Tifa & Friends

Kanal YouTube Tifa&Friends telah berselancar di dunia Maya lebih dari setahun. Lebih dari separuh perbincangannya direkam melalui Zoom, akibat Pandemi Civid-19. Pada episode penutup ini tuan rumah (host, Debra Yatim dan Lukas Luwarso) memperbincangkan kilas balik sejumlah tema diskusi yang menarik. Tifa&Friends adalah kanal yang dibuat sebagai program rangkaian ulang tahun Yayasan Tifa ke - 20, yag jatuh pada 8 Desember 2020.

Ketika situasi sosial, hukum, politik dan ekonomi sedang terpuruk, seni diharapkan bisa menjadi inspirasi. Seni bisa menstimulasi gagasan agar masyarakat tetap kreatif dan inovatif. Melalui karya dan pertunjukan seni, masyarakat diajak untuk berpikir kritis di satu sisi, sekaligus mampu mengapresiasi situasi. Seni sering disebut mampu membawa katarsis ketika kondisi sosial sedang tidak kondusif. Bagaimana pegiat seni mengekspresikan situasi, dan apa kaitannya dengan upaya menegakkan masyarakat Madani (civil society) yang memiliki kepedulian sosial?

Industri penerbitan buku di Indonesia semakin terpuruk 10 tahun terakhir. Ini terkait daya literasi, minat baca masyarakat sangat buruk, rasio bacaan adalah satu pembaca untuk setiap seribu warga. Selain soal rendahnya literasi, juga belum ada insentif bagi industri buku. Pajak masih cukup tinggi dikenakan untuk penerbitan dan penjualan buku, sehingga harga buku mahal. Buku sebagai produk untuk mencerdaskan bangsa masih dianggap produk ekonomi biasa. Mustinya industri buku dibebaskan dari pajak, sesuai prinsip tidak ada pajak untuk pengetahuan (no tax on knowledge). Pemerintah perlu hadir untuk membantu mensubsidi industri buku untuk upaya membuat warga lebih pintar.

Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata, Indonesia perlu menekankan pentingnya eco-tourism. Agar sektor wisata bukan justru menjadi faktor pemicu kerusakan lingkungan. Kunjungan wisatawan, baik domestik maupun asing, dalam jumlah yang besar, bisa berpotensi merusak lingkungan. Khususnya jika wisatawan kurang sadar lingkungan dan semata-mata hanya ingin berorientasi mengunjungi untuk atraksi turisme. Seperti apa strategi dan langkah yang perlu dikedepankan untuk memupuk turisme berorientasi lingkungan?

Mengatur dan mengelola industri pertambangan di Indonesia bukan hal mudah. Begitu banyak kepentingan (vested interest) dan kerumitan, juga kerakusan, terkait besarnya nilai ekonomi. Termasuk besarnya potensi kerusakan alam yang diakibatkan praktek pertambangan yang belum pro-lingkungan, di sejumlah wilayah di Indonesia. Freeport di Papua adalah salah satu contoh dunia pertambangan yang penuh kontroversi. Bukan hanya soal ekonomi atau lingkungan, tapi juga isu politik, terkait disvestasi saham, yang lebih menjadi isu politik. Apa dan bagaimana situasi problem tata governance dunia pertambangan di Indonesia, Freeport khususnya?

Keanekaragaman hayati Indonesia sudah dikenal di dunia. Itu salah satu yang mendorong minat wisatawan lokal maupun asing berkunjung ke lokasi habitat hewan baik di darat maupun laut. Namun kunjungan wisatawan, tanpa disadari, dapat mengganggu lingkungan. Selain itu kebutuhan manusia pada lahan, untuk pertanian, perkebunan atau hunian, sedikit demi sedikit semakin menggerus wilayah habitat hewan, berpotensi mengancam satwa liar. Situasi ini memunculkan "konflik" antara manusia dengan hewan. Perlu resolusi antara hewan dan manusia agar bisa ber-kohabitasi tanpa saling mengganggu. Bagaimana upaya menjaga harmoni lingkungan itu?

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, yang menerapkan demokrasi dan menjunjung toleransi. Indonesia adalah bukti bahwa Islam dapat selaras dengan demokrasi, di tengah wacana mundurnya negara-negara Islam. Namun satu dekade terakhir di Indonesia mulai muncul kecenderungan sikap intoleran yang ditunjukan kelompok Islam tertentu. Sejumlah insiden terjadi yang mengindikasikan Islam yang tidak selalu toleran. Munculnya ustadz-ustadz baru yang populer di dunia digital kerap mengusung tema atau materi kotbah provokatif. Mengangkat dan mempersoalkan hal-hal sepele dan simbolik, dari lagu sampai ornamen yang dianggap tidak Islami. Juga munculnya kontroversi kewajiban memakai jilbab di Padang, baru-baru ini, termasuk polemik dana wakaf. Di tengah wacana kemunduran Islam di berbagai belahan dunia, mungkinkah Indonesia masih layak menjadi rujukan? Apa upaya yang perlu dilakukan?

Udara atau langit merupakan bagian kesatuan wilayah teritorial negara (darat, laut dan udara). Dibanding daratan dan lautan yang menjadi wilayah manusia selama ribuan tahun, udara relatif baru dikenali, setelah munculnya teknologi penerbangan. Udara memiliki nilai penting sebagai sumber alam dan penentu kedaulatan negara. Indonesia, negara kepulauan yang begitu luas dengan kontur pegunungan, jelas mengandalkan tranportasi udara. Karena itu, penting adanya aturan dan tata kelola wilayah udara sebagai bagian layanan dan keselamatan warga. Ini juga terkait erat dengan sistem transportasi penerbangan global. Semua negara anggota PBB terikat dengan ketentuan aturan penerbangan internasional dan kedaulatan udara nasional. Namun ironisnya, Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan hukum tentang pengelolaan wilayah udara nasional yang komprehensif (selain UU Penerbangan). Mengapa pemerintah dan DPR terkesan menafikan isu penting ini? Apa implikasinya bagi kedaulatan negara?

Komitmen pemerintah dalam kaitan Sustainable Development Goals (SDG) adalah menerapkan pendekatsn pembangunan yang pro-profit, pro-people, dan pro-planet. Pendekatan pembangunan (pertumbuhan) yang mustinya berorientasi pada rakyat dan pada pelestarian lingkungan. Namun disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja, menunjukkan fokus orientasi pro-profit. Pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan, dengan memberi kemudahan pada investasi dan korporasi, di satu sisi, dan mempersekusi advokasi lingkungan. Pembangunan cenderung mengabaikan keadilan dan lingkungan. Pandemi Covid-19, menunjukkan runtuhnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pro-profit. Menjadi pelajaran penting, bahwa pendekatan pro-profit tidak sustainable, tanpa orientasi kerakyatan dan lingkungan. Apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan orientasi pembangunan yang pro-rakyat dan pro-planet?

Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi dan fisik tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan bukanlah pembangunan sejati. Konsep ekonomi Biru (Blue Economy) mulai diadopsi di negara-negara maju 10 tahun terakhir. Ekonomi Biru selain berbasis menjaga pelestarian lingkungan, juga berorientasi pada efisiensi beaya. Model ekonomi yang sebenarnya sudah diterapkan oleh masyarakat adat/tradisional yang berorientasi pada alam. Blue Economy berorientasi mempertahankan ke-biruan Planet Bumi dengan berbagai inovasi sains. Apa contoh nyata ekonomi biru, dan sejauh mana Indonesia mengadopsi pendekatan ekonomi ini?

Revisi UU KPK, yang disahkan Oktober 2019, masih menyisakan kontroversi. Dalam persepsi publik muncul kesan revisi itu untuk "mengebiri" KPK. Salah satu indikasinya, lembaga KPK tidak dimintai pertimbangan bahkan sama sekali tidak dilibatkan. Indikasi lain, melikuidasi struktur Dewan Penasehat KPK, dan menggantikan dengan Dewan Pengawas. Proses pengesahan RUU KPK berlangsung super cepat, cuma dalam beberapa bulan. Sejumlah prosedur kelaziman revisi UU juga dilanggar. Namun KPK yang diasumsikan "dikebiri", secara mengejutkan, melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap dua menteri kabinet. Apa yang sedang terjadi dalam di KPK, benarkah "pengebirian" akan membuatnya tak bergigi untuk memberantas korupsi?

Musik bisa dimanfaatkan sebagai terapi untuk meringankan, mungkin bahkan menyembuhkan, penyakit. Terapi musik bukan sekadar relaksasi, hiburan, ada metode khusus yang bisa dipelajari. Di masa Pandemi saat ini, terapi musik bisa untuk digunakan meningkatkan daya imune tubuh, stress-management. Ada musik tertentu yang pas untuk penyakit tertentu. Musik juga memiliki karakter dan corak masing-masing, terkait sebagai sarana terapi. Bagaimana teknik terapi musik, dan musik seperti apa yang pas untuk terapi di masa pandemi?

Indonesia sering dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, negeri lebih dari 17.000 pulau. Dengan ekosistem yang sangat beragam, keragaman hayati flora fauna (mega diversity), dan salah satu negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia. Namun kekayaan dan keragaman ini belum didayagunakan, bahkan sebagian mengalami kerusakan akibat eksploitasi alam untuk kepentingan bisnis, khususnya ekspansi perkebunan sawit yang agresif. Setelah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, kini Papua juga mulai digerus oleh bisnis yang rakus. Perlu aksi serius penyelenggara negara untuk menjaga kelestarian kepulauan Indonesia, agar tidak dirusak oleh ambisi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan bisnis sesaat.

Awal tahun 2021 yang baru berjalan belum sebulan ditandai berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah dan provinsi. Sedikitnya tercatat 136 bencana dalam tiga Minggu terakhir, dari banjir, gempa bumi, gunung meletus, selain setahun terakhir bencana pandemi Covid-19. Bencana yang rutin terjadi sayangnya selalu tidak diantisipasi dengan baik. Belum ada manajemen antisipasi, mitigasi, dan penanggulangan yang sistematis. Kapasitas institusional badan penanggulangan bencana masih belum berjalan baik. Faktor lain, ekosistem lingkungan yang rusak akibat praktek pertambangan dan perkebunan sawit semakin memperburuk situasi. Apa langkah konkret agar Indonesia, negeri "cincin api", lebih siap dan tanggap menghadapi bencana?

Musik belum menjadi denyut hidup Bangsa Indonesia. Kita suka mendengar musik, sebagai hiburan atau pertunjukan, namun belum sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Musik semustinya juga menjadi ilmu kehidupan, sebagaimana astronomi atau kosmologi. Termasuk kurikulum pengajaran musik, untuk mereka yang tertarik mendalami secara profesional, juga kurang memadai. Situasi semakin memburuk ketika musik bukan lagi menjadi industri. Musisi musik pop, yang umumnya otodidak, banyak kehilangan pendapatan dan mundur kreativitasnya, karena tidak lagi menguntungkan menggeluti musik. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk menggeliatkan kreativitas dunia musik?

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dinilai lemah. Dari soal mendasar, seperti mengurus akta kelahiran, KTP, hingga akta tanah. Masyarakat bisa mengadu ke Ombudsman jika tidak mendapatkan pelayanan secara semestinya. Namun Ombudsman hanya bisa merekomendasi, tanpa diberi kewenangan menjatuhkan sanksi atas temuan adanya kelalaian atau kelemahan proses pelayanan publik. Setidaknya ada sistem monitoring untuk meningkatkan kinerja layanan birokrasi. Perbincangan mengupas kinerja Ombudsman dan problematiknya.

Bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi keamanan dan ketertiban di kawasan yang sering dikenal sebagai "wilayah konflik"? Kawasan di Poso, Ambon, Aceh, Papua, sepertinya relatif aman, selain satu aksi terorisme, pembunuhan satu keluarga dan pencurian senjata, yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso, baru-baru ini. Pengaruh Pandemi tidak cukup signifikan, mungkin terkait dukungan logistik, support system yang berkurang intensitasnya, sehingga para "gerilyawan" mujahidin turun gunung untuk mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain kelompok ekstremis agama merasa mendapat sinyal atau "dukungan dari langit" dengan menurunkan virus sebagai "pasukan" untuk membantu menegakkan negara Islam. Apa pengaruh pandemi secara spesifik di sejumlah wilayah konflik? Apa upaya yang perlu dilakukan pemerintah dan aparat keamanan?

Dalam demokrasi, oligarki sulit dielakkan ketika sistem politik bersifat kapitalistik, negara selaku pencipta dan pendistribusi kekayaan. Politik cenderung menjadi sarana untuk mendapatkan akses ekonomi untuk kepentingan personal politisi atau partai politik. Kultur politik era Orde Baru tidak berubah secara substantif di era reformasi, bahkan berlanjut, meskipun ada perubahan peraturan atau munculnya parpol baru. Aktor-aktor politik kunci tidak berubah signifikan. Jika era Orde Baru berpusat di keluarga kroni Soeharto, kini kekuasaan menyebar ke berbagai keluarga oligark. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk meredam laju politik oligarkis ini?

Serangan pandemi COVID-19, hampir setahun terakhir, mustinya menjadi agenda “musuh bersama” yang bisa menyatukan Indonesia untuk bergotong-royong saling menolong. Namun itu tidak terjadi, justru perbedaan dan pertentangan sosial politik yang semakin mengemuka. Konflik antara pemerintah pusat dan daerah (khususnya DKI Jakarta), konflik antara pendukung politik, atau konflik terkait isu sosial. Mengapa Pandemi tidak bisa meredam atau menurunkan ketegangan, dan justru menambah isu konflik? Dengan mulai tersedianya vaksin, apakah akan memunculkan isu baru untuk mengobarkan konflik? Narasumber: M. Najib Azca, Ph.D

Tokoh FPI, Habib Rizieq, balik ke Indonesia setelah tiga tahun tinggal di Arab Saudi terkait kasus hukum. Kepulangannya memicu sejumlah kontroversi, dengan besarnya sambutan pendukungnya meningkat popularitasnya. Apakah ini indikasi munculnya “politik Islam” sebagai aspirasi atau ekspresi ke-Islaman terhadap dunia politik. Atau sekedar gejala syahwat ‘Islam politik” sekelompok umat yang menjadikan isu Islam sebagai instrumen politik. Mobilisasi umat sebagai gerakan jalanan (street movement) adalah deviasi dari kelaziman aspirasi organisasi Islam yang established, seperti NU atau Muhammadiyah. Apakah “gerakan jalanan” sesuai dengan prinsip akidah Islam? Perlukah upaya kanalisisasi aspirasi agar sejalandengan prinsip demokrasi? Narasumber: Dr. Fachry Ali, peneliti senior LP3ES dan pengamat politik LIPI.

Di masa pandemi COVID-19 banyak sektor bisnis dan industri terpuruk, tak terkecuali bisnis media. Kerja-kerja jurnalisme, sebagai sumber informasi penting, terancam keberlangsungannya. Khususnya perusahaan media mainstream yang menghadapi ancaman dari dua front sekaligus: virus digital dan virus Corona. Jumlah pelanggan berbayar terus menurun, jumlah iklan merosot drastis, juga para wartawan yang rentan terinfeksi COVID-19 (sedikitnya 250 wartawan tercatat terinfeksi). Komunitas media beberapa waktu lalu berdialog dengan Menteri Keuangan meminta keringanan atau penghapusan pajak (penghasilan, kertas, iklan, dll) agar bisa bertahan. Bagaimana upaya media agar tetap survive dalam ancaman pandemi dua jenis virus saat ini? Narasumber: Bambang Harymurti

Sikap berlebihan dan intoleran dalam ekspresi beragama, terasa semakin menguat beberapa tahun terakhir. Gejala menguatnya fundamentalisme serta sikap eklusifitas beragama yang simplistik terlihat dari sejumlah video viral “larangan tiup lilin”; kontroversi simbol “salib”; tafsir lagu anak-anak “meletus balon hijau”. Sentimen puritanisme beragama juga terlihat dari populernya pandangan “bumi datar”, atau penolakan pada vaksin. Bagaimana upaya menepis puritanisme beragama di tengah kecenderungan maraknya khotbah agama yang bernuansa banal. Apa yang perlu dilakukan kalangan amanah beragama untuk memerangi banalitas ini? Narasumber: Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation

Indonesia kaya sumber daya air namun kecenderungan penguasaan air oleh perusahaan swasta dan privatisasi air semakin mengkhawatirkan. Monopoli atas sumber daya air untuk kepentingan bisnis semakin marak, antara lain, ditandai dengan munculnya berbagai produsen air mineral kemasan. Juga keengganan pemerintah (PDAM) untuk menyediakan fasilitas air yang langsung bisa diminum dari keran. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak rakyat atas air semakin tidak jelas dengan pembatalan Undang-undang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak adanya aturan yang tegas. Air sebagai salah satu kebutuhan penting sudah selayaknya mendapat perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan tidak dikomodifikasi untuk kepentingan bisnis. Apa saja problematik di seputar sumber daya air, dan sejauh mana kebijakan dan pemihakan pemerintah?

Upaya melindungi data pribadi di era digital bukan hal yang mudah. Proses perumusan dan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah berjalan lebih dari lima tahun, dan masuk dalam prolegnas, namun belum disahkan. Memang ada sejumlah aturan yang bisa digunakan, seperti beberapa pasal dalam UU ITE dan peraturan pemerintah dalam kaitan dengan pemrosesan data (untuk urusan asuransi, misalnya). Problemnya aturan yang ada belum cukup komprehensif sebagai alat perlindungan. Sementara itu telah terjadi sejumlah kasus terjadi kebocoran data pribadi konsumen. Apakah warga, atau konsumen, bisa mendapatkan ganti rugi, jika data pribadinya diretas atau disalahgunakan? Bagaimana cara melindungi data pribadi?

Wabah COVID-19 sudah berjalan lebih dari enam bulan, ratusan ribu warga terinfeksi dan ribuan meninggal. Pemerintah menjadi epicenter sumber informasi terkait perkembangan pandemi ini. Namun soal komunikasi pemerintah ke publik ini dipertanyakan efektivitasnya, terkesan kurang koordinasi dan tidak sejalan, antara pusat dan daerah, misalnya. Dimulai lontaran Menteri Kesehatan, Indonesia “tidak bakal kena wabah” atau wakil presiden pernah menyampaikan “melawan virus dengan doa”, termasuk ada menteri yang mempromosikan “kalung berkhasiat”. Kesan pejabat publik meremehkan, pada masa awal wabah, menyebabkan masyarakat kurang waspada. Ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan informasi dan mengkomunikasikan kebijakan mengakibatkan wabah sulit ditanggulangi. Dan soal ini masih terus terjadi hingga kini, antara lain simpang-siur terkait isu vaksin, hingga pergantian juru bicara dan manajemen penanganan pandemi. Bagaimana manajemen dan strategi komunikasi yang perlu dijalankan pemerintah, dan apa kendalanya? Narasumber: Bambang Harymurti, Redaktur Senior Tempo Group.

Pilkada serentak rencananya akan diselenggarakan akhir tahun ini, jika pandemi COVID-19 mereda. Menjelang Pilkada, wacana maraknya “politik dinasti” ramai disuarakan masyarakat. Khususnya dengan bakal tampilnya “trah” keluarga Presiden Jokowi — dari putra, besan, menantu, hingga ipar—yang akan ikut berkompetisi. Tidak ada aturan atau perundangan yang melarang praktek “politik dinasti”, sehingga wacana yang muncul adalah murni persoalan etika politik. Sikap politik oportunistik dan sikap publik yang permisif membuat praktek politik “azas kekeluargaan” ini seolah menjadi wajar. Apalagi ditambah kecenderungan politik kepartaian yang oligarkis. Politik di Indonesia bukan lagi menjadi kontestasi kebajikan ide-ide untuk kebaikan publik, melainkan sekadar ritual perebutan mengisi jabatan yang ber-aura oportunistik. Upaya membangun kultur politik modern yang demokratis, sebagaimana cita-cita gerakan reformasi telah “ambyar”. Mengapa budaya politik bernuansa tradisional dan feodal semakin mengental? Adakah solusi untuk melawan budaya politik dinasti ini? Narasumber: Erros Djarot, Budayawan dan pengamat politik

Kondisi politik dan sosial sedang dilanda masalah dengan maraknya politik identitas. Indonesia dengan keragaman budaya, lebih dari 17 ribu pulau, ribuan bahasa, dan ratusan suku bangsa, adalah salah satu bangsa “melting pot” terbesar di dunia. Namun keragaman ini juga menjadi tantangan bagi semangat pluralisme dan toleransi. Narasi ke-Indonesiaan masih kental dengan sentimen kesukuan, ras, agama, golongan, termasuk politik perkubuan. Keragaman yang patut dirayakan, berpotensi menjadi persoalan jika dibenturkan untuk tujuan politik pragmatis sesaat. Politik identitas adalah antitesa dari semangat kemajemukan, menyebarkan sentimen kepicikan yang tidak sesuai dengan demokrasi modern. Ironisnya gejala politik identitas justru muncul pada era demokrasi pasca-reformasi, dan belakangan semakin menguat dengan penggunaan platform internet dan media sosial. Elite politik mengeksploitasi sentimen identitas, keagamaan, “putra daerah”, sebagai komoditi untuk menggalang dukungan dan memenangkan ambisi politiknya. Bagaimana situasi politik identitas menjelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan akhir tahun ini atau tahun depan, juga pada pemilihan presiden 2024? Narasumber: Jacklevyn "Jacky" Frits Manuputty, Pegiat Dialog Lintas Agama, Dewan Pengurus Yayasan Tifa.

Setelah lebih dari tiga bulan dinyatakan sebagai pandemi global, COVID-19 belum menunjukkan tanda akan berakhir. Di Indonesia situasi masih mengkhawatirkan, pertambahan jumlah yg terinfeksi terus meningkat. Data selama bulan Juni menunjukkan rata-rata hampir 1000 orang terinfeksi. Namun respon pemerintah dan publik justru semakin longgar. "New Normal" menjadi slogan peredam kekhawatiran, dan situasi ekonomi tidak memungkinkan PSBB terus ketat diberlakukan. Apakah yang berlangsung saat ini merupakan implementasi pendekatan "herd Immunity", atau sekadar sikap kepasrahan pada situasi yang tak terelakkan? Bagaimana pula dengan upaya pengadaan vaksin atau obat, kabar Universitas Airlangga bekerjasama dengan BIN berhasil menemukan obat? Dan bagaimana dengan kesiapan situasi worst case scenario jika wabah tidak tertangani? Narasumber: Prof. Dr. Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Lembaga Eijkman, ahli biologi molekular

Kegandrungan penyelenggara kekuasaan, eksekutif dan legeslatif, membuat aturan hukum agak mengherankan. Banyak “persoalan” yang bersifat wacana diikuti dengan mengubah atau membuat peraturan atau undang-undang baru. Misalnya revisi UU KPK, RUU Ketahanan Keluarga, RUU KUHP, RUU Omnibus Ciptaker, RUU Minerba, RUU HIP dan sebagainya. Elit politik Indonesia mengira persoalan perilaku bisa diatasi dengan membuat hukum atau member sanksi, dan warga akan menuruti. Ini adalah pola pikir feodal dan otoriter. Dalam paradigma hukum modern ancaman sanksi tidak selalu efektif untuk mengatur manusia. Alternatif sanksi hukum adalah pemberian insentif atau penyelesaian melalui dialog dan mediasi. Sanksi hukum tidak akan efektif jika penyelenggara tidak taat hukum (korup) dan belum siap. Apa sebenarnya motif kegetolan elit politik Indonesia membuat aturan hukum? Benarkah karena ingin menegakkan slogan “negara berlandaskan hukum”, sekedar proyek politik, atau mengambil jalan termudah untuk mengontrol warga? Narasumber: Bivitri Susanti, Pengajar STH Jentera.

Lima tahun terakhir sikap perkubuan kuat mewarnai politik akar-rumput di Indonesia. Uniknya perkubuan itu bukan berbasis pada ideologi atau platform partai, melainkan pada figur politisi. Di Indonesia perkubuan politik berpusar pada figur: pro-Jokowi, pro-Prabowo, pro-SBY, pro-Anies, dan seterusnya. Muncul julukan atau ejekan yang unik bagi penganut fanatik perkubuan ini: cebong, kampret, kadrun, dan sejenisnya. Fenomena politik tribalisme ini merujuk pada sikap loyalitas total pada sosok “kepala suku” (chieftain, satu konsep kepemimpinan tradisional) ketimbang pada gagasan atau platform ideologi modern. Apakah ini Indikasi politik di Indonesia mengarah ke situasi emosional dan irasional? Sikap pemujaan paternalistik pada figur politik ini akankah mengancam prinsip demokrasi? Adakah solusi? Narasumber: Daniel Dhakidae, pemimpin redaksi majalah PRISMA, Dewan Pembina Yayasan Tifa.

Bagaimana situasi indeks pembangunan manusia Indonesia pasca-reformasi, 20 tahun terakhir, apakah terjadi peningkatan? Tentu, sejumlah indikator mengalami perbaikan, seperti tingkat literasi dan akses pendidikan. Meskipun demikian terdapat sejumlah sektor yang mengalami stagnasi dan cukup mengkhawatirkan, misalnya kesehatan. Ketika dikomparasikan dengan kemajuan negara tetangga, sektor kesehatan di Indonesia agak tertinggal. Salah satu indikatornya adalah maraknya warga Indonesia berobat ke luar negeri. Sejauh mana negara serius berupaya melaksanakan program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDG). Apa kendala bagi upaya membangun manusia Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan sentosa? Selain sektor negara, bagaimana peran sektor swasta dan civil cociety untuk mewujudkan SDG? Narasumber: Felia Salim, Ketua Dewan Pembina Yayasan Tifa

Kemerdekaan pers di Indonesia, ada yang menilai, cenderung memburuk beberapa tahun terakhir. Khususnya jika dibandingkan dengan era awal Reformasi 20 tahun lalu. Ini terlihat dari laporan indeks kebebasan pers yang dibuat, misalnya, oleh Reporter Sans-Frontieres atau Freedom House. Namun kecenderungan ini bukan hanya terjadi Indonesia, menurunnya kebebasan pers juga terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Hadirnya platform baru, seperti media sosial, sedikit banyak mempengaruhi situasi ini. Faktor lainnya adalah kecenderungan politik yang semakin konservatif, gejalanya bisa dilihat dari populernya politik identitas dan tribalisme. Kekuasaan menjadi over-sensitif pada kritisisme, dan menggunakan hukum untuk membungkam kritik. Apakah kemerdekaan pers sedang terancam, dan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi? Narasumber: Yuli Ismartono, jurnalis senior majalah Tempo, mantan ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa.

Pasca-Reformasi, 20 tahun terakhir, peran politik perempuan di Indonesia mengalami “kemajuan.” Aspek yang paling nyata adalah soal representasi. Sekitar 30 persen perempuan kini duduk di DPD, 20 persen di DPR RI, 17 persen di DPRD provinsi dan kabupaten, termasuk meningkatnya jumlah perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah. Pertanyaannya apakah peningkatan kuantitas itu merefleksikan kualitas? Apakah posisi politik perempuan berkolerasi dengan upaya advokasi untuk perbaikan kondisi perempuan? Bagaimana dengan soal masih maraknya ketidakadilan gender, ketimpangan akses, dan masih tingginya angka kematian perempuan? Dan apakah peran politik identik dengan institusi formal, sekedar soal posisi jabatan di eksekutif atau legislatif? Narasumber: Ani Soetjipto, Dewan Pengurus Yayasan Tifa

Jurnalisme dituntut berperan memupuk situasi tenang, alih-alih memicu kontroversi, ketika situasi sosial sedang tidak kondusif. Slogan “bad news is good news” tidak selayaknya diberlakukan dalam situasi krisis dan ketegangan sosial. Namun itu tidak mudah di era banjir informasi digital, ketika kecepatan tayang lebih diutamakan ketimbang akurasi informasi, skandal kontroversi lebih menarik audiens, dan click-bait menjadi norma. Bagaimana upaya memupuk sikap jurnalisme yg lebih sejuk? Bagaimana penerapan peace journalism, jurnalisme-sensitif-agama, dan jurnalisme keberagaman, dalam situasi konflik atau ketegangan sosial? Bagaimana jurnalisme mampu membangun dan menjembatani sikap saling pengertian? Narasumber: Endy Bayuni, Dewan Pengurus Yayasan Tifa dan Redaktur Senior The Jakarta Post

Ekosistem dunia riset dan penelitian di Indonesia masih belum kondusif. Selain soal anggaran dan jumlah peneliti yang terbatas, juga problem birokratisasi yang mengungkungi. Kontribusi dunia penelitian, yang begitu beragam di Indonesia, sulit diharapkan antara lain karena ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah. Adakah isu yang menjadi prioritas? Bagaimana pula implementasi Rencana Induk Riset Nasional? Narasumber: Tri Nuke Pudjiastuti

Kesenjangan ekonomi antara kaum kaya dan miskin adalah problem klasik yang tidak mudah ditemukan solusinya, khususnya di era globalisasi-kapitalistik saat ini. Apa problem mendasar dari situasi ini? Bagaimana mengimplementasikan ekonomi partisipatoris, dan apa upaya konkret yang bisa dilakukan di sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat? Pemberdayaan ekonomi melalui Bank Perkreditan Rakyat, atau melalui koperasi, apa kendala dan tantangannya? Narasumber: Delima Kieswanti, Dewan Pengawas Yayasan Tifa dan Praktisi Keuangan Mikro

Omnibus Law "RUU Cipta Lapangan Kerja" diharapkan bakal menggenjot investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun proses penyusunan dan wacananya mengabaikan kelaziman pembuatan UU. Benarkah hukum Omnibus akan menggiring masuknya investasi asing dan membawa kemakmuran bagi Indonesia? Atau sekadar payung pengaman bagi upaya mengembalikan sentralisasi kebijakan sosial ekonomi? Narasumber: Bivitri Susanti, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera; Mantan Dewan Pengurus Yayasan Tifa.

Sejumlah media asing akhir-akhir ini memberitakan kondisi Indonesia bernada negatif, terkait dengan maraknya intoleransi, mundurnya demokrasi, kebebasan berekspresi, dan kondisi ekonomi yang melemah. Termasuk melemahnya leadership Indonesia di kawasan ASEAN. Sementara di dalam negeri pemerintah dan pendukung loyalnya cenderung ingin mengesankan kondisi baik-baik saja. Bagimana sebaiknya sikap publik merespon berita buruk atau baik? Narasumber: Yuli Ismartono, jurnalis senior Tempo, mantan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa

Demokrasi di Indonesia--dan di berbagai belahan dunia--dinilai mengalami regresi lima tahun terakhir. Indikasinya adalah menguatnya oligarki partai politik, maraknya politik identitas di akar rumput, juga adanya polarisasi politik di kalangan intelektual. Demokrasi menuntut rasionalitas dengan mengesampingkan sentimen kelompok yang lebur menjadi civil society. Demokrasi juga mensyaratkan sekularisasi berpikir, tidak mudah terpukau dogma, simbol, mitos atau pemujaan pada figur, dan juga tidak fanatik pada kubu politik. Teknologi informasi, selain budaya politik, menjadi faktor maju-mundurnya demokrasi. Bagaimana upaya menjaga keberlangsungan demokrasi? Narasumber Dhaniel Dhakidae, Pemimpin Redaksi Prisma, Anggota Dewan Pembina Yayasan Tifa

Penetrasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence --AI) semakin merasuk dalam berbagai aspek kehidupan. Dari urusan level personal, nasional, hingga global, ketergantungan terhadap mesin cerdas semakin nyata. Apa implikasi dari penetrasi AI dalam konteks keamanan nasional, ketika banyak peran manusia bisa diambil-alih oleh teknologi AI? Bagaimana fungsi intelijen, analisa informasi, perang informasi, termasuk penggunaan drone atau robot cerdas dalam aksi-aksi operasi ala militer akan mengubah lanskap upaya menjaga keamanan nasional?

Indonesia adalah negara beragam, terdiri atas banyak suku, bahasa, ras, golongan, agama hingga gender. Di era demokrasi beberapa tahun terakhir, etos menghayati keberagaman justru mengalami kemunduran. Politik identitas, fundamentalisme agama, dan intoleransi pada keberagaman mencuat; akankah mengancam sendi kebangsaan dan DNA Indonesia?

Indonesia bangkit dari krisis ekonomi terburuk pada 1998, dan berhasil melakukan transformasi menjadi negara demokrasi. Setelah lebih dari dua dekade berdemokrasi, dengan lima pemilu langsung yang damai, mampukah demokrasi membawa kesejahteraan ekonomi? Narasumber: Felia Salim, Wakil Direktur Utama Bank Negara indonesia Tbk (BNI) dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Tifa.

Upaya pembenahan sektor hukum dirasa berjalan lamban, bahkan pada sejumlah aspek mengalami kemunduran. Reformasi hukum bukan cuma soal peraturan-perundangan, namun juga soal struktur kelembagaan dan budaya penegakan hukum. Situasi problematik revisi UU KPK hingga "Omnibus Law", menunjukkan, hukum tak bisa lepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Narasumber: Wiwiek Awiati, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa dan Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dunia sempat tercekam dengan sengketa Amerika vs Iran, yang dikhawatirkan akan menyulut perang atau sengketa yang meluas. Sejarah dunia selalu diwarnai konflik dan perang, boleh jadi salah satu penyebabnya adalah dominasi maskulinitas kepemimpinan di dunia. Mungkinkah kepemimpinan geopolitik yg lebih feminin akan membuat dunia lebih aman, damai dan tenteram?

Era konvergensi media menyemai kegalauan: bisnis media tak begitu menguntungkan, dan kualitas informasi sering dipertanyakan. Media cetak menjelang punah, media penyiaran jarang ditengok, dan media on-line belum bisa diandalkan. Di era konvergensi orang lebih suka sensasi ketimbang kualitas informasi; media sosial merebut pasar yang ogah bayar. Bagaimana jurnalisme bertahan dalam situasi ini? Narasumber: Endy Bayuni, Senior Editor The Jakarta Post; Dewan Pengurus Yayasan Tifa.

Kondisi buruh migran Indonesia ibarat tepapar penyakit kronis, penderitaan dan persoalan tak juga reda. Dari soal minimnya pelatihan, penampungan, jeratan utang, ketidakjelasan hak dan aturan kerja. Bagaimana upaya Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, PJTKI dan lembaga terkait? Apa kendala untuk upaya perbaikan?

Narasumber: Delima Kieswanti, Dewan Pengawas Yayasan Tifa, dan Praktisi Keuangan Mikro. Papua adalah ironi, wilayah yang kaya sumber daya alam, namun "angka kemiskinan" tinggi. Saat ini Papua menjadi salah satu fokus utama akselerasi pemerataan pembangunan di kawasan timur. Infrastruktur digenjot, isolasi dibuka, dan digulirkan program "Membangun Papua untuk kemakmuran Rakyat". Namun banyak kendala dan tantangan. Bagaimana sebaiknya pendekatan pembangunan di Papua?

Di era digital, konsep pertahanan negara mengalami perubahan paradigma. Upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan, tidak lagi bersifat fisik atau langsung. Serangan melalui dunia maya (cyber-attack), dengan teknologi informasi dan artificial intelligence jauh lebih penetratif dan efektif. Bagaimana konsep bela negara, pertahanan rakyat semesta atau nasionalisme direaktualisasi dalam era ketika teritorial fisik telah "hilang", ketika potensi serangan-maya jauh lebih nyata ketimbang agresi militer?

Akses untuk mendapat keadilan bagi kaum marginal di Indonesia masih penuh halangan. Apa problemnya dan bagaimana solusinya? Mengupas kasus First Travel, soal buruh migran, hingga keadilan transisi.

Toleransi beragama semakin menipis di Indonesia, insiden kecil yang menyinggung agama gampang memicu kemarahan dan sikap reaksioner. Padahal agama mengajarkan kedamaian dan sikap toleran. Apa yang terjadi dengan kerukan beragama di Indonesia, mengapa sikap intoleran begitu mengemuka?

Tifa and Friends adalah forum diskusi dan dialog tentang ke-Indonesiaan, membahas persoalan aktual masyarakat, dan kiprah Yayasan TIFA. Forum untuk merawat demokrasi dan upaya mewujudkan masyarakat terbuka yang berkhidmat pada kebhinekaan, kesetaraan, dan keadilan.