Podcasts about publik

Dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh era Presiden ke-7 Joko Widodo belakangan menarik perhatian publik. Dugaan isu mark up dalam proyek Whoosh semula disampaikan eks Menko Polhukam Mahfud MD dalam siniarnya pada 14 Oktober 2025, yang menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.Dari informasi yang beredar, Mahfud MD menyebut adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran. Sejauh ini, apakah sudah ada bukti awal atau temuan lembaga resmi yang memperkuat dugaan tersebut? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman

Rodinná sága o živote rodiny profesora medicíny Pavla Alexejeviča Kukockého, odohrávajúca sa na pozadí zložitej a rozporuplnej histórie sovietskeho Ruska od jeho vzniku do polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia. Jej hrdinami sú citliví ľudia s komplikovanými a nezriedka až tragickými osudmi, ktorí bojujú o svoje práva, svoju pravdu a šťastie. Talentovaný a ctižiadostivý gynekológ Dr. Kukockij sa usiluje o reformu zdravotníctva v sovietskom Rusku a o znovuzavedenie práva na potrat. Ohrozí tým nielen svoju sľubnú lekársku kariéru, ale aj vlastný idylický rodinný život, keď sa s manželkou ujmú siroty, ktorej matka zomrela pri nelegálnom potrate. Román vyšiel v roku 2001, v čase vrcholiacej demokratizácie postsovietskeho Ruska a autorka zaň dostala ruskú Bookerovu cenu. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Číta: Lucia Vráblicová

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan Pemprov DKI terus memperkuat penanganan pencemaran mikroplastik melalui riset dan aksi nyata di lapangan. Temuan BRIN tentang kandungan mikroplastik dalam air hujan menjadi perhatian serius sekaligus mendorong kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan lembaga riset. Asep mengatakan upaya pengendalian dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari uji emisi kendaraan untuk mengurangi polusi, pengelolaan sampah plastik, pemantauan kualitas air dan udara, hingga kampanye edukasi kepada masyarakat."Publik juga dihimbau lebih bijak dalam menemilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekalipakai yang berpotensi mencemari lingkungan." "Kampanye edukasi publik tentang bahayanya tidak hanya mikroplastik tetapi semua unsur pollutan yang ada yang di atmosfer kita. Kemudian juga teman-teman media mungkin sudah tahu bagaimana Pemprov DKI juga berupaya untuk terus mengedukasi masyarakat dalam penanganan sampahnya mulai dari hulu tengah dan hilirnya.""Tadi disampaikan bahwa salah satu sumber pencemar dari mikroplastik adalah dari sampah yang tidak terkelola dengan baik, utamanya sampah plastik. Dan kami juga di Dinas LH saat ini juga terus mengupayakan bagaimana pengendalian pengemaran udara.""Ya mungkin teman-teman juga sudah banyak mengetahui upaya-upaya kami antara lain adalah melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Jadi sumber bergerak berupa emisi kendaraan bermotor dan sumber tak bergeraknya dari industri pabrik emisinya juga terus kami lakukan upaya-upaya pengurangannya." Sebagai tambahan Kadis DLH DKI JakartaAsep Guswanto juga memperkuat pengawasan terhadap emisi kendaraan dan industri sebagai sumber pencemaran udara. Asep menegaskan penanganan isu mikroplastik dan polutan lain harus dilakukan secara kolektif melalui kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat demi terciptanya lingkungan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan.Demikian laporan dari Balai Kota DKI Jakarta, Reynaldi Adi Surya melaporkan.

Program Magang Nasional dimulai tepat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin (20/10). Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian. Sebanyak 20 ribu peserta magang diterima untuk gelombang pertama dan akan ditambah hingga 80 ribu peserta program Magang Bergaji pada bulan depan. Anggaran Rp198 miliar digelontorkan untuk uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) para peserta magang.Magang Bergaji ini merupakan satu dari lima program utama penyerapan tenaga kerja selain Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan perkebunan rakyat.Tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, masih dibayangi problem pengangguran.  Data BPS pada Februari 2025 menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang dengan hanya sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru hingga awal tahun. Angka pengangguran sarjana juga terus naik tiga tahun terakhir.Publik yang terngiang dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan pantas menagih realisasinya. Seperti apa evaluasi kinerja pemerintah dalam menekan angka pengangguran setahun terakhir? Apa saja catatannya? Apakah program-program yang diluncurkan bakal efektif?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM Nabiyla Risfa Izzati dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, laju ekonomi Indonesia berkutat di kisaran 5%, masih jauh dari target ambisius 8% sebagaimana dijanjikan sejak kampanye.Sepanjang tahun ini, ekonomi juga bergolak, yang dipicu berbagai peristiwa di lingkup nasional maupun global. Misalnya anjloknya IHSG ke 5.900 akibat tarif Trump, kebijakan efisiensi anggaran, hingga reshuffle kursi menteri keuangan.Publik tengah menanti hasil nyata dari berbagai gebrakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai berbeda cara pikir dengan pendahulunya.Sejumlah kebijakan diluncurkan Purbaya sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani, di antaranya penyaluran Rp200 triliun ke bank-bank Himbara, menunda kenaikan tarif cukai rokok 2026, hingga sentilannya soal dana daerah yang mengendap di bank.Selain itu, ada juga catatan tentang potensi merosotnya independensi Bank Indonesia, OJK, dan LPS serta kaburnya batas antara fiskal dan moneter.Seperti apa gambaran ekonomi Indonesia di tahun pertama Prabowo-Gibran? Apakah arah kebijakan ekonomi Prabowo berada di jalur yang tepat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dan Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Baca buku saya, 'What It Takes: Southeast Asia', sekarang di:https://sgpp.me/what-it-takes-ytatau di Periplus: https://sgpp.me/what-it-takes-periplus---------------Gen Z kedua yang hadir di siniar Endgame, Rian Fahardhi membahas bagaimana tantangan dan potensi yang dimiliki pemuda Indonesia hari ini. Selain itu, Rian juga mengupas berbagai polemik pendidikan serta solusi-solusi yang dimungkinkan untuk mengentaskan itu semua. Ia bercerita tentang bagaimana kepeduliannya terhadap isu kepemudaan dan pendidikan memantiknya untuk membentuk inisiasi Distrik Berisik dan Sekolah Tanah Air.Dalam percakapan ini, Rian menekankan pentingnya diskursus dan empati lintas generasi untuk masa depan yang lebih baik.#Endgame #GitaWirjawan #RianFahardhi ---------------Episode lainnya yang mungkin Anda sukai:https://youtu.be/FZ8S9ug5DsQ?si=cmQAQ-2CyS2e1ULUhttps://youtu.be/8VgOjyMl9YQ?si=c7ts08Dx1uLwWg53https://youtu.be/TTxxp--l4I4?si=kOh1aPnobqc_vbkYv---------------Jelajahi dan jadi bagian dari komunitas kamihttps://www.instagram.com/gamechangers.id/---------------Untuk ajakan kolaborasi dan kerja sama, hubungi kami di sini:https://sgpp.me/contactus---------------

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpimpin. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat sejak Januari 2025. Ia berperan sebagai penampung narkoba dari luar rutan, yang kemudian diserahkan kepada lima warga binaan lain untuk diedarkan. Kasus ini menjadi yang ketiga kalinya menimpa Ammar Zoni.Fenomena publik figur yang kembali terjerat narkoba, bahkan di dalam rutan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan rehabilitasi. Simak wawancara lengkap bersama Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) sekaligus Mantan Kepala BNN, Komjen Pol (Purn) Togar M. Sianipar

Polemik soal rencana peningkatan jumlah campuran etanol dalam BBM jenis bensin hingga 10% (E10) terus berlanjut. Seperti diketahui, kewajiban penggunaan etanol bertujuan mengurangi impor dan menghadirkan bahan bakar ramah lingkungan. Praktik ini juga sudah umum di banyak negara, misalnya, Amerika Serikat, Thailand, India, dan Brasil.Meski begitu, ada penolakan terhadap produk BBM beretanol. Sejumlah SPBU swasta menolak membeli base fuel dari PERTAMINA karena ada campuran etanol sebesar 3,5%. Ini tak sesuai dengan spesifikasi murni yang mereka inginkan. Akibatnya, BBM di SPBU swasta seperti BP, Vivo, dan Shell kian langka karena stok habis.Publik juga ragu dengan kualitas bensin dioplos etanol. Bagaimana dampaknya pada performa mesin kendaraan, khususnya sepeda motor keluaran lawas? Apakah bakal bikin boros kendaraan?Apa saja untung rugi bensin dicampur etanol? Apakah mewajibkan pencampuran etanol dalam bensin adalah solusi tepat untuk energi bersih? Bagaimana win-win solution atas polemik ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO) Anggawira, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina, dan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin.

Publik kini menyorot berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kasus keracunan di berbagai daerah, dugaan kandungan minyak babi pada food tray, hingga tudingan dapur fiktif MBG. Tata kelola yang buruk disebut sebagai biang kerok dari persoalan tersebut.Lalu apa saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis? Dan apa langkah konkrit pemerintah untuk membenahi program MBG?Simak pembahasan selengkapnya di #MetroTVKontroversi GEGER MBG hanya di Youtube MetroTV.

Jag börjar min semester och har kört standup med blandade resultat!Jag pratar om ett skämt där jag gapar och skriker som Gentleman coach. Avsnittet där jag utvecklar det skämtet är nummer 106.

Lawat MAW Talkshow #63, kita akan membas mengenai bagaimana narasi komunikasi yang otentik mampu menjadi strategi komunikasi publik yang dapat memperkuat reputasi.Dengan mengusung tema "Merawat Kepercayaan Publik Melalui Narasi Komunikasi yang Otentik" , Zainal Muttaqin menegaskan bahwa narasi otentik perlu disampaikan secara konsisten agar segala informasi yang disampaikan kepada publik tidak dinilai sebagai pencitraan semata.Melalui diskusi ini harapannya Sahabat dapat menyadari bahwa narasi yang otentik adalah fondasi dalam membangun dan merawat kepercayaan publik, khususnya lembaga pemerintah yang mengemban tugas untuk kepentingan nasional.

Apa itu pangan? Pangan adalah kehidupan, kenangan, akar, lahan, dan pengetahuan leluhur kita; pangan merupakan hak, bukan hak istimewa. Delapan puluh tahun yang lalu dunia berjanji untuk menumbuhkan, membagikan, memberi makan komunitas, dan hidup lebih baik. Di Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober, mari semua bergandengan tangan: menghormati, menumbuhkan, dan memanen masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan seorang pun. Kunjungi www.fao.org untuk informasi lebih lanjut. ©FAO

MetroTV, Publik kini menyorot berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kasus keracunan di berbagai daerah, dugaan kandungan minyak babi pada food tray, hingga tudingan dapur fiktif MBG. Tata kelola yang buruk disebut sebagai biang kerok dari persoalan tersebut.Lalu apa saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis? Dan apa langkah konkrit pemerintah untuk membenahi program MBG?

epang tengah mencari Perdana Menteri baru. Lima kandidat politikus aktif, termasuk perwakilan Partai Liberal, menghadiri debat publik untuk memaparkan visi dan program mereka.

Komitmen dan arah reformasi kepolisian mulai dipertanyakan. Gelagatnya bisa dibaca dari langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam merespons kemarahan publik terhadap kekerasan aparat saat gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.Di internal Korps Bhayangkara, Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, yang terdiri 52 perwira tinggi dan perwira menengah Polri.Sementara, Presiden Prabowo tengah bersiap membentuk Komite Reformasi Kepolisian, yang salah satunya bakal diisi eks Menko Polhukam Mahfud MD. Prabowo juga mengangkat Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.Publik dibuat bingung, mengapa ada dua tim reformasi kepolisian? Apakah wewenangnya bakal tumpang tindih? Seberapa jauh totalitas tim internal Polri dalam mereformasi institusinya sendiri?Bagaimana pula dengan rencana Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri? Unsur mana saja yang wajib masuk? Bagaimana memastikan janji reformasi kepolisian benar-benar ditepati?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim, dan Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU) Perampasan Aset memasuki babak baru. Setelah mangkrak sejak diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era Presiden SBY pada 2008, RUU Perampasan Aset akhirnya masuk Prolegnas Prioritas 2025. Ini diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Kementerian Hukum, serta Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada Kamis (18/09) lalu. Disinyalir langkah tersebut sebagai respons atas "17+8 Tuntutan Rakyat" yang turut memasukkan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.Namun, meski masuk prioritas 2025, RUU Perampasan Aset diperkirakan tak bakal disahkan tahun ini. DPR menegaskan tak akan tergesa-gesa membahasnya dengan dalih demi menjamin partisipasi publik yang bermakna.Publik sudah menanti komitmen serius pemberantasan korupsi. Tak cuma menghukum koruptor, tetapi juga mengamankan duit negara yang dicuri lewat aturan perampasan aset. Kejaksaan Agung mencatat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp310,61 triliun pada 2024, tetapi hanya Rp1,3 triliun aset negara yang mampu dipulihkan.Apakah RUU Perampasan Aset bakal jadi terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara? Apakah ada potensi tumpang tindih dengan undang-undang lain? Hal-hal apa saja yang harus diwaspadai?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Dapil 5 Jawa Timur, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda Orin Gusta Andini, dan Ketua Komisi Kejaksaan RI sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof. Pujiyono Suwadi.

Çdo mëngjes zgjohuni me “Wake Up”, programi i njëkohshëm radio-televiziv i “Top Channel” e “Top Albania Radio”, në thelb ka përcjelljen e informacionit më të nevojshëm për mëngjesin. Në “Wake Up” gjeni leximin e gazetave, analiza të ndryshme, informacione utilitare, këmbimin valuator, parashikimin e motit, biseda me të ftuarit në studio për tema të aktualitetit, nga jeta e përditshme urbane e deri tek arti dhe spektakli si dhe personazhe interesantë. Zgjimi në “Wake Up” është ritmik dhe me buzëqeshje. Gjatë tri orëve të transmetimit, na shoqëron edhe muzika më e mirë, e huaj dhe shqiptare.

Viralnya pernyataan seorang anggota DPRD Gorontalo yang berseloroh ingin merampok uang negara kembali menyoroti kualitas rekrutmen calon legislatif (caleg) oleh partai politik. Publik pun bertanya: bagaimana proses seleksi caleg selama ini, hingga figur dengan sikap yang tidak mencerminkan etika wakil rakyat bisa lolos dan duduk di kursi dewan?Pembenahan mendesak diperlukan. Partai politik tidak bisa hanya mengedepankan popularitas, kedekatan personal, atau kemampuan finansial calon. Seleksi caleg harus berbasis pada rekam jejak integritas, komitmen terhadap pelayanan publik, serta kapasitas legislasi. Mekanisme uji publik, pelibatan lembaga independen, hingga penegakan kode etik internal bisa menjadi langkah konkret.Peristiwa di Gorontalo menjadi cermin sekaligus momentum. Jika parpol benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan rakyat, proses rekrutmen caleg harus diperketat, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar kepentingan elektoral.[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan&Direktur Riset TRUST Indonesia - Ahmad Fadli

Wacana Tax Amnesty Jilid III, atau program pengampunan pajak yang kembali mencuat ke Publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sikap tegas menolak penerapan program tax amnesty yang ketiga ini. Menurutnya, pemberian pengampunan pajak secara berulang justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum pajak. Ia juga menekankan bahwa pesan moral yang ditangkap publik bisa salah, seolah pemerintah membiarkan praktik penghindaran pajak, karena nanti selalu ada "jalan keluar". Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang wacana ini? Apakah benar tax amnesty yang berulang bisa menciptakan moral hazard? Apa solusi yang adil dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia? Talk bersama Pemimpin sekaligus Pendiri Indonesian Tax Care (INTAC) - Basuki Widodo.

Sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2026 oleh Badan Legislasi DPR RI. Tidak hanya itu, salah satu RUU yang juga menarik perhatian publik adalah RUU Perampasan Aset, yang kini resmi masuk dalam daftar prioritas legislasi tahun 2025. Apa sebenarnya urgensi dari RUU-RUU ini? Seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan dan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini? Talk bersama Anggota Badan Legislasi (BALEG) DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo.

Publik menanti realisasi janji perbaikan ekonomi lewat "Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5". Kebijakan ini mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Total stimulus yang digelontorkan mencapai Rp16,23 triliun, demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir 2025.Pembukaan lapangan kerja baru difokuskan untuk mengisi Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura), modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat.Paket ekonomi ini diluncurkan selang tak lama setelah unjuk rasa besar berujung rusuh di berbagai daerah. Rakyat dibuat geram oleh kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah ekonomi sulit, gelombang PHK, dan krisis lapangan kerja.Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kelompok usia muda 15–24 tahun masih tinggi, yakni 16%. Artinya, dari setiap 100 anak muda yang masuk angkatan kerja, ada 16 orang yang menganggur. Secara keseluruhan, pengangguran terbuka nasional mencapai 4,76% dari 153,05 juta angkatan kerja atau sekitar 7,26 juta jiwa.Apakah paket stimulus ekonomi ini realistis dan menjawab kebutuhan lapangan kerja yang tepat sasaran? Bagaimana memastikan penyerapan tenaga kerja lewat lima program ini berkelanjutan dan tidak sekadar janji belaka? Bagaimana pengusaha merespons kebijakan baru ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa, juga Peneliti dan Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi.

MetroTV, [HEADLINE NEWS 16/09/2025, 03.00 WIB] Mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak dijatuhi hukuman lebih dari 27 tahun penjara. Bolsonaro yang saat ini berstatus tahanan rumah mendapat izin khusus dari Mahkamah Agung untuk menjalani perawatan kulit di sebuah rumah sakit di Brasilia. Delapan lesi kulit diangkat dan akan diperiksa lebih lanjut. Di luar rumah sakit, ratusan pendukung menyambutnya sambil menyerukan amnesti. Putusan hukum Bolsonaro belum berlaku penuh karena masih ada proses publikasi dan banding.#Bolsonaro #Brazil #TahananRumah #PerawatanMedis #Amnesti

Dokumen persyaratan Capres dan Cawapres kini tidak lagi sepenuhnya bisa diakses publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan aturan baru yang membatasi 16 dokumen penting, mulai dari KTP, SKCK, laporan harta kekayaan, hingga riwayat hidup calon. Aturan ini akan berlaku selama lima tahun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak terkait atau dokumen menyangkut jabatan publik.Kebijakan ini langsung memicu kontroversi. Apakah KPU sedang melindungi privasi calon pemimpin bangsa, atau justru menutup ruang transparansi yang menjadi hak rakyat? Apa yang sebenarnya dipertaruhkan ketika dokumen-dokumen penting itu dibatasi aksesnya?Dalam episode ini, kami mengupas tuntas polemik tersebut bersama Dr. Idham Kholik, M.Si, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU. Dengarkan penjelasan langsung dari sumber utama, dan tentukan sendiri: langkah KPU ini bijak atau justru menimbulkan tanda tanya besar bagi demokrasi kita.

Bara tanken på att tala inför publik kan få hjärtat att rusa, händerna att bli svettiga och hjärnan att kännas helt blank. Känner du igen dig?Som introvert och högkänslig kan upplevelsen bli ännu starkare – för vi tar in mer, vi känner av energin, och vi kan lätt tro att vi måste vara någon annan för att passa in.I det här avsnittet delar jag min egen resa: från skräck inför att tala live till att faktiskt tycka om det. Jag berättar om de steg som hjälpte mig bygga trygghet, vilka förberedelser som gör störst skillnad och varför återhämtningen är minst lika viktig som själva prestationen.✨ Det här får du med dig från avsnittet:– Små steg som gör det lättare att våga tala live– Hur du kan förbereda dig på ett sätt som stärker dig– Mina personliga ritualer före och efter ett live-framträdande– Varför återhämtning är avgörande för introverta och högkänsliga– Hur nervositet kan bli till glädje och närvaroOch så bjuder jag in dig att ta del av föreläsningen jag pratade om i avsnittet, du hittar länken här nedan.Upptäck Aligned Intelligence ✨Ett kostnadsfritt webinar för dig som vill utforska hur AI kan bli ett tryggt och mänskligt stöd i ditt företagande – utan att ta över din röst eller kompromissa med det som är viktigt för dig. Här visar jag hur du kan samskapa med AI på ett sätt som frigör tid, energi och kreativitet – så att du kan arbeta lättare, smartare och mer i flöde. Gör dig redo och titta på det inspelade webinaret här.Bjud in AI som kollega ✨En introduktionsguide för dig som vill samarbeta med AI på ett sätt som känns sant, hållbart och i linje med den du är. Du behöver inte välja mellan teknik och känsla. Lär dig hur AI kan bli ett energismart stöd i ditt företagande – så att du får mer tid, mer flöde och mer kraft att skapa på ditt sätt. Hämta ditt kostnadsfria exemplar här.Skapa flöde, frihet och glädje i ditt företag ✨Introduktion till Flödande företagande med energimedicin är en kostnadsfri mini-kurs i fem delar. Korta, inspirerande filmer som guidar dig till hur den shamanska energimedicinen ger dig klarhet, riktning och energi till ditt företagande. Tryck här och börja redan idag.Kom med i Själasystrar ✨Det finns en plats online för dig som vill vara dig själv fullt ut, göra din grej och få betalt för att vara du. För dig som vill företaga från själ och hjärta, låta din inre vishet guida dig och ha stöd och support på resan. I medlemstjänsten blandar vi andlighet och praktik för att du ska ha ett harmoniskt, hållbart och lönsamt företag där du är trygg, känner glädje och djupare mening. Träffar live och ett ständigt växande bibliotek med bland annat inspelade föreläsningar, workshops och meditationer. Material som både stöttar din egen inre utveckling och ditt företags utveckling. Läs mer om Själasystrar här och kliv in idag. Som medlem får du dessutom självstudiekursen Skapa din andliga praktik och låt energin flöda utan extra kostnad.⚜️Agneta Wahlström heter jag som driver podden Nyckeln till frihet.Jag har gått från att känna mig som en utomjording till att känna mig hemma hos mig själv med en magisk relation till min inre visa kvinna. Med andra ord talar jag av egen erfarenhet när jag säger att din största styrka är den du innerst inne är. Oavsett vilken personlighetstyp du har är det oerhört viktigt att vara den du är. Att vara sann med dig själv. När du stadigt står i ditt jag – och agerar därefter – levererar du en oerhört stark energi. En energi som leder dig till det liv du längtar efter. För mig har shamansk energimedicin varit avgörande för att:✨ bli trygg och stark i mig själv✨ hitta min grej✨ modigt våga följa det min inre vishet guidar mig tillAllt både privat och som företagare. Och det är precis det här jag gör – guidar introverta kvinnor att hitta sin grej, sin inre vishet. Och jag gör det på ett sätt som passar just dig. Så att du känner dig trygg. Jag erbjuder gemenskap i ett systerskap, enskilda sessioner eller guidning om du vill göra jobbet själv. Du väljer helt enkelt. Allt i livet är energi och genom att skifta din egen kan du skapa stordåd i ditt liv. När du gör vad som krävs för att komma hem till dig själv blir du en skapande magnet och kan ta dina första steg mot att göra verklighet av dina drömmar.Mitt hemma på internet hittar du här. Jag finns även på Instagram, Facebook och LinkedIn.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak dapat membuka dokumen ijazah para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ke publik tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan perlindungan data pribadi serta aturan perundang-undangan yang berlaku. KPU menjelaskan, dokumen persyaratan pencalonan, termasuk ijazah, bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi administrasi. Dengan demikian, apabila ada pihak yang ingin mengakses dokumen tersebut, harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik dokumen.Bagaimana lengkapnya? kami telah bersama Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing dan Advokat Senior yang juga koordinator tim hukum merah putih, C. Suhadi

Premiéra knihy Petra Bárdyho v kine Lamač odhalila 22 príbehov a esejí o Slovensku v unikátnom formáte.V piatok 5. septembra o 20.00 zazneli v bratislavskom kine Lamač prvé ukážky z pripravovanej knihy Petra BárdyhoNa východ od zdravého rozumu.Publikácia, ktorá sa vymyká jeho doterajšej tvorbe, prináša 22 príbehov a esejí s podtitulom O Slovensku a Slovákoch vážne aj s úsmevom. Ide o najosobnejšiu knihu od šéfredaktora spravodajského webu Aktuality.sk, no zároveň aj dizajnovú lahôdku v netradičnom formáte, o ktorý sa postarala grafička a výtvarníčka Mikina Dimunová.Čitatelia si ju môžu už teraz predobjednať v e-shope: obchod.aktuality.sk/na-vychod-od-zdraveho-rozumu.

Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Tengah dipastikan masuk tahap evaluasi. Tak hanya di tingkat provinsi, mekanisme serupa juga akan diterapkan bagi DPRD kabupaten/kota se-Jateng. Evaluasi ini rencananya akan dilakukan Gubernur Jawa Tengah, bersama Ketua DPRD Jawa Tengah dan seluruh ketua DPRD kabupaten/kota serta bupati/wali kota pada Kamis (11/9) mendatang, Hal ini dilakukan atas respon dari aksi protes masyarakat atas tunjangan bagi wakil rakyat.Bagaimana masyarakat sipil perlu mengawal rencana kebijakan ini ?Narasumber : Direktur Pattiro Semarang, Mukhlis Raya.

Dalam lanskap komunikasi publik yang penuh tantangan, peran Government Public Relations (GPR) tidak lagi sebatas menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Lebih dari itu, GPR dituntut untuk membangun dan merawat kepercayaan publik sebagai fondasi keberlanjutan organisasi.MAW Talkshow #60 bertajuk “Strategi GPR Merawat Kepercayaan Publik untuk Keberlanjutan Organisasi”, yang digelar Rabu (14/08/2025) secara daring, menghadirkan Ani Natalia, Kasubdit Humas Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam sesi ini, Ani membagikan pandangan dan strategi bagaimana GPR dapat berperan sebagai public trust builder, melalui komunikasi yang autentik, kredibel, dan relevan dengan kebutuhan publik.Diskusi ini menjadi ruang reflektif sekaligus praktikal bagi para praktisi komunikasi dan humas pemerintah dalam menjawab pertanyaan penting: bagaimana komunikasi pemerintah mampu menjaga legitimasi, membangun kepercayaan, dan mendukung keberlanjutan organisasi di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD. Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing2. Pengamat Politik, Joko Purnomo

Tunjangan rumah anggota DPRD Kota Bekasi kembali disorot publik. Nilainya dinilai fantastis karena mencapai puluhan juta rupiah, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Sejumlah LSM menilai kebijakan ini tidak menunjukkan kepekaan terhadap rakyat.#DPR #DPRD #DPRDBekasi #TunjanganDewan #Tunjangan #Ekonomi #Bekasi

Perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China, yang digelar di Tian'anmen, Beijing, Kemarin dihadiri oleh sejumlah pimpinan Negara. Termasuk Presiden Indonesia prabowo subianto. Prabowo berada di China selama 8 jam, dan bertemu dengan sejumlah pimpinan negara besar lainnya, Seperti Vladimir Putin, presiden Korea Utara Kim Jong Un, dan tentu tuan rumah Presiden RRT Xi JinPing. Event geopolitik ini, kabarnya tidak membahas sesuatu yang menyangkut kerjasama bilateral. Namun keakraban Indonesia dengan rusia, China dan Korea Utara, cukup menarik perhatian Publik di Indonesia. Bahkan dalam sesi kebersamaan dan foto bersama, Prabowo berada di barisan depan, satu deret dengan Vladimir Putin, Xi JinPing, Kim Jong Un dan Premier Li Qiang. Apa yg bisa kita cermati dari keakraban tsb? Wawancara bersama Pakar hubungan Intermnasional (Asia ), Dosen Jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang - Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Komnas Perempuan mencatat ada 305 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Misalnya, pemaksaan busana, pembakuan peran gender, aturan ketenagakerjaan, hingga pembatasan kehidupan beragama. Sedangkan di level nasional, hanya 62 kebijakan dari 28 ribuan kebijakan atau 0,2 persen saja, yang benar-benar terkait pemenuhan hak perempuan dan penanganan kekerasan.Padahal, kesetaraan gender dan perlindungan HAM bagi perempuan dijamin konstitusi. Tak kurang 40 hak konstitusional perempuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.Publik lantas bertanya-tanya, mengapa pemerintah atau negara masih terus mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan? Bukankah itu bentuk pelanggaran konstitusi? Daerah mana saja yang punya aturan diskriminatif gender? Bagaimana tantangan mengadvokasi aturan atau kebijakan yang ramah gender?Topik ini kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Sundari Amir Komisioner Komnas Perempuan dan Mike Verawati Tangka Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menjadi pesan tebal kepada pemerintah yang nirempati. Kematian Affan menyadarkan publik bahwa biang kerok keadaan kalut akhir-akhir ini bukan semata perilaku para politikus. Arogansi polisi, penyelewengan hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada kepentingan orang banyak adalah masalah utama pemerintahan Prabowo Subianto. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Zainal Petir meminta Kapolda Jateng memberikan keterangan secara detail atas kematian Iko, alumni FH Unnes supaya masyarakat lega dan yakin tentang penyebab kematiannya. Sebelumnya, kematian Iko disebut-sebut penuh dengan kejanggalan. Media sosial kini ramai memperbincangkan kejanggalan kematian Iko, dan munculnya banyak spekulasi. Bagaimana mencermati hal ini?Narasumber : Ketua LBH Petir, Zainal Abidin Petir.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP bersama Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor meluncurkan layanan 80 jam nonstop yang memungkinkan warga mengurus izin dan administrasi kapan saja. Sebanyak 13 instansi dengan 64 jenis layanan ikut terlibat. Program ini bahkan mencetak rekor MURI sebagai layanan publik terlama di Indonesia.

TikTok membekukan sementara fitur live streaming di Indonesia sejak Sabtu (30/8) lalu, usai kerusuhan pecah saat demo menolak tunjangan DPR. Pembekuan rencananya bakal berlaku hingga beberapa hari ke depan. Langkah ini diambil Tiktok usai dipanggil Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Namun, Komdigi mengklaim keputusan Tiktok membekukan fitur live, bukanlah atas permintaan pemerintah, melainkan inisiatif platform media sosial asal Cina itu sendiri.Publik kadung curiga langkah tersebut adalah upaya sensor dan pembatasan akses informasi yang berpotensi melanggar hak asasi warga. Di sisi lain, pemerintah selama ini dinilai abai dengan peredaran hoaks dan disinformasi di jagat maya.Apakah pembekuan fitur live Tiktok adalah langkah tepat atau bentuk pelanggaran hak? Bagaimana dampak pembatasan akses informasi yang meluas? Bagaimana kecenderungan narasi mobilisasi massa lewat media sosial? Adakah upaya yang ampuh untuk menangkal peredaran hoaks di tengah maraknya isu demonstrasi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Co-Founder & Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Aribowo Sasmito, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum, dan Lead Analyst Drone Emprit Nova Mujahid.

Uznávaná fyzička cestuje v podvečer bližšie nemenovanej svetovej pandémie z medzinárodnej vedeckej konferencie v Berlíne na maďarský vidiek za svojou ťažko chorou babkou. Nečakane sa však ocitá v spletitej, tajuplnej situácii, vďaka ktorej sa dozvedá dosiaľ zatajované fakty z rodinnej histórie, a tak musí opustiť svet vedeckých teórií a konfrontovať sa s absurdnými stránkami každodenného života. Mátyás Szöllősi je súčasný maďarský spisovateľ a fotoreportér. Píše básne aj prózu, jeho diela boli preložené do viacerých európskych jazykov. Fóbia je zvláštnou zmesou rodinného, detektívneho a psychologického románu, ktorý predstavuje nielen portrét citlivej mladej vedkyne pochádzajúcej z traumatizovanej rodiny, ale je aj obrazom medzigeneračných hlbinných vzťahov a súčasného života na maďarskom vidieku. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Číta: Zuzana Jurigová Kapráliková

Kniha, ktorá vyšla v 15 jazykoch a autorka za ňu dostala Carnegieho medailu za najlepší román. Členovia plaveckej komunity podzemného bazéna nevedia veľa o svojom súkromí okrem toho, kto pláva v pomalej, strednej či rýchlej dráhe. Spája ich len radosť z tréningu a pocit úľavy pri úniku pred ruchom a chaosom moderného sveta nad nimi. A keď sa na dne bazéna zjaví z ničoho nič zlovestná trhlina, ocitajú sa v situácii, ktorú musia bezodkladne riešiť. Jednou z nich je bývalá laborantka Alice, ktorá postupne stráca pamäť. Bez spoločnosti iných plavcov a každodennej rutiny tréningu v bazéne sa jej v čoraz častejších stavoch vnútorného zmätku a dezorientácie vracajú spomienky na detstvo a japonský internačný tábor, v ktorom prežila druhú svetovú vojnu. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Číta: Daniel Fischer

Sinyal iuran BPJS Kesehatan bakal naik tahun depan, makin menguat. Rencana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan tarif BPJS belum pernah naik sejak 2020, sehingga perlu penyesuaian demi menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Nantinya, kenaikan iuran dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu daya beli masyarakat dan kondisi fiskal negara. Besaran kenaikannya, tengah digodok Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan sudah masuk tahap finalisasi.Publik yang tengah bergumul dengan ekonomi sulit, jelas keberatan dengan rencana ini. Tak sedikit juga yang skeptis bahwa kenaikan iuran bakal mendongkrak perbaikan layanan. Selama ini, masih banyak keluhan yang mengemuka, mulai dari antrean yang mengular, pembatasan penyakit yang ditanggung, hingga kasus penolakan pasien BPJS.Setelah ramai suara penolakan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menepis kabar bahwa iuran BPJS bakal naik tahun depan. Namun, ia mengakui ada kenaikan di anggaran kesehatan.Bagaimana pemerintah mesti menyikapi keberatan dari publik? Apakah menaikkan iuran BPJS menjadi satu-satunya solusi? Apa saja dampaknya jika iuran BPJS benar-benar dinaikkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo.

Sebuah video sejumlah anggota DPR berjoget terjadi usai Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025, menuai kritik karena dianggap tidak pantas, apalagi di tengah isu kenaikan gaji dewan. Sorotan publik semakin tajam saat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Politisi sekaligus komedian kembali membuat konten joget di media sosial, di saat kritik terhadap DPR belum mereda. Publik menilai tindakan itu sebagai provokatif dan menunjukkan ketidakpekaan. Bagaimana Menyoroti hal ini?TALK: Sosiolog Univ Negeri Padang (UNP Sumatera Barat) - Dr Erianjoni S.Sos M.Si

Sebuah kasus hukum lama kembali menjadi perhatian publik. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang divonis 1,5 tahun penjara pada 2019, hingga kini belum dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Silfester dinyatakan bersalah atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Publik kini mempertanyakan ketegasan aparat hukum dalam menjalankan putusan tersebut. Apakah hukum akan tegak untuk semua, atau hanya tajam ke masyarakat yang tidak memiliki uang dan kekuasaan?

Yang kita yakini, pasti akan berbeda dengan tahun 2025!Bedanya apa?Nah, kalau Anda ingin tahu, tetaplah hidup 20 tahun lagi. Agar bisa tetap hidup 20 tahun lagi, banyak-banyaklah menabung. Jika menabung belum cukup, solusinya adalah robot forex.Robot forex, solusi berani investasi Anda. Karena yang aman belum tentu berani.

Indonesia tahun ini genap berusia 80 tahun, menandai delapan dekade sebagai negara merdeka. Namun, makna kata "merdeka" kerap jadi perdebatan, karena banyak yang menganggap kita belum sepenuhnya lepas dari penjajahan. Bentuk penjajahan maupun pelakunya pun bisa jadi berubah atau bersalin rupa, tergantung era yang dihidupi.Di abad 21, eranya digitalisasi, pekik kemerdekaan toh belum sepenuhnya lantang terdengar. Berbagai belenggu justru muncul dalam bentuk fitur-fitur canggih. Misalnya, tetiba sebagian warga tak bisa mengakses uangnya sendiri karena rekeningnya diblokir Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK). Belum sepenuhnya pulih dari kepanikan akibat kebijakan ini, warga dikagetkan dengan rencana pemerintah meluncurkan Payment ID, yang bisa memantau transaksi keuangan masyarakat.Publik lantas bertanya-tanya, apa sih makna "merdeka" jika nyatanya negara bisa memata-matai aktivitas warganya? Adakah demokrasi dalam ekonomi, dan khususnya di era ekonomi digital?Topik ini kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Peneliti Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Rani Septya dan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana. Ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80.

Sertifikasi halal bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan strategi penting dalam meningkatkan omset dan kepercayaan publik, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti di Indonesia, lalu bagaimana BPJH mendorong para pelaku UMK menjadikan sertifikat halal sebagai strategi meningkatkan omset dan kepercayaan publik atas produk mereka? Wawancara bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babeh Haikal)

Publik dihebohkan oleh beredarnya sebuah video berdurasi 1 menit 5 detik yang memperlihatkan seorang dokter di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mendapatkan intimidasi dan tekanan dari pihak keluarga pasien. Dalam video tersebut, tampak keluarga pasien memaksa sang dokter untuk membuka masker di hadapan pasien wanita yang tengah terbaring lemah. Bagaimana sikap IDI terhadap peristiwa ini? dan Apa langkah hukum yang bisa diambil untuk melindungi dokter yang menjalankan tugasnya? Talk bersama Ketua Biro Hukum Pembinaan, Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang Musi Banyuasin, dr. Zwesty Wisma Devi MH.

Publik ramai mempersoalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal guru dan dosen bergaji kecil, karena keterbatasan APBN. Lantas ia melontarkan pertanyaan, "apakah semuanya harus keuangan negara? Ataukah ada partisipasi dari masyarakat?", tanpa menyampaikan jawaban.Ucapan Sri Mulyani dinilai problematis, sehingga mengundang kritik dan cibiran, karena mengusik rasa keadilan. Pasalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Namun, tenaga pendidik sebagai garda terdepannya justru tak dihargai, masih jauh dari sejahtera.Berdasarkan data Jobstreet pada Agustus 2025, rata-rata gaji guru di Indonesia berkisar antara 3,8 juta hingga 5,5 juta rupiah per bulan. Angka ini berbeda di tiap daerah. Ini menjadikan gaji guru Indonesia terendah se-Asia Tenggara. Fakta lainnya, tak sedikit guru yang justru dibayar gaji di bawah UMR. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat masih guru yang bahkan digaji ratusan ribu rupiah per bulan.Mengapa gaji guru masih rendah? Bagaimana tata kelola alokasi anggaran pendidikan selama ini? Apakah ada skema solutif untuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik? Bagaimana praktik di negara lain?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Feriyansyah dan Pengamat Pendidikan UIN Jakarta sekaligus Ketua Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah.

Fenomena pengibaran bendera “One Piece” jadi sorotan jelang HUT Kemerdekaan. Pengibaran simbol bajak laut dari anime asal Jepang ini dinilai sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidakpuasan rakyat terkait beragam kebijakan pemerintah.Sementara, pemerintah justru menganggap fenomena ini sebagai upaya memecah belah bangsa.Lalu, benarkah fenomena ini sebagai ekspresi kekecewaan rakyat atau memang untuk memecah belah bangsa?

Trotz des Widerspruchs der Familie hat das US-Justizministerium mehr als 230.000 Seiten Akten über die Ermordung des Bürgerrechtlers Martin Luther King veröffentlicht. Es wird befürchtet, dass sich damit eine Denunziationskampagne des FBI fortsetzt. Hochgeschwender, Michael www.deutschlandfunkkultur.de, Fazit

Skandāls, kas nule satricinājis prezidenta Trampa administrāciju, ieguvis „Signalgeitas” nosaukumu. Pēc kārtējā sarunu raunda starp Krievijas un ASV un Ukrainas un ASV delegācijām Saūda Arābijā Vašingtona nāca klajā ar paziņojumu, ka panākta vienošanās par ugunspārtraukšanu Melnajā jūrā. Turcijas policija līdz ar simts citām personām aizturēja Stambulas mēru Ekremu Imamoglu.   Notikumus analizē Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga un politologs Arnis Latišenko. Tērzēšana ar sekām Skandāls, kas nule satricinājis prezidenta Trampa administrāciju, ieguvis „Signalgeitas” nosaukumu. „Signal” ir tīmekļa saziņas platforma, kas diezgan iecienīta Savienoto Valstu ierēdņu vidū, jo tai ir dažas saziņas konfidencialitāti veicinošas īpašības. Tomēr šī platforma nav ASV valdības oficiāli sertificēta ierobežotas pieejamības informācijas apritei. Prezidenta Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Maikls Volcs izveidoja „Signal” tērzēšanas grupu, lai apspriestu kopš 15. marta izvērstos ASV militāro spēku triecienus Jemenas hutiešu nemierniekiem. Piedalījās praktiski visi pašreizējās administrācijas nozīmīgākie cilvēki: viceprezidents Džeimss Deivids Venss, valsts sekretārs Marko Rubio, aizsardzības ministrs Pīts Hegsets, Centrālās Izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Retklifs, Nacionālās izlūkošanas direktore Talsija Gabarda, finanšu ministrs Skots Besents, prezidenta īpašais vēstnieks Tuvajos Austrumos Stīvs Vitkofs un vairāki citi. Acīmredzot kļūmes dēļ grupai tika pieslēgts arī žurnāla „The Altantic” galvenais redaktors Džefrijs Goldbergs. Neviena nepamanīts viņš sekoja saziņai, pēc tam no tās atslēdzās un 24. martā publicēja rakstu ar nosaukumu „Trampa administrācija nejauši piesūtīja man teksta ziņojumus ar saviem kara plāniem”. Tā nu atklājās, ka militārās plānošanas jautājumi, kam pašsaprotami būtu jābūt ļoti rūpīgi glabātam noslēpumam, tikuši apspriesti saziņas platformā kā kādi brīvdienu izbraukuma plāni vai olu kulteņa receptes. Jāteic, redaktors Goldbergs bija pietiekami apzinīgs, lai neatklātu neko tādu, kas tiešām varētu radīt nopietnus militāri taktiskus riskus, tomēr šis un tas no saziņas satura nācis gaismā. Sevišķi netīkami skan viceprezidenta Vensa, aizsardzības ministra Hegseta izteikumi par „liekēžiem eiropiešiem”, kuriem jāpiestāda rēķins par Eiropai nozīmīga ūdensceļa atbrīvošanu ar amerikāņu spēkiem. Kā publikācijā norāda Džefrijs Goldbergs, šī tērzēšana „Signal” platformā rada nopietnas bažas par nacionālās drošības situāciju un ir, iespējams, Savienoto Valstu Spiegošanas likuma pārkāpums. Publikācijai sekoja pretrunīgi paziņojumi, Nacionālās drošības padomes pārstāvim Braienam Hjūzam pilnībā atzīstot notikušo, savukārt aizsardzības ministram Hegsetam un arī prezidentam Trampam nogānot redaktoru Goldbergu un viņa žurnālu, starp citu, vienu no prominentākajiem, kopš 1857. gada pastāvošu izdevumu. „Signalgeitas” tēma dominēja arī 25. martā Senāta Izlūkošanas komitejā, kur uz iepriekš plānotu noklausīšanos bija ieradušies Nacionālās izlūkošanas direktore Gabarda un CIP direktors Retklifs. Pagaidām Baltā nama pārstāvju izteikumu tonis liek domāt, ka administrācija nolēmusi „atšaudīties” ar apgalvojumiem par kārtējo politiski motivēto prezidenta Trampa „naidnieku” uzbrukumu. Kremļa diskrētā miermīlība 25. martā pēc kārtējā sarunu raunda starp Krievijas un ASV un Ukrainas un ASV delegācijām Saūda Arābijā Vašingtona nāca klajā ar paziņojumu, ka panākta vienošanās par ugunspārtraukšanu Melnajā jūrā. Pārtraucot karadarbību, tiktu atvērtas ostas komerciālajam transportam, pirmām kārtām Krievijas un Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksportam. Šī vienošanās papildinātu to, kas paredz atturēšanos no triecieniem enerģētikas infrastruktūrai. Krievijas ir apgalvojusi, ka šī vienošanās esot spēkā kopš 18. marta, tikām Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosaucis šos apgalvojumus par kārtējiem Maskavas meliem. Starplaikā abas karojošās puses ir izdarījušas triecienus par objektiem, uz kuriem varētu attiekties šī vienošanās. Vakar Krievija publiskoja attiecīgās infrastruktūras kategorijas tās ieskatā: naftas pārstrādes rūpnīcas, naftas un gāzes cauruļvadi un uzglabāšanas ietaises, tostarp pārsūknēšanas stacijas, elektroenerģijas ražošanas un pārvades infrastruktūra, tostarp spēkstacijas, apakšstacijas, transformatori un sadalītāji, tāpat atomelektrostacijas un hidroelektrostaciju aizsprosti. Kas attiecas uz ugunspārtraukšanu jūrā, Kremlis pēc tās izziņošanas publiskojis papildu nosacījumus, proti – Krievija to sākšot ievērot tikai pēc tam, kad tiks atceltas sankcijas un ierobežojumi Krievijas Lauksaimniecības bankai un citām finanšu institūcijām, kas iesaistītas lauksaimniecības produkcijas tirdzniecībā. Prezidents Tramps, Baltajā namā tiekoties ar Savienoto Valstu vēstniekiem, izteicies, ka viņa administrācija apsverot šīs Maskavas prasības. Tas jau izraisījis kārtējās spekulācijas par Vašingtonas gatavību pakalpot Putina režīmam. Šādus noskaņojumus krietni uzkurinājusi arī ASV prezidenta īpašā vēstnieka Stīva Vitkofa nesenā intervija Trampam pietuvinātajam žurnālistam Takeram Karlsonam, kurā Vitkofs demonstrēja diezgan paviršu priekšstatu par Ukrainas situāciju un Kremlim un tā saimniekam komplimentāras domāšanas klišejas. Kas attiecas uz iespējamu sankciju atcelšanu, tad tādai būtu nepieciešama arī Eiropas Savienības un citu rietumvalstu piekrišana, un var tikai minēt, kādas sviras Baltā nama saimnieks šai ziņā varētu mēģināt iedarbināt. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Krievijas rīcība, pēc sarunu beigām izvirzot jaunus papildu noteikumus, ir sarunu partneru maldināšana. Ukraina Aizsardzības ministrija, savukārt, paziņojusi, ka par ugunspārtraukšanas pārkāpumu jebkādus Krievijas Melnās jūras flotes manevrus ar mērķi atgūt karadarbības rezultātā zaudētās pozīcijas jūras rietumdaļā. Bīstamais pilsētas galva 19. martā Turcijas policija līdz ar simts citām personām aizturēja Stambulas mēru Ekremu Imamoglu. Viņš tiek uzskatīts par nopietnāko prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana politisko konkurentu un galveno opozīcijas kandidātu 2028. gadā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Dienu iepriekš Stambulas Universitāte anulēja viņa pirms ceturtdaļgadsimta iegūtos zinātniskos grādus biznesa vadībā un cilvēkresursu vadībā, apgalvojot, ka to piešķiršanā konstatētas atkāpes no noteikumiem. Starp citiem aizturētajiem ir divu Stambulas rajonu pašvaldību galvas, citi opozicionārās Demokrātiskās Tautas partijas aktīvisti, uzņēmēji un žurnālisti. Stambulas galvenā prokuratūra izvirzījusi İmamoglu apsūdzības noziedzīgas organizācijas vadīšanā, korupcijā, izspiešanā, kukuļņemšanā un naudas atmazgāšanā, kas saistīta ar pašvaldību līgumiem. Tāpat viņš tika apsūdzēts atbalstā par teroristisku organizāciju pasludinātajai Kurdistānas strādnieku partijai, jo veidojis priekšvēlēšanu aliansi ar kurdu intereses pārstāvošo Tautu līdztiesības un demokrātijas partiju, kas ir legāla politiska organizācija. Vēlāk šo apsūdzības daļu tiesa gan atcēla, koncentrējoties uz korupcijas tēmu. Šķiet, vara nebija rēķinājusies ar tik plašiem sabiedrības protestiem, kādi sākās pēc Imamoglu un viņa līdzgaitnieku arestiem. Stambulas, Ankaras, Izmiras ielās izgāja tūkstošiem protestētāju, kuru vidū sevišķi daudz ir studentu. Pūlis skandēja „Erdogans – diktators!” un „Imamoglu – tu neesi viens!” Valdība reaģēja ar pulcēšanās aizliegumiem, taču nākamajās dienās protesti tikai vērsās plašumā, pie tam tie aptvēra arī teritorijas, kas tradicionāli tikušas uzskatītas par prezidenta Erdogana un viņa Taisnīguma un attīstības partijas atbalsta punktiem. Notika sadursmes ar policiju, kura pret protestētājiem lietoja piparu gāzi un bloķēja pieejas atsevišķām ielām un iestādēm. Līdz šodienai, 26. martam, policija arestējusi vairāk nekā 1400 demonstrantus, no kuriem gandrīz tūkstotis joprojām ir apcietinājumā. Tiek ziņots, ka Turcijā ierobežota pieeja daudziem sociālās tīklošanas resursiem. Eiropadome reaģējusi uz notiekošo ar paziņojumu, ka tās ieskatā notiekošajam ir visas politiskā spiediena pazīmes. Visai pamanāmi uz notikušo reaģēja arī Turcijas liras kurss, nokrītoties par vairāk nekā 16 procentpunktiem un sasniedzot vēsturiski zemāko vērtību pret ASV dolāru. Pēc visām likumdošanas izmaiņām, kuras ļāvušas Erdoganam pavadīt Turcijas varas virsotnē jau divdesmit divus gadus, vispirms kā premjerministram, tad kā prezidentam, 2028. gadā viņš vairs nevar pretendēt uz nākamo termiņu, ja vien nepanāks izmaiņas konstitūcijā vai nesarīkos ārkārtas vēlēšanas pirms sava termiņa beigām. Sagatavoja Eduards Liniņš.