Radio Elshinta

Seorang Anggota DPR, meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka identitas pelapor terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.// Identitas pelapor diminta agar dipublikasikan agar temuan fasilitas mewah tidak dianggap dibuat-buat oleh masyarakat. Permintaan ini menuai sorotan tajam dari publik yang menyebutnya sebagai sebuah keanehan karena pelapor semestinya dilindungi keamanannya, bukan justru diungkap ke publik.//Bagaimana ketentuan dan Perspektif LPSK terhadap perlindungan saksi ketika ada anggota dewan yg meminta agar saksi pelapor soal fasilitas Mewah di Lapas, agar dibuka dan disampaikan ke DPR. Dan sejauh mana Perlindungan saksi harus diberikan dan didapatkan olreh Saksi pelapor, serta adakah batasan waktu seorang Saksi itu harus dilindungi. Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua LPSK - Susilaningtias

Komisi XIII DPR RI kemarin melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengecek langsung temuan fasilitas mewah ilegal berupa klaster atau vila di area lapas. Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 10 dari 13 bangunan liar yang menyerupai homestay mewah dan tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara atau BMN, langsung dibongkar menggunakan alat berat.Mulai dari penjelasan pihak lapas di DPR, permintaan seorang anggota Dewan untuk membuka identitas pelapor, hingga pembongkaran hunian mewah warga binaan, menuai sorotan publik. Rangkaian temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai kondisi dan tata kelola sistem pemasyarakatan.Bagaimana Komisi XIII DPR RI melihat persoalan tersebut? Berikut penjelasan Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Formasi Durupinar Bahtera Nuh, yang teridentifikasi pada tahun 1959 silam, kini kembali menjadi perhatian kelompok arkeolog internasional. Durupinar yang terletak di sebelah selatan Gunung Arafat di wilayah Turki bagian timur, dalam sebulan ini menarik minat banyak orang sejak bentuk dasarnya mirip dengan formasi Kapal Nuh yang sejak ratusan tahun dicari keberadaannya. Baru-baru ini para kelompok Arkeolog Dunia mengumumkan bahwa mereka meyakini temuan tersebut, dan mulai mengambil sampel inti dari Formasi Durupinar, yang berbentuk kapal sepanjang 157 meter. Antara keyakinan, Science dan Fakta.Apakah ada manuskrip sejarah yang mengabarkan dimana mendaratnya Bahtera Nuh..? [Narasumber] ::: Seorang Arkeolog Profesional Indonesia, Doktor Ali Akbar.

Narsumber: 1. Pakar Hukum Pidana Universitas Bayangkara Surabaya, Prof Solehudin2. Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Kementerian Haji dan Umrah RI terus mematangkan persiapan Haji 2027. Tidak hanya soal petugas dan pembinaan jemaah serta travel, tapi juga titik paling krusial: Arafah, Muzdalifah, dan Mina - Armuzna.2027 Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kementerian Haji dan Umrah akan membuka Daerah Kerja Khusus Armuzna (Daker Armuzna) Arafah, Muzdalifah dan Mina.Apa urgensinya? Skema apa yang disiapkan? Dan apa yang harus diantisipasi agar Haji 2027 berjalan sukses dan lebih manusiawi?Podcast Elshinta bersama Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah , Kementerian Haji dan Umrah RI, Dr. H.Puji Raharjo, M. Hum., M. Ag

Setelah 10 tahun memimpin Nusa Tenggara Barat sebagai Gubernur dan menjalankan misi kemanusiaan di berbagai belahan dunia, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi memilih kembali ke pesantren.Di Pesantren Abu Barokah Wanafaat, pagi harinya kini ditemani suara santri mengaji. Bukan lagi tentang jabatan dan pengawalan, melainkan tentang khidmah, merawat ilmu, kepercayaan, dan rasa aman para santri.Dalam perbincangan ini, Tuan Guru Bajang bercerita tentang masa kecil, toleransi yang ia pelajari dari keluarganya, perjalanan menjadi tempat banyak orang berharap, hingga satu keinginan sederhana: jika kelak dikenang, cukup sebagai Tuan Guru Bajang.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, berbuntut pada penonaktifan lima pejabat dan petugas lapas.Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi dan penanganan dugaan pelanggaran di dalam lapas. Lalu, bagaimana proses penanganan kasus ini dikawal agar berjalan transparan dan sesuai aturan? Apa langkah selanjutnya setelah lima pejabat dinonaktifkan?Simak pembahasan selengkapnya dalam podcast Elshinta News & Talk.TALK :: Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof Sholehuddin & Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

Kabar duka datang dari keluarga besar Soekarno. Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra atau Guruh Soekarnoputra, putra bungsu Presiden Soekarno dan Fatmawati, meninggal dunia pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 04.16 WIB di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, dalam usia 73 tahun.Guruh Soekarnoputra dikenal sebagai seniman dan budayawan yang aktif berkarya di bidang musik, tari, serta seni pertunjukan. Sejumlah karya dan pagelaran yang dibuatnya turut mengangkat seni dan budaya Indonesia.Di tengah kabar duka tersebut, seperti apa informasi mengenai kepergian Guruh Soekarnoputra? Serta bagaimana sosok dan kiprah almarhum semasa hidupnya?Simak perbincangan selengkapnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira.

Temuan adanya klaster mewah di dalam Lapas kembali menyoroti persoalan tata kelola dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Fasilitas yang berbeda dan akses istimewa bagi warga binaan memunculkan pertanyaan tentang celah yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.Lantas, bagaimana praktik klaster mewah di Lapas bisa muncul? Di mana letak celah pengawasannya? Dan apa yang perlu dibenahi agar seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai aturan?TALK :: Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Dr. Maman Budiman SH MH & Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

Uang kertas Rp100.000 Tahun Emisi 2022 dengan Tahun Cetak 2026, bertanda tangan mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mendadak viral, dan ramai diburu kolektor, hingga masyarakat biasa.// Karena fenomena FOMO (Fear of Missing Out), banyak orang buru-buru membongkar dompet, karena mengira uang ini adalah edisi sangat langka (rare item), yang punya nilai jual tinggi, setelah posisi Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara, pada September 2026. Apakah Fenomena ini termasuk manipulasi psikologis, di era digital, dimana Masyarakat digiring untuk memercayai narasi kelangkaan palsu, demi keuntungan segelintir pihak..? Talk bersama Pemerhati kebijakan publik dan praktisi ekonom dari UPN Veteran Jakarta - Achmad Nur Hidayat

Temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas I Cibinong, Bogor, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lembaga pemasyarakatan.Lantas, apa saja yang perlu didalami dari temuan tersebut? Apakah persoalannya hanya terkait fasilitas, atau ada masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola dan pengawasan di lapas?Apa yang perlu dibenahi agar fungsi pembinaan dan pengamanan berjalan sesuai aturan?Simak pembahasannya dalam Spotify Elshinta News & Talk.TALK :: Direktur Program Centre for Detention Studies, Gatot Goei & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI telah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat pada Rabu, 23 September 2026. Dalam sidak ini, Ombudsman RI menemukan berbagai temuan seperti fasilitas mewah yang berada di lingkungan lapas. Apa yang perlu di kritisi dari temuan ini untuk perbaikan lapas? Bagaimana mencegah agar lapas tidak ada praktik suap untuk fasilitas mewah, apa evaluasinya?TALK: Wakil Ketua Komisi XIII (Fraksi PDI P), Andreas Hugo Pareira

Presiden Prabowo Subianto membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Pembentukan Direktorat Jenderal baru ini secara khusus mewadahi urusan pesantren dan merupakan langkah pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Babagaimana penjelasannya? NARSUM : Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar

Temuan dugaan fasilitas mewah menyerupai apartemen di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan.Sejumlah fasilitas seperti perabotan lengkap, dapur, hingga perangkat elektronik ditemukan di lokasi tersebut.Bagaimana fasilitas itu bisa berada di lingkungan lapas? Sejauh mana pengawasan dilakukan? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh fasilitas di dalam lapas sesuai aturan?TALK :: Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin & Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Ombudsman Republik Indonesia mendapati sejumlah fasilitas mewah berstandar apartemen yang berdiri di area belakang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.Temuan yang mencakup perabotan lengkap, dapur, hingga alat elektronik mewah memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini pun mendesak evaluasi serius terhadap efektivitas pengawasan serta potensi maladministrasi dalam pengelolaan fasilitas khusus bagi narapidana.'Temuan dugaan fasilitas apartemen di Lapas Cibinong, bagaimana pengawasannya?'Simak penjelasannya bersama Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin dalam Diskusi Interaktif Elshinta

Jenazah yang ditemukan oleh nelayan di wilayah Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 12 September 2026, dipastikan merupakan salah satu korban hilang kontak Speedboat Arupadatu 1. Arupadaatu 1 yang membawa romongan jurnalis dilaporkan hilang kontak pada 7 September 2026. Kepastian identitas korban diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh Tim DVI Polda Bengkulu.Bagaimana langkah selanjutnya ats perkembangan yang terjadi?[TALK] Kasiops Likopa Noptilus (Basarnas Bengkulu),

Narasumber: 23,00: Pakar Ilmu Pemerintahan Univ Satyagama Jakarta, DR. H. SupardiyoNS 24,00: Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

Narasumber: 1.Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin2.Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Presiden mendorong agar pendidikan gratis dapat dinikmati masyarakat hingga jenjang perguruan tinggi. Gagasan ini diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus mengurangi beban biaya yang harus ditanggung keluarga.Namun, bagaimana mewujudkan pendidikan gratis hingga universitas? Mulai dari kebutuhan anggaran, mekanisme pembiayaan, kapasitas perguruan tinggi, hingga pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.TALK :: Pakar Pendidikan sekaligus Mantan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema & Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Ajang olahraga terbesar di Asia ini mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara untuk memperebutkan medali dan membawa nama negaranya ke podium tertinggi.Lantas, bagaimana peluang Indonesia di Asian Games 2026? Cabang olahraga apa saja yang menjadi andalan untuk mendulang medali emas? Dan mampukah kontingen Merah Putih memenuhi target yang telah ditetapkan?Simak pembahasannya dalam edisi kali ini, bersama Radio Elshinta News & Talk.TALK :: Guru Besar Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia (FPOK UPI-Bandung), Prof.Dr. Dikdik Zafar Sidik, M.Pd & Mantan Wartawan Olahraga Harian Kompas, Jimmy S Harianto

Tim SAR gabungan bersama pihak pemilik kapal, Virgo Karya Shipping, tengah mempersiapkan proses salvage atau pengangkatan badan KM Virgo Transport 8 dari perairan Laut Jawa. Proses ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam penanganan kecelakaan, tetapi juga membuka kembali pertanyaan mengenai aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan penumpang.Mulai dari ketersediaan dan penggunaan alat keselamatan, kapasitas serta manifest penumpang, prosedur evakuasi, hingga kesiapan awak kapal menghadapi kondisi darurat, seluruhnya menjadi bagian penting dalam standar keselamatan di atas kapal. Lantas, seperti apa sebenarnya standar keamanan yang wajib dipenuhi kapal penumpang, dan sejauh mana pengawasan dilakukan untuk memastikan standar tersebut benar-benar diterapkan sebelum kapal berlayar? kami akan membahasnya bersama, Wasekjen Transportasi Laut MTI - Capt. Amin Musafa

Wacana menaikkan Ambang batas/parliamentary threshold dari 4 % menjadi 5% pada Pemilu 2029 menjadi pembahasan para pemimpin parpol dan DPR, dan menuai pro dan kontra. Meskipun ini kerap dipakai sebagai strategi menguntung bagi Partai, untuk tujuan stabilitas koalisi, namun kenaikan ini dikhawatirkan berdampak pada banyaknya suara pemilih yang akan terbuang pada Pemilu 2029 mendatang. Simak penjelasan dari Asrudin Azwar, S.Sos, M.Sos, Direktur Eksekutif Suara Politik Publik dan Dosen HI Universitas Satyagama.

Korupsi tidak selalu dimulai dari sebuah pelanggaran besar. Celahnya bisa muncul sejak perencanaan program, pengadaan, pengelolaan anggaran, hingga proses pelaksanaan di lapangan.Lantas, bagaimana pemerintah bisa melakukan pencegahan sejak dini? Titik mana saja yang rawan disalahgunakan, dan bagaimana pengawasan dapat diperkuat?Simak pembahasan selengkapnya tentang pencegahan korupsi dalam program-program pemerintah dan mengenali berbagai peluang terjadinya korupsi sebelum menjadi masalah yang lebih besar.TALK :: Mantan Anggota Komisi III DPR yang juga Mantan Jubir KPK, Johan Budi & Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Membangun generasi sehat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Kampanye GERMAS 2026 di SMK Negeri 6 Kabupaten Tangerang, Banten, yang mengangkat tema “Sehat, Aktif, Waspada TB" diisi dengan sejumlah aktivitas kesehatan dan edukasi bagi para siswa. Kegiatan ini mempertemukan unsur sekolah, kesehatan, pendidikan, serta komunikasi publik dalam satu agenda yang berorientasi pada peningkatan kesadaran kesehatan siswa. Bagi siswa, kegiatan GERMAS memberikan manfaat yang cukup luas. Tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kesehatan, mereka juga diajak untuk mempraktikkan langsung perilaku hidup sehat melalui senam, aktivitas fisik, sarapan bersama, serta pemeriksaan kesehatan.

Presiden singgung fenomena “raja kecil” di birokrasi pemerintahan. Sorotan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.Benarkah kritik tersebut menjadi alarm untuk mempercepat reformasi birokrasi? Simak pembahasan selengkapnya di Elshinta News & Talk.Bersama Narasumber : Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Johan

Presiden singgung fenomena “raja kecil” di birokrasi pemerintahan. Sorotan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.Benarkah kritik tersebut menjadi alarm untuk mempercepat reformasi birokrasi? Simak pembahasan selengkapnya di Elshinta News & Talk.TALK :: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Narasumber: 1. Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin2. Praktisi Hukum/Managing Partner Lawfirm Bahrain and Association, Wakil Ketua Umum DPN Peradi Profesional, Dr Bahrain SH MH

Presiden melakukan reshuffle Menteri Keuangan. Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara. Pergantian di posisi strategis ini menjadi perhatian karena Kementerian Keuangan memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dan arah kebijakan ekonomi.Bagaimana dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap perekonomian Indonesia? Apa yang perlu diantisipasi pemerintah dan masyarakat? Serta, bagaimana respons pasar dan dunia usaha terhadap perubahan ini?Simak pembahasannya dalam podcast Elshinta, mengupas dampak ekonomi di balik reshuffle Menteri Keuangan.TALK :: Tokoh Koperasi Pasar/Anggota Dewan Pembina dan Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra untuk periode 2020–2025. Drs Ngadiran

Kekeringan mulai menjadi perhatian di sejumlah wilayah Jabodetabek. Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan menghadapi persoalan ketersediaan air di tengah musim kemarau.Air merupakan kebutuhan utama masyarakat. Namun, bagaimana jika persediaan air semakin menipis? Seberapa siap pemerintah dan masyarakat menghadapi kemungkinan krisis air yang lebih luas?Dalam Talkshow Elshinta, kita membahas kondisi kekeringan di Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan, kesiapan menghadapi kekurangan air, serta bagaimana kondisi daerah-daerah lainnya di Indonesia.Apa penyebab kekeringan? Apakah cadangan air kita cukup untuk menghadapi musim kemarau panjang? Dan langkah apa yang semestinya dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga ketersediaan air?TALK :: Ubaidillah, M.Ling - Ketua Masyarakat Perkotaan & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan di tengah lonjakan harga minyak dunia.Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat karena harga BBM tetap terjangkau. Namun, di balik stabilnya harga di tingkat konsumen, ada konsekuensi yang perlu diperhatikan.Ketika harga minyak dunia naik, tekanan terhadap anggaran negara juga ikut meningkat. Lantas, seberapa besar beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah? Apa dampaknya terhadap APBN, dan apakah kondisi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang?Di episode kali ini, kita membahas harga BBM subsidi yang tetap di tengah lonjakan harga minyak dunia, serta risiko dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia.TALK :: Pengamat Migas dari Universitas Krisna Dwipayana sekaligus mantan Operation Director PT Pertamina Trans Continental, Dr Win Puji Pamularso & Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Indonesia terus mengakselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TB) untuk menekan angka kasus secara nasional.Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah secara masif menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan penemuan kasus aktif (active case finding) dan pelacakan (tracing) TB hingga ke tingkat puskesmas, instansi, hingga komunitas.Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan pemeriksaan gratis ini serta mendorong keterlibatan masyarakat demi memutus rantai penularan TB?Simak wawancaranya bersama Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus.

Produk makanan dan minuman impor menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsumsi masyarakat Indonesia. Namun, di tengah derasnya arus produk pangan dari berbagai negara, bagaimana pemerintah memastikan makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia benar-benar aman, baik, dan memenuhi ketentuan kehalalan?Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan, menegaskan pemerintah terus memperkuat pengawasan dan memastikan produk makanan dan minuman impor yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan.Lantas, bagaimana mekanisme pengawasannya? Sejauh mana jaminan keamanan dan kehalalan produk impor bagi masyarakat?

Narasumber: 1. Pakar Independen di Bidang Keuangan Negara, Tata Kelola Pemerintahan, dan Keterlibatan Warga, Elizabeth Kusrini (Mbak ibet)2.Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan integrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Tanah Air.Wacana ini mengundang berbagai pandangan. Ada yang menilai integrasi dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas pemantauan bencana, namun ada pula yang menilai perlu pertimbangan matang, mengingat BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas dan fungsi yang tidak sepenuhnya sama.Jika integrasi atau peleburan kedua lembaga tersebut dilakukan, perlu dipastikan kebijakan ini benar-benar mampu meningkatkan efektivitas kerja pemerintah, tanpa menghilangkan fungsi dan keahlian masing-masing lembaga.Lantas, apa saja hal penting yang perlu diperhatikan jika integrasi BMKG dan Badan Geologi benar-benar dilakukan?Talk bersama Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., yang juga merupakan mantan Kepala BMKG periode 2017–2025.

Narasumber1.Aktivis Lingkungan, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Univ Muhammadiyah Jakarta (mantan Gubernur Sementara Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) - Dr. Rahmat Salam, M.Si 2.Pegiat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Efendi

Presiden menyatakan respons pemerintah dalam menangani bencana kini semakin masif dan cepat. Namun, di tengah meningkatnya intensitas dan kompleksitas bencana, apakah langkah tersebut sudah cukup?Mulai dari kecepatan evakuasi, koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, hingga distribusi bantuan—apa saja yang masih perlu diperbaiki agar penanganan bencana semakin efektif?Presiden nyatakan respons pemerintah tangani bencana semakin masif dan cepat, apa yang masih harus diperbaiki?TALK :: Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P Kusumo & Pengamat Kebijakan dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan metode watermist untuk menangani sisa abu vulkanik pascaerupsi Gunung Anak Krakatau. Di tengah imbauan penggunaan masker, masyarakat juga mengeluhkan harga masker yang tiba-tiba melonjak. Lantas, apa imbauan BNPB menghadapi kondisi ini?Talk bersama Plt. Kapusdatinkom BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan.

Bencana di Indonesia tidak hanya meninggalkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Dampaknya jauh lebih panjang, terutama terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.Ketika bencana terjadi, aktivitas usaha terhenti, akses transportasi dan distribusi terganggu, masyarakat kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghasilan. Di sisi lain, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pangan juga ikut terdampak.Artinya, pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali rumah atau memperbaiki jalan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali bekerja, mendapatkan penghasilan, mengakses layanan dasar, dan memulihkan kehidupan sosialnya.Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai skema pemulihan, mulai dari bantuan sosial, hunian sementara dan hunian tetap, hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.Lalu, apakah langkah tersebut sudah cukup?Bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat terdampak tidak semakin jatuh ke dalam kemiskinan setelah bencana? Apakah bantuan sosial harus diperkuat, atau justru pemulihan ekonomi lokal menjadi prioritas utama?Dan yang tak kalah penting, bagaimana membangun ketahanan ekonomi dan sosial agar masyarakat tidak selalu memulai dari nol setiap kali bencana terjadi?Di Spotify Elshinta kali ini, kita akan membahas “Sektor Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Dinilai Paling Terdampak Akibat Bencana di Indonesia Saat Ini, Apa Solusinya?”Kita akan melihat seberapa besar dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat, apa yang menjadi tantangan dalam proses pemulihan, serta solusi yang dibutuhkan agar pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.TALK :: Koordinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto, Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Jakarta berpotensi terdampak gempa Megathrust dari selatan Jawa. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Dr. Bayu Pranata, Penanggung Jawab Operasional Diseminasi Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, menjelaskan potensi guncangan hingga 7-8 MMI, pengaruh cekungan sedimen Jakarta, risiko kerusakan bangunan, likuifaksi dan penurunan muka tanah.Tak hanya Megathrust, masyarakat juga perlu mewaspadai sesar aktif yang lebih dekat dengan Jakarta, termasuk Sesar Baribis.Bagaimana dengan potensi tsunami ke Jakarta? Wilayah mana yang memiliki risiko lebih tinggi? Dan yang paling penting, apakah gempa Megathrust bisa diprediksi kapan akan terjadi?Simak wawancara lengkap Radio Elshinta bersama Dr. Bayu Pranata

Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini bukan hanya menjadi perhatian dari sisi kebencanaan, tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat, transportasi, hingga sektor pariwisata di kawasan Selat Sunda.Bagi dunia pariwisata, keselamatan wisatawan tentu menjadi prioritas. Lantas, seberapa siap destinasi wisata dan para pelaku usaha menghadapi ancaman erupsi? Bagaimana mitigasi dilakukan jika aktivitas gunung meningkat? Dan bagaimana menjaga roda pariwisata tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan?Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi hujan abu vulkanik maupun potensi ancaman lainnya.Erupsi Gunung Anak Krakatau: bagaimana mitigasi, penanganan, dan dampaknya terhadap masyarakat serta pariwisata?Simak pembahasannya di Spotify Elshinta.TALK :: Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan, Dr Surono DEA & Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Korwil DKI & Jawa Barat, Ashok Kumar

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menjelaskan kesiapsiagaan Pemprov Banten menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Mulai dari pemantauan aktivitas gunung, pemetaan kawasan rawan, kesiapan jalur evakuasi, hingga sistem peringatan dini.Dalam wawancara bersama Radio Elshinta edisi Sore, Minggu (6/9/2026), Dimyati juga mengimbau masyarakat menggunakan masker dan kacamata untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik, serta meminta warga tidak panik atau melakukan evakuasi secara mandiri tanpa koordinasi.Pemprov Banten juga mengevaluasi kondisi sekolah dan terus berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, serta BNPB. Dimyati turut mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan pembangunan UPT Gunung Krakatau untuk memperkuat pemantauan dan penanganan aktivitas gunung api.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sebaran abu vulkanik hingga sejumlah wilayah Jawa bagian barat. Pakar Klimatologi BRIN Erma Yulihastin menjelaskan mekanisme penyebaran abu berdasarkan arah angin di berbagai lapisan atmosfer, potensi dampaknya terhadap kualitas udara, serta perkiraan waktu hingga kondisi kembali normal.Dalam wawancara sore Radio Elshinta, Erma mengingatkan masyarakat di wilayah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya untuk tetap menggunakan masker, terutama pada malam hari ketika polutan lebih mudah terperangkap di dekat permukaan. Ia juga menjelaskan peran hujan dalam membantu membersihkan abu dan polutan di atmosfer, serta kondisi yang dapat mempercepat pemulihan kualitas udara.Simak wawancara lengkap Radio Elshinta bersama Erma Yulihastin, Pakar Klimatologi BRIN, mengenai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan kondisi atmosfer terkini.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sejumlah penerbangan dan mendorong sebagian penumpang beralih menggunakan kereta api. KAI Daop 8 Surabaya merespons dengan menambah perjalanan KA Malang-Gambir serta kapasitas sejumlah kereta dari Surabaya menuju Jakarta.Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Trang Bawono menjelaskan lonjakan penumpang, penambahan perjalanan, kapasitas kereta, aturan bagasi, hingga kesiapan KAI menghadapi potensi dampak abu vulkanik terhadap perjalanan kereta api.Simak wawancara selengkapnya bersama Radio Elshinta, edisi sore, Minggu 6 September 2026.

Erupsi Gunung Anak Krakatau memicu meluasnya sebaran abu vulkanik hingga Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Sejumlah bandara terdampak, termasuk Bandara Soekarno-Hatta yang penutupannya diperpanjang hingga pukul 17.30 WIB.Dalam wawancara Radio Elshinta edisi siang, Minggu, 6 September 2026, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik, pengaruh arah dan kecepatan angin, dampaknya terhadap penerbangan dan pelayaran, pemantauan potensi tsunami, hingga imbauan bagi masyarakat di wilayah terdampak.Simak rekaman lengkap wawancara Radio Elshinta bersama Andri Ramdhani.

Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dihentikan sementara sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.Berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diterima redaksi, penghentian sementara penerbangan dilakukan setelah terdeteksi adanya indikasi sebaran abu vulkanik di sekitar Bandara Soekarno-Hatta.Bagaimana kondisi terkini dan penjelasan selengkapnya mengenai penghentian sementara aktivitas penerbangan ini?Kita akan berbincang dengan Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudistiawan.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menunjukkan aktivitas erupsi. Sejak Jumat hingga dini hari tadi, Gunung Anak Krakatau beberapa kali mengalami erupsi. Sebaran abu vulkanik dilaporkan dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Bogor, Jawa Barat.Bagaimana mencermati aktivitas Gunung Anak Krakatau dan apa saja potensi bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat?Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Ahli Kebencanaan Geologi, Dosen Luar Biasa Institut Teknologi Sumatera, Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Bidang Kebencanaan dan Perubahan Iklim, sekaligus mantan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Surono, DEA.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Kabut asap mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan, hingga berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah.Di tengah kondisi ini, muncul desakan agar karhutla tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman biasa, melainkan ditangani dengan skala nasional.Lantas, seberapa besar sebenarnya dampak karhutla saat ini? Apakah sudah memenuhi alasan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional? Dan yang paling penting, apakah status bencana nasional akan membuat penanganan karhutla menjadi lebih efektif?Simak pembahasannya di Spotify Elshinta, “Karhutla dan Dampaknya Makin Meluas, Perlukah Ditetapkan sebagai Bencana Nasional?”TALK :: Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo & Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P Kusumo

Dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional, 3 September 2026, dipaparkan rencana alokasi anggaran dan target program tahun 2027, sekaligus sejumlah catatan kritis dari para anggota dewan.Apa saja yang menjadi sorotan kritis Komisi IX, termasuk bertambahnya kasus dugaan keracunan dalam beberapa hari terakhir?Talk bersama Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin.

8 WNI direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia, Korban TPPO, Kerja di Luar Negeri atau Langgar Hukum?1. Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian (Puskampol) Indonesia, Andy Suryadi2. Direktur eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan

TB masih jadi tantangan kesehatan bersama. Lewat program Diseminasi TB, Pemerintah Pusat menggencarkan program Diseminasi di wilayah Jawa Timur sebagai langkah strategis percepatan penanganan kesehatan nasional. Program ini berfokus pada perluasan akses informasi, Skrining masif, hingga jaminan pengobatan gratis hingga sembuh total. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur mendapatkan edukasi dan penanganan yang tepat tanpa diskriminasi.berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat deteksi dini, memutus rantai penularan, dan menghapus stigma di masyarakat.TB bukan akhir dari segalanya. TB bisa disembuhkan secara GRATIS di fasilitas kesehatan pemerintah jika diobati secara rutin dan tuntas!Mari dukung penguatan diseminasi ini:✅ Kenali gejalanya (batuk berdahak >2 minggu, demam, keringat malam)✅ Obati hingga tuntas tanpa putus✅ Stop stigma pada pasien TB! Bersama Jawa Timur, Ayo bersama putus rantai penularan! wujudkan Indonesia Bebas TB 2030!

Kasus Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dialami seorang tukang becak asal Kulon Progo, Yogyakarta, Timbul (49), menjadi sorotan. Timbul sempat tercatat dari Desil 1 menjadi Desil 9, meski kini datanya telah dimutakhirkan BPS dan kembali menjadi Desil 3.Perubahan drastis tersebut menjadi gambaran adanya persoalan akurasi dalam pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat.Kasus serupa dialami Suwarno (70), warga Jogoyudan, Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Pensiunan pustakawan dengan penghasilan sekitar Rp900 ribu per bulan itu tiba-tiba tercatat dalam Desil 10, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.Ironisnya, berdasarkan data tersebut, Suwarno bahkan tercatat lebih sejahtera dibandingkan Menteri Keuangan Purbaya, yang berada di Desil 7.Kesalahan pengelompokan dalam DTSEN bukan sekadar persoalan angka. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Hak warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan berpotensi hilang. Mulai dari bansos, BLT, hingga bantuan pendidikan bagi anak.Bahkan, sejumlah energi bersubsidi seperti LPG 3 kilogram dan BBM Pertalite juga berpotensi tidak lagi dapat diakses oleh masyarakat yang dianggap berada pada kelompok kesejahteraan tertentu.Lantas, bagaimana jika pemerintah tetap bersikeras menggunakan data BPS terbaru sebagai dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat? Seberapa akurat DTSEN dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak?Persoalan ini akan dibahas bersama Anggota DPR sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.