Radio Elshinta

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, beras impor yang masuk ke Indonesia bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran tertentu, seperti Beras Jepang atau Beras Basmati. Wamentan juga memastikan tidak ada impor beras, meningkat stok beras ada 4 juta ton. Apa temuan DPR, atas kelangkaan dan tersendatnya distribusi beras di sejumlah daerah? Talk bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% dengan strategi menjaga likuiditas sehingga sektor swasta memiliki ruang lebih besar untuk berkontribusi. Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 10 September, Purbaya memaparkan langkah awal yang dilakukan, yaitu menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun dana pemerintah yang tersimpan di BI, sebagian dialirkan untuk memperlonggar likuiditas dan mendorong pertumbuhan sektor riil.Lalu, bagaimana cara memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan?Pembahasan mendalam akan dipaparkan bersama Prof. Rokhmin Dahuri, Professor in Sustainable Development di Shinhan University, Korea Selatan, sekaligus Anggota DPR RI (Fraksi PDIP) dan Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).#EkonomiIndonesia #Growth #Inklusif #Berkelanjutan #IndonesiaMaju

Beberapa hari terakhir, berita mengenai rencana TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk melaporkan seorang konten kreator kepada pihak berwajib telah mencuri perhatian publik.Tindakan TNI untuk melaporkan seorang konten kreator memang menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah bentuk penegakan hukum yang perlu dihormati, terutama jika ada bukti yang kuat tentang pelanggaran hukum. Di sisi lain, hal ini juga menyentuh isu kebebasan berpendapat dan potensi pembatasan terhadap ekspresi kreatif di dunia digital.Yang paling penting adalah memastikan adanya proses yang transparan dan adil dalam menangani kasus ini, sehingga masyarakat tetap bisa merasa bahwa kebebasan berekspresi dilindungi, sementara tindakan yang merugikan institusi atau menyebarkan kebohongan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku.[TALK] Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo&Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Guru madrasah berperan penting dalam mencetak generasi berkarakter. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka. Namun, bagaimana PPG memengaruhi kesejahteraan guru madrasah di Indonesia?Simak pembahasannya dalam Talkhighlight bersama Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama RI, Dr. Thobib Al Asyhar, M.Si.

Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, mengungkapkan dugaan tindak pidana yang melibatkan Konten Kreator Ferry Irwandi melalui patroli siber. Temuan ini kemudian dikonsultasikan dengan Polda Metro Jaya. Laporan ini memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Apakah ini murni penegakan hukum? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan berbincang dengan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.

Jakarta – Revisi Undang-Undang Haji 2025 resmi disahkan pemerintah. Salah satu poin utama adalah dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.Dalam wawancara bersama Elshinta, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan penataan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada jemaah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, dengan puncaknya di tahun 2029. Namun, apakah target ini realistis di tengah perlambatan ekonomi global dan tantangan struktural nasional?Dalam episode podcast terbaru Elshinta, kami berbincang dengan Dr. Eisha Maghfiruha Rachbini, Direktur Program INDEF, untuk membedah proyeksi ini secara kritis dan objektif.#PodcastElshinta #INDEF #PertumbuhanEkonomi #EkonomiIndonesia #KebijakanPublik

#DiskusiInteraktif Bagaimana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjawab target petumbuhan ekonomi 8% dan tantangan fiskal?[TALK] Pengamat Ekonomi dan Energi, Salamudin Daeng

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati (SMI) ke Purbaya Yudhi Sadewa, mengguncang pasar keuangan, dengan rupiah melemah, saham jatuh dan imbal hasil obligasi naik seiring reaksi investor terhadap berita tersebut. Sri Mulyani telah lama dianggap sebagai penjaga utama kredibilitas fiskal Indonesia. Ia menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB hampir setiap tahun, kecuali selama pandemi. Disiplin dan reformasinya menuai pujian internasional, termasuk penghargaan menteri terbaik pada tahun 2018. Ia juga memimpin Indonesia melewati dua krisis besar: Krisis Keuangan Global 2008 dan guncangan COVID-19, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga kepergiannya merupakan kehilangan sosok yang sangat dipercaya oleh investor lokal dan global. Wawancara Chief Economist & Head of Fixed Income Research Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian

Pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat telah ditangkap oleh Kepolisian. 2 Pelaku yang diamankan tersebut diduga sebelumnya pernah menjalin kerjasama dengan korban. Lalu bagaimana proses penyelidikan hingga polisi berhasil menangkap pelaku?Wawancara bersama Kapolres Indramayu, AKBP Fajar Gumilang

Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai menteri keuangan setelah dilakukan serah terima jabatan dari Sri Mulyani yang berlangsung di gedung Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Pergantian menteri keuangan mendapat respon luas di masyarakat terutama para pelaku usaha dan pasar. Wawancara Ekonom INDEF sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Ariyo Irhamna

Presiden RI, Prabowo Subianto merombak kabinet merah putih, salah satunya mengganti Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito ariotedjo. Namun, Presiden Prabowo belum melantik Menteri penggantinya. Pergantian Menpora dilakukan ditengah peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) hari ini 9 September 2025 dengan tema "Olahraga Satukan Kita". Apa harapan Komisi X DPR di Haornas ini? Wawancara bersama Anggota Komisi X DPR RI, Ledia hanifah

Presiden Prabowo telah melantik 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri usai perombakan kabinet, diantaranya melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,28 persen ke level 7.766,849 pada perdagangan Senin (8/9/2025) usai Presiden umumkan resufel kabinet. Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal yang telah dijalankan oleh Mantan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Wawancara bersama Analis Ekonomi dari Institue For Development of Economic and FInance (INDEF), M Rizal Taufikurrahman.

Bagaimana Akselerasi kabinet dan kinerja pemerintah, Pasca reshuffle 6 Menteri dan 1 Wakil Menteri?Simak pembahasannya bersama narasumber:1. Politisi Partai Demokrat/mantan anggota DPR, Didi Irawadi Syamsudin2. Pakar Ilmu Pemerintahan Dosen di Univ Satyagama Jakarta, DR H Supardiyo3. Pemerhati kebijakan Publik/Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Partai Politik akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dinonaktifkan usai melontarkan statement yang membuat gaduh dan dinilai menyakiti hati rakyat. Hal tersebut harus di evaluas, apa masukan dari komisi 2 agar anggota yang terpillih nanti bisa memenuhi potensi dan kualifikasi yang tepat.Wawancara bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin

Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD. Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing2. Pengamat Politik, Joko Purnomo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,, Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat, diantarnya meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR, dan melakukan perbaikan UU atau sistem pemilu.Wawancara bersama Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. John Palinggi

Situasi keamanan dan ketertiban nasional terus kondusif, pasca Patroli Skala Besar yang digelar oleh TNI-Polri, dan upaya-upaya penegakan hukum dengan menangkap pelaku kerusuhan, provokator, dan dalang kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Namun sempat muncul kekhawatiran, terkait isu dihidupkanya kembali Pam Swakarsa yang pernah ada saat order baru. Wawancara dengan Pengamat Intelejen dan Terorisme yang juga Direktur The Indonesian Institute, Ridlwan Habib

Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ? 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie, 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dua SPBU swasta masih mengalami kekosongan yang diduga karena adanya perubahan regulasi impor. Sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan.Selain itu kekosongan diduga ada kaitannya dengan kuota pasokan. Seruan dari kementerian ESDM agar SPBU swasta beralih membeli stok BBM dari Pertamina, mengundang tanda tanya dari masyarakat yang banyak bermigrasi ke SPBU swasta. Mereka menduga situasi ini diciptakan karena penjualan BBM di SPBU plat merah belum mencapai target dan persaingan usaha yang kurang sehat. Benarkah? Wawancara Praktisi Migas dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Ir. Hadi Ismoyo

#DiskusiInteraktif Bagaimana menghapus praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan?[TALK] Manajer riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) - Badiul Hadi &Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi berksempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah dan DPR dalam beberapa hari terakhir terkait tuntutan 17+8.

Pemerintah Indonesia menyatakan telah lebih dulu mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa.Hal itu menyusul adanya desakan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia PBB, yang mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan.Aap yang sebenanya terjadi dalam aksi demonstrasi lalu?Apakah kekerasan terjadi pada satu pihak saja yakni aparat ke massa pendemo, atau dilakukan oleh keduanya? Bagaimana kemenHAM melihat dampak dari aksi demonstrasi kemarin?Wawancara Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, Mugiyanto

#DiskusiInteraktif Lagi mantan menteri ditetapkan tersangka kasus korupsi, Bagaimana pengawasannya birokrasi pemerintahan dan dampaknya?[TALK] Sekjen PB PGRI - Dudung Abdul Qodir, S.Pd., M.Pd&Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Kasus Korupsi Pengadaan Laptop jerat Nadiem Makarim. Apakah ini bentuk lemahnya pengawasan dalam Kebijakan Kementerian? Pegiat Anti Korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang

Perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China, yang digelar di Tian'anmen, Beijing, Kemarin dihadiri oleh sejumlah pimpinan Negara. Termasuk Presiden Indonesia prabowo subianto. Prabowo berada di China selama 8 jam, dan bertemu dengan sejumlah pimpinan negara besar lainnya, Seperti Vladimir Putin, presiden Korea Utara Kim Jong Un, dan tentu tuan rumah Presiden RRT Xi JinPing. Event geopolitik ini, kabarnya tidak membahas sesuatu yang menyangkut kerjasama bilateral. Namun keakraban Indonesia dengan rusia, China dan Korea Utara, cukup menarik perhatian Publik di Indonesia. Bahkan dalam sesi kebersamaan dan foto bersama, Prabowo berada di barisan depan, satu deret dengan Vladimir Putin, Xi JinPing, Kim Jong Un dan Premier Li Qiang. Apa yg bisa kita cermati dari keakraban tsb? Wawancara bersama Pakar hubungan Intermnasional (Asia ), Dosen Jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang - Harryanto Aryodiguno, Ph.D

#DiskusiInteraktif Apa yang harus ditindaklanjuti setelah pimpinan DPR menerima perwakilan Mahasiswa usai aksi berujung rusuh di berbagai kota?[TALK] Pakar politik Indonesia/guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Sumbar - Prof. Dr. H. Asrinaldi, S.Sos., M.Si&Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing

Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta// mantan aktifis 1998, Ubeidillah Badrun mengatakan bahwa Aksi Demo di tanggal 25 agustus Tidak murni akan tetapi setelah tanggal itu seperti tanggal 26 sampai seterusnya aksi murni akibat akibat kemarahan kepada aparat.

Aksi demonstrasi belakangan ini di sejumlah daerah, menunjukkan meningkatnya ketegangan sosial yang tak jarang dipicu oleh informasi yang beredar di Media Sosial.Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik, yang kerap menjadi saluran penyebaran hoaks dan provokasi.Di tengah situasi ini, menjaga ruang digital tetap sehat dan aman menjadi hal yang sangat krusial untuk menghindari eskalasi konflik tersebut.Bagaimana peran masyarakat, platform digital, dan negara dalam mencegah ruang digital menjadi pemantik instabilitas bangsa?1.Direktur Riset dan Komunikasi Kedaikopi sekaligus pegiat Siber Sehat, Ibnu Dwi Cahyo.2.Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas M.Si,.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertemu dengan rektor dan Presiden Mahasiswa Unisba seusai adanya insiden penembakan gas air mata. Bagaimana hasil pertemuan tsb?Talk bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.

5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partainya masing-masing pasca demo di DPR RI. Diantaranya Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, PAN yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, dan Partai Golkar yang menonaktifkan Adies KadirWawancara bersama Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda

Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, janji tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Pimpinan Partai Politik, Tokoh Lintas Agama, dan Pimpinan Serikat Buruh di Istana, Jakarta, pada Senin (1/9) kemarin. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan pihaknya terbuka pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dirinya menyatakan, selama ini DPR RI memang membuka peluang tersebut dan RUU itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).Wawancara bersama Pakar Hukum yang juga Advokat Senior, C. Suhadi

Kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah telah memunculkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Aksi penjarahan dan perusakan tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Kondisi ini menuntut respons hukum yang tegas dan terukur. Apa hukuman yang paling sesuai bagi para pelaku kejahatan dalam situasi kerusuhan ini? 1. Herry Firmansyah, Pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar)2. Ralian Jawalsen, Pengacara publik dari pusat bantuan hukum masyarakat

Demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkisme di sejumlah daerah selama sepekan terakhir, diduga ada peran atau keterlibatan pihak asing. Sinyalemen tersebut diungkapan tokoh intelijen, termasuk pernah diungkapkan Presiden Prabowo sendiri. Benarkah kerusuhan Tgl 25 dan 29 Agustus, tidak hanya dipicu masalah ekonomi dan kekecewaan terhadap DPR, atau faktor internal dalam negeri semata? Talk bersama Chairman Arghajata, Rezki Sri Wibowo.

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto memastikan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada di jalur positif pasca aksi demo sepekan terakhir. Dinamika politik dan sosial itu dinilai hanya mempengaruhi perekonomian nasional secara jangka pendek. Di samping itu, kuatnya fundamental ekonomi pun terlihat dari pertumbuhan di angka 5,12% pada Kuartal II/2025, dan tingkat inflasi yang terjaga pada 2,37%. Bagaimana prospek dan prediksi kondisi perekonomian nasional, pasca demo sepekan? Talk bersama Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah.

Instruksi Presiden agar aparat keamanan menindak tegas pelanggar hukum usai pertemuan dengan Ketua Umum Parpol, Bagaimana agar tidak timbulkan ekses?Talk: - Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ) Saiful Anam - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto

Polisi terus berupaya melalukan pemulihan kemanan, dan melakuan penegakan hukum kepada pelaku penjarahan. Diberitakan, Polisi menangkap 9 orang terduga penjarah rumah Uya Kuya. Sebelumnya penjarahan juga terjadi, di rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok Jakarta Utara, rumah Eko Patrio, rumah Nafa Urbach dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Para pelaku penjarahan pun tidak sedikit yang tertangkap kamera, membawa barang-barang jarahan tersebut. Bagaimana pemulihanan kemanan segera cepat dilakukan? Talk bersama Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan.

Ketua MUI Pusat Mengajak Masyrakat mengimbau masyrakat tetap tenang dan menghadirkan susana sejuk.Simak Penjelasanya bersama Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh

Di tengah situasi aksi unjuk rasa yang memanas diberbagai daerah, masyarakat diharapkan tetap menjaga kesejukan termasuk di ranah media sosial. Masyarakat yang memantau kondisi nasional terkini melalui media sosial diharap tidak reaktif atau turut mengeluarkan komentar provokatif, serta tetap kritis. Bagaimana menjaga ruang digital di tengah kondisi nasional saat ini?Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Ahli Hukum Fisip Unair, Prof Henry Subiakto

Narasumber : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), KH Masduki Baidlowi2. Sosiolog Unika sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak terprovokatif dan tidak anarkis. Menyusul aksi demo belakangan ini di beberapa daerah, yang tidak lagi kondusif. Bagaimana agar masyarakat ikut berkontribusi menjaga situasi Kambtinas yang kondusif? Talk bersama Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

Keluarga Affan Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dengan seadil-adilnya, hal ini disampaikan ayah Affan, Zulkifli saat memberikan keterangan pers . Laporan Ivan Cakra.

Dewan Press mengingatkan agar aparat keamanan yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk senantiasa menjaga keselamatan dan melindungi para wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.Untuk Membhasanya Kami telah bersama Ketua Dewan Pers periode 2025–2028 Prof. Komaruddin Hidayat

Zulkifli, ayah Affan Kurniawan driver ojek online yang meninggal karena dilindas Rantis Brimob, menyerahkan masalah ini kepada aparat penegak hukum dan meminta agar para pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas kematian putranya. Zulkifli juga meminta agar mitra ojol lainnya menjadikan kematian anaknya menjadi peristiwa terakhir dan mempercayakan penanganannya kepada pihak kepolisian.

Narasumber: Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing dan Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Hari ini tepat 80 tahun usia Dewan Perwakilan Rakyat setiap tanggal 29 Agustus, Indonesia memperingati HUT DPR RI. Selama perjalanan dari masa Reformasi tahun 1998 hingga tahun ini, DPR tak pernah luput dari junungan aksi penyampaian aspirasi. Bagaimana perjalanan DPR baik dari dinamika politinya maupun para anggota dewannya? Kami akan membahas ini bersama mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M,

Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo membantah telah mengeluarkan surat imbuan kepada seluruh lembaga penyiaran baik TV ataupun Radio untuk melarang peliputan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR, Puji Hartoyo memastikan pihaknya tetap mendukung dan menghargai kerja - kerja jurnalistik dalam menyajikan fakta peristiwa.

Buruh dan mahasiswa akan gelar aksi di depan DPR besok, bagaimana sebaiknya agar tidak rugikan kepentingan umum?Talk: - Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos- Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing

Kasus penyakit campak kembali menjadi sorotan nasional, setelah sejumlah daerah di Indonesia melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi, kini kembali mengancam, terutama di wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah.Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat campak merupakan penyakit menular yang dapat berdampak serius, terutama pada anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mengupayakan berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran dan mencegah jatuhnya korban jiwa.TALK: Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, Dr. Prima Yosephine

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan dari total 351 orang yang diamankan dalam Aksi Demo ricuh yg memprotes kebijakan kenaikan tunjangan DPR pada 25 Agustus kemarin, 196 orang diantaranya merupakan pelajar/anak di bawah umur. Polisi memulangkan ke 196 pelajar ke orang tuanya masing2. Keterlibatan pelajar sekolah dalam unjuk rasa bukan pertama kalinya, namun jumlah pelajar yg berdemo kali ini cukup besar. Bagaimana mencermati fenomena pelajar dalam unjuk rasa?Wawancara bersama Komisioner KPAI - Sylvana Maria Apituley

Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi UU. Revisi UU ini membawa sejumlah perubahan mendasar, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengaturan teknis ibadah haji dan umrah. Diharakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan menjadi lebih berkualitas, transparan, dan menjawab kebutuhan jamaah Indonesia. Apa yang harus diperhatikan pemerintah pasca disahkannya UU tsb? Wawancara bersama Hidayat Nurwahid - Wakil Ketua MPR-RI, Anggota Komisi VIII DPR-RI