Radio Elshinta

"Indonesia Tak Jadi Kolaps: Optimisme atau Fakta?" Narasumber: Pkl 23.00 ::: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan Pkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Awas link berbahaya mengintai Anda, PIKIR DULU BARU KLIK

Awas Hoax, Pilih Media Sosial Media Kredibel

Dunia Bukan Sebesar Timeline Medsos Kita

Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna memaparkan sejumlah capaian pemerintah sekaligus mengevaluasi kinerja kabinet. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang kuat di tengah berbagai tantangan global, seraya meminta seluruh jajaran kabinet mempercepat pelaksanaan program-program prioritas. Sejauh mana capaian tersebut mencerminkan kondisi riil di lapangan dan apa saja catatan evaluasinya? Talk bersama Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria.

Polemik ucapan Hotman Paris kepada wartawan memasuki babak baru setelah permintaan maaf disampaikan. Namun, apakah persoalan benar-benar selesai? Ketua Umum PWI Akhmad Munir menegaskan permintaan maaf sebaiknya dilakukan secara terbuka, sekaligus mengingatkan pentingnya etika komunikasi bagi figur publik. Di sisi lain, PWI juga mengajak insan pers untuk terus berintrospeksi, meningkatkan kualitas pertanyaan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Simak pembahasan lengkap mengenai batas kritik, profesionalisme wartawan, dan hubungan ideal antara narasumber dengan media dalam wawancara Radio Elshinta.

Bagaimana cara memulai hari ketika mengemban begitu banyak amanah? Dalam episode Power Breakfast kali ini, Radio Elshinta menghadirkan Dr. KH. Khoirul Huda Basyir, Lc., S.Ag., M.Si., Pengasuh PPTQ Al Kaukab Bogor sekaligus Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua Komisi Kerja Sama Luar Negeri MUI, Ketua Pembina Yayasan Lentera Insan Nusantara, Wakil Ketua Gerakan Pengasuh Pesantren Indonesia (GAPPI), serta Pengurus Pusat Lembaga Dakwah PBNU.Simak kisah inspiratif tentang rutinitas pagi, cara menjaga produktivitas, serta bagaimana beliau menyeimbangkan tanggung jawab di bidang dakwah, pendidikan, dan pelayanan publik.#PowerBreakfast #RadioElshinta #KhoirulHudaBasyir #KementerianAgama #Pesantren #PendidikanIslam #PBNU #MUI #InspirasiPagi #PodcastIndonesia

Tim nasional sepak bola Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tim nasional sepak bola Argentina dengan skor tipis 1-0 lewat babak perpanjangan waktu.Pertandingan final yang sangat sengit ini berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat,Pencetak Gol: Ferran Torres pada menit ke-106 setelah menerima umpan matang dari Nico Williams.Pertandingan berjalan sangat alot. Sepanjang 90 menit waktu normal, skor bertahan imbang tanpa gol berkat penyelamatan gemilang kiper Argentina, Emiliano Martínez. Berada di bawah tekanan dominasi penguasaan bola dari Spanyol dan bermain dengan 10 pemain, pertahanan Argentina akhirnya runtuh pada babak tambahan pertama.lalu bagaimana prediksi-prediksi pengamat bola sebelum pertandingan ini dimulai ? apakah susuai harapan siapa yang akhirnya angkat trofi?Sekjen Masyarakat Sepakbola Indonesia, Ch Ambong, mengatakan ini adalah final yang ideal pada piala dunia kali ini, karena kedua tim sama2 peringkat dua dan satu , dan argentina merupakan juara bertahan , dan gaya permainannya hampir mirip dengan umpan2 pendek, dikatakan argentina bukan sebelas pemain tapi 12 pemain karena messi merangkap manajer tim dan pemain , namun dari spanyol juga baguis karena pemain tengahnya.sementara itu Pengamat Sepakbola yang juga Mantan Wartawan Olahraga Kompas, Jimmy S Harianto, mengatakan dilihat dari berbagai hal sangat emosional misalnya dari sisi kemanusiaan sangat menyentuh karena hubungan messi dan yamal , yaitu saat messi usia 20 tahun yang pernah memandikan yamal saat masih kecil , dan saat ini yamal menjadi lawan messi , dan kebetulan yamal tumbuh di akademi yang diselenggarakan oleh barcelona, dan yamal juga mengidolakan messi yang kini menjadi lawannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai gaji kepala daerah saat ini belum sebanding dengan beban tugas maupun biaya operasional yang harus dikeluarkan selama menjabat. Karena itu, ia mengusulkan agar kepala daerah memperoleh insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila berhasil meningkatkan penerimaan daerah. Selain mengusulkan insentif dari PAD, Tito juga membuka peluang untuk membahas peningkatan biaya operasional kepala daerah yang selama ini dinilai masih relatif rendah. Lalu, apakah skema ini tepat diterapkan? Bagaimana mekanisme agar insentif tidak justru mendorong kepala daerah hanya mengejar target PAD tanpa memperhatikan kualitas pelayanan publik? Pembasannya bersama Guru besar IPDN & Mantan Dirjen Otda Kemendagri periode 2010-2014, Prof. Djohermansyah Djohan.

Siap-siap! Jalan Joglo Raya Ditutup, Arus Dialihkan Hingga 5 Oktober 2026.Pemkot Jakarta Barat mulai membangun saluran air di Jalan Joglo Raya. Arus lalu lintas dialihkan selama proyek hingga 5 Oktober 2026 demi mengatasi banjir.Siap-siap bagi warga Tangerang maupun Jakarta Barat yang setiap hari melintasi Jalan Joglo Raya. Pemerintah Kota Jakarta Barat memberlakukan rekayasa lalu lintas menyusul dimulainya proyek pembangunan saluran drainase di Jalan Joglo Raya. Ruas jalan sepanjang sekitar 800 meter ditutup dan arus kendaraan dialihkan hingga proyek ditargetkan rampung pada 5 Oktober 2026.Jalan Raya Joglo dikenal sebagai salah satu ruas jalan dengan volume kendaraan yang tinggi karena menghubungkan kawasan Tangerang dengan Jakarta Barat, Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat. Arus lalu lintas di jalur ini hampir setiap hari dipadati kendaraan, terutama pada jam berangkat kerja di pagi hari dan jam pulang kerja pada sore hingga malam. Kondisi tersebut membuat rekayasa lalu lintas akibat proyek pembangunan drainase diperkirakan akan berdampak pada mobilitas ribuan pengguna jalan.Pelaksana Lapangan Proyek, Pinto Riantoro, mengatakan pembangunan saluran air dimulai Sabtu (18/7/2026) sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proyek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas drainase guna mengurangi persoalan genangan di kawasan Joglo."Kami membuat pembangunan saluran air yang merupakan aspirasi masyarakat sekitar. Memang dampaknya cukup terasa sehingga kami mohon maaf kepada masyarakat yang melintas maupun warga yang sehari-hari menggunakan Jalan Joglo Raya," kata Pinto Riantoro dalam wawancara di Radio Elshinta, Sabtu (18/7/2026).Menurut Pinto, selama proses pengerjaan, arus kendaraan dari arah Ciledug menuju Joglo dialihkan melalui Jalan Basoka Raya, kemudian berbelok ke Jalan Strategi sebelum kembali ke Jalan Joglo Raya.Sementara kendaraan dari arah sebaliknya juga diarahkan melalui jalur alternatif yang sama sehingga tidak melintasi lokasi pekerjaan."Kami melakukan pengalihan arus melalui Jalan Basoka Raya, kemudian masuk ke Jalan Strategi dan kembali lagi ke Jalan Joglo Raya. Jalur alternatif ini sudah kami siapkan agar masyarakat tetap bisa melanjutkan perjalanan," ujarnya.Pinto menjelaskan, lokasi pembangunan berada di sekitar Jembatan Yadika (SMA Yadika 5), salah satu titik yang selama ini menjadi simpul lalu lintas di kawasan Joglo. Ia mengatakan proyek kali ini bukan sekadar memperbaiki saluran lama, tetapi juga membangun jalur drainase baru karena saluran yang sudah ada tidak lagi memungkinkan untuk diperbesar."Sebagian kami membuat jalur baru karena saluran yang sudah ada tidak memungkinkan lagi untuk digali. Akhirnya drainase dialihkan ke tengah jalan sehingga memang harus dilakukan penggalian di badan jalan," jelasnya.Akibat pekerjaan tersebut, ruas jalan yang menjadi lokasi proyek harus ditutup sepenuhnya demi menjaga keselamatan pengguna jalan."Jalan harus benar-benar steril. Ini demi keselamatan pengguna jalan karena pengerjaan dilakukan di tengah badan jalan," tegas Pinto. (Nak) @DKIJakarta

Bersama Narasumber1. Mantan Pimpinan KPK juga Mantan Anggota DPR RI, Johan Budi 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Meningkatnya desakan agar KPK mengambil alih kasus dugaan korupsi mantan Jampidsus menjadi ujian bagi sinergi sekaligus independensi aparat penegak hukum. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga independensi penegakan hukum sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan.Namun secara hukum, KPK tidak bisa serta-merta menyita perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung tanpa memenuhi indikator kedaruratan penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang.Desakan agar kpk mengambil alih kasus dugaan korupsi mantan jampidsus terus menguat, apa yang harus dilakukan? Dengan Narasumber:1. Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun negeri, Dr. Emrus Sihombing2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Empat raksasa sepak bola menurut FIFA melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Namun pada akhirnya di Final nanti Senin (20/7), Spanyol akan menantang juara Bertahan Argentina.Narasumber: Pkl 23.00 ::: Presiden Forum Komunikasi Suporter Indonesia (FKSI) sekaligus Pengamat Sepak Bola, Richard Ahmad Supriyanto&Pkl 24.00 ::: Pengamat Sepakbola/Jurnalis Olahraga, Rawan

Sedikitnya tujuh kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren terungkap di berbagai daerah sepanjang Mei hingga Juli 2026. Temuan ini memunculkan keprihatinan publik terhadap perlindungan anak di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Lalu, bagaimana langkah Kementerian Agama dalam memperkuat pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku? Simak penjelasan Direktur Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dr. H. Basnang Said, dalam perbincangan bersama Radio Elshinta.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan agenda silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di tengah berbagai tantangan penegakan hukum. Sejauh mana pertemuan ini memperkuat sinergi antarlembaga tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi? Simak analisis Penasihat Ahli Kapolri sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, hanya di Radio Elshinta.

Diskusi interaktif : Polemik Pelimpahan Berkas Eks Jampidsus ke Kejagung, Bisakah Independensi Tetap Terjaga?1. Mantan Anggota komisi III DPR, yang juga Mantan Jubir KPK , Johan budi &2. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

#DiskusiInteraktif Sinergi Polri–Kejaksaan tegaskan solid dan sinergi, Bgmn memastikan independensi dan tdk ada conflict of interest dari penanganan kasus dugaan korupsi mantan jampidsus Febrie Adriansyah?TALK: Penasehat Ahli Kapolri - Dr. Edi Hasibuan&Pengacara Publik dari Pusat bantuan hukum masyarakat ralian jawalsen

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal (Pajak) Universitas Indonesia sekaligus Pakar Fiskal UI, Dr. Ning Rahayu, menilai integrasi data antarlembaga menjadi langkah paling mendesak untuk mengatasi praktik transfer pricing dan under invoicing yang masih menjadi tantangan dalam pengawasan perpajakan dan kepabeanan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dr. Ning Rahayu dalam podcast Elshinta yang tayang pada 10 Juli 2026.

Menguji pidato Presiden Prabowo di Hari Koperasi Nasional yang menolak Neoliberalisme dengan realisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mampukah membawa kesejahteraan?Narasumber: Pkl 23.00 ::: Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), Drs Ngadiran&Pkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

AI kini hadir di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga pembuatan konten. Namun, apakah AI akan menggantikan manusia, atau justru menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas?Dalam episode Visi Generasi Kini Radio Elshinta, AI Content Creator Bangkit Nuvola membahas cara memanfaatkan AI secara cerdas, pentingnya menjaga kreativitas dan berpikir kritis, memilih tools AI sesuai kebutuhan, hingga menghindari jebakan informasi keliru, deepfake, dan penyalahgunaan teknologi. Simak juga pandangannya tentang etika penggunaan AI serta tantangan regulasi di Indonesia.#AI #ArtificialIntelligence #ChatGPT #Gemini #ContentCreator #Teknologi #Digital #LiterasiDigital #RadioElshinta #PodcastElshinta

Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027, Kemendikdasmen memperketat aturan guna mencegah perundungan, perpeloncoan, dan segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Apa saja kebijakan baru yang diterapkan? Bagaimana mekanisme pengawasan, kanal pengaduan, hingga peran orang tua dalam mendukung anak di hari pertama sekolah? Simak perbincangan Radio Elshinta bersama Andreas Yoga Aditama, Analis Kebijakan Ahli Muda Kemendikdasmen, yang mengulas upaya menciptakan MPLS yang aman, ramah anak, dan berorientasi pada penguatan karakter serta pemetaan potensi peserta didik.

Mabes Polri telah menetapkan eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara.Untuk mencegah perselisihan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pasca-penetapan tersangka ini, kedua lembaga perlu mengedepankan koordinasi kasus secara terbuka, gelar perkara bersama (sinergi), menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta menjaga fokus penegakan hukum dari muatan politis.Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri secara resmi telah menyerahkan berkas perkara dugaan korupsi dan TPPU ini kepada pihak Kejaksaan Agung untuk memperkuat sinergi institusi.Mabes Polri tetapkan mantan Jampidsus Febri Ardiansyah sbg tersangka kasus korupsi dan TPPU tata kelola batu bara, apa yang harus dilakukan agar tdk picu perselisihan antara polri dan kejagung? Narasumber1. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK), Ronald Loblobly2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Di tengah penyelidikan dan penyidikan Polri terkait dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga integritas dan objektivitas serta memastikan penanganan perkara tetap berjalan normal. Lantas, bagaimana Komisi Kejaksaan memandang pengunduran diri ini, dan apa dampaknya terhadap penegakan hukum serta kepercayaan publik?Simak penjelasannya bersama Ketua Komjak Prof Pujiyono Suwadi

Jakarta - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Sabtu (11/7).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang sedang ditangani penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia."Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Anang dalam keterangan tertulis.Kejaksaan Agung menegaskan, seluruh proses penegakan hukum di lingkungan JAM Pidsus akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.via Kejaksaan Agung

KPK kembali OTT kepala daerah, kali ini Bupati Sukoharjo, mengapa marak kepala daerah terlibat kasus korupsi?Bersama narasumber: 1. Pakar Hukum Universitas Pasundan Dr. Maman Budiman, SH., MH., 2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Kejaksaan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mulai melakukan penyisiran serta pengumpulan data secara langsung terhadap pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk SPPG yang dikelola Polri. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.Di tengah berkembangnya berbagai isu yang mengaitkan langkah tersebut dengan dinamika penegakan hukum, bagaimana pandangan DPR terhadap pelaksanaan SPPG? Apa saja catatan yang perlu menjadi perhatian agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran? Simak ulasan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris

Simak pembahasannya bersama Dr. Ning Rahayu, M.Si., Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal (Pajak) Universitas Indonesia sekaligus Pakar Kebijakan Fiskal UI, dalam perbincangan yang dipandu oleh Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta hanya di Youtube Radio Elshinta.

Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian publik setelah mengungkapkan memiliki garis keturunan India dan mengaku tubuhnya spontan bergerak saat mendengar musik India, ketika menghadiri acara bersama diaspora India yang juga dihadiri Perdana Menteri Narendra Modi.Pernyataan tersebut menambah deretan gaya komunikasi Prabowo dalam forum internasional. Sebelumnya, saat bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Prabowo mengusulkan bahasa Portugis diajarkan di sekolah Indonesia. Setelah bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, ia juga mendorong bahasa Prancis masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional.Apakah pernyataan-pernyataan seperti ini sekadar humor dan pencair suasana, atau justru bagian dari strategi komunikasi politik dan diplomasi seorang pemimpin? Dalam ilmu komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti apa yang tercermin dari cara Presiden Prabowo berkomunikasi di panggung internasional? Simak pembahasannya di episode ini bersama Guru Besar di bidang Komunikasi politik, Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si

Tim gabungan Polri melakukan penggeledahan delapan titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk sebuah restoran di kawasan Cipete dan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam operasi tersebut, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mata uang asing senilai sekitar Rp476 miliar dari brankas tersembunyi di sebuah rumah mewah kawasan Sentul, Bogor.Temuan fantastis ini langsung menjadi sorotan masyarakat. Bahkan publik menyoroti nilai sitaan yang sangat besar tersebut dan berspekulasi mengenai potensi rivalitas antara instansi penegak hukum.Mengurai polemik penggeledahan rumah diduga milik pejabat kejagung dan menyita uang serta emas bernilai ratusan milyar rupiah oleh polda metro jaya, apa yang harus dilakukan? Narasumber:1. Pakar hukum pidana Univ Tarumanegara Dr Heri Firmansyah 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro,

Tanggapan Kapuspenkum Kejagung soal penggeledahan yang dilakukan Polri

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Tidore terancam dirumahkan dampak efisiensi, apa solusinya?Narasumber: Ketua Bidang Perundang-undangan dan Jaminan Sosial Serikat Pekerja Nasional, Joko Heriyono&Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

Polisi tengah menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan dan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU yang diduga berlangsung sejak 2018 hingga 2026. Penyidik menduga terjadi manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara, serta pembayaran yang tidak sesuai kontrak. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga sekitar Rp5 triliun dan diduga berdampak pada terganggunya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Lalu, bagaimana melihat dugaan korupsi ini dari sisi tata kelola sektor energi? Benarkah penyimpangan dalam rantai pasok batu bara dapat memengaruhi keandalan pembangkit hingga memicu pemadaman listrik? Talk bersama Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.

Atlet panjat tebing nomor speed putri, Desak Made Rita Kusuma Dewi, kini resmi menempati peringkat satu dunia Federasi Panjat Tebing Internasional atau IFSC setelah meraih medali emas pada World Climbing Series di Krakow, Polandia, 3-5 Juli lalu. Posisi tersebut diraih berkat akumulasi poin dari sejumlah seri Piala Dunia yang diikutinya, sekaligus menegaskan konsistensi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama panjat tebing dunia. Bagaimana Federasi Panjat Tebing Indonesia memaknai pencapaian tsb? khususnya sebagai modal positif menjelang Asian Games 2026? Talk bersama Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Wahyu Pristiawan Buntoro.Credit Foto: Slobida Miskovic (IFSC)

Paradigma transmigrasi hari ini telah berubah. Jika dulu transmigrasi dimaknai sebagai pemindahan penduduk antar pulau, kini Kementerian Transmigrasi hadir dengan misi baru, memberdayakan masyarakat di kawasan transmigran agar lebih berdaya, mandiri secara ekonomi, dan menjadi penggerak pertumbuhan di daerah. Melalui program-program prioritas seperti Tim Ekspedisi Patriot, pengembangan sentra ekspor durian, hilirisasi komoditas, hingga dukungan terhadap swasembada pangan dan energi, serta transformasi wilayah strategis seperti Batam dan Papua, transmigrasi kini menjadi lokomotif baru pembangunan ekonomi nasional. Selengkapnya dapat anda simak dalam Podcast Radio Elshinta bersama Menteri Transmigrasi RI M Iftitah Sulaiman Suryanagara, pada Rabu, 8 Juli 2026, pukul 16.05 WIB @Kementrans_RI

Demo buruh tuntut pajak JHT, THR, dan pesangon dihapus, Bagaimana solusinya?"Narasumber: Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Suparno&Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

DPRD Provinsi Banten, memilih Kabupaten Tangerang untuk melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2025-2026 dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang guna membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah, mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan, pengentasan pengangguran hingga penyaluran bantuan sosial. Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum HS, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi bersama H. M. Faizal, Wawan Sumarwan, H. Ahmad Imron, Riyan Hidayat, Wahyu Nugraha, Abdul Rohman, H. Mohammad Nur Kholis, Rispanel Arya, H. Agus Supriyatna, Hj. Uswatun Hasanah, H. Munawar Huda, Syarifudin bin H. Salwani, Pinan, Abraham Garuda Laksono, H. Ade Awaludin, Moh. Bahri, H. A. Jaini, Muhlis, dan Savira Alia Muktamara.Selain itu, hadir pula jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta para kepala OPD terkait bertempat di Ruang Rapat Wareng Gedung Kantor Bupati Tangerang.Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi DPRD Provinsi Banten terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum HS menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Banten berkomitmen mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Tangerang.Menurutnya, berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, tingginya angka penyakit tidak menular, serta pengurangan tingkat pengangguran.Dalam kesempatan tersebut, beberapa Anggota DPRD Provinsi Banten juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang diperoleh saat melakukan pengawasan ke desa-desa.Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. DPRD meminta agar proses pemutakhiran data penerima bantuan melibatkan pemerintah desa sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.Selain itu, DPRD turut menyoroti konedisi infrastruktur jalan, keberadaan semak belukar yang mengganggu keselamatan pengguna jalan, serta persoalan keamanan lingkungan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan siap menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan DPRD Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan usulan DPRD Provinsi Banten akan semakin memperkuat ekosistem pendidikan. Di Perda itu, keterlibatan seluruh stakeholder dalam peningkatan kualitas pendidikan akan semakin terarah dan terencana dengan baik. Hal itu diungkapkan Wagub Dimyati usai mengikuti paripurna DPRD terkait nota pengantar DPRD sebagai pengusul Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dirangkaikan dengan Pandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Dimyati menyambut baik pembahasan Raperda itu. Apalagi itu merupakan hasil dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir), reses serta berbagai kunjungan yang dilakukan oleh para anggota DPRD. Dengan Raperda itu, diharapkan semua yang diatur di dalamnya nanti benar-benar bisa diterapkan dengan baik oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Kemudian berkenaan dengan pandangan umum fraksi terhadap penjelasan gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, Dimyati mengaku akan mempelajari terlebih dahulu berbagai poin yang menjadi catatan DPRD Banten. Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Banten Rika Kartikasari menilai, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dan memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah. Karena bagaimanapun juga kemajuan pembangunan daerah sangat tergantung pada kualitas SDM-nya dan itu sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang baik, merata dan berkeadilan. Provinsi Banten sebagai daerah yang terus berkembang membutuhkan regulasi yang dapat menjawab tantangan dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, Raperda ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemda bersama DPRD Banten untuk menghadirkan tata kelola pendidikan yang lebih baik, terarah, akuntabel dan mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Banten. Dalam pembahasan Raperda ini terdapat beberapa substansi penting, seperti di antaranya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi, penguatan kompetensi tenaga pendidik dan sarpras serta pemanfaatan transformasi digital dalam proses pembelajaran.

Keterlambatan Indonesia merespons undangan resmi Iran menjadi sorotan. Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai persoalan ini bukan sekadar soal protokol, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi diplomasi dan implementasi politik luar negeri bebas aktif. Benarkah ada hambatan komunikasi di internal Kementerian Luar Negeri? Simak analisis lengkapnya dalam Radio Elshinta Edisi Pagi, 7 Juli 2026.

Fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026 dan berpotensi mengganggu produksi pangan nasional. Sejauh mana kesiapan pemerintah mengantisipasi ancaman tersebut?Dalam Talk Highlight Radio Elshinta, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menilai ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari stok beras. Ia mendorong diversifikasi pangan, penguatan irigasi, pemanenan air hujan, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar dampak El Nino terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan.Simak analisis lengkap mengenai strategi menghadapi El Nino, mitigasi krisis pangan, hingga pentingnya menghidupkan kembali pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

#DiskusiInteraktif Indonesia–Singapura Pasca Pertemuan Prabowo–Lawrence Wong: Apa yang Berubah?[TALK] Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr .Robi Nurhadi &Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Pemerintah dan para pemangku kepentingan kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pembangunan di Papua. Terbaru, DPD RI membentuk Panitia Khusus atau Pansus Papua untuk mengevaluasi berbagai persoalan strategis, mulai dari pelaksanaan Otonomi Khusus, proyek-proyek nasional, hingga aspek kesejahteraan, keamanan, dan hak asasi manusia di Tanah Papua. apa saja capaian yang telah dirasakan masyarakat, kendala apa yang masih dihadapi, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan ke depan agar pembangunan Papua benar-benar inklusif dan berkeadilankami telah bersama Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Bapak Paulus Waterpauw.

Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) di Desa Malangah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Program prioritas Pemerintah Provinsi Banten ini bertujuan meningkatkan konektivitas desa melalui pembangunan infrastruktur jalan guna mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian masyarakat. Simak bagaimana pembangunan jalan beton sepanjang 1,3 kilometer ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.

DPRD Provinsi Banten resmi memasuki Masa Sidang Ke-I Tahun Sidang 2026-2027. Dalam rapat paripurna pembukaan, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menegaskan pentingnya menindaklanjuti hasil reses yang telah dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing. Reses menjadi momentum untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Simak pembahasan mengenai agenda prioritas DPRD Banten, penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

#DiskusiInteraktif DPR usulkan Kepala Daerah dapat hak keuangan sebesar 20 persen dari PAD agar tidak korupsi, efektifkah? [TALK] Pakar Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. M. Husni Thamrin, M.Si&Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

bersama narasumber:1. Yusuf Sahide (Direktur KPK Watch)2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

SERANG,- Usai dengarkan jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten siap bahas pertanggungjawaban APBD 2025, Kamis (2/07/2026).Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi didampingi oleh Wakil Ketua Banten DPRD Banten H. Eko Susilo.Turut hadir Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah dan unsur Forkopimda lainnya.Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Banten pada Kamis (11/06) lalu, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah Rapat Paripurna Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan DPRD sebagai Pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Pendidikan.Agenda selanjutnya, Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi mengatakan bahwa Selasa (30/06) kemarin telah dilaksanakan Rapat Paripurna mengenai Penjelasan DPRD selaku Pengusul Raperda Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selain itu telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2025."Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi pada umumnya telah menyampaikan saran, pendapat, maupun pertanyaan yang memerlukan tanggapan dan/atau jawaban dari yang terhormat saudara Gubernur Banten," tuturnya.Pada kesempatannya, Gubernur Banten yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi masukan fraksi-fraksi, sekaligus menekankan pentingnya raperda pendidikan untuk mencetak generasi beriman dan bertakwa melalui penguatan mutu, akses inklusif, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan kompetensi dan zonasi penempatan guru."Selain itu, terkait pertanggungjawaban APBD, menyoroti fenomena penurunan pendapatan daerah akibat peralihan ke kendaraan listrik dan banyaknya perusahaan di Banten yang ber-NPWP Jakarta, sehingga perlunya desakan sinergi dengan DPRD untuk melahirkan terobosan pendapatan baru, mengoptimalkan BUMD, serta memperketat pengawasan internal agar anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bebas dari korupsi," jelasnya.Dalam menutup rapat paripurna ini, Imron mengingatkan sebagai tindak lanjut dari rangkaian Rapat Paripurna atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025."Kami berharap kepada segenap Anggota DPRD Provinsi Banten yang tergabung dalam Badan Anggaran agar dapat membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menargetkan penutupan atau perampingan besar-besaran terhadap 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi dan membebani keuangan negara.Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penutupan tersebut tidak akan menghapus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelumnyaDanantara telah menggandeng dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengaudit tata kelola keuangan 750 BUMN tersebut dan siap menyerahkan data BUMN yang terbukti merugikan negara serta memiliki indikasi mens rea (niat jahat) korupsi.Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya. Narasumber:1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro,

Bayangkan suatu hari Anda bangun pagi, membuka ponsel, tetapi mobile banking tidak bisa diakses, layanan pemerintah lumpuh, rumah sakit terganggu, dan data pribadi Anda ternyata sudah diperjualbelikan di dunia maya. Skenario ini mungkin terdengar seperti film fiksi, namun menurut para pakar keamanan siber, ancaman tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan.Data terbaru menunjukkan Indonesia telah mengalami lebih dari 5,5 miliar serangan dan anomali siber sepanjang tahun 2025. Angka yang fantastis ini membuat sejumlah pengamat menyebut kondisi keamanan siber nasional sudah memasuki fase "lampu merah". Ironisnya, di tengah masifnya ancaman tersebut, tingkat literasi dan kewaspadaan digital masyarakat dinilai masih sangat rendah.Lantas, seberapa serius sebenarnya ancaman siber yang sedang dihadapi Indonesia? Benarkah kita hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengalami kelumpuhan digital berskala besar? Siapa yang bertanggung jawab membangun kesadaran dan budaya keamanan digital di masyarakat?Simak selengkapnya dalam Podcast Elshinta bersama Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja.

Pesawat perintis AMA PK-RCY diduga dibakar anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Tengah pada Kamis (2/7/2026). Aksi itu diduga terkait upaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menunjukkan eksistensi sekaligus menarik perhatian dunia internasional. Aparat keamanan gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz pun akan melakukan investigasi mendalam dan mengirimkan pasukan ke lokasi untuk verifikasi serta mengevakuasi korban"Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?" Narasumber: 1. Dosen Strategi Keamanan, Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si. 2. Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi,

Belakangan ini, kekhawatiran terhadap masa depan industri manufaktur Indonesia kembali mencuat. Sejumlah investor asing dikabarkan mulai melirik Vietnam sebagai tujuan investasi baru. Faktor biaya produksi yang semakin tinggi, persoalan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien, hingga ekosistem industri yang lebih matang di negara tetangga menjadi beberapa alasan yang sering disebut dalam berbagai kajian. Lalu apa kata Pakar Pengamat Hubungan Internasional & Investasi, Zenzia Sianica Ihza?

Instalk kali ini edisi Kamis, 2 Juli 2026 mengangkat tema tentang "UKT Makin Mahal, Bagaimana Menjaga Kuliah Tetap Terjangkau?" bersama Guru Besar dan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan yang dipandu Host Suwiryo.