SUARA PALMERAH

Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia lagi-lagi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan ini muncul bersamaan waktunya dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah. Sebagian pihak menilai, Soeharto tak pantas jadi pahlawan, karena mempunyai banyak masalah di masa lalu.Apakah penulisan ulang sejarah ada kaitan dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional?

27 tahun sudah reformasi digaungkan di negeri ini. Namun, hingga saat ini cita cita perbaikan dan perubahan masih sebatas angan.Korupsi masih menghantui, demokrasi terancam mati, sementara supremasi hukum, dan penegakan HAM tak berjalan sesuai harapan.Mengapa reformasi jalan di tempat?Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat reformasi?

TNI mengerahkan prajurit untuk pengamanan kejaksaan. Kejagung dan TNI menegaskan pengamanan ini bentuk kerja sama antara TNI dan Kejaksaan. Namun Koalisi Masyarakat Sipil menuding langkah ini bertentangan dengan konstitusi, serta tak sesuai tugas dan fungsi TNI.Lalu, apakah kebijakan ini berpotensi mempengaruhi proses penegakan hukum?

Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi.Disebutkan “anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.Sementara di UU KPK diatur, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi.Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 tuntutan. Salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.Latar belakang usulan ini tak lepas dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia capres & cawapres dalam Undang-undang Pemilu.Lalu, apa dibalik manuver tuntutan ini?

Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, yang selalu menyuarakan kesederhanaan wafat Senin lalu.Paus Fransiskus selama ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki banyak terobosan, termasuk soal isu korupsi yang menjadi fokus utamanya sejak terpilih pada tahun 2013Apa saja warisan pemikiran Paus Fransiskus bagi dunia?

Kejaksaan Agung mengungkap kasus suap vonis ekspor minyak goreng yang menjerat ketua pengadilan negeri jakarta selatan. Kasus ini jadi sorotan karena jual beli hukum oleh hakim dan insan peradilan begitu nyata.Sebelumnya yang sempat juga jadi sorotan adalah saat terungkapnya kasus jual beli perkara dalam vonis Ronald Tannur, hingga kasus yang menjerat Eks Pejabat MA, Zarof Ricar.Benarkah hukum jadi bahan yang diperjual-belikan? Bagaimana menghentikan praktik jual beli perkara?

Kebijakan Presiden Trump soal kenaikan tarif impor menuai polemik global. Indonesia dikenakan tarif 32% dan jadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar.Kebijakan Trump dapat memukul sektor bisnis berbagai negara, termasuk Indonesia. Badai PHK pun dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran.Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan Tarif Trump?

Tanggapan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terhadap teror kepala babi di kantor Tempo menuai kritikan. Tanggapan itu disebut sebagai buruknya komunikasi publik pejabat negeri ini.Tak hanya itu, di lima bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, komunikasi pemerintah juga jadi tanda tanya. Sering beda pendapat dalam memberikan penjelasan pada publik terjadi diantara para menteri.Apa yang terjadi dengan komunikasi publik pemerintah?

Pasca penolakan dari koalisi masyarakat sipil, pembahasan RUU TNI antara DPR dengan pemerintah justru mencapai kata sepakat. Komisi I DPR RI bersama pemerintah akan membawa revisi undang-undang TNI ke tingkat 2 atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sejumlah pasal yang dinilai akan mengancam demokrasi dan mengembalikan dwifungsi TNI ternyata masih dipertahankan. Benarkah revisi UU TNI melenggang dengan sempurna? Dan mungkinkah masih ada perlawanan terhadap revisi ini?

DPR akan merevisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI hasil usulan Pemerintah. Bahkan, Komisi 1 DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja). Sejumlah pihak menilai, beberapa pasal dalam draf Revisi UU TNI tak selaras dengan semangat reformasi dan dapat kembali menghidupkan dwifungsi TNI.Lantas, bagaimana nasib revisi Undang Undang TNI nanti? Haruskah jabatan tertentu diisi oleh militer aktif?

PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group resmi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 10.000 pekerjanya. Tak hanya Sritex, gelombang PHK ini pun menerpa sejumlah perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia. Meski Pemerintah berjanji mencarikan solusi, namun gelombang PHK masih terus terjadi. Lantas, apa langkah yang akan diambil Pemerintah guna mengatasi dampak gelombang PHK ini? dan bagaimana dengan janji 19 juta lapangan kerja yang sempat dijanjikan Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Sukatani, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah kini jadi pembicaraan publik usai mengunggah permintaan maaf kepada Polri dan sekaligus menarik lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" dari seluruh platform musik dan akun media sosial. Muncul dugaan hal ini terjadi karena adanya intervensi dari pihak berwajib. Namun pihak Kepolisian menampik adanya intimidasi terhadap band tersebut. Lantas, apakah benar ada tindak represi yang dilakukan polisi? dan apakah ini jadi sinyal mundurnya demokrasi di Indonesia?

Wacana pembentukan koalisi permanen oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam reaksi. Membangun kerja sama politik yang solid dinilai penting untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan.Kekhawatiran pun muncul, pembentukan koalisi permanen dapat berdampak negatif terhadap demokrasi dan penurunan kualitas layanan publik. Benarkah koalisi permanen hanya berpihak pada kepentingan elite?

Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto memicu polemik. Beberapa Kementerian dan lembaga terlihat mulai menerapkan penghematan belanja operasional sesuai Instruksi Presiden.Sejumlah pihak menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan secara mendadak ini dapat memberikan dampak negatif bagi pelayanan publik bahkan disinyalir dapat menganggu pertumbuhan ekonomi nasional.Benarkah demikian?

Kisruh pagar laut masih terus berlanjut. Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, hingga Presiden ke-7, Joko Widodo masuk pusaran. Sejumlah pihak melapor dan mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Muncul dugaan adanya korupsi yang melibatkan pihak swasta, hingga penyelenggara negera di periode sebelumnya. Lantas, apakah kasus ini akan masuk ranah pidana? Bagaimana langkah pemerintah saat ini untuk menuntaskan kasus pagar laut?

Komitmen pemberantasan korupsi sebagai janji kampanye dan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran masih ditunggu publik. Dalam 100 hari kerja, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan kejar koruptor hingga ke Antartika hingga vonis sampai 50 tahun bagi para koruptor. Namun, hingga kini publik masih menanti bagaimana realisasinya. Lantas, akan sejauh mana rakyat bisa berharap janji pemberantasan korupsi akan dilunasi di pemerintahan Prabowo-Gibran?

Kisruh terkait penemuan pagar laut yang disebut punya izin di perairan Tangerang dan Bekasi masih terus berlanjut. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL telah sepakat melakukan pembongkaran, pertanyaan besar tentang siapa pemilik pagar laut sebenarnya belum terpecahkan. Lantas apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pagar laut agar kerugian masyarakat tak kian besar?

Usai diperiksa KPK selama lebih dari tiga jam, Hasto Kristianto tak ditahan. KPK menyebut tak menahan Sekjen PDI Perjuangan tersebut sebab masih butuh waktu untuk memeriksa saksi lain. Isu lain berhembus. Tak ditahannya Hasto diduga karena ada negoisasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. Lantas, seperti apa nasib PDI Perjuangan ke depan? Apakah ini jadi sinyal PDI Perjuangan akan merapat ke pemerintahan?

Mahkamah Konstitusi hapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski langkah ini dianggap membuka jalan untuk pilpres yang lebih inklusif, DPR masih mengkaji putusan tersebut agar tak bertentangan dengan aturan yang ada. Bagaimana DPR nantinya mengakomodasi putusan ini? Seperti apa peta politik dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa "presidential threshold"?

Wacana Kepala Daerah yang kembali dipilih oleh DPRD menuai berbagai tanggapan. Wacana ini muncul, ketika Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan biaya Pilkada sangat mahal hingga dinilai tak efisien. Muncul pertanyaan, apakah wacana ini tepat diterapkan di Pilkada mendatang? Dan apakah ada jaminan dengan sistem seperti ini, kedaulatan serta mandat rakyat dapat dipahami dan dijaga?

Pemerintah Indonesia bersepakat dengan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane. Meskipun hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur, namun kebijakan hukum yang luar biasa ini tetap dilaksanakan demi alasan kemanusiaan. Sejumlah pihak menuding bahwa ada politik transaksional dibalik kebijakan ini. Benarkah demikian?

PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan Pemilu dan keterlibatan Polisi dalam Pilkada Serentak 2024. Indikasi politisasi hingga kelebihan kewenangan Polisi diduga jadi pemicu wacana Polisi Republik Indonesia atau Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ditengah wacana ini, tak sedikit pihak yang keberatan lantaran dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas, apa untung rugi jika Polri berada di bawah Kementerian atau Lembaga tertentu?

Diikuti lebih dari 500 daerah, pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 menjadi Pilkada serentak terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Lebih dari 207 juta orang yang tercatat sebagai pemilih akan menggunakan hak pilihnya. Suara mereka akan menentukan pemimpin daerahnya selama lima tahun ke depan. Lantas, siapa saja yang kelak terpilih untuk menerima mandat rakyat? Apa solusi yang mereka bawa untuk mengatasi berbagai problem di daerah yang akan mereka pimpin?

Setahun sudah serangan Israel terjadi di jalur Gaza. Israel bahkan memperluas operasi militernya yang tak hanya di Palestina namun juga ke daerah lain seperti Iran, Lebanon hingga Yaman. Dengan adanya serangan-serangan ini, apakah benar ada perang regional? Lantas, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mencegah terjadinya perang yang lebih besar?

580 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah resmi dilantik yang diantaranya ialah para anggota legislatif berusia muda. Mereka diharapkan bisa menepati janji untuk membawa aspirasi rakyat ke Senayan. Apa yang akan dilakukan setelah menjadi anggota DPR? Dan bagaimanakah wajah DPR untuk 5 tahun mendatang di tangan para legislator muda?

Rencana pertemuan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri semakin kencang berhembus. Pertemuan ini disinyalir jadi momen penentuan sikap PDI Perjuangan di Pemerintahan 5 tahun mendatang. Benarkah PDI Perjuangan akan masuk Koalisi Prabowo-Gibran? Dan apakah ini jadi sinyal tak ada oposisi?

Presiden terpilih, Prabowo Subianto disebut-sebut akan membuat Kabinet “Zaken” atau kabinet yang berisikan para ahli. Dengan gemuknya koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran membuat banyak pihak jadi pesimis dan menilai penentuan kabinet ini akan jadi dilema bahkan bisa jadi ajang perebutan kekuasaan. Benarkah partai politik tetap berusaha agar dapat kursi menteri di era Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang?

Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi simbol sukacita dan perdamaian. Paus Fransiskus sebagai Pemimpin Gereja Katolik Sedunia, menaruh perhatian pada persoalan ketimpangan, ketidaksetaraan dan kemiskinan. Lantas, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Seperti apa solusi yang dapat ditawarkan atas persoalan yang ada?

KPU akhirnya ikut putusan MK soal pilkada serentak 2024, diperkirakan akan menggoyang barisan KIM Plus yang terbentuk di berbagai daerah. Partai politik yang sebelumnya satu barisan dalam KIM Plus, kini mulai berani memunculkan nama paslon sendiri. Lalu benarkah putusan MK ini mengubah peta politik? Bagaimana nasib pencalonan kepala daerah di jelang batas akhir pendaftaran Pilkada?

Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan Pilkada. Dengan adanya putusan ini, maka kans PDI Perjuangan yang semula tertutup karena tiket sudah diborong KIM Plus untuk usung Cagub sendiri di Jakarta, kini terbuka. Lantas, dengan putusan MK ini, apa implikasinya bagi Pilkada serentak mendatang? Lalu bisakah perubahan ini jadi dasar penurunan ambang batas di Pilpres selanjutnya?

Penguduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak dan memunculkan berbagai spekulasi. Airlangga sempat diklaim mendapat dukungan penuh untuk maju kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional atau Munas Desember mendatang. Lantas, benarkah ada faktor eksternal dan kekuatan lain yang kembali menggoyang partai berlambang pohon beringin itu? Lalu bagaimana nasib Partai Golkar ke depan?

Wacana munculnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus muncul ke permukaan setelah Ridwan Kamil resmi ikut kontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Muncul dugaan pembentukan KIM Plus ini demi menjegal Anies Baswedan berlaga di Jakarta. Lantas, benarkah ada upaya agar Anies tak dapat tiket untuk maju kontestasi? Akankah KIM Plus harus melawan kotak kosong?

Hampir dua bulan pasca Satgas Pemberantasan Judi Online dibentuk, Pemerintah mengklaim telah melakukan sejumlah langkah pemberantasan. Mulai dari pemblokiran situs-situs judi online, rekening yang terafiliasi hingga menindak para pelaku yang terlibat. Sejauh mana janji pemberantasan judi daring dilaksanakan? Apa saja tantangan yang dihadapi?

Revisi UU TNI yang dibahas sebagai inisiatif DPR kini jadi polemik di publik. Pembahasan soal batas usia pensiun, prajurit aktif dapat menduduki jabatan eksekutif hingga permintaan pencabutan larangan terlibat bisnis jadi sorotan. Lantas, bagaimana upaya Revisi UU ini berjalan di tengah isu hidupnya kembali Dwifungsi TNI?

Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres akan dibahas khusus dan jadi usul inisiatif DPR. Dalam revisi tersebut Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Jumlah anggota DPA nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih, jadi sorotan karena dianggap sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan. Benarkah Dewan Pertimbangan Agung dibuat untuk memberikan masukan kepada Presiden mendatang atau demi kepentingan bagi-bagi jabatan?

Dinamika Pilkada Jakarta terus bergerak. Mulai dari nama calon pasangan hingga peta koalisi partai pengusung masih ditunggu dan dinanti. Benarkah modal elektabilitas sejumlah figur hingga saling lirik antar partai politik jadi sinyal Pilkada Jakarta akan jadi tiga poros?

Jelang Pilkada Serentak November mendatang, muncul dugaan Presiden Joko Widodo akan kembali cawe-cawe demi memenangkan sejumlah nama, termasuk anak dan menantunya. Hasil survei pun menunjukan bahwa dukungan Jokowi masih berpotensi mempengaruhi pilihan masyarakat di Pilkada mendatang. Benarkah Jokowi “effect” bisa jadi jalan partai politik untuk memperbesar kans kemenangan di Pilkada?

Sistem Pusat Data Nasional atau PDN, diretas. Akibat peretasan ini, sejumlah layanan publik terdampak. Peretasan ini tak hanya menunjukan lemahnya sistem data milik Pemerintah, namun jadi catatan merah keamanan data publik yang rentan diperjualbelikan. Lantas, seperti apa mitigasi Pemerintah dalam mengatasi tantangan transformasi digital? Simak pembahasannya dalam SATU MEJA THE FORUM, episode PUSAT DATA DIRETAS, PUBLIK WASWAS.

Delapan tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon masih menyisakan sejumlah teka-teki. Kini fakta dan keterangan kembali bermunculan, mulai dari saksi dan tersangka baru, hingga terpidana yang mulai berani “melawan” demi menuntut keadilan. Presiden Jokowi ikut bersuara agar penanganan kasus pembunuhan ini transparan. Ditengah instruksi Presiden, dapatkah peristiwa pembunuhan ini segera tuntas diungkap?

Polemik jemaah haji ilegal asal Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Keberadaan para jemaah haji illegal yang tidak terdaftar di Tanah Suci dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi para jemaah haji resmi. Daftar tunggu yang panjang hingga maraknya biro perjalanan haji nakal diduga jadi penyebab jemaah haji illegal asal Indonesia masih bermunculan. Benarkah demikian?

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri keduanya mendapat sorotan dan menimbulkan banyak spekulasi, lantaran hanya berjarak dua bulan dari rencana Presiden Joko Widodo menggelar Upacara Peringatan HUT RI ke-79 serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Apa yang menjadi alasan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN? Lantas, bagaimana Nasib IKN selanjutnya?

Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Salah satu isi aturannya ialah kewajiban bagi para pekerja membayar iuran sebesar 3% dari gaji yang didapatkan. Aturan ini pun menuai polemik karena dinilai memberatkan pekerja. Ditengah gelombang ketidaksetujuan dari banyak pihak, bagaimana langkah Pemerintah dapat menjamin pengelolaan dana Tapera aman dan bermanfaat bagi pekerja?

DPR tengah membahas Revisi Undang-Undang Penyiaran. Revisi ini telah menuai polemik dan kritik dari sejumlah masyarakat. Banyaknya penolakan atas revisi Undang-Undang Penyiaran ini dikarenakan ada beberapa pasal yang dianggap menghambat kebebasan Pers. Lalu pasal mana sajakah yang menjadi Kontroversi di masyarakat? Dan apakah dengan adanya Revisi Undang-Undang Penyiaran akan jadi pertanda mundurnya demokrasi? Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode UU PENYIARAN DIREVISI LANGKAH MUNDUR DEMOKRASI?

Presiden Terpilih Prabowo Subianto meminta pihak yang di luar Pemerintah untuk tidak mengganggu. Prabowo menyatakan pemerintahannya telah siap bekerja lima tahun kedepan. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud mengganggu oleh Prabowo Subianto? Dan benarkah ini hanya bentuk sindiran terhadap pihak tertentu? Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode SIAPA GANGGU PRABOWO?

Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club untuk tempat silaturahmi dan wadah berdiskusinya para Mantan Presiden RI, Diantaranya ada Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Rencana ini menuai berbagai spekulasi dan dipertanyakan urgensinya. Sebenarnya bagaimana Presidential Club yang diinginkan Prabowo? Dan benarkah ini hanya upaya menjembatani Jokowi dengan Megawati?Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode KLUB PRESIDEN, UPAYA REKONSILIASI POLITIK?

SATU MEJA THE FORUM EPS ISRAEL-IRAN ADU KEKUATAN, INDONESIA TERANCAM?

SATU MEJA THE FORUM EPS PASCA PEMILU 2024,KOALISI ATAU OPOSISI

Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Meskipun masih berstatus Kader PDI-P, tapi muncul kabar bahwa Jokowi akan ke partai Golkar meninggalkan PDI-P. Jokowi juga digadang-gadang akan membuat koalisi besar pendukung Prabowo-Gibran. Jadi akan kemana sebenarnya Jokowi melangkahkan kaki? Benarkah ada skenario yang disiapkan agar Jokowi tetap punya kuasa meski tak lagi jadi orang nomor satu di Istana? Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode MASA DEPAN JOKOWI, PIMPIN GOLKAR ATAU KOALISI BESAR?

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari Perludem soal penerapan Ambang Batas Parlemen 4%. Dan putusan tersebut akan berlaku pada Pemilu 2029. Lalu benarkah ketentuan ambang batas banyak menghilangkan suara rakyat? Dan bagaimana tanggapan DPR dalam menindaklanjuti dari putusan MK? Siapakah yang diuntungkan?dan siapakah yang dirugikan? Dalam keputusan MK ini. Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode AMBANG BATAS DIUBAH, SIAPA DIUNTUNGKAN?, Rabu 6 Maret

MAJU MUNDUR HAK ANGKET