Podcasts about nasional

Sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilanda banjir dan longsor hebat. Korban meninggal telah melampaui 600 jiwa, lebih dari 500 orang dilaporkan hilang, dan sejumlah daerah masih terisolir. Wacana penetapan status bencana nasional mencuat untuk mempercepat penanganan.Dalam episode ini, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menjelaskan langkah pemerintah dalam menanggapi bencana, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah, pengerahan seluruh komponen, dan pertimbangan terkait status bencana nasional. Simak penjelasannya secara lengkap hanya di Spotify Radio Elshinta.

3 Bupati di Aceh menyerah tangani banjir Sumatera karena kerusakan yang parah, sudah layakkah status bencana Nasional ditetapkan?Wawancara bersama Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif'an

Narasumber: 1. Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif'an2. Tokoh Masyarakat Sumbar/Anggota Komisi II DPR periode 2019-2024, Guspardi Gaus

Penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh kembali memicu polemik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah menaikkan status penanganan bencana, sementara pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo sudah menginstruksikan BNPB, TNI, dan jajaran terkait untuk melakukan penanganan cepat di lapangan.Lalu, bagaimana seharusnya polemik ini disikapi? Apa dampaknya jika status bencana nasional benar-benar ditetapkan?Dalam episode ini, kami berbincang dengan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, untuk memotret dinamika kebijakan, koordinasi pemerintah, hingga kepentingan di balik isu penetapan status bencana nasional.

Seminar Nasional 2025 Lemhannas RI mendapat apresiasi dari tenaga pengkaji dan peserta P3N Angkatan 26, karena tema transformasi sistem pendidikan nasional dinilai sebagai urgensi strategis dalam menyiapkan SDM unggul menghadapi dinamika global dan menuju Indonesia Emas 2045.

Kasus impor beras ilegal di Sabang-Aceh mencuat: 250 ton beras disegel atas perintah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Apakah ada skenario tersembunyi di balik impor ini? Simak tanggapan Komisi VI DPR, Herman Khaeron dan langkah pemerintah menghadapi kasus ini.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sedang menuju era kebangkitan baru. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkapkan rencana produksi kendaraan secara mandiri, termasuk motor nasional, untuk memperkuat industri dalam negeri dan kemandirian teknologi otomotif.

Narasumber: 1. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M. 2. Kordinator Advokasi Peduli Buruh Migran Remon J Kusnadi

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengapresiasi keputusan pemerintah yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh, termasuk Presiden ke-2 H.M. Soeharto. Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menyatakan bahwa keputusan ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk belajar tentang nilai pengabdian, keteguhan, dan disiplin dalam membangun bangsa.

Episode PutCast kali ini kita kedatangan dua orang narasumber sekaligus Prof. Masduki dan Rimba. Obrolan ini mengulas tentang bagaimana memori publik bisa dibelokkan oleh narasi yang tersistematis dari penunjukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, termasuk menjawab pertanyaan krusial: jika Soeharto adalah pahlawan, apakah Reformasi 98 itu salah?

Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengganjar Presiden ke-2 RI Soeharto dengan gelar pahlawan nasional, mengabaikan gelombang penolakan dari korban pelanggaran HAM, aktivis, tokoh masyarakat hingga akademisi. Ironisnya, Soeharto bersandingan dengan Presiden ke-5 RI Gus Dur dan aktivis buruh perempuan, Marsinah, yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.  Menteri Kebudayaan selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon berdalih Soeharto berjasa dalam bidang keamanan, ekonomi, hingga pembangunan. Ia membantah Soeharto terlibat KKN dan pelanggaran HAM berat.Saat upacara penganugerahan gelar di Istana Negara, kemarin, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani tak tampak hadir. Apakah ini simbol dari sikap penolakan PDIP? Apa saja implikasi dari gelar pahlawan bagi Soeharto? Adakah celah untuk menganulirnya? Bagaimana nasib penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Bonnie Triyana, Keluarga Penyintas '65 Uchikowati, serta Sejarawan dan Dosen Prodi Sosiologi Fisip Universitas Nasional (UNAS) Andi Achdian.

Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta. Usai pelantikan, Arif menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Rektor IPB untuk fokus memimpin BRIN. Dalam wawancara bersama Radio elshinta edisi sore Prof. Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dibahas arah kebijakan riset nasional di bawah kepemimpinan baru dan peran BRIN dalam memperkuat sektor pertanian serta kelautan Indonesia.

Simak Power Breakfast spesial memperingati Hari Pahlawan 10 November bersama putra pahlawan nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo.

Bahasa Portugis diwacanakan akan diterapkan dalam curiculum nasional.

Pemerintah Indonesia berencana memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Rencana ini ditentang banyak pihak, termasuk lebih dari 500 aktivis yang tokoh nasional yang secara resmi menyampaikan keberatannya.

Pemerintah terkesan ngotot mengusulkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Padahal, suara penolakan dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM era Orba tak kunjung kendor. Ini kali ketiga Soeharto masuk bursa kandidat penerima gelar pahlawan setelah sebelumnya pada 2010 dan 2015 kandas.Gelagat memuluskan jalan Soeharto sebagai pahlawan disinyalir sudah dilakukan sedari tahun lalu. MPR yang kala itu diketuai politikus Golkar Bambang Soesatyo mencabut nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.Masyarakat sipil tak tinggal diam. Mei lalu, Mereka sudah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf sekaligus memberikan surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 100 orang dan lembaga, isinya menolak tegas gelar pahlawan untuk Soeharto. Pasalnya, banyak kejahatan HAM di era Soeharto yang hingga kini menanti untuk diungkap tuntas.Apakah Soeharto layak digelari pahlawan? Apa saja implikasi yang harus diwaspadai bila Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan? Adakah celah untuk menggagalkan upaya ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina, dan Juru Bicara PDIP sekaligus Aktivis 98 Ansy Lema.

Tanggal 28 Oktober 2011 menjadi tonggak sejarah lahirnya jaminan kesehatan nasional di Indonesia.Empat belas tahun berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bagaimana capaian dan tantangan sistem jaminan sosial kita hari ini?BPJS Kesehatan kini menaungi lebih dari 281 juta peserta di seluruh Indonesia — dari kota besar hingga pelosok negeri. Namun di balik capaian besar itu, masih ada persoalan kepesertaan, pembiayaan, dan mutu layanan yang terus menjadi sorotan publik.Dalam momentum 14 tahun UU BPJS, kami menghadirkan perbincangan bersama:

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki mobil nasional dalam tiga tahun ke depan. Proyek ini disebut sebagai simbol kemandirian industri otomotif sekaligus langkah memperkuat produk dalam negeri. Mobil nasional nantinya akan digunakan para pejabat negara sebagai tahap awal promosi.Namun, seberapa siap industri otomotif kita menjawab ambisi besar ini? Dan apakah target tiga tahun itu realistis?Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, akan mengulas tantangan dan peluangnya.

For many years, the Indonesian government has tried to manage the natural tourism potential of Komodo Island and its surroundings with various approaches. The main attraction of the region, is the ancient animals of Komodo. - Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia berupaya mengelola potensi wisata alam di Pulau Komodo dan sekitarnya dengan berbagai pendekatan. Daya tarik utama kawasan ini, adalah hewan purba Komodo.

Dalam edisi Elshinta Pagi (23 Oktober 2025), News Anchor Bhery Hamzah berbincang bersama Arlan Siddha, Dosen Ilmu Politik dan Pengamat Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani.Percakapan ini membahas makna dan urgensi pemberian gelar Pahlawan Nasional di tengah dinamika sejarah, politik, dan opini publik yang terus berkembang.Arlan menilai bahwa gelar pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik agar generasi muda dapat “mewarisi apinya, bukan abunya.”Simak pandangan lengkapnya tentang kontroversi sejumlah nama calon pahlawan nasional — dari Soeharto hingga Marsinah — serta pentingnya peran masyarakat dalam menilai kontribusi sejarah bangsa.

Pengembalian Rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi momentum penting di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari sekadar kemenangan hukum, langkah ini mencerminkan kebangkitan moral dan keadilan ekonomi bangsa. Dalam perspektif pertahanan semesta, keadilan ekonomi bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga daya tahan nasional.Bersama Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kita bahas: bagaimana uang yang kembali ke kas negara bisa memperkuat fondasi sosial dan infrastruktur pertahanan? Apakah peningkatan infrastruktur pertahanan kini menjadi kebutuhan mendesak?

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa memproduksi mobil nasional dalam tiga tahun ke depan.Namun, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dan memastikan kesiapan industri pendukungnya.Dalam wawancara bersama Farma Dinata di Elshinta Edisi Sore, Agus menyoroti pentingnya infrastruktur, jaringan komponen, dan arah kebijakan yang jelas sebelum melangkah lebih jauh.Ia juga menilai, membangun industri otomotif dari nol membutuhkan waktu panjang dan biaya besar — bukan sekadar ambisi politik jangka pendek.Dengarkan pandangannya soal bagaimana Indonesia bisa memperkuat industri otomotif secara realistis dan berkelanjutan.

Pemerintah kembali menggulirkan stimulus ekonomi dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp30 triliun untuk 35,46 juta penerima manfaat mulai Oktober hingga Desember 2025. Selain itu, sasaran program magang nasional turut diperluas dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta. Sejauh mana langkah ini mampu mendorong daya beli dan menggerakkan ekonomi nasional?Simak wawancara bersama Direktur & Founder CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara.

Dalam momentum 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejalan dengan Asta Cita-nya, Presiden memberikan perhatian khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online dan pemerataan akses internet.Simak Radio Talk bersama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bapak Alexander Sabar.

Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia FIFA 2026 meninggalkan luka mendalam. Pelatih Patrick Kluivert menyampaikan rasa kecewa dan tanggung jawabnya setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di Jeddah.Namun masalah Timnas bukan sekadar hasil pertandingan—melainkan inkonsistensi yang telah terjadi sejak era pelatih sebelumnya. Mulai dari penempatan posisi pemain yang tak sesuai naluri bermain, pergantian taktis yang lambat, hingga ekspektasi tinggi yang dibangun federasi.Apa langkah konkret yang harus dilakukan agar Garuda bisa bangkit dan benar-benar menjadi tim kuat?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan bahwa pelamar Program Magang Nasional 2025 menembus angka 104.711 orang. Peserta yang lolos seleksi akan menjalani magang di 1.147 perusahaan. Pada batch kedua, partisipasi diperluas termasuk kementerian, lembaga, dan badan, serta diperuntukkan bagi sarjana dan diploma di seluruh provinsi. Proses seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan. Batch kedua akan menyeleksi 80 ribu peserta pada November, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yakni 100 ribu peserta magang nasional tahun ini.#Hashtags:#MagangNasional2025 #Kemnaker #Yassierli #ProgramMagang #KesempatanKerja #TalentaMuda #IndonesiaKerja #PelatihanKerja #BeritaIndonesia #KerjaMasaDepan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, untuk memeriksa seluruh bangunan Pondok Pesantren di Indonesia. Presiden juga memerintahkan Menteri terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terkait kejadian ini. Bagaimana kalangan Pondok Pesantren menindaklanjuti persoalan tsb?TALK: Ketua UMUM Gerakan Nasional Ayo mondok yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Tremas Pacitan, KH Lukman Harist Dimyathi.

2 Oktober 2025, kita memperingati Hari Batik Nasional. Sebuah momen untuk mengenang penetapan batik sebagai warisan budaya dunia sekaligus mengajak masyarakat bangga mengenakan batik. Bersama Budayawan Indonesia Halim HD, kita akan membahas makna mendalam di balik Hari Batik Nasional, nilai budaya yang terkandung, hingga bagaimana batik menjadi identitas sekaligus kebanggaan bangsa Indonesia.

Kongres Nasional Fraksi Rakyat resmi digelar di Jakarta dan melahirkan Presidium Nasional Fraksi Rakyat sebagai kekuatan politik baru yang mengklaim mewakili aspirasi rakyat. Presidium ini diamanatkan untuk terlibat aktif dalam reformasi politik, mulai dari revisi undang-undang hingga perubahan konstitusi. Lebih dari dua ribu peserta menegaskan komitmen mendorong reformasi politik secara konstitusional untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik.#FraksiRakyat #KongresNasional #ReformasiPolitik #DPRRI #PresidiumNasional #PartaiPolitik

Presiden memerintahkan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tindak lanjut atas kasus keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini menegaskan pentingnya kehadiran BGN sebagai lembaga sentral dalam mengatur standar mutu, distribusi, hingga mekanisme pengawasan pangan yang masuk ke sekolah-sekolah.Implementasi penguatan tata kelola ini diharapkan berjalan dalam beberapa tahap. Pertama, BGN diminta segera melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok bahan pangan, mulai dari produsen, penyedia katering, hingga distribusi di lapangan. Kedua, perlu disusun sistem sertifikasi dan standar operasional yang ketat agar seluruh pihak yang terlibat memenuhi kaidah keamanan pangan.Selain itu, Presiden menekankan perlunya integrasi antara BGN dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan agar pengawasan berjalan berlapis dan cepat merespons bila terjadi indikasi masalah. Digitalisasi juga menjadi bagian penting dari implementasi, misalnya melalui sistem pelaporan berbasis aplikasi yang bisa diakses sekolah maupun orang tua secara transparan.Dengan langkah ini, penguatan tata kelola BGN diharapkan bukan hanya menyelesaikan kasus keracunan MBG, tetapi juga menjadi fondasi jangka panjang bagi program pemenuhan gizi anak sekolah yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan.[TALK] Pengamat Komunikasi Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing&Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi

HEADLINE NEWS 26/09/2025 | 09.00 WIBMetroTV, Partai NasDem Gelar BimTek “Laga Perubahan” untuk Penguatan Kader DaerahBertempat di Akademi Bela Negara, Jakarta, Partai NasDem menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BimTek) pada 26–28 September 2025 bagi anggota DPRD, pengurus, dan kader dari berbagai daerah.

Hari ini digelar Indonesia Property Forum 2025 dengan tema “Resilience & Emerging Together” — sebuah forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan di industri properti, termasuk pengembang, regulator, investor, hingga akademisi.

Program magang nasional menjadi salah satu strategi penting pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap masuk ke dunia kerja. Di sisi lain, dunia usaha juga memegang peranan krusial karena menjadi mitra langsung dalam memberikan pengalaman kerja nyata kepada para peserta magang.Secara umum, kesiapan dunia usaha dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kesiapan regulasi internal dan komitmen manajemen. Banyak perusahaan mulai menyusun kebijakan yang mendukung program magang, baik berupa peraturan internal, pembentukan tim pendamping, maupun penyediaan anggaran khusus. Hal ini menunjukkan keseriusan dunia usaha dalam berpartisipasi.Namun, kesiapan dunia usaha tidak lepas dari tantangan. Masih ada kesenjangan antara kebutuhan keterampilan industri dengan kompetensi lulusan. Selain itu, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang sama untuk melaksanakan program magang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan agar program magang nasional benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan.Pada akhirnya, semakin tinggi tingkat kesiapan dunia usaha, semakin besar pula peluang bagi program magang nasional untuk mencetak generasi muda yang unggul, produktif, dan siap bersaing di pasar global.[TALK] Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketum HIPPI Jakarta Timur, Muhammad Sirod

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurutnya, potensi besar industri kreatif harus dioptimalkan melalui dukungan kebijakan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor. Teuku Riefky juga mendorong para pelaku industri untuk berinovasi agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperluas pasar hingga kancah internasional.

Apa yang harus diperhatikan agar pembentukan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) bisa mengungkap tuntas prahara Agustus 2025? Narasumber1. Wakil Ketua LPSK yang juga Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2012 -2017 Anggota, Dr. Maneger Nasution, M.A. 2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Pemerintah telah memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di rekening Bank Indonesia (BI) mulai Jumat (12/9/2025).Pemindahan dana senilai Rp 200 triliun ke bank Nasional atau Himbara dianggap bisa memperkuat ekonomi jika pemerintah dan otoritas moneter memastikan uang itu benar-benar dipakai untuk kegiatan produktif.Menteri Keuangan Purbaya menyatakan sudah berbicara dengan pihak bank Himbara agar tak menggunakan dana rekening pemerintah itu untuk membeli SBN dan SRBI, serta menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bahkan Menkeu juga telah melobi BI untuk tak menyerap lagi dana tersebut.Apa yang harus diperhatikan agar kebijakan Menkeu guyur Rp.200 triliun ke Bank Himbara berdampak optimal terhadap perekonomian?Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Jakarta – Revisi Undang-Undang Haji 2025 resmi disahkan pemerintah. Salah satu poin utama adalah dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.Dalam wawancara bersama Elshinta, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan penataan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada jemaah.

Sejumlah pengurus KONI di Jawa Tengah menggelar aksi unjuk damai penolakan tegas terhadap Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No. 14 Tahun 2024 yang dinilai akan menghambat perkembangan olahraga di daerah di momen Hari olahraga Nasional.Narasumber : Wakil Ketua Umum II KONI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Soedjatmiko.

Situasi keamanan dan ketertiban nasional terus kondusif, pasca Patroli Skala Besar yang digelar oleh TNI-Polri, dan upaya-upaya penegakan hukum dengan menangkap pelaku kerusuhan, provokator, dan dalang kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Namun sempat muncul kekhawatiran, terkait isu dihidupkanya kembali Pam Swakarsa yang pernah ada saat order baru. Wawancara dengan Pengamat Intelejen dan Terorisme yang juga Direktur The Indonesian Institute, Ridlwan Habib

Episod 6 KenaSoal menampilkan KJ diganding bersama hos jemputan Zaidel Baharudin dalam membincangkan beberapa isu besar serantau dan perkembangan terkini nasional. Episod ini membincangkan rusuhan politik di Indonesia, isu ketelusan pengisytiharan harta, serta persoalan sama ada F1 patut kembali ke Sepang. Sempena bulan kemerdekaan, episod ini turut mengupas makna sebenar patriotisme dan perpaduan rakyat Malaysia.00:00 Intro05:46 Rusuhan Indonesia@backpacker travelog: Apakah pelajaran yang kita boleh ambil dari rusuhan di Indonesia?@zaidrais: Ulasan mengenai kemelut politik di Indonesia; punca utama dan what they shud do.@iskandar frdaus: Opinion on rumah Indonesian minister kena storm/loot.@faiq azhs: Apa langkah awal Malaysia tidak meniadi rusuhan seperti di Indonesia?@nashriqjumati: Apa yang terjadi di Indonesia? zalboxer 79: Apa pendapat KS terhadapdemonstrasi di IndonesiaQusyairie (Brunei): Regarding Indonesia's escalating protests - if govt labels protests as radical/treason, does it calm or worsen? In democracy, is violence against demonstrators justified?28:39 F1 Malaysia@nabeehanazim: F1 di Malaysia berbaloi atau tidak? Menguntungkan atau tidak?@afiqxafiq: Do you think Sepang will be back for F1?37:44 Identiti Patriotik Malaysia@dzariff.jaafar: Are we less tolerant to one another? Lack of civic mindedness as a society.@aimanzakwanzms: Apa indikator semangat patriotik rakyat Malaysia? KS rasa rakyat Malaysia sudah semakin kurang patriotik? Apa penyelesaian praktikal jangka pendek KS untuk perpaduan negara?50:47 Pemikiran Kritis Era AI@al.shafiq22: How did you develop critical thinking? And for current Al development, may it help?01:01:06 Short Q's@amir. amanullah: New season started... MU? Newcastle? Apa prediction KJ & SH?@faisal.yusoff: Lagu Merdeka sepanjang zaman pilihan KS?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak ada kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah telah menambah kuota impor BBM hingga 10 persen untuk tahun 2025. Ia memastikan stok migas nasional aman dan mendorong perusahaan swasta untuk membeli persediaan dari Pertamina.

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto memastikan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada di jalur positif pasca aksi demo sepekan terakhir. Dinamika politik dan sosial itu dinilai hanya mempengaruhi perekonomian nasional secara jangka pendek. Di samping itu, kuatnya fundamental ekonomi pun terlihat dari pertumbuhan di angka 5,12% pada Kuartal II/2025, dan tingkat inflasi yang terjaga pada 2,37%. Bagaimana prospek dan prediksi kondisi perekonomian nasional, pasca demo sepekan? Talk bersama Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah.

Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk dua badan baru yang akan berperan strategis dalam pembangunan nasional, yakni: Badan Industri Mineral yang bertugas mengelola hilirisasi dan tata kelola industri mineral strategis nasional dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang akan bertanggung jawab atas tata ruang, pengelolaan, dan pengembangan kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Pembentukan dua lembaga ini menjadi sorotan publik karena menyangkut arah baru dalam kebijakan ekonomi, tata kelola sumber daya, dan kewenangan antar lembaga. Tak sedikit ada yang mempertanyakan terkait urgensinya, potensi tumpang tindih kewenangan, serta transparansi dalam perumusannya.Bagaimana mencermati pembentukan 2 badan baru tersebut? Narasumber : Guru Besar IPDN/Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA

BRI terus menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam mengapresiasi putra-putri terbaik bangsa berprestasi yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta seluruh tenaga pendukung Paskibraka, yang berada di balik suksesnya pelaksanaan upacara kenegaraan yang berlangsung pada 17 Agustus 2025 lalu.Melalui BRI Peduli selaku payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI secara konsisten selama 15 tahun berturut-turut telah menyalurkan dana apresiasi kepada Paskibraka dan Tenaga Pendukung Paskibraka tingkat nasional.BRI Peduli memberikan apresiasi berupa dana pendidikan kepada 76 Paskibraka Nasional dan 70 Tenaga Pendukung yang telah menyelesaikan tugasnya pada Upacara Bendera 17 Agustus 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pemberian apresiasi dilakukan pada Rabu (20/08/2025) di BRILian Center Jakarta dengan mengambil tema “Semangat Bangsa dari Paskibraka”.Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa BRI selalu memberikan dukungan yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.“Apresiasi ini merupakan dukungan nyata terhadap dedikasi, kedisiplinan, dan semangat juang Paskibraka dan Tenaga Pendukung Paskibraka dalam menjalankan tugas mulia sebagai simbol persatuan Indonesia,” ujarnya.Selain anggota Paskibraka, BRI juga memberikan apresiasi kepada 70 Tenaga Pendukung yang telah mendampingi anggota Paskibraka yang bertugas. Dalam pelaksanaanya, para tenaga pendukung telah memberikan kontribusinya dalam membantu memberikan pendampingan bagi anggota Paskibraka sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.Perjuangan dan kegigihan dalam mengemban tugas menjadi Anggota Paskibraka dirasakan langsung oleh salah satu anggota Paskibraka Nasional 2025 yang menerima dana pendidikan Paskibraka dari BRI yaitu Bianca Alessia Christabella Lantang (16). Sebagai anggota Paskibraka Nasional 2025, Bianca bertugas sebagai pembawa baki Bendera Pusaka Merah Putih. Perempuan kelahiran Kota Tomohon, 28 Februari 2009 ini merupakan perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini Ia menempuh pendidikan di SMA Lentera Harapan Tomohon dan mengikuti seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.“Saya sangat senang dan bangga. Bisa menjadi bagian dari anggota Paskibraka Nasional dan juga mendapat tugas sebagai pembawa baki sehingga membanggakan dan mengharumkan nama daerah saya. Selama ini kami telah melewati persiapan dan latihan yang baik sehingga upacara bendera berjalan dengan baik. Apresiasi dari BRI ini menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan besar bagi kami”, ungkapnya.Solichin menambahkan, komitmen BRI untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, namun juga tanggung jawab sosial BRI berupa pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang diwujudkan dalam bentuk program BRI Peduli.“Apresiasi ini telah dilakukan oleh BRI selama 15 Tahun berturut-turut. Tentunya BRI berharap dapat memberikan motivasi di kemudian hari, karena setelah penugasan ini mereka harus mengemban tugas utama yaitu untuk belajar dan meraih cita-cita yang diinginkan,” pungkas Solichin.

Hari ini 24 Agustus di Indonesia di Peringati sebagai Hari Televisi Nasional menjadi momen refleksi bagi dunia penyiaran nasional. Sejak Kehadiran teknologi Digital, Saat ini televisi masih menghadapi tantangan, baik dari perubahan perilaku penonton maupun persaingan ketat dengan platform digital dan streaming. Bagaimana upaya mempertahankan eksistensi pertelevisian, baik dan isi maupun perannya sebagai media komunikasi dan informasi, untuk kedepan? Simak wawancara Kami bersama Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio dan Don bosco Salamun, Seorang Praktisi Penyiaran Televisi, yang lebih dari 20 tahun aktif berperan penting dalam dunia Siaran di sejumlah Televisi Swasta Nasional.

Pekan QRIS Nasional 2025 diperingati dengan meriah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat! Kali ini lebih seru, lebih digital, dan pastinya lebih berdampak!Dipandu oleh Classier Lia Priyanka, talkshow spesial ini menghadirkan perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) only on ClassyFM

SOLII TALKS KABARNYA TANGGAL 18 LIBUR NASIONAL

Classy People, di momen Hari Anak Nasional, Classy FM menghadirkan obrolan penuh makna bersama Pak Freddo Syukri, Direktur Utama ClassyCorp.Sebagai seorang pemimpin, beliau akan berbagi refleksi dan pandangannya tentang pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia—karena masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita memperlakukan generasi penerus hari ini.

Berbagai acara diadakan di seluruh Australia untuk memperingati Hari Penyesalan Nasional (National Sorry Day), sebuah pengakuan atas pemindahan paksa anak-anak Bangsa Pertama dari keluarga dan budaya mereka.

SOLII TALKS BULAN K3 NASIONAL 2025