Asumsi Bersuara

Mass layoff sedang terjadi di Indonesia, khususnya pada startup. Tapi uniknya, gelombang PHK ini justru dijadikan konten dan dihadapi secara santai oleh Millennials dan Gen Z. Lalu, mengapa startup tidak bisa bertahan terhadap gejolak ekonomi sehingga terjadi mass layoff? Bagaimana juga generasi muda menghadapi fenomena mass layoff ini? Simak obrolan seru Randy bersama Head of tSurvey.id Marvin Mahadharma dalam Asumsi Bersuara!

Pandemi Covid-19 selain merupakan krisis kesehatan, tapi juga menyebabkan krisis secara keuangan. Pilar-pilar keuangan yang sudah tertata rapi dipastikan goyah selama pandemi covid-19. Namun ketika pandemi telah menuju usai, pilar-pilar keangan perlu untuk diatur kembali. Berbagai teknologi baru yang muncul dan berkembang di saat pandemi dapat menjadi senjata alternatif dalam menyusun strategi keuangan. Konten ini berkolaborasi dengan AdaKami.

6 Desember 2022, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Undang-Undang KUHP yang terdiri dari 624 pasal ini akan berlaku tiga tahun sejak disahkan. Pengesahan RKUHP diwarnai dengan pro-kontra, pemerintah menganggap perlu KUHP baru karena KUHP yang ada saat ini dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi. Sementara di sisi lain, pasal-pasal dalam RKUHP dikritik bahkan sejak masih dalam pembahasan. Kebebasan berekspresi, pengaturan ranah privat, hingga kemunduran HAM, merupakan sederet kritik yang muncul terhadap UU ini. Bersama Taufik Basari, kita akan membahas ini semua

Setelah penantian panjangnya, Anwar Ibrahim berhasil sampai ke kursi Perdana Menteri Malaysia. Akan seperti apa Malaysia di bawah kepemimpinannya? Kita akan bahas selengkapnya bersama Podcast Bebas Aktif!

Lho baru 45 hari udah ganti aja nih Perdana Menteri Inggris. Sebenarnya apa yang terjadi? Bersama CEO Asumsi, Pangeran Siahaan kita akan membahasnya!

.

Transportasi umum di Jakarta dari masa ke masa selalu berkembang, tapi apakah sudah oke dan cukup memadai? Bersama pengamat transportasi Adriansyah Yasin kita akan membahasnya lebih dalam!

20 September lalu, Baleg DPR dan pemerintah menyetujui 38 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Namun, hingga saat ini, IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya tidak pernah dilibatkan dalam perancangan UU ini. Di sisi lain, IDI dan organisasi profesi lainnya merasa RUU ini belum urgen untuk disahkan karena UU yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik. Justru yang paling penting saat ini adalah memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga pelayanan. Bersama dr. Daeng M. Faqih, Ketum PB IDI 2018-2021 kita akan bahas lebih dalam

Tragedi Kanjuruhan menyita semua perhatian kita, tapi sebenarnya siapa yang salah atas tragedi ini?

Sejak pertengahan Juli lalu, rencana kunjungan Nancy Pelosi (Speaker of House Representatives atau Ketua Parlemen AS) ke Taiwan telah mengundang perdebatan. Baik pihak AS, China, maupun Taiwan. Hubungan AS-China pun semakin menegang. Selengkapnya kita akan mendalaminya bersama host Cha Guan, Fathan Sembiring

Pada 6 Juli lalu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM resmi menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke DPR. Penyusunan draf RKHUP yang sudah berlangsung sejak lama dan sempat batal disahkan pada 2019 lalu ini, menimbulkan kritik dari banyak pihak. Mulai dari prosesnya yang tidak transparan dan minim keterlibatan publik hingga poin-poin isi RKUHP yang kontroversial. Bersama Vincent Ricardo, alumni Fakultas Hukum UI kita akan membahasnya

Boris Johnson memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris! Apa alasan dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersama CEO Asumsi, Pangeran Siahaan kita akan mengulik lebih jauh!

Sudah 7 bulan berlalu sejak Indonesia memikul tanggung jawab sebagai Presidensi G20. Peran kepemimpinan global yang tidak mudah untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Lebih dari 80 persen ekonomi dunia, 75 persen perdagangan dunia, serta 2/3 penduduk dunia terwakili dalam forum G20. Di sisi lain, dalam masa Presidensi G20 Indonesia, dunia tengah menghadapi disrupsi ekonomi di saat mencoba pulih dari Pandemi Covid 19, serta munculnya dampak ekonomi politik dari eskalasi tensi geopolitik global. Berbagai hal tersebut menjadi faktor-faktor yang menantang, sekaligus menguji peran Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Tapi sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan Indonesia semenjak menjadi presidensi G20? Dan apa saja agenda G20 yang akan diusung oleh Indonesia dalam rangka menuju Pertemuan Ketiga level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 bulan Juli nanti? Serta bagaimana agenda besar Presidensi G20 Indonesia untuk menuju KTT Bali pada November 2022? Bersama Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional kita akan menyelami lebih lanjut! #G20Indonesia #RecoverTogetherRecoverStronger #PulihBersama

Sejak 1986 Indonesia bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan secara resmi pada tahun 1990 mendapatkan status bebas PMK dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Setelah 31 tahun bebas dari PMK, sejak akhir April lalu PMK kembali terdeteksi di Indonesia dan menyebar dengan cepat hingga saat ini. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga kini PMK sudah menyebar di lebih dari 180 kab/kota di 18 provinsi dengan lebih dari 150 ribu ekor hewan terjangkit PMK dan lebih dari 700 ekor hewan mati. Di tengah masifnya peredaran virus, hingga kini sepertinya belum ada usaha yang signifikan dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran PMK. Bersama Dokter hewan KPBS Pangalengan, drh. Liedzikri Rizqi Insani kita akan bahas lebih lanjut

Seolah tak ada habisnya, penembakan massal kembali terulang di Amerika Serikat. 24 Mei lalu, 21 orang yang terdiri dari 19 anak-anak dan dua orang guru tewas dalam penembakan massal di Sekolah Dasar Robb di kota Uvalde, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Pelaku penembakan merupakan remaja 18 tahun bernama Salvador Ramos yang merupakan warga setempat. Di Amerika, ratusan penembakan massal terjadi setiap tahunnya. Masalah aturan hukum kepemilikan senjata api di Amerika Serikat sudah menjadi isu sejak lama. Upaya untuk merevisi aturan telah dilakukan namun hingga kini masih belum menemui titik temu. Bersama Pramudya Oktavinanda, Managing Partner dari UMBRA Strategic Legal Solutions kita akan membahas lebih lanjut

Hallyu atau gelompang budaya pop korea menyebar hampir merata di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal-hal berbau Korea mulai dari film, serial drama, grup musik, dan produk turunannya menjadi sangat digemari sejak dua dekade terakhir. Indonesia merupakan salah satu pasar besar penggemar Korea, khususnya musik atau biasa disebut K-Pop. Membludaknya fans K-Pop memperlihatkan beberapa fenomena menarik yang muncul khususnya di sosial media. Mulai dari yang positif seperti aktivisme digital hingga fanwar atau perang komentar antar penggemar yang kadang tak masuk akal. Bersama Daisy Indira Yasmine Sosiolog dan Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI kita akan membahas lebih lanjut

Anak dari diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang juga bernama Ferdinand Marcos Jr berhasil menjadi Presiden terpilih Filipina pada pemilu 2022. Bersama Yoes Kenawas, kandidat PhD Political Science di Northwestern University kita akan membahas lebih dalam

Lebih dari 40 hari Invasi Rusia atas Ukraina terjadi dan Ukraina melebihi prediksi pengamat yang mengatakan Ukraina akan takluk hanya dalam hitungan dua atau tiga hari. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Bersama Pengamat Militer dan pendiri @tweetmiliter, Angga Pratama kami akan membahasnya.

Kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng kembali terjadi sejak November tahun lalu. Kelangkaan ini dipicu oleh naiknya harga CPO (Crude Palm Oil) global sejak pertengahan tahun lalu. Ironisnya, Indonesia merupakan eksportir CPO terbesar di dunia, namun ternyata tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sejak terjadinya kelangkaan, mulai dari operasi pasar, subsidi harga, penetapan HET, hingga kewajiban bagi para produsen untuk memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Namun, kebijakan-kebijakan tersebut seolah tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Wacana memperpanjang masa jabatan presiden, dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak muncul kali ini saja. Isu ini pernah muncul pada akhir 2019, di awal 2021, dan kembali muncul saat ini. Setiap muncul wacana tersebut, setiap itu pula Presiden Jokowi menepis isu tersebut. Berdasarkan aturan yang berlaku, Presiden di Indonesia dipilih setiap lima tahun sekali dan maksimal menjabat dua periode. Tidak ada aturan yang mengakomodir perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, pemerintah dan DPR sudah menyepakati waktu pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Penundaan pemilu hanya dimungkinkan dengan mengubah landasan konstitusional atau amandemen terhadap UUD 1945. Bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati kita akan membahasnya

Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin, Presiden memerintahkan angkatan perang Rusia untuk menginvasi Ukraina. Namun apa alasan dibalik invasi Rusia ke Ukraina? Bersama Dosen HI UI, Shofwan Al Banna kita akan membahasnya

Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker No.2/2022 yang memuat aturan baru terkait pencairan JHT yang baru bisa dicairkan pada saat pekerja pensiun/berusia 56 tahun. Sedangkan aturan sebelumnya adalah JHT bisa dicairkan satu bulan setelah pekerja di-PHK/resign (Permenaker No.19/2015). Aturan ini menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Menurut Kemenaker aturan ini bertujuan jangka panjang agar pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan baik setelah tidak bekerja. Di sisi, lain kelompok pekerja/buruh menentang aturan ini karena uang JHT adalah hak pekerja dan pemerintah tak seharusnya menahan hingga usia pensiun. bersama Zahra Amalia Syarifah mahasiswa doktoral dari University of California San Diego kita akan membahasnya.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 11 negara maju dan 9 negara berkembang. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang bertujuan untuk melakukan koordinasi kebijakan makroekonomi global, khususnya untuk menjaga stabilitas keuangan, mitigasi perubahan iklim, dan keuangan berkelanjutan. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pada tahun 2022 ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah forum berskala internasional ini. Tapi apa sebenarnya keuntungan ketika sebuah negara menjadi presidensi atau tuan rumah forum G20? Simak obrolan kami bersama Wakil Menteri Keuangan Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D !

Binary options lagi ramai diperbincangkan berbagai kalangan karena dianggap sebagai judi dan investasi bodong. Keabsahannya secara hukum pun ternyata merupakan investasi ilegal di Indonesia. Teguh Hidayat, praktisi investasi pasar dan Direktur Avere Investama, menjelaskan seluk-beluk "investasi" yang baru masuk Indonesia pada tahun 2019 ini.

Ini adalah lanjutan dari episode 158 berjudul Ibukota Baru Untuk (Si)Apa? Supaya dapat konteksnya, silakan mendengarkan episode tersebut ya

Faisal Basri merupakan salah satu tokoh yang paling tajam memberikan kritiknya terhadap rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya, faktor ekonomi Indonesia dan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai menjadi faktor utama di balik keberatannya terhadap rencana ini. Asumsi Bersuara kali ini menyajikan penjelasan beliau secara terperinci bersama Rayestu. Simak episodenya dalam minggu ini!

Asumsi Bersuara minggu ini ngebahas peleburan lembaga riset biologi molekular, Lembaga Eijkman, ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebanyak 71 periset pun harus berhenti bekerja karena adanya perubahan status karyawan yang dihadapi. Masa depan riset RI dalam bidang ini pun dipertanyakan. Mantan Kepala LBM Eijkman, Amin Soebandrio, pun menceritakan perkara ini kepada Rayestu. Simak pembicaraan selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Membuka tahun 2022, pemerintah menetapkan larangan ekspor batubara dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang berkaitan dengan ekspor batubara. Persediaan batubara yang rendah bagi berbagai PLTU dalam negeri menjadi penyebabnya. Sehingga bisa dikatakan kalau PLN sedang dalam kesulitan memasok listrik nasional. Senior Policy Researcher Yayasan Indonesia Cerah, Mahawira Dillon, menjelaskan apa yang terjadi di balik kebijakan ini. Simak obrolannya dengan Rayestu di Asumsi Bersuara minggu ini!

Di tengah proses pemulihan Indonesia dari "second wave" COVID-19 pada Juli lalu, varian COVID-19 Omicron akhirnya terdeteksi di dalam negeri. Di sisi lain, kasus aktif virus ini dikabarkan terus menurun dan "positivity rate" kita bahkan terus-terusan berada di bawah 1%. Akankah Indonesia segera mengalami "third wave" COVID-19? Simak obrolan Rayestu dengan Prof. Dr. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD, KHOM, Ketua Satgas COVID-19 dari IDI di episode kali ini!

Proyek kereta cepat digadang-gadang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2022. Namun, proyek ini beberapa kali diberitakan menjadi masalah, misalnya sempat diberitakan menyebabkan banjir di Tol Jakarta-Cikampek. Yang terbaru, viral juga video pengkangkatan tiang pancangnya karena salah koordinat. Apakah sebenarnya proyek ini realistis untuk dibangun dan diselesaikan? Simak obrolan Rayestu dengan Economist CORE Indonesia, A. Akbar Susamto, di Asumsi Bersuara kali ini!

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law inkonstitusional dan membutuhkan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Jika pemerintah tidak merevisi UU ini, maka Omnibus Law pun enggak akan berlaku lagi. Ada apa di balik putusan MK tersebut? Simak obrolan Rayestu dengan Pramudya A. Oktavinanda, Managing Partner dari UMBRA Strategic Legal Solutions di Asumsi Bersuara minggu ini!

Dari riset Riskesdas 2018, diketahui 1 dari 3 batita maupun balita di Indonesia menderita stunting, sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap bahaya dari stunting tidak kalah mengkhawatirkannya. Tercatat hanya Hanya 12.2% yang memiliki pemahaman yang baik, 40.6% cukup, dan 47.2% kurang paham. Ditambah lagi sosialisasi tentang pemahaman kondisi ideal menikah dan melahirkan juga masih rendah sehingga menambah resiko bayi terlahir stunting. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi ibu hamil dan melahirkan adalah salah satu alasan utama bayi terlahir stunting. Bersama Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) kita akan membahas tentang stunting dan urgensinya untuk segera diselesaikan

Asumsi Bersuara kali ini mengundang Rachmat Reksa Samudra, Peneliti di Lembaga Demografi UI & Konsultan Ekonomi Ketenagakerjaan. Rayestu bakal ngebahas naiknya upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dan isu-isu lain terkait upah tenaga kerja Indonesia. Dengerin selengkapnya di episode kali ini!!

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) Nadiem Makarim lagi ramai dibicarakan. Ia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Mas Menteri, sapaan akrabnya, berharap aturan ini bisa menjadi payung hukum untuk berbagai kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus seluruh Indonesia. Loh, memang ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di sivitas akademia? Lalu, kenapa Mas Menteri jadi bahan omongan di berbagai media? Dengerin obrolan Rayestu dengan Tunggal Pawestri, aktivis isu perempuan dan juga Executive Director di Humanist and Social Innovation Foundation, di Asumsi Bersuara kali ini! PS. Pasal terkait yang Mba Tunggal bahas merupakan Pasal 5 Ayat (3) dalam Permendikbud tersebut.

Di Asumsi Bersuara kali ini, Rayestu berbincang-bincang dengan Agus Sari, CEO Landscape Indonesia dan juga Dosen di SBM ITB. Mereka mendiskusikan konferensi tingkat tinggi PBB yang sedang berlangsung di Glasgow, UK soal prevensi terhadap perubahan iklim di dunia. Indonesia juga turut hadir dalam konferensi yang disebut COP26 ini dan turut serta berkomitmen untuk menghentikan deforestasi, mengurangi emisi karbon, dan isu iklim lainnya. Apa yang kamu harus tau soal COP26 ini? Dengerin diskusi Rayestu dengan Agus Sari kali ini!

Kemenangan Indonesia di Thomas Cup 2020 meninggalkan kesedihan. Padahal, kita sudah menantikan hal tersebut selama 19 tahun. Namun, kita semua tidak dapat melihat bendera Merah Putih berkibar saat merayakan kemenangan tim bulutangkis nasional kita. Adalah sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) yang membuat hal tersebut terjadi.Dikabarkan bahwa Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) tidak membalas surat dari WADA sehingga Indonesia diberikan beberapa sanksi oleh WADA. Selain itu, apa isu olahraga dan atlet Indonesia yang kita harus pahami?Minggu ini, Rayestu membahas isu tersebut dengan Ainur Rohman, Editor Olahraga JawaPos.com.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat seruan baru soal peredaran dan konsumsi rokok di ibu kota. Kabar ini mulai ramai dibicarakan karena akun buzzer rokok @rokok_indonesia "menyerang" Anies soal suratnya yang ditujukan pada Bloomberg Initiative terkait kampanye anti rokok. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi penggunaan dan regulasi peredaran rokok di Indonesia saat ini? Rayestu ngobrol-ngobrol dengan Peneliti Ekonomi Kesehatan yang dikenal dengan nama akun Twitter @Obiwan_Catnobi soal ini. Dengerin selengkapnya di episode Asumsi Bersuara minggu ini!

Artikel "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan" yang diterbitkan Project Multatuli membuat geger sosial media. Adalah cerita dari Luwu Timur, Sulsel, yang membuat situs Project Multatulis diretas dan banyak orang awalnya kesulitan membaca artikel ini. Hal ini pun membuat media-media lain memperlihatkan solidaritasnya dengan menerbitkan kembali artikel ini dalam situs mereka. Kenapa artikel ini sempat ramai dibicarakan banyak orang? Eko Rusdianto, penulis lepas yang menulis artikel ini untuk Project Multatuli, akhirnya buka suara mengenai laporannya sendiri kepada Rayestu. Dengerin cerita selengkapnya di sini!

Pada tahun 2019 lalu, Gubernur Anies Baswedan mengumumkan bahwa DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Formula E. Namun, rencana tersebut dan dana yang harus digelontorkan sedang menimbulkan pro-kontra. Apalagi, pandemi Covid-19 masih menjadi isu tersendiri di Indonesia. Rayestu mencoba cari tahu seluk-beluk persoalan ini dengan ngobrol bersama salah satu anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Angga Putra Fidrian. Dengerin obrolannya di episode kali ini! PS. Jangan lupa follow podcast Cerita Orang Dalem untuk selalu update informasi kamu soal kebijakan-kebijakan yang lagi dilakuin pemprov DKI Jakarta!

Evergrande, salah satu perusahaan properti terbesar di China, sedang terlilit utang dan terancam enggak bisa membayar utangnya yang mencapai triliunan dolar. Lalu, gimana nasib ekonomi China yang bergantung pada industri ini? Sebenarnya, gimana situasi perekonomian China secara umum untuk saat ini? Simak obrolan Rayestu dengan Poltak Hotradero, Peneliti Ekonomi Senior, soal ini!

Pemerintah sedang menggodok RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terkait rencana diberlakukannya pajak karbon. Melalui aturan ini, pemerintah berharap bisa turut serta dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% di 2030.Andhyta F. Utami (Afu), Environmental Economist dari World Bank dan Founder Think Policy, hadir untuk menjelaskan hal ini secara detil di Asumsi Bersuara. Simak obrolannya!

Isu amandemen UUD 1945 sedang ramai dibicarakan. Berbagai parpol yang memiliki jatah kursi di Senayan sedang bergejolak; ada yang mendukung amandemen, ada juga yang tidak setuju karena sedang terjadinya pandemi Covid-19. Belum lagi, pemerintah baru saja mendapatkan dukungan dari PAN yang sudah resmi masuk koalisi. Dengerin obrolan Rayestu dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, soal desas-desus amandemen UUD 1945 & dukungan PAN ke pemerintahan di Asumsi Bersuara minggu ini!