun, cenderung naik. Apa masukan rekomendasi KomnasPA pada Pemerintah terkait hal itu..? Narasumber : Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Agustinus Sirait, S.E.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono menjadi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Nanik S Deyang, yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.Namun, sejumlah pengamat bersikap skeptis atas pemilihan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru karena bukan berdasarkan meritokrasi, bukan karena capable (mampu) tapi dianggap nepotisme.Belum lagi masih banyak persoalan di tubuh BGN, mulai dari didera pusaran dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN hingga lembaga tersebut selama ini dinilai tidak punya strategi yang jelas dalam menjalankan programnya. Sudaryono gantikan nanik deyang dari jabatan kepala BGN, mampu perbaiki tata kelola dan monitoring MBG? 1. Kepala Politik (Head of Politics) Indekstat Konsultan Indonesia Saiful Muhjab2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro