Podcasts about jawa tengah

Tebing setinggi 100 meter di Banjarnegara, Jawa Tengah, longsor dan menimpa 30 pemukiman warga. Peristiwa tersebut menyebabkan 2 orang warga meninggal dunia, dan 26 orang masih dinyatakan hilang.

Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah meresmikan Rumah Dinas Bupati Jepara sebagai Museum R.A. Kartini. Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, bersama Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.

Dua orang tewas dan puluhan lainnya masih dicari akibat bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap para korban.Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Abdul Muhari, Kapusdatinkom BNPB.

Hari ini, prosesi pemakaman Sri Susuhunan Pakubuwono XIII akan digelar di Keraton Surakarta, Jawa Tengah. Peristiwa ini menjadi momen penting bagi keluarga kerajaan dan masyarakat Surakarta. Kami sudah terhubung dengan jurnalis MetroTV, Ica Ervina, yang akan melaporkan situasi terkini langsung dari lokasi.

DitTipidter Bareskrim Polri mengungkap praktik pengoplosan gas LPG 3 kilogram bersubsidi menjadi non-subsidi di gudang Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sindikat memindahkan isi tabung LPG subsidi ke tabung non-subsidi menggunakan selang modifikasi. Setiap hari, mereka mengoplos gas dari seribu tabung LPG 3 kg dan menjualnya ke rumah makan, restoran, dan peternakan ayam. Polisi menyita 2.100 tabung gas, segel palsu, dan lima mobil pengangkut barang. Tiga pelaku berinisial R, T, dan A dijerat UU Migas dengan ancaman enam tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. Kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 5,4 miliar.

DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memutuskan tidak memakzulkan Bupati Sudewo dalam sidang paripurna Jumat, 31 Oktober 2025. Dari tujuh fraksi, hanya Fraksi PDIP yang mendorong pemakzulan, sementara enam fraksi lainnya Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja. Keputusan ini diambil meski Pansus Hak Angket sebelumnya menemukan 12 dugaan pelanggaran kebijakan, mulai dari mutasi ASN, kenaikan PBB, hingga pengelolaan Baznas. Bagaimana langkah perbaikan yang akan dilakukan Bupati Sudewo, dan apa makna keputusan DPRD ini bagi pemerintahan di Pati?Narasumber : Ketua Pansus DPRD Hak Angket Pemakzulan Bupati, Teguh Bandang Waluyo.

Nasib Bupati Pati kini berada di ujung tanduk. Setelah DPRD Pati menggelar rapat paripurna pemakzulan, sorotan publik tertuju pada proses politik yang menentukan apakah kepala daerah tersebut akan tetap menjabat atau harus lengser sebelum masa tugasnya berakhir.Rapat yang berlangsung cukup tegang itu menyoroti dugaan pelanggaran yang dianggap mencederai tata kelola pemerintahan. Meski keputusan DPRD menjadi langkah penting dalam mekanisme pemakzulan, proses ini belum selesai. Kini, pemerintah pusat menjadi penentu akhir melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri.Di tengah ketidakpastian, dukungan dan penolakan terhadap Bupati terus mengemuka di ruang publik. Sebagian pihak menilai langkah pemakzulan sebagai bentuk kontrol atas kekuasaan. Sementara pendukung Bupati menilai tuduhan yang dilayangkan masih harus diuji secara objektif.Arah masa depan kepemimpinan Kabupaten Pati pun kini masih mengambang. Semua mata menunggu keputusan final, yang bukan hanya akan menentukan karier politik sang Bupati, tapi juga stabilitas pemerintahan daerah serta keberlanjutan berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.Talk : Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang/Warga Pati, Jawa Tengah, Hermawan Pancasiwi.

Banjir masih menggenang di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, dan terus ditangani oleh berbagai pihak. Untuk mempercepat penurunan genangan air, pompa air darurat kini dioperasikan di titik-titik rawan banjir. Pemerintah dan pihak terkait bekerja keras untuk mengurangi dampak banjir terhadap warga dan lalu lintas. Saksikan video ini untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan dilakukan dan kondisi terkini di Pantura Demak.#BanjirDemak #Pantura #PompaAirDarurat #PenangananBanjir #JawaTengah #BanjirPantura

Setelah lebih dari sepekan terendam banjir, kondisi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, mulai menunjukkan tanda-tanda surut. Genangan air yang sebelumnya merendam jalan nasional kini berangsur surut meski masih setinggi 40 hingga 50 sentimeter. Kendaraan dari arah Jawa Timur dialihkan melalui jalur alternatif, sementara kendaraan besar dari arah Jawa Barat terjebak macet di kawasan banjir Kaligawe, Semarang. Simak update selengkapnya tentang situasi banjir dan upaya penanganannya!#BanjirPantura #Demak #LaluLintasNormal #BanjirSurut #JalanPantura #PenyedotanAir #MetroTV

Banjir kembali melanda Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Enam RT di wilayah ini terendam air dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 sentimeter setelah hujan deras mengguyur kawasan Batangan pada Minggu malam.Warga mengeluh karena tanggul di sekitar Sungai Widodaren belum diperbaiki setelah sebelumnya jebol. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan agar banjir tidak terus berulang setiap kali hujan deras turun.#BanjirPati #Batangan #JawaTengah #SungaiWidodaren #BencanaAlam #MetroTV

Banjir yang merendam Jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, semakin parah. Genangan air meluas hingga menutupi median jalan, dengan ketinggian mencapai 70 sentimeter. Banyak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, mogok setelah nekat melintas di tengah banjir.Upaya pompanisasi yang dilakukan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil maksimal, sementara curah hujan tinggi masih diperkirakan berlangsung beberapa hari ke depan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas antarprovinsi, tetapi juga menambah daftar panjang persoalan banjir tahunan di Demak yang belum terselesaikan.#BanjirDemak #Pantura #JawaTengah #BencanaAlam #MetroTV #BeritaTerkini

Hujan deras yang mengguyur sejak pagi menyebabkan Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, terendam banjir. Hujan deras juga menyebabkan Jalan Pantura Kaligawe terendam banjir. Akibatnya, arus lalu lintas dan aktivitas warga kembali terhambat.#banjirsemarang #BanjirKendal #CuacaEkstream #BanjirBandang

Bencana banjir yang merendam wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga Sekolah Dasar di Desa Ketitangwetan.#cuacaekstrem #BanjirPati #JawaTengah #banjir

Jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, lumpuh akibat banjir setinggi 40 sentimeter yang telah merendam jalanan hampir sepekan. Genangan menyebabkan kemacetan hingga satu kilometer, membuat banyak pekerja terlambat ke kantor. Supir truk juga mengeluhkan kerugian waktu dan bahan bakar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengerahkan jajaran untuk penanganan darurat dan menyiapkan strategi jangka menengah melalui pembangunan saluran pembuangan air di kawasan rawan banjir.

Kementerian Sosial terus memperkuat komitmen dalam membangun desa berdaya di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui penyerahan enam ekor kambing Saanen di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.#Kemensos #DesaBerdaya #PemberdayaanEkonomi #Magelang #KesejahteraanMasyarakat #KambingSaanen #indonesiamaju

Imbas banjir yang merendam kawasan Sayung, Demak, Jawa Tengah, menyebabkan kemacetan sepanjang 15 kilometer di Jalan Pantura. Satuan Lalu Lintas Polres Demak masih berupaya mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif.#BanjirDemak #PanturaMacet #Sayung #Demak #JawaTengah #LaluLintas #PolresDemak #BanjirPantura #BeritaTerkini #InfoLaluLintas

Revitalisasi sistem tilang elektronik (ETLE) di Jawa Tengah terus menunjukkan hasil positif dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Meski begitu, pihak kepolisian menyebut masih dibutuhkan sekitar 500 unit tambahan untuk memperluas jangkauan pengawasan di seluruh wilayah Jateng.

MetroTV, Jelang akhir tahun, harga gabah beras ketan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Bahkan, harga gabah beras ketan kini menyalip harga gabah beras biasa.

Pemprov Jawa Tengah membuka hotline pengaduan khusus Program Makan Bergizi Gratis untuk memperkuat respons cepat dan memastikan layanan kesehatan masyarakat berjalan optimal. Kepala Dinas Kesehatan Yunita Dyah Suminar menegaskan, langkah ini menjadi komitmen menjaga keamanan pangan dan kepercayaan publik terhadap program MBG.Laporan: Joko Hendrianto, Elshinta Jawa Tengah

Dunia pendidikan Indonesia kembali berduka. Di Grobogan, Jawa Tengah, siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer, berinisial ABP, meninggal dunia, diduga karena dibully dan dianiaya teman sekelasnya. Peristiwanya terjadi pada Sabtu, 11 Oktober lalu, dan masih diusut polisi. Dua teman sekelas korban ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu kemarin.Kasus-kasus bullying masih marak terjadi di sekolah. Selain Grobogan, belakangan ini ada juga kasus di Pacitan, Lampung, dan berbagai daerah lain. Data Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan tindak kekerasan anak naik 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 21 ribu anak menjadi korban perundungan fisik dan psikis. Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat kejadian terbanyak yang dilaporkan.Padahal, sejak 2023, ada Peraturan Menteri Pendidikan tentang kewajiban tiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Fungsinya, melakukan deteksi dini, penanganan cepat, dan pendampingan psikologis bagi korban maupun pelaku anak.Namun, kenapa perundungan di lingkungan sekolah masih terus berulang? Apa akar masalahnya? Bagaimana menciptakan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus Peneliti dan Asesor Dr. Eva Imania Elisa, M. Pd, dan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Agustinus Sirait.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) pemuda di wilayahnya untuk menjadi mitra strategis dalam program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara pemerintah dan ormas dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung efektivitas program pengurangan kemiskinan, yang saat ini mencapai 9,48 persen atau sekitar 3,37 juta orang.Bagaimana peran ormas pemuda dalam menekan angka kemiskinan secara nyata di masyarakat, dan strategi sosial apa yang dapat diterapkan agar sinergi antara pemerintah dan ormas berdampak maksimal?NS : Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fisip Unnes, Prof. Dr. Tri Maehaeni Pudji Astuti, M.Hum.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, 21 Juli 2025. Ribuan koperasi desa itu dibentuk hanya dalam waktu empat bulan.Kehadirannya diklaim bakal memperkuat ekonomi kerakyatan.Kenyataannya, di lapangan pembentukan koperasi desa tak berjalan mulus. Bahkan memicu kekhawatiran, usaha lain di desa yang sudah berjalan, terancam tergusur.Mengapa program ini malah dianggap sebagai ancaman? Simak ceritanya di SAGA KBR, bagian kedua.Editorial: Wahyu Setiawan, Muji Lestari, Ninik Yuniati, MalikaSound Designer: Bintang Elian

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Satgas ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz serta didukung Satgas Hubungan Industrial Polda Jateng. Melalui satgas tersebut, pemerintah berharap langkah pencegahan bisa dilakukan sejak dini agar kasus PHK tidak terulang di Jawa Tengah.Seperti apa strategi pemerintah daerah melalui Satgas PHK dalam mengantisipasi potensi PHK di sektor padat karya sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif?Narasumber : Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, pada Senin (15/9/2025). Pertemuan Himpera dengan Gubernur Ahmad Luthfi dilakukan dalam upaya percepatan realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Himpera Provinsi Jawa Tengah berharap pertemuan itu bisa membawa kabar baik bagi pelaku usaha, khususnya pengembang perumahan bersubsidi. Namun, Himpera menyampaikan target 14.000 unit hunian bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu tentu masih jauh dari backlog perumahan di Jawa Tengah yang mencapai 1 juta lebih unit. Sehingga Pemprov diharapkan bisa turun tangan untuk ikut mengurai berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, utamanya terkait masalah perizinan.Apa hambatan yang dihadapi pengembang, mulai dari masalah perizinan, pembebasan BPHTB, hingga target pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah?Narasumber : Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Tengah, Sugiyatno.

Kebakaran hebat terjadi di SMK Negeri 2 Pekalongan, Jawa Tengah. Api membakar lima ruangan penting termasuk ruang guru, gudang dan ruang bimbingan konseling. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. #Kebakaran #Pekalongan #SMKPekalongan

Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah meresmikan Muallaf Learning Center atau MLC di Gedung RS Unimus Semarang // Kehadiran MLC ini menjadi komitmen Muhammadiyah dalam memberikan pendampingan menyeluruh bagi para mualaf, mulai dari pembinaan spiritual, pemberdayaan sosial, hingga pelatihan keterampilan hidup // MLC juga diproyeksikan akan diperluas ke tingkat karesidenan hingga PDM se-Jawa Tengah serta menjadi pusat dakwah digital yang mencerahkan di tengah tantangan era media sosial //Sejauh mana kehadiran Muallaf Learning Center ini memperkuat peran Muhammadiyah dalam mendampingi mualaf sekaligus menjawab tantangan dakwah di era digital?Simak perbincangan Annisa Madina bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Tafsir, M.Ag

Sejumlah pengurus KONI di Jawa Tengah menggelar aksi unjuk damai penolakan tegas terhadap Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No. 14 Tahun 2024 yang dinilai akan menghambat perkembangan olahraga di daerah di momen Hari olahraga Nasional.Narasumber : Wakil Ketua Umum II KONI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Soedjatmiko.

Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Tengah dipastikan masuk tahap evaluasi. Tak hanya di tingkat provinsi, mekanisme serupa juga akan diterapkan bagi DPRD kabupaten/kota se-Jateng. Evaluasi ini rencananya akan dilakukan Gubernur Jawa Tengah, bersama Ketua DPRD Jawa Tengah dan seluruh ketua DPRD kabupaten/kota serta bupati/wali kota pada Kamis (11/9) mendatang, Hal ini dilakukan atas respon dari aksi protes masyarakat atas tunjangan bagi wakil rakyat.Bagaimana masyarakat sipil perlu mengawal rencana kebijakan ini ?Narasumber : Direktur Pattiro Semarang, Mukhlis Raya.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat menegaskan TNI akan membantu menjaga keamanan di Jawa Tengah dan Yogyakarta pasca aksi demonstrasi yang disertai tindakan anarkis. Patroli digelar untuk meminimalisir potensi kerusuhan dan memastikan situasi tetap kondusif.

Ratusan buruh di Jawa Tengah menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balaikota Semarang, Kamis lalu. Mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai sebagai perbudakan modern, serta menolak pemberlakuan upah murah. Selain itu, buruh juga mendesak kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta, hingga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.Bagaimana mencermati hal ini?Narasumber : Ketua Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI), Waluyo

ebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah, menelan tiga korban jiwa dan melukai dua orang lainnya. Peristiwa ini kembali memunculkan sorotan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang mengizinkan masyarakat mengelola sumur minyak melalui kerja sama dengan BUMD atau koperasi. Namun lemahnya pengawasan di lapangan membuat praktik pengeboran ilegal masih marak dan menimbulkan risiko besar bagi keselamatan warga.Bagaimana mencermati persoalan sumur minyak ilegal dan efektivitas regulasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 ini?Narasumber : Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto

Kecelakaan minibus terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Diduga akibat rem blong dan sopir yang tidak menguasai medan, kendaraan terperosok ke jurang sedalam 15 meter. Delapan orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah hingga 250% terus bergulir. Desakan agar Bupati Pati mundur tak hanya dari Masyarakat. Pansus Hak Angket DPRD Pati kini mengkaji pemakzulan Bupati Pati. Apakah Bupati Pati benar-benar bisa dimakzulkan?

Ratusan petugas irigasi honorer di Jawa Tengah kembali turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kejelasan status kerja, gaji bulanan, hingga jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Meski sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, para petugas irigasi ini mengaku masih digaji harian dengan upah yang dinilai tidak layak. Bahkan, banyak di antara mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatan saat mengalami kecelakaan kerja dan membeli peralatan kerja dari kantong pribadi. Bagaimana sebenarnya perjuangan hukum dan langkah advokasi yang sedang ditempuh agar petugas irigasi di Jawa Tengah ini, untuk mendapatkan kepastian status dan perlindungan kerja? Simak Wawancara Annisa Madina bersama Kuasa Hukum FKPI (Forum Komunikasi Petugas Irigasi) Jateng, Zainal Abidin Petir.

Setelah Pati bergolak, gerakan rakyat tolak kenaikan fantastis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bermunculan di banyak daerah. Tak habis pikir dengan kebijakan pajak yang tak bijak. Total ada 104 daerah yang menaikkan PBB-P2. Sebanyak 20 daerah di antaranya menaikkan tarif di atas 100 persen.Di Bone, Sulawesi Selatan, massa aksi sampai bentrok dengan aparat pada Selasa (19/08), saat menyuarakan protes. Akhirnya kenaikan pajak ditunda. Di Semarang, Jawa Tengah kebijakan itu berakhir batal karena warga kukuh menolak.  Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pemda bergeming. Besaran PBB-P2 Cirebon dikabarkan melejit setidaknya 150% dan telah terjadi sejak tahun lalu. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, berdalih lonjakan PBB-P2 lantaran penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) selama 12 tahun tidak diperbarui.Bagaimana aspirasi warga Cirebon? Apa tuntutan mereka? Ruang Publik KBR mengundang Juru Bicara Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) Reno Sukriano untuk berbincang tentang situasi terkini di lapangan.Ruang Publik KBR juga mengundang Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman untuk mengurai akar masalah dan mencari jalan tengah polemik ini.Kenapa kebijakan pajak dilakukan serentak? Cukupkah surat edaran Kemendagri menuntaskan masalah? Simak siaran live-nya di Youtube KBR Media.

Viral di media sosial detik-detik seorang peserta karnaval di Brebes, Jawa Tengah, terjatuh dari atas sound horeg yang berada di mobil pik up saat karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-80. Korban, Pranoto, warga Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.Awalnya, Pranoto berdiri di atas sound horeg sambil berjoged dan mengibarkan bendera Merah Putih pada Senin, 19 Agustus. Namun saat membetulkan tali sepatu yang terlepas, kakinya terpeleset dan ia terjatuh. Korban sempat dievakuasi oleh peserta karnaval lain dan dibawa ke RS Bhakti Asih Brebes, namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga kemudian memakamkan korban di Pemakaman Umum Desa Banjaratma.

Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah, telah memasuki hari ketiga dan belum menunjukkan tanda-tanda padam. BPBD Blora mengerahkan empat alat berat untuk menimbun tanah menutup lubang sumur, sementara kobaran api tetap besar seperti saat pertama kali meletus pada Minggu siang.

Sebanyak 2.000 warga Brebes, Jawa Tengah, resmi "lulus" dari Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak lagi menerima bantuan sosial PKH.Wisuda graduasi digelar di Gedung Islamic Center Brebes, dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.

Ribuan warga Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, memadati Alun-Alun Simpang Lima dan mengepung Kantor Bupati. Mereka menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya, memprotes sikap arogan serta kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Aksi dimulai sejak pagi dan akan berlanjut hingga ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah.

Warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dibuat kaget dengan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 yang mencapai hingga 400 persen. Kenaikan ini disebut pemerintah daerah sebagai hasil pemutakhiran data dan sudah disetujui pemerintah desa setempat. Beberapa warga mengajukan keberatan, namun belum mendapat jawaban.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tetap melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan lithium di dalam negeri, salah satunya di Bledug Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah. Di saat bersamaan, pemerintah juga mewacanakan impor lithium dari Australia untuk memperkuat ekosistem industri baterai nasional. Selama ini, Indonesia baru memiliki bahan baku baterai berupa kobalt, nikel, dan mangan, namun belum memiliki pasokan lithium yang memadai. Wacana impor dari Negeri Kangguru dinilai dapat menekan biaya logistik dibanding impor dari Afrika, meski rencana ini masih dalam tahap kajian.Bagaimana mencermati hal ini?Narasumber : Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto

Ricuh kembali mewarnai aksi warga Pati, Jawa Tengah, yang menuntut keadilan atas pembubaran paksa posko donasi. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengepung kantor Satpol PP, menuntut barang-barang mereka dikembalikan. Aksi demo ini terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Warga menolak pembubaran posko donasi yang dilakukan Satpol PP, sehingga terjadi adu mulut hingga ricuh.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pencak silat masuk dalam kurikulum sekolah. Ia ingin bela diri warisan budaya ini diajarkan lewat pelajaran atau ekstrakurikuler. Pencak silat dinilai bukan sekadar olahraga, tapi juga pembentuk karakter. Seni bela diri ini mengandung nilai historis dan budaya luhur bangsa. Ia meminta IPSI Jateng segera menyusun roadmap pencak silat untuk sekolah. Roadmap itu meliputi teknik, materi, seragam, dan metode pengajaran. Pemprov Jateng juga menyiapkan lahan untuk pembangunan padepokan silat.Seperti apa rancangan roadmap pencak silat dalam kurikulum sekolah ini?Simak perbincangan Akbar dengan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Tengah, Harry Nuryanto

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng) mencatat tingkat pengangguran terbuka paling banyak berasal dari lulusan SMK yaitu sebanyak 6,83 persen pada 2025. Angka pengangguran itu didominasi dari lulusan SMK. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyoroti kondisi sektor pendidikan di Jawa Tengah memerlukan perhatian dari pemerintah wilayah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Ia mencontohkan lulusan sekolah vokasi di Jawa Tengah justru menjadi penyumbang pengangguran. Aliyah menyebut salah satu penyebab kondisi tersebut akibat lulusan SMK gagap teknologi saat masuk bumi industri. Mengapa lulusan SMK yang seharusnya dipersiapkan utk siap kerja justru jadi penyumbang pengangguran tertinggi?Simak perbincangan Akbar dengan Pengamat Pendidikan UIN Walisongo Semarang , Dr. Saekan Muchith

Kebaktian 2 Bulan Budaya Daerah Jawa Tengah (Solo)GKP Jemaat BandungMinggu, 3 Agustus 2025 pukul 09.30 WIBTema : "Bijaksana Dalam Menggunakan Berkat Tuhan"Bacaan Alkitab : Lukas 12 : 13 - 21Pelayan Firman : Pdt. Gumilar Kristianto, M.Si.@GKP Bandung Agustus 2025

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak Badan Gizi Nasional segera turun tangan dan memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian insiden keracunan massal yang menimpa 215 siswa di Nusa Tenggara Timur tidak terulang. Hal ini dikarenakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu masih diwarnai persoalan serius. Misalnya, seperti ditemukannya belatung dalam lauk MBG yang diberikan kepada pelajar di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai rentetan kejadian tersebut mencerminkan kelalaian yang berulang, baik dari pihak penyedia makanan maupun dari pemerintah sebagai pengawas. Apa langkah yg akan dilakukan BGN dalam mencermati hal ini?Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana

Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di Semarang, Jawa Tengah, dikeluhkan warga. Mereka mengaku sangat terganggu oleh bau menyengat dan asap dari pembakaran sampah yang terjadi di lokasi tersebut.

Touring ke salatiga pertama kali dilakukan oleh Revan. Niat hati ingin bersenang-senang malah mendapat petaka. Revan tertinggal oleh rombongan dan tersedat di alam ghaib hingga bertemu dengan sosok dan sosoknya menghantui hingga ke rumahBagaimana kisah selengkapnya?Simak video berikut, jangan lupa berikan like dan komentarnyaCopyright 2024, Lentera Malam

Peringatan 41 tahun ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, (CEDAW) pada 24 Juli menjadi momentum penting untuk meninjau sejauh mana komitmen negara, khususnya di Jawa Tengah, dalam menghapus kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Data tahun 2024 yang bersumber dari laman kekerasan.kemenpppa.go.id mencatat, di Jawa Tengah, angka kekerasan masih tinggi, yakni 1.349 kasus terhadap anak dan 1.019 kasus terhadap perempuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin, menyatakan bahwa meningkatnya angka pelaporan menunjukkan semakin banyak korban yang berani bersuara. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya sinergi dari tingkat provinsi hingga desa untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan merata.Lantas, sejauh mana implementasi Konvensi CEDAW ini di Jawa Tengah?Simak perbincangan Annisa Madina bersama dengan Direktur LRC-KJHAM, Witi Muntari, M.Pd. dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Krisseptiana, S.H, M.M.,

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kegeraman serta mengecam praktik bisnis curang khususnya dalam industri beras. Presiden menyebut para pelaku praktik bisnis curang dengan istilah "vampir ekonomi" dan pengikut "mazhab serakahnomics" yang dinilai menghisap darah rakyat demi keuntungan pribadi. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan program Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Klaten, Jawa Tengah, Senin 21 Juli lalu. Bagaimana memaknai penggunaan istilah baru untuk menyatakan kegeramannya kepada para pelaku praktik bisnis curang oleh Presiden? Talk: Guru besar komunikasi politik LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute), Prof. Lely Ariani.