Radio Elshinta

Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan arah baru kebijakan Kemensos, mulai dari pemutakhiran data bansos berbasis data tunggal nasional, partisipasi warga lewat aplikasi “Cek Bansos”, hingga tumbuhnya kesadaran sosial warga yang sukarela mundur dari penerima bantuan.Simak wawancara eksklusif bersama Suwiryo dalam program Elshinta Siang, Jumat, 31 Oktober 2025.#Kemensos #GusIpul #Bansos #ElshintaNews #KesadaranSosial #PodcastElshinta

Serikat buruh mengancam mogok nasional jika kenaikan upah minimum 2026 tak dipenuhi. Mereka menilai biaya hidup makin tinggi, sementara kenaikan upah tertinggal jauh.Pemerintah merespons dengan membuka ruang dialog, namun negosiasi sebelumnya kerap buntu. Jika tak ada kesepakatan, aksi serentak di sejumlah sektor strategis bisa mengganggu produksi nasional.Semua kini menunggu hasil perundingan: apakah pemerintah mampu meredam gelombang protes, atau Indonesia bersiap menghadapi mogok terbesar dalam beberapa tahun terakhir?Talk: - Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos- Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar

Pemerintah kembali membuka Program Pemagangan Nasional dengan gaji setara upah minimum bagi lulusan baru, menargetkan 80 ribu peserta di berbagai sektor industri. Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja muda yang siap terserap industri. Lalu, seberapa efektif kebijakan ini dalam mendorong penyerapan tenaga kerja muda?Wawancara bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Dalam wawancara bersama Asrofi di Radio Elshinta Edisi Pagi (30 Oktober 2025), Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan dugaan kesalahan pencampuran atau blending etanol dalam Pertalite yang membuat banyak sepeda motor mogok di Jawa Timur. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan Pertamina dan Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas BBM serta menilai perlunya reformasi tata kelola energi nasional agar lebih transparan dan profesional.

Dalam wawancara di Radio Elshinta, Edisi Pagi, Tenaga Ahli KSP Ilham Malik menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak membebani APBN.Ia menjelaskan, pendanaan proyek ini murni skema business to business (B2B) dan seluruh biaya ditanggung oleh KCIC, bukan pemerintah.Simak penjelasan lengkapnya hanya di Radio Elshinta.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan perang melawan narkoba sebagai tanggung jawab bersama. Penindakan besar terus dilakukan, dengan penyitaan narkotika dalam jumlah masif untuk memutus jaringan sindikat.Namun keberhasilan tak hanya ditentukan operasi aparat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi benteng pencegahan. Karena narkoba bukan sekadar kejahatan, tapi ancaman serius bagi masa depan generasi kita.Talk: - Mantan humas BNN yg juga Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya DR Slamet Pribadi SH MH- Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, untuk memimpin pemusnahan barang bukti narkoba seberat 2,1 ton. Kegiatan ini menjadi simbol penegakan hukum dalam satu tahun terakhir, di mana Polri berhasil menyita lebih dari 214 ton narkotika senilai Rp.29,37 triliun dan menangkap 65 ribu tersangka.Apakah capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba? dan bagaimana capaian bidang hukum Prabowo - Gibran, 1 tahun ini? Talk bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.

Wawancara eksklusif Radio Elshinta bersama Saut Situmorang, pegiat anti korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, membahas langkah KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).Dalam perbincangan yang dipandu Suwiryo, Saut menegaskan bahwa KPK harus berani, transparan, dan berpegang pada sembilan nilai dasar integritas lembaga agar kepercayaan publik tidak luntur. Ia juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh dan akuntabilitas dalam proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini turun sekitar satu juta rupiah. Angka yang bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu besar, namun bagi calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, setiap rupiah yang diringankan tentu bermakna.Pemerintah menyebut penurunan biaya ini sebagai hasil peningkatan efisiensi dan pemeliharaan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Mulai dari penyederhanaan layanan, penguatan negosiasi harga di Arab Saudi, hingga optimalisasi dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.Namun, muncul juga pertanyaan di tengah masyarakat: apakah kebijakan ini sudah cukup menjawab tantangan layanan dan keadilan kuota Haji di berbagai daerah? Bagaimana memastikan biaya yang lebih murah tetap menghadirkan pelayanan yang lebih baik? Dan pada akhirnya, apakah penurunan ini menghadirkan keberkahan bagi jemaah yang menjadi tamu Allah?Talk: - Ketua Umum DPP BERSATHU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.- Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim (LPKM) Aceh, Syahrial MS, SH

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif TransJakarta. Langkah ini ditempuh karena subsidi yang diberikan Pemprov telah membengkak, bahkan mencapai lebih dari Rp 9.000 untuk setiap tiket penumpang. Selain itu, tarif TransJakarta diketahui belum pernah mengalami penyesuaian sejak layanan ini beroperasi pada 2004.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, penyesuaian tarif ini tetap akan menjaga TransJakarta sebagai moda transportasi paling terjangkau di Jabodetabek. Ia menegaskan, kenaikan tarif akan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk penambahan armada bus listrik dari 200 menjadi 500 unit pada 2025.Namun, apa saja yang harus dikaji sebelum tarif TransJakarta benar-benar dinaikkan? Jangan sampai kebijakan ini justru membebani masyarakat yang menggantungkan mobilitas pada transportasi publik.Talk bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Yayat Supriatna.

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini? Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan mark up anggaran dalam proyek strategis nasional ini, yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola proyek infrastruktur di Indonesia. Sejauh mana penyelidikan KPK bisa mengungkap kebenaran di balik proyek prestisius ini?Apakah dugaan mark up ini akan menyeret pihak tertentu, dan bagaimana dampaknya bagi kepercayaan publik terhadap proyek nasional?Untuk membahasnya lebih dalam, Elshinta berbincang dengan:⚖️ Yudi Purnomo Harahap – Mantan Penyidik KPKSimak analisisnya hanya di Radio Elshinta.#Whoosh #KPK #KeretaCepat #Korupsi #ElshintaNews #Transparansi #InfrastrukturIndonesia

Tanggal 28 Oktober 2011 menjadi tonggak sejarah lahirnya jaminan kesehatan nasional di Indonesia.Empat belas tahun berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bagaimana capaian dan tantangan sistem jaminan sosial kita hari ini?BPJS Kesehatan kini menaungi lebih dari 281 juta peserta di seluruh Indonesia — dari kota besar hingga pelosok negeri. Namun di balik capaian besar itu, masih ada persoalan kepesertaan, pembiayaan, dan mutu layanan yang terus menjadi sorotan publik.Dalam momentum 14 tahun UU BPJS, kami menghadirkan perbincangan bersama:

Presiden Prabowo Subianto pernah menjanjikan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen dengan alasan memperkuat integritas dan mencegah korupsi di lembaga peradilan.Namun, pertanyaannya: apakah kenaikan gaji benar-benar bisa menjadi solusi tunggal dalam menekan praktik korupsi di tubuh penegak hukum?Atau justru persoalan integritas jauh lebih kompleks dari sekadar besaran angka di slip gaji?Talk: - Pakar Hukum Pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA- Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh era Presiden ke-7 Joko Widodo belakangan menarik perhatian publik. Dugaan isu mark up dalam proyek Whoosh semula disampaikan eks Menko Polhukam Mahfud MD dalam siniarnya pada 14 Oktober 2025, yang menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.Dari informasi yang beredar, Mahfud MD menyebut adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran. Sejauh ini, apakah sudah ada bukti awal atau temuan lembaga resmi yang memperkuat dugaan tersebut? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman

Menjelang Asian Youth Games Bahrain 2025, tim Camel Race Indonesia resmi diterima oleh Duta Besar RI untuk Bahrain, Ardi Hermawan, yang menyampaikan dukungan penuh dan harapan agar para atlet muda mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.Bagaimana persiapan tim sebelum berlaga di ajang bergengsi ini?Simak perbincangan bersama Ketua Umum Camel Race Indonesia, Dipo Nurhadi Ilham, hanya di Elshinta News and Talk.#ElshintaTalk #AsianYouthGames #CamelRaceIndonesia #Bahrain2025 #SportIndonesia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyoroti maraknya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang digunakan untuk bermain judi online. Data mencatat, lebih dari 600 ribu warga Jakarta terlibat judi online, termasuk 5 ribu penerima bansos, dengan total transaksi mencapai Rp 3,12 triliun.Apa langkah konkret Pemprov DKI untuk menekan praktik judi online dan memastikan dana bantuan sosial tepat sasaran?Simak perbincangan bersama Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim, hanya di Elshinta News and Talk.#ElshintaTalk #Jakarta #JudiOnline #Bansos #ChicoHakim

KTT ASEAN akhir pekan ini digelar di Malaysia, menghadirkan berbagai isu strategis mulai dari investasi, perdagangan, hingga ketahanan ekonomi kawasan.Bagi Indonesia, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sebagai motor ekonomi Asia Tenggara.Namun, sejauh mana Indonesia bisa mengoptimalkan peluang bisnis, kerja sama industri, dan investasi lintas negara dari pertemuan ini?Talk: - Pengamat Ekonomi Nasional & Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Joshua Sembiring- Pengamat Ekonomi Irwan Ibrahim

Timor Leste resmi bergabung sebagai anggota ke-11 ASEAN dalam KTT ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia.Langkah ini menjadi tonggak penting bagi hubungan regional Asia Tenggara.Namun, apa dampak keanggotaan Timor Leste terhadap dinamika politik, ekonomi, dan keamanan kawasan?Kita bahas bersama Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh.

Proses evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya yang anjlok di Kedunggedeh, Bekasi, akhirnya rampung. Jalur kini bisa kembali dilalui dengan kecepatan terbatas.Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan kronologi evakuasi, kondisi terkini lintasan, serta kompensasi bagi penumpang yang terdampak.Simak penjelasan lengkapnya dalam wawancara eksklusif Radio Elshinta.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki mobil nasional dalam tiga tahun ke depan. Proyek ini disebut sebagai simbol kemandirian industri otomotif sekaligus langkah memperkuat produk dalam negeri. Mobil nasional nantinya akan digunakan para pejabat negara sebagai tahap awal promosi.Namun, seberapa siap industri otomotif kita menjawab ambisi besar ini? Dan apakah target tiga tahun itu realistis?Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, akan mengulas tantangan dan peluangnya.

Kasus korupsi pengelolaan timah kembali jadi sorotan. Istri Harvey Moeis, aktris Sandra Dewi, mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan sejumlah aset mewah miliknya. Sandra menegaskan harta itu hasil kerja keras pribadi dan tidak terkait dengan kasus sang suami. Ia bahkan menyebut sudah ada perjanjian pisah harta sebelum menikah. Namun, penyidik masih menilai sebagian aset berpotensi terkait tindak pidana korupsi.Apakah perjanjian pisah harta bisa jadi dasar sah untuk menolak penyitaan aset? Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, akan mengulasnya lebih jauh.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mengemuka. Tokoh yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade ini memang meninggalkan jejak besar—baik dalam pembangunan ekonomi, maupun dalam kontroversi pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang mencoreng masa pemerintahannya.Sebagian pihak menilai, jasa Soeharto terhadap stabilitas nasional dan swasembada pangan di era Orde Baru layak dikenang sebagai kontribusi besar bagi bangsa. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mengingat masa kelam kebebasan sipil, pembungkaman pers, hingga berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya terungkap.Menimbang kelayakan gelar pahlawan bagi Soeharto bukan sekadar soal jasa atau dosa masa lalu, tetapi juga ujian moral bangsa dalam menilai sejarah secara utuh. Apakah gelar pahlawan dapat diberikan tanpa menutup mata terhadap luka masa lalu? Ataukah penghargaan tertinggi itu seharusnya diberikan hanya kepada mereka yang tanpa cela membela rakyat dan kemanusiaan?Pada akhirnya, keputusan ini bukan hanya tentang Soeharto—melainkan tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, menulis ulang ingatan kolektif terhadap sejarah Indonesia.Talk : Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ) Saiful Anam & Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Sursoso

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas. Berdasarkan perhitungan kasar, pengadaan mobil Maung untuk 103 menteri dan wakil menteri diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp109,18 miliar dibandingkan penggunaan kendaraan impor.Namun, bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan mobil Maung secara masif di lingkungan pemerintahan? Simak perbincangan dengan pengamat otomotif sekaligus pakar keselamatan berkendara, Jusri Pulubuhu

Presiden Prabowo Subianto menyebut bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing di sekolah-sekolah Indonesia.Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menilai kebijakan itu harus dikaji secara realistis mengingat keterbatasan guru, anggaran, dan kebutuhan pendidikan nasional. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta Edisi Pagi (25/10/2025), Bonnie menegaskan bahwa penguatan bahasa Inggris seharusnya tetap menjadi prioritas utama sistem pendidikan Indonesia.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengungkapkan proses seleksi pelatih baru Timnas Indonesia yang tengah berlangsung.Dalam wawancara bersama Asrofi di Elshinta Edisi Pagi (25/10/2025), Sumardji menegaskan pencarian pelatih dilakukan secara hati-hati dan terukur — menargetkan sosok yang pernah membawa negaranya ke Piala Dunia, serta sesuai dengan karakter pemain dan budaya sepak bola Indonesia.Simak juga bagaimana PSSI menyiapkan strategi jangka panjang menuju Piala Dunia 2030, serta tanggapan Sumardji soal peluang Shin Tae-yong kembali melatih Garuda.

Peringatan keras dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) kepada Indonesia terkait penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel menjadi alarm serius bagi dunia olahraga tanah air. Jika tidak disikapi dengan bijak, Indonesia berisiko mendapat sanksi hingga pembekuan dari ajang olahraga internasional.Agar hal ini tidak merugikan atlet dan prestasi Indonesia di pentas dunia, pemerintah bersama Komite Olimpiade Indonesia perlu segera membangun komunikasi diplomatik dengan IOC. Keputusan dan sikap politik harus dipisahkan dari semangat sportivitas olahraga.Selain itu, perlu ditegaskan bahwa dukungan terhadap isu kemanusiaan bisa tetap disuarakan tanpa mengorbankan hak atlet untuk bertanding. Dunia olahraga seharusnya menjadi ruang persatuan, bukan perpecahan.Pertanyaannya kini, mampukah Indonesia menyeimbangkan prinsip politik luar negeri dengan komitmen menjaga marwah olahraga di mata dunia?Talk : Peneliti Komunikasi Olahraga & Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakartaa, DR. Meistra Budiasa &Mantan Wartawan dan Redaktur Olahraga Kompas, Jimmy S Harianto

JAKARTA - Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan P2P Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Rahmat Aji Pramono, menjelaskan bahaya mikroplastik dan partikel halus PM2,5 terhadap kesehatan manusia. Dia mengatakan jika partikel ini sudah masuk ke dalam tubuh dan peredaran darah bisa mengganggu organ manapun yang dilewatinya. Rahmat juga menuturkan dampak paling serius terjadi pada ibu hamil karena mikroplastik dapat menghambat penyaluran nutrisi ke janin. Kondisi ini dapat memicu kelahiran prematur atau berat badan bayi yang rendah. Ia menyebut sejumlah peneliti telah menunjukkan kaitan antara paparan PM2,5 dengan gangguan pertumbuhan janin. "Mikroplastik yang kurang sangat kecil. Memang dari beberapa penelitian ini, ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh kita dan dia masuk ke dalam peredaran darah, itu bisa mengganggu organ manapun yang dia kunjungi ya. Termasuk ketika dia ibu hamil dan ketika polutan ini sampai kepada perdaerahan untuk janin, ini bisa mengganggu untuk pemberian nutrisi pada janinnya.""Memang di dalam beberapa penelitian, penyebab dari PM2,5 ini bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang si janin di dalam tubuh.""Jadi janinnya akan lahir prematur atau janinnya akan lahir dengan berat badan yang kurang, itu bisa jadi seperti itu." "Nah kalau tadi yang pertanyaan berikutnya yang terkait tentang autisme ya, autisme ini sepertinya tidak terlalu ada efek langsung dari si PM2,5 ini atau dari mikroplastiknya." "Banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya autisme pada anak-anak kecil."Meski begitu, Rahmat menegaskan belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mikroplastik secara langsung menyebabkan autisme pada anak. Dan juga, jika pemaparan tidak terlalu intensif, maka penyakit tersebut tidak akan menyakiti pada janin dan juga sang ibu. Menurutnya, gangguan tersebut dipengaruhi banyak faktor, meski mikroplastik tetap menjadi salah satu resiko bagi kesehatan janin dan perkembangan anak.Laporan dari Balai Kota DKI Jakarta, Reynaldi Adi Surya.

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan Pemprov DKI terus memperkuat penanganan pencemaran mikroplastik melalui riset dan aksi nyata di lapangan. Temuan BRIN tentang kandungan mikroplastik dalam air hujan menjadi perhatian serius sekaligus mendorong kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan lembaga riset. Asep mengatakan upaya pengendalian dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari uji emisi kendaraan untuk mengurangi polusi, pengelolaan sampah plastik, pemantauan kualitas air dan udara, hingga kampanye edukasi kepada masyarakat."Publik juga dihimbau lebih bijak dalam menemilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekalipakai yang berpotensi mencemari lingkungan." "Kampanye edukasi publik tentang bahayanya tidak hanya mikroplastik tetapi semua unsur pollutan yang ada yang di atmosfer kita. Kemudian juga teman-teman media mungkin sudah tahu bagaimana Pemprov DKI juga berupaya untuk terus mengedukasi masyarakat dalam penanganan sampahnya mulai dari hulu tengah dan hilirnya.""Tadi disampaikan bahwa salah satu sumber pencemar dari mikroplastik adalah dari sampah yang tidak terkelola dengan baik, utamanya sampah plastik. Dan kami juga di Dinas LH saat ini juga terus mengupayakan bagaimana pengendalian pengemaran udara.""Ya mungkin teman-teman juga sudah banyak mengetahui upaya-upaya kami antara lain adalah melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Jadi sumber bergerak berupa emisi kendaraan bermotor dan sumber tak bergeraknya dari industri pabrik emisinya juga terus kami lakukan upaya-upaya pengurangannya." Sebagai tambahan Kadis DLH DKI JakartaAsep Guswanto juga memperkuat pengawasan terhadap emisi kendaraan dan industri sebagai sumber pencemaran udara. Asep menegaskan penanganan isu mikroplastik dan polutan lain harus dilakukan secara kolektif melalui kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat demi terciptanya lingkungan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan.Demikian laporan dari Balai Kota DKI Jakarta, Reynaldi Adi Surya melaporkan.

JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Reza Kordova mengungkap terkait isu mikroplastik yang kini mencemari udara Jakarta dan terbawa turun bersama air hujan. Setiap harinya, partikel mikroplastik diperkirakan jatuh antara 3 hingga 40 partikel per meter persegi yang menandakan tingginya tingkat polusi yang tak terlihat di udara ibu kota Jakarta. Sumber pencemaran tersebut tak hanya berasal dari aktivitas di Jakarta tetapi juga dari wilayah seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten.Minimnya tempat pengumpulan sampah di daerah-daerah itu membuat pembakaran terbuka masih marak dilakukan oleh warga hingga melepaskan partikel plastik dan zat berbahaya ke atmosfer. "Nah, ini asalnya dari mana sebenarnya? Asalnya memang karena wilayah Indonesia itu menurut Cuaca adalah secara regional dan mungkin dari BMKG bisa menambahkan karena regional, wilayah Jabodetabek dan sekitarnyalah sebenarnya yang berpotensi menjadi sumber dari mikroplastik tersebut.""Nah, sumbernya dari mana saja? Yang pertama dari pakaian.""Pakaian yang kita gunakan sebagian besar sekarang adalah polyester atau nylon atau polimer yang sintetis. Bukan katun misalnya yang memang tidak asli natural fiber.""Nah kemudian yang kedua adalah dari penggunaan plastik. Yang kedua adalah melakukan oleh masyarakat. Melakukan pembuangan secara sembarangan. Kalau terlalu banyak biasanya akan melakukan pembakaran secara terbuka. Ketika pembakaran secara terbuka itu dilakukan dan masif hampir setiap hari apalagi sekarang, mikroplastik itu akan lebih cepat kemungkinan terbang ke udara." Demikian Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Reza Kordova dalam media Briefing Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta membahas soal Mikroplastik Dalam Air Hujan Dan Fenomena Panas Ekstrem di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/10).Sementara itu, fenomena ini memperlihatkan bahwa mikroplastik kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dr. Reza mengatakan jika tidak dikendalikan, polusi mikroplastik berpotensi memperburuk kualitas udara serta meningkatkan resiko pembakaran bahan kimia berbahaya bagi warga perkotaan di Jakarta. (Reynaldi Adi Surya)

Dalam Elshinta Edisi Pagi (24 Oktober 2025), news anchor Asrofi berbincang dengan Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, yang menyoroti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kewajiban SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.Fahmi menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan monopoli, merugikan dunia usaha, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya kebijakan energi yang adil dan transparan agar iklim investasi tetap sehat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ratusan WNI berhasil kabur dari sindikat penipuan online di Kamboja — kisah yang menyingkap gelapnya praktik perdagangan orang bermodus lowongan kerja.Apa yang sebenarnya terjadi di balik jaringan kejahatan lintas negara ini?Dan bagaimana pemerintah bisa memastikan perlindungan bagi warganya di luar negeri?Talk: - Lili Pujiastuti Koordinator Peduli Buruh Migran- Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar

Dalam edisi Elshinta Pagi (23 Oktober 2025), News Anchor Bhery Hamzah berbincang bersama Arlan Siddha, Dosen Ilmu Politik dan Pengamat Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani.Percakapan ini membahas makna dan urgensi pemberian gelar Pahlawan Nasional di tengah dinamika sejarah, politik, dan opini publik yang terus berkembang.Arlan menilai bahwa gelar pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik agar generasi muda dapat “mewarisi apinya, bukan abunya.”Simak pandangan lengkapnya tentang kontroversi sejumlah nama calon pahlawan nasional — dari Soeharto hingga Marsinah — serta pentingnya peran masyarakat dalam menilai kontribusi sejarah bangsa.

Isu mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya anggaran daerah yang belum terserap secara optimal. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apa yang sebenarnya menjadi kendala utama dalam penyerapan anggaran, dan bagaimana solusi agar dana publik tidak terus mengendap di kas daerah?Dampak terhadap pembangunan, serta langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar anggaran bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Talk:- Pakar Politik, Kebijakan dan Otonomi Daerah, UGM Prof Purwo Santoso- Pengamat Keuangan, Irwan Ibrahim

Isu mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya anggaran daerah yang belum terserap secara optimal. Sentilan dari Menkeu ini langsung menuai reaksi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi.Lambatnya penyerapan anggaran kerap menjadi masalah klasik di banyak daerah. Kondisi ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengurangi efektivitas program pemerintah yang seharusnya menyentuh masyarakat secara langsung.Apa yang menjadi penyebab utama lambatnya penyerapan anggaran dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah?Simak perbincangan kami bersama Pakar Otonomi Daerah dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Prof. Djohermansyah Johan.

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam #PodcastElshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya HafidSenin (20/10) pukul 08.00 WIB, hanya di Radio dan Youtube Elshinta 90 FM!#podcast #podcastelshinta #elshintapodcast #komdigi #kemkomdigi #transformasidigital

"Menembus Batas: Mewujudkan Inklusi Digital dan Kemudahan Akses Masyarakat"Mengapa harga internet di Indonesia mahal dibanding negara tetangga di Asia Tenggara? serta langkah apa saja yang sudah dibuat pemerintah untuk menurunkan harga internet sekaligus menjaga kualitas layanan tetap stabil?Simak pembahasannya dalam Podcast Radio Elshinta bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid

Sudah setahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan.Salah satu janji besar yang masih ditagih publik: penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.Namun, di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan digitalisasi, pertanyaannya kini bukan hanya berapa banyak pekerjaan tercipta, tapi seperti apa kualitasnya?Apakah sektor industri, pertanian, dan UMKM siap menampung tenaga kerja baru?Dan apa langkah cepat pemerintah agar janji kampanye tak sekadar angka di atas kertas?Peta jalan pembangunan lapangan kerja masih panjang, tapi waktu terus berjalan.Setahun telah berlalu — publik menunggu bukti, bukan lagi janji.Talk: - Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar - Pengamat Ekonomi -Irwan Ibrahim

Dalam wawancara Elshinta Edisi Sore bersama Farma Dinata (21 Oktober 2025), pengamat sepak bola Haris Pardede menilai pergantian pelatih Timnas Indonesia sebagai momen krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik dan arah pembinaan nasional.Haris menekankan pentingnya memilih pelatih berdasarkan data, rekam jejak, dan pemahaman sepak bola kawasan, bukan sekadar popularitas atau kesamaan budaya. Ia juga mengulas peluang beberapa kandidat dari Shin Tae-yong hingga Timur Kapadse, serta tantangan jika pelatih lokal diberi kepercayaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa memproduksi mobil nasional dalam tiga tahun ke depan.Namun, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dan memastikan kesiapan industri pendukungnya.Dalam wawancara bersama Farma Dinata di Elshinta Edisi Sore, Agus menyoroti pentingnya infrastruktur, jaringan komponen, dan arah kebijakan yang jelas sebelum melangkah lebih jauh.Ia juga menilai, membangun industri otomotif dari nol membutuhkan waktu panjang dan biaya besar — bukan sekadar ambisi politik jangka pendek.Dengarkan pandangannya soal bagaimana Indonesia bisa memperkuat industri otomotif secara realistis dan berkelanjutan.

Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai dengan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Salah satunya, cek kesehatan gratis yang digelar serentak di berbagai daerah dari kota besar hingga pelosok desa.Program ini disebut sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat lapisan bawah: lansia, ibu hamil, hingga pekerja informal yang selama ini sulit menjangkau layanan medis dasar.Namun, pertanyaannya, apakah program ini benar-benar efektif meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Atau masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya?

Pengembalian Rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi momentum penting di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari sekadar kemenangan hukum, langkah ini mencerminkan kebangkitan moral dan keadilan ekonomi bangsa. Dalam perspektif pertahanan semesta, keadilan ekonomi bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga daya tahan nasional.Bersama Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kita bahas: bagaimana uang yang kembali ke kas negara bisa memperkuat fondasi sosial dan infrastruktur pertahanan? Apakah peningkatan infrastruktur pertahanan kini menjadi kebutuhan mendesak?

Kejaksaan Agung mengeksekusi pengembalian kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya.Dalam ekspose yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah pejabat tinggi negara, gunungan uang sitaan negara dipertontonkan sebagai simbol penegakan hukum. Presiden menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.Namun, di balik simbol besar itu, publik menanti konsistensi. Bagaimana catatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pemberantasan korupsi? Dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik?Simak wawancara Radio Elshinta bersama Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, M. Jasin

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum di bidang korupsi menunjukkan beberapa capaian penting, seperti pengembalian kerugian negara dalam kasus besar dan peningkatan koordinasi antarpenegak hukum. Namun, sejumlah pekerjaan rumah masih harus segera diselesaikan.Tantangan utama antara lain memperkuat pencegahan korupsi di sektor strategis, memastikan transparansi pengelolaan anggaran publik, serta mempercepat proses hukum agar tidak mandek di tengah jalan. Selain itu, pengawasan terhadap pejabat publik dan penggunaan teknologi untuk deteksi dini praktik korupsi juga menjadi agenda penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.Pengamat menilai, keberlanjutan komitmen politik dan konsistensi penegakan hukum akan menjadi kunci dalam memperkuat fondasi pemerintahan bersih ke depan.Talk: - Ketua Komisi Kejaksaan RI periode 2011-2015, Halius Hosen

Pengembalian uang negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dinilai bukan sekadar prestasi hukum, tetapi juga simbol kebangkitan moral ekonomi bangsa.Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menilai pengembalian kerugian negara dalam jumlah besar ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dana tersebut berpotensi memperkuat APBN dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pembangunan 600 Kampung Nelayan Merah Putih,Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menilai program ini merupakan langkah positif untuk memberdayakan nelayan kecil.Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada aspek fisik, melainkan juga menyentuh pendidikan, teknologi alat tangkap, dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.Simak perbincangan lengkapnya bersama News Anchor Elshinta dalam Program Elshinta Edisi Siang, 20 Oktober 2025.

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berjalan dalam suasana politik yang unik: tanpa kehadiran oposisi resmi di parlemen. Hampir seluruh partai politik merapat ke barisan pendukung pemerintah, menciptakan situasi “super mayoritas” yang jarang terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern.Kondisi ini membawa dua wajah. Di satu sisi, jalannya kebijakan menjadi relatif mulus—pemerintah dapat mendorong berbagai program prioritas, seperti Asta Cita, reformasi digital, dan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa hambatan politik berarti. Proses legislasi pun berlangsung cepat, karena dukungan politik di Senayan nyaris menyeluruh.Namun, di sisi lain, absennya oposisi formal berpotensi menggerus fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Parlemen yang seharusnya menjadi ruang kritik dan pengawasan bisa berubah menjadi “stempel” kebijakan pemerintah. Risiko penyalahgunaan kekuasaan, minimnya perdebatan publik, dan berkurangnya transparansi menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama kelompok masyarakat sipil.Dalam situasi ini, peran pengawasan bergeser ke luar parlemen—lembaga independen, media, dan masyarakat sipil menjadi benteng penting untuk menjaga akuntabilitas. Pertanyaannya kini, apakah demokrasi tetap sehat tanpa oposisi resmi, atau justru rentan terhadap konsentrasi kekuasaan? Tahun pertama ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap prinsip check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia.Talk :: Direktur Eksekutif TRUST Indonesia/Peneliti Adidaya Institute, Ahmad Fadli&Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing

Podcast Elshinta bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di bidang transformasi digital.

Universitas Udayana memastikan tengah melakukan investigasi mendalam terkait dugaan perundungan terhadap mahasiswa FISIP, Timothy Anugerah, yang meninggal dunia pada 15 Oktober 2025.Dalam wawancara bersama Radio Elshinta (19/10), Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Dr. Ni Nyoman Dewi Pascarani, menegaskan bahwa kampus menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan. Namun, setiap sanksi akan dijatuhkan berdasarkan bukti kuat dan prinsip keadilan.Simak perbincangan selengkapnya bersama Telni Rusmitantri dalam program Elshinta Edisi Siang.

Wawancara Elshinta Edisi Pagi, Minggu 19 Oktober 2025, bersama dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dipandu oleh Asrofi.Kemenkes tengah mendorong penerapan label gizi berwarna (Nutri Level) pada produk makanan dan minuman kemasan untuk membantu masyarakat memahami kadar gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi setiap hari.Dr. Nadia juga menekankan pentingnya dukungan industri, dengan harapan muncul champion-champion yang lebih dulu menerapkan label ini secara sukarela demi edukasi publik.Simak penjelasan lengkapnya seputar: - Tujuan penerapan Nutri Level,- Pengaruh pola konsumsi terhadap penyakit tidak menular,- Dan peran industri dalam membangun kesadaran gizi masyarakat.

Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan langsung tunai dengan nilai fantastis, Rp 30 triliun untuk 35 juta keluarga penerima. Tujuannya jelas: menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun di balik angka besar itu, ada satu tantangan besar yang tak boleh diabaikan—bagaimana memastikan bantuan ini tidak menumbuhkan mental ketergantungan.Bantuan sosial seharusnya jadi jaring pengaman, bukan sandaran permanen. Karena itu, penyaluran BLT perlu diiringi pengawasan ketat, pendampingan produktif, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Agar masyarakat bukan hanya menerima, tapi juga berdaya untuk mandiri.Pertanyaannya kini, bagaimana pemerintah mengelola program ini agar tidak menimbulkan “mental pengemis”—dan benar-benar menjadi investasi sosial bagi masa depan bangsa?Talk :: Pengamat Ekonomi/ Ketenagkerjaan, Timbul Siregar & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi