Podcasts about pertamina

Akhir-akhir ini masyarakat selalu dikejutkan dengan berita-berita mulai dari kelangkaan LPG 3 kg, BBM oplosan di Pertamina, dan kecurangan takaran pada minyak goreng Minyakita.Kasus korupsi yang terjadi juga sangat besar jumlahnya yang membuat kaget masyarakat di tengah sulitnya masyarakat mencari pekerjaan dan gelombang PHK yang terjadi dimana mana. Lalu munculah tagar #Indonesiagelap dengan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga tagar #kaburajadulu.Selain itu kurangnya komunikasi antar lembaga di pemerintahan dalam membuat aturan dan kebijakan sehingga selalu direvisi pasca viral di media sosial.Dengan carut marutnya berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini membuat masyarakat resah. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya?

Episode kali ini, Coach tom akan membahas tentang isu korupsi pertamina yang mencapai hingga 1000 triliunkalau biasanya bensin di oplos pengecer kali ini di oplos mafia dikilang. jadi, siapa pelaku yang punya power sebesar itu?

Kejagung Usut Peran Ahok dalam Dugaan Korupsi Minyak Pertamina | DPR Soroti Ancaman dan Peluang Kebijakan Tarif Impor AS bagi Indonesia | Jelang Lebaran, Dinkes Tulungagung Temukan Produk Pangan Tidak Layak Edar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ahok Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pertamina | Sri Mulyani Sebut Industri TPT dan Alas Kaki Terus Tumbuh | Pengangkatan CASN Mundur, Pemkot Solo Terdampak Kekurangan Pegawai*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mantan Komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina.

Mantan Komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina.

Gita Sjahrir, Senior Advisor at TBS Energi Utama, and Jeremy Au talked about the complexities of corporate governance and accountability within emerging markets. They discussed the eFishery scandal, the Pertamina corruption case, and the broader implications for economic growth and investor trust.  1. Investor Due Diligence: Gita and Jeremy highlighted the need for investors to go beyond financial reports and conduct on-ground audits to detect fraud early. 2. Impact of Fraud: They discussed how fraud not only inflates financials but also demotivates teams by reducing the urgency for operational improvements. 3. Founder Accountability: They emphasize that while investors play a role, founders are ultimately responsible for corporate governance and ethical leadership. 4. Valuation Risks: High early valuations create unrealistic expectations, making it harder for startups to deliver sustainable growth. 5. Government and Public Roles: Citizens are increasingly pushing for consequences in corruption cases, as seen in the Pertamina scandal. 6. Fuel Subsidies vs. EV Adoption: They analyzed how fuel subsidies in countries like Indonesia and Malaysia slow down electric vehicle adoption and market competitiveness. 7. The Cost of Poor Communication: Governments that fail to clearly communicate policy shifts, like subsidy reductions, can trigger public backlash and economic uncertainty. 8. Strategic Energy Transitions: They argued that Southeast Asia needs a phased, well-communicated shift toward sustainable energy to ensure long-term stability. Watch, listen or read the full insight at https://www.bravesea.com/blog/corporate-finance-failure-impact Get transcripts, startup resources & community discussions at www.bravesea.com WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VakR55X6BIElUEvkN02e TikTok: https://www.tiktok.com/@jeremyau Instagram: https://www.instagram.com/jeremyauz Twitter: https://twitter.com/jeremyau LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bravesea English: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Bahasa Indonesia: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Chinese: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Vietnamese: Spotify | YouTube | Apple Podcasts

Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina membuat geger masyarakat. Bukan hanya tuduhan Pertamax oplosannya, namun juga nilai kerugian yang ditaksir mencapai hampir Rp1.000 triliun. Kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar dari jumlah kerugian yang berhasil dibongkar aparat.Walau pemberantasan korupsi terus dilakukan dan fakta integritas serta antikorupsi sudah ditandatangani, nyatanya masih saja banyak pejabat di republik ini yang terjerat korupsi. Bahkan, nilai korupsi semakin besar dari waktu ke waktu, dari puluhan hingga ratusan triliun rupiah.Apa yang salah dengan negara ini ketika budaya korupsi terus merajalela? Dan, mengapa koruptor belum ada dihukum mati?

Kejaksaan Agung Diminta Fokus Usut Dugaan Megakorupsi Pertamina | Proses Revisi Undang-Undang TNI Didesak Dihentikan | Pemungutan Suara Ulang, KPU Bengkulu Selatan Nihil Anggaran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kejagung Imbau Masyarakat Tetap Gunakan Produk BBM Pertamina | Sengketa Lahan Padang Halaban, Warga Siaga Hadapi Potensi Penggusuran | Harga Bahan Pokok Melonjak di Yogyakarta, DPRD DIY Dorong Operasi Pasar

Sudah Diuji, Dirut Pertamina Pastikan BBM di Semua SPBU Sesuai Standar | Pemerintah Perbaiki Infrastruktur dan Tertibkan Tata Ruang Usai Banjir Jabodetabek | Raja Arab Bagikan 40 Ton Kurma di Indonesia Selama Ramadan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Korupsi di Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir Didesak Mundur | Pemerintah Lanjutkan Proyek DME Pengganti Elpiji, Investasi dari Danantara | Paus Fransiskus Alami Dua Kali Gagal Napas Akut*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR Desak Pertamina Bentuk Tim Independen Usut Dugaan BBM Oplosan | Revisi UU TNI, Setara Institute Soroti Loyalitas Ganda | WALHI Ungkap Biang Kerok Banjir di Jabodetabek*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus Korupsi Minyak Mentah, Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat | KPK Tak Siap, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda | Arab dan Mesir Kecam Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Send us a textErin and Kevin catch up with Wahyu Dyatmika to talk about Prabowo's approach to media, especially after Prabowo's meeting with editor in chiefs in Hambalang on Saturday. Also: Corruption case in Pertamina involving son of Riza Chalid, and Thailand sends Uyghurs back to China after leaving them in immigration detention for a decade.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Skandal BBM Pertamax oplosan yang diduga diedarkan oleh Pertamina membuat geger masyarakat. Ketika pengguna diminta beralih ke BBM non-subsidi, justru yang didapat BBM kualitas jelek.Sejumlah petinggi Pertamina sudah dijerat. Total kerugian ditaksir mencapai hampir 200 triliun rupiah dalam satu tahun saja. Modus pertamax oplosan ini diduga telah berlangsung sejak 2018 hingga 2023.Bagaimana mungkin Pertamax oplosan bisa beredar bertahun-tahun seperti yang diungkap kejaksaan? Siapa saja yang terlibat?

Istana Dukung Kejaksaan Usut Korupsi Pertamina | Dinas Kesehatan Ponorogo Tekan Kasus Repasung ODGJ | German Open 2025: Dua Wakil Ganda Campuran Hadapi Lawan Tangguh di Semifinal*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Masyarakat Korban Pertamax Hasil Oplosan Diharapkan Ajukan Class Action | KPU Menyatakan, PSU di 24 Wilayah Butuh Anggaran Rp486 Miliar | Demo Pengemudi Ojol Menuntut Dihapuskannya Sistem “Aceng dan Slot”*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Korupsi pantas disebut kejahatan luar biasa karena punya dampak pengganda yang luas. Rakyat bakal jadi pihak yang paling dirugikan.Lihat saja kasus korupsi di Pertamina terkait tata kelola minyak mentah yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Tersangkanya, para petinggi di anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah dengan mengoplos BBM Pertalite menjadi Pertamax.Padahal, harga Pertamax mengikuti harga pasar sehingga lebih mahal ketimbang Pertalite, artinya konsumen membeli produk BBM yang tak sesuai harga. Sudah bermunculan beragam protes, kritik, hingga sindiran dari warganet di media sosial. Misalnya, Pertamax adalah Pertalite tanpa Antre.Apa saja kerugian yang dialami konsumen Pertamina terkait kasus ini? Apakah konsumen bisa mengajukan gugatan dan meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan?Kita bincangkan bersama Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), M. Mufti Mubarok dan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Penyidik Kejaksaan Agung, kembali menetapkan dua orang terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka, Rabu (27/02/2025) malam. Kedua orang tersebut sebelumnya diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi, namun setelah ditemukan bukti yang cukup, penyidik langsung menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Pelaksana tugas harian Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menegaskan bahwa tidak ada perubahan mutu dan kualitas RON selama BBM didistribusikan ke masyarakat. Menurutnya, zat aditif yang ditambahkan ke BBM jenis RON 92 bertujuan untuk meningkatkan performa kendaraan, seperti mencegah karat dan meningkatkan akselerasi.

Kejaksaan Agung kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, serta Edward Corner S.T.F.P dari Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Dengan tambahan ini, jumlah tersangka dalam kasus tersebut kini mencapai sembilan orang.

Skandal Megakorupsi Pertamina Harus Diusut Tuntas | Bawaslu Siap Perketat Pengawasan Pemungutan Suara Ulang | Sejumlah Prajurit TNI Diperiksa terkait Penyerangan Polres Tarakan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Awal pekan ini, Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Indonesia. Dana sebesar USD 20 miliar atau setara Rp325 triliun dari efisiensi anggaran bakal digelontorkan untuk Danantara. Sederhananya, Danantara bakal mengelola aset BUMN untuk jadi 'celengan raksasa' bagi beragam program pemerintah.Ada tujuh BUMN yang masuk ke Danantara di tahap pertama, yaitu Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan MIND ID. Danantara digadang-gadang pemerintah bakal jadi kekuatan ekonomi nasional, setara Temasek di Singapura dan 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).Meski jadi rujukan, Temasek yang punya rekam jejak bersih pada 2024 dianggap kental aroma politis karena konflik kepentingan pejabatnya. Sementara, 1MDB terjerat skandal finansial hingga menyeret skandal politis eks PM Malaysia Najib Razak.Lantas, bagaimana proyeksi masa depan Danantara? Bakal untung atau buntung? Bagaimana memastikan pengawasan ketat dana investasi yang dikelola Danantara?Kita bincangkan bersama Ekonom Senior FEB UI, Telisa Falianty dan Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky.

Kejagung Tegaskan Pertamax Oplosan di Kasus Korupsi Pertamina | Menkes: Cek Kesehatan Rutin Tambah Usia Harapan Hidup | Korban Tewas di Gaza Capai 48 Ribu Orang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pertamina Jamin Kasus Korupsi Minyak Mentah Tak Ganggu Pelayanan | Indonesia-Malaysia Bahas Pertukaran Narapidana | PSSI Tunjuk Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia

Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rugikan Negara 193 T | Strategi Bawaslu Hadapi PSU di 24 Daerah | Tebing PSN Bendungan Bagong Trenggalek Longsor*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pertamina melakukan inovasi dengan meluncurkan bahan bakar ramah lingkungan terbaru. Namanya Diesel X.

Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan keduanya sepakat untuk mengembangkan kerja sama strategis antar Indonesia-Malaysia di sektor energi hingga pengelolaan kelapa sawit. Kerja sama di sektor energi akan dilakukan melalui kolaborasi antara perusahaan minyak dan gas asal Malaysia, Petronas, dan Pertamina, perusahaan minyak dan gas asal Indonesia. Sementara itu, kerja sama di sektor pengelolaan kelapa sawit didasarkan pada fakta bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia, yang mencapai 80% dari produksi global.

Dugaan Korupsi di Pertamina, KPK Periksa Ahok | Hasto-Wawan Ditetapkan Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta | Pengamat Sepak Bola Taruh Harapan Baru Timnas Kepada Patrick Kluivert

Skema Penyaluran Subsidi BBM Akan Diubah, Pertamina Akan Ikuti Arahan Pemerintah | Jadi Wakil Ketua DEN, Mari Pangestu: Beri Masukan dan Rekomendasi ke Presiden | Respons Jokowi tentang Pilkada Solo *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hydrocarbon Processing sat down with Andrie Prasetyo, Polypropylene Process Engineer, Pertamina, at the International Refining and Petrochemical Conference. Andrie discussed his presentation on the organization's Breezon R1270, and how it has helped optimize operations at Pertamina's plants in Indonesia.

Seleksi calon pimpinan dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-2029 digelar jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Artinya ini menjadi pertaruhan terakhir bagi Jokowi untuk menentukan arah pemberantasan korupsi lima tahun ke depan. Panitia Seleksi KPK sudah dibentuk yang beranggotakan 9 orang, dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sebagai ketuanya. Mereka punya tugas berat karena harus memilih sosok-sosok berintegritas yang bisa mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga antirasuah. Temuan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada awal 2024 menunjukkan tingkat kepercayaan publik ke KPK turun ke level 69 persen. Padahal, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kepercayaan publik ke KPK selalu di atas 80 persen. Sulit dibantah, kinerja KPK sedang bermasalah. Beragam skandal bermunculan yang ironisnya banyak melibatkan pimpinan KPK. Misalnya, eks Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka pemerasan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kemudian juga Lili Pintauli yang mundur dari wakil ketua KPK, usai terjerat kasus dugaan gratifikasi dari Pertamina. Dan yang terbaru, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tengah diusut karena diduga melanggar etik dengan memengaruhi proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Selain itu, terkuak juga kasus pungutan liar di rutan KPK yang diduga dilakukan 93 pegawai KPK. Dengan komposisi pansel KPK saat ini, seberapa optimistis publik bisa berharap mendapatkan sosok-sosok yang berintegritas? Bagaimana mendorong Pansel KPK bekerja transparan dan melibatkan partisipasi publik? Kita bincangkan bersama Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta Mudzakkir dan Sekretaris Jenderal IM57+ Institute Lakso Anindito. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

kebakaran terjadi di kawasan kilang Pertamina Balikpapan, kebakaran diketahui terjadi menjelang subuh.

Emang Boleh? Ya, boleh boleh aja kali. Kan soalnya customer gak tahu SOP nya.

Berita pilihan Tempo hari ini: Kubu Anies-Muhaimin dukung usulan Ganjar tentang penggunaan hak angket DPR untuk investigasi kecurangan pemilu;  Istri Komandan Tim Fanta Prabowo-Gibran jadi komisaris anak usaha Pertamina; Dugaan penyebab beras makin langka dan mahal.  III Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Puertas entrevista a Manu Peña sobre su nueva aventura en la liga de Indonesia, al frente del Satria Muda Pertamina.

Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya episode 136! Episode kali ini kita datang kembali kantor Pertamina, Putri Tanjung diajak keliling ke kantor "start up" nya Pertamina sekaligus ngobrol tentang New & Renewable Energy bersama Pak Dannif Danusaputro. Yuk intip kantor pertamina dan ikut jalan-jalan keliling mobil listrik bersama Putri Tanjung dan Pak Dannif. Follow Us! Instagram: https://www.instagram.com/ngobrolsoresemaunya TikTok: https://www.tiktok.com/@ngobrolsoresemaunya Ngobrol Sore Semaunya hadir setiap Kamis jam 18.00 WIB hanya di cxomedia.id & YouTube CXO Media #NgobrolSoreSemaunya #PutriTanjung #DannifDanusaputro #PertaminaNRE

Albemarle, a prominent specialty chemicals company, recently settled a case for $218 million, unraveling a web of bribery payments across Vietnam, Indonesia, and India. The repercussions of this case extend beyond the financial penalty, encompassing a three-year non-prosecution agreement and the application of the Compensation, Incentives, and Clawbacks pilot program. In this episode of Corruption, Crime and Compliance, Michael Volkov shares details of Albemarle's FCPA settlement with the DOJ and SEC, exploring Albemarle's voluntary disclosure, extensive remediation efforts, and a transformative shift in its business model.You'll hear Michael talk about:Albemarle agreed to pay over $218 million to settle investigations conducted by the DOJ and the SEC. This substantial financial penalty is a consequence of alleged bribery payments made by the company in multiple countries.The investigations focused on bribery payments related to various business transactions and dealings made by Albemarle in Vietnam, Indonesia, and India. As part of the settlement, Albemarle entered into a three-year non-prosecution agreement. While the company acknowledges certain wrongdoing, it avoids facing formal prosecution during the specified period if it complies with the agreed-upon terms and conditions.The settlement includes the application of the Compensation, Incentives, and Clawbacks pilot program. This program outlines mechanisms to ensure that executives and employees involved in wrongdoing face appropriate consequences, including clawing back certain incentives and compensation. Albemarle voluntarily disclosed information related to the potential FCPA violations. This proactive step is often a mitigating factor in settlements and reflects a willingness to cooperate with authorities.Albemarle undertook extensive remediation efforts in response to the allegations. This included disciplining employees involved in the wrongdoing, strengthening its anti-corruption program, and making significant changes to its business model and risk management processes.The investigations highlighted Albemarle's use of sales agents in Vietnam, Indonesia, and India. Control deficiencies with third parties in China and the United Arab Emirates (UAE) were also noted, raising concerns about the oversight and due diligence processes related to these external entities.Michael shares details about specific bribery schemes involving state-owned entities such as Petro Vietnam in Vietnam, Pertamina in Indonesia, and IOCL in India. These schemes included practices like modifying tender requirements, providing nonpublic information, and directing agents not to include details in invoices concerning tips to foreign officials.The case underscores the risks of relying on third-party agents to secure contracts, particularly through the example of Albemarle's failure to conduct due diligence on an agent in the UAE. The agent's close ties to the UAE government and royal family contradicted representations made during the due diligence process.KEY QUOTES“And in this case, they rewarded Albemarle with an NPA as opposed to a deferred prosecution agreement. So it's a three-year non-prosecution agreement, and doesn't get filed with the court. There's no information that's filed. And they agreed to pay a penalty of approximately $98.2 million and an administrative forfeiture of $98.5 million. Also, this is the first FCPA settlement where we applied the Compensation, Incentives, and Clawbacks pilot program, which the DOJ had announced in March of 2023.” - Michael Volkov“With respect to remediation efforts, the DOJ cited Albemarle's extensive remedial measures, including that they started the remediation prior to the beginning of the DOJ's investigation. In other words, they started to remediate quickly upon starting their own internal investigation.” - Michael VolkovResourcesMichael Volkov on LinkedIn | TwitterThe Volkov Law Group

In case you missed it, WPC24 took place recently in Calgary, Alberta, for the second time in its history. WPC itself was established way back in the 1930s as a forum for the global industry to discuss common themes on a triennial basis. As a global event, it attracts an audience from around the planet.. The voices discussing the global energy industry's challenges included the Energy  Minister from Saudi Arabia, and the CEOs of Saudi Aramco, ExxonMobil, Repsol, WestJet, Accenture, Pertamina, KNOC, Kuwait Petroleum Corp, ONGC, NNPC (Nigeria), NOCK (Kenya), Oil India, and managing directors, presidents, vice presidents, and board chairs from Cenovus, Petronas, Petrobras, Petronet, Suncor, Deloitte, Brookfield, Platts, S&P, Shell, and many others.  You never know who you'll meet at such a gathering. As I ascended the escalator to the event floor for the opening ceremonies, I found myself standing beside a trade ambassador from Libya, who shared some personal details of the immense tragedy stemming from the floods from his country. My fellow panelists hailed from Calgary, Houston, and Saudi Arabia. I have a collection of business cards from Tema (Ghana), St. John's, Midland (Texas), Bogotá (Colombia), Pittsburgh, Berlin, Washington, and Uruguay. Under the broad theme ‘path to net zero', the range of topics under discussion were in equal parts bracing and confronting, taking in supply and demand, energy transition, decarbonization, industry growth and/or decline, financing strategies, infrastructure challenges, energy security, hydrogen developments, carbon capture and storage, net zero pathways, indigenous engagement, and talent issues. It is impossible for one person to summarize the conference because there are multiple parallel tracks, a full poster and paper show, and dozens of talks and panel discussions. You simply can't take it all in. Then again, you can always form a point of view based on the dialogue you did take in, so here's mine.

Program The Art of Leadership berbincang bersama Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, Narotama Aulia Fazri tentang seni kepemimpinannya di institusi Pertama Patra Niaga Sumatera Barat.

Jeff, Kevin and Steven talk with the Special Rapporteur for the UN on Myanmar about the country's worsening crisis and what levers ASEAN can use to further its Five Point Consensus. Also: Airlangga Hartarto faces 12 hours of scrutiny from the Attorney General's Office while facing a rift in his own Golkar party; yet more intrigue affects Pertamina; and Foreign Minister Marsudi in the recent Asean ministers' summit. Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Episode ke 107! Di episode kali ini, NSS spesial berkolaborasi dengan @Pertamina dan mengundang Ibu Nicke Widyawati (Direktur Utama Pertamina) sebagai bintang tamu. Putri Tanjung dan Bu Nicke akan membahas bagaimana Pertamina harus agile dan siap menangkap peluang untuk mempercepat transisi energi. Selain itu, Ibu Nicke juga berbagi pentingnya menebarkan energi positif kepada generasi muda untuk siap menghadapi perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan kesadaran tentang energi baru dan terbarukan kepada generasi muda adalah dengan menggelar kegiatan 'Pertamina Energizing Your Action' yang akan diadakan pada:

Welcome to The Hydrogen Podcast!In episode 220, Two new projects in Australia continue to move forward with the help of Singapore. And salt dome storage in the western part of the US for hydrogen is getting developed all of this on today's hydrogen podcast.Thank you for listening and I hope you enjoy the podcast. Please feel free to email me at info@thehydrogenpodcast.com with any questions. Also, if you wouldn't mind subscribing to my podcast using your preferred platform... I would greatly appreciate it. Respectfully,Paul RoddenVISIT THE HYDROGEN PODCAST WEBSITEhttps://thehydrogenpodcast.comCHECK OUT OUR BLOGhttps://thehydrogenpodcast.com/blog/WANT TO SPONSOR THE PODCAST? Send us an email to: info@thehydrogenpodcast.comNEW TO HYDROGEN AND NEED A QUICK INTRODUCTION?Start Here: The 6 Main Colors of Hydrogen

In today's daily round-up of export, trade and commodity finance news, TXF's Ralph Ivey covers the latest stories and trends across the market: Newcrest Mining is set to accept a $19.5 billion takeover proposal from Newmont Euler Hermes offers support for Angola's Caculo-Cabaca hydro-electric facility Pertamina approaches financial close for $3 billion Balikpapan refinery deal despite rumours that US Exim will withdraw support Like what you hear? Hit subscribe to stay up to date and for all the latest news online visit www.txfnews.com today.

Pertamina, Indonesia's government-owned oil and gas company has repeatedly encountered accidents, especially fires at their refineries, in various regions. Why? - Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Indonesia berulangkali mengalami kecelakaan khususnya kebakaran di kilang milik mereka, di berbagai daerah. Mengapa?

Tiongkok mengecam keputusan pemerintah Biden untuk menyetujui potensi penjualan senjata senilai $619 juta kepada Taiwan. Sementara Presiden Jokowi secara terang-terangan menyebut kawasan tempat tinggal penduduk di dekat depo Pertamina di Plumpang sebagai zona berbahaya untuk ditinggali.

Sudah mau masuk moment libur natal dan tahun baru (Nataru) lagi nih. Mobilitas pastinya akan meningkat. Lalu Bagaimana stok BBM menghadapi libur natal dan tahun baru? Bersama Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga - Susanto August Satria, membahas persiapan yang dilakukan oleh Pertamina dalam menghadapi moment libur Nataru.

The World Bank's lead economist for Indonesia discusses poverty, growth, and tax reform with the Reformasi Dispatch podcast.  Habib Rab delves into the impacts that threaten to constrain future growth and highlights the importance of social welfare interventions to mitigate trends in poverty.  He also underscores the importance of competitiveness and a multi-pronged approach to enhancing tax collection.  Also: Jeff and Kevin discuss plans for resuming petrol subsidies and an overview of the swiftly passed National Capital Law.Get a free trial of Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Bob Herrera Lim, Southeast Asia risk analyst for the consultancy Teneo, places Indonesia's precipitous, unabated case spike in a regional context.  With the most vaccinated people per capita in the region (save Singapore), Indonesia poses a test for how well Sinovac's Coronavac vaccine fares against the now predominant Delta variant.  And while a public health crisis in Malaysia precipitated the downfall of a government, the same is hardly likely in Indonesia.  Plus: Jeff and Kevin discuss the hot topic of credit-card usage among Pertamina directors and the tenuous role of Basuki Purnama ('Ahok') as the state oil company's president commissioner.Get a free trial of Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi