POPULARITY
Meski pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diklaim berjalan baik di sejumlah wilayah, namun beberapa daerah dilaporkan mengalami kendala, dari masalah koneksi internet untuk pendaftaran online, hingga masalah domisili atau jarak dari rumah ke sekolah, bahkan sejumlah sekolah dilaporkan kekurangan murid, shingga berencana membuka pendaftaran secara offline. Apa yang perlu dievaluasi dari SPMB, yang dulu bernama PPDB? Talk bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji.
Gantikan Sistem PPDB, Mendikdasmen Terbitkan SPMB Tahun Ajaran 2025-2026 | LBH Jakarta: Dugaan Pengoplosan BBM, Permintaan Maaf Pertamina Belum Cukup | Gubernur Jateng Klaim Siapkan 9 Perusahaan untuk Tampung Pekerja Sritex
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Jika dicermati, istilah SPMB juga familiar di pendidikan tinggi, tapi singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Istilah lain yang diubah Mendikdasmen Mu'ti adalah zonasi menjadi domisili. Ini adalah perubahan istilah dan kebijakan kesekian yang diambil Mu'ti sejak menjabat sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto. Mu'ti mengeklaim SPMB bakal memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem PPDB yang sudah digulirkan sejak 2017. Tak dipungkiri, PPDB saban tahun diwarnai segudang masalah, seperti migrasi domisili dan pungli. Padahal, semangat awal PPDB adalah ingin memeratakan kualitas pendidikan. Apakah PPDB zonasi layak disebut gagal sehingga harus diganti ke SPMB? Poin-poin apa yang patut jadi catatan dalam sistem baru? Apakah perubahan ini bakal mempercepat pemerataan pendidikan? Kita bincangkan bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti dan Wakil Sekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI, Sumardiansyah Perdana Kusuma. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Pergantian pemerintahan menjadi momentum tepat untuk mengevaluasi kebijakan pendahulu, sebagai pijakan merumuskan arah kebijakan mendatang. Di sektor pendidikan, sistem zonasi PPDB layak masuk daftar awal evaluasi. Sejak digulirkan pada 2017, saban tahun, penerapan sistem zonasi diwarnai berbagai masalah, seperti migrasi domisili dan pungli. Semangatnya untuk memeratakan kualitas pendidikan, masih jauh panggang dari api, jika menilik realita di lapangan. Beberapa lembaga negara, di antaranya, KPK dan Ombudsman juga menaruh perhatian pada berbagai praktik penyimpangan dan kecurangan yang terjadi dalam implementasi sistem zonasi sekolah. Evaluasi mendalam penting dilakukan karena akan sangat menentukan kebijakan pendidikan ke depan. Inilah saat yang tepat bagi publik untuk memberikan kritik dan masukan ke pemerintah. Apalagi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Abdul Mu'ti menyebut akan lebih banyak mendengar sebelum memutuskan. Apa saja poin-poin utama yang harus dievaluasi dari sistem zonasi? Apakah sistem ini layak dilanjutkan? Kita bincangkan bersama Pemerhati Pendidikan & Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema A. dan Sumardiansyah Perdana Kusuma, Wakil Sekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Pendaftar Calon Pimpinan & Dewas KPK Hampir 200 Orang | Rumah Jurnalis Dibakar, Keluarga Laporkan Anggota TNI ke Puspom AD | Temukan Puluhan Piagam Palsu di PPDB 2024, Pemprov Batalkan Poin Prestasi
Pendaftar Calon Pimpinan & Dewas KPK Hampir 200 Orang | Rumah Jurnalis Dibakar, Keluarga Laporkan Anggota TNI ke Puspom AD | Temukan Puluhan Piagam Palsu di PPDB 2024, Pemprov Batalkan Poin Prestasi
PPDB sistem zonasi yang sudah berjalan delapan tahun diwarnai berbagai perosalan termasuk kecurangan.
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru segera akan melakukan pendataan untuk kuota PPDB SMP N di Pekanbaru yang belum terisi
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diminta untuk segera membuat kebijakan terkait adanya sejumlah SMP N di Pekanbaru yang kuota PPDB tidak terisi penuh. Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa terkait telah diumumkannya hasil PPDB tingkat SMP N di Kota Pekanbaru
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, pada Selasa pagi sudah mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 di 51 SMP negeri dan 4 SMP swasta
Sejumlah Kalangan Mendesak Sanksi Tegas Bagi Pelaku Kecurangan PPDB | BSSN Belum Mampu Ungkap Pelaku Peretasan Pusat Data Nasional | Polisi Bantah Kabar Pembakaran Rumah Wartawan di Karo Sumut *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Hari pertama pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kota Pekanbaru berjalan lancar. Bahkan sudah ribuan pedaftar yang tercatat dalam sistem PPDB Pekabaru
Implentasi dari Pakta integritas mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK Negeri di Riau, yang ditanda tangani Pj Gubernur riau dan seluruh stake holder beberapa waktu lalu
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal memastikan untuk pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Pekanbaru yang akan dimulai pada 26 Juni ini sudah siap dilaksanakan
Implentasi dari Pakta integritas mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK Negeri di Riau, yang ditanda tangani Pj Gubernur riau dan seluruh stake holder beberapa waktu lalu.
Anggaran Puluhan Triliun Makan Bergizi Tuai Kritik Ekonom | Presiden Jokowi Ingatkan Stabilitas Jelang Transisi Pemerintahan | Puluhan Siswa Dicoret dari PPDB karena Manipulasi Data di Jawa Barat *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Sri Mulyani: Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen | LPSK Paling Banyak Terima Permintaan Perlindungan Terkait Kasus TPPU dan TPPO | Imbas Manipulasi Data, 31 Siswa Dicoret dari PPDB 2024 Jabar *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto Rabu pagi bersama sejumlah pihak yang mewakili lintas sektor di Provinsi Riau melakukan penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online atau daring
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia rawan terhadap praktik gratifikasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sistem PPDB yang Kompleks dan Beragam, hingga Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas. Hal ini membuka celah bagi oknum-oknum tertentu untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi, sehingga membuka peluang terjadinya praktik gratifikasi.
Host : Fina Aprillia Masih bimbang dengan pilihan sekolah dalam pelaksanaan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta? Mau SMA atau SMK? Berikut ini adalah pembahasan data sebaran nilai gabungan yang bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan pilihan sekolah yang diinginkan sesuai dengan nilai gabungan yang dimiliki. selian itu kami bahas juga perbedaaan antara SMA dengan SMK. Untuk selengkapnya bisa disimak di chanel youtube Loka Ghana TV SMAN 1 Sedayu
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto Rabu pagi bersama sejumlah pihak yang mewakili lintas sektor di Provinsi Riau melakukan penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online atau daring
sumber : dikpora.jogjaprov.go.id Host : Adinda Mutiara (Siswa SMAN 1 Sedayu)
Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 sudah dimulai 3 Juni, kemarin, diawali dari jenjang SMA. Penyelenggaraan PPDB selalu rawan karena hampir tiap tahun diwarnai beragam masalah klasik yang terus berulang. Mulai dari kesulitan akses website PPDB, dugaan jual beli kursi, manipulasi data kependudukan, hingga masalah pungli. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menerbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB. Pasalnya, praktik curang seperti suap dan gratifikasi marak ditemukan selama PPDB tahun lalu. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan 2,24% sekolah melakukan praktik pungutan tak resmi saat penerimaan murid baru. Tentunya tak cuma KPK yang concern dengan PPDB. Banyak lembaga lain yang turun tangan mengawal proses PPDB. Dengan banyaknya mata yang mengawasi, apakah mungkin kita bisa melewati PPDB tanpa masalah? Terobosan apa saja yang bisa ditempuh untuk mewujudkannya? Kita bincangkan topik ini bersama Indraza Marzuki, pimpinan Ombudsman RI dan Ari Hardi, Koordinator Program dan Advokasi Seknas JPPI. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten kerap menimbulkan masalah. Mulai dari praktik titip menitip siswa hingga pungutan liar masih kerap terjadi. Meski demikian, hal seperti ini nampaknya tidak hanya terjadi di Banten. Fenomena koruptif seperti titip menitip siswa, pungutan liar hingga korupsi juga menghantui pendidikan kita hari ini di wilayah-wilayah lain. Bagaimana temuan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Banten dan Banten Bersih terkait proses penerimaan peserta didik baru? Apa catatannICW terkait isu PPDB dan korupsi pendidikan? Simak obrolan podcast kolaborasi ICW, Banten Bersih, KJI Banten, dan BantenNews.id
Dengarkan episode ini di YouTube Ruang Jernih: https://youtu.be/GbPGpTgWClI --- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang diperbincangkan menjadi perhatian serius Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pasalnya, dari sistem PPDB banyak ditemukan kejanggalan sehingga menimbulkan kekacauan di masyarakat. Pola pikir favoritisme para orang tua dan peserta didik yang menginginkan sekolah tertentu sebagai pilihannya, masih melekat meski sistem PPDB ini sudah diterapkan sejak 2017. Stigma sekolah favorit masih menjadi harapan para orang tua dan peserta didik demi memperoleh kualitas pendidikan yang diinginkan dan kesan bangga. Padahal, PPDB ditujukan untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimanakah pemerintah menyikapi miskonsepsi tersebut demi upaya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan filosofi dan tujuan PPDB yang sesungguhnya? Simak obrolan selengkapnya bersama Eenk dan Dirjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek Dr. Iwan Syahril, Ph.D. hanya di Ruang Jernih!
Headline News Metro TV Edisi 1869 kali ini membahas minibus tertabrak kereta, enam orang tewas. PPDB sistem zonasi, polemik rutin tiap tahun. Pemanggilan kedua Panji Gumilang 1 Agustus 2023. Operasi tangkap tangan berujung permintaan maaf.
Permasalahan sistem zonasi pada PPDB 2023 kembali terulang, padahal di tahun sebelumnya permasalahan tersebut juga sempat menuai kontroversi dan perhatian publik. Tapi ternyata, tak hanya soal zonasi yang menjadi permasalahan di tiap tahun ajaran baru. Ada setumpuk permasalahan yang harus segera diselesaikan Kemendikbud, untuk menjamin pemerataan pendidikan di dalam negeri. Tapi, apakah selama ini Kemendikbud mengetahui sejumlah persoalan tersebut? Dan sudah seberapa dalam Kementerian yang digawangi Nadiem Makarim itu terjun langsung ke lapangan untuk menuntaskan satu demi satu persoalan itu? Simak obrolan lengkapnya bersama Doni Koesoema! #ppdb #zonasi #nadiemmakarim --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/broad-cash/support
Sistem Zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB di sekolah negeri yang tujuannya untuk memeratakan kualitas pendidikan di daerah, ternyata masih saja terjadi kecurangan, dan kabarnya untuk pelaku kecurangan ini akan disanksi tegas.
Headline News Metro TV Edisi 1842 kali ini membahas evaluasi menyeluruh sengkarut PPDB 2023. Kader membelot karena ada "matahari kembar". Sindikat penjualan ginjal jaringan internasional.
Efektivitas Satgas Pengawas PPDB Diragukan | Jokowi Diminta Tegur Luhut Buntut Ucapan OTT KPK Kampungan | Polisi Dalami Dugaan Pidana dalam Kecelakaan Kereta di Semarang *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Udah berapa kali kamu denger curhatan orang tua masukin anaknya sekolah, guys? Atau kamu mengalami sendiri? Entah udah berapa negara yang melaporkan cuaca buruk beruntun akhir-akhir ini. Sekarang giliran Korea Selatan yang diselimuti hujan badai beruntun sampe memakan banyak korban jiwa. Climate. Crisis. Is. Real.
KILAS RADIO PRIANGAN, EDISI 1076 – SELASA 18 JULI 2023 1.HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH, SEJUMLAH KEPALA DAERAH DI PRIANGAN TIMUR DATANGI SEKOLAH (CMS-NGU) 2.PPDB, BUPATI GARUT JAMIN TAK ADA PUNGUTAN APAPUN (GRT-AST) HL 3.MENHAN PRABOWO KUNJUNGI PANGANDARAN, SERAHKAN MESIN KAPAL KE SEJUMLAH NELAYAN (PND-NAS-NGU) HL 4.KENDALIKAN INFLASI SEBELUM TAK TERKENDALI, PEMKOT TASIKMALAYA LAUNCHING PROGRAM SETAMAN CINTA (KOTSM-AST) 5.HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOTA TASIKMALAYA GELAR AKSI DEMO 'TAK PUAS KINERJA PJ WALIKOTA TASIKMALAYA' (KOTSM-NGU) 6.PAWAI TAARUF SAMBUT TAHUN BARU 1445 HIJRIAH DI KOTA BANJAR DIIKUTI RIBUAN SANTRI DAN MASYARAKAT (BJR-LER) HL 7.KRP & JN LIBUR, RABU 19 JULI 2023
Airlangga Hartarto Mangkir sebagai Saksi Kasus Migor di Kejagung | Kontras: Praktik Kekerasan terhadap Tahanan Lestari | Ridwan Kamil: 4.700 Calon Siswa Dibatalkan dalam PPDB 2023 *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Airlangga Hartarto Mangkir sebagai Saksi Kasus Migor di Kejagung | Kontras: Praktik Kekerasan terhadap Tahanan Lestari | Ridwan Kamil: 4.700 Calon Siswa Dibatalkan dalam PPDB 2023 *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Headline News Metro TV Edisi 1831 kali ini membahas PPDB kisruh, Mas Menteri ke mana? Pelaksanaan TTMD ke-17 tahun 2023.
Pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB sekarang ini mendapat sorotan dari perhimpunan pendidikan dan guru, karena adanya praktik pungli dan juga jual beli kursi.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima setidaknya 50 aduan terkait penerimaan peserta didik baru. Mayoritas aduan yang masuk adalah pada level pendaftaran jenjang SMA atau SMK negeri. Beberapa jenis aduan diantaranya berkaitan dengan persoalan jarak rumah dengan sekolah serta dugaan manipulasi data. Selain itu, viral di media sosial pungutan liar di salah satu SMK negeri di Rembang yang ditemukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bagaimana penjelasannya ? Octa akan membahasnya dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 sudah selesai. Seperti tahun sebelumnya, di PPDB tahun ini pun muncul beragam persoalan, termasuk soal zonasi dan teknis tata cara pendaftaran. Ini memunculkan seruan agar Kemdikbudristek mengevalusi total kebijakan dan pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan ada usulan sistem zonasi dalam PPDB dibatalkan. Mengapa pelaksanaan PPDB tiap tahun selalu ada bermasalah? Kita perbincangkan hal ini bersama para narasumber di Ruang Publik KBR: Kabid Litbang Pendidikan, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyansyah dan Sherry, orangtua siswa peserta PPDB 2023 dari Jakarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Selasa, 13 Juni 2023. MAKASSAR (00:21) Penerimaan Peserta Didik Baru - PPDB tahun ajaran 2023/2024 tingkat SMA/SMK memasuki tahap sosialisasi terhitung sejak 5 Juni 2023. PONTIANAK (01:45) Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) yang gencar melakukan advokasi melawan hoax berhasil memproduksi film berjudul “Dunia Tanpa Hoax (Film Ikan Pari)”. MANADO (02:34) Sebanyak lima atlet asal Sulawesi Utara, sedang dipersiapkan oleh persatuan binaraga dan fisik atau perbafi Sulut, untuk bertarung di ajang festival olahraga rekreasi nasional atau fornas yang ke tujuh di Jawa Barat, di awal Juli mendatang. Kontributor: Sonora Pontianak - Husnul Arif Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri Smart Manado - Edwin Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id
Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun berharap PPDB tingkat SMA yang ada di Kota Pekanbaru berjalan lancar. Meskipun kewenangannya berada dibawah Pemerintah Provinsi Riau, namun Muflihun berharap masalah PPDB tingkat SMA bisa diminimalisir
Zonasi PPDB yang Berkeadilan, Wacana Semu yang Jauh dari Realitas Oleh. Uqie Nai (Member AMK4 dan Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-Pekan ini tahun ajaran baru telah dimulai. Dalam beberapa hari ke depan, para siswa/i baru pun dihadapkan dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Meski untuk mencapai ke tahap ini tidak semudah yang diharapkan, terutama pasca diberlakukannya sistem zonasi. Persoalan demi persoalam terus saja muncul. Ada yang keterima, ada pula yang tidak, padahal jarak tempat tinggal dengan sekolah terbilang dekat. Fakta lainnya adalah ada sekolah yang mendapat murid sesuai kuota, ada juga yang hanya mendapat satu siswa saja. Sebut saja misalnya di SDN 197 Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah, yang hanya mempunyai satu murid baru hasil PPDB secara daring. Kepala SDN 197 Sriwedari Surakarta, Bambang Suryo Riyadi, mengatakan bahwa sejak diterapkan sistem zonasi memang dari tahun ke tahun jumlah siswa baru cenderung menurun. Apalagi, SDN Sriwedari No 197 letaknya tidak berada di tengah perkampungan, melainkan perkantoran dan hotel. (Tirto.id, Jumat, 8/7/2022) Pendidikan Berkeadilan ala Kapitalisme Hanya Berbuntut Kekecewaan Walaupun setiap tahunnya PPDB di berbagai wilayah Indonesia berbuntut kekisruhan, nyatanya pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek, tak berupaya menghapus sistem zonasi. Bahkan menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu upaya meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/07/28/zonasi-ppdb-yang-berkeadilan-wacana-semu-yang-jauh-dari-realitas/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost
Sistem Zonasi Menuai Polemik Oleh. Aslamiah (Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com- Sistem zonasi menuai polemik kembali. Baru-baru ini diberitakan tentang sebuah sekolah yang mendapatkan hanya satu siswa dari hasil penerimaan peserta Didik baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023. Seperti yg dilansir dari tirto.id, sekolah dasar negeri197 Sriwedari, Surakarta, Jawa tengah, hanya mempunyai satu murid baru hasil PPDB secara daring. Hal ini pun dibenarkan oleh kepala SDN 197 Sriwedari Surakarta, yaitu Bapak Bambang Suryo Riyadi. Beliau mengatakan, sejak diterapkannya sistem zonasi dari tahun ke tahun jumlah siswa baru cenderung menurun. “Dari kelas I naik ke kelas II seharusnya ada lima siswa, namun yang tinggal kelas satu anak. Jadi, nanti yang kelas I ada satu siswa baru dan satu siswa yang tinggal kelas,” ujar beliau. iNewsJateng.id Sebenarnya sistem zonasi ini bukanlah kali pertama menuai polemik, tahun-tahun sebelumnya juga sama, dimana beberapa sekolah sangat bermasalah dalam PPDB dikarenakan sistem zonasi. Pada tahun 2020 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Pojong Gunungkidul juga mengalami hal yang sama. Bapak Suwardi sebagai kepala sekolah tersebut mengatakan, “Tahun lalu kita kekurangan 28 siswa, tahun ini kurang 76 siswa ,” kata Suwarsidi, Selasa (7/7/2020). iNewsYogya.id. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/07/20/sistem-zonasi-menuai-polemik/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost
Hingga kini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih belum mengisi kuota jalur PPDB tingkat SMP yang masih kosong. Pasalnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih mengumpulkan laporan masyarakat yang anaknya tidak terakomodir dalam PPDB tingkat SMP
Hingga kini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih belum mengisi kuota jalur PPDB tingkat SMP yang masih kosong. Pasalnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih mengumpulkan laporan masyarakat yang anaknya tidak terakomodir dalam PPDB tingkat SMP
- Sedikitnya 30 rumah warga Desa Puraseda terdampak banjir / 6 diantaranya rusak berat akibat banjir yang terjadi akibat luapan kali. - Selain rumah warga beserta harta lainnya / dua bangunan sekolah turut menjadi korban banjir luapan kali Puraseda. - Ungkapan serta harapan dari para korban banjir luapan kali Puraseda. - Untuk mengetahui lebih jauh penanganan bencana banjir yang terjadi di Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bogor menyoroti minimnya kuota PPDB di tingkat SMP. - DPRD Kota Bogor berupaya mencegah dampak buruk dari pinjaman online yang banyak menjerat masyarakat. Berita Ekonomi : - 10 juta rupiah akan diberikan pemerintah kepada para pemilik sapi yang sapinya dimusnahkan akibat Penyakit Mulut dan Kuku. Berita Ekonomi : - Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini / ekonomi indonesia sudah mulai pulih dari hantaman pandemi covid-19. Berita Olahraga : - POSSI Kabupaten Bogor sukses menggelar event Kejuaraan selam Bogor Open 2022 / dengn para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Berita Olahraga : - Indonesia akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Bola Basket FIBA Asia Cup.
Cegah PMK, Rumah Potong Hewan Manado Perketat Pengawasan Sapi | Banyak Aduan, Disdik Makassar Perpanjang PPDB 2022 Jenjang SD dan SMP | ASSIK Jadi Aplikasi Pencari Kerja Baru di Surabaya KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum hari Senin, 27 Juni 2022. MANADO (00:39) Seiring merebaknya penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi dan kambing, manajemen rumah potong hewan Bailang kota Manado melakukan pengetatan pengawasan terhadap hewan sapi yang akan disembelih. MAKASSAR (01:54) Waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru, PPDB 2022 diperpanjang sampai 28 Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Makassar Muhyiddin mengatakan, penambahan waktu selama empat hari. Sebelumnya, jalur zonasi dijadwalkan sejak 20 Juni dan berakhir 24 Juni 2022. SURABAYA (03:23) Pemkot kota Surabaya telah melaunching aplikasi berbasis website Link and Match ASSIK atau Arek Suroboyo Siap Kerjo. Melalui aplikasi ini warga Surabaya bisa mencari berbagai lowongan pekerjaan dengan mengakses https://disnaker.surabaya.go.id/assik. Kontributor: Smart FM Manado - Edwin Smart FM Makassar - News Anchor: Deddy Detars l Reporter: Muh Said Sonora Surabaya - Edwin Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id
Cegah PMK Meluas, Pemerintah Terapkan Zonasi Hewan Ternak | Disdik Jabar Beri Sanksi Sekolah Terima Pungli di PPDB 2022 | Badan Energi Internasional: Rusia Bisa Putus Pasokan Gas ke Eropa **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Dinas Pendidikan Bersama Tim Saber Pungli Kabupaten Bekasi Gelar Sosialisasi Ppdb Tahun 2022
Headline News Metro TV Edisi 1065 kali ini membahas: Ridwan Kamil tinjau pelaksanaan PPDB. Menara stasiun pemancar terbakar. Kolonel Priyanto divonis penjara seumur hidup. Aturan penggunaan produk lokal ASN Bogor. Presiden ajak gunakan produk lokal.
Wargi Jabar, memasuki Bulan Juni 2022, menurut kalender akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat, berarti Semester genap tahun ajaran 2021/2022 segera berakhir. Yang dimana ini saatnya orang tua dari peserta didik dan peserta didik itu sendiri sudah harus bersiap-siap untuk memutuskan akan melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah pilihannya, melalui program PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2022 ini… Informasi lebih lengkapnya, yuk simak PODCAST JUARA berikut ini…