Podcasts about Aceh

Ratusan rumah warga korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh, dinyatakan tidak masuk kriteria penerima bantuan pemerintah. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Muhammad Tito Karnavian menyarankan pendataan ulang agar semua korban mendapat hak yang adil dan merata.

Akses jalan Desa Jambak menuju Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, kembali terputus total akibat banjir yang melanda wilayah tersebut setelah curah hujan tinggi. Arus sungai yang meluap menggerus badan jalan, menyebabkan jalan ambrol sepanjang 100 meter dan tak dapat dilalui kendaraan. Ratusan warga Desa Sikundo kembali terisolasi, mengganggu distribusi bahan pokok, hasil pertanian, aktivitas sekolah, dan perekonomian warga. Ironisnya, jalan yang baru saja selesai dibangun sepekan lalu pasca banjir dan longsor sebelumnya kini hancur lagi. Sebagian warga terpaksa menempuh jalur alternatif melalui hutan dan gunung dengan risiko berjalan lebih dari dua jam untuk mencapai wilayah terdekat. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah darurat untuk membangun akses sementara.

Pemerintah diprotes habis-habisan karena menonaktifkan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah-sudah, protes harus sampai viral dulu, baru pemerintah bergerak membenahi. Kepesertaan belasan juta warga itu akhirnya direaktivasi, tak lupa dengan memberi dalih soal pemutakhiran data nasional oleh Kementerian Sosial.Dampak buruk kekacauan ini ditanggung warga miskin yang harusnya dilindungi negara, dibayar lewat kepanikan ratusan pasien gagal ginjal yang tak dapat mengakses layanan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menemukan setidaknya 150 kasus di berbagai daerah seperti Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari hingga Papua. Tercatat ada 200 ribu lebih pasien cuci darah berdasarkan data Kementerian Kesehatan, mayoritas bergantung pada skema PBI.Dampak nyata serupa juga dialami warga miskin lain yang sedang berjuang melawan penyakit-penyakit berat berbiaya mahal. Kasus tersebut seolah menguatkan pernyataan miris bahwa orang miskin dilarang sakit.Apa yang salah dari kasus BPJS kali ini? Mengapa persoalan klasik seperti pendataan tak kunjung ketemu solusi? Bagaimana mengurainya?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Peter Petrus Hariyanto dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Para pengungsi korban bencana di Aceh dan Sumatra Utara menjalani ibadah salat tarawih perdana Ramadan di lokasi pengungsian. Musala darurat dan tempat sementara menjadi lokasi ibadah karena rumah dan fasilitas umum rusak akibat banjir bandang.Meski diliputi kesedihan dan keterbatasan, para pengungsi tetap berusaha menjalankan ibadah dengan khusyuk sambil berharap dapat segera kembali ke rumah mereka. Pemerintah setempat berencana memindahkan warga secara bertahap ke hunian sementara yang lebih layak.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan update progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Total huntara yang telah selesai dibangun mencapai 8.290 unit, yang setara dengan 50 persen dari target. Sementara itu, untuk hunian tetap, baru terbangun 1.254 unit. Pembaruan ini menandakan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana, memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan tempat tinggal yang layak setelah rumah mereka hancur.

Sebanyak 844 kepala keluarga korban banjir bandang di Gayo Lues, Aceh, mulai menerima kunci hunian sementara (huntara). Kunci tersebut diserahkan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Penyerahan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemulihan bagi para korban bencana, memberikan mereka tempat tinggal sementara yang layak setelah kehilangan rumah mereka akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Harga daging sapi di sejumlah pasar musiman di Kabupaten Bireuen, Aceh, terus mengalami kenaikan. Per hari ini, pedagang menjual daging sapi segar dengan harga yang mencapai 180 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya menjelang perayaan besar atau momen spesial lainnya.

Pendidikan, kepemimpinan, dan energi. Tiga bahan dasar nation-building dari kacamata Sudirman Said.Gita dan Sudirman juga mengajak kita untuk merefleksikan kembali bencana tsunami Aceh 2004 serta upaya-upaya cepat tanggap kala itu, agar kita bisa memetik pelajarannya hari ini.-----------------Buku yang saya tulis, ‘What It Takes: Southeast Asia', sekarang sudah tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dapatkan di sini:https://books.endgame.id--------------------------------------Sudah baca? Tinggalkan review-mu di sini:  / what-it-takes  

TNI Angkatan Darat terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung Kalaili di Aceh Tengah, yang telah mencapai progres fisik 45,5%. Jembatan sepanjang 100 meter ini dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan sosial di daerah pedalaman. Pembangunan ini menghadapi tantangan medan dan distribusi material namun tetap ditargetkan selesai pada Februari 2026.Sementara itu, di Padang, Sumatera Barat, Kodam Tuanku Imam Bonjol juga mempercepat pemulihan wilayah pascabencana dengan pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda. Progres pembangunan jembatan ini telah mencapai 60% dan diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

MetroTV, Jumlah pengungsi pasca-banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mendekati 12 ribu jiwa. Pemerintah daerah pun mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) untuk membantu korban bencana.Pemkab Pidie Jaya mengusulkan pembangunan 1.275 unit hunian sementara serta 1.346 bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang tidak tinggal di huntara. Sebagian unit telah selesai dibangun baik oleh BNPB maupun dukungan dari sejumlah BUMN.Targetnya, seluruh pengungsi mulai dipindahkan ke huntara sebelum bulan Ramadan, dengan catatan pembangunan telah rampung seratus persen.

Pusat Kesenjataan Kaveleri TNI Angkatan Darat menggelar kegiatan trauma healing untuk anak-anak korban banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Selain pendampingan psikologis, TNI AD juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah untuk membangkitkan semangat belajar para siswa yang terdampak. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis dan memberikan harapan bagi masa depan mereka.

Prajurit TNI bersama masyarakat terus bergotong royong membangun jembatan perintis di berbagai desa terpencil di Provinsi Aceh. Pembangunan jembatan gantung, armco, hingga bailey ini dilakukan untuk mempercepat penyediaan akses vital bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.Prajurit TNI terlibat langsung dalam setiap tahapan pembangunan jembatan di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, hingga Bener Meriah.Pemasangan rangka jembatan dilakukan secara bergotong royong bersama masyarakat, mulai dari penggalian lubang pondasi, pengangkutan material batu dan pasir, hingga pengelasan tiang dan pengecoran beton.

Badan Narkotika Nasional mengungkap kasus narkotika jaringan Aceh dan menyita barang bukti sabu seberat 160 kilogram dan 200 kilogram ganja di Sumatera Utara. Pengungkapan ini merupakan bentuk sinergi BNN dan Dirjen Bea dan Cukai, selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.BNN mengungkap dua kasus besar peredaran gelap narkotika jaringan Aceh dan Sumatera Utara, dengan barang bukti 160 kilogram sabu dan 200 kilogram ganja.Pengungkapan dilakukan melalui operasi terpisah di Aceh Timur dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap jaringan narkotika lintas wilayah.Plt Deputi Pemberantasan BNN Roy Hardi Siahaan menjelaskan, narkoba jenis sabu masuk melalui wilayah Aceh Timur sebelum didistribusikan ke Sumatera Utara.BNN Republik Indonesia menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jaringan Aceh berupa 160 kilogram sabu dan 200 kilogram ganja di Sumatera Utara.Konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis 5 Februari 2026, ini merupakan bentuk sinergi BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto poin tujuh tentang pemberantasan narkoba dan kejahatan terorganisir.

Kabupaten Bireuen, Aceh, tidak ada pembangunan hunian sementara atau huntara bagi korban bencana alam banjir bandang di sana, namun Pemerintah Bireuen lebih memilih untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi 1.000 penyintas.Sebanyak tiga unit percontohan hunian tetap tipe 36 sudah siap dikerjakan dan selanjutnya akan dibangun huntap lanjutan bagi korban bencana alam hidrometeorologi yang kehilangan rumahnya.Sementara warga Bireuen saat ini hanya menerima bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebesar 600 ribu rupiah per bulan, sembari menunggu rumah siap dibangun oleh pemerintah.Untuk melihat bagaimana proses pembangunan huntap, berikut liputan jurnalis MetroTV, Muhammad Zakaria, dari Bireuen, Aceh.

Harga emas London di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, terus mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan dalam satu hari, harga emas bisa naik dua hingga tiga kali, memicu antusiasme tinggi dari masyarakat yang ikut merespon pasar emas yang fluktuatif.

As Indonesia grapples with increasingly frequent climate disasters—from the devastating floods in Sumatra and Aceh to prolonged droughts affecting food security—a new book is rejecting the usual solutions. No carbon credits. No waiting for the next Elon Musk. Instead, Bacaan Bumi asks: what if the answers lie in Indonesia's own revolutionary history, its constitutional foundations, and its diverse philosophical traditions? Published by Yayasan Obor Pustaka Indonesia last year, Bacaan Bumi began as a monthly supplement for Inside Indonesia magazine—where, we should acknowledge, several Talking Indonesia hosts are also involved. (Yes, this is a slightly nepotistic episode, but we promise the ideas are worth it.) The supplement was initiated by Gerry van Klinken, a longtime Indonesia scholar and one of the board members of Inside Indonesia, and brought together 17 Indonesian academics, activists, and thinkers who argue that technology and market mechanisms alone won't save us. Instead, they propose something more radical: an eco-socialist manifesto rooted in Indonesian soil. The book emerged from conversations sparked by a groundbreaking summer school on critical environmental history at Gadjah Mada University—Indonesia's first university program of its kind. The response has been striking: packed book launches across Java, students demanding more courses, and activists finding new language to connect Marxist commodity analysis with Javanese mysticism, Islamic green theology with feminist readings of adat traditions, and Sukarno's Marhaenism with 21st-century ecological citizenship. The editors don't call it an academic collection. They call it a manifesto. In his introduction, Farabi Fakih writes that Indonesia's environmental movement in the 21st century is “the natural continuation of the Southern revolution imagined by Sukarno.” He explicitly rejects what he calls the “techno-magical narrative” of Silicon Valley billionaires and the “declensionist narrative” of inevitable doom—both of which, he argues, serve to disable collective action against capitalism. But what does an environmental manifesto look like in the Indonesian context? How do you connect Marx's theory of metabolic rift to flood disasters in Sumatra? Why do young Indonesians find hope in pan-psychism and Kendeng mountain feminism? And what happens when you discover that Indonesia's 1945 constitution already contains ecological philosophy that's been largely forgotten? In this episode, we had a conversation with two of Bacaan Bumi's key contributors: Farabi Fakih, who heads the Master's program in History at Gadjah Mada University where the critical environmental history curriculum was born, and Fathun Karib, a historical sociologist, postdoctoral fellow at the Asia Research Institute, and founding member of punk band Critical Death. Together they explore why genuine solutions must come from within Indonesia, why book tours revealed both hope and anxiety among younger generations, and how a 1960s Indonesian constitutional provision about the earth might offer more wisdom than all of Silicon Valley's promises combined. In 2026, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales, Tito Ambyo from RMIT, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, and Clara Siagian from University College London.

TNI Angkatan Darat telah merampungkan pembangunan Jembatan Bailey di Kabupaten Bireuen, Aceh. Jembatan ini diharapkan dapat memulihkan akses vital masyarakat serta menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi warga. Terletak di Desa Jangka Mesjid, Kecamatan Jangka, pembangunan jembatan ini menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian warga. Dengan selesainya jembatan ini, aktivitas harian masyarakat dapat berjalan lebih aman dan lancar. Komandan Kodim 0111 Bireuen, Letkol Arhanud Lutfi Novriadi, menyatakan bahwa pembangunan Jembatan Bailey ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Darat dalam membantu pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Proyek ini melibatkan prajurit Zeni Kodam Iskandar Muda, bekerja sama dengan aparat kewilayahan dan didukung partisipasi aktif masyarakat setempat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung sejumlah titik terdampak bencana di Aceh Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan serta kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa transisi. Pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dan hunian, termasuk pembangunan hunian sementara dan penyaluran dana tunggu hunian bagi warga terdampak. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan.#BNPB #AcehTimur #PemulihanBencana #HunianSementara #RehabilitasiRekonstruksi

Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat terus meluas dengan 73 titik api di lima kecamatan, membakar lebih dari 20 hektar lahan. Ratusan prajurit TNI bersama tim BPBD dan kepolisian dikerahkan dengan mobil tangki, mesin pompa, dan alat manual untuk memadamkan api yang terus menyebar.#kebakaran #lahan #gambut #acehbarat #tni #bpbd #hotspot #pemadamanapi #beritaterkini #newsupdate

Narasumber Power Breakfast pagi ini adalah Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si, akademisi dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ia dikenal aktif dalam kajian kebijakan publik, penggagas pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), serta pernah menjabat sebagai Gubernur Sementara Provinsi ALA dan Asisten Daerah I Kota Tangerang Selatan.Dalam perbincangan ini, dibahas aktivitas pagi hari, kebiasaan sarapan dan olahraga, peran PKKP UMJ, evaluasi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran termasuk program MBG, progres pemekaran ALA, penanganan bencana di Sumatera, hingga solusi persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan.

Fenomena lubang raksasa yang terjadi di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, terus meluas hingga setengah badan jalan tergerus.Seperti apa kondisi terkininya? Berikut liputan jurnalis Metro TV, Muhammad Zakaria, dari Aceh Tengah, Aceh.

Dua bulan pascabanjir dan longsor, Sekolah Dasar Negeri 19 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, masih belum dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.TNI Angkatan Darat turun langsung mempercepat proses pembersihan dan renovasi sekolah yang sempat lumpuh total akibat timbunan lumpur.

The 2004 tsunami that struck Aceh was devastating, with many victims, both dead and injured. The number of victims is likely in the hundreds of thousands of peole. How did the event impact those who experienced it, regardless of their role at the time? - Sangat banyak korban bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, baik yang meninggal atau pun yang terluka. Kemungkinan jumlah korbannya ratusan ribu jiwa.

Sebanyak 781 unit hunian sementara (Huntara) kini sedang dibangun di Kabupaten Aceh Tengah untuk korban banjir bandang dan tanah longsor. Pembangunan tahap pertama ini fokus di dua kecamatan, Linge dan Ketol, dengan target dapat dihuni sebelum bulan Ramadan. Pemerintah bersama BNPB dan pemerintah daerah terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi warga yang terdampak bencana. Pembangunan Huntara di Kecamatan Ketol telah dimulai, sementara di Kecamatan Linge masih menunggu titik lokasi dari pihak desa.

Joining the pod is Isanksarsyah Bakri, senior advisor to the Aceh governor, for a discussion of the livelihoods crisis facing the province after the 23 November Senyar Cyclone devastated half of Aceh's districts.  Also: Erin and Kevin look at the Information Ministry's ban of the Grok AI nudify function on Elon Musk's X; Prabowo's travel plans; and Megawati's emphatic denunciation of Trump's neo-colonial folly.  And a spelling correction for last week's blurb: our interview guest was Monica Wihardja (not Suhardja).It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Jembatan Gantung Garuda kedua di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh resmi dibuka pada Jumat kemarin, mengakhiri keterisolasian dua desa yang terdampak bencana banjir bandang. Dengan panjang 150 meter, jembatan ini menghubungkan Desa Blang Awe di Kecamatan Meureudu dengan Desa Seunong di Kecamatan Meurah Dua.Pembangunan jembatan dilakukan oleh Satgas Gusbencal TNI bersama Tim Vertikal Rescue Indonesia secara intensif siang dan malam. Kini, jembatan ini menjadi jalur vital bagi warga untuk mengakses sekolah dan mengangkut hasil panen ke kota Meureudu tanpa harus menempuh rute memutar yang jauh.Dandim 0102 Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, bersama Bupati Pidie Jaya dan Kapolres Pidie Jaya, meninjau langsung jembatan untuk memastikan keamanan fasilitas publik ini.

Rumah rusak dan rawan ditempati pasca banjir bandang dan tanah longsor di desa Bale Panah, kecamatan Juli, kabupaten Bireuen, Aceh, terus bertambah. Hal ini dipicu erosi sungai yang masih terjadi saat debit air meningkat.

Hampir dua bulan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah, 24 desa masih terisolir akibat putusnya akses jalan dan jembatan. Pemerintah terus berupaya membuka jalan yang terputus di beberapa titik, baik jalan provinsi, kabupaten, hingga jalan desa. Sebanyak 10.914 warga yang tinggal di desa-desa tersebut terus berharap agar proses pembukaan jalan dan pembangunan jembatan dapat segera dilaksanakan. Selain itu, pasokan material tiang dan kabel listrik yang terhambat juga menyebabkan aliran listrik belum menyala kembali. Warga sangat mengharapkan bantuan pemerintah agar mereka bisa keluar dari kondisi terisolir ini.

Kementerian Agama terus melakukan pendataan terhadap ratusan pesantren di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu.Selain itu, Kementerian Agama juga melakukan pendataan terhadap puluhan pesantren tua yang akan mendapatkan bantuan pemerintah untuk dilakukan rehabilitasi.Hal itu dilakukan agar peristiwa tragis yang menimpa Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Jawa Timur pada September 2025 silam tidak terulang kembali.Bagaimana hal itu dilakukan?Simak Talk Highlight bersama Direktur Pesantren Kementerian Agama Dr. H. Basnang Said, M. AgYouTube : https://www.youtube.com/watch?v=W8qyfQwcvGo

After the floods – Alfira O'Sullivan and Murtala In late November last year, heavy rainfall brought by Cyclone Senyar saw massive floods and landslides hit large parts of West and North Sumatra and Aceh Province. The images captured on cell phones and quickly sent across the world showed horrifying scenes of villages swept away by raging rivers and mudslides; and astonishingly, tree logs coursing down hillsides, collecting everything in their wake. The cost of this disaster, six weeks later, is still being counted. The National Disaster Management Agency's official tally has around 1,200 people killed, with hundreds still missing and thousands more injured. Over 230,000 people remained displaced. In the wake of the disaster, in a somewhat surprising shift in tone, government officials joined scientists and environmental experts in acknowledging that changes to these landscapes caused by large-scale deforestation and forest conversion were contributing factors to the disaster and must be addressed. Whilst this was welcomed, concrete policy is still to come, and aid has been slow to reach those in need with victims calling for more and faster assistance. Over a month later, what is the situation in these affected areas? Just how huge is the scale of this disaster? And how are the people of Aceh coping with yet another massive natural disaster? In this week's episode Jemma chats with Alfira O'Sullivan and Murtala, directors of Suara Indonesia Dance. Mur, originally from Banda Aceh, worked as a volunteer assisting in the wake of the 2002 tsunami. Together with friends and colleagues in Aceh, they are coordinating relief efforts in flood-stricken Aceh. In 2026, the Talking Indonesia podcast is co-hosted by Dr Jemma Purdey from the Australia-Indonesia Centre, Dr Jacqui Baker from Murdoch University, Dr Elisabeth Kramer from the University of New South Wales, Tito Ambyo from RMIT and Dr Clara Siagian from University College London.

Kerusakan akses jalan antardesa di Kabupaten Aceh Tamiang menghambat distribusi material pemulihan listrik oleh PLN ke sejumlah desa terisolir pasca banjir bandang dan tanah longsor.Jalan berlumpur dan berlubang di Desa Batu Bedulang membuat kendaraan pengangkut material terhenti setelah sebuah truk terperosok dan menutup hampir seluruh badan jalan.Akibatnya kendaraan PLN dan relawan menuju Desa Simpang Jernih dan Desa Batu Sumbang terpaksa menunggu proses evakuasi guna membuka kembali akses.

Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI digelar di Banda Aceh untuk membahas langkah lanjutan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.Sejumlah kesimpulan disampaikan sebagai dasar penguatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan infrastruktur layanan publik dan aktivitas masyarakat.

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang memutus satu-satunya jembatan gantung penghubung antar kecamatan, menyebabkan ratusan warga di Desa Batu Bedulang terisolasi.Putusnya jembatan membuat aktivitas pertanian dan perdagangan warga terganggu. Untuk menyeberang menuju kecamatan lain maupun kabupaten induk, warga terpaksa menggunakan perahu kecil dengan risiko tinggi akibat derasnya arus sungai.Warga mendesak pemerintah daerah hingga pusat segera membangun kembali jembatan tersebut karena menjadi akses vital pemulihan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik pascabencana.

Yayasan Sukma Bangsa bekerja sama dengan Yayasan Media Group mengirimkan ratusan relawan pendidikan untuk membantu pemulihan sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Aceh. Sejumlah 40 relawan pertama yang telah dilatih di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen siap untuk mengajar dan membantu anak-anak di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Ini adalah langkah pertama dari misi besar untuk mendukung pendidikan di wilayah-wilayah yang terisolir.#SukmaBangsa #Relawan #Bencana #MediaGroup

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani bencana secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan luar negeri. Penegasan ini disampaikan dalam retret awal tahun Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, di tengah rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah daerah.Retret tersebut tidak hanya menjadi forum konsolidasi dan evaluasi kinerja pemerintahan, tetapi juga menghasilkan keputusan strategis dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden menunjuk Tito Karnavian sebagai ketua Satgas dengan mandat utama mempercepat pemulihan, khususnya pembangunan hunian bagi warga terdampak.Apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kecepatan respons, pemerataan bantuan, dan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana yang berulang?Simak wawancara bersama Pakar Mitigasi Bencana dan Kebencanaan, Lesto P. Kusumo, dalam ulasan mendalam di Radio Elshinta.

BRI Group sebagai bagian dari Danantara melaksanakan aksi kemanusiaan bertajuk "Satukan Langkah untuk Sumatra", yang bertujuan membantu masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Aksi kemanusiaan tersebut sekaligus merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-130 BRI yang dilaksanakan secara sederhana di Kantor Pusat BRI, Jakarta.Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan kegiatan "Satukan Langkah untuk Sumatra" merupakan inisiatif kolektif yang lahir dari semangat solidaritas dan kepedulian sosial seluruh elemen di BRI Group. Sebanyak 5.000 peserta ambil bagian dalam kegiatan jalan  sehat yang menempuh jarak sekitar 5 kilometer atau setara dengan 7.500 langkah. Setiap langkah peserta dikonversi menjadi donasi senilai Rp1.300.Melalui mekanisme tersebut, kegiatan ini diproyeksikan dapat menghimpun dana hingga Rp50 miliar, yang akan disalurkan ke pembangunan infrastruktur pascabencana yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana Sumatra.Di Provinsi Aceh, BRI menyiapkan program renovasi fasilitas pendidikan, puskesmas, layanan publik, serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi. Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, BRI akan melakukan renovasi sekolah dasar/negeri dan Puskesmas yang terdampak banjir/longsor, serta perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.Lalu di Sumatra Barat, upaya pemulihan difokuskan pada perbaikan dan renovasi ruang kelas sekolah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rehabilitasi drainase dan akses jalan lingkungan. Selain itu, bantuan juga akan disalurkan untuk pembangunan hunian sementara khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

Pemadaman listrik di Aceh ternyata melibatkan dugaan pencurian kabel trafo secara besar-besaran. Apakah ini kriminalitas oportunistik semata, atau sebuah counterattack berbentuk false flag operation?

On 10 November 2025, Indonesia's President Prabowo Subianto made a controversial decision that reignited divisions in Indonesian society: he posthumously designated former President Suharto as a pahlawan nasional or a ‘national hero.' Suharto seized power in 1965 during a period of violent upheaval and ruled Indonesia for over three decades until 1998, presiding over what he called the "New Order" regime. His rule brought rapid economic development, lifting millions out of poverty and transforming Indonesia into a regional power. But it was also marked by systematic human rights violations, including the mass killings of alleged communists in 1965-66, as well as brutal crackdowns in East Timor, Aceh, and West Papua. His regime was characterized by media censorship, restrictions on freedom, and widespread corruption. The decision to honour Suharto came despite protests from over 500 civil society members, academics, and activists who argue the designation whitewashes history and betrays the victims of his regime. But defenders point to his role in Indonesia's economic transformation and his contributions during the independence era. In this episode Elisabeth Kramer is joined by historian Dr. Ken Setiawan and Lailly Prihatiningtyas, a PhD student representing Sydney group Aliansi Gusar, to explore what this designation means for Indonesia's democracy, its memory politics, and its ongoing struggle with accountability for past atrocities. We also ask, how have young people reacted to this, and what does it mean to them? Dr Setiawan has written a highly relevant article on historical revisionism under the Prabowo presidency, which you can find at https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/of-heroes-and-villains-prabowos-playbook-for-power-and-historical-revisionism/. Dr Ken Setiawan is a Senior Lecturer in Indonesian Studies and a Deputy Director (Diversity and Inclusion) at the Asia Institute, Faculty of Arts. She is also an Associate at the Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) at the Melbourne Law School. Ken's research interests include globalisation and human rights, historical violence and transitional justice, as well as gender and civil society. She has widely published on the politics of human rights in Indonesia, and teaches in the areas of Indonesian Studies, including language, and Asian Studies, with a particular focus on politics and human rights. Lailly Prihatiningtyas is a PhD candidate and research consultant at the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney. Her work focuses on the governance of just energy transitions, green jobs, and labour market institutions, especially in Southeast Asia. She has more than a decade of diverse professional experience in Indonesia, working with government, development organisations, the private sector, and NGOs. She is part of Aliansi GUSAR (Gerakan untuk Sydney Bersuara), a grassroots collective of Indonesian diasporas in Sydney concerned with justice and equality in Indonesia, and joins Talking Indonesia to share a civic engagement perspective on social justice, state accountability, and the impacts of political decisions on ordinary Indonesian citizens.

Two weeks after major floods hit Aceh, North Sumatra, and West Sumatra in late November, life in the affected areas has not returned to normal. Aceh Tamiang District in Aceh Province is one of the areas with the most severe conditions. - Dua pekan sejak banjir besar melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November, kehidupan di area terdampak belum kembali normal. Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang kondisinya paling parah.

Justus, Christiane www.deutschlandfunk.de, Eine Welt

Justus, Christiane www.deutschlandfunk.de, Eine Welt

Extreme hydrometeorological disasters, in the form of flash floods and landslides triggered by extrwm weather at the end of November 2025, have caused a major impact in the Aceh region, as well as extending to North Sumatra and West Sumatra. - Bencana hidrometeorologi ekstrem, berupa banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh cuaca ekstrwm pada akhir November 2025, telah menimbulkan dampak besar di wilayah Aceh, serta meluas ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Episode #441: “I just thought, ‘Someone has to stay and bear witness,'” says Paul Greening, a veteran humanitarian with the International Organization for Migration (IOM). For decades he moved between crises—Afghanistan, Indonesia, Sri Lanka, East Timor—but Myanmar, and the Rohingya tragedy in particular, define his moral world. He first encountered the Rohingya in 2008 while in Aceh, when boats of desperate families arrived on Indonesian shores. Unprepared officials and global indifference convinced him to keep their story alive within humanitarian networks, a concern that eventually drew him to Myanmar itself. He arrived in August 2017, and felt strongly that a catastrophe was about to unfold. Weeks later, the campaign began. When his IOM contract ended, Greening stayed on in Rakhine, linking aid agencies with local civil society and supporting the 2019 White Rose campaign of interfaith solidarity. Trapped in Bangkok by COVID, he later moved to Mae Sot, where he now supports exiled youth and the wounded. “They're inspiring,” he says. “They're not giving up!” Greening finds particular inspiration in both the leading role taken in the resistance by Burmese youth, and by Myanmar's emerging cross-ethnic unity: “That's the real revolution,” he says, “ethnic cooperation.” At the same time, he has reasons for concern, such as the lack of full acceptance of women and LGBTQ youth in the movement, as well as in a future, post-conflict Myanmar. He also wants to ensure that the movement is not co-opted by career politicians who have fled the area for their own safety but intend to regain power in a post-conflict Myanmar. Greening is unsentimental about how many revolutions turn out, and the effects of trauma across generations, yet still has hope. “If [the people] can be more united,” he says, “then we move the revolution forward again.”

The number of dead in the devastating floods and landslides on the Indonesian island of Sumatra has risen to more than 700. In addition, 500 people are still reported missing, with many feared buried under mud. Around one million people have been evacuated from their homes, with meaningful assistance still yet to reach hard-hit isolated areas. Newshour got through to one resident, a man called Lodewick Marpaung in north Sumatra. He pleaded for help. Also in the programme: US envoy Steve Witkoff is heading to the Kremlin - can he strike a deal on Ukraine? Also, Japan's new leader says she's giving up her own work-life balance - and everyone must 'work like a horse'. (Photo: A picture taken with a drone shows piles of wood that were swept away by the floodwaters in a flood-affected village in Sumatra, Indonesia, 1 December 2025. Floods and landslides triggered by Tropical Cyclone Senyar hit Aceh, North Sumatra, and West Sumatra provinces. Credit: Hotli Simanjuntak/ EPA/Shutterstock)

１日、豪雨に見舞われたインドネシア・北スマトラ州を訪れ、被災者と交流するプラボウォ大統領【ジャカルタ時事】インドネシア当局は１日、西部スマトラ島北部のアチェ州で豪雨により足止めされていた日本人８人のうち、７人を小型飛行機で安全な場所に避難させた。 Indonesian authorities evacuated seven of the eight Japanese nationals stranded by torrential rains in the province of Aceh on the northern tip of Indonesia's Sumatra island, flying them to safety on Monday, according to the Japanese Foreign Ministry.

２９日、インドネシアのスマトラ島北部アチェ州で、被災した住民を救出する救急隊員【ジャカルタ時事】在インドネシア日本大使館は３０日、西部スマトラ島で２４日から続いた豪雨により、北部のアチェ州で日本人８人が孤立状態にあると明らかにした。 The Japanese Embassy in Indonesia said Sunday that eight Japanese nationals have been stranded in the province of Aceh on the northern end of Indonesia's Sumatra island due to torrential rains that began on Monday.

This Social Impact Pioneers episode forms part of the Business Fights Poverty Climate Series 2025. Katie Hyson sits down with Matthew Spencer, Global Director of Landscapes at IDH – The Sustainable Trade Initiative, for a timely conversation recorded live from COP 2025 in Belém, Brazil. With climate risks intensifying and global supply chains under unprecedented pressure, Matthew explores why landscape-level collaboration is emerging as one of the most effective solutions for protecting the world's most vulnerable ecosystems — while strengthening livelihoods for millions of smallholder farmers. Matthew shares IDH's ambitious goal to protect and restore five million hectares of vulnerable landscapes by 2030, addressing deforestation, biodiversity loss, and climate impacts through integrated, jurisdictional approaches – working with communities, businesses and governments. Drawing on career of experience, he explains why landscape initiatives not only deliver environmental gains but also help companies share risk, reduce costs, build resilience, and secure long-term supply. Listeners will hear real-world success stories — from palm oil landscapes in Aceh, Indonesia, to sustainable beef production in Mato Grosso, Brazil — where public-private partnerships have cut deforestation and improved farmers' incomes. Matthew also highlights the rapidly growing landscape platform SourceUp, which now hosts over 65 initiatives (expected to reach 100 next year), helping businesses fast-track participation by identifying opportunities by commodity, country, or sustainability priority. Matthew's Social Impact Pioneer credentials include time with Greenpeace and Oxfam, he's helped secure the UK's phase-out of coal while at the think tank Green Alliance and he's a Turner Fellow at the Cambridge Conservation Initiative, researching what has worked in tropical forest protection over the last three decades. Listen in for Matthew's views on why climate action and poverty reduction must go hand-in-hand, and what truly drives lasting change in forest protection and sustainable land use. Packed with practical insights for business leaders, sustainability professionals, and anyone working at the intersection of climate and development, this episode offers rare optimism — and a clear roadmap for collective action. Tune in to learn how landscape collaboration can drive climate resilience, restore forests, and transform global value chains. Links: IDH - idh.org Matthew Spencer - idhsustainabletrade.com/people/matthew-spencer and linkedin.com/in/matthew-spencer-90b46a46 SourceUp - sourceup.org Tropical Forest Forever Facility - tfff.earth And if you liked this, take a look at the wider Business Fights Poverty Climate Series 2025 here: https://businessfightspoverty.org/climate-series/

In this sponsored episode, we talk to Sheikh Zayed Book Award winner Andrew Peacock about his work on Arabic literary culture in southeast Asia in the seventeenth and eighteenth centuries, a rich time for the burgeoning Arabic literary culture—alongside Javanese, Malay, Aceh, and other literary cultures—in several regions in the Malay Archipelago.This podcast is produced in collaboration with the Sheikh Zayed Book Award. The Sheikh Zayed Book Award is one of the Arab world's most prestigious literary prizes, showcasing the stimulating and ambitious work of writers, translators, researchers, academics and publishers advancing Arab literature and culture around the globe. Today's guest, Professor Andrew Peacock, was awarded the Sheikh Zayed Book Award in 2025 in the category of “Arab Culture in Other Languages,” for his book “Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.”While listening to this episode, you might want to look at a map of the regions discussed, or browse photos of a few of the Arabic manuscripts in question. You can find them at arablit.org/peacockThe Sheikh Zayed Book Award Translation Grant is open all year round, with funding available for titles that have won or been shortlisted for an award in the Children's Literature and Literature categories. Publishers outside the Arab world are eligible to apply - find out more on the Sheikh Zayed Book Award website at: zayedaward.ae Professor Peacock's biography and a description of his book can be found on the SZBA website. You can subscribe to BULAQ wherever you get your podcasts. Follow us on Twitter @bulaqbooks and Instagram @bulaq.books for news and updates. If you'd like to rate or review us, we'd appreciate that. If you'd like to support us as a listener by making a donation you can do so at https://donorbox.org/support-bulaq. BULAQ is co-produced with the podcast platform Sowt. Go to sowt.com to check out their many other excellent shows in Arabic, on music, literature, media and more. For all things related to Arabic literature in translation you should visit ArabLit.org, where you can also subscribe to the Arab Lit Quarterly. If you are interested in advertising on BULAQ or sponsoring episodes, please contact us at bulaq@sowt.com. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Indonesia's president has now been in power for a year but having won the election on policies to support the lower classes, the economy is struggling. That struggle led to violent protests across the country making global headlines. We speak to businesses, young people and families about the changes they've seen in the past year and discuss whether the new government can fulfil their economic pledges. Presenter: Sam Fenwick Producer: Hannah Mullane(Image: Students eat food supplied by the Indonesian government's free meal programme at an elementary school in Darul Kamal, Aceh province on 13 October 2025. Credit: Getty Images)

Diplomat Grant Dooley was inside the Australian Embassy building in Indonesia when a bomb went off, killing several people. This was just the beginning of a series of devastating events that Grant had to come to terms with years after moving back home to Australia.In 2004, Grant Dooley and his wife, Kristan, moved to Jakarta with their two young children to start a three-year posting at the Australian Embassy.In September of that year, Grant arrived at the embassy complex for a brief visit. Not long after he entered the building, a bomb went off outside, which partially destroyed the building and killed many people.The Australian Embassy had been the target of an attack plotted by Jemaah Islamiah, a terrorist group with links to al-Qaeda.Little did Grant know that he and his family had arrived in Indonesia in the middle of a horror show of bombings, natural disasters, and geopolitical tensions, which would not end for the next several years.The embassy bombing was followed by the Boxing Day Tsunami, a second Bali bombing, the Garuda plane crash in Yogyakarta and more.Not only was Grant a witness to these events, he was also a first responder to some of them.Further informationBomb Season In Jakarta is published by Affirm Press.This episode of Conversations was produced by Meggie Morris; executive producer is Nicola Harrison.It explores terrorism, diplomacy, expats, Bali bombings, Sumatra, earthquake, tsunami, Schapelle Corby, Bali 9, drug smuggling, banged up abroad, how to become a diplomat, the real life of diplomats, PTSD, post traumatic stress, Jemaah Islamiyah, jihadist organisation, al-Qaeda, Paddy's pub, Sari Club, Aceh, John Howard, Alexander Downer, Kevin Rudd, Prabowo Subianto, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, foreign affairs, books, writing, memoir, modern history, Abu Bakar Bashir, 2003 Marriott Hotel bombing, East Timor, South East Asia, Iraq, Afghanistan, war.To binge even more great episodes of the Conversations podcast with Richard Fidler and Sarah Kanowski go the ABC listen app (Australia) or wherever you get your podcasts. There you'll find hundreds of the best thought-provoking interviews with authors, writers, artists, politicians, psychologists, musicians, and celebrities.