Podcasts about kementerian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polriditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan?

Wacana penempatan Polri di bawah kementerian kembali menguat dan menuai penolakan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan keberatannya, sementara perdebatan publik terus bergulir.Dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi (27 Januari 2026), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Chairul Huda mengulas persoalan ini dari sisi konstitusional dan historis. Ia menegaskan bahwa Polri sejak awal ditempatkan langsung di bawah Presiden untuk menjaga netralitas dan independensi penegakan hukum.Apa risiko jika Polri berada di bawah kementerian? Mengapa persoalan utama Polri justru ada pada kultur dan pengawasan, bukan struktur kelembagaan? Simak analisis lengkapnya hanya di Radio Elshinta.

Baru-baru ini, muncul wacana penggabungan Polri di bawah kementerian tertentu. Wacana ini memicu pro-kontra di berbagai kalangan. Di satu sisi, sebagian pihak menilai langkah ini bisa memperkuat koordinasi antar-institusi pemerintah. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir langkah ini justru mengancam independensi Polri sebagai penegak hukum. Bagaimana masyarakat dan aparat menanggapi isu ini? Penting bagi kita untuk memahami setiap sudut pandang, agar setiap keputusan tetap berpihak pada prinsip transparansi, profesionalisme, dan kedaulatan hukum.Talk: - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hananto Widodo- Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa liburan sekolah terutama ditujukan kepada kelompok penerima manfaat dari kalangan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita. Dalam klasifikasi kelompok penerima MBG, mereka biasa disebut sebagai kelompok 3B. “Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, dalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Yogyakarta, Selasa (23/12/2025)BGN menyadari bahwa perbaikan gizi siswa perlu konsistensi. Namun, BGN pun memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Maka, SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya. Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesui dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering. “Jadi anak-anak tidak dipaksa harus datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa,” katanya.“Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir,” tambah Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu. Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran. “Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B. Namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” paparnya.Penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tapi ternyata banyak yayasan/mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri. “Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” jelasnya.Nanik pun menegaskan bahwa Pemerintah terus bekerja keras meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. “Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu Sementara itu, mengenai pemberian BGN untuk orang-orang lanjut usia dan para difable, menurut Nanik, yaitu yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial. “Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” kata Nanik menutup penjelasannya. (Ter)

The Indonesian government has formed a new unit focused on empowering its diaspora. What can be expected from this new directorate? - Pemerintah Indonesia telah membentuk satu unit baru yang berfokus pada pemberdayaan diaspora. Apa yang bisa diharapkan dari direktorat baru ini?

Kementerian Agama terus bergerak cepat dalam menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Salah satu fokus utama adalah memulihkan lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren, dan rumah ibadah yang rusak akibat bencana. Melalui program Kemenag Peduli, bantuan kemanusiaan telah disalurkan untuk membantu para korban. Namun, upaya pemulihan masih terus dilakukan untuk mengembalikan fungsi lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Lalu apa langkah strategis Kementerian Agama dalam memulihkan lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren, dan rumah ibadah serta layanan keagamaan lainnya? Talk Highlight bersama Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Keme teriak Agama RI Dr. Thobib Al Asyhar.

Kementerian Hukum melakukan refleksi akhir tahun terhadap capaian kinerja pelayanan hukum sepanjang tahun anggaran 2025. Menteri Hukum, Supratman Andi Ag-Tas, menyebutkan sejumlah layanan menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Hukum berhasil menyelesaikan lebih dari 99 persen permohonan administrasi hukum umum, dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menembus lebih dari satu koma satu triliun rupiah. Di bidang kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan meningkat lebih dari 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Hukum juga menggencarkan transformasi digital dengan menyiapkan super A-P-P-S untuk mempermudah akses layanan hukum bagi masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan jaringan jalan nasional dan jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wakil Menteri Diana Kusumastuti menegaskan bahwa seluruh persiapan difokuskan untuk menjamin kelancaran hingga keselamatan masyarakat selama periode Nataru.#PUPR #Nataru2026 #JalanNasional #JalanTol #MobilitasMasyarakat

Kementerian pertanian berhasil menyegel sebuah gudang yang menyimpan 250 ton beras ilegal di provinsi Aceh.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut bahwa banjir di berbagai daerah itu sebagai alarm kerusakan lingkungan, bahkan menjadi tanda telah terjadinya "kiamat".Ketua Umum PKB itu pun berkirim surat ke Menteri Kehutanan (Raja Juli), Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), dan Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol) untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan.Evaluasi total yang dalam istilah Nahdlatul Ulama disebut taubat nasuha ini, merupakan bentuk komitmen untuk memperbaiki kebijakan yang berdampak langsung terhadap risiko bencana.Menindaklanjuti pernyataan menko pmk muhaimin iskandar yang minta sejumlah kementerian lakukan taubatan nasuha terkait bencana sumatera. Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda PurbaPengamat politik/mantan anggota MPR RI Jusuf Suroso

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait untuk segera tanggap dan melakukan penanganan cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi ini bertujuan untuk mempercepat upaya pemulihan dan bantuan kepada korban bencana.Tim penyelamat dan berbagai instansi terkait telah diterjunkan untuk menangani dampak dari bencana ini. Saat ini, informasi terkini dan perkembangan penanganan bencana terus diperbarui oleh tim Metro TV yang berada di lokasi.#BencanaAceh #LongsorSumatera #PresidenPrabowo #TanggapBencana

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan penyerapan anggaran Kementerian PKP yang sudah mencapai lebih dari 77 persen dalam rapat bersama Komisi V DPR RI. Kementerian ini juga menyebutkan bahwa anggaran tahun 2026 akan meningkat 100 persen dengan fokus pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Program BSPS ini akan mendapatkan kenaikan bantuan menjadi Rp 400.000 mulai tahun depan. #Perumahan #PKP #BSPS #AnggaranPKP #KomisiV #MaruararSirait #RumahLayakHuni #KementerianPKP #ProgramPerumahan #KementerianPerumahan #AnggaranNegara #PembangunanPerumahan

Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani bencana tanah longsor di Cilacap dengan mengerahkan 15 excavator dan 520 personel gabungan. #Cilacap #LongsorCilacap #KementerianPU #EvakuasiCilacap #BencanaAlam #PUResponsCepat #BPBD #BASARNAS #BNPB #KabarTerkini

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian pembangunan 104 Sekolah Rakyat tahap 2 atau Sekolah Rakyat permanen pada akhir Juli 2026. Pembangunan Sekolah Rakyat tahap 2 ini akan menelan anggaran sebesar 20 triliun rupiah.#SekolahRakyat #KementerianPU #Pendidikan

Dalam wawancara eksklusif bersama Yuniar Kustanto di Radio Elshinta, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengungkapkan alasan penting di balik usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi Kementerian Pangan dan Bulog.Firman menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan agar tata kelola pangan nasional menjadi lebih efisien, tidak tumpang tindih antar lembaga, serta memastikan pangan sebagai hak asasi manusia benar-benar terpenuhi.Simak pandangan lengkap Firman Soebagyo tentang masa depan ketahanan pangan Indonesia, reformasi kelembagaan pangan, hingga peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional.

Kementerian keuangan mengumumkan pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi yang difokuskan untuk masyarakat miskin dan rentan di kuartal 4 tahun 2025.#KementerianKeuangan #PaketStimulusEkonomi #KuartalEmpat2025

Ribuan calon pekerja migran Indonesia tujuan Korea melakukan aksi damai di depan kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KP2MI. Massa menuntut keseriusan pemerintah menangani program penempatan pekerja melalui skema Government to Government.

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan setingkat lembaga khusus. Perubahan ini diharapkan membawa tata kelola perusahaan negara lebih profesional, efisien, dan berorientasi bisnis. Dengan status baru, fungsi pemerintah sebagai regulator dipisahkan dari peran pengelola bisnis, sehingga badan BUMN dapat bertindak lebih fleksibel layaknya manajer investasi negara. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan dinamika baru terkait akuntabilitas, mekanisme pengawasan, hingga arah politik dalam pengelolaan BUMN ke depan.Talk: -Pakar Ekonomi Nasional & Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Joshua Sembiring-Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal "turun kasta" menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Pada Jumat (26/9) lalu, DPR dan pemerintah menyepakati perubahan nomenklatur tersebut dalam rapat panitia kerja Revisi UU BUMN. Perubahan status tinggal menunggu pengesahan di Rapat Paripurna DPR. Dalam skema baru, nantinya BP BUMN akan berfungsi sebagai regulator, sedangkan BPI Danantara fokus di operasional.Sejak kehadiran BPI Danantara sebagai superholding, fungsi Kementerian BUMN perlahan menciut. Danantara kini menjadi pemegang saham utama dan pengelola operasional banyak perusahaan pelat merah. Konsekuensinya, posisi Kementerian BUMN mulai kehilangan relevansi.Perubahan ini memicu pro-kontra. Tak hanya urusan kelembagaan, tetapi juga menyangkut masa depan tata kelola ratusan perusahaan pelat merah, serta dampaknya ke perekonomian negara.Bagaimana dampak perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN? Tepatkah keputusan ini? Apakah kehadiran BP BUMN dan Danantara akan membuat kinerja BUMN lebih baik?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Managing Partner BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto, Ketua Satgas Pangan HIPMI/ Wasekjen BPP HIPMI M. Hadi Nainggolan, dan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Wacana perubahan status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan, menuai perhatian publik. Rencana muncul dalam pembahasan UU BUMN No.1 Tahun 2025 atas Perubahan Ketiga atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka kemungkinan bahwa Kementerian BUMN bisa berubah menjadi badan, seiring masukan dari berbagai fraksi di DPR. Salah satu isu utama dalam revisi ini adalah soal rangkap jabatan, pengawasan, dan transparansi pengelolaan BUMN. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menargetkan revisi UU BUMN ini bisa selesai sebelum masa reses pada 3 Oktober 2025.Apa sebenarnya dampak dari perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan? Apakah ini akan memperkuat pengawasan, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam tata kelola negara?Wawancara bersama Pakar Hukum Tata Negara dari STIH IBLAM, Bapak Radian Syam.

Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang terdapat wacana untuk menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN.Nantinya Kementerian BUMN tidak akan melebur dengan BPI Danantara, tetapi tetap sebagai badan tersendiri. Sehingga diharapkan akan lebih memudahkan dalam hal pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah.Terlebih beberapa perusahaan yang berada di bawah BUMN kini telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sehingga fokus pengawasan mendatang hanya pada korporasi yang tersisa.Menimbang wacana penggantian Kementerian BUMN menjadi setingkat badan karena sudah ada Danantara, apa dampaknya?1. Pengamat Ekonomi dan energi, Salamuddin Daeng2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi menegaskan sejauh ini belum ada rencana peleburan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebelumnya muncul kabar, pembubaran atau peleburan Kementerian BUMN kedalam Danantara, menyusul kekosongan kursi Menteri BUMN, usai Erick Tohir dilantik sebagai Menpora. Apa kekurangan atau keuntungan jika Kementerian BUMN dibubarkan atau dilebur ke Danantara? Talk bersama Direktur Next Indonesia Center/Pemerhati BUMN, Herry Gunawan.

Isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus, ramai jadi perbincangan. Isu dihapusnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul pembentukan Danantara, lembaga superholding yang telah mengelola ratusan entitas BUMN dan anak perusahaannya. Hal ini juga dikuatkan dengan kosongnya jabatan menteri BUMN pasca reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari kemarin. Bagaimana Komisi VI DPR RI menyoroti Isu Kementerian BUMN dihapus?Wwancara bersama Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron

Ditunjuk menempati jabatan yang seharusnya melindungi para pekerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer malah ditengarai memperalat jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, modus korupsi serupa terus berulang di kementerian itu. Mengganti satu orang saja tak cukup. Memotong generasi layak dipertimbangkan untuk menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Jakarta – Revisi Undang-Undang Haji 2025 resmi disahkan pemerintah. Salah satu poin utama adalah dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.Dalam wawancara bersama Elshinta, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan penataan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada jemaah.

Senin sore, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya setelah 10 bulan masa kepemimpinannya. Sebanyak 5 kementerian mengalami perombakan sebagai langkah penyegaran di Kabinet Merah Putih.#prabowo #reshufflekabinet #kabinetmerahputih #politik #indonesia

Kasus Korupsi Pengadaan Laptop jerat Nadiem Makarim. Apakah ini bentuk lemahnya pengawasan dalam Kebijakan Kementerian? Pegiat Anti Korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang

Ibu Bintang Puspayoga, berbagi cerita dan pengalamannya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan juga peran perempuan Indonesia. Dari kasus yang viral hingga perjalanan politik beliau di Pemerintahan bersama pak Jokowi. Bagaimana cerita selengkapnya?

Rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun siding 2025-2026 soal pembentukan kementerian haji.

DPR dan Pemerintah menyepakati Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian , hal itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, lalu bagaimana kesiapan transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI? Kita ikuti penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI Muhammad Irfan Yusuf

Narasumber: 1. Direktur Eksekutif JAMSOS Institute, Andy William Sinaga 2. Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Mantan Kepala Inspektur Tambang yang juga mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sunindyo Suryo Herdadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang batubara yang dilakukan PT Ratu Samban Mining di Provinsi Bengkulu.

menurut anggota Komisi Enam DPR Fernando Ganiduto kompensasi menurunkan tarif ekspor Indonesia menjadi 19 persen berupa pemimpasan tarif impor barang dari Amerika hingga 0 persen jika tidak dikelola dengan kebijakan, kebijakan ini bisa mendorong derasnya arus impor produk Amerika yang sudah diproduksi di dalam negeri ini beresiko mengurus Kementerian industri nasional dan memicu ketidakseimbangan perdagangan.

Kementerian pertanian, melepas 40 ton, produk olahan daging ayam ke sejumlah negara, dengan nilai ekspore mencapai 149 ribu dollar.

Kementerian Agama menegaskan nota diplomatik Dubes Saudi yang tersebar luas di publik, berisi dinamika yang sudah diselesaikan Kementerian Agama RI bersama Kementerian Haji Arab Saudi. Laporan Rama Pamungkas

Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa program safari wukuf bagi jamaah haji Indonesia adalah layanan gratis tanpa pungutan biaya. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kabar yang menyebut adanya dugaan pungutan dalam pelaksanaan program tersebut.Ns: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief. Laporan Rama Pamungkas.

Menghadapi era disrupsi dan perubahan struktural pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) memasuki momentum strategis untuk mendefinisikan ulang perannya. Di tengah lingkungan yang penuh ketidakpastian (VUCA) , transformasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Rebranding ini bukan sekadar perubahan tampilan visual, melainkan sebuah transformasi fundamental yang menyentuh budaya organisasi, proses kerja, dan nilai yang ditawarkan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor kehutanan. BP2SDM berevolusi dari peran tradisional sebagai penyedia pelatihan (training provider) menjadi mitra strategis dalam pembelajaran dan pengembangan (Learning & Development Partner) bagi setiap insan kehutanan. Dengan identitas baru sebagai "Ecosystem Builder Platform" untuk akselerasi pengembangan SDM kehutanan nasional , BP2SDM mengusung nilai-nilai inti yang baru: Adaptif , Inovatif , Kolaboratif , Berintegritas , dan Memberdayakan. Perubahan ini adalah cerminan komitmen untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam menjawab tantangan zaman. Dengan posisi strategis yang baru, BP2SDM akan secara proaktif mendukung keberhasilan program-program prioritas Kementerian, seperti FOLU Net Sink 2030 dan Perhutanan Sosial. Fokus utamanya adalah membangun SDM kehutanan yang mampu merespons tantangan masa depan seperti perubahan iklim, serta menguasai teknologi dan sustainability mindset. Salah satu inisiatif kunci untuk mengakselerasi visi ini adalah implementasi konsep "Kementerian Kehutanan Corporate University" (Kemenhut CorpU) yang akan menjadi motor penggerak terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.    

Kementerian Agama mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk tidak terburu-buru melaksanakan Tawaf Ifadah, Sai, dan Tahalul Akhir, terutama bagi mereka yang tidak dijadwalkan pulang ke Tanah Air dalam waktu dekat, hal ini disampaikan oleh, Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latif.Laporan Rama Pamungkas dari Mina, Arab saudi.

Kementerian agama menyiapkan skema mobilisasi jemaah calon haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina, yakni dengan skema reguler dan murur. Untuk skema tanazul penerapan untuk tahun ini dibatalkan menyusul aturan terbaru ditetapkan pemerintah arab saudi dengan pertimbangan keselamatan jemaah. Rencananya Jemaah akan Mulai bergerak ke Arafah mulai hari ini. Laporan Rama Pamungkas

Kementerian agama RI menyiapkan tiga skema mobilisasi jemaah calon haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Rencananya Jemaah akan Mulai bergerak ke Arafah pada 4 Juni 2025.Laporan rama pamungkas.

Kementerian Agama (Kemenag) sedang melakukan diplomasi dengan pihak Arab Saudi terkait penerbitan visa haji furoda atau mujamalah di musim haji 2025. Menteri Agama pun berkomitmen membantu mengupayakan agar Jemaah haji Furoda atau mujamalah tetap berangkat tahun ini.Lalu bagaimana upaya lain yang dilakukan asosiasi penyelenggara haji dan umrah RI? Talk: Ketua umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), H. Firman M Nur, M. Sc.

Dirjen Haji mengimbau jemaah tak bepergian sendiri demi keamanan ibada haji di Makkah, mengingat situasi yang sudah semakin padat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief.

Kementerian Agama masih membuka pendaftaran beasiswa indonesia bangkit untuk jenjang S1, S2 dan S3. Beasiswa ini menyangkut biaya kuliah, biaya hidup, riset dan biaya penunjang lainnya yang ditanggung negara, lalu apa syaratnya?Inilah penjelasan Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Dr. Ruchman Basori, M.A

GubernurRiau (Gubri), Abdul Wahid bersama seluruh bupati/wali kota di Provinsi Riaumelakukan lawatan ke sejumlah instansi dan kementerian di Jakarta. Kali ini,Abdul Wahid dan rombongan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untukmendorong pemerintah pusat mengembangkan potensi perikanan dan kelautan diRiau.

Kementerian Agama RI ingatkan masyarakat akan risiko berhaji tanpa visa haji resmi, yaitu mulai dari pendeportasian hingga ke penahanan. Demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Akhmad Fauzin. (Rap) @Kemenag_RI#haji2025 #mabrursepanjangumur #hajimabrur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pasokan listrik selama Hari Raya Idulfitri berada dalam kondisi aman dan terkendali. Selain itu, Kementerian ESDM juga menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur kelistrikan demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan hari besar keagamaan. Upaya antisipatif dan pengawasan ketat terus dilakukan untuk mencegah gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah.

NGOPI YUK: Ngobrolin Profesi Yuk!

WFA Mulai 24 Maret, Kemenhub Koordinasi dengan Kementerian Terkait | Libur Sekolah saat Idulfitri Berubah, Kini Tinggal Tanda Tangan 3 Menteri | BNPB Siap Tambah Bantuan Korban Banjir Jakarta jika Kurang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB dan minta Dewan Keamanan "mempertimbangkan kembali hal ini." Sementara itu, pakar menyebut penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto upaya "bagi-bagi kekuasaan."