Podcasts about jawa barat

Dalam rangka memperingati hari sungai nasional yang jatuh pada 27 Juli 2025, Elshinta Peduli menginisiasi kegiatan bersih-bersih sungai yang akan dilaksanakan pada 26 Juli 2025 mendatang di sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya membersihkan sungai, nantinya akan dilakukan penanam pohon serta pemberian paket sembako untuk insan peduli sungai di kota Bogor. Kegiatan Elshinta Peduli berkolaborasi dengan Komunitas Peduli Ciliwung Bogor, Sabawana Social Respon Team, dan sejumlah komunitas peduli lingkungan lainnya, serta didukung Pemkot Bogor. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kegiatan ini, kami telah bersama Ketua Harian Elshinta Peduli, Remon Fauzi & Produser Lapangan, Dwi Iswanto.

Citra menceritakan pengalaman mudiknyaa ke padeglang, saat itu ia berangkat mudik malam hari dan banyak kejanggalan yang ia rasakan bahkan konon katanya mudik kali ini citra melewati desa ghaib yang seharusnya tidak dilewati dan banyak kejadian orang lain pun tidak bisa keluar dari desa itu.Bagaimana kisah selengkapnya?Simak video berikut, jangan lupa berikan like dan komentarnyaCopyright 2024, Lentera Malam

BMKG menyatakan akan dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada hari ini, untuk mengurangi curah hujan, khususnya untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem, yang masih akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. Kondisi ini disebabkan sejumlah faktor atmosfer dan laut yang memengaruhi pola hujan nasional.Talk: Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto

Penanganan kasus pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, mencerminkan situasi keberagaman di Indonesia.Delapan tersangka ditahan di Polres Sukabumi. Mereka dijerat Pasal 170 KUHP tentang perusakan bersama-sama, serta Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.Namun, sikap pemerintah malah mengecewakan. Staf khusus di Kementerian HAM sempat mengusulkan jaminan bagi para tersangka untuk dibebaskan. Setelah banjir kritik, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, buru-buru menegaskan bahwa inisiatif itu ditolak Menteri Natalius Pigai.Bagaimana semestinya pemerintah daerah dan pusat berperan dalam penuntasan kasus pembubaran retret di Sukabumi? Bagaimana memastikan keadilan ditegakkan?Topik ini bakal dibahas di Ruang Publik KBR, bersama Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid dan Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi.

Menko Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Menko Infrastruktur mengatakan bahwa kehadiran Dapur SPPG merupakan bentuk keseriusan pemerintah mewujudkan peningkatan gizi anak dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Merayakan libur Tahun Baru Hijriah, banyak warga dari Jakarta dan sekitarnya melakukan perjalanan wisata menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah untuk mengurai kemacetan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat. Jumlah kendaraan yang masuk ke area Puncak diperkirakan akan terus meningkat hingga sore hari nanti.

Gubernur Dedi Mulyadi resmi hapus PR untuk seluruh siswa yang ada di Jawa Barat.

Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 masih sarat kecurangan. Padahal, ini sudah masuk era kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, yang merilis sejumlah kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, Nadiem Makarim. Misalnya, sistem zonasi yang diganti dengan domisili. Ada juga strategi mengunci sistem data pokok pendidikan (dapodik) secara daring. Namun, ternyata inisiatif-inisiatif baru tersebut belum mampu menutup celah kecurangan.Sejak SPMB dimulai 16 Juni lalu, ada berbagai aduan masuk ke Ombudsman RI, mulai dari indikasi pungutan liar di Aceh hingga dugaan manipulasi data serta jual-beli kursi di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemendikdasmen juga membuka posko pengaduan daring dan luring untuk mengantisipasi kecurangan.Sungguh miris mendapati praktik kecurangan SPMB, ibaratnya selalu menjadi problem rutin tahunan. Adakah harapan mengakhiri masalah klasik ini? Mengapa kebijakan era Menteri Abdul Mu'ti belum ampuh menutup celah kecurangan SPMB? Apa yang bisa dilakukan?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026 Indraza Marzuki Rais dan Pengamat Pendidikan UIN Jakarta sekaligus Ketua Pengurus Besar PGRI, Jejen Musfah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi strategis dengan jurnalis, melalui pelaksanaan program BRI Fellowship Journalism 2025. Sebanyak 45 jurnalis dari berbagai platform media di Indonesia resmi dikukuhkan sebagai penerima beasiswa jenjang S2 dalam acara Inaugurasi yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat pada Jumat (13/06).Program ini menjadi bentuk nyata sinergi antara BRI dan insan pers nasional dalam membangun ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan. Para peserta tidak hanya memperoleh akses pendidikan pascasarjana, tetapi juga mendapatkan pembekalan intensif dari 20 mentor yang terdiri dari Pemimpin Redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media ternama di Indonesia.Pada kegiatan tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa BRI Fellowship Journalism merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menciptakan kolaborasi berkelanjutan antara dunia media dan institusi perbankan“Program ini merupakan bentuk kolaborasi yang positif antara BRI, media, dan rekan-rekan jurnalis, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat dari pelaksanaannya. Tujuan utama dari program ini adalah membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara BRI, media, dan jurnalis di seluruh Indonesia,” ujarnya.Program ini menyeleksi 256 jurnalis dari berbagai seluruh pelosok Indonesia, dengan total 275 karya jurnalistik yang dikirimkan. Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui tiga tahapan yaitu administrasi, psikotes, dan Journalist on Site. Pada tahap akhir, sebanyak 115 jurnalis dari media online, cetak, televisi, dan radio mengikuti proses mentoring dan coaching secara mendalam dari para jurnalis senior. Selama dua bulan masa pelaksanaan Journalist on Site, peserta menghasilkan lebih dari 2.400 pemberitaan positif mengenai BRI. Hendy menambahkan bahwa peningkatan kualitas jurnalisme menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan zaman. “Di tengah era digital yang terus berkembang, peningkatan kualitas jurnalisme menjadi krusial. Melalui program BRI Fellowship Journalism, kami berharap dapat berkontribusi dalam mencetak jurnalis-jurnalis unggul yang dapat menyuarakan isu-isu strategis bangsa dengan perspektif yang jernih dan independen, menciptakan pemberitaan yang konstruktif sehingga dapat turut serta memajukan bangsa,” ungkapnya.BRI Fellowship Journalism telah diselenggarakan sebanyak 6 kali, dimulai pada tahun 2013 dan 2018 di bawah nama "Beasiswa Jurnalis Cerdas", lalu bertransformasi menjadi "BRI Fellowship Journalism" sejak tahun 2022 dan terus diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Hingga kini, sebanyak 248 jurnalis dari berbagai daerah telah memperoleh manfaat berupa beasiswa pendidikan pascasarjana di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Jemaat Ahmadiyah terus didera diskriminasi. Belum reda derita akibat kasus pembubaran Jalsah Salanah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat, Desember lalu, jemaat Ahmadiyah kembali mengalami represi.Lagi-lagi di Jawa Barat. Masjid Istiqamah milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Banjar, digeruduk 10 Juni lalu. Pelakunya justru pemerintah setempat, yang menyegel dan membekukan kegiatan Ahmadiyah melalui surat keputusan walikota.Sebelumnya di Manado, pada awal Juni, acara bedah buku "Menyingkap Tabir Kebenaran Ahmadiyah" dibatalkan Rektor IAIN Manado.Rentetan kekerasan terhadap Ahmadiyah ini memperpanjang jejak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Kelompok minoritas selalu menjadi sasaran diskriminasi.Data SETARA Institute mencatat, sepanjang 2024, ada 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB, dengan Jawa Barat di peringkat teratas. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 217 peristiwa dan 329 tindakan pelanggaran KBB.Adakah harapan untuk mengakhiri intoleransi? Apalagi yang bisa diupayakan? Seperti apa pola pelanggaran KBB di Indonesia?Topik ini bakal dibahas di Ruang Publik KBR, bersama Perwakilan Ahmadiyah Banjar Abdussalam Rachman dan Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi.

Konflik lahan di Langensari, Sukabumi, Jawa Barat, antara petani dengan perusahaan pelat merah, PTPN, sudah berlangsung puluhan tahun. Pergantian pemerintahan tak mengubah nasib para petani. Mereka tetap direpresi, diintimidasi, dan terancam diusir dari tempat tinggal serta lahan garapannya. Sengketa berlarut di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII ini menjadi cermin kegagalan janji manis reforma agraria. Terlebih, antrean kasus serupa juga masih panjang mengular, menanti keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Simak selengkapnya di SAGA KBR.

Penyidik direktorat reserse kriminal umum kepolisian daerah Jawa Barat kembali menegaskan, dokter cabul priguna melancarkan aksi bejatnya seorang diri. Kini berkas kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan tinggi Jawa Barat

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait polemik pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup di kediamannya, di Hambalang, Jawa Barat.

Hari terakhir libur, kondisi lalu lintas menuju kawasan Puncak Cisarua, Bogor, masih terpantau ramai lancar.Hingga saat ini, jumlah kendaraan yang menuju Puncak telah mencapai 6.891 kendaraan.Volume kendaraan yang terus berdatangan menyebabkan kepadatan di beberapa titik, terutama di Simpang Gadog, pintu gerbang utama menuju kawasan wisata Puncak.Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Ardi Lase, langsung dari Simpang Gadog, Jawa Barat.

Pasca Kemenkes mengeluarkan surat edaran waspada COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat turut menyebarkan surat edaran kewaspadaan dan pencegahan ke seluruh puskesmas di wilayah Jawa Barat. Masyarakat juga diimbau untuk memakai masker di tempat keramaian.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan bagi pelajar di daerahnya yang memancing kontroversi. Tak cukup mengirim siswa "nakal" ke barak militer, KDM mengeluarkan aturan jam malam.Dalam surat edaran 23 Mei lalu, pelajar dilarang 'keluyuran' mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB. Hal itu disebut untuk menekan angka kriminalitas, mencegah pelajar terlibat balap liar, mabuk-mabukan, hingga aksi begal. Aparat hingga kades dikerahkan untuk penegakan aturan tersebut. Sejumlah daerah yang mulai memberlakukan jam malam antara lain Cianjur, Sukabumi, Bandung dan Depok.Sepaket dengan larangan jam malam, pelajar di Jawa Barat juga bakal masuk sekolah jam 6.30 pagi.  Penolakan muncul dari Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat yang menganggap aturan itu memberatkan dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial.Lebih jauh soal kontroversi "paket disiplin" pelajar ala KDM ini, kita bahas di Ruang Publik KBR  bersama Pakar Pendidikan Itje Chodidjah dan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dengan sejumlah keluarga korban longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, di Gedung Negara Cirebon, Jawa Barat.

Pagi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dengan sejumlah keluarga korban longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, di Gedung Negara Cirebon, Jawa Barat.

Pagi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dengan sejumlah keluarga korban longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, di Gedung Negara Cirebon, Jawa Barat.

Pemb4c0k4n terhadap pegawai Kejaksaan Agung, Dymar Sasongko Kurniadi, diyakini bukan karena penanganan perkara.Dia diduga menjadi korban p3mb3g4l4n di Depok, Jawa Barat.

Siswa-siswa terpilih yang ikut dalam pendidikan karakter di barak militer sudah selesai menjalani programnya. Menilai baik hasil dari kebijakannya ini, Dedi Mulyadi berencana untuk membangun sekolah kebangsaan di Jawa Barat.Penentangan datang dari berbagai kalangan. Potensi pelanggaran hak terhadap anak, dan pandangan soal pendekatan militeristik yang tidak tepat dalam pembentukan karakter anak disuarakan dengan sangat keras.Meskipun begitu, kontroversi ini berhasil membuat popularitas Dedi Mulyadi melejit diantara nama-nama kepala daerah di Indonesia. Lalu hak anak apa yang dilanggar dari sekolah barak militer? Apakah betul ada ambisi lain dari Dedi Mulyadi dibalik polemik program besutannya ini?

Wawancara Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung. Dalam kunjungannya, Gus Ipul memastikan bahwa 65 Sekolah Rakyat dari 11 titik di Jawa Barat telah siap beroperasi pada tahun ini.

Siswa-siswa terpilih yang ikut dalam pendidikan karakter di barak militer sudah selesai menjalani programnya. Menilai baik hasil dari kebijakannya ini, Dedi Mulyadi berencana untuk membangun sekolah kebangsaan di Jawa Barat.Penentangan datang dari berbagai kalangan. Potensi pelanggaran hak terhadap anak, dan pandangan soal pendekatan militeristik yang tidak tepat dalam pembentukan karakter anak disuarakan dengan sangat keras.Meskipun begitu, kontroversi ini berhasil membuat popularitas Dedi Mulyadi melejit diantara nama-nama kepala daerah di Indonesia. Lalu hak anak apa yang dilanggar dari sekolah barak militer? Apakah betul ada ambisi lain dari Dedi Mulyadi dibalik polemik program besutannya ini?

Wali Kota Bandung, M. Farhan, meluapkan kemarahannya dan menegur keras pengelola lahan eks Palaguna di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemarahan tersebut dipicu oleh kondisi kawasan yang tidak terawat, kotor, dan dipenuhi sampah. Atas temuan itu, M. Farhan langsung memerintahkan penyegelan lahan.

Podcast kali ini mari kita dengarkn obrolan bersama Santana Mena, mahasiswa berprestasi yang berhasil menjadi Duta Bahasa Jawa Barat. Simak kisahnya.

Pemerintah masih melakukan sejumlah persiapan terkait sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Sekolah ini berkonsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi calon siswa dilakukan lewat verifikasi langsung oleh pendamping PKH atau petugas Sentra Kementerian Sosial. Adapun Pemilihan lokasi Sekolah Rakyat didasarkan pada DTSEN, dengan prioritas awal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, karena hampir 50 persen penduduk miskin berada di wilayah tersebut.Bagaimana persiapan sekolah rakyat?Talk: Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul)

Ledakan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat, masih menyisakan tanda tanya. Insiden ini menjadi tragedi memilukan karena menewaskan 13 orang, 4 anggota TNI, dan 9 warga sipil. Banyak pernyataan dan cerita yang beredar.Warga sipil yang terlibat pemusnahan amunisi kedaluwarsa itu mengaku sudah bertahun-tahun bekerja untuk TNI. Kesaksian ini bertentangan dengan klaim TNI bahwa warga sipil korban ledakan adalah masyarakat yang datang untuk mengambil sisa-sisa ledakan, alias pemulung.Hingga Kamis (15/5) kemarin, 25 prajurit TNI diperiksa untuk mengetahui penyebab ledakan.Ledakan amunisi TNI di Garut ini bukanlah insiden pertama. Setidaknya sudah tiga kali peristiwa serupa terjadi, yaitu, ledakan gudang peluru Korps Marinir di Cilandak, Jaksel pada 1984, ledakan gudang amunisi Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2014, dan ledakan gudang amunisi di Ciangsana, Jawa Barat pada 2024.Mengapa insiden ledakan amunisi kembali berulang? Bagaimana seharusnya evaluasi prosedur pemusnahan dilakukan? Siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini? Bagaimana memenuhi hak-hak korban dan keluarganya?Di Ruang Publik KBR, kita bahas lebih dalam tema ini bersama Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) 2011-2013, Soleman B. Ponto dan Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena.

Insiden ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh TNI AD di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebabkan 4 orang dari TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia.Bagaimana tanggapan Komisi 1 DPR terkait insiden tersebut?TALK : Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin

Insiden ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh TNI AD di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebabkan 4 orang dari TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Bagaimana perkembangan terkini?Narasumber : Kapuspen TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid, buntut kebijakan pengiriman siswa ke barak militer. Dalam laporannya, wali murid tersebut menyatakan keberatan sebagai orang tua terhadap program pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pendidikan. Sementara itu, pemerintah pusat akan mengkaji secara menyeluruh kebijakan KDM tersebut. Namun, pemerintah tetap menghormati inisiatif dari pemerintah daerah. Bagaimana Komnas HAM mencermati Polemik atas kebijakan Pemprov Jawa Barat?Talk bersama Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing.

Aplikasi pengelola mata uang kripto, Worldcoin dibekukan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital per Minggu, 4 Mei 2025. Platform yang digagas CEO OpenAI, Sam Altman ini sempat viral dan meresahkan, karena mewajibkan calon pengguna memindai mata, khususnya bagian retina sebagai metode verifikasi.Selama beberapa hari ratusan orang rela mengantre di beberapa kantor Worldcoin di Jakarta, Bekasi, dan Depok, Jawa Barat, karena tergiur imbalan uang mulai dari Rp200 ribu hingga Rp800 ribu.Teknologi pindai retina ini meresahkan karena meningkatkan risiko keamanan data pribadi, transparansi metode pengumpulan informasi, dan legalitas operasional aplikasi. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut dinilai inovatif karena bisa memverifikasi seseorang sebagai manusia nyata, bukan bot atau akun palsu.Bagaimana menyikapi kasus Worldcoin dan teknologi pindai retina ini? Apakah langkah penanganan pemerintah sudah tepat? Bagaimana menekan risiko keamanan data pribadi di era AI?Di Ruang Publik KBR, topik ini akan dibahas bersama Principal of Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha dan Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi.

Pemerintah Jawa Barat menggelar rapat koordinasi pawai juara persib bersma dengan PT Persib Bandung Bermatabat di ruang papandayan Gedung sata, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pemprov Jawa Barat melalui Gubernurnya, Dedi Mulyadi menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat di 2025 ini. Mulai dari pembentukan karakter siswa dan guru, mengirim siswa bermasalah ke Barak militer, larangan kegiatan sekolah yg membebani orang tua spt Study Tour, kemudian larangan bagi siswa yg blm cukup umur, utk menggunakan sepeda motor ke Sekolah. Saat ini ada sekitar 274 pelajar tingkat SMA dan SMK dari sejumlah daerah di Jawa Barat yang tengah menjalani pelatihan intensif untuk membangun fondasi moral yang kuat melalui dasar kepemimpinan, bela negara, dan kedisiplinan. Program-program tsb mendapat apresiasi dari masyarakat Jabar. Namun apakah program ini dijamin akan konsisten? Wawancara Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menyalurkan rumah subsidi bagi jurnalis pada Selasa, 6 Mei 2025. Untuk tahap awal, 100 kunci rumah diberikan kepada jurnalis terpilih saat peluncuran program tersebut di Kompleks Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Yogyakarta, Medan, Palembang, Makassar, dan Manado.Rencananya, kuota rumah subsidi jurnalis bakal ditambah dari semula 1.000 unit jadi 3.000 unit.Menkomdigi Meutya Hafid menyebut program ini bentuk dukungan negara kepada wartawan sebagai pilar demokrasi. Sedangkan, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara membantah program ini sebagai bentuk 'sogokan' buat membungkam insan pers.Pemberian jalur khusus rumah murah buat jurnalis menuai pro-kontra sejak masih wacana. Penolakan muncul dari sejumlah organisasi profesi wartawan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) sepakat bilang, perbaikan upah layak lebih mendesak.Bagaimana pandangan Dewan Pers soal program rumah subsidi untuk jurnalis? Bagaimana dengan kekhawatiran bahwa program ini akan melemahkan independensi media? Bagaimana dampaknya pada kebebasan pers?Kita akan bahas polemik ini di Ruang Publik KBR, bersama Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bayu Wardhana.

Sebanyak 30 siswa yang dianggap nakal, mulai masuk ke barak militer. Para siswa diantar langsung oleh orang tua ke markas TNI di Cianjur, Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Demul belakangan menjadi trending topic karena sejumlah kebijakannya yang kontroversial.  Yang terbaru adalah mengirim siswa nakal ke barak militer dengan alasan pendidikan karakter.Kriteria siswa yang dikirim ke barak, antara lain, pelaku perundungan, kekerasan, hingga pelanggaran tata tertib. Gagasan tersebut dimunculkan Demul di tengah meningkatnya kasus kenakalan remaja seperti kecanduan game online, tawuran, balap liar, serta penggunaan narkotika di lingkungan pendidikan Jawa Barat.Di Purwakarta, Kota Bandung, dan Cianjur, program ini sudah dimulai dan diimplementasikan pula oleh pemda lain, misalnya Singkawang, Kalimantan Barat.Langkah Demul menuai pro-kontra dari berbagai kalangan dengan beragam sudut pandang.Apakah pendidikan karakter ala militeristik merupakan solusi untuk membina anak bermasalah? Bagaimana dari sisi perlindungan anak? Seperti apa dampak jangka panjangnya?Di Ruang Publik KBR, topik ini akan dibahas mendalam bersama Pengamat Pendidikan dan Founder-CEO Jurusanku, Ina Liem dan Pakar Hukum Pidana Anak dari Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian.

Ratusan petani di Cianjur, Jawa Barat, diduga menjadi korban pencatutan identitas oleh sebuah lembaga bantuan pertanian non-pemerintah. Akibat pencatutan ini, para petani terjerat utang ke bank dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah per orang. Kasus ini memunculkan keresahan luas dan sorotan terhadap perlindungan data pribadi di sektor pertanian.

Purnawirawan Jenderal TNI, Sutiyoso kecewa dengan organisasi masyarakat (ormas) yang menggunakan seragam baret merah bak Kopassus. Pria yang karib disapa Bang Yos itu berharap, jika UU Ormas benar-benar akan direvisi, maka harus ada aturan soal seragam. Bang Yos menceritakan betapa sulitnya bisa mendapatkan baret merah. Prajurit harus mengikuti pendidikan selama enam bulan di Pusat Pendidikan Dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Apa yang perlu di cermati soal seragam Kopassus di pakai oleh ormas dan bagaimana tindak lanjutnya? Talk bersama Pengamat Militer dan Intelijen Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., M.H, (Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Periode 2011-2013)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengusulkan mewajibkan peserta bantuan sosial di Jawa Barat untuk menjadi bagian dari program Keluarga Berencana (KB) terutama KB pria Vasektomi. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah tidak terus menumpuk pada satu keluarga yang tak terkendali jumlah anggotanya. Sejauhmana sebenarnya keterkaitan antara pemasangan vasektomi dengan memutus rantai kemiskinan? Talk: Pengembang Tekhnologi Pembelajaran Ahli Muda selaku Ketua Pokja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, dr. Dean Rosmawati

Desakan evaluasi hingga menghentikan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengemuka, menyusul terungkapnya sederet masalah dalam program unggulan Prabowo-Gibran ini. Yang terus berulang adalah kasus pelajar keracunan usai menyantap menu MBG, di antaranya terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Sukoharjo, Jawa Tengah, hingga Bombana, Sulawesi Tenggara. Di Cianjur, bahkan, kasus itu ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).Komentar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana makin menyulut kemarahan publik, karena menganggap kasus keracunan masih terbilang kecil, yakni 0,5 persen dari total 2 juta penerima manfaat MBG.Pertengahan April lalu, program ini juga digoyang kasus tutupnya dapur MBG di Kalibata, Jakarta, karena ada tunggakan pembayaran hampir Rp1 miliar.Program MBG memang mendapat banyak sorotan karena menyedot anggaran negara yang sangat besar. Tak sedikit yang mendukung program ini, tetapi sangsi dengan pengelolaan dan implementasinya.Sejumlah lembaga melakukan pemantauan sejak kick off MBG 6 Januari 2025. Apa saja temuan dan evaluasinya? Apakah program ini harus dihentikan atau ditunda?Ruang Publik akan membahasnya bersama Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih dan Staf Divisi Riset & Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani.

Aksi premanisme yang dilakukan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) menuai polemik sepekan ini. Di Subang, Jawa Barat, anggota ormas diketahui memalak sopir truk dan mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil, BYD. Sementara di Depok, anggota ormas mengancam menembak para pekerja perusahaan properti. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bilang aksi premanisme ormas yang mengganggu proyek industri seperti yang dialami BYD, sudah terjadi sejak 1998-an.Tindakan ini berpotensi merusak iklim investasi sebab bikin investor potensial kabur, lantaran tak ada jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia.Publik ramai-ramai mendorong pembubaran ormas bermasalah. Mendagri merespon dengan rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas lewat pengawasan khusus aliran dana ormas. Usulan ini pun didukung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di sisi lain, PP Muhammadiyah menilai UU Ormas tidak mendesak untuk direvisi. Namun, penyediaan lapangan kerja dan hidup layak perlu diupayakan untuk menekan angka kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh anggota ormas.Lebih jauh soal rencana revisi UU Ormas, Ruang Publik akan membahasnya bersama Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio.

Banjir besar melanda tiga kecamatan di Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu malam, menyebabkan ratusan rumah rusak dan sejumlah mobil serta motor hanyut terbawa arus sungai yang meluap. Salah satu kawasan terdampak parah adalah Perumahan Puncak Manis di Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Akses jalan antar kecamatan pun lumpuh akibat tebalnya material lumpur yang menutup jalur. Hingga kini, BPBD belum mengeluarkan keterangan resmi terkait jumlah kerusakan.

Dunia kedokteran Indonesia sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Beberapa kasus mencuat belakangan ini, dengan pelaku utama adalah seorang dokter. Bukan dokter umum, tapi dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis hingga yang sudah sah bergelar dokter spesialis.Di Bandung, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diduga memperkosa keluarga pasien. Pelaku yang sedang mengambil spesialisasi dokter anastesi itu, memperdaya korbannya dengan membius lalu memperkosanya.Kemudian, di Garut, Jawa Barat, seorang dokter spesialis kandungan melelecehkan pasiennya di ruang pemeriksaan. Kedua kasus itu melibatkan calon dokter spesialis hingga dokter spesialis. Karena itu, publik pun kembali teringat dengan sejumlah berita kelam tentang kehidupan pendidikan dokter spesialis yang keras dan berat. Bahkan, pada 2024 lalu ada peserta PPDS di Undip Semarang yang bunuh diri akibat tidak tahan lagi menjadi korban bullying hingga beban kerja yang sangat berat.Memang seberat apa sih pendidikan menjadi seorang dokter spesialis itu?Nah, SI PALING KONTROVERSI mengundang Marcelius Patria Prabaniswara, seorang dokter yang memilih untuk meninggalkan pendidikan spesialisnya, akibat beragam kekerasan yang ia alami. “Mulai dari yang paling konyol buat mengurusi keperluan pribadi senior, caci-maki, hukuman fisik, hinggga ancaman. Dan, tidak ada jalur untuk mengadu,” kata Dokter Marcelius.Untuk melengkapi pengakuan-pengakuannya, hadir juga drg. Arianti Anaya, yang kini menjabat Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), lembaga resmi yang bertugas buat mengatur, mengawasi, dan membina profesi tenaga kesehatan di Indonesia.Apa saja pengakuan mereka tentang sisi hitam dunia kedokteran Indonesia?

Libur panjang akhir pekan, situasi kawasan Puncak, tepatnya di Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pagi ini terpampang padat merayap.

Dunia kedokteran Indonesia sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Beberapa kasus mencuat belakangan ini, dengan pelaku utama adalah seorang dokter. Bukan dokter umum, tapi dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis hingga yang sudah sah bergelar dokter spesialis.Di Bandung, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diduga memperkosa keluarga pasien. Pelaku yang sedang mengambil spesialisasi dokter anastesi itu, memperdaya korbannya dengan membius lalu memperkosanya.Kemudian, di Garut, Jawa Barat, seorang dokter spesialis kandungan melelecehkan pasiennya di ruang pemeriksaan. Kedua kasus itu melibatkan calon dokter spesialis hingga dokter spesialis. Karena itu, publik pun kembali teringat dengan sejumlah berita kelam tentang kehidupan pendidikan dokter spesialis yang keras dan berat. Bahkan, pada 2024 lalu ada peserta PPDS di Undip Semarang yang bunuh diri akibat tidak tahan lagi menjadi korban bullying hingga beban kerja yang sangat berat.Memang seberat apa sih pendidikan menjadi seorang dokter spesialis itu?Nah, SI PALING KONTROVERSI mengundang Marcelius Patria Prabaniswara, seorang dokter yang memilih untuk meninggalkan pendidikan spesialisnya, akibat beragam kekerasan yang ia alami. “Mulai dari yang paling konyol buat mengurusi keperluan pribadi senior, caci-maki, hukuman fisik, hinggga ancaman. Dan, tidak ada jalur untuk mengadu,” kata Dokter Marcelius.Untuk melengkapi pengakuan-pengakuannya, hadir juga drg. Arianti Anaya, yang kini menjabat Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), lembaga resmi yang bertugas buat mengatur, mengawasi, dan membina profesi tenaga kesehatan di Indonesia.

Uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga dipotong petugas.

Amel, seorang siswi yang sedang melakukan penyuluhan kesehatan selama seminggu bersama teman-temannya di Kota S Jawa Barat, tiba-tiba diteror oleh beberapa sosok gaib, salah satunya adalah sosok Mayang yang telah menjadi urban legend di desa tersebut. Teror tersebut terus menghantui mereka sepanjang kegiatan, hingga akhirnya Amel baru menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka kembali ke rumah.Bagaimana kisah selengkapnya?Simak video berikut, jangan lupa berikan like dan komentarnyaCopyright 2024, Lentera Malam

Kali ini Patty mengobrol dengan penulis Dee Lestari mengenai buku kumpulan cerita Tanpa Rencana. Buku ini berisi 18 cerita pendek yang ditulis Dee menggunakan prinsip tanpa rencana. Sebagai seorang penulis yang dikenal sangat terstruktur dan sistematis, Dee melepas teknis yang selama ini ia pakai dan mencoba untuk berpasrah pada arus inspirasi yang datang serta kepercayaan diri untuk mengolah apa pun yang ia temukan dalam perjalanan menjadi sebuah cerita. Di Podcast Main Mata, Dee bercerita kepada Patty tentang pembelajaran yang ia dapat dari segala ketidakpastian yang terjadi dalam menulis Tanpa Rencana. Selamat menonton! Tentang Dee Lestari: Dewi Lestari, yang dikenal dengan nama pena Dee Lestari, lahir pada tanggal 20 Januari 1976 di Kota Bandung, Jawa Barat, dari pasangan Yohan Simangunsong dan Tiurlan Siagian. Ia adalah anak keempat dari lima bersaudara. Tiga saudara perempuannya juga aktif di bidang seni. Kakak perempuannya, Key Mangunsong, adalah seorang sutradara dan penulis skenario. Kakak perempuan keduanya, Imelda Rosalin adalah seorang pianis dan penyanyi jazz. Adik perempuannya, Arina Ephipania, adalah seorang penyanyi dan merupakan vokalis band Mocca. Penulis garis depan di dunia perbukuan Indonesia, khususnya fiksi. Dee mengawali karier terlebih dahulu di industri musik sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Dee telah menerbitkan sejumlah buku yang semuanya menjadi best-seller nasional. - Beli buku Tanpa Rencana: https://s.shopee.co.id/3AqjVDePmd