Podcasts about kementerian

Dalam wawancara eksklusif bersama Yuniar Kustanto di Radio Elshinta, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengungkapkan alasan penting di balik usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi Kementerian Pangan dan Bulog.Firman menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan agar tata kelola pangan nasional menjadi lebih efisien, tidak tumpang tindih antar lembaga, serta memastikan pangan sebagai hak asasi manusia benar-benar terpenuhi.Simak pandangan lengkap Firman Soebagyo tentang masa depan ketahanan pangan Indonesia, reformasi kelembagaan pangan, hingga peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional.

Kementerian keuangan mengumumkan pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi yang difokuskan untuk masyarakat miskin dan rentan di kuartal 4 tahun 2025.#KementerianKeuangan #PaketStimulusEkonomi #KuartalEmpat2025

Ribuan calon pekerja migran Indonesia tujuan Korea melakukan aksi damai di depan kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KP2MI. Massa menuntut keseriusan pemerintah menangani program penempatan pekerja melalui skema Government to Government.

DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan setingkat lembaga khusus. Perubahan ini diharapkan membawa tata kelola perusahaan negara lebih profesional, efisien, dan berorientasi bisnis. Dengan status baru, fungsi pemerintah sebagai regulator dipisahkan dari peran pengelola bisnis, sehingga badan BUMN dapat bertindak lebih fleksibel layaknya manajer investasi negara. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan dinamika baru terkait akuntabilitas, mekanisme pengawasan, hingga arah politik dalam pengelolaan BUMN ke depan.Talk: -Pakar Ekonomi Nasional & Internasional sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Joshua Sembiring-Pengamat Hukum Tata Negara, Ralian Jawalsen

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal "turun kasta" menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Pada Jumat (26/9) lalu, DPR dan pemerintah menyepakati perubahan nomenklatur tersebut dalam rapat panitia kerja Revisi UU BUMN. Perubahan status tinggal menunggu pengesahan di Rapat Paripurna DPR. Dalam skema baru, nantinya BP BUMN akan berfungsi sebagai regulator, sedangkan BPI Danantara fokus di operasional.Sejak kehadiran BPI Danantara sebagai superholding, fungsi Kementerian BUMN perlahan menciut. Danantara kini menjadi pemegang saham utama dan pengelola operasional banyak perusahaan pelat merah. Konsekuensinya, posisi Kementerian BUMN mulai kehilangan relevansi.Perubahan ini memicu pro-kontra. Tak hanya urusan kelembagaan, tetapi juga menyangkut masa depan tata kelola ratusan perusahaan pelat merah, serta dampaknya ke perekonomian negara.Bagaimana dampak perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN? Tepatkah keputusan ini? Apakah kehadiran BP BUMN dan Danantara akan membuat kinerja BUMN lebih baik?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Managing Partner BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto, Ketua Satgas Pangan HIPMI/ Wasekjen BPP HIPMI M. Hadi Nainggolan, dan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Wacana perubahan status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan, menuai perhatian publik. Rencana muncul dalam pembahasan UU BUMN No.1 Tahun 2025 atas Perubahan Ketiga atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka kemungkinan bahwa Kementerian BUMN bisa berubah menjadi badan, seiring masukan dari berbagai fraksi di DPR. Salah satu isu utama dalam revisi ini adalah soal rangkap jabatan, pengawasan, dan transparansi pengelolaan BUMN. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menargetkan revisi UU BUMN ini bisa selesai sebelum masa reses pada 3 Oktober 2025.Apa sebenarnya dampak dari perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan? Apakah ini akan memperkuat pengawasan, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam tata kelola negara?Wawancara bersama Pakar Hukum Tata Negara dari STIH IBLAM, Bapak Radian Syam.

Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang terdapat wacana untuk menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN.Nantinya Kementerian BUMN tidak akan melebur dengan BPI Danantara, tetapi tetap sebagai badan tersendiri. Sehingga diharapkan akan lebih memudahkan dalam hal pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah.Terlebih beberapa perusahaan yang berada di bawah BUMN kini telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sehingga fokus pengawasan mendatang hanya pada korporasi yang tersisa.Menimbang wacana penggantian Kementerian BUMN menjadi setingkat badan karena sudah ada Danantara, apa dampaknya?1. Pengamat Ekonomi dan energi, Salamuddin Daeng2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi menegaskan sejauh ini belum ada rencana peleburan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebelumnya muncul kabar, pembubaran atau peleburan Kementerian BUMN kedalam Danantara, menyusul kekosongan kursi Menteri BUMN, usai Erick Tohir dilantik sebagai Menpora. Apa kekurangan atau keuntungan jika Kementerian BUMN dibubarkan atau dilebur ke Danantara? Talk bersama Direktur Next Indonesia Center/Pemerhati BUMN, Herry Gunawan.

Isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus, ramai jadi perbincangan. Isu dihapusnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul pembentukan Danantara, lembaga superholding yang telah mengelola ratusan entitas BUMN dan anak perusahaannya. Hal ini juga dikuatkan dengan kosongnya jabatan menteri BUMN pasca reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari kemarin. Bagaimana Komisi VI DPR RI menyoroti Isu Kementerian BUMN dihapus?Wwancara bersama Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron

Ditunjuk menempati jabatan yang seharusnya melindungi para pekerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer malah ditengarai memperalat jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, modus korupsi serupa terus berulang di kementerian itu. Mengganti satu orang saja tak cukup. Memotong generasi layak dipertimbangkan untuk menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Jakarta – Revisi Undang-Undang Haji 2025 resmi disahkan pemerintah. Salah satu poin utama adalah dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.Dalam wawancara bersama Elshinta, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan penataan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada jemaah.

Senin sore, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya setelah 10 bulan masa kepemimpinannya. Sebanyak 5 kementerian mengalami perombakan sebagai langkah penyegaran di Kabinet Merah Putih.#prabowo #reshufflekabinet #kabinetmerahputih #politik #indonesia

Kasus Korupsi Pengadaan Laptop jerat Nadiem Makarim. Apakah ini bentuk lemahnya pengawasan dalam Kebijakan Kementerian? Pegiat Anti Korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang

Ibu Bintang Puspayoga, berbagi cerita dan pengalamannya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan juga peran perempuan Indonesia. Dari kasus yang viral hingga perjalanan politik beliau di Pemerintahan bersama pak Jokowi. Bagaimana cerita selengkapnya?

Rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun siding 2025-2026 soal pembentukan kementerian haji.

DPR dan Pemerintah menyepakati Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian , hal itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, lalu bagaimana kesiapan transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI? Kita ikuti penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI Muhammad Irfan Yusuf

Narasumber: 1. Direktur Eksekutif JAMSOS Institute, Andy William Sinaga 2. Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

Mantan Kepala Inspektur Tambang yang juga mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sunindyo Suryo Herdadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang batubara yang dilakukan PT Ratu Samban Mining di Provinsi Bengkulu.

menurut anggota Komisi Enam DPR Fernando Ganiduto kompensasi menurunkan tarif ekspor Indonesia menjadi 19 persen berupa pemimpasan tarif impor barang dari Amerika hingga 0 persen jika tidak dikelola dengan kebijakan, kebijakan ini bisa mendorong derasnya arus impor produk Amerika yang sudah diproduksi di dalam negeri ini beresiko mengurus Kementerian industri nasional dan memicu ketidakseimbangan perdagangan.

Kementerian pertanian, melepas 40 ton, produk olahan daging ayam ke sejumlah negara, dengan nilai ekspore mencapai 149 ribu dollar.

Kementerian Agama menegaskan nota diplomatik Dubes Saudi yang tersebar luas di publik, berisi dinamika yang sudah diselesaikan Kementerian Agama RI bersama Kementerian Haji Arab Saudi. Laporan Rama Pamungkas

Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa program safari wukuf bagi jamaah haji Indonesia adalah layanan gratis tanpa pungutan biaya. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kabar yang menyebut adanya dugaan pungutan dalam pelaksanaan program tersebut.Ns: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief. Laporan Rama Pamungkas.

Menghadapi era disrupsi dan perubahan struktural pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) memasuki momentum strategis untuk mendefinisikan ulang perannya. Di tengah lingkungan yang penuh ketidakpastian (VUCA) , transformasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Rebranding ini bukan sekadar perubahan tampilan visual, melainkan sebuah transformasi fundamental yang menyentuh budaya organisasi, proses kerja, dan nilai yang ditawarkan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor kehutanan. BP2SDM berevolusi dari peran tradisional sebagai penyedia pelatihan (training provider) menjadi mitra strategis dalam pembelajaran dan pengembangan (Learning & Development Partner) bagi setiap insan kehutanan. Dengan identitas baru sebagai "Ecosystem Builder Platform" untuk akselerasi pengembangan SDM kehutanan nasional , BP2SDM mengusung nilai-nilai inti yang baru: Adaptif , Inovatif , Kolaboratif , Berintegritas , dan Memberdayakan. Perubahan ini adalah cerminan komitmen untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam menjawab tantangan zaman. Dengan posisi strategis yang baru, BP2SDM akan secara proaktif mendukung keberhasilan program-program prioritas Kementerian, seperti FOLU Net Sink 2030 dan Perhutanan Sosial. Fokus utamanya adalah membangun SDM kehutanan yang mampu merespons tantangan masa depan seperti perubahan iklim, serta menguasai teknologi dan sustainability mindset. Salah satu inisiatif kunci untuk mengakselerasi visi ini adalah implementasi konsep "Kementerian Kehutanan Corporate University" (Kemenhut CorpU) yang akan menjadi motor penggerak terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.    

Kementerian Agama mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk tidak terburu-buru melaksanakan Tawaf Ifadah, Sai, dan Tahalul Akhir, terutama bagi mereka yang tidak dijadwalkan pulang ke Tanah Air dalam waktu dekat, hal ini disampaikan oleh, Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latif.Laporan Rama Pamungkas dari Mina, Arab saudi.

Kementerian agama menyiapkan skema mobilisasi jemaah calon haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina, yakni dengan skema reguler dan murur. Untuk skema tanazul penerapan untuk tahun ini dibatalkan menyusul aturan terbaru ditetapkan pemerintah arab saudi dengan pertimbangan keselamatan jemaah. Rencananya Jemaah akan Mulai bergerak ke Arafah mulai hari ini. Laporan Rama Pamungkas

Kementerian agama RI menyiapkan tiga skema mobilisasi jemaah calon haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Rencananya Jemaah akan Mulai bergerak ke Arafah pada 4 Juni 2025.Laporan rama pamungkas.

Kementerian Agama (Kemenag) sedang melakukan diplomasi dengan pihak Arab Saudi terkait penerbitan visa haji furoda atau mujamalah di musim haji 2025. Menteri Agama pun berkomitmen membantu mengupayakan agar Jemaah haji Furoda atau mujamalah tetap berangkat tahun ini.Lalu bagaimana upaya lain yang dilakukan asosiasi penyelenggara haji dan umrah RI? Talk: Ketua umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), H. Firman M Nur, M. Sc.

Dirjen Haji mengimbau jemaah tak bepergian sendiri demi keamanan ibada haji di Makkah, mengingat situasi yang sudah semakin padat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief.

Kementerian Agama masih membuka pendaftaran beasiswa indonesia bangkit untuk jenjang S1, S2 dan S3. Beasiswa ini menyangkut biaya kuliah, biaya hidup, riset dan biaya penunjang lainnya yang ditanggung negara, lalu apa syaratnya?Inilah penjelasan Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Dr. Ruchman Basori, M.A

GubernurRiau (Gubri), Abdul Wahid bersama seluruh bupati/wali kota di Provinsi Riaumelakukan lawatan ke sejumlah instansi dan kementerian di Jakarta. Kali ini,Abdul Wahid dan rombongan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untukmendorong pemerintah pusat mengembangkan potensi perikanan dan kelautan diRiau.

Kementerian Agama RI ingatkan masyarakat akan risiko berhaji tanpa visa haji resmi, yaitu mulai dari pendeportasian hingga ke penahanan. Demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Akhmad Fauzin. (Rap) @Kemenag_RI#haji2025 #mabrursepanjangumur #hajimabrur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pasokan listrik selama Hari Raya Idulfitri berada dalam kondisi aman dan terkendali. Selain itu, Kementerian ESDM juga menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur kelistrikan demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan hari besar keagamaan. Upaya antisipatif dan pengawasan ketat terus dilakukan untuk mencegah gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah.

NGOPI YUK: Ngobrolin Profesi Yuk!

WFA Mulai 24 Maret, Kemenhub Koordinasi dengan Kementerian Terkait | Libur Sekolah saat Idulfitri Berubah, Kini Tinggal Tanda Tangan 3 Menteri | BNPB Siap Tambah Bantuan Korban Banjir Jakarta jika Kurang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran kian menuai sorotan dan memicu keresahan publik. Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo menargetkan Rp306,69 triliun uang negara bisa dihemat.Dalam Inpres itu, beragam pos anggaran mengalami pemangkasan. Di antaranya belanja operasional, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah meresponsnya dengan mengetatkan ikat pinggang, contohnya dengan menerapkan sistem kerja hibrid, menggelar acara seremoni lebih sederhana, sampai pengetatan dalam perjalanan dinas pegawai. Perubahan masif ini pasti menimbulkan berbagai rentetan dampak yang pada akhirnya harus ditanggung publik.Apa saja dampak yang sudah muncul dari kebijakan efisiensi? Bagaimana memastikan pelayanan publik tidak terganggu? Seperti apa mitigasi yang harus dilakukan pemerintah?Kita bincangkan bersama Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Salah satu kementerian yang paling banyak disorot dalam setiap periode Pemerintahan adalah Kementerian Agama. Banyak persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi Kementerian ini paling sering menjadi pemberitaan dalam kasus korupsi, bahkan pimpinan tertinggi di Kementerian ini menjadi terpidana kasus korupsi. Soal lain yang sampai hari ini selalu menjadi isu adalah toleransi beragama, dan ijin mendirikan rumah ibadah.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, turut memberikan tanggapan terkait penetapan libur sekolah selama bulan Ramadan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan secara resmi, dan hal tersebut masih sebatas wacana dari Kementerian Agama. Untuk memutuskan secara nasional, diperlukan pembahasan lintas kementerian.

Salah satu kementerian yang paling banyak disorot dalam setiap periode Pemerintahan adalah Kementerian Agama. Banyak persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi Kementerian ini paling sering menjadi pemberitaan dalam kasus korupsi, bahkan pimpinan tertinggi di Kementerian ini menjadi terpidana kasus korupsi. Soal lain yang sampai hari ini selalu menjadi isu adalah toleransi beragama, dan ijin mendirikan rumah ibadah.

Seorang pejabat Kementerian PUPR dan mantan petinggi BUMN Karya diperiksa KPK sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan selter tsunami di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014.

Kementerian Perdagangan berhasil mengamankan lebih dari 83 ribu produk baja lembaran lapisan seng (BJLS) dan steel coil yang diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala sejak April 2024 lalu. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyebutkan bahwa terdapat dua jenis barang yang diamankan, yakni lebih dari 83 ribu lembar produk baja lembaran lapis seng, serta lebih dari seribu dua ratus ton bahan baku baja lembaran lapis seng berupa 290 galvanized steel coil dari berbagai merek, dengan nilai mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan juga akan melakukan uji laboratorium terhadap produk yang diduga tidak memenuhi persyaratan mutu SNI yang berhasil diamankan. Jika terbukti tidak sesuai dengan ketentuan, produk baja lembaran lapis seng ini akan dimusnahkan.

Kementerian PANRB Siapkan Insentif untuk ASN yang Pindah ke IKN | Kemendagri Dorong Dialog Tripartit untuk Penetapan UMP | Sidang Kode Etik Pertama Aipda Robig Penembak Siswa di Semarang

PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan Pemilu dan keterlibatan Polisi dalam Pilkada Serentak 2024. Indikasi politisasi hingga kelebihan kewenangan Polisi diduga jadi pemicu wacana Polisi Republik Indonesia atau Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ditengah wacana ini, tak sedikit pihak yang keberatan lantaran dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas, apa untung rugi jika Polri berada di bawah Kementerian atau Lembaga tertentu?

Prabowo Dikhawatirkan Antikritik Usai Tegaskan Demokrasi Santun | Kabinet Merah Putih Disokong 48 Kementerian dengan 109 Anggota | Pesawat SAM Air Jatuh di Pohuwato Gorontalo, Empat Tewas *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB dan minta Dewan Keamanan "mempertimbangkan kembali hal ini." Sementara itu, pakar menyebut penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto upaya "bagi-bagi kekuasaan."

Kementerian peralihan tenaga dan daya guna awam adalah kementerian baharu pecahan daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Anwar berkata Fadillah, yang merupakan Timbalan Perdana Menteri pertama dari blok Borneo, dipertanggungjawabkan dalam urusan hal ehwal Sabah dan Sarawak. Profesor Madya Dr Romzi Ationg, Penyarah Kanan Pembangunan Manusia & Politik Identiti UMS

Laporan berita padat dan ringkas dari Borneo bersama Assim Hassan   #AWANIBorneo 13 Disember 2023 - Kementerian baharu diterajui Fadillah kukuhkan agenda peralihan tenaga Sarawak. - Malaysia- Indonesia perkemas perjanjian perdagangan  sempadan - Perasmian tiang bendera tertinggi Malaysia antara tarikan sambutan ambang 2024  di tebingan Kuching #AWANInews

Pemisahan Kementerian Komunikasi dan Digital adalah langkah penting untuk memastikan agenda digital negara dapat diberikan tumpuan khusus. Ini kerana cabaran luas yang dihadapi dalam aspek digital memerlukan penelitian terperinci di bawah kementerian baharu untuk memastikan Malaysia setanding dengan negara maju. 

Bagaimanakah pembentukan kementerian baharu khusus memfokuskan terhadap ekonomi digital boleh bantu mengurangkan ancaman siber? Kupasan bersama Mohamad Sirajuddin Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia (MCCA).