Podcasts about demokrasi

Cumhuriyet ve Demokrasi

Hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya untuk menjaga demokrasi dan HAM.Namun, sepanjang tahun ini, yang terjadi malah kemunduran, sebagaimana disorot masyarakat sipil. Bentuknya bermacam-macam, di antaranya, 'perburuan' aktivis dan penahanan ratusan demonstran, perluasan kewenangan militer dan polisi di berbagai lini, persekusi terhadap kelompok marjinal seperti minoritas agama dan ragam gender, hingga penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu yang stagnan.Bagaimana evaluasi situasi demokrasi dan HAM di setahun pemerintahan Prabowo? Adakah capaian positif? Seperti apa kinerja Kementerian HAM? Apa saja yang harus diperbaiki Prabowo agar komitmennya terhadap demokrasi dan HAM benar-benar terpenuhi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian dan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana.

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının 2025-2026 dönemindeki ilk programına Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin katıldı. Bu bölümde Türkiye-AB ilişkileri, iklim krizi ve COP31 gündemi konuşuluyor. Bu bölümde şu başlıklar değerlendiriliyor; -Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem -AB'nin Türkiye'den beklentileri -Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve müzakere süreci -Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye ekonomisine etkileri -İklim krizi ve COP31 hazırlıkları -Enerji politikaları ve sürdürülebilir kalkınma Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Kita telah ditipu untuk percaya bahwa kapitalisme dan demokrasi adalah sekutu alami, dua sisi dari mata uang kebebasan yang sama. Kenyataannya, kapitalisme global saat ini telah menjadi predator bagi demokrasi itu sendiri. Dengan dalih efisiensi dan kebebasan pasar, sistem ini telah melucuti kedaulatan negara, mengubah warga negara menjadi konsumen pasif, dan memindahkan kekuasaan riil dari bilik suara ke ruang rapat perusahaan multinasional yang tidak memiliki akuntabilitas. Demokrasi telah menjadi sandera; pemerintah yang terpilih secara demokratis dipaksa untuk tunduk pada diktat modal yang bisa bergerak bebas, mengancam akan pergi jika tuntutan untuk deregulasi, pemotongan pajak, dan upah rendah tidak dipenuhi. Ini bukanlah kemitraan; ini adalah pengambilalihan yang lambat dan sistematis terhadap kedaulatan rakyat oleh tirani pasar yang anonim. Sebagai akibatnya, apa yang kita saksikan sebagai "demokrasi" di banyak negara hanyalah sebuah fasad yang rapuh, sebuah ritual politik yang dirancang untuk memberikan ilusi pilihan sementara keputusan-keputusan yang benar-benar penting dibuat di luar jangkauan debat publik. Politik telah direduksi menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan bisnis, di mana kebijakan tidak lagi dibuat untuk kepentingan umum, melainkan dijual kepada penawar tertinggi. Fundamentalisme pasar—keyakinan buta pada keajaiban "tangan tak terlihat"—telah menjadi agama sekuler yang membenarkan pengabaian terhadap keadilan sosial, perusakan lingkungan, dan pelebaran jurang ketidaksetaraan. Kita tidak sedang menyaksikan kegagalan demokrasi, melainkan keberhasilan kapitalisme dalam membajak dan mengosongkan makna demokrasi dari dalam. Oleh karena itu, reformasi yang sesungguhnya menuntut lebih dari sekadar penyesuaian kecil; ia menuntut sebuah pemberontakan fundamental terhadap supremasi pasar. Kita harus berani menantang dogma pergerakan modal yang bebas sebebas-bebasnya dan menginterogasi kembali hak istimewa yang diberikan kepada modal finansial. Sudah saatnya untuk membangun kembali arsitektur politik dan ekonomi global yang secara tegas menempatkan nilai-nilai kemanusiaan—keadilan, keberlanjutan, dan martabat—di atas akumulasi keuntungan. Ini berarti menciptakan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kekuatan nyata untuk mengatur pasar global, bukan hanya menasihatinya. Pilihan yang ada di hadapan kita sangatlah jelas: kita merebut kembali kendali demokrasi atas kapitalisme, atau kita menerima masa depan di mana kapitalisme telah sepenuhnya melenyapkan sisa-sisa demokrasi yang ada.

Setelah hampir tiga dekade sejak Reformasi, lanskap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami transformasi hebat, namun juga diwarnai kerentanan struktural yang kompleks. Laporan riset dari ARC UI dan POLGOV UGM, "Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi", memberikan peta jalan analisis kritis terhadap kondisi terkini OMS, menyoroti kontradiksi mendasar antara tuntutan profesionalisme dan pelemahan agenda politik transformatif. Warisan Otoritarianisme dan Kontradiksi Struktural Konteks historis pasca-1998 menunjukkan bahwa kebebasan yang diperoleh telah diserap kembali ke dalam tatanan baru. Meskipun jumlah OMS, LSM, dan kelompok advokasi menjamur pada awal 2000-an, laporan ini menegaskan bahwa warisan Orde Baru tetap memengaruhi struktur dan kinerja mereka. Warisan ini termanifestasi dalam fragmentasi aliansi pro-demokrasi, penyerapan aktivis ke dalam institusi negara, dan melemahnya politik kelas yang seharusnya mampu mengonsolidasikan basis massa akar rumput. Laporan ini secara khusus mengkaji bagaimana OMS kini beroperasi di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Di Indonesia, kemunduran ini ditandai dengan kembalinya elit ekonomi politik otoritarian melalui dinasti politik, yang turut menyempitkan ruang gerak sipil (halaman 9). Penyempitan ruang sipil ini diperparah oleh lingkungan regulasi yang kontradiktif (Temuan 1, halaman 15). Negara secara strategis menggunakan dua wajah hukum: satu sisi ada regulasi yang mendukung HAM (seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), namun di sisi lain terdapat regulasi represif (seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan UU ITE) yang memperkuat pembatasan. Kriminalisasi digital, dengan ratusan kasus berbasis UU ITE, menjadi ancaman nyata yang melampaui batas digital. Paradoks Profesionalisme: Teknikalisasi dan Depolitisasi Inti temuan laporan ini adalah identifikasi dua proses sentral yang membatasi kapasitas transformatif OMS: teknikalisasidan depolitisasi. Teknikalisasi didefinisikan sebagai proses sehari-hari yang menekankan efisiensi, standardisasi, dan manajerialisme dalam pengelolaan program OMS (Boks 6, halaman 12). Praktik ini didorong oleh tuntutan akuntabilitas donor, khususnya skema Government-to-Government (G-to-G), yang mewajibkan pelaporan teknis, kerangka logis, dan indikator kinerja kuantitatif yang ekstensif. Laporan tersebut mencatat Paradoks Profesionalisme (Temuan 2, halaman 17), di mana OMS institusional menjadi lebih profesional secara manajerial—ahli dalam penulisan proposal dan evaluasi dampak—namun kapasitas politik mereka untuk mendorong reformasi struktural justru menurun. Tuntutan manajerial ini menyita waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk pengorganisasian komunitas tapak, menyebabkan fragmentasi organisasional karena OMS terjebak dalam "silo program" mereka sendiri. Depolitisasi, sebagai pasangan dari teknikalisasi, adalah erosi bertahap atas dimensi politik dalam aktivitas OMS, yang ditandai oleh menyempitnya ruang deliberasi publik (Boks 6, halaman 12). Ketika fokus utama beralih pada pencapaian hasil program untuk menghindari risiko pendanaan, diskusi mengenai relasi kekuasaan dan agenda transformasi sosial menjadi sulit dijalankan, melemahkan konsolidasi gerakan lintas kelas. Kontradiksi ini juga tercermin pada dampak kerja OMS: OMS yang menangani isu yang dikuasai elit ekonomi politik (pertambangan, kelapa sawit) memiliki dampak terbatas, sementara OMS yang bergerak di wilayah yang tidak dikontrol elit (kesetaraan gender, disabilitas) justru menunjukkan peningkatan pengaruh (halaman 7). Kondisi ini menciptakan fragmentasi OMS yang disponsori negara, yang semakin memecah belah kekuatan masyarakat sipil (halaman 14). Otonomi Lokal dan Rizoma Gerakan Muda Di tengah dominasi teknikalisasi di tingkat nasional, laporan ini juga menyoroti dinamika penting di tingkat lokal dan gerakan akar rumput orang muda. Pada tingkat lokal, OMS menghadapi pilihan antara meningkatkan kapasitas teknis melalui pendanaan (risiko teknikalisasi) atau mempertahankan otonomi politik (risiko keterbatasan sumber daya) (Temuan 3, halaman 19). Kasus Dewan Rakyat Lampung (DRL) menjadi contoh model alternatif yang menolak dukungan finansial donor demi menjaga kohesi dan otonomi politik, meskipun harus menghadapi keterbatasan jangkauan ketika berhadapan dengan entitas besar seperti BUMN. Laporan ini secara khusus menggarisbawahi rizoma gerakan orang muda (Temuan 4, halaman 22) sebagai kekuatan baru dalam ekosistem masyarakat sipil. Model Organisasi Rizomatik: Gerakan ini mengadopsi struktur yang horizontal, cair, dan berjejaring, yang berbeda dari struktur hierarkis OMS institusional. Mereka memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung untuk koordinasi dan mobilisasi cepat. Independensi Pendanaan: Mengandalkan pendanaan mandiri, iuran anggota, atau crowdfunding memberikan mereka otonomi politik dan membebaskan mereka dari tuntutan pelaporan formal donor. Potensi Transformatif: Gerakan ini mampu memobilisasi massa secara luas dan cepat, seperti dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi (2019) dan protes anti-UU Cipta Kerja. Mereka juga memperkenalkan wacana baru seperti interseksionalitas dan keadilan iklim. Namun, laporan ini juga memperingatkan bahwa model rizomatik ini rentan terhadap fragmentasi organisasional, bersifat sporadis, dan menghadapi ancaman serius dari represi digital (UU ITE). Rekomendasi untuk Konsolidasi Progresif Berdasarkan temuan kontradiksi yang terjadi, laporan ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis (Boks 11, halaman 24) untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi. Menjembatani OMS Institusional, Organik, dan Komunitas Tapak: Mendesak pengembangan mekanisme pendanaan kolaboratif yang mengintegrasikan akuntabilitas formal dengan keterlibatan politik transformatif. OMS institusional didorong untuk membangun konsolidasi gerakan tanpa terjebak pada luaran program yang kaku. Mendukung OMS di Tengah Kemunduran Demokrasi: Diperlukan desain program fleksibel yang memungkinkan kerja advokasi di luar kerangka programatik. Bantuan legal dan keamanan digital harus diprioritaskan, terutama bagi OMS di wilayah berisiko tinggi. Memfasilitasi Dialog Antargenerasi Aktivis: Merekomendasikan penciptaan ruang pertukaran strategi dan pengetahuan yang setara antara OMS terinstitusionalisasi, organik, dan gerakan orang muda. Skema peer mentoringdua arah diperlukan agar aktivis senior menyumbang narasi historis dan aktivis muda menyumbang inovasi digital dan taktik mobilisasi. Memperkuat Peran OMS Lokal: Pendanaan harus disalurkan langsung ke OMS lokal dengan meminimalkan perantara pusat (Jakarta), terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan dari industri ekstraktif dan kepentingan elit ekonomi politik. Mendukung Gerakan Rizomatik Orang Muda: Dukungan alternatif tanpa persyaratan institusionalisasi formal perlu diberikan, serta mendorong pertukaran lintas daerah antarkolektif muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun OMS Indonesia menghadapi hambatan signifikan akibat teknikalisasi dan depolitisasi, resiliensi mereka tampak melalui kemunculan model aktivisme baru dari generasi pascareformasi 1998. Kontradiksi ini—antara kekuatan basis sosial yang beragam dan penyebaran jejaring organik yang adaptif—menawarkan peluang bagi pembaruan gerakan pro-demokrasi untuk menjadi motor perubahan sosial yang progresif.

Menteri HAM Natalius Pigai menggagas penyediaan ruang demonstrasi di halaman Gedung DPR RI. Menurutnya, arena khusus ini bisa menjadi langkah strategis memperkuat demokrasi substantif sekaligus menjaga ketertiban publik. Gagasan tersebut bahkan disebut sejalan dengan komitmen pemerintah menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan konvensi internasional.Namun, apakah ide ini benar-benar solusi untuk mengatasi persoalan demonstrasi di Indonesia, atau justru berpotensi mengendalikan aspirasi rakyat? Narasumber : Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan.

Le journaliste Narain Jasodanand a été interpellé vendredi, à la suite d'une plainte déposée par Tevin Sithanen, fils du Gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen. Cette plainte faisait suite à un article publié par le journaliste au sujet de TevinSithanen. L'affaire a suscité de vives réactions. Ce dimanche, lors de l'émission Cozer Do Mo Pep, animée par Habib Mosaheb sur Top FM, plusieurs auditeurs ont exprimé leur indignation. D'autres participants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une tentative d'intimidation, appelant à un débat de fond sur le respect du travail journalistique et la nécessité de préserver l'indépendance des médias face aux pressions.

Jaga Demokrasi, Jauhi Provokasi, Mending Nonton Danila di Roblox

TikTok membekukan sementara fitur live streaming di Indonesia sejak Sabtu (30/8) lalu, usai kerusuhan pecah saat demo menolak tunjangan DPR. Pembekuan rencananya bakal berlaku hingga beberapa hari ke depan. Langkah ini diambil Tiktok usai dipanggil Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Namun, Komdigi mengklaim keputusan Tiktok membekukan fitur live, bukanlah atas permintaan pemerintah, melainkan inisiatif platform media sosial asal Cina itu sendiri.Publik kadung curiga langkah tersebut adalah upaya sensor dan pembatasan akses informasi yang berpotensi melanggar hak asasi warga. Di sisi lain, pemerintah selama ini dinilai abai dengan peredaran hoaks dan disinformasi di jagat maya.Apakah pembekuan fitur live Tiktok adalah langkah tepat atau bentuk pelanggaran hak? Bagaimana dampak pembatasan akses informasi yang meluas? Bagaimana kecenderungan narasi mobilisasi massa lewat media sosial? Adakah upaya yang ampuh untuk menangkal peredaran hoaks di tengah maraknya isu demonstrasi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Co-Founder & Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Aribowo Sasmito, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum, dan Lead Analyst Drone Emprit Nova Mujahid.

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 8 gün boyunca Gazze'yi “İslamî ve İnsani Sorumluluk” başlığı altında ele almak üzere bir araya gelen 50 ülkeden 150'yi aşkın İslam alimi istişarelerinin son gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazı sonrası ulaştıkları sonuçları dünya kamuoyuna açıkladı. Daha önce söylediğimiz gibi bu, toplantıya iştirak eden alimlerin Gazze için ne ilk ne de son etkinlikleri idi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası (eski adıyla Yassıada) bir haftadır çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. 50 ülkeden 150 İslam âlimi bir haftadır bütün gün “İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze” üst başlıklı yoğun istişare toplantıları düzenleniyor. Alimlerin büyük çoğunluğu başkanlığını Prof. Dr. Ali Karadaği'nin yaptığı Dünya İslam Alimleri Birliği'nin üyeleri. Türkiye'den başkanlığını Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun yaptığı İslam Alimleri Vakfı ile iş birliği içinde alimlerin Gazze üzerine istişarelerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıyor olmaları başlı başına yeterince anlamlı bir olay.

İstanbul, geçtiğimiz cuma gününden bu yana oldukça önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Katar merkezli Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve Türkiye merkezli İslâm Âlimleri Vakfı'nın işbirliğiyle, 50 ülkeden 150 âlimin katıldığı “İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze” üst başlıklı istişare toplantıları, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda (eski adıyla Yassıada) devam ediyor. Toplantıların sonunda, cuma günü Ayasofya Camii'nde “İstanbul Deklarasyonu” açıklanarak Gazze'yle alakalı Müslüman dünyaya düşen vazifeler hatırlatılacak.

50 ülkeden 150 İslam âlimi, Eyüp Sultan Camii'nde kıldıkları cuma namazının ardından bir basın açıklaması yaptılar, sonra Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na (Yassıada) geçerek bir hafta sürecek istişare toplantılarına başladılar. “Müslüman Âlimler Birliği” adı verilen teşekkül, cuma günü Ayasofya Camii'nde “İstanbul Deklarasyonu'nu” açıklayacak.

Presiden Prabowo Subianto meminta semua partai politik, baik di pemerintahan maupun di luar, untuk memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Kritik ini diharapkan menjadi pengawas sekaligus memastikan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan, memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu, Kürt meselesini çözmek için yola koyuldu. Ancak komisyon kayyum atamaları, CHP'li belediye başkanları ve muhalif gazetecilerin tutuklanması gibi mevcut demokrasi sorunlarının bulunduğu bir ortamda çözüm üretmekte zorlanıyor. Erkan Aslan, komisyonun son toplantısına dair bilgileri derledi. Siyaset bilimci Prof. Dr. Mesut Yeğen, podcast COSMO Türkçe'ye komisyonun çalışma sürecini ve atılması gereken adımları değerlendirdi. Mikrofonda Aydın Işık mikrofonda. Von Aydın Işık und Erkan Aslan.

#DiskusiInteraktif Wacana Kepala Daerah dipilih DPRD kembali mencuat. Antara efisiensi dan demokrasi?[TALK] Pengamat Politik/Peneliti Senior KIPP - Kaka Suminta&Pengamat politik Mantan Ketua KPUD Jateng, Joko Purnomo

Kürt meselesinde çözüm arayışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç çerçevesinde devam ediyor. Ancak bu sürece yönelik toplumsal güven henüz süreci taşıyacak boyuta ulaşmadı. Süreçle ilgili son gelişmeleri Erkan Alsan derledi. Gazeteci İrfan Aktan da COSMO Türkçe'ye sürecin başarıya ulaşabilmesi için atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mikrofonda Aydın Işık var. Von Aydın Işık und Erkan Aslan.

Buku "The Future of Civic Education: Rebuilding a Democracy in Ruins" yang disunting oleh Elizabeth Yeager Washington dan Keith C. Barton membahas secara mendalam krisis pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana bidang ini dapat dibangun kembali untuk mendukung demokrasi. Para penulis yang beragam dalam koleksi ini menyoroti berbagai kekurangan dalam pendidikan kewarganegaraan saat ini, termasuk hipokrisi, politik kemarahan, trauma rasial, nasionalisme, dan keterasingan kulit hitam. Mereka menantang para sarjana, guru, dan bidang studi sosial untuk secara aktif menghadapi masalah-masalah sosial ini dan mengusulkan gagasan-gagasan yang diimajinasikan ulang tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membantu memulihkan demokrasi yang sedang menghadapi tantangan. Koleksi bab-bab ini menawarkan konsep-konsep visioner untuk pendidikan kewarganegaraan, berakar pada tujuan kesadaran kritis, kebenaran dan rekonsiliasi, kewarganegaraan global, empati, anarki, penyembuhan rasial, dan pembangunan masa depan. Buku ini menyajikan ide-ide transformatif dan penuh harapan untuk kurikulum, pedagogi, dan hubungan di dalam kelas. Dalam menghadapi keputusasaan akibat krisis politik kontemporer, para kontributor memberikan perspektif tentang bagaimana bidang pendidikan kewarganegaraan dapat diubah untuk mengatasi perpecahan dan memupuk partisipasi warga negara yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku ini berfungsi sebagai seruan untuk bertindak, mendorong pemikiran ulang yang mendalam tentang tujuan dan praktik pendidikan kewarganegaraan. Ini bukan hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menyajikan solusi yang inovatif dan berorientasi ke depan. Buku ini menjadi sumber daya penting bagi siapa pun yang tertarik pada masa depan demokrasi dan peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang mampu menghadapi kompleksitas dunia modern dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Episode 2 - Moralitas dalam Demokrasi

Selen Okay Akçalı ve Soli Özel bu bölümde dünyanın farklı coğrafyalarına uzanıyor ve 2025'in ilk yarısında kadın haklarına dair toparlama yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dar gelirlileri daha da fakirleştirecek bütçeden, Kenya'daki regl yoksulluğuna, dünyanın farklı köşelerinde derinleşmekte olan eşitsizliği mercek altına alıyorlar. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Kemendagri berencana menaikkan dana bantuan parpol pemilik kursi di DPR menjadi Rp3 ribu per suara. Usulan itu muncul dalam rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Komisi II DPR, Selasa (8/7).Dana bantuan saat ini sebesar Rp1 ribu per suara, sudah naik dari sebelumnya Rp108 per suara. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumber dana partai berasal dari tiga sumber yakni, iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan APBN/APBD.Jika usulan Mendagri Tito Karnavian disetujui parlemen, maka dana bantuan parpol naik tiga kali lipat. Sebagai contoh, PDIP, yang meraih 25 juta suara sah di Pemilu 2024, saat ini mendapat bantuan Rp25 miliar per tahun. Tiga kali lipat jumlah itu berarti PDIP bisa meraup Rp76 miliar per tahun. Sedangkan, Demokrat yang mengantongi Rp11 miliar dari 11 juta suara sah, nantinya bisa melonjak jadi sekitar Rp33 miliar.Angka ideal untuk dana bantuan parpol memang sejak lama jadi perdebatan. Bahkan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sempat menyebut, semestinya dana bantuan parpol Rp10 ribu per suara agar partai bisa maksimal menjalankan fungsinya.  Bagaimana mencari angka ideal yang harus digelontorkan negara untuk bantuan dana parpol? Adakah rumusannya? Bagaimana evaluasi terhadap dana bantuan parpol selama ini? Apakah sudah transparan dan akuntabel?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Peneliti Divisi Hukum, Demokrasi, dan HAM Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Siska Barimbing.

Demokrasi, Beyaz Türkler vs.

00:00 - Intro03:15 - Keluar Sekejap Ep 16148:14 - BBC Forum59:10 - Khabarnya Ep 2201:14:04 - Rafizi press conference

Ozan Ata Canani, Almanya'da en çok tanınan Türkiye kökenli sanatçılardan biri. Eserlerinde hem Almanca hem de Türkçe sözler yazıyor. Türkiye'den Almanya'ya göçü müzik yoluyla belgeselleştiren, sözleriyle toplumsal olaylara karşı duruş sergileyen sanatçının albümleri ünlü Spiegel dergisinde konu oluyor. Konserlerine Türkler kadar Almanlar da ilgi gösteriyor. Maraş'tan başlayan yolculuğunu şarkılara döken müzisyen şimdi yepyeni bir albümle karşımızda: "Die Demokratie" (Demokrasi). WDR'deki stüdyomuza konuk olan Ozan Ata Canani ile sunucumuz Gökçe Göksu sohbet etti. Hem son albümünü, hem hayat hikayesini konuştu. Von Göksu, Gökçe und Eren Mahir Gencer.

Apakah sentralisasi baik untuk demokrasi? Jawabannya kemungkinan tidak. Desentralisasi - lengkap dengan permasalahannya - menawarkan hal yang lebih baik kalau dilihat dari kacamata demokrasi. Bagaimana pendapat Anda?

Kobraların radarında şu başlıklar var: 00:00 Açılış 03:49

Kobraların radarında şu başlıklar var: 00:00 Açılış 03:49

Episode terbaru PutCast kali ini kedatangan tamu spesial, Feri Amsari. Ia adalah seorang ahli hukum tata negara, dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, sekaligus aktivis yang vokal soal isu demokrasi. Obrolan podcast ini membahas permasalahan-permasalahan dalam parpol yang justru menghambat proses demokrasi bangsa.

Guru dikenal dengan pemikiran tajam dan metode pembelajaran yang tak biasa—mengajak kita menengok lebih dalam ke dunia pendidikan Indonesia yang telah kehilangan maknanya.Guru Gembul mengungkap kenyataan pahit bahwa kualitas guru di negeri ini bukan sekadar kurang, tapi benar-benar memprihatinkan. Sistem pendidikan masih lebih mementingkan kepatuhan pada teks daripada mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis.—Uncensored bersama Andini Effendi ingin memulai percakapan mengenai isu yang kerap dianggap tabu. The Elephant in the Room adalah topik yang diketahui semua orang, namun tidak banyak yang berani membicarakannya. Dengan berdiskusi secara terbuka, kami harap masyarakat bisa lebih terbuka pikiran dan hatinya.୨♡୧ New episode drops every Thursday! ୨♡୧☆ Jangan lupa follow & Subscribe kami ☆  https://www.instagram.com/cauldroncontent/  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ3JpwVKQYqY6XA9E0ufQ6gWBL6H__NYw☆ Dengarkan juga podcast kami ☆https://open.spotify.com/show/6pHdBM4Jr0JMwBvbVCMiQI?si=cc66a009ea964c3a&nd=1&dlsi=4f0c2d2242694a34https://podcasts.apple.com/id/podcast/uncensored-with-andini-effendi/id1627192280☆ Host Andini Effendi ☆ https://www.instagram.com/andinieffendi/☆ Guru Gembul ☆https://www.instagram.com/gurugembul/☆ Wardrobe by Wilsen Willim ☆https://www.instagram.com/wilsenwillimofficial/—Timestamps00:00 Intro01:10 Latar belakang Guru Gembul08:35 Demokrasi & Warisan Feodal Indonesia13:59 Kompetensi Guru Indonesia19:58 Sistem Pendidikan Indonesia Gagal27:11 Manipulasi Sistem Pendidikan Indonesia30:26 Guru: Kunci Membentuk Generasi Emas33:33 Membongkar Kebisuan Pendidikan 41:23 Potensi Anak Indonesia Terbungkam53:57 Ekspektasi vs Realita Indonesia56:38 Warisan Terbaik: Kontribusi bagi Masa Depan

Dünyada ezilmiş, hakkı yenmiş pek çok halk vardır. Bizim de yaşadığımız Batı Asya (Ortadoğu) coğrafyasında yaşayan Filistin halkı da bu halklardan biridir. Filistin halkı, dünyanın en büyük baş belası olan ABD destekli işgalci İsrail tarafından yüzyılı aşkındır sömürgecilik, ırk ayrımcılığı, yerinden edilme ve işgal politikalarına karşı direnmekte ve mücadele etmektedir. Filistin halkının emperyalizme ve Siyonizme karşı verdiği bu kahramanca mücadele dünyada simge haline gelmiş, ezilen halklara ilham kaynağı olmuştur.Ekim 2023'ten sonra işgalci İsrail, aynı öncesinde olduğu gibi Filistin halkının teslim olması, haklarından vazgeçmesi ve yurdundan göç etmesi için onun tüm yaşam koşullarını yok etme saikiyle hareket etmiş ve soykırım uygulamıştır. Hâlâ da bu uygulamalarına tüm şiddetiyle devam etmektedir.İşgalci İsrail, soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 36 hastaneyi bombalamış ve kullanılamaz hale getirmiştir. Ayrıca işgalci İsrail devleti, binden fazla sağlık çalışanını doğrudan hedef alarak infaz etmiş veya işkence altında öldürmüştür. Kayıt altına alınan öldürdüğü Filistinli sayısı en az elli bini, yaralı sayısı ise yüz on bir bini aşmıştır. Bombardımanın yoğun şekilde devam ettiği, ağır kuşatmanın sürdüğü koşullarda, doğrudan hedef alınmalarına rağmen Filistinli doktorlar ve sağlık emekçileri var güçleriyle yaraları iyileştirme mücadelesi vererek insanlığın yüz akı olmuşlardır.İstanbul Tabip Odası, geçmişten beridir Filistin halkının tarihsel haklı ve meşru mücadelesini desteklemeyi, maruz kaldığı baskılara ve zulme karşı durmayı her zaman enternasyonal bir görev bilmiştir. Bu anlamda her yıl İstanbul Tabip Odası olarak farklı kurumlardan jüri üyelerinin katılımıyla belirlediğimiz, ismini 23 Mayıs 1980 yılında TTB Merkez Konseyi üyeliği yaparken emek ve demokrasi düşmanlarınca katledilen Dişhekimi Sevinç Özgüner'den alan İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi ödülüne, bu yıl, direnişleriyle ve mücadeleleriyle simgeleşen Filistinli Dr. Hussâm Ebu Safiyye nezdinde tüm Filistinli sağlık emekçilerini layık gördük. 23 Mayıs'ta yapacağımız törenle gıyaben ödüllerini vereceğiz.Ayrıca tarihsel ve insani yaşam hakları için meşru mücadele veren Filistin halkının yaşadığı her yerde dayanışmayı örmek, Filistin meselesinin yalnızca savaşta değil “barışta” da gündemde tutulmasını sağlamak, Filistinli doktorlar ve sağlık emekçilerine destek olmak, mümkün olduğu ölçüde ulusal ve uluslararası sağlık örgütleriyle beraber dayanışmayı örgütlemek ve Türkiye devletinin İsrail'e tam ambargo uygulamasını sağlamak ve bunu dünya çapında örgütlemesi yönünde baskı oluşturmak üzere İstanbul Tabip Odası bünyesinde Filistin'le Dayanışma Çalışma Grubu'nu kurduk ve çalışmaya başladık.Son yapılan ateşkesin İsrail tarafından bozulduğu günden beri Gazze, belki de tarihinin en ağır ablukasını yaşıyor. Sınır kapılarından hiçbir geçişe İsrail tarafından izin verilmiyor. En temel insani ihtiyaçlar dahi karşılanamaz durumda. Hastalara iyileşmesi için verilen serum sıvıları su kıtlığı nedeniyle içme suyu için kullanılmak zorunda kalıyor. Salgın hastalıklar hortlamış durumda. Dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor.İstanbul Tabip Odası ezilenin, haklının, güçsüzün yanında saf tutar; tarafsız değildir. Dolayısıyla Filistinlilerin yaşadığı bu insanlık dramına sessiz kalamazdı. İşgalci ve soykırımcı İsrail'in karşısında Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesini desteklemek, özgürlüğünü savunmak insani ve enternasyonalist bir görev olmasının yanında, tıbbın ve hekimlik değerlerinin de bir gereğidir. Filistin halkının özgürleşmesi, bölgedeki ve dünyadaki her türden ezilenlerin; işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların, kadınların da özgürleşmesi yolunda büyük bir adım olacaktır.Yaşasın halkların kardeşliği!Nehirden denize özgür Filistin!

This is a free preview of a paid episode. To hear more, visit tersaci.substack.comUzun bir aradan sonra yeniden merhaba!* Demokratikleşme yozlaşmayı beraberinde getirir.* Algılara dayalı yapılan tüm demokrasi endeksleri aslında PR çalışmasıdır.* İstatistiksel/ampirik sonuçlar teorik desteğe muhtaç….* Demokrasinin savaşları her zaman daha maliyetli ve daha kanlı olmuştur.Not: Zaten düzensiz olarak yayın yaptığım için çok açıklamaya gerek yok.…

Batı dünyasının temel gücü olarak kabul edilen demokrasi ve hür girişim imkanları acaba temel zayıflığı haline mi dönüşüyor? ABD Başkanı Trump'ın seçimden sonraki ilk 100 günlük icraatları sonrasında Trump'a desteğin ciddi şekilde azaldığı yönünde veriler gelmeye başladı.

Kontroversi seputar Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tak kunjung surut. Apalagi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto diketahui telah meneken revisi RUU tersebut, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Kamis (17/4) pekan lalu mengabarkan UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025.Berita ini sontak memancing reaksi publik. Prabowo dinilai telah diam-diam meneken aturan tersebut. Sementara, keberadaan draf resminya tak kunjung bisa ditemukan dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.UU TNI tetap melaju ditengah protes dan penolakan masyarakat yang menuntut Undang-Undang itu dibatalkan. Seperti apa dampaknya pada demokrasi? Ruang Publik menghadirkan Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan Khairul Fahmi, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) untuk membahas hal tersebut.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Şirin Payzın ve Murat Sabuncu gündemi değerlendirdi.16 Nisan 2025 yayını

Necip Bahadir | Erdoğan'la demokrasi mümkün mü? | 13.04.2025 by Tr724

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar, Türkiye'de olduğu kadar, dünyanın çeşitli yerlerinde de devam etmekte. Sydney'in kalbi Town Hall'da, yogun yağış altında bir araya gelen ve seslerini duyurmak isteyen katılımcılara, ne amaçla toplandıklarını sorduk.

Retronun ilişkiler ve demokrasi üzerine etkisini konuştuğumuz bu bölümde süregelen boykotu, Z kuşağının sloganlarını ve Ağaçkakan TV'yi de ele aldık. Bölüm konuğumuz ilişki koçu İrem Çakıroğlu Caner'in falına baktı.

Yankı odaları ve filtre balonları kamusal tartışma ortamının çeşitliliğini sınırlayarak bireylerin yalnızca kendi görüşlerini destekleyen içerikleri “tüketmesine” neden oluyor.Yazan: Ömer Burak TekSeslendiren: Halil İbrahim Ciğer

Pada Pilkada Jakarta kali ini Prabowo dan Jokowi memilih jalan yang berbeda. Tidak ada gugatan atas kemenangan Pramono-Rano Karno, artinya tidak ada skenario dua putaran. Demokrasi di Jakarta hampir kembali, kita harus tetap menjaganya dari pengaruh juragan partai politik. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Radikal islamcı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü liderliğindeki muhalif gruplar Suriye'de 24 yıllık Esad rejimini yıkarak, başkent Şam'ı ele geçirdi. Devlet Başkanı Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Sadece Suriye'de değil, Alman kentlerinde de binlerce Suriyeli kutlama yapıyor. Suriye'de demokratik bir rejim mümkün mü, yoksa bir islam devleti mi kurulacak? Bu soruları uluslararası güvenlik uzmanı Burak Yıldırım ile konuştuk. Mikrofonda Gökçe Göksu ve Elmas Topcu var. Von Gökce Göksu.

Yuk! Bersama berpartisipasi dalam survey singkat ini untuk perkembangan Podcast Indonesia yang lebih baik! Ada hadiahnya lo! Klik langsung disini https://fstry.pse.is/6sjedf —— Firstory DAI —— Ada yang khawatir kalau Pilkada Jakarta cuma satu putaran. Tapi cara lama memainkan suara, intimidasi aparat, dan guyuran bansos rasanya tidak mempan di Jakarta. Dengan begitu ada harapan demokrasi kembali di Jakarta. Tetap harus kita kawal. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Home Affairs Minister Clare O'Neil has labelled democracy our most precious national asset. But some people say it's at risk. - Menteri Dalam Negeri, Clare O'Neil, menyebut demokrasi sebagai aset nasional yang paling berharga. Namun beberapa orang mengatakan demokrasi sedang terancam.

Following the profound setback to democratization from Golkar's takeover, constitutional justices undertook a spirited effort to restore competition to regional-head elections -- only for parliament to countermand the court a day later with a Regional Head Election Law revision.  To examine the whiplash-like effects of events, we enlisted the veteran journalist Wahyu Dhyatmika of Tempo - the venerable news group that occupies a central role in documenting Indonesia's political convulsions. We discuss the circumstances of Golkar Chair Airlangga Hartarto's resignation, the ensuing cabinet reshuffle, two momentous Constitutional Court verdicts on 20 August and the legislative reprisal led by Gerindra in parliament.  We assess the prospects for demonstrations, the implications for the legitimacy of the regional‑head election system and the longer-term consequences for the rule-of-law versus "Ruler's Law".  Credit to our intrepid journalist-and-sound engineer Steven Handoko for turning around the audio file in record time and keeping the content fresh!For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Çalar Saat, samimi ve dürüst habercilik anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanından derlediği haberleri izleyicilerle buluşturup ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin lider sabah haber programı Çalar Saat NOW'da! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/nowhaber Twitter: http://www.twitter.com/NOWhaber Instagram: https://www.instagram.com/nowhaber.tr/ Podcast: https://anchor.fm/now-haber

Çin Başbakanı, 7 yıl sonra bu kadar üst düzey Çinli yetkilinin ilk ziyaretinde Adelaide Hayvanat Bahçesi'ne iki yeni pandanın ödünç verileceğini duyurdu. Pandaları ödünç verme eylemi, panda diplomasisi olarak bilinen diplomatik bir aracın parçası ve genellikle Çin dış ilişkilerinde pozitif imaj edinme çalışması olarak biliniyor. Bu yumuşak güç genellikle ülkelerin ilişkileri normalleşirken, uluslararası arenada siyasi nüfuz amacıyla göze batmayacak biçimde uygulanmakta. Demokrasi yanlısı ve insan hakları aktivistleri, değişimin gerçekliğinin o kadar da siyah ve beyaz olmadığını söylüyor.

Demokrasi di seluruh dunia telah terkikis ke titik terendah dalam dua dekade, seperti yang ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan oleh yayasan Bertelsmann Stiftung Jerman.

Burada modern rekabetin küreselleşmesi öyküsünü kendi içindeki kavramlarını tartışarak, Rusya ve Çin örnekleri üzerinden otoriter yönetimlerin eleştirisini yaparak açıklayacağım. Kavramsal olarak "modern rekabet" anlayışını bu şekilde açıklama imkanı bulacağım. Sonlara doğru kapitalizmin yozlaşmasını açıklayacağım. Bu kısımda da Anglo-Sakson yapıyı ve Kıta Avrupa'sını işaret edeceğim. Burada anlaşılması gereken şu olacak: Demokrasi ve insanlığın gelişimi kimsenin insafına kalmamalı, rekabetin yapılma amacı değer üretmek esaslı olmalı.

Mehmet Efe Çaman | Rusya, Putin ve demokrasi – alınacak dersler | 19.03.2024 by Tr724