Peopleshift Podcast

Tetap doakan Bang Arief ya, guys!

Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.

Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.

Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.

Jokowi bilang, dia sudah berkali-kali dikritik, dan tidak ada masalah. Masalahnya, kritiknya ditindaklanjuti gak? Jokowi bilang, kritik hal biasa dalam demokrasi. Kok sejak Jokowi Presiden, tambah banyak aktivis, demonstran dan tokoh oposisi diganjar bui. Jokowi blang, saat ini yang penting kita fokus menanggulangi Covid. Tapi Pemerintah terus bersilat lidah dengan berbagai isitlah yang bikin bingung - PSBB, PSBB ketat, PPKM, PPKM darurat - sekedar untuk berkelit dari lockdown atau karantina wilayah. Kesimpulannya, respon Jokowi terhadap cuitan BEM UI malah memberikan bukti penguat keabsahan predikat "The King of Lip Service". Ups! Keceplosan deh membela BEM UI dan mengkritik Jokowi. Kalau begini fiks Bang Arief gagal jadi Komisaris BUMN!

Menyikapi cuitan BEM UI soal Jokowi sebagai "The King of Lip Service", Rektorat UI kebakaran jenggot. Fungsionaris BEM dan DPM dipanggil di hari Minggu, di tengah pandemi. Sebaliknya, dengan santuy Presiden mengatakan, polah mahassiwa UI tersebut wajar dalam negara demokrasi. Kampus tidak perlu menghalangi kebebasan mahasiswa berekspresi. Apakah pimpinan UI gagal membaca aspirasi Istana, sehingga mengeluarkan respon yang salah? Atau, ini sebuah drama bertema "bad cop, good cop" agar Presiden Jokowi bisa kembali tampil sebagai "hero"?

Ada pepatah lama mengatakan, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Jadi, guru atau institusi pendidikan yang gagal menjaga integritas tidak usah sok menggurui para murid atau mahasiswa. Percuma! UI contohnya. Cuitan BEM UI yang beri gelar "The King of Lip Service" dianggap pelanggaran serius, sehingga fungsionaris BEM dan DPM harus dapat panggilan darurat di hari Minggu, di tengah pandemi. Padahal di depan mata ada pelanggaran yang jauh lebih serius. Rektor UI Prof. Ari Kuncoro ditengarai menabrak Statuta yang merupakan Konstitusi UI: merangkap jabatan sebagai Wakil Komut Bank BRI! Yang salah bukan cuma Ari Kuncoro. Ada Mendikbud-Ristek yang punya 35% hak suara. Ada pula Erick Thohir dan sejumlah Menteri dan mantan Menteri yang jadi anggota MWA yang mengangkat Ari jadi Rektor. Jadi, sekali lagi, kalau belum berani pecat Ari Kuncoro dan usut pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran ini, gak perlulah UI sok berlaku keras kepada mahasiswa!

Tingkah BEM UI di bawah kepemimpinan Leon Alvinda Putra sangat kurang ajar dan tidak bisa ditolerir! Masak Presiden terbaik Indonesia, Jokowi, yang terkenal karena kesederhaan dan kepeduliannya, serta slogan "bekerja, bekerja, bekerja!" dinombatkan sebagai "The King of Lip Service"?! Padahal Presiden Jokowi sudah bersusah payah membangun Indonesia agar bisa memberikan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Bukan cuma infrastruktur yang melaju kencang, tapi ekonomi meroket, utang luar negeri terkendali, dan masyarakat rukun bersatu. Bismillahh .... saya Bang Arief, saya calon Komisaris BUMN!

Ade Armando menyebut BEM UI "pandir". Dia juga menyindir, jangan-jangan fungsionaris BEM UI masuk UI nyogok. Parahhh! Kok bisa dosen mem-bully mahasiswa di mendsos? Rendah betul martabatnya! Karakter buzzer-nya ketara sekali. Yang lebih offside lagi, secara tidak langsung Ade Armando mengatakan bahwa orang bisa masuk UI dengan cara menyogok. Tentu saja kelakuan biadab Ade Armando dalam bermedsos tidak bisa dibiarkan. Dia sudah terlalu lama merasa sakti mandraguna dan tak tersentuh hukum. Kali ini, seluruh civitas akademika UI yang peduli pada nama baik almamaternya harus bangkit bersatu menghukum Ade Armando. Yang pasti, sekarang menjadi jelas mengapa Ade Armando gagal menjadi Guru Besar: orang ini tidak punya kepantasan secara intelektual, apalagi secara moral!

Saya harus minta maaf pada adik-adik mahasiswa! Ternyata, di tengah represi, suara mereka masih bergeliat menentang dusta penguasa. Tegas mereka sematkan predikat "The King of Lip Service" untuk Jokowi yang memang terbukti di banyak kesempatan "omdo". Sayangnya, pihak Rektorat nyata betul kebakaran jenggot. Fungsionaris BEM dan DPM UI dapat panggilan darurat di hari Minggu, di tengah amukan pandemi. Memalukan! Ketika mahasiswa berupaya menunjukkan Kampus Perjuangan masih punya akal sehat, Rektorat justru kian terindikasi mengabdi sebagai satpam Istana!

Wajar saja demokrasi kita tak kunjung beringsut dari demokrasi formal yang bernuansa kriminal dan berbiaya mahal. Penegakan hukum sesuai prinsip equality before the law tidak kunjung terwujud. Hukum dan (hampir) seluruh pranatanya menjadi alat penguasa menggebuk lawan politik. Dengan gamblang orang awam mampu melihat, kok bisa HRS yang dituduh melanggar prokes dan menyembunyikan hasil swab test divonis jauh lebih tinggi ketimbang sejumlah kasus korupsi yang nyata betul jahatnya terhadap hak-hak rakyat banyak untuk hidup layak. Nasihat untuk HRS: Habib, ente berhentilah jadi oposisi. Lebih baik jadi koruptor saja. Dapatnya banyak dan berlimpah. Kalaupun tertangkap, vonisnya ringan kok!

Dengan penuh keprihatinan Presiden Jokowi mengatakan, tidak ada gunanya bikin kebijakan jika di bawah tidak dilaksanakan. Ini terkait penanggulangan pandemi. Jelas statement itu tidak tepat. Yang benar, tidak ada gunanya Pak Jokowi banyak bicara tentang penanggulangan Covid, termasuk penegakkan prokes, kalau Menteri dan para elit politik di sekitar beliau cuek saja dan terus melanggar! Ada pula Menteri yang ceroboh bikin pernyataan soal obat Covid yang ternyata ijin edarnya adalah obat parasit. Kalau Presiden Jokowi tak kunjung berhasil jadi panglima yang berwibawa dalam perang melawan wabah ini, jangan terus-menerus rarkyat banyak yang disalahkan!

Pakar hukum pidana UII Yogyakarta Dr. Mudzakkir, SH.,MH. tegas mengatakan, Habib Rizieq adalah korban peradilan sesat! Mendalilkan bahwa HRS menyiarkan berita bohong yang memicu keonaran jelas dicari-cari dan dipaksakan. Opsi meminta pengampunan Presiden yang ditawarkan Hakim di akhir sidang semakin mempertegas kesesatan itu. Tindakan hakim jelas disengaja, dan mengindikasikan adanya subordinasi dari kekuasaan lain terhadap hakim. Hal itu jelas bukan hanya melanggar kode etik hakim, tapi juga berpotensi melanggar Konstitusi soal kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pakar hukum pidana tegas mengatakan bahwa Habib Rizieq menjadi korban diskriminasi dalam proses persidangan. Penggunaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan/provokasi yang dikaitkan dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan jelas mengada-ada. Sangat tidak masuk akal jika undangan pernikahan dan acara keagamaan ditafsirkan sebagai provokasi untuk melakukan tindakan pidana. Yuk ikuti bincang seru perjalanan kasus HRS bersama Dr. Dr. Mudzakkir, SH.,MH., pakar hukum pidana UII Yogyakarta, menguak sejumlah kejanggalan yang menunjukkan adanya intervensi eksternal.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serius menggulirkan gagasan Presidential Treshold (PT) 0%. Dengan demikian rakyat bisa mendapatkan alternatif pemimpin nasional yang sesuai dengan harapan. Saat ini, rakyat hampir tidak punya pilihan. Mereka harus memilih dari dua pasang calon yagn disodorkan partai. Bisa jadi satu pasang di antaranya hanya calon boneka yang diajukan sekedar untuk pemantas pemilu saja. Jangan sampai kelak ada orang gila didandani sedikit, lalu dibiayai sembilan naga, bisa jadi Presiden kita!

Gagasan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ditentang keras Senator dari Sulsel, Tamsil Linrung. Menurut Tamsil, di samping bertentangan dengan Konstitusi dan spirit reformasi, gagasan tersebut menafikkan fakta utang yang meroket, infrastruktur mangkrak, dan pengangguran yang bertambah. Harusnya Pemerintah fokus menutup "muka yang buruk" ini, bukannya ingin menambah keburukan. Alasan kedaruratan Covid-19 yang dikemukakan Arif Poyuono juga tidak masuk akal. Jangan-jangan, justru kalau Presiden tidak diganti, utang akan semakin menggunung, dan wabah Covid-19 tambah meluas.

Sejak awal memang banyak yang janggal dalam proses persidangan Habib Rizieq Syihab. Pelanggaran prokes dan tidak membuka status kesehatan kok bisa beujung pengadilan yang panjang dan vonis yang berat. Apalagi kemudian Majelis Hakim PN Jaktim menawarkan opsi HRS memohon pengampuan Presiden. Habib Rizieq menjawab dengan telak. Bukan hanya menolak, tapi mengingatkan hakim soal pengadilan akhirat!

Majelis Hakim PN Jaktim menjatuhkan v0nis 4 tahun penjara untuk Hab1b R1zieq dalam kasus swab test RS Ummi Bogor. Hal sudah sudah bisa diduga, mengingat sejak awal nuansa politis dalam kasus-kasus yang menjerat HR5 sangat kental. Vonis untuk HR5 tersebut lebih berat dari rata-rata vonis koruptor yang bekisar 2-3 tahun. Apakah di mata hukum negara kita, pelanggaran prokes, termasuk tidak membuka hasil swab test, lebih jahat ketimbang korupsi?

Tanggal 23 Juni 2021 tercatat rekor baru penambahan 15.308 kasus baru Covid-19. Data juga menunjukkan positivity rate melonjak hingga di atas 50%, dan anak-anak semakin rentan tertular. Namun yang bikin marah, lonjakan Covid-19 digunakan sebagai alasan Pemerintah atas kegagalan mencapai target pemulihan ekonomi. Lebih jahat lagi, ada tangan-tangan kotor yang menjadikan Covid-19 sebagai dalih untuk mendorong dikeluarkannya Dekrit yang memperpanjang masa jabatan Presiden.

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka murka. Sejumlah siswa SD merusak makam non-muslim. Gibran berencana mengambil tindakan radikal: membubarkan sekolah tersebut. Dilansir media, Gibran mengatakan, "Kurang ajar sekali, bubarkan sekolahnya!" Anehnya, alasan pembubaran dikaitkan dengan pembelajaran tatap muka yang dilakukan sekolah tanpa ijin Walikota. Kalau logika berpikir Gibran dipakai, harusnya Kepolisian dibubarkan, karena sejumlah oknum polisi terlibat kasus peredaran narkoba. Gibran juga harus ditantang, beranikah mengatakan "Banyak Kader PDIP korupsi, kurang ajar sekali, bubarkan partainya!

Kita pernah punya Bung Hatta, sosok intelektual sejati, yang memilih mundur dari jabatannya ketika suaranya tidak lagi didengar oleh Bung Karno yang mengatur negara sekehendaknya. Tapi hari ini, sejumlah intelektual yang masuk ke lingkaran dalam istana kehilangan daya kritis dan integritasnya. Mungkin karena silau oleh kekuasaan. Atau karena kartu-kartu masa lalunya sudah digenggam oleh regim. Ada pula keloompok intelektual "ngehe" yang terbius oleh kemapanan, sehingga melupakan tanggungjawab moralnya kepada rakyat. Indonesia sulit bangkit dari keterpurukan sebelum kaum intelektual siuman dan kembali menjadi lokomotif gerakan perubahan!

Pengamat Sosial-Politik UNJ Ubedillah Badrun punya daftar panjang di mana suara kaum intelektual diabaikan Presiden Jokowi. Penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya, Jokowi mendengar, bahkan tunduk, pada kekuatan oligarki ekonomi dan politik yang telah menanam jasa dalam keterpilihannya menjadi Presiden. Sebab lainnya, bisa jadi Jokowi memang tidak punya kapasitas yang memadai untuk menyerap gagasan kaum intelektual tersebut. Apapun penyebabnya, Indonesia dalam bahaya, karena negara ini tidak dikelola dibawah cahaya ilmu pengetahuan dan akal sehat!

Kalau soal prestasi spektakuler pemerintahan Presiden Jokowi dalam menambah utang, publik sudah tahu. Tapi selama ini yang banyak berkoar-koar soal itu adalah mereka yang dianggap oposisi Pemerintah. Jadi lain ceritanya ketika dalam Sidang Paripurna DPR 22 Juni Kemarin, Ketua BPK dengan jelas dan tegas meragukan kemampuan Pemerintah membayar utang. Berbagai indikator yang lazim dipakai menunjukkan kita sudah berada di lampu merah soal hutang, serta pembayaran cicilan dan bunganya. Kalau sudah BPK yang berbicara, apakah Pemerintah masih akant erus berkilah dengan mengatakan utang kita dikelola dengan prudent dan aman? Kalau iya ... terlalu!

Kamis 24 Juni 2021 Hakim Pengadilan Negeri Jaktim akan membacakan vonis atas kasus tes swab Hab1b Riz1eq Sy1hab di RS Ummi Bogor. Sebelumnya JPU menuntut HR5 6 tahun penjara, di samping menyebut gelar "Imam Besar" yang melekat pada HR5 hanya isapan jempol. Ucapan Jaksa jelas menunjukkan tuntutan yang diberikan sarat dengan nuansa kebencian dan kepentingan politis.. Ulama kharismatis KH. Wafi Maimun Zubair mengharapkan Hakim menjatuhkan vonis bebas murni untuk HR5, agar keadilan tegak, demi keutuhan bangsa dan negara!

Jokowi berkali-kali menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden tiga periode. Bahkan, pengusung ide itu disebut menampar muka, mencari muka, dan menjerumuskan Presiden. Tapi belakangan Seknas Jokpro (Jokowi-Prabowo) dideklarasikan oleh Qodari dan kawan-kawan. Investigasi Majalah Tempo bahkan menengarai, lingkaran dalam istana, terdiri dari sejumlah Menteri dan mantan pejabat, intens bergreliya ke sejumlah Ketua Parpol dan lembaga survei untuk menggolkan wacana ini. Alternatifnya dua: masa jabatan Presiden tiga periode, atau perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 tahun dengan alasan kedaruratan pandemi Covid-19. Waspadalah, waspadalah! Kekuatan hitam oligarki terus menggelar keculasannya untuk membunuh demokrasi kita!

Dana haji yang dikelola BPKH aman gak sih? Ini klarifikasi anggota Dewan Pengawas BPKH soal keamanan dana haji yang disetorkan oleh jamaah. Menurut Pak Suhaji, likuiditas BPKH saat ini Rp 50 triliun. Dengan asumsi jamaah haji akan diberangkatkan 100%, atau 220.000 orang, dana yang harus tersedia hanya sekitar Rp 30 triliun. Jadi tenang Bro! Dana haji aman kok, kata BPKH!

Hari ini Presiden Jokowi berulang tahun ke-60. Ucapan selamat dan doa dari 280 juta rakyat Indonesia mengalir untuk beliau. Kita ucapkan selamat juga untuk prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencetak tambahan utang hampir 4.000 triliun dalam waktu kurang dari 7 tahun. Sangat membanggakan, karena jumlah utang periode Jokowi 150% lebih banyak dibandingkan total utang dari zaman Bung Karno sampai SBY!

Indonesia memang penuh dinamika. Dalam sepekan saja pikiran dan perasaan kita melompat-lompat dibuatnya. Di pengadilan banding vonis Pinangki bisa bersisa hanya 40% gegara dia perempuan. Jaksa Agung pun akui para oposan Pemerintah diperlakukan berbeda. Covid melonjak berlipat-lipat. Menko Luhut minta pemimpin menjadi contoh penerapan prokes. Tapi kerumunan yang dipicu kehadiran pejabat negara tetap bebas saja. BUMN Garuda di suspend perdagangan sahamnya, dan sejumlah Menteri minta tambah anggaran, walaupun utang negara sudah menggunung tingginya. Tapi rakyat tenang saja. Toh para elit politik sudah fokus untuk pertandingan 2024. Mari kita tonton sambil bersorak dan bertepuk saja!

Pemerintah terus menambah utang untuk membayar bunga utang dan menambal defisit anggaran. Namun publik melihat sejumlah Kementerian dan lembaga justru berlomba-lomba meminta tambahan anggaran belanja. Berbagai pos pengeluaran yang tak terasa manfaatnya oleh masyarakat muncul, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan HAM, dan renovasi kantor. Tak bisa disalahkan kalau kemudian muncul dugaan, para Menteri yang kebanyakan kader partai sedang mengumpulkan logistik Pemilu 2024!

Setelah India dan sejumlah negara Eropa, lonjakan kasus Covid-19 juga terjadi di Indonesia. Menurut Menko Luhut, ini terjadi karena para pemimpin tidak jadi contoh yang baik soal penegakkan prokes, sehingga banyak yang jadi korban. Mungkin Luhut sedang menegur Presiden Jokowi yang di banyak kesempatan memicu kerumunan, dan tidak tampak menyesal, minta maaf, apalagi diproses hukum. Kocaknya, tidak lama kemudian giliran Memparekraf yang memicu kerumunan ketika tandang ke Bima untuk resmikan desa wisata. Jelas, para pemimpin memang tidak kompeten untuk jadi contoh!

Anggota Parlemen mempertanyakan mengapa HRS dan sejumlah tokoh oposisi dituntut hukuman berat. Jaksa Agung ST Burhanudin mengakui, ada disparitas karena Kejakgung memberikan ruang kebebasan kepada para jaksa dalam memberikan tuntutan. Tapi kok bisa ada semacam pola: oposisi dituntut maksimal, yang bukan oposisi dituntut lebih ringan. Apakah ini memang sekedar dampak dari diskresi yang dimiliki oleh para jaksa? Atau memang betul seperti yang dikatakan legislator PPP Asrul Sani, jaksa sudah menjadi alat kekuasaan untuk memukul oposisi?

Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Garuda yang gagal membayar kupon sukuk. Menurut BEI, hal tersebut menjadi indikasi Garuda menghadapi masalah terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Persoalannya, menurut BPKH 90% dana haji ditempatkan di SBSN dan sukuk korporasi. Ada dana haji di sukuk Garuda? Atau di sukuk BUMN-BUMN lain yang juga punya masalah keuangan serius? Di sisi lain, ketika jumlah dana yang diinvestasikan meningkat, nilai manfaat yang dibukukan justru menurun. Kualitas instrumen investasi yang dipilih BPKH perlu dipertanyakan! So, masih percaya ucapan Kepala BPKH atau Menko PMK bahwa dana haji 100% aman?

Jaksa yang menuntut H4bib Riz1eq untuk kasus RS Ummi Bogor sebut gelar Imam Besar hanya isapan jempol. Mungkin JPU mengalami amnesia. Menjelang HR5 pulang ke Jakarta, Mahfud MD bilang pengikutnya hanya sedikit. Hasilnya, ribuan - ada yang menyebut jutaan - umat menyemut menjemput HR5, hingga melumpuhkan Soetta 5 jam. Bagaimana kalau pernyataan JPU ditafsirkan oleh sebagian umat muslim sebagai penghinaan? Lebih baik tidak usah dibayangkan! Yang pasti, polah JPU tersebut semakin memperlihatkan kejumawaan regim yang tak henti memamerkan kekuasaan, tanpa benar-benar menghitung akibatnya.

Watchdoc Documentary kembali menghebohkan publik dengan "The Endgame" besutan sutradara Dandhy Laksono. Film dokumenter tersebut mengungkap kesaksian dari sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Bukan cuma tentang soal & pertanyaan yang absurd dan perilaku asesor yang tidak lazim. Tapi juga tentang keterlibatan BIN, BAIS, dan Dinas Psikologi TNI AD yang misterius. Polanya terlalu jelas! Setiap KPK memroses kasus yang melibatkan petinggi dari institusi penegak hukum lain, KPK digempur balik. Pimpinannya dikriminalisasi, penyidiknya diserang, dan sekarang pegawai-pegawai terbaiknya diframing. Lewat "The Endgame" Dandhy Laksono mengungkap episode penutup dari rangkaian usaha mati-matian para koruptor paus dan kroninya untuk menghabisi KPK sejak lembaga ini dilahirkan!

Baru-baru ini Median merilis hasil survei bertajuk "Pancasila di Mata Publik Saat Ini". Yang menarik, 42,9% responden percaya adanya ancaman terhadap Pancasila. Tiga ancaman teratas yang diyakini responden adalah komunisme, upayah mengubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila, serta perpecahan atas dasar suku dan agama. Hanya 10,9 persen dari responden yang yakin Pancasila terancam menyebut radikalisme, ekstremisme dan terorisme sebagai bentuk ancaman tersebut. Artinya, setelah bertahun-tahun Pemerintah serius betul menjual narasi tentang bahaya radikalisme, tidak sampai 5% publik - 10,9% dari 42,9% - yang percaya!

Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas v0n1s atas Jaksa Pinangki dari 10 tahun jadi 4 tahun. Padahal Majelis Hakim sepakat bahwa si mantan jaksa jelita itu terbukti bersalah dalam kasus suap, pencucian uang, dan permufakatan j4hat. Salah satu alasan yang bikin geleng kepala: karena Pinangki perempuan, sehingga harus dilindungi dan diperlakukan adil. Whatttttt??? Sejak kapan hukum kita memandang perbedaan jenis kelamin? Harusnya hakim memperberat v0n1s, karena Pinangki adalah aparat penegak hukum yang jelas mengkhianati hukum!

Ahok kembali bikin heboh. Sebut dirinya dapat fasilitas kartu kredit dengan limit 30 miliar dari Pertamina. Lalu tampil sebagai Hero dengan mencabut fasilitas kartu kredit untuk para pejabat BUMN tersebut. Setelah dicek, itu cuma isapan jempol. Jumlah 30 miliar itu limit total untuk seluruh corporate credit card Pertamina. Di awal dulu Ahok membuat ujaran rasis. Dia bilang para kadrun akan demo dan bikin gaduh Republik kalau dia jadi Dirut Pertamina. Harusnya Komut fokus bantu benahi kinerja . Memang semester II 2020 Pertamina untung 14 triliun. Tapi semester I rugi 11 triliun. Jadi 2020 hanya untung 4 triliun. Jauh melorot dari 2019 yang 35,42 triliun. Belum lagi dalam tiga bulan terakhir 2 kilang penting Pertamina - Balongan dan Cilacap - terbakar. Mau tidak mau timbul kesan, pencitraan, drama, dan menyulut keributan memang melekat pada Komut Pertamina.

Bukan cuma Mendikbud-Ristek yang tidak perform. Praktis semua Menteri di kabinet bermasalah. Jokowi tidak mau menerima keterbatasan kapasitasnya, sehingga tidak merekrut para profesional yang kompeten menjadi pembantu-pembantunya. Pernyataan Jokowi "yang ada hanya visi dan misi Presiden " juga jadi ironi, karena Presiden sendiri berubah-ubah dan inkonsisten. Karena sudah seruwet ini masalahnya, Rizal Ramli minta Presiden Jokowi legowo, mundur secara baik-baik. Kalau terus dipaksakan, kasihan rakyat, dan kasihan Jokowi sendiri.

Ketika Nadiem jadi Mendikbud, Rizal Ramli punya harapan dia akan bikin banyak inovasi. Ternyata, hampir dua tahun menjabat, dunia pendidikan kita nyaris tak bergerak. Bahkan, tidak ada target seberapa jauh pendidikan dasar dan menengah kita yang terpuruk di peringkat 62 dunia akan ditingkatkan. Apalagi bicara strateginya. Tidak tampak kepiawaian Nadiem mengelola anggaran pendidikan yang jumbo itu, memangkas inefisiensi, lalu mengalokasikan dana untuk langkah-langkah strategis. Tampaknya Mas Nadiem sibuk bikin gaduh, sekaligus lobi kanan-kiri untuk mempertahankan posisinya di kabinet.

Peringkat pergutuan tinggi Indonesia di kancah Asia, apalagi dunia, terjun bebas. Biang keladinya, kultur birokratis dan intervensi politik kekuasaan, antara lain campur tangan Presiden, lewat Mendikbud, dalam penentuan Rektor. Hasilnya, Rektor dan para pejabat kampus, dosen, serta mahasiswa, berlomba menjilat. Sebagian akademisi tak ubahnya buzzer Pemerintah. Satu-satunya cara memperbaiki kualitas perguruan tinggi kita adalah mengembalikan atmosfir kampus yang independen, tidak berselingkuh dengan politik kekuasaan.

Darnella Frazier mendapatkan penghargaan khusus Pulitzer untuk rekaman video keker4san polisi yang menyebabkan ter8unuhnya George Floyd. Oknum polisi pem8unuh George Floyd sudah dihadapkan ke pengadilan, dan terancam hukum penjara 40 tahun. Di Indonesia lain lagi ceritanya. Supir yang menjadi korban pungli oknum polisi malah terancam UU ITE karena menyebarkan video peristiwa tersebut. Lebih parah dari itu, oknum aparat yang terlibat dalam unlawful k1lling 6 Laskar FP1 dalam insiden KM 50, sampai sekarang tak jelas proses pemidanaannya. Dalam hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan, Indonesia memang selalu unik dan luar biasa!

Pemerintah mencanangkan "Work from Bali" mulai Juli 2021. Sekitar 25% ASN akan diarahkan beberja dari kawasan Nusa Dua. Menurut Memparekraf Sandi Uno, ini semacam "pertolongan pertama" terhadap pariwsata Bali yang remuk dihantam pandemi. Bahkan Presiden Jokowi juga menyerukan kita untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Bali sangat aman dikunjungi. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memitigasi seluruh potensi risiko? Apalagi belakangan berbagai varian virus Covid-19 yang lebih ganas bermunculan, bahkan memicu gelombang outbreak baru d berbagai kawasan.

Pengukuhan Profesor Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri dihadiri oleh sejumlah Menteri, Pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Kepala Staf ketiga angkatan TNI, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Namun Presiden , yang sebelumnya dikabarkan akan hadir, hanya diwakili video sambutan singkat yang diputar di akhir prosesi. Jokowi, yang oleh Megawati kerap disebut "petugas partai", memilih ke Semarang, meninjau vaksin masal di pelabuhan Tanjung Emas, didampingi Mensesneg Pratikno dan Gubernur Ganjar Pranowo. Rupanya bagi Jokowi, meninjau vaksin masal lebih penting ketimbang menghadiri perhelatan Profesor Kehormatan Megawati. Bahasa non-verbal Jokowi jelas mengisyaratkan manuver untuk membuat jarak dan keluar dari bayang-bayang dominasi Megawati. Mungkin Jokowi sudah bosan jadi petugas partai!

Kobexindo, pabrik semen di Kutai Timur, mensyaratkan bahasa Mandarin bagi calon karyawannya. Publik menegarai ini adalah strategi untuk menyingkirkan tenaga kerja lokal, sekaligus membuka pintu lebih luas bagi TKA China. Kondisi tentu sangat memprihatinkan, bahkan menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Krisis ekonomi menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Kemenaker selalu berdalih, TKA yang masuk dipekerjakan di sektor-sektor strategis yang belum mampu ditangani pekerja lokal. Padahal sejak 2018 Ombudsman menemukan, sebagian besar TKA China melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Jadi wajar kalau rakyat bertanya kepada Pak Jokowi, janji beliau menciptakan 10 juta lapangan kerja baru itu untuk rakyat Indonesia atau rakyat China?

Presiden Jokowi minta para relawannya tidak buru-buru mendukung capres tertentu. "Akan ada waktunya saya menentukan kemana kapal besar relawan Jokowi berlabuh," begitu kata beliau. Oh jadi ternyata organisasi-organisasi relawan Jokowi pasca Pilpres kemarin bukan saja masih eksis, tapi masih dirawat oleh Jokowi. Tampaknya Jokowi tidak cukup percaya diri sebagai Presiden dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga tetap butuh dukungan para relawannya. Pak Jokowi sadar gak ya, keberadaan relawan yang berkepanjangan ini jadi salah satu faktor keterbelahan masyarakat yang tak kunjung selesai?

Gratifikasi dalam politik transaksional rupanya tidak harus uang. Profesor pun bisa ditransaksikan, dengan embel-embel "kehormatan". Di sisi lain, utang dengan bersemangat digenjot. Dalihnya, masih dalam batas yang diijinkan UU, walaupun jelas-jelas kemampuan membayar sudah terlampaui. Tak lupa pula posisi para elit politik diamankan lewat pasal penghinaan terhadap Presiden, Wapres, dan DPR. Dan yang pasti, Ketum Parpol yang nyambi jadi Menko, lebih fokus persiapan nyapres, ketimbang mengurus ekonomi dan penanganan Covid yang jadi tugasnya. Tapi, betapapun parahnya kondisi negara, sebagian besar anak muda tenang-tenang saja, karena sedang fokus berburu BTS meal. Itulah obrolan kita dalam sepakan, soal potret bangsa yang bangkrut secara moral!

Kita ucapkan selamat kepada Megawati. Tanggal 11 Juni kemarin dikukuhkan jadi Profesor Kehormatan bidang Kepemimpinan Strategik di Unhan. Bukan cuma Mega yang sumringah. Mas Menteri Nadiem riang, karena selamat dari reshuffle. Menhan Prabowo pun senang, karena besar kemungkinan rencana borong alutsista 1,760 triliun bakal mulus. Tinggal yang perlu dipastikan, Mega memutuskan PDIP mengusung Prabowo nyapres di 2024. Mungkin perlu beberapa hadiah lagi untuk memastikan itu. Ini mungkin contoh nyata dari policy corruption yang sangat menjijikkan. Jabatan akademis seterhormat Profesor, digunakan untuk membayar ambisi politik kekuasaan.

K-Pop memang mendunia. Tidak heran jika BTS meal yang dibesut McD bersama BTS, boys band Korea, meledak. Antrrian panjang driver ojol yang melayani pesanan daring para fans fanatik BTS mengular di seluruh geras McD di 50 negara, termasuk Indonesia. Di berbagai kota di Indonesia, sejumlah gerai McD bahkan sampai ditutup sementara oleh Satpol PP karena memicu kerumunan parah. Itulah potret (sebagian) anak muda kita: instan, easy going, di permukaan, gak mau susah, dan apatis terhadap politik. Generasi pemuja BTS ini yang disukai oligarki, karena mereka akan cuek dan tidak ambil pusing ketika negara dijarah!

April 2021 utang Pemerintah sudah Rp 6.527,29 triliun, atau setara dengan 41,18% PDB. Menteri Keuangan terbaik (atau terbalik?) Sri Mulyani masih pede bilang aman, karena masih di bawah limit yang ada di UU Keuangan Negara, 60% PDB. Padahal kemampuan bayar hutang, yang digambarkan oleh debt service ration (DSR), sudah merah, 25%, jauh di atas Filipina, Thailand, dan Meksiko. Di sisi lain, Kementerian terus menghabiskan anggaran. Belanja ratusan milyar bikin studi kebijakan yang berulang. Jadi, masih ngotot membantah kalau anggaran negara yang sebagian besar dari utang, jadi bancakan penguasa dan para pendukungnya?

Menteri Keuangan terbaik Asia Timur dan Pasifik, Sri Mulyani, punya prestasi lain di samping menambah utang, yaitu curhat. Sebelumnya Sri curhat ke IMF soal dana bansos yang dikorupsi Juliari. Dia juga curhat kepada wartawan soal pandemi yang membuat postur APBN 2020 yang direncanakan dengan baik, jadi porak poranda. Sri bilang, "Manuasi berencana, Tuhan menentukan." Sekarang Sri curhat lagi, gegara rencana Pemerintah menaikkan PPN dan memajaki sembako, sekolah, dll, bocor ke publik sebelum tuntas dibahas di DPR. Sri, daripada terus-terusan curhat, kalau sudah gak mampu jadi Menkeu, lebih baik mundur saja!

Kegeraman publk atas pembatalan haji 2021 untuk jamaah haji Indonesia masih berlanjut. Dugaan penyalahgunaan dana haji menjadi bola liar yang bergulir ke mana-mana. Sayangnya respon Pemerintah dan BPKH cenderung formalistik dan klise: Dana haji aman! Berbagai berita yang beredar hoaks! Jika kita menelisik Laporan Keuangan BPKH, semuanya terlihat normal. Tidak ada indikasi masalah. Masalahnya, 90 triliun dana haji ditanamkan dalam investasi jangka panjang. Mostly SBSN. Dananya kemudian digunakan menambal APBN. Pertanyaannya: kalau APBN kita saja tidak aman, defisit parah, Pemerintah harus berutang untuk bayar bunga, lalu bagaimana publik percaya dana haji aman?