Radio Elshinta

Presiden singgung fenomena “raja kecil” di birokrasi pemerintahan. Sorotan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.Benarkah kritik tersebut menjadi alarm untuk mempercepat reformasi birokrasi? Simak pembahasan selengkapnya di Elshinta News & Talk.Bersama Narasumber : Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Johan

Presiden singgung fenomena “raja kecil” di birokrasi pemerintahan. Sorotan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.Benarkah kritik tersebut menjadi alarm untuk mempercepat reformasi birokrasi? Simak pembahasan selengkapnya di Elshinta News & Talk.TALK :: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Narasumber: 1. Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin2. Praktisi Hukum/Managing Partner Lawfirm Bahrain and Association, Wakil Ketua Umum DPN Peradi Profesional, Dr Bahrain SH MH

Presiden melakukan reshuffle Menteri Keuangan. Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara. Pergantian di posisi strategis ini menjadi perhatian karena Kementerian Keuangan memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dan arah kebijakan ekonomi.Bagaimana dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap perekonomian Indonesia? Apa yang perlu diantisipasi pemerintah dan masyarakat? Serta, bagaimana respons pasar dan dunia usaha terhadap perubahan ini?Simak pembahasannya dalam podcast Elshinta, mengupas dampak ekonomi di balik reshuffle Menteri Keuangan.TALK :: Tokoh Koperasi Pasar/Anggota Dewan Pembina dan Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra untuk periode 2020–2025. Drs Ngadiran

Kekeringan mulai menjadi perhatian di sejumlah wilayah Jabodetabek. Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan menghadapi persoalan ketersediaan air di tengah musim kemarau.Air merupakan kebutuhan utama masyarakat. Namun, bagaimana jika persediaan air semakin menipis? Seberapa siap pemerintah dan masyarakat menghadapi kemungkinan krisis air yang lebih luas?Dalam Talkshow Elshinta, kita membahas kondisi kekeringan di Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan, kesiapan menghadapi kekurangan air, serta bagaimana kondisi daerah-daerah lainnya di Indonesia.Apa penyebab kekeringan? Apakah cadangan air kita cukup untuk menghadapi musim kemarau panjang? Dan langkah apa yang semestinya dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga ketersediaan air?TALK :: Ubaidillah, M.Ling - Ketua Masyarakat Perkotaan & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan di tengah lonjakan harga minyak dunia.Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat karena harga BBM tetap terjangkau. Namun, di balik stabilnya harga di tingkat konsumen, ada konsekuensi yang perlu diperhatikan.Ketika harga minyak dunia naik, tekanan terhadap anggaran negara juga ikut meningkat. Lantas, seberapa besar beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah? Apa dampaknya terhadap APBN, dan apakah kondisi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang?Di episode kali ini, kita membahas harga BBM subsidi yang tetap di tengah lonjakan harga minyak dunia, serta risiko dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia.TALK :: Pengamat Migas dari Universitas Krisna Dwipayana sekaligus mantan Operation Director PT Pertamina Trans Continental, Dr Win Puji Pamularso & Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Indonesia terus mengakselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TB) untuk menekan angka kasus secara nasional.Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah secara masif menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan penemuan kasus aktif (active case finding) dan pelacakan (tracing) TB hingga ke tingkat puskesmas, instansi, hingga komunitas.Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan pemeriksaan gratis ini serta mendorong keterlibatan masyarakat demi memutus rantai penularan TB?Simak wawancaranya bersama Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus.

Produk makanan dan minuman impor menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsumsi masyarakat Indonesia. Namun, di tengah derasnya arus produk pangan dari berbagai negara, bagaimana pemerintah memastikan makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia benar-benar aman, baik, dan memenuhi ketentuan kehalalan?Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan, menegaskan pemerintah terus memperkuat pengawasan dan memastikan produk makanan dan minuman impor yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan.Lantas, bagaimana mekanisme pengawasannya? Sejauh mana jaminan keamanan dan kehalalan produk impor bagi masyarakat?

Narasumber: 1. Pakar Independen di Bidang Keuangan Negara, Tata Kelola Pemerintahan, dan Keterlibatan Warga, Elizabeth Kusrini (Mbak ibet)2.Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan integrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Tanah Air.Wacana ini mengundang berbagai pandangan. Ada yang menilai integrasi dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas pemantauan bencana, namun ada pula yang menilai perlu pertimbangan matang, mengingat BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas dan fungsi yang tidak sepenuhnya sama.Jika integrasi atau peleburan kedua lembaga tersebut dilakukan, perlu dipastikan kebijakan ini benar-benar mampu meningkatkan efektivitas kerja pemerintah, tanpa menghilangkan fungsi dan keahlian masing-masing lembaga.Lantas, apa saja hal penting yang perlu diperhatikan jika integrasi BMKG dan Badan Geologi benar-benar dilakukan?Talk bersama Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., yang juga merupakan mantan Kepala BMKG periode 2017–2025.

Narasumber1.Aktivis Lingkungan, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Univ Muhammadiyah Jakarta (mantan Gubernur Sementara Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) - Dr. Rahmat Salam, M.Si 2.Pegiat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Efendi

Presiden menyatakan respons pemerintah dalam menangani bencana kini semakin masif dan cepat. Namun, di tengah meningkatnya intensitas dan kompleksitas bencana, apakah langkah tersebut sudah cukup?Mulai dari kecepatan evakuasi, koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, hingga distribusi bantuan—apa saja yang masih perlu diperbaiki agar penanganan bencana semakin efektif?Presiden nyatakan respons pemerintah tangani bencana semakin masif dan cepat, apa yang masih harus diperbaiki?TALK :: Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P Kusumo & Pengamat Kebijakan dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan metode watermist untuk menangani sisa abu vulkanik pascaerupsi Gunung Anak Krakatau. Di tengah imbauan penggunaan masker, masyarakat juga mengeluhkan harga masker yang tiba-tiba melonjak. Lantas, apa imbauan BNPB menghadapi kondisi ini?Talk bersama Plt. Kapusdatinkom BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan.

Bencana di Indonesia tidak hanya meninggalkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Dampaknya jauh lebih panjang, terutama terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.Ketika bencana terjadi, aktivitas usaha terhenti, akses transportasi dan distribusi terganggu, masyarakat kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghasilan. Di sisi lain, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pangan juga ikut terdampak.Artinya, pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali rumah atau memperbaiki jalan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali bekerja, mendapatkan penghasilan, mengakses layanan dasar, dan memulihkan kehidupan sosialnya.Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai skema pemulihan, mulai dari bantuan sosial, hunian sementara dan hunian tetap, hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.Lalu, apakah langkah tersebut sudah cukup?Bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat terdampak tidak semakin jatuh ke dalam kemiskinan setelah bencana? Apakah bantuan sosial harus diperkuat, atau justru pemulihan ekonomi lokal menjadi prioritas utama?Dan yang tak kalah penting, bagaimana membangun ketahanan ekonomi dan sosial agar masyarakat tidak selalu memulai dari nol setiap kali bencana terjadi?Di Spotify Elshinta kali ini, kita akan membahas “Sektor Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Dinilai Paling Terdampak Akibat Bencana di Indonesia Saat Ini, Apa Solusinya?”Kita akan melihat seberapa besar dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat, apa yang menjadi tantangan dalam proses pemulihan, serta solusi yang dibutuhkan agar pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.TALK :: Koordinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto, Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Jakarta berpotensi terdampak gempa Megathrust dari selatan Jawa. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Dr. Bayu Pranata, Penanggung Jawab Operasional Diseminasi Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, menjelaskan potensi guncangan hingga 7-8 MMI, pengaruh cekungan sedimen Jakarta, risiko kerusakan bangunan, likuifaksi dan penurunan muka tanah.Tak hanya Megathrust, masyarakat juga perlu mewaspadai sesar aktif yang lebih dekat dengan Jakarta, termasuk Sesar Baribis.Bagaimana dengan potensi tsunami ke Jakarta? Wilayah mana yang memiliki risiko lebih tinggi? Dan yang paling penting, apakah gempa Megathrust bisa diprediksi kapan akan terjadi?Simak wawancara lengkap Radio Elshinta bersama Dr. Bayu Pranata

Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini bukan hanya menjadi perhatian dari sisi kebencanaan, tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat, transportasi, hingga sektor pariwisata di kawasan Selat Sunda.Bagi dunia pariwisata, keselamatan wisatawan tentu menjadi prioritas. Lantas, seberapa siap destinasi wisata dan para pelaku usaha menghadapi ancaman erupsi? Bagaimana mitigasi dilakukan jika aktivitas gunung meningkat? Dan bagaimana menjaga roda pariwisata tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan?Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi hujan abu vulkanik maupun potensi ancaman lainnya.Erupsi Gunung Anak Krakatau: bagaimana mitigasi, penanganan, dan dampaknya terhadap masyarakat serta pariwisata?Simak pembahasannya di Spotify Elshinta.TALK :: Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan, Dr Surono DEA & Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Korwil DKI & Jawa Barat, Ashok Kumar

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menjelaskan kesiapsiagaan Pemprov Banten menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Mulai dari pemantauan aktivitas gunung, pemetaan kawasan rawan, kesiapan jalur evakuasi, hingga sistem peringatan dini.Dalam wawancara bersama Radio Elshinta edisi Sore, Minggu (6/9/2026), Dimyati juga mengimbau masyarakat menggunakan masker dan kacamata untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik, serta meminta warga tidak panik atau melakukan evakuasi secara mandiri tanpa koordinasi.Pemprov Banten juga mengevaluasi kondisi sekolah dan terus berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, serta BNPB. Dimyati turut mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan pembangunan UPT Gunung Krakatau untuk memperkuat pemantauan dan penanganan aktivitas gunung api.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sebaran abu vulkanik hingga sejumlah wilayah Jawa bagian barat. Pakar Klimatologi BRIN Erma Yulihastin menjelaskan mekanisme penyebaran abu berdasarkan arah angin di berbagai lapisan atmosfer, potensi dampaknya terhadap kualitas udara, serta perkiraan waktu hingga kondisi kembali normal.Dalam wawancara sore Radio Elshinta, Erma mengingatkan masyarakat di wilayah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya untuk tetap menggunakan masker, terutama pada malam hari ketika polutan lebih mudah terperangkap di dekat permukaan. Ia juga menjelaskan peran hujan dalam membantu membersihkan abu dan polutan di atmosfer, serta kondisi yang dapat mempercepat pemulihan kualitas udara.Simak wawancara lengkap Radio Elshinta bersama Erma Yulihastin, Pakar Klimatologi BRIN, mengenai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan kondisi atmosfer terkini.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sejumlah penerbangan dan mendorong sebagian penumpang beralih menggunakan kereta api. KAI Daop 8 Surabaya merespons dengan menambah perjalanan KA Malang-Gambir serta kapasitas sejumlah kereta dari Surabaya menuju Jakarta.Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Trang Bawono menjelaskan lonjakan penumpang, penambahan perjalanan, kapasitas kereta, aturan bagasi, hingga kesiapan KAI menghadapi potensi dampak abu vulkanik terhadap perjalanan kereta api.Simak wawancara selengkapnya bersama Radio Elshinta, edisi sore, Minggu 6 September 2026.

Erupsi Gunung Anak Krakatau memicu meluasnya sebaran abu vulkanik hingga Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Sejumlah bandara terdampak, termasuk Bandara Soekarno-Hatta yang penutupannya diperpanjang hingga pukul 17.30 WIB.Dalam wawancara Radio Elshinta edisi siang, Minggu, 6 September 2026, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik, pengaruh arah dan kecepatan angin, dampaknya terhadap penerbangan dan pelayaran, pemantauan potensi tsunami, hingga imbauan bagi masyarakat di wilayah terdampak.Simak rekaman lengkap wawancara Radio Elshinta bersama Andri Ramdhani.

Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dihentikan sementara sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.Berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diterima redaksi, penghentian sementara penerbangan dilakukan setelah terdeteksi adanya indikasi sebaran abu vulkanik di sekitar Bandara Soekarno-Hatta.Bagaimana kondisi terkini dan penjelasan selengkapnya mengenai penghentian sementara aktivitas penerbangan ini?Kita akan berbincang dengan Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudistiawan.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menunjukkan aktivitas erupsi. Sejak Jumat hingga dini hari tadi, Gunung Anak Krakatau beberapa kali mengalami erupsi. Sebaran abu vulkanik dilaporkan dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Bogor, Jawa Barat.Bagaimana mencermati aktivitas Gunung Anak Krakatau dan apa saja potensi bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat?Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Ahli Kebencanaan Geologi, Dosen Luar Biasa Institut Teknologi Sumatera, Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Bidang Kebencanaan dan Perubahan Iklim, sekaligus mantan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Surono, DEA.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Kabut asap mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan, hingga berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah.Di tengah kondisi ini, muncul desakan agar karhutla tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman biasa, melainkan ditangani dengan skala nasional.Lantas, seberapa besar sebenarnya dampak karhutla saat ini? Apakah sudah memenuhi alasan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional? Dan yang paling penting, apakah status bencana nasional akan membuat penanganan karhutla menjadi lebih efektif?Simak pembahasannya di Spotify Elshinta, “Karhutla dan Dampaknya Makin Meluas, Perlukah Ditetapkan sebagai Bencana Nasional?”TALK :: Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo & Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P Kusumo

Dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional, 3 September 2026, dipaparkan rencana alokasi anggaran dan target program tahun 2027, sekaligus sejumlah catatan kritis dari para anggota dewan.Apa saja yang menjadi sorotan kritis Komisi IX, termasuk bertambahnya kasus dugaan keracunan dalam beberapa hari terakhir?Talk bersama Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin.

8 WNI direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia, Korban TPPO, Kerja di Luar Negeri atau Langgar Hukum?1. Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian (Puskampol) Indonesia, Andy Suryadi2. Direktur eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan

TB masih jadi tantangan kesehatan bersama. Lewat program Diseminasi TB, Pemerintah Pusat menggencarkan program Diseminasi di wilayah Jawa Timur sebagai langkah strategis percepatan penanganan kesehatan nasional. Program ini berfokus pada perluasan akses informasi, Skrining masif, hingga jaminan pengobatan gratis hingga sembuh total. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur mendapatkan edukasi dan penanganan yang tepat tanpa diskriminasi.berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat deteksi dini, memutus rantai penularan, dan menghapus stigma di masyarakat.TB bukan akhir dari segalanya. TB bisa disembuhkan secara GRATIS di fasilitas kesehatan pemerintah jika diobati secara rutin dan tuntas!Mari dukung penguatan diseminasi ini:✅ Kenali gejalanya (batuk berdahak >2 minggu, demam, keringat malam)✅ Obati hingga tuntas tanpa putus✅ Stop stigma pada pasien TB! Bersama Jawa Timur, Ayo bersama putus rantai penularan! wujudkan Indonesia Bebas TB 2030!

Kasus Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dialami seorang tukang becak asal Kulon Progo, Yogyakarta, Timbul (49), menjadi sorotan. Timbul sempat tercatat dari Desil 1 menjadi Desil 9, meski kini datanya telah dimutakhirkan BPS dan kembali menjadi Desil 3.Perubahan drastis tersebut menjadi gambaran adanya persoalan akurasi dalam pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat.Kasus serupa dialami Suwarno (70), warga Jogoyudan, Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Pensiunan pustakawan dengan penghasilan sekitar Rp900 ribu per bulan itu tiba-tiba tercatat dalam Desil 10, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.Ironisnya, berdasarkan data tersebut, Suwarno bahkan tercatat lebih sejahtera dibandingkan Menteri Keuangan Purbaya, yang berada di Desil 7.Kesalahan pengelompokan dalam DTSEN bukan sekadar persoalan angka. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Hak warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan berpotensi hilang. Mulai dari bansos, BLT, hingga bantuan pendidikan bagi anak.Bahkan, sejumlah energi bersubsidi seperti LPG 3 kilogram dan BBM Pertalite juga berpotensi tidak lagi dapat diakses oleh masyarakat yang dianggap berada pada kelompok kesejahteraan tertentu.Lantas, bagaimana jika pemerintah tetap bersikeras menggunakan data BPS terbaru sebagai dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat? Seberapa akurat DTSEN dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak?Persoalan ini akan dibahas bersama Anggota DPR sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali mendapat sorotan. Kali ini, dugaan keracunan makanan terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.Hingga Rabu, 2 September 2026, jumlah penerima MBG yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 566 orang. Mereka berasal dari 19 lembaga pendidikan yang mendapatkan makanan dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin.Sejumlah korban mengalami mual, sakit perut, diare hingga lemas dan harus mendapatkan penanganan medis. Operasional SPPG Kalitengah pun dihentikan sementara, sementara sampel makanan diperiksa untuk mencari tahu penyebab pastinya.Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan besar: bagaimana memastikan program MBG yang menyasar jutaan anak benar-benar aman dikonsumsi?Apakah standar keamanan pangan di setiap dapur MBG sudah benar-benar dijalankan? Bagaimana pengawasan terhadap bahan baku, proses memasak, penyimpanan hingga distribusi makanan? Dan yang tak kalah penting, siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi masalah?Di Spotify Elshinta kali ini, kita membahas dugaan keracunan MBG di Sidoarjo dan langkah apa saja yang perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.TALK :: Pemerhati Masalah Kesehatan, yang juga Anggota Tim Analis IKAL Lemhanas dr Tedy Hartono, SH, MCS & Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugianto Emik

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa ditekan hingga 0 persen pada 2027. Target ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan jutaan warga dari kemiskinan.Namun, seberapa realistis target tersebut? Program apa saja yang disiapkan pemerintah untuk mencapainya? Dan yang tak kalah penting, apakah berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini benar-benar efektif menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan?Di episode kali ini, kita akan membedah strategi pemerintah menuju 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2027, melihat tantangan di lapangan, serta mengukur sejauh mana target tersebut dapat diwujudkan.TALK :: Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamuddin Daeng & Pegiat Hak Buruh, Raymond J Kusnadi

Presiden Prabowo Subianto meyakini jutaan masyarakat Indonesia dapat keluar dari kemiskinan melalui pengelolaan kekayaan negara dan penguatan peran pemerintah. Namun, bagaimana target tersebut jika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di lapangan? Sejauh mana kebijakan pemerintah telah dirasakan manfaatnya masyarakat, dan apa yang masih perlu diperbaiki? Simak perbincangan bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago.

BNPB mengerahkan 53 armada udara untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Namun, asap pekat dan terbatasnya jarak pandang menjadi kendala operasi water bombing. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan tantangan pemadaman di lahan gambut hingga upaya operasi modifikasi cuaca (OMC).

Senator DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyoroti pembelajaran tatap muka yang tetap berlangsung di tengah kabut asap karhutla. Ia menegaskan keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap bisa disalurkan dengan skema lain jika pembelajaran dilakukan dari rumah. Teras juga mendorong pemerintah memperkuat penanganan karhutla, termasuk dukungan water bombing untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang telah melahirkan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031. Kini, perhatian tertuju pada arah perjalanan PBNU di bawah nakhoda baru.Apa saja tantangan yang akan dihadapi kepengurusan baru? Bagaimana menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat peran NU di tengah dinamika sosial, politik, dan keagamaan?TALK :: Pengurus Lakpesdam PBNU Dr Muhammad Najih Arromadloni & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan, terutama di tengah kemarau panjang.Pernyataan itu disampaikan Eddy dalam Talk Highlight Radio Elshinta, Rabu (26/8/2026), saat membahas persoalan karhutla dan sorotan terhadap industri kelapa sawit.

Pakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino, S.H., M.H., menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus berdasarkan lokasi, subjek, dan penyebab kebakaran.

Nahdlatul Ulama atau NU bukan sekadar organisasi keagamaan. Dengan basis massa yang besar dan pengaruh sosial yang kuat, NU kerap menjadi salah satu kekuatan penting dalam dinamika politik Indonesia.Lantas, seberapa strategis posisi NU dalam politik nasional? Apakah kedekatan dengan NU menjadi modal politik bagi para kandidat dan partai? Dan bagaimana NU menjaga independensi organisasi di tengah tarik-menarik kepentingan politik?TALK :: Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Dosen FISIB Univ Trunojoyo Madura, Surrochim Abdussalam & Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Penyakit TB di Indonesia masih berada di jajaran negara dengan kasus tertinggi di dunia. Namun, TB bukanlah vonis akhir. Data dari Kementerian Kesehatan RI, Sulawesi Selatan masuk ke dalam 8 provinsi dengan beban kasus TB tertinggi di Indonesia. Angkanya bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan ancaman nyata. hingga pertengahan tahun 2026, terdeteksi sebanyak 19.834 kasus TB dari target estimasi penemuan sebesar 45.472 kasus. Artinya, masih ada sekitar 25 ribu penderita yang belum terdeteksi.Langkah pertama menuju kesembuhan dimulai dari garis depan fasilitas kesehatan, pemeriksaan TB dipuskesmas saat ini sudah semakin canggih dengan teknologi Tes Cepat Molekuler (TCM) yang akurat mendeteksi Bakteri dalam hitungan jam. Namun, kecanggihan teknologi tak akan memutus rantai penularan jika pengobatan enam bulan terhenti di tengah jalan. Tantangan terbesar di lapangan adalah kepatuhan. Menuntaskan TB di Sulawesi Selatan bukan sekadar tugas tenaga kesehatan, melainkan ikhtiar kolektif bersama. Berani periksa, tuntaskan obat, selamatkan sesama.TOSS TB TEMUKAN obati sampai sembuh,

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sekaligus Sekjen Gernas Ayo Mondok, KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, menyebut Muktamar Ke-35 NU harus menjadi momentum rekonsiliasi sekaligus mengembalikan khitah NU seperti yang diharapkan para pendirinya.

Kebakaran melanda kawasan Ranu Kumbolo, Gunung Semeru, Jawa Timur, sejak Rabu malam (26/8/2026). Akses pendakian ditutup total dan 207 pendaki bersama 20 pemandu dievakuasi melalui jalur yang disiapkan petugas.Bagaimana perkembangan penanganan kebakaran Gunung Semeru? Simak keterangannya bersama Yudhi Cahyono, Kabid KL BPBD Lumajang.

DPR setujui pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan jadi hak inisiatif, apa yang harus diperhatikan? Narasumber:1. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar 2. Ketua Bidang Perundang-undangan dan Jaminan Sosial Serikat Pekerja Nasional Joko Heriyono

Berawal dari sebuah hobi sebuah komunitas kampus, olahraga akurasi bilah dan kapak Indonesia saat ini menjelma menjadi olahraga profesional, bahkan olahraga yang bernaung di organisasi PABKI ini akan menggelar turnamen nasional di Bandung pada 29-30 Agustus untuk persiapan World Cup 2027 mendatang, seperti apa olahraga itu? Kita simak Podcast Elahinta bersama Ketua Harian Akurasi Bilah Kapak Indonesia, Hendry Jaya Agustian. Jumat, 28 Agustus 2026 16.05 WIB Live di Radio Elshinta 90FM & media sosial Elshinta.

Sistem pengelolaan data yang terpisah dan tidak terintegrasi di Bea Cukai, yang mencatat barang masuk dan keluar negeri, dan data di kantor pajak, yang mencatat laporan keuangan dan pajak perusahaan, menyebabkan terjadinya celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Misalnya, saat lapor ke Bea Cukai, nilai barang sengaja ditulis murah supaya bea masuknya kecil. Tapi giliran lapor pajak, angkanya dibuat beda demi keuntungan sendiri. Akibatnya muncul desakan agar Bea Cukai dan Pajak menyatukan sistem pengelolaan data mereka sehingga permainan memanfaatkan celah seperti disebut tadi bisa ditanggulangi. Seperti apa urgensi integrasi data Bea Cukai dan Pajak? Serta apa manfaatnya?Kami telah bersama Kordinator Bea Cukai Watch (BCW) Jimmy Endey.

Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darul Ulum Jombang menyediakan tempat singgah gratis bagi para penggembira Muktamar Ke-35 NU selama mengikuti rangkaian kegiatan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Hal tersebut disampaikan Koordinator Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darul Ulum Jombang, Asy'ari, Jumat (28/8).

Mengawal realisasi tuntutan massa demo tentang percepatan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptorNarasumber:Pakar hukum pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku mendapatkan dukungan dari para kyai sepuh untuk maju kembali dalam Pemilihan Ketua Umum PBNU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa timur. Gus Yahya Mengaku masih ingin menuntaskan janjinya saat muktamar yang lalu.Simak wawancara Exclusive Suwiryo bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Langkat, Sumatera Utara, menjadi salah satu wilayah pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).Dalam program ini, kesehatan anak diperiksa sejak dini, mulai dari status gizi dan kebugaran, mata, pendengaran, kesehatan gigi, hingga skrining thalasemia.Sebab, tidak semua masalah kesehatan terlihat dari luar. Pemeriksaan sejak dini membantu menemukan kondisi yang sebelumnya tidak disadari, sehingga dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.Karena kesehatan anak bukan hanya tentang hari ini. Cegah Sejak Dini, Sehat Sampai Nanti.#CekKesehatanGratis #CKG #CegahSejakDini #SehatSampaiNanti #Langkat #sumaterautara

Rabu pagi di MAN 1 Kota Bogor berlangsung penuh semangat. Para siswa mengikuti rangkaian Program Kolaborasi CKG Sekolah & Aksi Bergizi, mulai dari senam bersama, sarapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi gizi, minum Tablet Tambah Darah (TTD), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).Kegiatan ini merupakan kolaborasi Radio Elshinta bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kota Bogor, serta MAN 1 Kota Bogor.Selain pemeriksaan kesehatan, para siswa juga mengikuti talkshow dan dialog interaktif bersama dokter, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.Mengusung semangat “Peduli Kesehatan, Mulai dengan Cek”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang sehat, aktif, bergizi, dan siap berprestasi.#Elshinta #CKG #CKGSekolah #AksiBergizi #MAN1KotaBogor #MakanBergiziGratis #MBG

Karhutla kembali menjadi perhatian. Di tengah sorotan terhadap perkebunan sawit, pertanyaan besarnya: apa yang sebenarnya harus diperbaiki agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang?Dalam Talk Highlight Radio Elshinta, kita membahas persoalan karhutla, tata kelola hutan, industri sawit, hingga masa depan lingkungan Indonesia bersama:

Aksi Demo 27 Agustus: Apa yang Harus Diperhatikan agar Tidak Merugikan Warga?Narasumber: Pkl 23.00 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing& Pkl 24.00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi, +62 815-6565-426

Ketum Projo bicara percepatan Pemilu, sinyal politik atau wacana?Narasumber ::: 1. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus &2. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Pakar Hukum Perbankan FHUI dan ahli anti pencucian uang, Dr. Yunus Husein, menyoroti dasar hukum penundaan transaksi rekening Koordinator AMPB, Supriyono. Menurut Yunus, Pasal 26 UU TPPU ditujukan bagi penyedia jasa keuangan, sementara kewenangan penyidik terkait penundaan transaksi diatur dalam Pasal 70. Ia juga mempertanyakan penundaan rekening yang dilakukan saat perkara masih dalam tahap penyelidikan.