Podcasts about partai demokrat

Dalam pidatonya di hadapan Kongres Selasa (4/3) malam, Presiden AS Donald Trump membanggakan berbagai kebijakan di awal pemerintahannya di tengah protes Partai Demokrat. Sementara itu, Belarus menawarkan diri menjadi tuan rumah pertemuan antara AS, Ukraina dan Rusia untuk membantu selesaikan perang.

Sayap Partai Insan Muda Demokrat Muda Indonesia menggelar rapat pimpinan nasional untuk mendukung kembali Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kongres partai tanggal 24-25 Februari nanti di Jakarta.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat khawatir pembekuan bantuan luar negeri oleh pemerintahan Trump berdampak pada keamanan dan posisi AS di luar negeri. Sementara itu, beberapa pihak menilai ada sejumlah tantangan yang belum diantisipasi pemerintah terkait program cek kesehatan gratis (CKG).

Hadapi rencana deportasi massal, beberapa wali kota di negara-negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat di AS persiapkan langkah antisipatif. Sementara itu, “No Viral, No Justice” jadi fenomena baru di Indonersia.

Di Lima, Peru, Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, dan mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin APEC menjelang akhir kepresidenannya. Sementara itu, usai kalah pemilu AS, Partai Demokrat saling menyalahkan dan mulai mencari jawaban atas kekalahan tersebut.

Calon Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, telah mendeklarasikan kemenangannya dalam pemilu presiden Amerika Serikat (AS). Trump mengungkapkan bahwa ia merasa terhormat setelah terpilih sebagai Presiden ke-47 AS dalam pidatonya pada Rabu (6/11) pagi waktu AS, di kediamannya di Palm Beach, Florida. Menurut VoA, Trump mengalahkan Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, untuk meraih masa jabatan baru untuk memimpin AS selama empat tahun ke depan. Dalam pertarungan yang berlangsung ketat, Trump meraup setidaknya 277 dari 538 suara elektoral dalam Selasa (5/11).

Kedua calon presiden AS, Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat memperebutkan 7 negara bagian AS yang menjadi ‘medan perang' di antara keduanya. Jurnalis Virginia Gunawan melaporkan dari Virginia, AS.

Sehari menjelang pilpres AS, VOA akan mengajak anda melihat bagaimana situasi lapangan serta persiapan pemilu di berbagai lokasi. Kami juga akan mengajak anda mengenal lebih dalam latar belakang kedua capres Partai Demokrat & Partai Republik yang akan memimpin Amerika Serikat.

Democrats are concerned Muslim voters in the swing state of Michigan could propel Donald Trump back into the White House amid anger over the Biden Administration's support for Israel. - Partai Demokrat khawatir pemilih Muslim di negara bagian Michigan memilih Donald Trump akibat kemarahan atas dukungan Pemerintahan Biden terhadap Israel.

Partai Republik dan Partai Demokrat di AS sama-sama berupaya mencegah terjadinya kecurangan jelang Pemilu AS. Sementara di Indonesia, PTUN tunda pembacaan keputusan soal keabsahan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Cawapres AS - JD Vance dari Partai Republik dan Tim Walz dari Partai Demokrat - akan bertemu dalam debat pertama dan satu-satunya Selasa malam waktu setempat. Sementara itu, menjelang peringatan setahun Perang Israel-Hamas, banyak negara Eropa meminta Israel mengakhiri serangan ke Jalur Gaza.

Cawapres AS dari Partai Republik, JD Vance, dan dari Partai Demokrat, Tim Walz, telah mengasah keterampilan debat jelang Debat Cawapres, Selasa (1/10). Sementara itu, masa jabatan DPR periode 2019-2024 resmi berakhir hari Senin (30/9), tapi sejumlah RUU yang jadi sorotan masyarakat masih terabaikan.

Dua bulan jelang Pemilihan Presiden AS, tensi politik semakin memanas. Sebuah tur menari di Amerika Serikat ingin membawa persatuan antara kubu Partai Republik dan Partai Demokrat. Mereka juga mendorong partisipasi pemilih apa pun pilihan partainya.

Saat capres AS dari Partai Republik dan Partai Demokrat berhadapan dalam debat terbuka, berbagai isu dibahas. Namun, soal imigrasi dan pola asuh menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda. Sementara itu, Indonesia dinilai sebagai negara paling resilien dalam menghadapi bencana.

Sebuah negara bagian dengan penduduk relatif sedikit dan terletak tak jauh dari Washington, DC memiliki dampak besar pada politik nasional di ibu kota AS. Negara bagian tersebut adalah West Virginia, yang dulunya kantong Partai Demokrat, tapi belakangan menjadi pendukung kuat Partai Republik.

Cawapres AS dari Partai Republik, JD Vance, mengatakan ia dan Trump tak akan memberlakukan larangan aborsi federal di AS, sementara Harris dan Walz dari Partai Demokrat terus membela hak reproduksi. Di Indonesia, Jokowi akan menggelar upacara kenegaraan untuk sambut Paus Fransiskus pada 4 September.

Wakil presiden sekaligus calon presiden AS Kamala Harris termasuk vokal menyerukan gencatan senjata di Gaza, tapi sebagian delegasi menuntutnya bertindak lebih. Sementara itu, sejumlah pakar mempertanyakan revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR, yang abaikan putusan MK.

Konvensi nasional Partai Demokrat Amerika Serikat, resmi dimulai hari ini. Selama empat hari ke depan, sejumlah pejabat partai demokrat akan hadir, untuk mendorong pencalonan Presiden Kamala Harris, dan wakilnya, Tim Walz.

Sebulan setelah mundur dari Pilpres AS, Presiden Joe Biden serahkan estafet kepemimpinan kepada Wapres Kamala Harris sebagai capres dari Partai Demokrat. Sementara itu di Indonesia, PDI Perjuangan dan parpol lain mulai mengumumkan rekomendasi kandidat untuk Pilkada 2024.

Jurnalis VOA melaporkan langsung dari arena Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago mengenai agenda konvensi, termasuk pidato Wapres AS Kamala Harris yang akan menerima secara resmi pencapresannya. Sementara itu, Presiden Jokowi reshuffle kabinetnya menjelang lengser.

Pemilih pemula menjadi sasaran utama tim kampanye Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat. Siapa yang akan mereka pilih? Sementara di Philadelphia, seorang WNI membunuh teman perempuannya yang sesama WNI. Polisi menyebut penikaman bermotif KDRT.

Seberapa besar pemilihan sosok cawapres berdampak pada pemilu presiden AS? Analis meneliti dampak pemilihan JD Vance dan Tim Walz sebagai cawapres Partai Republik dan Partai Demokrat. Sementara di Indonesia, Jokowi menunjukkan keyakinannya mewujudkan mimpi menjadi pemain utama kendaraan listrik.

Keputusan Presiden AS Joe Biden untuk mundur dari bursa capres menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang akan dinominasikan sebagai calon presiden AS dari Partai Demokrat. Sementara itu, empat lembaga negara desak DPR segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Wakil Presiden AS Kamala Harris didorong menjadi kandidat utama calon presiden AS dari Partai Demokrat. Seperti apa asal usul dan kebijakan Harris selama ini? Di sisi lain, seperti apa pula arah kebijakan JD Vance, senator yang dipilih mantan Presiden Donald Trump menjadi cawapresnya?

Presiden AS Joe Biden umumkan pengunduran dirinya sebagai kandidat capres AS petahana dari Partai Demokrat. Lantas, siapa kandidat capres pengganti Biden? Sementara itu, Indonesia sambut positif fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) yang nyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal.

Pekan ini akan menjadi pekan yang penting untuk nasib Presiden AS Joe Biden sebagai kandidat capres dari Partai Demokrat. Sementara itu, polisi tangkap dua tersangka terkait kasus kematian wartawan Rico Sampurna Pasaribu dan keluarganya dalam kebakaran rumahnya di Kabanjahe, Sumatera Utara.

Tidak hanya Partai Demokrat, kini para pemimpin Partai Republik di AS, termasuk Donald Trump, juga mendorong pemilih untuk memanfaatkan metode pemungutan suara via pos dalam pilpres mendatang. Sementara itu, draf RUU Penyiaran yang baru dinilai memberangus kebebasan pers.

Partai Demokrat mengatakan pembentukan Presidential Club dapat menjadi ruang bagi para presiden pendahulu Prabowo, untuk memberikan masukan sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Pembentukan Presidential Club juga disebut sejalan dengan mimpi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejumlah mahasiswa di beberapa kampus di Amerika Serikat melangsungkan protes menuntut divestasi AS terhadap Israel yang tengah melakukan genosida di Palestina. Protes tersebut direspons keras oleh aparat. Muncul pula keraguan atas posisi Partai Demokrat dan Joe Biden soal isu Gaza. Ikhlas dan Shofwan ngobrolin di Podcast Bebas Aktif

Partai Demokrat dan Republik praktis sudah menentukan kandidat presidennya di 2024, Joe Biden dan Donald Trump. Kenapa Biden vs Trump lagi? Gimana prospek politik AS ke depannya?

Menjelang pemilu pendahuluan atau super Tuesday di Amerika Serikat Joe biden yang bisa dipastikan mewakili Partai Demokrat maju pada pilpres mendatang lagi-lagi mendadak vokal soal gencatan senjata di Gaza. #Metrotv #pemiluamerika #amerikaserikat #supertuesday #joebiden #donaltrump

Presiden Joko Widodo membantah ada transaksi politik untuk memberi bintang kehormatan dan kenaikan pangkat pada Menhan Prabowo Subianto. Sementara di AS, 13% pemilih Partai Demokrat di negara bagian Michigan tidak memilih Biden dalam pemilu pendahuluan untuk memprotes kebijakannya soal Gaza.

Presiden Jokowi telah menarik Partai Demokrat ke pemerintahan dengan melantik AHY sebagai Menteri ATR. Pengamat menyebut sebagai praktik politik barter. #ahy #agusharimurtiyudhoyono #prabowo #gibran #demokrat #gerindra #jokowi #pemilu2024 #pilpres2024

Dalam sejarah kabinet Joko Widodo selama dua periode, akhirnya Presiden Jokowi memasukan Partai Demokrat dalam kabinet dengan melantik ketua umum partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri ATR/BPN. Dilantiknya AHY sebagai Menteri jadi sorotan karena diduga barter politik terkait pemilu 2024. #ahy #menteriatrbpn #reshufflekabinet

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan Partai Demokrat telah move on. Partai Demokrat lebih memilih untuk memikirkan koalisi mana yang dapat menampung aspirasi partainya tersebut usai hengkang dari Koalisi Perubahan. Herzaky menyatakan tidak mudah memilih koalisi di sisa waktu menjelang pendaftaran calon presiden wakil presiden yang tinggal hitungan minggu. Oleh sebab itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menginstruksikan seluruh kader turun tangan untuk memberikan masukan dalam memilih koalisi mana yang akan menjadi labuhan terakhir Partai Demokrat. Apakah Partai Demokrat akan merapat ke Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Apakah Partai Demokrat masih akan mengajukan nama AHY jadi cawapres? #demokrat #ahy #pilpres2024 --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/broad-cash/support

Adalah di tahun 2008, pertikaian antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memasuki posisi terpanas. Drama saling pecat dan saling gusur dalam tajuk “Perang Paman Melawan Keponakan” jadi warna utama tensi politik perebutan kepemimpinan di Partai Kebangkitan Bangsa. Ujung akhirnya, mari sambut kemenangan The One and Only: Cak Imin. Ini adalah awal perjalanan karier politik paling menarik dari seorang politisi yang dikenal murah senyum dan murah tawa. Eits, tapi di balik pembawaannya yang demikian, nyatanya Cak Imin adalah seorang politisi yang brilian. Ini mungkin yang menyebabkan “bumi gonjang-ganjing” di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dalam beberapa minggu terakhir. Partai Demokrat yang ingin mengusung AHY sebagai cawapres Anies, harus pupus harapannya setelah Cak Imin dipinang Surya Paloh untuk posisi itu. Tapi, ada proses panjang untuk sampai di titik ini, termasuk yang melibatkan strategi cukup mind blowing – hal yang membuat Cak Imin patut diwaspadai karena sangat handal. Penasaran seperti apa? Well, get your coffee and let's get it started.

Partai Demokrat dan sejumlah partai kecil lainnya kini merasakan pahitnya aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Mereka tak leluasa mengajukan kandidat yang dijagokan, harus lompat sana-sini untuk mencari koalisi. Demokrat misalnya–setelah hengkang dari Anies–kesulitan menentukan perahu baru untuk berlayar. Presidential threshold nyatanya menimbulkan monopoli koalisi yang melahirkan terbatasnya jumlah kandidat calon presiden. Partai-partai besar menjadi penentu utama siapa yang bisa menjadi kandidat calon presiden. Anehnya, meski aturan ambang batas lebih menguntungkan partai besar, partai-partai kecil tak keras menentang. Padahal jika aturan ini ditiadakan, setiap partai berhak mencalonkan kandidat tanpa harus bergantung pada lobi-lobi koalisi.  - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas s.id/dukungtempo.  Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri untuk maju ke laga Pilpres 2024. Di balik deklarasi itu, ada Partai Demokrat yang murka–karena Anies urung menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya–dan koalisi pendukung Prabowo Subianto harus rela ditinggal PKB. Peran Cak Imin jadi signifikan karena dianggap bisa mengerek perolehan suara di Jawa Timur–yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU). Duet mengejutkan Anies-Cak Imin memang jadi tontonan drama politik yang menarik. Tapi menurut opini Tempo, manuver tersebut lebih didasarkan pada kepentingan penguasaan suara dan ketua umum partai belaka ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Sejauh ini, kita hanya bisa menonton para “blantik” yang mengatur “sapi” mana yang bakal dibeli atau dipertukarkan. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Pasca-ditikung di lap terakhir sama Anies Baswedan dan Partai Nasdem yang akhirnya memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, kemarin banget nih, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bilang doi udah maafin pihak-pihak yang nyakitin partainya, tapi nggak bakal lupa. Over the weekend kemarin di Nevada, AS, kan lagi happening yang namanya Burning Man Festival. Sayangnya festival yang diselenggarakan di salah satu gurun di sana ini nggak berjalan mulus karena sampai sekarang, ribuan partisipannya masih terjebak dan nggak bisa keluar. Bahkan satu orang udah dinyatakan meninggal dunia. Maskapai Corendon Airlines asal Turki mungkin kamu bakal bisa tidur lebih nyenyak, guys, soalnya per November mendatang, mereka bakal meluncurkan zona bebas anak nih.

Berkumpulnya presiden-presiden Indonesia dalam berbagai periode, dengan menurunkan ego pribadi, tentu menjadi impian negeri ini. Tak terkecuali bertemunya kembali SBY dan Megawati setelah hampir dua dekade tak sehati. Namun belum tentu pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti, menjadi awalan Koalisi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Tapi setidaknya menjadi awalan persahabatan dan istilah "tak ada musuh yang abadi" dalam politik. SBY - Mega mungkinkah kembali bersama, menjadi bahasan Satu Meja The Forum edisi Rabu, 21 Juni 2023

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memastikan pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono telah dijadwalkan. Pertemuan yang jadi perbincangan hangat karena dilakukan di tengah memanasnya hubungan dan silang pendapat antara partai Nasdem dan Demokrat atas perselisihan soal bakal cawapres Anies Baswedan. Pertemuan dan kedekatan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dinilai bisa mengganggu soliditas koalisi perubahan untuk persatuan. Padahal PDI Perjuangan dan Demokrat selalu terlihat berseberangan lebih dari satu dekade lamanya. Benarkah pertemuan Puan dan AHY bisa menggoyang koalisi perubahan? Mungkinkah pertemuan Puan dan AHY berujung koalisi kepentingan? Lalu bagaimana nasib koalisi pengusung Anies Baswedan? Satu Meja The Forum membahasnya dalam episode "Manuver Puan, Goyang Koalisi Perubahan?"

Berita hari ini: Pemerintah berkukuh mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung 18 Agustus 2023 meski belum rampung total; Aplikasi sadap “Pegasus” buatan Israel ditengarai telah beroperasi di Indonesia sejak lama; PDIP menjajaki kerjasama dengan Partai Demokrat di tengah desakan penentuan calon pendamping Anies Baswedan. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id  

Guys, masih inget perseteruan antara Pak SBY dan Moeldoko? Mereka pernah berebut kekuasaa Partai Demokrat. Meski gagal merebut PD, Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Nah, sekarang Pak SBY mengaku lagi cemas, was-was karena dapat bocoran kemungkinan PK Moeldoko dikabulkan oleh MA. Saat ini situasi keamanan di Los Angeles, AS meningkat, menyusul meningkatnya tingkat kerawanan kejahatan. Akhirnya, KJRI pun minta WNI yang tinggal dan yang akan datang ke LA untuk waspada. Presiden Uganda Yoweri Musevani menandatangani undang-undang anti-homoseksualitas. Dalam UU tersebut mengatur hukuman penjara bagi siapapun yang diketahui berorientasi seksual LGBTQ.

Di forum Liga Arab, PM Jepang Fumio Kishida teguhkan komitmen dengan negara-negara Arab untuk menyuarakan prinsip-prinsip penghormatan atas kedaulatan wilayah seperti amanat Piagam PBB. Sementara itu, mengapa Partai Demokrat yakin Biden kuat pada pilpres AS 2024 meski survei tunjukkan sebaliknya?

Dalam bacaan survei, elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum mampu bersaing dengan kandidat besar lainnya. Namun, Partai Demokrat justru tertangkap beberapa kali berusaha keras mendorong AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Kenapa Partai Demokrat terkesan ngotot mengusung AHY?

Erin Cook, author of substack Dari Mulut ke Mulut, joins Jeff and Kevin to discuss the presidential horse race. With almost exactly a year to go to elections, the stage is set for the big coalitions to announce their standard bearers after Agus Yudhoyono of Partai Demokrat drops demands for VP nominee and endorsed Anies Baswedan. Erin walks the guys through elections in Thailand and the impact of a corruption purge in Vietnam that has claimed some of the country's leadership including the president. After the break Jeff talks with Laode Syarif, executive director at the partnership for governance reform in Indonesia to discuss whether the KPU's independence is under threat by the palace to allow small, anti-Baswedan parties to run in local legislative elections next year. Reformasi Dispatch listeners get 25% a one year subscription by visiting: darimulut.substack.com/reformasi and don't forget your two week free trial of Kevin's newsletter Reformasi Weekely: reformasi.infoGet our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Berita hari ini: Partai Demokrat kembali menegaskan dukungan ke Anies Baswedan; Pembangunan fase awal IKN bertumpu pada BUMN; Elite PDIP di balik agenda perpanjangan masa jabatan kepala desa. --- Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Setelah terjadi 2 penembakan massal berderetan di California, Presiden AS Joe Biden mendukung usulan Senator Partai Demokrat untuk memperbarui larangan kepemilikan senjata serbu. Sementara itu, Myanmar menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan ASEAN di bawah keketuaan Indonesia.

Sementara Ganjar Pranowo tak kunjung mendapat tiket dari partainya, Anies Baswedan terancam gagal menjadi Capres 2024. Dukungan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ke Anies ternyata masih rapuh. Layaknya dagelan, meski sudah mengutarakan dukungan ke Anies, para ketua umum partai masih tarik ulur mendeklarasikan koalisi dukungan. Persoalan siapa calon pendamping Anies dan pendanaan kampanye disebut-sebut jadi batu sandungan kepastian koalisi. Selain ingin mendapatkan “efek ekor jas” dari pesona seorang tokoh, sepertinya, tak ada ideologi partai yang jadi pertimbangan. Kita, yang menyaksikan manuver-manuver elite partai politik itu, tak perlu buang-buang energi terbawa tabuh permainan mereka. Jangan sampai perpecahan seperti pemilu sebelumnya terulang. Rileks saja, anggap mereka badut yang patut ditertawakan. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Jelang pemilu paruh waktu AS, Partai Demokrat dan Republik sama-sama optimistis menangkan hati rakyat. Sementara itu, industri tembakau Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang akan kembali menaikkan cukai hasil tembakau pada 2023 dan 2024.

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kamu rangkum pada hari Senin, 24 Oktober 2022 JAKARTA (00:18) Tingkat kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kian tergerus. Penurunan angka kepuasan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum. JAKARTA (01:04) Partai Nasdem menginginkan koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bisa dideklarasikan pada 10 November mendatang. PONTIANAK (01:31) Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menindak lanjuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, terkait pembatasan peredaran sementara sediaan sirup obat Bebas. Kontributor: Sonora Jakarta - Rara Kalesaran Sonora Pontianak - Husnul Arif Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Berita hari ini: Kementerian Perhubungan buru konsultan asing untuk uji kesiapan operasi LRT Jabodebek; Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat beri sinyal kuat dukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024; Situasi Papua memanas setelah Gubernur Lukas Enembe jadi tersangka KPK; --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

“Teror” Biaya Berlipat Kereta Api Cepat Oleh. Sartinah (Penulis Inti NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-“Sudah jatuh tertimpa tangga”. Peribahasa tersebut tampaknya sesuai untuk menggambarkan bagaimana nasib pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek prestisius yang sejak awal menuai pro dan kontra tersebut, tak henti diterpa masalah. Salah satu masalah utamanya adalah pembiayaan yang disebut-sebut mengalami pembengkakan berkali lipat. KCJB yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), adalah proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan Cina melalui PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Proyek tersebut didanai oleh pinjaman dari Cina Development Bank (CDB). Proyek yang sejak awal digadang-gadang tidak akan menyedot APBN dan hanya menjadi proyek bussines to bussines, justru meleset dari perkiraan. Bahkan, KCJB sampai disebut sebagai proyek “kecebong” alias kereta cepat bohong-bohongan oleh politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, lantaran tak menunjukkan progress signifikan setelah hampir dua tahun groundbreaking. Mengapa megaproyek yang diprediksi selesai pada 2019 silam, justru molor proses pengerjaannya hingga kini? Apa konsekuensi nyata dari kerja sama dengan negara kapitalis asing? Bagaimana pula pandangan Islam terkait pembiayaan infrastruktur? Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/08/06/teror-biaya-berlipat-kereta-api-cepat/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Saat Oposisi Tak Lagi Punya Opsi Oleh. Ummu Azka ( Kontributor NarasiPost.Com ) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-Entah kesan apa yang hendak ditampilkan oleh lembaga perwakilan di negeri ini? Menikmati fasilitas hidup dari rakyat, namun semakin abai dengan nasib rakyat. Ya, publik kembali disajikan tontonan memalukan saat Puan Maharani, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mematikan mikrofon salah satu anggota dewan yang tengah berinterupsi. Ironisnya, hal tersebut dilakukan secara berulang sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, Puan mematikan mikrofon saat anggota dari fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho, tengah interupsi pada rapat pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. “Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha..” Irwan belum sempat mengakhiri kalimatnya, namun mikrofon dimatikan oleh Puan. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/06/06/saat-oposisi-tak-lagi-punya-opsi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat gagal meloloskan rancangan undang-undang yang seharusnya dapat mensahkan hak aborsi ke dalam hukum federal AS. Sementara itu, Eva Mazrieva memberikan laporan dari lokasi penyelenggaraan KTT AS-ASEAN, di mana Presiden Jokowi hadir di Washington DC.

Senator AS dari Partai Demokrat akan melangsungkan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang yang dapat mengkodifikasi hak aborsi ke dalam undang-undang federal. Sementara itu, munculnya varian siluman omicron membuat pemerintah mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

Partai Politik yang Mendukung Penundaan Amendemen Konstitusi Terus Bertambah | YABB Buat Program Atasi Masalah Akses Air di Makassar | Warga Kabupaten Kepulauan Sitaro Keluhkan Harga Minyak Curah Mahal KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum hari Rabu, 23 Maret 2022 JAKARTA (00:19) Setelah PDI-P, PPP, dan PKS, kemudian giliran Partai Nasdem dan Partai Demokrat mendukung usulan penundaan amendemen kelima UUD 1945. MAKASSAR (01:55) Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB) membuat program dalam mengatasi permasalahan akses air minum layak di sejumlah kota. MANADO (03:11) Warga keluhkan harga minyak goreng curah kembali naik di pasar tradisional Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kontributor: Sonora FM Jakarta - Harya Bima Smart FM Makassar - Emil Fariz | Reporter: Muh Said Smart FM Manado - Casey Renata Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Koalisi Demi Kursi, Akibat Sistem Politik Demokrasi Oleh Nina Marlina, A.Md (Muslimah Peduli Umat) Voice Over Talent: Arien S NarasiPost.Com-Analis politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, berharap Partai Demokrat dan PKS tetap konsisten di pihak oposisi bila PAN betul merapat ke koalisi pemerintah. Menurutnya, idealnya kepemimpinan memiliki kekuatan koalisi dan oposisi yang berimbang. Ia pun memprediksi PAN akan mendapat satu atau dua kursi menteri jika telah merapat ke pemerintahan Jokowi. Selain itu, Pangi pun mempertanyakan apakah ada agenda memuluskan langkah politik amandemen kelima menambah masa jabatan presiden tiga periode. Jika benar demikian, maka menurutnya publik harus dengan tegas menolak untuk menutup pintu ini serapat-rapatnya. (Tribunnews.com, 28/08/2021) Hari ini publik dibuat kecewa lagi dengan parpol yang ikut merapat di koalisi pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Khususnya umat Islam yang merupakan sebagian besar simpatisannya. Akhirnya 82 persen parlemen adalah parpol kubu penguasa. Hal ini tentu akan semakin memudahkan jalannya pengambilan keputusan yang berpihak pada rezim. Termasuk kecurigaan adanya amandemen undang-undang terkait perpanjangan rezim 3 periode. Dengan koalisi ini, tentu akan mengubah sikap partai politik PAN yang akan mengamini setiap kebijakan pemerintah. Begitu pun dikhawatirkan berubah pula sikapnya terhadap Islam. Inilah buah dari sistem politik demokrasi. Asas partai politiknya adalah manfaat atau kepentingan. Jika dinilai mengandung manfaat atau keuntungan, maka akan diambil. Partai politik menjadi sarana untuk meraih kekuasaan atau jabatan. Bukan lagi menampung aspirasi rakyat dan merealisasikannya. Hari ini lawan, besok bisa menjadi kawan. Sistem politik demokrasi ini meniscayakan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Tak peduli halal haram. Tak peduli jika harus mengorbankan rakyat. Yang ada bagaimana caranya menguntungkan mereka dan melanggengkan kekuasaan. Selain itu, sistem ini berbiaya mahal. Naiknya mereka di kursi kekuasaan tak terlepas dari dukungan para pemilik modal. Alhasil ketika menjabat, para kapitalis ini yang menyetir dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Naskah Selengkapnya : https://narasipost.com/2021/09/24/koalisi-demi-kursi-akibat-sistem-politik-demokrasi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on : instagram : http://instagram.com/narasipost Facebook : https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage : Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter : Http://twitter.com/narasipost

Partai Demokrat turut menyoroti sikap para pemimpin Partai Politik yang memuji kinerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19. Mulai Senin (30/8/2021) hari ini, pengetatan PPKM dan penyekatan di dalam Kota Jambi sudah tidak ada lagi. Baru-baru ini Nissa Sabyan jadi perhatian warganet. Itu terkait kondisinya yang ia bagikan melalui di Insta story. Dua pemain Persib Bandung, Deden Natshir dan Mohamed Rashid memiliki kiat tersendiri dalam menunggu siapa calon lawan timnya dalam pertandingan perdana BRI Liga 1 2021 musim ini.

Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi. Seperti halnya Partai Gerindra yang lebih dulu putar haluan, dalam dua pemilihan presiden terakhir, PAN merupakan seteru pengusung Jokowi. PAN meninggalkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dari barisan oposisi yang kian mengempis. Agenda politik, seperti reshuffle kabinet dan amendemen konstitusi, kembali berembus kencang. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

Jika beberapa waktu lalu muncul upaya pengambilalihan kursi Ketua Umum Demokrat oleh Moeldoko, kali ini isu pendongkelan kursi ketua umum menerpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Desakan muktamar luar biasa untuk menggeser Muhaimin Iskandar dari posisi ketua umum digaungkan politikus di internal PKB. Mereka menuduh Muhaimin sewenang-wenang memecat pengurus dan cenderung menempatkan orang dekatnya dalam jabatan partai serta pemerintahan. Masalah makin runyam ketika kedua kubu meminta dukungan penguasa. Mendapat rayuan dari kedua kubu, pihak Istana harus menahan diri untuk tidak mengintervensi apalagi memihak salah satu kubu. Pemerintahan Joko Widodo tidak boleh mengulang kesalahan yang sama ketika dia membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldokoberupaya mengambil alih Partai Demokrat. Pemerintah seyogyanya mendorong kedua kubu menyelesaikan perselisihan secara demokratis. Karena partai yang demokratis biasanya memiliki keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka. Partai yang sehat adalah partai yang tidak dikelola seperti yayasan atau perusahaan keluarga, dengan ketua umum yang menentukan segala urusan. Sebaliknya, partai yang tertutup dan memiliki pemimpin otoriter malah akan menjadi benalu bagi demokrasi. Partai "benalu" biasanya hanya menjadi kendaraan politik pemimpinnya, bukan memperjuangkan pendukungnya. --- Laporan soal upaya politikus PKB mendongkel Muhaimin Iskandar dari kursi ketua umum bisa kamu baca di majalah.tempo.co

It seems the factional disputes in Indonesia’s Democrat Party will never end. Last week the Government would not recognise Presidential Chief of Staff Moeldoko claim to the chairmanship of the party. Subsequently on 05 April, Moeldoko’s opponents suggested he should just form a new party. This prompted an unhappy reaction from Moeldoko’s supporters. - Perselisihan antar faksi di Partai Demokrat Indonesia tampaknya tidak akan pernah berakhir. Pekan lalu, Pemerintah tidak mau mengakui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua partai. Selanjutnya pada 05 April, lawan Moeldoko menyarankan agar dia membentuk partai baru. Hal ini memicu reaksi tidak senang dari para pendukung Moeldoko.

Pemerintah tolak sahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Ngabalin minta publik tidak mendesak Presiden Jokowi memecat bosnya, Moeldoko. Tapi, Ngabalin mengisyaratkan bersedia gantikan Moeldoko sebagai KSP, jika diberi amanah oleh Presiden. Ayo Ngabalin, maju terus! Kudeta Moeldoko sebagai Kepala KSP. Kamu bisa!

Keterangan Pers AHY terkait Keputusan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memutuskan menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

LEBIH SEDIKITKali ini, obrolan kita dimulai dengan latar historial masuknya Pak Dedi ke Partai Demokrat. Selanjutnya, dengan sedikit tertawa, beliau menawarkan saya untuk masuk menjadi kader Demokrat. Tentu, obrolan kita semakin menarik. Menjelang akhir, saya melontarkan pertanyaan yang menurutnya sulit dijawab, yaitu menyoal pasca pemilihan bupati di Kabupaten Sukabumi tempo lalu. #hamidtalks​ #partaidemokrat​ #demokrat​

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas terkait permohonan pengesahan pengurusan. Yasonna menyatakan pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang lantaran sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham. Sumber: Yasonna Minta Demokrat Moeldoko Lengkapi Berkas Permohonan (cnnindonesia.com) --- Support this podcast: https://anchor.fm/beritahariinikaisarzaid/support

Politik tanah air kembali diriuhkan dengan hadirnya faksi dalam Partai Demokrat. Alhasil, mereka melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Deli Serdang. Lantas, bagaimana kondisi kader Partai Demokrat di grassroot sana? Kali ini, saya berkesempatan untuk ngobrol bareng Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Pak Dedi Cobra. #hamidtalks #partaidemokrat #moeldoko

Headline News Metro TV edisi 86 kali ini membahas sidak petugas ke pasar tradisional di Jakarta untuk memastikan tidak ada makanan yang mengandung bahan beracun, PN Jakarta Selatan yang menggugurkan permohonan praperadilan Rizieq Shibab, kubu AHY yang tidak hadir di persidangan polemik Partai Demokrat, upaya penggagalan penyelundupan narkoba ke dalam penjara, ganja puluhan kilogram gagal diselundupkan dari Aceh melalui udara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua, dan puluhan ribu lansia di Bogor menerima vaksin Covid-19. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono untuk membahas kemelut Partai Demokrat, di Istana Bogor, pada Selasa pekan lalu. --- Baca informasi harian yang komprehensif dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

Kepala KSP Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara ini merupakan puncak dari upaya menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono. Keterlibatan Moeldoko dalam pusaran konflik Partai Demokrat memicu banyak spekulasi. Ada yang menduga ia ‘main' sendiri. Namun ada juga yang curiga ada keterlibatan Presiden Jokowi. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari konflik di tubuh Partai Demokrat? Mengapa Presiden Jokowi terkesan membiarkan manuver Moeldoko? Simak diskusinya bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, Jubir Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Mohammad Rahmad, Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dan Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi

Drama kudeta Partai Demokrat makin panas. Bisa dibilang ini pertarungan antara mantan jenderal dengan mantan mayor. Sebenernya sih, publik sedikit banyak udah bisa menilai, tapi, ya tunggu aja hasil KemenkumHAM nanti. Drama AHY dan Moeldoko ini emang nggak kalah seru sama drama kisah Duke and Duchess of Sussex. Hidup di istana kerajaan belum tentu seindah impian menikahi sosok seorang pangeran. Buktinya Meghan Markle yang buka-bukan curhat tentang berbagai hal yang dialaminya selama tinggal di kerajaan. Mulai dari diskriminasi sampai hasrat mau bunuh diri.

Headline News Metro TV edisi 62 kali ini membahas vaksinasj dosis kedua untuk pedagang Tanah Abang, vaksinasi personel Polisi, kisruh Partai Demokrat, dan penelusuran kontak dekat pasien Corona varian B117. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

Headline News Metro TV edisi 63 kali ini membahas Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk tidak asal menuding pemerintah menyalahgunakan kekuasaan. Yasonna memastikan Kemenkumham akan bekerja secara obyektif dalam memeriksa kasus dinamika internal Partai Demokrat. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

Headline News Metro TV edisi 58 kali ini membahas vaksinasi bagi pegawai Kejaksaan Agung, dan pelayan publik di Majene. Kemudian UNAIR yang mengklaim telah menemukan obat Covid-19, serta konflik Partai Demokrat yang semakin memanas. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

The president's chief of staff has declared himself chair of the largest opposition party, on  far-fetched claims of legitimacy.  What does this do for politics?  What is the end game?  Also: Widodo quickly rolls back a reform; and an Interview with James Bryson on new territorial tax treatment for expatriates and how it will affect Indonesia's competitiveness as an investment destination.Get a free trial of Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Headline News Metro TV edisi 50 kali ini membahas Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di kabupaten Deliserdang Sumatera Utara pada Jumat siang diwarnai bentrok. Masa pendukung yang menggunakan kaos bergambar Moeldoko mengusir paksa massa yang menggunakan baju Partai Demokrat. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memberikan tanggapannya soal Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jum'at (05/03/2021).

Headline News Metro TV edisi 36 kali ini membahas babak baru prahara Partai Demokrat, Harlan ke-98 NU, dan penunjukan PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

Saat dunia heboh dengan pemberitaan kudeta militer di Myanmar beberapa waktu lalu, di Indonesia juga heboh soal dugaan kudeta terhadap Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia terlibat manuver penggalangan kongres luar biasa Partai Demokrat. Langkah politik ini kemudian diduga melibatkan pihak istana. Karena itulah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kemudian bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan klarifikasi. Jika seandainya pihak istana memang terlibat kudeta Partai Demokrat, lantas apa untungnya untuk pemerintahan Joko Widodo? Dengarkan obrolan lengkapnya bersama Robertus Robet. --Laporan dan editorial Tempo seputar kudeta partai Demokrat bisa kamu baca di majalah.tempo.co --Klip audio: "Ampun Bang Jago" oleh Tian Storm dan Everslkr

Susilo Bambang Yudhoyono turun ke gelanggang dalam permainan politik yang menyasar Partai Demokrat. Mantan presiden dan pendiri partai itu merespons penggalangan dukungan yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mendepak putranya, Agus Harimurti, dari kursi ketua umum. --Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

Moeldoko dituding berupaya menggalang pengurus daerah Partai Demokrat untuk mengusulkan kongres luar biasa, menyingkirkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). --Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

Podcast episode ini menghadirkan Dr Revindo dan Dr Jahen Rezki, peneliti dari Pusat Kajian Iklim Usaha dan GVC LPEM FEB UI untuk membahas liputan utama Trade and Industry Brief LPEM UI Edisi November 2020 tentang dampak terpilihnya Biden terhadap aspek ekonomi perdagangan Indonesia. Tinjauan dilakukan dari aspek perang dagang antara AS dan Tiongkok, skema kerjasama ekonomi multilateral serta value Partai Demokrat terkait kebijakan ekonomi-perdangan AS. Silakan kunjungi https://www.lpem.org/category/publikasi/policy/perdagangan-dan-industri/ untuk akses lengkap Trade and Industry Brief dari LPEM UI dan https://www.lpem.org/research-group/business-climate-and-global-value-chains/ untuk mendapatkan informasi tentang Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM UI #Biden #Ekonomi #Perdagangan #Indonesia

Jakarta, Rabu 02 September 2020 www.spkep-spsi.org – Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggelar audiensi ‘Kajian DIM RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dengan Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS). Acara tersebut menghadirkan beberapa Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi GEKANAS Sedangkan Fraksi Partai Demokrat DPR RI dipimpin oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. Hadir juga Sekretaris dan Bendahara Fraksi Partai Demokrat Badan Legislasi Fraksi Partai Demokrat, serta Anggota Poksi IX Fraksi PD. Dalam pertemuan terbatas itu dikarenakan protokol Covid 19, Aliansi GEKANAS yang diwakili oleh R. Abdullah (Ketum FSPKEP SPSI) menyampaikan aspirasi mengapa mereka menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yakni: RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat indikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika disahkan, maka ada penurunan (degradasi) dari Undang-Undang sebelumnya Tidak ada komparasi di dunia tentang Undang-Undang Investasi digabung dengan UU Perburuhan Dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, ada pesan yang tersirat akan adanya rendahnya martabat kelas pekerja di depan kelas pemilik modal yang juga berarti mengorbankan kaum pekerja. “Jika pemerintah mau merubah undang-undang, setidaknya undang-undang yang berlaku saat ini dipertahankan, bukannya dikurangi,” ujarnya. #keptv #spkepspsi #gekanas #sp #kep #spsi #kspsi #serikatpekerja #buruh #pekerja #mencerdaskanpekerja #hubunganindustrial #pekerjaindonesia #buruhindonesia #pekerjakeras #video #videoviral #pekerjapabrik #tolakomnibuslaw --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

Jangan Lupa Follow Social Media Total Politik: TOTAL POLITIK --- Support this podcast: https://anchor.fm/totalpolitik/support

Donald Trump akhirnya lolos dari tuntutan impeachment di Senat. Bagaimana sebenarnya kondisi sosial ekonomi politik AS selama pemerintahan Donald Trump? Dan bagaimana persiapan Partai Demokrat untuk menantang Trump dalam Pemilu 2020? Simak bincang bincang dengan Kamellia Smith, staf dan mahasiswi di University of Cincinnati, Ohio.