Podcasts about kpps

Banyaknya warga Jakarta yang tidak menerima undangan mencoblos atau formulir C6 pada Pilkada Jakarta 2024 mengundang reaksi keras dari Tim Hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Mereka menilai, kegagalan distribusi formulir tersebut memengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang anjlok secara signifikan. Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, menyatakan temuan ini didapatkan melalui pengecekan langsung oleh tim internal. Pembagian formulir C6 yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkendala lemahnya koordinasi di lapangan, terutama antara KPPS dan perangkat RT/RW.

KPU Bakal Rekrut 3 Juta Petugas KPPS Pilkada 2024 | KPA Sebut Petani Gurem Terpinggirkan Satu Dekade Terakhir | Pengamat Dorong Jeratan Pidana di Kisruh Sepak Bola PON 2024 *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Belum lama ini Maulana Abdul Aziz yang berasal dari Purwakarta terpilih untuk jadi ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Washington, D.C., Amerika. Simak pengalaman serunya, juga ceritanya seputar karya seni uniknya yang kerap jadi kado untuk para artis dan pejabat.

Belum lama ini Maulana Abdul Aziz yang berasal dari Purwakarta terpilih untuk jadi ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Washington, D.C., Amerika. Simak pengalaman serunya, juga ceritanya seputar karya seni uniknya yang kerap jadi kado untuk para artis dan pejabat.

Dari hiruk pikuk Pemilu 2024, ada cerita bagaimana KPPS bekerja dari pagi sampai pagi. Dengerin deh ceritanya di episode kali ini.

Banyak cerita menarik dari PEMILU tahun ini, mulai dari keresahan menjadi anggota KPPS, adanya aplikasi Sirekap, dan majunya Komeng menjadi calon anggota DPD Jawa Barat. UHUYYY!!! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakabarindonesia/message

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur menemukan dugaan pelanggaran Pemilu, yang dilakukan oleh tujuh anggota KPPS di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Video dugaan kecurangan Pemilu berupa mencoblos suara sisa tersebut beredar luas di media sosial. Terlihat sejumlah petugas KPPS memasukan surat suara sisa yang telah dicoblos ke dalam kotak suara. #pemilucurang #pilpres2024 #pemilu2024

Hayoo kemarin yang jadi KPPS gimana kesan pesannya ??

Proses penghitungan suara nyata alias real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini masih berlangsung. Masyarakat bisa ikut berperan dalam mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2024 ini secara online. Pemantauan bisa dilakukan lewat berbagai jalur, salah satunya di situs kawalpemilu.org. Di sini masyarakat, petugas KPPS, pengawas dan saksi bisa mengunggah foto hasil hitung Pilpres dari tiap TPS yang tertulis di formulir C – Hasil PPWP, penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemantauan penghitungan suara bisa dilakukan secara real time. Seperti apa pentingnya peran platform pemantauan seperti kawalpemilu.org ini? Seperti apa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan platform pemantauan ini? Kita bincangkan di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Co-founder KawalPemilu, Elina Ciptadi dan Raihan Muhammad Akmal, Koordinator Anak Muda Satu Nusa Satu Suara (Nusantara). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemilu kembali diliputi duka. Kembali terjadi kasus kematian Anggota KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara, kali ini di Kabupaten Pidie Aceh. Dua anggota KPPS meninggal dunia, diduga akibat kelelahan bekerja hingga larut malam untuk persiapan Pemilu.

Ijinkan kita mengabdi pada negara ini, walau hanya sehari, akanku serahkan seluruh jiwa raga ini pada bangsa - Ucap anggota kpps yang baru dilantik

Headline News MetroTV Edisi 2439 kali ini membahas KPU membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendaftar sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, hal ini sebagai wujud kesetaraan yang ingin diterapkan KPU dalam pemilu 2024.

Sudah lama rezim di negeri ini seolah memandang remeh nyawa warganya. Ratusan manusia yang kehilangan nyawa dianggap tidak berharga oleh Negara. Paling tidak hal itu berlangsung sejak pembunuhan puluhan orang yang terduga terorisme (seperti pembunuhan Siyono pada tahun 2016), meninggalnya lebih dari 850 petugas KPPS pada Pemilu 2019 lalu, pembunuhan terhadap 6 laskar FPI pada tahun 2020, hingga ‘pembantaian' lebih dari 130 orang penonton/suporter sepakbola di Stadion Kanjuruhan Malang baru-baru ini. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kajian-islam-ampuh/message

Edisi NGONAK (Ngobrol Enak) kali ini gue ngebahas perihal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Kali ini gue ngobrol dengan Bapak Stefanus Broto Suhadi Sianturi yang kebetulan pernah menjadi Ketua KPPS di salah satu kelurahan di Kota Jakarta.

Dokumentasi pemilihan Kepala Desa (Perbekel) Desa Sulangai 7 Pebruari 2021. Saya selaku anggota KPPS nomor 2. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/drv/message

Dokumentasi bintek kpps untuk pilkel Desa Sulangai 7 Pebruari 2021. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/drv/message

Bercerita tentang jadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Serentak 9 Desember 2020. Penjelasan tugas masing-masing anggota KPPS. Daripada penasaran hayuk dengar episode ini sampai habis

Meski dimasa pandemi, Pilkada Kabupaten Malang berjalan sukses. Banyak penyesuaian yang di lakukan untuk memutus penyebaran mata rantai covid. penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci utama Pemilu sukses. Namun, disisi lain, terdapat 1500 petugas KPPS di kabupaten malang yang reaktif Covid-19 setelah di lakukan rapid test sebagai salah satu syarat wajib penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. 

Bicara Melawan Corona pada Senin 07 Desember 2020 berbincang bersama Komisioner KPU Sumatera Barat, Izwaryani mengenai ratusan petugas KPPS yang dinyatakan positif Covid 19, menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 09 Desember mendatang. (Selengkapnya Cermati Full Audio) ____________________________________________ Bicara Melawan Corona merupakan salah satu program yang on air setiap hari di jam 15, 16, 20 WIB Radio Classy FM. Anda bisa mencermati via streaming di classyfm.co.id atau download aplikasi Classy FM di Playstore dan Appstore.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mewajibkan semua penyelenggara Pilkada 2020 untuk melakukan tes swab, bukan tes rapid. PLT Bupati Solok Selatan, Jasman Rizal mengatakan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak menyarankan Rapid test yang hasilnya sangat diragukan akurasinya. Total yang sudah dites sebanyak 3.582 sampel. 13 orang di antaranya dinyatakan positif covid 19. Total semua pelaksana Pilkada di Solok Selatan sebanyak 4.160 orang yang menjalani swab. Berasal dari KPPS di 416 TPS yang tersebar di 7 kecamatan. Sebelumnya, KPU Republik Indonesia menginstruksikan semua petugas penyelenggara Pilkada menjalani tes rapid. Namun dr Andani, Kepala Labor Fakuktas Kedokteran Universitas Andalas sejak awal pandemi tidak merekomendasi tes rapid karena hasilnya tidak menjamin yang reaktif positif Covid 19. (Selengkapnya Cermati Full Audio) ____________________________________________ Topik Pilihan merupakan salah satu program yang on air setiap Senin hingga Jumat di jam 13.15 WIB dan diputarkan kembali dalam Buletin Sore di jam 18.45 WIB. Anda bisa mencermati via streaming di classyfm.co.id atau download aplikasi Classy FM di Playstore dan Appstore.

Ini kali kedua saya menjadi anggota kpps. Jadi kapan awal mulanya? Simak! --- Send in a voice message: https://anchor.fm/drv/message

Karena penyelenggara memundurkkan jadwal yg seharusnya jam 14 jadi jam 15. Dan setelah ditunggu sampai jam 17 juga tidak ada kejelasan jadi ya. Pada pwrgi semua. KPU Adalah instansi pemerintah yg pake anggaran besar. Masak tidak ada persiapan sama sekali. Hadeuh... --- Send in a voice message: https://anchor.fm/drv/message

Nicht nur Kai Pflaume liebt den Freitag, sondern auch Pasi & Yannick. In der heutigen Folge dreht sich alles um Emmentaler, die in die Wand gebohren werden und um Yannicks Liebe zu 3 Terabyte-Festplatten. Also, holt euch die Ehrenpflaume ran und diskutiert über den nächsten Supreme-Drop! Link zur Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/3tf6uIjYQM7wHKtgQYJOcq?si=zl6stYe_SpmwqSBzBEt5vQ

Meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, adalah kejadian luar biasa dalam tragedi kemanusiaan. Fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Dalam kasus ini Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin hak hidup warga negaranya. Negara harus menyelidiki kasus ini dengan komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi Indonesia.

Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019. Ombudsman Republik Indonesia menemukan berbagai macam maladministrasi pada catatan kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Apa temuan dan rekomendasi Ombudsman RI? Simak perbincangan bersama anggota Ombudsman, Adrianus Meliala di Ruang Publik KBR. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hasil rekapitulasi Pemilu 2019 sudah diumumkan oleh pihak KPU kepada masyarakat. Sejumlah masyarakat tidak merasa puas dengan hasil pemilu dan akan melakukan demonstrasi di depan Gedung KPU dan Bawaslu. Rencana pergerakan massa akan dipastikan penuhi beberapa titik di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019 hari ini. Unjuk rasa massa ini sudah diprediksi seiring jalannya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Gerakan massa dinamai dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat perubahan nama dari people power inisiatif Amien Rais yang tidak puas dengan hasil Pemilu. Amien menduga terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu secara terorganisir, sistematis dan masif atau ia sebut TSM. Berangkat dari dugaan tersebut Amien mencetuskan pergerakan rakyat yang merasa dicurangi dan dibodohi dari proses demokrasi. GNKR mempunyai agenda unjuk rasa menuntut kecurangan diduga dilakukan oleh KPU kerjasama dengan salah satu kandidat capres. Massa akan menuntut beberapa isu seperti menolak hasil pemilu, penyelidikan kematian KPPS, audit situng KPU dan bentuk tim pencari fakta kecurangan pemilu. Aktor yang terlibat terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari Presidium Alumni 212, FPI, Purnawirawan TNI-Polri Pendukung Prabowo dan pendukung paslon 02. Polda Metro Jaya juga sudah menerima surat izin perihal pergerakan massa di beberapa titik Jakarta. Mapolda terima 6 surat izin yang terdiri dari berbagai elemen massa seperti pendukung paslon 02 dan aktivis 98. Dari surat izin Polda Metro perkirakan mulai dari 21 Mei malam hari sampai 22 Mei ada 1.000 partisipan berunjuk rasa di KPU dan Bawaslu. Polisi sudah persiapkan massa aksi yang akan penuhi Jakarta dengan mempersiapkan 45.000 personil polisi serta 20.000 TNI juga ikut amankan Jakarta dari potensi kerusuhan. Aksi pergerakan massa 22 Mei ini sempat diwarnai dengan ancaman kerusuhan dan teror. Pimpinan elemen massa siap bertanggung jawab atas kerusuhan yang akan mungkin terjadi. Sedangkan polisi lewat Densus 88 sampai Sabtu 18 Mei sudah amankan 86 terduga teroris, 29 diantaranya berencana melakukan pemboman di aksi 22 Mei.

Kementerian Kesehatan temukan penyebab kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lewat rekam medis. Penyelidikan ini dilakukan di 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau. Hasilnya ada 13 penyakit yang diidap KPPS menjadi landasan kuat penyebab kematian. 13 penyakit tersebut adalah 3 penyakit ini adalah infarct myocard (serangan jantung), gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure (gagal napas), hipertensi emergency, meningitis, sepsis (komplikasi infeksi), asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multi-organ. Penyakit-penyakit ini bukan faktor utama, pemicu kematian digabungkan dengan faktor kelelahan akut yang diderita oleh KPPS. KPPS telah melaksanakan tugas selama hampir 24 jam lebih. Kondisi gabungan inilah yang diduga kuat menjadi faktor kematian KPPS. Namun, isu kematian KPPS terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi simpang siur. Ada yang berspekulasi bahwa KPPS meninggal karena diracun. Muncul dorongan kepada KPU untuk melakukan autopsi karena dugaan tersebut. Titi Anggraini peneilit dari Perludem mengatakan isu simpang siur ini karena KPU kurang menjelaskan masalah akar rumput kematian petugas demokrasi ini. Sehingga, banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. KPU sendiri menyangkal bahwa mereka bukan tidak peduli terhadap para korban. Mereka sudah santuni keluarga korban sebesar Rp 36 juta sebagai bentuk kompensasi. KPU sedang mengejar target rekapitulasi suara yang segera akan diumumkan.

Komisi Pemilihan Umum KPU siap dipanggil DPR untuk membahas penyebab kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS.

Anggota KPU, Ilham Saputra mengatakan, petugas KPPS yang meninggal sudah bekerja keras, dengan penuh integritas. Maka secara etik, KPU tidak ingin melakukan autopsi kepada jenazah mereka, demi menghargai perasaan keluarga.

Hidayat mengatakan, pengusutan terhadap kematian ratusan petugas KPPS, perlu dilakukan, untuk menemukan fakta yang sesungguhnya terjadi.

AIPKI, terdiri dari 87 fakultas kedokteran se-Indonesia.

Viryan Azis mengatakan, pada 2014, petugas KPPS yang meninggal sebanyak 157 orang, dan mereka sama sekali, tidak mendapatkan santunan. Tapi saat ini, KPU memberi santunan kepada 456 petugas KPPS yang meninggal.

Siapa yang sangka kalau pesta demokrasi kemarin merenggut nyawa ratusan orang? Tercatat, ada lebih dari 250 petugas KPPS pasca Pemilu 2019 dan seribu lebih lainnya jatuh sakit. Kok bisa? Rayestu berkesempatan ngobrol bareng @BungFarid, salah satu ketua KPPS di Depok. Para petugas KPPS ini harus menjamin kelancaran persiapan, kelangsungan, dan perhitungan suara hingga hampir 24 jam non-stop selama Pemilu kemarin. Dan juga ternyata kerja para petugas KPPS ini berat dan ribet banget. Nah, kalau udah begini, salah siapa?

In the last seven months, Indonesians had been bombarded by a lot of election materials, from banners along the roads to campaign in television and other medias. After all those euphoria, voters finally had the opportunity to exercise their rights to vote by coming to the polling stations on April 17. Of all the excitement on the voting day, there are some people who have worked tirelessly behind the scene and sacrifice a lot, but still got little credit. They are the KPPS officials.

Banyak Petugas KPPS Meninggal Karena Kelelahan akut

Lifecycle Logistics