Podcasts about pertamina

Belakangan, isu bahan bakar jenis Pertalite yang diduga tercampur air kembali mencuat dan memicu keresahan di kalangan pengguna kendaraan. Namun, PT Pertamina memastikan bahwa hasil pemeriksaan di ratusan SPBU wilayah Pantura Jawa Timur menunjukkan tidak ada indikasi pencampuran atau kontaminasi. Pemeriksaan dilakukan dengan metode teknis berlapis, mulai dari uji densitas hingga pengecekan warna dan kejernihan BBM.Pertamina pun menegaskan akan menindak tegas oknum atau pihak mana pun yang terbukti mencampur atau merusak kualitas Pertalite. Jadi apa penyebanya dan apa yang perlu di evaluasi pertamina ?Untuk membhasnya bersama Pengamat Migas dari Universitas Krisna Dwipayana yang juga mantan operation Director PT Pertamina Trans Continental, Dr Win Puji Pamularso

Pertamina menegaskan tidak ada kandungan air dalam BBM jenis Pertalite. Hal itu disampaikan usai pihaknya mengambil sampel dari 16 belas SPBU di tiga Kabupaten Jawa Timur.#pertamina #pertalite #motorbrebet #headlinenews

Dalam wawancara bersama Asrofi di Radio Elshinta Edisi Pagi (30 Oktober 2025), Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan dugaan kesalahan pencampuran atau blending etanol dalam Pertalite yang membuat banyak sepeda motor mogok di Jawa Timur. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan Pertamina dan Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas BBM serta menilai perlunya reformasi tata kelola energi nasional agar lebih transparan dan profesional.

Dalam Elshinta Edisi Pagi (24 Oktober 2025), news anchor Asrofi berbincang dengan Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, yang menyoroti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kewajiban SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.Fahmi menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan monopoli, merugikan dunia usaha, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya kebijakan energi yang adil dan transparan agar iklim investasi tetap sehat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PERTAMINA hulu energi menghadirkan program harmonisasi pesisir di desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Program ini merupakan komitmen PERTAMINA dalam mendorong pelestarian lingkungan, ketanahan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. #PertaminaHuluEnergi #PHE #HarmonisasiPesisir #Losarang #Indramayu #PelestarianLingkungan #KetahananPangan

Kawan kawan INIKOPER, pernahkah Anda mendengar istilah "Corporate University"? Mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan pusat pelatihan modern milik BUMN atau perusahaan swasta ternama. Benar sekali, tapi tahukah Anda bahwa di balik nama itu tersimpan sebuah evolusi ideologis yang telah mengubah wajah pendidikan dan dunia kerja selama lebih dari satu abad? Kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah konsep yang sangat relevan dengan dunia kita yang serba cepat: evolusi Corporate University dan adaptasinya di Indonesia. Kita akan menelusuri akarnya hingga ke awal abad ke-20, ketika para raksasa industri seperti Andrew Carnegie mulai menggugat peran universitas tradisional. Mereka bertanya, "Apa gunanya pendidikan jika tidak menciptakan manusia yang 'berguna' dan siap kerja?" Dari sanalah lahir sebuah gerakan yang mendewakan efisiensi, relevansi praktis, dan akuntabilitas—prinsip-prinsip yang kini menjadi jantung banyak organisasi. Di episode ini, kita akan melihat bagaimana semangat itu diadopsi secara unik di Indonesia. Bukan hanya di perusahaan besar seperti Telkom atau Pertamina, tetapi juga merasuk ke dalam kementerian—seperti Kemenkeu CorpU atau Kemenhut CorpU—bahkan hingga ke lembaga-lembaga nirlaba yang kini dituntut untuk menunjukkan "dampak" yang terukur. Apa sebenarnya perbedaan mendasar antara Corporate University dengan pusat pelatihan biasa? Bagaimana fenomena ini menekan universitas tradisional kita untuk berubah? Dan apa artinya ini bagi masa depan karier Anda dan pendidikan generasi mendatang? Mari kita bedah bersama dalam episode kali ini. Tetaplah bersama kami di INIKOPER.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah capaian di sector pemberantasan korupsi. Kemarin, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari hasil korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).Di masa Prabowo, beberapa kasus besar rasuah juga terungkap, di antaranya, perkara korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang menyeret pengusaha Riza Chalid. Ada juga pengungkapan kasus korupsi di PT Sritex, Kemendikbud, dan Kemenaker.Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 memang naik ke 37 dari tahun sebelumnya di posisi 34/100. Perbaikan ini mendongkrak ranking Indonesia dari 115 ke 99 di antara 180 negara. Namun, skor tersebut masih jauh dibandingkan nilai tertinggi yang pernah dicapai, yakni 40 pada 2019.Di samping itu, ada gelagat problematis dalam pemberantasan korupsi di masa Prabowo. Salah satunya pemberian amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi bagi eks Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dinilai sarat politik. Belum lagi urusan RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan.Bagaimana menilai kinerja pemerintahan Prabowo di bidang pemberantasan korupsi? Apakah sesuai koridor ideal? Seperti apa catatannya? Apa yang harus diwaspadai?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo dan Koordinator Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW)

SPBU Pertamina 34-114-03 di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, masih belum beroperasi setelah kebakaran truk tangki BBM pada Sabtu kemarin. Satu pegawai SPBU mengalami luka bakar ringan dan sudah mendapatkan perawatan medis. Pihak Pertamina dan kepolisian masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran.#SPBU #Kebakaran #JakartaBarat #Pertamina

Polemik soal rencana peningkatan jumlah campuran etanol dalam BBM jenis bensin hingga 10% (E10) terus berlanjut. Seperti diketahui, kewajiban penggunaan etanol bertujuan mengurangi impor dan menghadirkan bahan bakar ramah lingkungan. Praktik ini juga sudah umum di banyak negara, misalnya, Amerika Serikat, Thailand, India, dan Brasil.Meski begitu, ada penolakan terhadap produk BBM beretanol. Sejumlah SPBU swasta menolak membeli base fuel dari PERTAMINA karena ada campuran etanol sebesar 3,5%. Ini tak sesuai dengan spesifikasi murni yang mereka inginkan. Akibatnya, BBM di SPBU swasta seperti BP, Vivo, dan Shell kian langka karena stok habis.Publik juga ragu dengan kualitas bensin dioplos etanol. Bagaimana dampaknya pada performa mesin kendaraan, khususnya sepeda motor keluaran lawas? Apakah bakal bikin boros kendaraan?Apa saja untung rugi bensin dicampur etanol? Apakah mewajibkan pencampuran etanol dalam bensin adalah solusi tepat untuk energi bersih? Bagaimana win-win solution atas polemik ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO) Anggawira, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina, dan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin.

Kilang RU II Dumai, Riau milik PT Kilang Pertamina Internasional sempat terbakar pada Rabu (1/10) malam. Peristiwa diawali suara ledakan yang terdengar hingga radius 2 km. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.20 WIB dan kondisi kilang kini dipastikan aman.Dalam perbincangan bersama Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Dumai, Agustiawan, dibahas kronologi kejadian, kondisi operasional kilang, ketersediaan stok BBM, hingga klarifikasi bahwa insiden ini bukan akibat faktor cuaca maupun sabotase. Pertamina memastikan distribusi BBM tetap normal dengan dukungan suplai dari kilang lain di wilayah Sumatera Bagian Utara.Dengarkan penjelasan lengkapnya hanya di sini, agar tak terjebak hoaks dan tahu fakta sebenarnya.

Hampir dua bulan, dua raksasa SPBU swasta Shell dan British Petroleum (BP) tak bisa melakukan restock BBM Ron 92 dan 95. Kondisi ini membuat aktivitas penjualan berhenti total. Bahkan sebuah video viral memperlihatkan petugas SPBU Shell berjualan kopi, karena tak ada lagi antrean kendaraan di dispenser BBM.Di saat yang sama, SPBU Vivo justru tetap aman dengan stoknya.Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan tegas meminta agar SPBU swasta membeli BBM langsung dari Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok. Namun kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional, atau justru bentuk “penguasaan” pasar yang membuat swasta kehilangan ruang gerak?Bersama Ir. Hadi Ismoyo (Praktisi Migas, Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia/IATMI periode 2016-2022)

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyebut bahwa pihaknya akan mengkaji kebijakan impor BBM nasional satu pintu melalui Pertamina. Sebelumnya, kebijakan ini diungkapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta.#BBM #KebijakanEnergi #ESDM #EnergiIndonesia #Pertamina

⛽ Kelangkaan BBM di SPBU swasta kembali bikin resah warga. Pemerintah lewat Kementerian ESDM menegaskan impor BBM tetap dilakukan satu pintu lewat Pertamina.Apa dampaknya bagi SPBU swasta dan konsumen? Efektifkah solusi ini mengatasi kelangkaan?

Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta menimbulkan keresahan masyarakat. Kementerian ESDM menegaskan bahwa rencana penambahan impor BBM tetap melalui satu pintu, yakni Pertamina.Apa alasan di balik kebijakan ini? Apakah benar-benar bisa menjawab persoalan distribusi BBM?Simak penjelasan mendalam dari Pengamat Migas Universitas Krisna Dwipayana sekaligus mantan Operation Director PT Pertamina Trans Continental, Dr. Win Puji Pamularso, hanya di Spotify.

Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Kabupaten Bogor. Sebuah truk tangki Pertamina mengalami rem blong di Jalan Raya Cigudeg–Jasinga, sehingga membuat belasan kendaraan terlibat tabrakan dan sejumlah orang mengalami

Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dua SPBU swasta masih mengalami kekosongan yang diduga karena adanya perubahan regulasi impor. Sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan.Selain itu kekosongan diduga ada kaitannya dengan kuota pasokan. Seruan dari kementerian ESDM agar SPBU swasta beralih membeli stok BBM dari Pertamina, mengundang tanda tanya dari masyarakat yang banyak bermigrasi ke SPBU swasta. Mereka menduga situasi ini diciptakan karena penjualan BBM di SPBU plat merah belum mencapai target dan persaingan usaha yang kurang sehat. Benarkah? Wawancara Praktisi Migas dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Ir. Hadi Ismoyo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak ada kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah telah menambah kuota impor BBM hingga 10 persen untuk tahun 2025. Ia memastikan stok migas nasional aman dan mendorong perusahaan swasta untuk membeli persediaan dari Pertamina.

Pasca ledakan sumur gas milik PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Subang di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang terjadi Selasa (5/8/2025), sekitar pukul 04.30 WIB. Pihak Pertamina EP memastikan bahwa kondisi permukiman warga sekitar telah aman. Akibat insiden tersebut, distribusi gas kota untuk sekitar 9.000 pelanggan di empat desa, sempat dihentikan sementara, namun pagi ini sudah normal kembali.//Berikut penjelasan dari Manager Communication Relations & CID Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono, yang dikirimkan kepada redaksi melalui pesan suara //

Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang malang-­melintang di setiap rezim, akhirnya menjadi tersangka korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Bukan satu-dua kali Riza tersandung kasus hukum, namun selalu lolos karena memiliki sandaran politik yang membuatnya aman. Sekelompok pengusaha ditengarai meminta Riza berbagi lapak bisnis minyak, tapi ia menolak. Muncul kecurigaan ini sekadar pergantian pemain bisnis minyak. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina memasuki babak baru. Kejagung menetapkan delapan tersangka baru.Salah satunya, pengusaha minyak Riza Chalid yang sebelumnya disebut-sebut dalam kasus impor Minyak Zatapi, kasus audit Petral, hingga skandal Papa Minta Saham. Namun selalu lolos.Apa yang membuat Riza Chalid akhirnya tersentuh hukum juga?

Dalam beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan korporasi hingga pejabat tinggi. mulai dari kasus izin timah, ekspor CPO atau minyak mentah, tata kelola minyak Pertamina, hingga pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek. Potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Akankah kasus-kasus korupsi besar tersebut bisa diusut tuntas, menyeret seluruh terduga pelakunya ke meja hijau tanpa tebang pilih?Wawancara bersama Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) - Zaenur Rohman

Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Episode 188!Pada episode kali ini kita kedatangan Ibu Emma Sri Martini, Direktur Keuangan Pertamina. Banyak obrolan insightful dan ilmu baru mengenai keuangan, career woman, ekonomi. Penasaran? Yuk ikuti keseruan obrolannya!Follow Us!Instagram: https://www.instagram.com/ngobrolsoresemaunyaTikTok: https://www.tiktok.com/@ngobrolsoresemaunyaNgobrol Sore Semaunya hadir setiap Kamis jam 18.00 WIB hanya di cxomedia.id & YouTube CXO Media#NgobrolSoreSemaunya #PutriTanjung #EmmaSriMartini #pertamina

Dunia terus bergerak, dan begitu pula cara kita memaknai kepemimpinan. Hari ini, pemimpin bukan hanya tentang siapa yang paling depan, tapi siapa yang mampu menciptakan ruang kolaboratif, mengangkat potensi tim, dan tetap relevan di tengah perubahan.Cermati obrolan menarik bersama Susanto August Satria, Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Subholding Pertamina Commercial & Trading dalam program The Art of Leadership.

Akhir-akhir ini masyarakat selalu dikejutkan dengan berita-berita mulai dari kelangkaan LPG 3 kg, BBM oplosan di Pertamina, dan kecurangan takaran pada minyak goreng Minyakita.Kasus korupsi yang terjadi juga sangat besar jumlahnya yang membuat kaget masyarakat di tengah sulitnya masyarakat mencari pekerjaan dan gelombang PHK yang terjadi dimana mana. Lalu munculah tagar #Indonesiagelap dengan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga tagar #kaburajadulu.Selain itu kurangnya komunikasi antar lembaga di pemerintahan dalam membuat aturan dan kebijakan sehingga selalu direvisi pasca viral di media sosial.Dengan carut marutnya berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini membuat masyarakat resah. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya?

Episode kali ini, Coach tom akan membahas tentang isu korupsi pertamina yang mencapai hingga 1000 triliunkalau biasanya bensin di oplos pengecer kali ini di oplos mafia dikilang. jadi, siapa pelaku yang punya power sebesar itu?

Kejagung Usut Peran Ahok dalam Dugaan Korupsi Minyak Pertamina | DPR Soroti Ancaman dan Peluang Kebijakan Tarif Impor AS bagi Indonesia | Jelang Lebaran, Dinkes Tulungagung Temukan Produk Pangan Tidak Layak Edar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mantan Komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina.

Mantan Komisaris utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina.

Ahok Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pertamina | Sri Mulyani Sebut Industri TPT dan Alas Kaki Terus Tumbuh | Pengangkatan CASN Mundur, Pemkot Solo Terdampak Kekurangan Pegawai*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gita Sjahrir, Senior Advisor at TBS Energi Utama, and Jeremy Au talked about the complexities of corporate governance and accountability within emerging markets. They discussed the eFishery scandal, the Pertamina corruption case, and the broader implications for economic growth and investor trust.  1. Investor Due Diligence: Gita and Jeremy highlighted the need for investors to go beyond financial reports and conduct on-ground audits to detect fraud early. 2. Impact of Fraud: They discussed how fraud not only inflates financials but also demotivates teams by reducing the urgency for operational improvements. 3. Founder Accountability: They emphasize that while investors play a role, founders are ultimately responsible for corporate governance and ethical leadership. 4. Valuation Risks: High early valuations create unrealistic expectations, making it harder for startups to deliver sustainable growth. 5. Government and Public Roles: Citizens are increasingly pushing for consequences in corruption cases, as seen in the Pertamina scandal. 6. Fuel Subsidies vs. EV Adoption: They analyzed how fuel subsidies in countries like Indonesia and Malaysia slow down electric vehicle adoption and market competitiveness. 7. The Cost of Poor Communication: Governments that fail to clearly communicate policy shifts, like subsidy reductions, can trigger public backlash and economic uncertainty. 8. Strategic Energy Transitions: They argued that Southeast Asia needs a phased, well-communicated shift toward sustainable energy to ensure long-term stability. Watch, listen or read the full insight at https://www.bravesea.com/blog/corporate-finance-failure-impact Get transcripts, startup resources & community discussions at www.bravesea.com WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VakR55X6BIElUEvkN02e TikTok: https://www.tiktok.com/@jeremyau Instagram: https://www.instagram.com/jeremyauz Twitter: https://twitter.com/jeremyau LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bravesea English: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Bahasa Indonesia: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Chinese: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Vietnamese: Spotify | YouTube | Apple Podcasts

Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina membuat geger masyarakat. Bukan hanya tuduhan Pertamax oplosannya, namun juga nilai kerugian yang ditaksir mencapai hampir Rp1.000 triliun. Kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar dari jumlah kerugian yang berhasil dibongkar aparat.Walau pemberantasan korupsi terus dilakukan dan fakta integritas serta antikorupsi sudah ditandatangani, nyatanya masih saja banyak pejabat di republik ini yang terjerat korupsi. Bahkan, nilai korupsi semakin besar dari waktu ke waktu, dari puluhan hingga ratusan triliun rupiah.Apa yang salah dengan negara ini ketika budaya korupsi terus merajalela? Dan, mengapa koruptor belum ada dihukum mati?

Kejaksaan Agung Diminta Fokus Usut Dugaan Megakorupsi Pertamina | Proses Revisi Undang-Undang TNI Didesak Dihentikan | Pemungutan Suara Ulang, KPU Bengkulu Selatan Nihil Anggaran*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sudah Diuji, Dirut Pertamina Pastikan BBM di Semua SPBU Sesuai Standar | Pemerintah Perbaiki Infrastruktur dan Tertibkan Tata Ruang Usai Banjir Jabodetabek | Raja Arab Bagikan 40 Ton Kurma di Indonesia Selama Ramadan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kejagung Imbau Masyarakat Tetap Gunakan Produk BBM Pertamina | Sengketa Lahan Padang Halaban, Warga Siaga Hadapi Potensi Penggusuran | Harga Bahan Pokok Melonjak di Yogyakarta, DPRD DIY Dorong Operasi Pasar

DPR Desak Pertamina Bentuk Tim Independen Usut Dugaan BBM Oplosan | Revisi UU TNI, Setara Institute Soroti Loyalitas Ganda | WALHI Ungkap Biang Kerok Banjir di Jabodetabek*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Korupsi di Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir Didesak Mundur | Pemerintah Lanjutkan Proyek DME Pengganti Elpiji, Investasi dari Danantara | Paus Fransiskus Alami Dua Kali Gagal Napas Akut*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus Korupsi Minyak Mentah, Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat | KPK Tak Siap, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda | Arab dan Mesir Kecam Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Send us a textErin and Kevin catch up with Wahyu Dyatmika to talk about Prabowo's approach to media, especially after Prabowo's meeting with editor in chiefs in Hambalang on Saturday. Also: Corruption case in Pertamina involving son of Riza Chalid, and Thailand sends Uyghurs back to China after leaving them in immigration detention for a decade.For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/It takes a lot of money to run a podcast. You need subscription fees for hosting, audio recording services, editor's salary and music licensing. Luckily, you, estemeed listeners of Reformasi Dispatch podcast can help us.You can donate to us on buymeacoffee.com/reformasi and help us grow!

Skandal BBM Pertamax oplosan yang diduga diedarkan oleh Pertamina membuat geger masyarakat. Ketika pengguna diminta beralih ke BBM non-subsidi, justru yang didapat BBM kualitas jelek.Sejumlah petinggi Pertamina sudah dijerat. Total kerugian ditaksir mencapai hampir 200 triliun rupiah dalam satu tahun saja. Modus pertamax oplosan ini diduga telah berlangsung sejak 2018 hingga 2023.Bagaimana mungkin Pertamax oplosan bisa beredar bertahun-tahun seperti yang diungkap kejaksaan? Siapa saja yang terlibat?

Istana Dukung Kejaksaan Usut Korupsi Pertamina | Dinas Kesehatan Ponorogo Tekan Kasus Repasung ODGJ | German Open 2025: Dua Wakil Ganda Campuran Hadapi Lawan Tangguh di Semifinal*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Masyarakat Korban Pertamax Hasil Oplosan Diharapkan Ajukan Class Action | KPU Menyatakan, PSU di 24 Wilayah Butuh Anggaran Rp486 Miliar | Demo Pengemudi Ojol Menuntut Dihapuskannya Sistem “Aceng dan Slot”*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pelaksana tugas harian Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menegaskan bahwa tidak ada perubahan mutu dan kualitas RON selama BBM didistribusikan ke masyarakat. Menurutnya, zat aditif yang ditambahkan ke BBM jenis RON 92 bertujuan untuk meningkatkan performa kendaraan, seperti mencegah karat dan meningkatkan akselerasi.

Kejaksaan Agung kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, serta Edward Corner S.T.F.P dari Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Dengan tambahan ini, jumlah tersangka dalam kasus tersebut kini mencapai sembilan orang.

Korupsi pantas disebut kejahatan luar biasa karena punya dampak pengganda yang luas. Rakyat bakal jadi pihak yang paling dirugikan.Lihat saja kasus korupsi di Pertamina terkait tata kelola minyak mentah yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Tersangkanya, para petinggi di anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah dengan mengoplos BBM Pertalite menjadi Pertamax.Padahal, harga Pertamax mengikuti harga pasar sehingga lebih mahal ketimbang Pertalite, artinya konsumen membeli produk BBM yang tak sesuai harga. Sudah bermunculan beragam protes, kritik, hingga sindiran dari warganet di media sosial. Misalnya, Pertamax adalah Pertalite tanpa Antre.Apa saja kerugian yang dialami konsumen Pertamina terkait kasus ini? Apakah konsumen bisa mengajukan gugatan dan meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan?Kita bincangkan bersama Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), M. Mufti Mubarok dan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Penyidik Kejaksaan Agung, kembali menetapkan dua orang terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka, Rabu (27/02/2025) malam. Kedua orang tersebut sebelumnya diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi, namun setelah ditemukan bukti yang cukup, penyidik langsung menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Skandal Megakorupsi Pertamina Harus Diusut Tuntas | Bawaslu Siap Perketat Pengawasan Pemungutan Suara Ulang | Sejumlah Prajurit TNI Diperiksa terkait Penyerangan Polres Tarakan*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kejagung Tegaskan Pertamax Oplosan di Kasus Korupsi Pertamina | Menkes: Cek Kesehatan Rutin Tambah Usia Harapan Hidup | Korban Tewas di Gaza Capai 48 Ribu Orang*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hydrocarbon Processing sat down with Andrie Prasetyo, Polypropylene Process Engineer, Pertamina, at the International Refining and Petrochemical Conference. Andrie discussed his presentation on the organization's Breezon R1270, and how it has helped optimize operations at Pertamina's plants in Indonesia.

Albemarle, a prominent specialty chemicals company, recently settled a case for $218 million, unraveling a web of bribery payments across Vietnam, Indonesia, and India. The repercussions of this case extend beyond the financial penalty, encompassing a three-year non-prosecution agreement and the application of the Compensation, Incentives, and Clawbacks pilot program. In this episode of Corruption, Crime and Compliance, Michael Volkov shares details of Albemarle's FCPA settlement with the DOJ and SEC, exploring Albemarle's voluntary disclosure, extensive remediation efforts, and a transformative shift in its business model.You'll hear Michael talk about:Albemarle agreed to pay over $218 million to settle investigations conducted by the DOJ and the SEC. This substantial financial penalty is a consequence of alleged bribery payments made by the company in multiple countries.The investigations focused on bribery payments related to various business transactions and dealings made by Albemarle in Vietnam, Indonesia, and India. As part of the settlement, Albemarle entered into a three-year non-prosecution agreement. While the company acknowledges certain wrongdoing, it avoids facing formal prosecution during the specified period if it complies with the agreed-upon terms and conditions.The settlement includes the application of the Compensation, Incentives, and Clawbacks pilot program. This program outlines mechanisms to ensure that executives and employees involved in wrongdoing face appropriate consequences, including clawing back certain incentives and compensation. Albemarle voluntarily disclosed information related to the potential FCPA violations. This proactive step is often a mitigating factor in settlements and reflects a willingness to cooperate with authorities.Albemarle undertook extensive remediation efforts in response to the allegations. This included disciplining employees involved in the wrongdoing, strengthening its anti-corruption program, and making significant changes to its business model and risk management processes.The investigations highlighted Albemarle's use of sales agents in Vietnam, Indonesia, and India. Control deficiencies with third parties in China and the United Arab Emirates (UAE) were also noted, raising concerns about the oversight and due diligence processes related to these external entities.Michael shares details about specific bribery schemes involving state-owned entities such as Petro Vietnam in Vietnam, Pertamina in Indonesia, and IOCL in India. These schemes included practices like modifying tender requirements, providing nonpublic information, and directing agents not to include details in invoices concerning tips to foreign officials.The case underscores the risks of relying on third-party agents to secure contracts, particularly through the example of Albemarle's failure to conduct due diligence on an agent in the UAE. The agent's close ties to the UAE government and royal family contradicted representations made during the due diligence process.KEY QUOTES“And in this case, they rewarded Albemarle with an NPA as opposed to a deferred prosecution agreement. So it's a three-year non-prosecution agreement, and doesn't get filed with the court. There's no information that's filed. And they agreed to pay a penalty of approximately $98.2 million and an administrative forfeiture of $98.5 million. Also, this is the first FCPA settlement where we applied the Compensation, Incentives, and Clawbacks pilot program, which the DOJ had announced in March of 2023.” - Michael Volkov“With respect to remediation efforts, the DOJ cited Albemarle's extensive remedial measures, including that they started the remediation prior to the beginning of the DOJ's investigation. In other words, they started to remediate quickly upon starting their own internal investigation.” - Michael VolkovResourcesMichael Volkov on LinkedIn | TwitterThe Volkov Law Group

In case you missed it, WPC24 took place recently in Calgary, Alberta, for the second time in its history. WPC itself was established way back in the 1930s as a forum for the global industry to discuss common themes on a triennial basis. As a global event, it attracts an audience from around the planet.. The voices discussing the global energy industry's challenges included the Energy  Minister from Saudi Arabia, and the CEOs of Saudi Aramco, ExxonMobil, Repsol, WestJet, Accenture, Pertamina, KNOC, Kuwait Petroleum Corp, ONGC, NNPC (Nigeria), NOCK (Kenya), Oil India, and managing directors, presidents, vice presidents, and board chairs from Cenovus, Petronas, Petrobras, Petronet, Suncor, Deloitte, Brookfield, Platts, S&P, Shell, and many others.  You never know who you'll meet at such a gathering. As I ascended the escalator to the event floor for the opening ceremonies, I found myself standing beside a trade ambassador from Libya, who shared some personal details of the immense tragedy stemming from the floods from his country. My fellow panelists hailed from Calgary, Houston, and Saudi Arabia. I have a collection of business cards from Tema (Ghana), St. John's, Midland (Texas), Bogotá (Colombia), Pittsburgh, Berlin, Washington, and Uruguay. Under the broad theme ‘path to net zero', the range of topics under discussion were in equal parts bracing and confronting, taking in supply and demand, energy transition, decarbonization, industry growth and/or decline, financing strategies, infrastructure challenges, energy security, hydrogen developments, carbon capture and storage, net zero pathways, indigenous engagement, and talent issues. It is impossible for one person to summarize the conference because there are multiple parallel tracks, a full poster and paper show, and dozens of talks and panel discussions. You simply can't take it all in. Then again, you can always form a point of view based on the dialogue you did take in, so here's mine.