Podcasts about Aceh

In this milestone 200th episode of Walk Talk Listen, Maurice Bloem is joined by Lieselotte (Lisa) Heederik, co-founder and CEO of Nazava Water Filters, an award-winning social enterprise working to provide safe, affordable drinking water to low-income households across the Global South. Lisa shares her personal journey—from a childhood across Bolivia, Kenya, and Yemen to leading one of the only WHO-certified water filter companies in developing countries. Her own experience of dehydration as an infant shaped a life-long mission: making safe water a right, not a privilege.   During this wide-ranging conversation, Lisa reflects on how Nazava scaled its impact to reach over 600,000 people in 30+ countries. From the post-tsunami landscapes of Aceh to microfinance-driven solutions in Kenya, she discusses the intersection of women's empowerment, climate action, and health equity. With humor and humility, Lisa shares her “why,” what keeps her hopeful, and how running trail races mirrors her work as a purpose-driven entrepreneur. Listener Engagement Learn more about Lisa and Nazava at global.nazava.com Follow Lisa on LinkedIn and Nazava on Instagram, Facebook, and YouTube. Share your thoughts on this episode via walktalklisten. Your feedback is invaluable. Explore Lisa's song pick and others on our #walktalklisten playlist here. Follow Us Support the Walk Talk Listen podcast and Maurice by liking and following Maurice on Blue Sky, Facebook and Instagram. Visit our website at 100mile.org for more episodes and information about our initiatives. Check out the special WTL series "Enough for All," featuring Church World Service (CWS) and the work of the Joint Learning Initiative (JLI).

Narasumber: 1. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage2. Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survei, Konsultan, Komunikasi Politik dan Konsultan Komunikasi Publik - Dr. Emrus Sihombing

Send us a textPrabowo snubs G7 invitation and heads for St. Petersburg to meet Putin. Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement coming to a conclusion. A spotlight on nickel mining island in Raja Ampat islands. A dispute between Aceh and North Sumatra regarding the status of four islands. Fadli Zon's insistent on denying rapes happening in 1998 riots showed willingness from Government to change narratives and history. Attorney General's Office seized 11 trillion Rupiah from palm oil company Wilmar pertaining to bribery scandal in 2021.It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Pemerintah memutuskan menyudahi sengketa empat pulau di Aceh yang sempat menjadi polemik. Kini, empat pulau itu berhasil kembali ke garis pemerintahan Aceh.

Narasumber: 1. Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Anggota Badan Legislasi-Firman Subagyo2. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage

Polemik empat pulau di perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terus berlanjut. Gubernur Aceh menolak tawaran kerja sama untuk mengelola keempat pulau tersebut, sementara Gubernur Sumut, Bobby Nasution, meminta media agar tidak memantik kekisruhan.

Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa batas wilayah yang melibatkan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Hal tersebut disampaikan Sufmi Dasco Ahmad usai melakukan komunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Lalu penyeleseian apa yang diharapkan dari persoalan tersebut? dan apa rekomendasi dan respon dari DPR Aceh, terkait polemik 4 pulau tersebut? Talk bersama Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu dan Anggota Komisi VI DPR Aceh dari Fraksi Partai Demokrat, Nora Idah Nita, SE, MM

Polemik empat pulau yang secara historis milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, yang dialihkan ke Sumatera Utara terus bergulir.Polemik mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Admitustrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.Polemik 4 pulau di Aceh yang diserahkan Mendagri ke Sumatera Utara ini pun kemudian diambil alih Presiden Prabowo Subianto dan menargetkan keputusan final akan diambil dalam waktu dekat..Bagaimana sebaiknya Presiden menengahi polemik pengelolaan 4 pulau antara Sumut dan Aceh? 1. Dosen Ilmu Politik Pemerintahan dan Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, S.IP., MA ,  -2. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ) Saiful Anam

Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta Raya mulai berkumpul di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri untuk menyerukan tuntutan status empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Bagaimana DPD RI asal Aceh menanggpi polemik 4 pulau tersebut? Talk bersama Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage.

Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang sebagai bagian Provinsi Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut sebelumnya masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.Keputusan Kemendagri berbuah protes dari kalangan masyarakat Aceh. Mereka menilai ini bukan hanya perkara perubahan batas administratif, namun berdampak pula pada identitas, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir Aceh yang menggantungkan hidupnya pada laut dan keempat pulau itu.Selain itu, keputusan tersebut juga dinilai mengabaikan surat kesepakatan bersama (SKB) tahun 1992, yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Tanah Rencong.Hari ini  Pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh bertemu untuk membahas langkah lanjutan menyikapi keputusan Kemendagri.Lebih jauh soal dampak putusan Kemendagri bagi masyarakat Aceh Singkil, kita bahas di Ruang Publik KBR, bersama Mantan Dirjen Otda Kemendagri/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Jakarta Soni Sumarsono, lalu Koordinator Aliansi Gerakan Aceh Menggugat Mendagri (AGAMM)/ Advokat Aceh Singkil Muhammad Ishak, S.H, Anggota DPR RI dari dapil Aceh II M. Nasir Djamil, dan Guru Besar Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid.

Pemerintah Aceh bersama Tim Pembina Samsat Aceh meluncurkan inovasi layanan kesamsatan dan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas.

Jemaah haji asal Aceh di Makkah, Arab Saudi, menerima uang saku tambahan sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp8,7 juta, di Hotel 908, Makkah, Jumat (24/5/2025).Uang saku itu diterima dari Baitul Asyi atau badan wakaf Aceh di Tanah Suci yang setiap tahun memberikan pengelolaan hasil wakaf kepada jemaah Aceh. Rap@Kemenag_RI #liputanhajielshinta2025 #haji2025 #mabrursepanjangumur #hajimabrur

Haji Tahun 2025 Provinsi Aceh mendapat kuota haji prioritas bagi lansia sebanyak 219 kuota, satu diantaranya adalah Muhammad Dahlan yang berusia 100 tahun. Dahlan merupakan calon Jemaah haji tertua di Provinsi Aceh. Ia dan istrinya, Dahniar (95) tidak menyangka bisa berangkat haji tahun ini, padahal mereka baru lima tahun mendaftar. Laporan Fitri Juliana, Banda Aceh.

DPD Nasdem Aceh, Konsolidasi Eratkan Silaturahmi.

Ratusan calon jemaah haji di Kabupaten Bireuen, Aceh, diberikan bimbingan manasik haji di Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen. Manasik ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bireuen.

Diduga melakukan k3k3rasan dan p3ngani4yaan terhadap seorang b0cah yang masih duduk di bangku sekolah dasar, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menjalani sidang perdana

Tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Jakarta, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom ditahan akibat terjerat kasus suap. Ketiganya menerima suap sebesar Rp60 miliar pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka lainnya, termasuk Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, panitera Wahyu Gunawan, dan dua pengacara. Kasus suap dan korupsi hakim bukan hal baru. Sebelumnya suap melibatkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat memutus bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. Rentetan kasus ini menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyebut ini sebagai pertanda jebolnya integritas hakim.Upaya apa yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat? Ruang Publik KBR menghadirkan Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, dan Rangga Lukita Desnata, Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia sekaligus Hakim di PN Bireun, Aceh.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tsunami Aceh 2004, bencana alam atau eksperimen rahasia?!

Não Estados ultramodernos como Japão, Coreia do Sul ou Singapura, mas a Indonésia, o Mianmar e a Tailândia são onde o punk asiático tem prosperado como um código que a juventude encontrou para promover solidariedade mútua e resistência. Neste episódio, me foco em um dos movimentos mais prolíficos da música underground atual, o da Indonésia.TEXTO E NARRATIVA: F. V. Silva (⁠@felipevalium⁠)REFERÊNCIASAlisha Rahaman Sarkar. "Punk rock band ‘forced by police' to apologise for anti-corruption song". The Independent, 26/fev/2025.Ayumi Nakanishi (página pessoal). Cool people who did cool stuff. "Part One: Crass: How Some Hippies Reinvented Punk and Changed the World" (16/fev/2025).Denny Septiviant. "Kasus Sukatani dan Reproduksi Kuasa", fev.2025.Maria Bakkalapulo (página pessoal)Fathun Karib. "Sejarah Komunitas Punk Jakarta" (27.jul.2009). resources for dilletantes.Oke Atmaja; Angga Budiyanto. "Sisi Lain Kaum Punk yang Dianggap Liar Tanpa Nalar". 07.set.2019. Suara.com.“Polícia enquadra punks na Indonésia”, G1, 14/12/2011.Punk in Dschlungel (Documentário). Alemanha, 2006.Punk Rock vs Sharia Law. VICE Asia [Documentário, 2020].Risky Anggiono. "Ayumi Nakanishi, Fotografer yang Angkat Band Punk Jakarta di Negeri Sakura". 11.Jan.2017. Jabarek Pres. Sejarah Band Marjinal (Totok Jumantoro, 2016).Street Punk! Banda Aceh. (Documentário, 2014, W.D.H. Productions).Karishma Vaswani. "Indonesia's Aceh punks shaved for 're-education'". 14/12/2011. SONS TOCADOS DURANTE O EPISÓDIO00:32 The Civil Disorder // Cepat Bangun01:23 Human Chaos // Turnê ke Borneo02:18 Rebel Riot // One Day03:36 Antiseptic // Septic in the house06:39 Media Hitam // Kami adalah punk08:17 Sukatani // Gelap gempita11:58 Marjinal // Hukum Rimba13:52 Marjinal // Negri Ngeri18:52 Total Vandal // Merdeka atau mati25:12 Little Chaos // Dosa dunia29:16 Si Bunga Hitam // Lawan kemiskinan

As the Trump administration erases the T and Q in LGBTQ from government websites and publications — even the signage outside the Stonewall National Monument — New York college student Eli Butler seeks to counter the hate of far-right politicians and media outlets by exploring the hidden history and the joy of transmasculine community building (interviewed by David Hunt). And in NewsWrap: two young men in the Indonesian province of Aceh are publicly beaten with a cane for having gay sex, British law does not recognize “nonbinary” as a gender according to the United Kingdom Court of Appeal, Iowa's transgender people are no longer protected from discrimination, a federal judge rules that key provisions of Trump's executive order targeting federal agencies and federally funded DEI programs in higher education and the private sector are “impermissibly vague,” a second Trump order to move transgender women in U.S. women's prisons to men's prisons is blocked, the U.S. Supreme Court lets Tennessee's virtual ban on drag performances stand, the “reverse discrimination” case of a straight, white, cisgender woman is heard by the U.S. top court, and more international LGBTQ+ news reported this week by Ava Davis and Joe Boehnlein (produced by Brian DeShazor). All this on the March 3, 2025 edition of This Way Out! Join our family of listener-donors today at http://thiswayout.org/donate/

The influence of the great medieval mystic Ibn ‘Arabi is immeasurable, reaching from his home city of Murcia in Andalusia to Aceh in Indonesia and just about everywhere in between. His teachings similarly try to encompass, or at least articulate, the unfathomable depths of being, both human and divine, together with the links between God's ultimate being and our own contingent existence. Whereas Ibn ‘Arabi's terrestrial life played out between Seville and Tunis in his early career and Mecca and Damascus in his later years, his spiritual life unfolded through encounters with saints and prophets in the ‘imaginal world' (or ‘alam al-mithal) that was central to his cosmology. In this episode, we trace this double life and summarize his doctrines at large. We then turn to his two most famous works, the Futuhat al-Makiyya (‘Meccan Revelations') and Fusus al-Hikam (‘Ringstones of Wisdom'), to unravel the key concept of huwiyya (literally ‘He-ness'). Nile Green talks to Ismail Lala, author of Knowing God: Ibn ‘Arabi and ‘Abd al-Razzaq al-Qashani's Metaphysics of the Divine (Brill, 2020).

Ditjen Imigrasi Aceh Usulkan Pulau Khusus untuk Pengungsi Rohingya | Dinilai Tak Jujur, MK Diskualifikasi Calon Wakil Gubernur Papua Yermias Bisai | Menpora Tunggu Pengajuan Dokumen Naturalisasi Tiga Pemain dari PSSI

Today's HeadlinesCourt cases and assassination over Quran burnings show Europe is under pressureChurch planter takes Indonesia's Aceh province as his mission fieldThree “quiet crises” among Christian leaders

Neuer Mittwoch, neue Folge! Heute gehts um zwei seltene asiatische Sativa-Landrassen, einen Mary Jane Rabattcode und natürlich um die eigenen Grows. Einen kleiner Ausflug in die Welt der Anthocyane darf natürlich auch nicht fehlen! Lehnt euch zurück, macht euch nen Tee und und lasst euch berieseln! Alle Links von Cannapendium: ⁠https://linktr.ee/cannapendium

WORLD: Over 75 Rohingya disembark at Aceh | Jan 31, 2025Visit our website at https://www.manilatimes.netFollow us:Facebook - https://tmt.ph/facebookInstagram - https://tmt.ph/instagramTwitter - https://tmt.ph/twitterDailyMotion - https://tmt.ph/dailymotionSubscribe to our Digital Edition - https://tmt.ph/digitalSign up to our newsletters: https://tmt.ph/newslettersCheck out our Podcasts:Spotify - https://tmt.ph/spotifyApple Podcasts - https://tmt.ph/applepodcastsAmazon Music - https://tmt.ph/amazonmusicDeezer: https://tmt.ph/deezerStitcher: https://tmt.ph/stitcherTune In: https://tmt.ph/tunein#TheManilaTimes Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

An earthquake off the coast of Indonesia on 26 December 2004, triggered a tsunami which cost the lives of an estimated 230,000 people around the Indian Ocean. It was one of the largest earthquakes ever recorded. Dendy Montgomery was living in the city of Banda Aceh in Indonesia which was laid to waste by the disaster. He spoke to Rebecca Kesby in 2013. For nine minutes every day, we take you back in time and all over the world, to examine wars, coups, scientific discoveries, cultural moments and much more. Recent episodes explore everything from football in Brazil, the history of the ‘Indian Titanic' and the invention of air fryers, to Public Enemy's Fight The Power, subway art and the political crisis in Georgia. We look at the lives of some of the most famous leaders, artists, scientists and personalities in history, including: visionary architect Antoni Gaudi and the design of the Sagrada Familia; Michael Jordan and his bespoke Nike trainers; Princess Diana at the Taj Mahal; and Görel Hanser, manager of legendary Swedish pop band Abba on the influence they've had on the music industry. You can learn all about fascinating and surprising stories, such as the time an Iraqi journalist hurled his shoes at the President of the United States in protest of America's occupation of Iraq; the creation of the Hollywood commercial that changed advertising forever; and the ascent of the first Aboriginal MP.(Photo: A man walks amongst through rubble in Banda Aceh, Indonesia. Credit: BAY ISMOYO/AFP via Getty Images)

The Chinese president has signed orders to enact three laws concerning value-added tax, supervision, and the popularization of science and technology(01:02). People in Indonesia's Aceh province have commemorated the 20th anniversary of a devastating tsunami(20:51). Results of China's fifth national economic census show that the country's economy has achieved progress while maintaining stability over the past five years(31:00).

Presiden terpilih AS Donald Trump memperingatkan bahwa dia akan menegaskan kembali kendali Amerika atas Terusan Panama, dan memperbarui seruannya untuk membeli Greenland dari Denmark. Sementara itu, setelah 20 tahun berlalu, ada 2 perempuan Aceh yang menjadikan tsunami sebagai titik balik kehidupan.

Ancaman Trump  untuk ambil alih kendali Terusan Panama membuat gusar Panama dan Meksiko. Sementara itu, Aceh masih dibelenggu kemiskinan, meski bencana Tsunama sudah  20 tahun berlalu.

Twenty years after the devastating tsunami that hit the Indonesian island of Sumatra, the province of Aceh has returned to peace after a civil war and is now living under Koranic law. Our correspondent reports.

In this episode of the High Impact Man podcast, host Defib and co-host Dial-Up welcome Paul Berg, a former U.S. Foreign Service Officer. They discuss Paul's extensive career in diplomacy, his upbringing in Wisconsin, and his experiences in Vietnam and Afghanistan. The conversation touches on the challenges of U.S. foreign policy, the importance of patience in international relations, and personal growth through boxing. Paul shares insights from his life as a diplomat and reflects on the complexities of American involvement abroad. In this engaging conversation, Paul Berg, a retired diplomat, shares his experiences and insights from his time in Afghanistan, the impact of American foreign policy, and his reflections on cultural connections from around the world. He discusses the challenges faced during the tsunami in Aceh, his evolving relationship with New York City, and offers thoughts on the Russia-Ukraine conflict. Throughout the discussion, he emphasizes the importance of understanding local perspectives and the need for moral clarity in diplomacy.

Jillian and Haley deal with the horrors of real life by dealing with the horrors of past life with the 2004 Indian Ocean Tsunami. Haley rounds out conservation corner with the Sumatran Rhino. Sources: ⁠Woman wedged upside down between rocks for 7 hours after trying to retrieve her phone⁠, Hilary Whiteman, CNN ⁠Family tells of 'relief after 1924 climbers foot found on Everest,⁠ Tessa Wong and Flora Drury, BBC⁠Indian Ocean tsunami of 2004⁠, Encyclopedia Britannica ⁠Tsunami warning systems⁠, Encyclopedia Britannica ⁠JetStream Max: 2004 Indian Ocean Tsunami⁠, NOAA ⁠The 2004 Tsunami Wiped Away Towns With ‘Mind-Boggling' Destruction⁠, Dave Roos, History⁠Indian Ocean tsunami: survivor's stories from Aceh,⁠ Kate Lamb, The Guardian ⁠‘The Impossible' is Based on This Family's Horrific True Story⁠, Reid Goldberg, Collider ⁠Interview with tsunami survivor Tomas Alvarez Belon, ⁠United Nations ⁠The family that survived the apocalypse⁠, Charlotte Eagar, The New York Times ⁠Sumatran Rhino, ⁠WWF

Di bûletena nûçeyên îro de: Hat dîtin ku Pauline Hanson bi nijadperestî senatoreke misilman şermezar kiriye… Bi kêmanî 6 penaxwazên Rohinga li beravên Aceh li Endenûsya xeniqîn, ew nûçeyana û nûçeyên din di bûletenê de hene.

Pauline Hanson found to have racially vilified a Muslim Senator; At least six Rohingya asylum seekers drown off the coast of Aceh in Indonesia; And in sport, the Melbourne Demons to publicly release two reviews into the AFL club.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu para pemimpin Israel di Tel Aviv untuk dorong peningkatan akses kemanusiaan warga Palestina dan diakhirinya perang Israel di Gaza dan Lebanon. Sementara ratusan Muslim Rohingya terombang-ambing di perariran Labuhan Haji pascapenolakan warga setempat.

Meluasnya perang Israel melawan Hamas dan Hizbullah telah mengakibatkan ribuan orang terpaksa mengungsi di Lebanon selatan. Sementara itu, Komnas Perempuan nyatakan pelaksanaan UU TPKS di Aceh tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Today's episode focuses on Indonesia, the presidential election held in February 2024, and the impending inauguration of the winner of that election, former Army general and current defence minister Prabowo Subianto, in a few weeks' time. Prabowo's victory in February, events over the past several months, and the imminent transition to a Prabowo presidency have heightened concerns about the state of democracy in Indonesia. To discuss these issues, we are joined by Ed Aspinall, one of the world's leading specialists on Indonesian politics and someone who has been writing about worrying trends in Indonesian politics for many years.  Edward Aspinall is Professor in the Department of Political and Social Change at the Corall Bell School of Asia Pacific Affairs at the Australian National University (ANU). He is the author of Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia (Stanford University Press, 2005), Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia (Stanford University Press, 2009), (with Ward Berenschot) Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Cornell University Press, 2019), and (with Allen Hicken, Paul Hutchcroft, and Meredith Weiss) Mobilizing for Elections: Patronage and Political Networks in Southeast Asia (Cambridge University press, 2022). He is the co-editor of a book series with National University of Singapore Press and co-editor of the Southeast Asian Politics and Society Elements series published by Cambridge University Press.  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/new-books-network

Today's episode focuses on Indonesia, the presidential election held in February 2024, and the impending inauguration of the winner of that election, former Army general and current defence minister Prabowo Subianto, in a few weeks' time. Prabowo's victory in February, events over the past several months, and the imminent transition to a Prabowo presidency have heightened concerns about the state of democracy in Indonesia. To discuss these issues, we are joined by Ed Aspinall, one of the world's leading specialists on Indonesian politics and someone who has been writing about worrying trends in Indonesian politics for many years.  Edward Aspinall is Professor in the Department of Political and Social Change at the Corall Bell School of Asia Pacific Affairs at the Australian National University (ANU). He is the author of Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia (Stanford University Press, 2005), Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia (Stanford University Press, 2009), (with Ward Berenschot) Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Cornell University Press, 2019), and (with Allen Hicken, Paul Hutchcroft, and Meredith Weiss) Mobilizing for Elections: Patronage and Political Networks in Southeast Asia (Cambridge University press, 2022). He is the co-editor of a book series with National University of Singapore Press and co-editor of the Southeast Asian Politics and Society Elements series published by Cambridge University Press.  Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/southeast-asian-studies

Today's episode focuses on Indonesia, the presidential election held in February 2024, and the impending inauguration of the winner of that election, former Army general and current defence minister Prabowo Subianto, in a few weeks' time. Prabowo's victory in February, events over the past several months, and the imminent transition to a Prabowo presidency have heightened concerns about the state of democracy in Indonesia. To discuss these issues, we are joined by Ed Aspinall, one of the world's leading specialists on Indonesian politics and someone who has been writing about worrying trends in Indonesian politics for many years.  Edward Aspinall is Professor in the Department of Political and Social Change at the Corall Bell School of Asia Pacific Affairs at the Australian National University (ANU). He is the author of Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia (Stanford University Press, 2005), Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia (Stanford University Press, 2009), (with Ward Berenschot) Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Cornell University Press, 2019), and (with Allen Hicken, Paul Hutchcroft, and Meredith Weiss) Mobilizing for Elections: Patronage and Political Networks in Southeast Asia (Cambridge University press, 2022). He is the co-editor of a book series with National University of Singapore Press and co-editor of the Southeast Asian Politics and Society Elements series published by Cambridge University Press.  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/political-science

It is said to have started to boom in Indonesia since the Aceh's tsunami in 2004 - how has the science of geology evolved and the careers in this field developed for women in the country? - Disebut mulai booming sejak tsunami Aceh 2004, bagaimana perkembangan ilmu geologi dan karirnya bagi wanita di Indonesia?

Rev Bill Crews talks to Ray Martin, journalist and TV presenter, who has just returned from one of the most devastated areas Aceh province where he's been making a documentary commemorating the 20th anniversary of the Boxing Day Tsunami and The Last Goodbye tragic event.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Antje Missbach - Refugees growing up in limbo Indonesia is currently home to over 13,000 refugees and asylum seekers, a majority of them young people who are stuck in limbo waiting for their futures to be determined. For most, it takes years, sometimes more than a decade, for resettlement to become an option. In the meantime, for those who arrive in Indonesia as children and teenagers this means that much of their youth and formative years - when they look to form relationships, explore their sexuality and establish their identities - are also ones in which they have very limited opportunities for education, work and recreation. This means growing up amid endless boredom and with few pathways into society. The recent arrivals of boatloads of Rohingya refugees on Aceh's shores is a stark reminder that the asylum seeker issue is not going away. New solutions are needed to enable the thousands currently in Indonesia, to establish a somewhat normal life. With onward pathways to Australia and beyond cut off and resettlement extremely slow, will Indonesia shift its rhetoric and recognise its status as a destination, rather than transit, country for refugees? What will this mean for those stranded in Indonesia? Will they finally be permitted to integrate and make a place in society? In this week's episode Jemma chats with Antje Missbach, Professor of Sociology at Bielefeld University, Germany. Antje is an expert on asylum seekers in Indonesia and specialises in global and transnational migration and mobility. In 2024, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales and Tito Ambyo from RMIT. Image: /Ali Froghi

Join Annabel Gallop as she takes us to the Indonesian province of Aceh, where she introduces us to the Ninefold Seal, and through it, takes us on a tour through Mughal power, Chinese trade, European conquest, and the wonderful artistic expression of the people of Sumatra.

Gedung Putih mengatakan pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara Eropa tidak akan membuat solusi dua negara semakin mungkin terwujud. Sementara di Indonesia, 51 pengungsi etnis minoritas Muslim-Rohingya yang dipaksa turun di Kwala Langkat semakin menguatkan dugaan penyelundupan manusia.

The sultanate of Aceh enjoyed no fewer than four reigning queens in a row. They defended their country against rampant expansion by the Dutch and then the English. The last queen, Zainatuddin Kamalat Syah, was eventually deposed in 1699, through a combination of religious and personal factors, ending 59 years of a highly unusual political experiment in which women were seen as not just acceptable rulers, but preferable to men. Visit the website (herhalfofhistory.com) for sources, transcripts, and pictures. Support the show on my Patreon page (https://www.patreon.com/user?u=83998235) for bonus episodes, polls, and a general feeling of self-satisfaction. Or make a one-time donation on Buy Me a Coffee. Join Into History (intohistory.com/herhalfofhistory/) for a community of ad-free history podcasts plus bonus content. Visit Evergreen Podcasts to listen to more great shows. Follow me on Twitter (X) as @her_half. Or on Facebook or Instagram as Her Half of History.   Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

From October 2022 to February 2023, Indonesia reported four polio cases with three cases occurring in Aceh province and one case in West Java province. In the early January 2024 with the discovery of one positive case of polio in Manisrenggo, Klaten, the area was declared an KLB (Extraordinary Event) area. - Sejak Oktober 2022 hingga Februari 2023, Indonesia melaporkan empat kasus polio dengan tiga kasus terjadi di provinsi Aceh dan satu kasus di provinsi Jawa Barat. Pada awal Januari 2024, dengan diketemukannya satu kasus positif polio di Manisrenggo, Klaten, daerah itu dinyatakan daerah KLB (Kejadian Luar Biasa).

03:25 A rocktörténet legízlésesebb dizájnja Winkler Róbert szerint: Sodom: In the Sign of Evil. („My life begins at midnight twelve,/masturbate to kill myself”) 05:00 A Nyelvtudományi Kutatóközponttá lett intézetet közben lelopta az Akadémiáról az Orbán-rendszer, de a helyesiras.mta.hu maradt, ahol volt. 06:00 Bede Márton aktuális tartózkodási helye. 11:00 Európai típusú ifjúsági szubkultúrákat követni trópusi klímán. Bizonyos páratartalom felett melózni és pogózni sem lehet egyszerű. 13:40 Punkok Észak-Szumátrán, a legradikálisabban muszlim Aceh tartományban – a Vice riportfilmje. 16:00 Abu Bakr Basír, az indonéz iszlamizmus elsőszámú vezetője, aki két és fél évet kapott a 202 áldozatot követelő bali bombamerényletért és más terrorcselekményekért. De ebből is elengedtek négy hónapot. 19:00 Bali reménytelen közlekedési helyzetének valódi oka. (Sosem gondoltad volna.) 25:00 Kedves balinézok! Ha mégis szeretnék megoldani a közlekedési helyzetet, hívják nyugodtan Winklert! 30:00 Vissza Kelet-Európába! Barkácsholokauszt. A kielcei pogrom, 1946. Török Ferenc: 1945. (És nem 47….) 32:30 Magyarországi pogromok a második világháború után. 2003. szeptember 11-én Csurka István nem avatott, csak koszorúzott Tiszaeszláron, és azóta is évente tartanak megemlékezéseket lelkes antiszemiták Solymosi Eszter síremlékénél. 2019-ben a MIÉP polgármesterjelöltje győzött a szabolcsi faluban. 36.00 Végre megtudjuk, hogyan változott Winkler L. Simon Lászlóvá. (Hisztérikus érdeklődés mutatkozott a tárgykörben.)  37.30 Évértékelő interjú a Győrplusz nyomán. Ahogy mondani szoktam: a Győrben élő emberek tudása, szorgalma és munkája építi Győrt. 42:00 A Lidl nyelvi osztálya és a kizárólagos lehetőség kiiktatása. 45:30 Semmilyen rendszer nem tart a világ végéig! 46:00 Winkler Róbert macskatartóstesztje. 53:30 Zen, Hunyadi tér. 58:00 A cseresznyepaprika halála. 60:00 Morugával firkálni. 67:40 In memoriam Vadon Jani. See omnystudio.com/listener for privacy information.

Fernao Mendes Pinto recovers from shipwreck and captivity, neither his first nor his last, and returns to the story of the Aceh Sultanate. If you like what you hear and want to chip in to support the podcast, my Patreon is here. I'm on Twitter @circus_human, Instagram @humancircuspod, and I have some things on Redbubble. Sources: The Travels of Mendes Pinto, edited and translated by Rebecca D. Catz. University of Chicago Press, 1989. Aceh Sultanate: State, Society, Religion and Trade (2 vols.): The Dutch Sources, 1636-1661, edited by Takeshi Ito. Brill, 2015. Göksoy, İsmail Hakkı. "Ottoman-Aceh relations as documented in Turkish sources," in Mapping the Acehnese Past, edited by R. Michael Feener, Patrick Daly, and Anthony Reed. Brill, 2011. Pinto, Paulo Jorge De Sousa. The Portuguese and the Straits of Melaka, 1575-1619: Power, Trade and Diplomacy. NUS Press, 2012. Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Dean Yates led the Reuters teams that covered the 2002 Bali bombings and the 2004 Boxing Day tsunami in Indonesia's Aceh province. He was Reuters deputy bureau chief for Israel and Palestine in 2006 – during the Lebanon War – and bureau chief in Iraq – responsible for 100 people – from 2007-2008. It was during this time that a U.S. Apache gunship killed two Reuters journalists in Baghdad on July 12, 2007. Julian Assange published footage of that attack in 2010, shocking millions.Dean's new book, Line in The Sand, is a "raw, gritty account of my seven-year odyssey to find the best ways to treat my PTSD and moral injury and reconnect with my family. I take you inside the Ward 17 psych unit in Melbourne, where I spent 77 days and nights over a two-year period with scores of veterans and first responders. I show how moral injury fits into the broader narrative of PTSD.""My book contains messages for anyone living with trauma and mental illness and their loved ones. I believe my story is a powerful testament to having a strong support network. It might be tough to read. It's also uplifting. I hope it will inspire and bring about change. What worked for me was approaching my trauma with curiosity. Total honesty with my partner Mary. Never giving up. Understanding the nature of my identity wound, my anger, and seeking meaning from life. I show how employers are brutalizing and abandoning a cohort of workers — veterans, first responders and journalists."In This EpisodeDean's websiteDean's book: Line in The SandDean's podcast: Mindarmor.---What's new with The Trauma Therapist Project!The Trauma 5: gold nuggets from my 700+ interviewsThe Trauma Therapist Newsletter: a monthly resource of information and inspiration dedicated to trauma therapists.This show is part of the Spreaker Prime Network, if you are interested in advertising on this podcast, contact us at https://www.spreaker.com/show/5739761/advertisement

Last time we spoke about the Gapsin Coup. Li Hongzhang snipped the bud of war before it could bloom after the Imo uprising and the Daewongun stole back power in Korea. The Daewongun was spanked and sent into exile yet again, but now Korea had become greatly factionalized. The progressives and conservatives were fighting bitterly to set Korea on a Japanese or Chinese path to modernization. This led radicals like Kim Ok-kyun to perform the Gapsin coup which was terribly planned and failed spectacularly. Japan and China were yet again tossed into a conflict in Korea, but China firmly won the day for she had more forces to bear. Japan licked her wounds and went home, learning a bitter lesson. That lesson was: next time bring more friends to the party.   #48 This episode is the Assasination of Kim Ok-kyun & the Donghak Rebellion   Welcome to the Fall and Rise of China Podcast, I am your dutiful host Craig Watson. But, before we start I want to also remind you this podcast is only made possible through the efforts of Kings and Generals over at Youtube. Perhaps you want to learn more about the history of Asia? Kings and Generals have an assortment of episodes on history of asia and much more  so go give them a look over on Youtube. So please subscribe to Kings and Generals over at Youtube and to continue helping us produce this content please check out www.patreon.com/kingsandgenerals. If you are still hungry for some more history related content, over on my channel, the Pacific War Channel where I cover the history of China and Japan from the 19th century until the end of the Pacific War.   Now despite the Gapsin coup, Japan and China still tried to cooperate against the west. But Japan was learning much from the outside world, particularly by the actions of imperialistic nations. Britain had begun large scale operations in Shanghai, developing the international settlement there. King Leopold of belgium established the Congo Free state of 1862, and likewise France and Britain were also establishing colonies all over Africa. The Dutch held Java, but then they invaded Aceh in Sumatra in 1873 and other parts of Indonesia after that. The Russians were taking large swathes of land including Vladivostok, Khabarovsk, parts of the Sakhalin, even territory close to Korea in the region of Priamur. Once the ports of Wonsan and Inchon were opened up, Japanese manufactured goods began to pour in. By 1893 91 percent of imports into Korea would be from Japan while 8 percent would be from China. While China tried to keep Japan out, the Meiji restoration had created an industrial powerhouse that made goods, and China had not managed this herself. Of Korea, 49 percent went to China and 50 percent went to Japan. In the eyes of Koreans, even though she was not formally a colony of Japan, the way the Japanese were behaving looked imperialistic.  Now in 1886 the Beiyang Fleet was responsible for protecting China's northern coastline and she would make a fateful call to Nagasaki. The purpose of this call was to show off her 4 new modern battleships she had purchased from Germany, the Dingyuan, Zhenyuan, Jiyuan and Weiyuan. These ships were far larger than anything Japan had at the time, a large reason because Japan was following the Jeune Ecole naval strategy. This strategy was developed by France basically to combat the British royal navy. It emphasized using small rapid assault craft, cruisers and destroyers to thwart the might of capital ships like battleships. For my fellow world of warship players, the idea was simple, instead of slamming money into large battleships to fight other large battleships, the French began to experiment more with the capability of torpedo technology. With faster, smaller ships, the French thought they could be used more like raiders, to attack the enemy and cripple them. The Jeune ecole doctrine also sought to use strongly armed fast ships, thus its kind of a glass cannon situation. Anyways the implicit message from China was to show Japan how foolish they would be to go to war with her. On August 13th, 500 Chinese sailors took a shore leave in Nagasaki and they went to the local red-light district. As you can imagine, one thing led to another and some altercations began with the locals. The locals claimed the Chinese sailors got drunk and starting causing havoc, regardless the Chinese sailors began fighting some Japanese cops apparently using swords they bought at some stores. One source I found says over 80 people died during this which is pretty nuts. The next day a conference was held by the governor of Nagasaki, Kusaka Yoshio and the Qing consulate Xuan Cai which led to an agreement the Beiyang navy would prohibit their men from going ashore for a day. Then on August 15th at 1pm, 300 Chinese sailors went ashore, some wielding clubs apparently and they attacked 3 police officers killing one. A rickshaw saw the conflict and tried to punch a CHinese sailor, and this all snowballed into a riot. More cops showed up, more fighting, and this led to the deaths of 2 more cops, 3 sailors and more than 50 wounded. It was a real shit show, and the Qing decided not to apologize for the ordeal. In fact the Qing made demands to the Japanese government that from then on Japanese cops would not prohibit Chinese from wielding swords and forced the Japanese to make a large sum of reparation payments.  Now aside from the drunken debauchery, which in the grand scheme of things was not much of a deal, the real deal was the Japanese reaction to the Beiyang fleet. When the Japanese saw the Dingyuan, they basically went 100% in on the Jeune D'ecole doctrine to counter it. They IJN immediately decided to construct 3 large cruisers with firepower identical to the Dingyuan, basically this meant they were making battleship killers. While Japan was aggressively modernizing and pouring a ton of money into their navy by the late 1880s, in China the reconstruction of the summer palace was taking enormous sums of funding. The marble boat pavilion, as I mentioned, was taking funds intended for the Beiyang fleet thanks to empress dowager Cixi and thus no major investments would be made for the Qing navy in the last 1880's and early 1890s. To give more of an idea, 1/10th of the salaries of for civil officials and military officers in Japan was being deducted to add additional funding for the construction of naval ships and purchase of arms, Japan was not messing around. Now something that often goes more unnoticed is Japan's early efforts at gaining intelligence on China. Despite the Sino-Japanese relations falling apart because of the Korea situation, trade between China and Japan was growing in the 1880s. Japanese businessmen expected trade with China to only increase and in preparation for the expansion they began collecting information of Chinese market opportunities. But for those who know a bit about Meiji era Japan, the Zaibatsu driven system meant private business went hand in hand with the government of Japan and this led the Japanese government to ask the businessmen to look at other things in China. What sort of things, military installations, military dockyards, everything military. In 1879 Katsura Taro took a trip to China with 10 Japanese observers to survey Chinese military facilities. He would publish a book describing Chinese military bases, weapons and organization in 1881 and that book would be revised in 1882 and 1889. By the time of 1894, the Japanese military had access to detailed information about China's geography, her economy, her railways, roads, ports, installations, the whole shebang, thanks to Japanese journalists and businessmen. Of course amongst all of these were full blown Japanese spies, but for the most part China did not do enough due diligence to hide its military capabilities. Rather ironically, the Japanese businessmen who opposed military actions and just wanted to help develop China contributed a lot of information that would hurt China. On the other side of the coin, chinese reports about Japan were a complete 180. China's consul general in Nagasaki wrote reports on the ships coming and going within Nagasaki harbor. Alongside him, the Chinese ambassador to Tokyo, Li Shuchang who served from 1881-1884 and 1887-1890 sent some warnings about developments in Korea. Other than those two, Japan attracted virtually no interest from Beijing. Just before the war would break out in 1894, the Chinese ambassador to Tokyo Wang Fengcao, reported to Beijing that the Japanese were so obsessed with internal politics they were unlikely to be active externally. I think its interesting to point out, while Japan was indeed building up its IJA/IJN, she never stopped pointing that gun at Russia. China and Japan right up to the conflict we will be talking about had its tensions, its conflicts, its escalations, but they never gave up the chance at cooperation against the west. Take a legendary figure like Yamagata Aritomo, who led the development of the IJA and was the head of the Japanese privy council. In 1893 he publicly stated Japan should cooperate with China against their main enemies, Russia, France and Britain. Despite all the tensions in Korea, vast amounts of Japanese and Chinese scholars who studied the causes of the first sino-japanese war, came to agree it would not have occurred if not for two key events. The first one is a assassination and the second is a rebellion. In early 1894, Kim Ok-kyun was invited to visit Li Hongzhang in Shanghai. After living nearly a decade in fear of assassination, he accepted the invitation, perhaps believing this was his only chance to reclaim normality in his life. Well unbeknownst to him another Korean acquaintance of his named Hong Jong-u had actually gone to Japan in 1893 trying to hunt him down and he found out about the voyage. A source claims Hong Jong-u was working for King Gojong and went to Japan befriending him, while trying to lure him back over to Shanghai. Regardless Hong Jong-u got aboard and murdered Kim Ok-gyun by shooting him on March the 27th. Hong Jong-u was arrested by British authorities in Shanghai for his crime, but in accordance with their treaty obligations they surrendered the assassin over to Qing authorities for trial. The Qing instead freed him, whereupon he became quite the celebrity for his actions. Hong Jong-u would return to Korea and would be appointed to a high office position, giving credence to the theory he was working for King Gojong the entire time. When Kim Ok-kyun's body arrived to Korea it was shrouded in some cloth bearing the inscription “Ok-kyun, arch rebel and heretic”. On april 14th, King Gojong ordered the body decapitated, so the head could be displayed in Seoul while 8 other body parts would be sent to each of Korea's 8 provinces to be showcased likewise. His severed body parts were showcased in various cities in Korea to display what happens to those who commit treason. Kim Ok'kyun's father was hanged and his brother, wife and daughter were all imprisoned. Under Korean practice at this time it was common practice for the family of the guilty to be punished as well, that's some hardcore stuff there folks. The wife and daughter would become slaves to the governmental offices, a standard punishment for the female household members of rebels. It was during this time one of Kim Ok-kyun's traveling companions, a Chinese linguist for the legation in Tokyo claimed to reporters that Kim Ok-kyun had come to Shanghai by invitation from Lord Li Jingfang, the former minister at Tokyo and adopted son of Li Hongzhang.    The Japanese public was outraged. Japanese newspapers interpreted all of this to mean Viceroy Li Hongzhang had planned the whole thing. It was also alleged Li Hongzhang had sent a congratulatory telegram to the Korean government for the assassination. Many others pointed towards King Gojong since the assassin claimed to be under direct orders from the king. Kim Ok-kyun had been a guest in Japan and the Qing authorities had seemingly done nothing to protect him and made no attempt to bring the assassin to justice. The Qing had likewise handed over the corpse, knowing full well what the Koreans would do to it, as was their custom for treason. From the Japanese point of view, the Qing had gone out of their way to insult the Japanese in every possible manner. From the Chinese point of view, Kim Ok-kyun had committed high treason and deserved his fate.  Fukuzawa Yukichi led a funeral ceremony held in Tokyo at Aoyama Cemetery for Kim Ok-kyun. He had taught the man, and spoke in his honor reflecting Japan's respect for his efforts to modernize Korea. The Japanese press began to fill with public calls for a strong national response. The Chinese reaction during this time period reflected their deep-seated prejudices concerning the Japanese. Even with official communications, the Qing routinely referred to the Japanese as ‘Woren” which is a racist term meaning Japanese Dwarf basically. Wo is the word for dwarf, and the link to the Japanese was a racial term emerged during the times the Japanese were pirating the waters around China's coast, the “wokou”. By the way do not use this word today to refer to Japanese haha. During the upcoming war a Qing official expressed these types of racial attitudes, that this quote for example "It took them 48,000 years before they made contact with China, while in 3,600 years they still have not accepted our celestial calendar...illegitimately assuming the reign title of Meiji (Enlightened Rule), they in reality abandon themselves all the more to debauchery and indolence. Falsely calling their new administration a 'reformation' they only defile themselves so much the more." One Captain William M Lang, a British officer who helped train the Beiyang Squadron of the Qing fleet from 1881 to 1890 had noted this about the Chinese and Japanese. "treated Japan with the utmost contempt, and Japan, for her part, has the same feeling towards China." One German military advisor in China said “The Chinese looked upon Japan as a traitor towards Asia”. Thus before the war broke out, the Chinese for the most part considered the Japanese to be another inferior neighboring people, below the status of a tributary since Japan had severed that link to China. The more tense the situation got between the two nations saw the Chinese viewing the Japanese with more contempt. They would ridicule the Japanese for the communal bathing habits, the attire of their women and the way they imitated western culture. The Japanese as you might guess resented this a lot.  In 1891 Alexander III issued a special imperial rescript announcing Russia's intention to build a trans-siberian railway. From the Japanese point of view, this amounted to a foreign policy manifesto equivalent to the monroe doctrine of the united states. Just as America had kicked out all other powers from the Americas, so to it seemed Russia would do the same with the Asian mainland. For the great Meiji leadership of Japan, it looked like Russia would seize control over Korea and thwart Japan's dreams of empire and the ever coveted status of a great power that came with it. Once the trans-siberian railway was announced the Japanese knew they had roughly a decade to resolve the Korea situation before the balance of power would be irrevocably changed and the door would be shut upon them. Yet as bad as the situation was for Japan it was even worse for China. The trans-siberian railway would allow the Russians to deploy troops along the Chinese border in areas that would prove difficult for the Chinese to do the same as they did not have a major railway. On top of this Japan was pursuing an increasingly aggressive foreign policy focused on the Korean peninsula. Qing strategists had long considered Korea a essential buffer for their defenses. With the Russians pushing from the west and the Japanese from the east, Li Hongzhang was hard pressed to take a more aggressive stance in Korea. Now as I said, two major reasons were attributed to the outbreak of the first sino-japanese war, the first being the assassination of Kim Ok-kyun, the second is known as the Tonghak rebellion. I can't go to far into the rabbit hole, but the Tonghak movement began around 1860 as a sort of religion, emphasizing salvation and providing rituals to achieve this. It was much akin to the Taiping Rebellion, a sect that was deeply upset with a corrupt government. It was formed by a poor member of the Yangban class whose father had been a local village scholar and it was largely created to give hope to the poor class. It had some roman catholicism and western learning associated with it, again very much like the Taiping. The peasantry class of Korea found this sect very appealing and the Tonghak influence was particularly strong in Cholla province, the breadbasket of Korea. Members of the sect were angry that corrupt Joseon officials in Seoul were imposing high taxes on them. The leaders of the sect were all poor peasants who, because of their inability to pay their taxes, had either lost their land or were about to lose their land. Their leader was Choe Jeu who described the founding of the Tonghak religion as such  “By 1860, I heard rumours that the people of the West worship God, and caring not for wealth, conquer the world, building temples and spreading their faith. I was wondering whether I, too, could do such a thing. On an April day, my mind was unnerved and my body trembled... Suddenly a voice could be heard. I rose and asked who he was. "Do not fear nor be scared! The people of the world call me Hanulnim. How do you not know me?" Said Hanul. I asked the reason he had appeared to me. "...I made you in this world so that you could teach my holy word to the people. Do not doubt my word!" Hanulnim replied. "Do you seek to teach the people with Christianity?" I asked again. "No. I have a magical talisman... use this talisman and save the people from disease, and use this book to teach the people to venerate me!" The Joseon Dynasty quickly banned the religion and executed its leader in 1864 for “tricking and lying to the foolish people”.  Regardless the tonghak spread across Gyeongsang province by the 1870's under new leadership. However in the 1870's the rice agriculture in Korea had become increasingly commercialized as Japanese merchants bought more and more of it to ship back to Japan. Korea was not producing enough to meet the needs of its own population as a result. Japanese merchants would begin to lend money to local Korean peasants and when the peasants could not repay the funds, the rice merchants confiscated their land. This obviously was seen as dishonest and exploitative, as it was and the Tonghak gradually became very anti-Japanese. The Tonghaks performed a series of lesser rebellions against excessive taxation. There were revolts in 1885, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 and 1893. By the 1890's the Donhak's began a petition to overturn the 1863 execution of Choe Jeu, to stop the ban on them, to expel all western missionaries and merchants and to kill corrupt officials, a tall order. So yeah King Gojong did not want to give in to such reasonable petitions and told them “go to your home, If you do, I may grant your plea”. A lot of the Tonghak wanted to march on Seoul, and they began threatening westerners and Japanese. Soon a group of over 80,000 Donghak believers led by a southern leader named Jeon Bongjun began marching with flags stating “expel westerners and Japanese”. Now this is a really confusing a large scale event, one of if not the biggest rebellion in Korean history. One thing to focus on though is that a particularly oppressive county magistrate named Jo Byeonggap in Northern Cholla, seemed to have provided the “straw that broke the camel's back”. The magistrate had forced young men to work on a water reservoir and then charged them and their families for use of the water. He overly taxed, fined peasants for dubious crimes including infidelity, lack of harmony, adultery and needless talents, no idea how that last one works out. He also sent spoiled rice sacks to Seoul while keeping unspoiled sacks from himself. Basically this guy was an embezzling scumbag, by today's standards we would refer to him as a member of the US congress.  By march 22nd tens of thousands of Tonghak rebels destroyed the new reservoir, burnt down the governmental offices and some storage facilities in northern Cholla. They then occupied Taein by April 1st, and a few days later Buan. The local Joseon government sent commander Yi Yeonghyo with 700 soldiers and 600 merchants to quell the rebellion only to be lured into an ambush at the Hwangto pass. Many of the troops were killed, some deserted and the Tonghak rebellion spread further north. King Gojong panicked, because news spread the rebels were being joined not only by countryside peasants but by many of his soldiers! Worried that the Joseon military would not be able to quell the rebellion King Gojong called upon his Qing allies to send reinforcements.  Now there are two narratives that come into play. The first involved the Qing responding quickly, on June the 7th following the Tianjin treaty's requirements that if one country sent troops to Korea the other had to be notified, they informed Japan they were sending 2000 troops to Inchon. The Japanese leaders, having bitterly remembered what occurred the last time they sent a smaller force into Korea did not make the same mistake this time. Within just hours of receiving the notification they dispatched 8000 troops to Korea and notified China of this. The other narrative has it that on june 2nd the Japanese cabinet decided to deploy troops to Korea should China do so. On june the 3rd, King Gojong under advice of Empress Min and Yuan Shikai requested the Qing aid. In doing so he gave Japan the rationale to deploy their own troops. On June 5th the first Imperial headquarters was established and the next day the ministeries of the IJA and IJN instructed the Japanese press to not print any information concerning warlike operations. China notified Japan on june th of their deployments, and within hours the Japanese sent their notifications for the same. There is evidence many Japanese leaders accused China of not sending the notification thus breaching the treaty of Tianjin, but it seems highly likely they did send the notification. Regardless what is a fact is that Japan had already been pre planning its deployment during the end of May, thus it all seemed a likely rationale to start a conflict. This conflict would change the balance of power in asia, and begin a feud between two nations that still burns strongly to this very day. I would like to take this time to remind you all that this podcast is only made possible through the efforts of Kings and Generals over at Youtube. Please go subscribe to Kings and Generals over at Youtube and to continue helping us produce this content please check out www.patreon.com/kingsandgenerals. If you are still hungry after that, give my personal channel a look over at The Pacific War Channel at Youtube, it would mean a lot to me. The endless conflicts between China, Japan and little Korea had finally sprung a large scale war, one that would change the balance of power in the east forever. Little brother was going to fight big brother.