Podcasts about kementerian pertanian

Belum hilang dari ingatan soal kasus BBM oplosan, masyarakat kembali dibuat gusar dengan ditemukannya ketidaksesuaian antara label botol dengan isi dari minyak goreng keluaran Kementerian Perdagangan, Minyakita. Tidak cuma itu, harga jual Minyakita berada di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah.Sempat disebut video lama oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan menemukan sendiri ketidaksesuaian itu setelah meninjau langsung Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Padahal, Minyakita adalah salah satu program subsidi minyak dari pemerintah untuk menekan harga minyak di pasaran.Lalu bagaimana pengawasan terhadap produsen Minyakita hingga bisa merugikan masyarakat? Apakah ketidaksesuaian data antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan membuktikan buruknya komunikasi antar lembaga?

Musim panen masa tanam satu 2025 telah tiba, namun petani justru mengeluh karena harga gabah anjlok di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Kementerian Pertanian pun mendesak Bulog untuk bekerja keras menyerap gabah hasil panen petani, sehingga harga di pasar bisa sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.

Dalam upaya mempercepat swasembada pangan, Kementerian Pertanian bersama Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras mengadakan pertemuan di Kementerian Pertanian, Jumat pagi. Pertemuan ini membahas sinergi strategis untuk membangun klaster-klaster pertanian modern di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 300 triliun rupiah. Selain itu, Amran juga menyebutkan langkah-langkah lain seperti penggandaan jumlah pupuk, penyederhanaan birokrasi, dan penghapusan kredit macet bagi petani dan nelayan.

Seleksi calon pimpinan dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-2029 digelar jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Artinya ini menjadi pertaruhan terakhir bagi Jokowi untuk menentukan arah pemberantasan korupsi lima tahun ke depan. Panitia Seleksi KPK sudah dibentuk yang beranggotakan 9 orang, dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sebagai ketuanya. Mereka punya tugas berat karena harus memilih sosok-sosok berintegritas yang bisa mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga antirasuah. Temuan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada awal 2024 menunjukkan tingkat kepercayaan publik ke KPK turun ke level 69 persen. Padahal, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kepercayaan publik ke KPK selalu di atas 80 persen. Sulit dibantah, kinerja KPK sedang bermasalah. Beragam skandal bermunculan yang ironisnya banyak melibatkan pimpinan KPK. Misalnya, eks Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka pemerasan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kemudian juga Lili Pintauli yang mundur dari wakil ketua KPK, usai terjerat kasus dugaan gratifikasi dari Pertamina. Dan yang terbaru, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tengah diusut karena diduga melanggar etik dengan memengaruhi proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Selain itu, terkuak juga kasus pungutan liar di rutan KPK yang diduga dilakukan 93 pegawai KPK. Dengan komposisi pansel KPK saat ini, seberapa optimistis publik bisa berharap mendapatkan sosok-sosok yang berintegritas? Bagaimana mendorong Pansel KPK bekerja transparan dan melibatkan partisipasi publik? Kita bincangkan bersama Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta Mudzakkir dan Sekretaris Jenderal IM57+ Institute Lakso Anindito. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Pertanian menyerahkan paket bantuan pertanian pascabanjir dan program regular pertanian senilai lebih dari Rp 410 Miliar. Kementan juga menyerahkan subsidi pupuk subsidi senilai lebih dari Rp2,5 Triliun.

Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat dan 6 jenis pangan di antaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Keenam jenis pangan tersebut diantaranya singkong, jagung, pisang, talas, kentang, dan sagu. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyelenggarakan Gerakan Diversifikasi Pangan, yaitu mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditas saja dan mampu memanfaatkan pangan lokal, sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan yang dikonsumsi masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal. Dalam konteks krisis iklim, bagaimana pangan lokal dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan produksi pangan? Seperti apa tantangannya? Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini. Ada Widya Hasian Situmeang, Pengerak Pangan KRKP dan Yohanes Kada Boli Watukolah (Karli) Local Champion Pangan Baik Desa Kawalelo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berita Koran Tempo hari ini: Maruarar Sirait mundur dari PDI Perjuangan karena faktor Jokowi; Dugaan kecurangan dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih Kementerian Pertanian; Korban ledakan smelter nikel PT ITSS di Morowali terancam dipidanakan.   — Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

WHO menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan pengiriman pasokan medis dan BBM ke rumah sakit-rumah sakit di Gaza yang pasokannya hampir habis. Sementara itu, Kementerian Pertanian targetkan produksi beras sebanyak 35 juta ton pada tahun depan.

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian oleh KPK. Namun, penetapan status hukum SYL berbarengan dengan proses hukum dugaan pemerasan salah satu pimpinan KPK terhadap SYL, yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sejatinya, pendiri bangsa menorehkan konstitusi bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga setiap orang punya kedudukan sama di muka hukum. Benarkah dua proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya tidak terindikasi unsur politis? Semuanya dibahas dalam dialog Satu Meja The Forum bersama host Budiman Tanuredjo yang disiarkan secara LIVE pada Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.

Di tengah pengusutan perkara Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, kepolisian menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Baik KPK maupun kepolisian, tidak terang menjelaskan apa barang bukti yang diperoleh dan siapa yang telah jadi tersangka. Menurut laporan Tempo, dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian sangat jelas. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, tidak boleh jadi penghalang pengungkapan kasus politikus Nasdem itu. Penanganan kasus di KPK maupun kepolisian seharusnya bisa jalan beriringan tanpa harus merasa saling tersandera. Kurangnya transparansi dan tarik ulur penanganan kasus, hanya memunculkan spekulasi bahwa ada dugaan permainan politik di baliknya. - - - Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Berita Koran Tempo hari ini: Dugaan adanya aliran uang ke pimpinan KPK untuk meredam kasus korupsi di Kementerian Pertanian; Penolakan penghapusan kelas rawat inap BPJS Kesehatan; Menu yang menghilang dari warung padang.  — Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo  Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/berita-utama-koran-tempo/message

Berita Koran Tempo hari ini: Langkah Menteri Syahrul Yasin Limpo meredam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian;  KAI butuh modal Rp 8,65 triliun untuk beli armada KRL;  Kementerian Pendidikan mengharuskan lembaga pendidikan bentuk tim untuk menangani kekerasan dan bullying di sekolah. — Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo  Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.   --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/berita-utama-koran-tempo/message

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Selasa, 19 September 2023. MAKASSAR(00:22) Angka kasus kebakaran di Kota Makassar mengalami peningkatan signifikan. (01:19) Kementerian Pertanian melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi dan adaptasi dampak El Nino. PONTIANAK(02:36) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan langkah antisipasi terhadap inflasi di Kalbar. Kontributor:Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Muh SaidSonora Pontianak - Ayu Nadila Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Sahabat Mutiara, Bicara infrastruktur, sektor pertanian juga butuh adanya pengembangan infrastruktur, terutama irigasi. Sebab, irigasi memiliki kontribusi besar bagi tumbuh kembang budidaya pertanian yang diupayakan petani. Nyatanya, meski pembangunan infrastruktur ini termasuk dalam program Kementerian Pertanian, irigasi di sejumlah wilayah tidak dalam kondisi yang optimal. Hal ini disoroti oleh Kepala Agronomis, Bapak Ermain dalam #CurhatTani episode ke 14.

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Senin, 24 Juli 2023. MAKASSAR (00:22) Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian – Barantan berkomitmen mendorong komoditas pertanian agar bisa menembus pasar ekspor. (00:59) Makassar berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). (01:37) UMKM terus didorong agar mampu menembus pasar dunia. Salah satu upaya yang dilakukan berupa pendampingan. Kontributor: Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri, Muh. Said Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Program Jualan Agro Madani anjuran Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan (KPKM) bertujuan memberi sokongan kepada peniaga, usahawan dan pengguna dalam industri pertanian dengan sasaran jualan RM39 juta serta penglibatan sebanyak 46,000 penyertaan. Bersama Pengasas Grasicili, Munir Asim Abdullah membincangkan peluang yang boleh diteroka petani dan nelayan agar dapat memasarkan hasil pertanian mereka secara terus walaupun dalam ketidaktentuan ekonomi.

Program Jualan Agro Madani anjuran Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan (KPKM) bertujuan memberi sokongan kepada peniaga, usahawan dan pengguna dalam industri pertanian dengan sasaran jualan RM39 juta serta penglibatan sebanyak 46,000 penyertaan. Bersama Pengasas Grasicili, Munir Asim Abdullah membincangkan peluang yang boleh diteroka petani dan nelayan agar dapat memasarkan hasil pertanian mereka secara terus walaupun dalam ketidaktentuan ekonomi.

MK Menolak semua judicial review atau peninjauan kembali atas undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum MK Memutuskan semua gugatan ditolak dan proses penyelenggaraan KPU tetap berlanjut dengan sistem proporsional terbuka, kemudian ada juga kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang disebut-sebut menyeret menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir atau pada 2013 akhirnya Presiden Jokowi hadir, meresmikan dan nongkrong bareng para menteri di Jakarta Fair 2023 #Pemilu #MK #ProporsionalTerbuka #JakartaFair #KPK --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/broad-cash/support

Berita hari ini: Kementerian Pertanian dan Bulog kesulitan mengamankan stok beras; Putusan WTO soal sengketa ekspor nikel tak surutkan investasi pengolahan nikel dalam negeri; Presiden Joko Widodo ajukan Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

Berita hari ini: Komando penangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) beralih dari Kementerian Pertanian ke BNPB; Bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Joko Widodo menawarkan diri sebagai jembatan dialog antara Ukraina dan Rusia; Pendaftaran di subsiditepat.mypertamina.id dan penerapan aplikasi MyPertamina saat pembelian Pertalite dikhawatirkan mempersulit konsumen. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Sejak 1986 Indonesia bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan secara resmi pada tahun 1990 mendapatkan status bebas PMK dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Setelah 31 tahun bebas dari PMK, sejak akhir April lalu PMK kembali terdeteksi di Indonesia dan menyebar dengan cepat hingga saat ini. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga kini PMK sudah menyebar di lebih dari 180 kab/kota di 18 provinsi dengan lebih dari 150 ribu ekor hewan terjangkit PMK dan lebih dari 700 ekor hewan mati. Di tengah masifnya peredaran virus, hingga kini sepertinya belum ada usaha yang signifikan dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran PMK. Bersama Dokter hewan KPBS Pangalengan, drh. Liedzikri Rizqi Insani kita akan bahas lebih lanjut

Penyakit mulut dan kuku (PMK) terus meluas di berbagai daerah. Penyakit ini menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba atau kambing. Penyakit ini tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan mudah menular. Data dari Kementerian Pertanian menyebut belasan provinsi sudah melaporkan temuan PMK pada ternak terutama sapi. Dan belasan ribu ekor ternak sudah dinyatakan positif terinfeksi PMK. Sebenarnya Indonesia sudah bebas PMK sejak tahun 90an tapi kini muncul kembali. Lantas bagaimana dampak PMK ini terhadap hewan dan manusia? Pagi ini di Ruang Publik KBR akan kita simak penjelasan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jawa Timur Deddy Fachrudin, Sekjen DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf, dan Ketua LazisMu Jawa Timur, Zainul Muslimin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia mengatakan, harga sapi untuk kurban pada hari raya Idul Adha dijamin akan naik karena gangguan pada lalu lintas ternak, akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Pengiriman hewan ternak dari Nusa Tenggara Timur terkendala oleh karantina wilayah di Jawa Timur akibat wabah. Ratusan sapi yang rencananya akan dikirim ke Jakarta dan Jawa Barat lewat darat, kini harus melalui jalur laut sehingga menambah beban biaya. Seorang anggota DPR dari Komisi IV, menyarankan Kementerian Pertanian menjadi koordinator dalam permasalahan lalu lintas ternak ini, meskipun PMK belum ditetapkan sebagai wabah nasional.

Jelang Lebaran, Stok Beras di Palembang Dipastikan Aman | Gelar Pasar Tani Untuk Stabilisasi Harga Pangan | Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Tegaskan Tidak Ada Penindakan Tilang Saat Pelaksanaan Filterisasi Sistem Ganjil Genap Satu Arah di Tol Jakarta Cikampek KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum di hari Kamis, 28 April 2022. PALEMBANG (01:22) Menjelang hari raya Idul Fitri 1443 H, Dinas Perdagangan Kota Palembang memastikan ketersediaan pasokan beras aman. MAKASSAR (01:57) Kementerian Pertanian terus mengoptimalkan pengawalan bahan pokok di 34 provinsi di seluruh Indonesia. JAKARTA (03.00) Direktorat lalu lintas polda metro jaya menegaskan tidak ada penindakan tilang saat pelaksanaan filterisasi sistem ganjil genap satu arah di tol Jakarta Cikampek mulai kamis ini. Kontributor: Smart FM Palembang - News Anchor : Endah | Reporter : Fernando Oktareza Smart FM Makassar - Deddy Detars l Reporter: Dian Mega Safitri Motion FM Jakarta - Zio MEDIO by KG Media Instagram: https://www.instagram.com/mediobykgmedia TikTok: https://www.tiktok.com/@mediobykgmedia Twitter: https://twitter.com/Mediobykgmedia Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Kedelai Naik Lagi, Tahu Tempe Tak Terbeli Oleh. Ummu Syaakir Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Untuk ke sekian kalinya, kenaikan harga kedelai kembali terulang. Hal ini tidak bisa dihindari akibat ketergantungan impor yang hingga kini masih terjadi. Dari sekitar 3 juta ton kebutuhan kedelai per tahun, hanya 20% yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sisanya dipenuhi melalui keran impor. Bahkan, menurut data Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian, produksi dalam negeri hanya 10%, sedangkan sisanya 90% melalui impor. (Detikcom, 20/2/22) Kenaikan harga kedelai ini tentu sangat berpengaruh kepada produksi turunannya, yaitu tempe dan tahu. Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe mengungkapkan bahwa perajin berencana mogok produksi akibat kenaikan bahan baku.(Kompas.com, 15/2/22) Meskipun mogok produksi tidak dilakukan secara nasional, dan kementerian perdagangan juga telah berupaya untuk menaikkan harga tahu tempe, namun solusi yang diberikan belum menuntaskan permasalahan harga kedelai. Sejatinya permasalahan terkait kenaikan harga bahan baku pangan dalam negeri tidak akan pernah terselesaikan secara tuntas, jika pemerintah enggan melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan yang memaksa negeri ini untuk membuka keran impor atas nama perjanjian perdagangan bebas dunia. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/03/04/kedelai-naik-lagi-tahu-tempe-tak-terbeli/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

16 Daerah ini akan Penuhi Kebutuhan Kedelai Nasional | Kedelai Lokal Kurang Dilirik Pengusaha, Ini Penyebab kata Dinas Pertanian Sulsel KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum hari Jumat, 25 Februari 2022. MAKASSAR (00:43) Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan sumber pangan, termasuk kedelai. (01:30) Kedelai yang dihasilkan petani lokal di Sulawesi Selatan kurang dilirik pengusaha. Penyebabnya, kualitasnya rendah jika dibandingkan kedelai impor, yang merupakan bahan baku memproduksi tahu dan tempe. Kontributor: Smart FM Makassar - News Anchor: Emil Fariz l Reporter: Muh Said Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Sahabat Mutiara, Penerima Penghargaan Petani Berprestasi Nasional Tahun 2019 dari Kementerian Pertanian, Bapak Hasan Prasojo, hadir di Temu Tani Online Episode kali ini yang bertemakan budidaya melon premium. Bersama Squad Mutiara kami, Bapak Alan Wahyudi juga membahas bagaimana perkembangan kampung melon di Probolinggo.

Sahabat Mutiara, Penerima Penghargaan Petani Berprestasi Nasional Tahun 2019 dari Kementerian Pertanian, Bapak Hasan Prasojo, hadir di Temu Tani Online Episode kali ini yang bertemakan budidaya melon premium. Bersama Squad Mutiara kami, Bapak Alan Wahyudi juga membahas bagaimana perkembangan kampung melon di Probolinggo.

Pertanian... Maju, Mandiri, Modern. Tiga kata kunci yang harus dijadikan pedoman seluruh jajaran Kementerian Pertanian dalam bekerja untuk menggapai kesuksesan. Maju bermakna bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, semua jajaran Kementerian Pertanian harus berupaya keras untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Mandiri diartikan sebagai upaya dan tekad yang kuat untuk memaksimalkan potensi sumberdaya pertanian sehingga ketergantungan kepada pihak luar secara bertahap dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Modern harus menjadi pendorong loncatan pertumbuhan sektor pertanian. Tanpa penerapan teknologi modern, sektor pertanian tidak akan maju dan tumbuh. Perkembangan teknologi harus didorong dan dipacu. Menteri Pertanian, Dr. Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa rumus kehidupan harus tetap tumbuh, artinya kondisi hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini.

Agro Edu Wisata (AEW) adalah kegiatan wisata untuk tujuan studi yang dapat memberi pengetahuan dan pengalaman tentang alam pertanian melalui ilmu & ilmu pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, kehutanan, baik di dalam maupun di luar lapang. AEW didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau sektor pertanian mulai dari awal produksi hingga diperoleh produk pertanian dalam berbagai sistem dan skala dengan tujuan memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dan rekreasi di bidang pertanian. Kementerian Pertanian mulai tahun 2020 menggencarkan program Agro Edu Wisata (AEW). Setidaknya terdapat 100 lokasi AEW dan 17 lokasi di antaranya yang menjadi target untuk dikembangkan secara berkelanjutan di tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. AEW merupakan langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 melalui usaha tani yang dielaborasi dengan sektor pariwisata. Kebijakan tersebut sesuai arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo agar sektor pertanian menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Sahabat Mutiara, Penerima Penghargaan Petani Berprestasi Nasional Tahun 2019 dari Kementerian Pertanian, Bapak Hasan Prasojo, hadir di Temu Tani Online Episode kali ini yang bertemakan budidaya melon premium. Bersama Squad Mutiara kami, Bapak Alan Wahyudi juga membahas bagaimana perkembangan kampung melon di Probolinggo. Yuk simak...

Sahabat Mutiara, Penerima Penghargaan Petani Berprestasi Nasional Tahun 2019 dari Kementerian Pertanian, Bapak Hasan Prasojo, hadir di Temu Tani Online Episode kali ini yang bertemakan budidaya melon premium. Bersama Squad Mutiara kami, Bapak Alan Wahyudi juga membahas bagaimana perkembangan kampung melon di Probolinggo. Yuk simak...

Pemerintah tidak kompak soal rencana impor beras menjelang musim panen raya. Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor beras. Dalihnya, demi menambah cadangan agar harga beras tak melambung pada masa pandemi. Sebaliknya, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog menyatakan stok dan pasokan beras dalam negeri berlimpah, sehingga tak perlu impor. Sejumlah pemerintah daerah pun menolak impor karena khawatir harga beras petani lokal semakin anjlok. --- Baca informasi harian yang komprehensif dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

Episode kali ini membahas mengenai food loss dan ketahanan pangan terutama di masa pandemi. Apa perbedaan antara food loss dan food waste? Apakah dari Kementerian Pertanian ada kebijakan khusus terkait food loss? Bagaimana kondisi pangan di era pandemi saat ini? Mari kita simak podcast LCDI Talk ini ya! #podcast #foodloss #foodwaste #food #kementan #indonesia #waste4change #LCDI #LCDITalk Music: Sthlm Sunset by Ehrling https://soundcloud.com/ehrling Promoted by MrSnooze https://youtu.be/rhV_DIoebmU

Aturan semacam omnibus law Cipta Kerja mungkin saja memangkas tumpang tindih regulasi yang menghambat perekonomian Indonesia. Tapi, tanpa penegakan hukum yang jujur dan berwibawa, para politikus kotor, pengusaha berwatak mafia, dan birokrat busuk akan terus merongrong negeri ini. Buktinya, investigasi Tempo terbaru bersama Australian Financial Review menemukan dugaan suap dalam penerbitan izin buah impor. Para pengusaha dikenai pungutan liar berkisar Rp 1000 hingga Rp 2000 per kilogram buah yang diimpor. Bayangkan ketika ada jutaan ton komoditas yang masuk, ada potensi hingga triliunan rupiah yang akan mengalir ke kantong pihak berotak korup. Dalam investigasi yang dilakukan lebih dari dua bulan, Tempo menemukan dugaan keterlibatan pejabat di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Mereka diduga bersiasat dengan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Golkar untuk meminta jatah preman dari setiap kilogram impor yang izinnya dikeluarkan. Praktik korupsi semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman Menteri Pertanian Suswono di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para politikus sudah bermain kuota impor. Kala itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjanjikan kuota impor daging sapi. Kini setelah lembaga anti rasuah dikebiri lewat revisi UU KPK, seberapa optimistiskah kita bahwa hasil investigasi Tempo ini akan ditindak lanjuti penegak hukum?

Program pembangunan lumbung pangan di lahan gambut tuai kontroversi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo seolah mengulang apa yang dulu dilakukan Presiden Soeharto: memaksakan lahan gambut menjadi lahan produksi. Padahal, program lahan gambut sejuta hektar yang digemborkan dapat meningkatkan pasokan beras itu berakhir tragis, meninggalkan lingkungan rusak dan kasus korupsi. Gagasan Presiden Jokowi juga terkesan tergesa-gesa, karena targetnya adalah mengubah 160 ribu lebih hektar lahan gambut menjadi lahan pertanian hanya dalam kurun satu tahun. Sedangkan berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Universitas Palangka Raya, hanya seperempat lahan yang layak sebagai lahan pertanian. Kalaupun dipaksakan, butuh ongkos yang mahal dan waktu yang lama. Selain itu, mempercayakan proyek yang menyangkut pangan ini ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jelas salah kaprah. Kementerian pertahanan seharusnya fokus pada antisipasi ancaman negara luar. Urusan pertanian sebaiknya dikembalikan ke Kementerian Pertanian. Baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co atau via Tempo Apps di play.google.com

Balitnak adalah salah satu Institusi di bawah Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Komoditi Peternakan juga salah satu komoditi yg mendukung program strategist Kementerian Pertanian khususnya mendukung Ketahanan Pangan melalui hasil ternak nya. Untuk menghasilkan hasil ternak yg berkwalitas. Balitnak berkontribusi dalam menciptakan inovasi teknologi melalui penciptaan galur atau rumpun baru dari berbagai komoditi ternak, seperti Ayam KUB, Sensi 1 Agrinak, Domba Commpas Agrinak, dll. Pingin tau apa saja yg telah dihasilkan dan aktivitas apa saja yg Ada di Balitnak, yukkk Kita simak Podcast Pertanian dan Teknologi bersama Kepala Balitnak Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak. --- Support this podcast: https://anchor.fm/dani-medionovianto/support

Selamat datang di Interupsi! Kali ini kami berbincang dengan Ujang Purnama (STF'11, Doctoral candidate in Medical Science, University of Oxford) dan Laurentius Toni M. S. (BI'11) mengenai fenomena maraknya klaim obat atau antivirus Covid-19 belakangan ini. Salah satu klaim yang hangat menjadi perbincangan masyarakat adalah Kalung Eucalyptus keluaran Kementerian Pertanian. Kalung tersebut diklaim ampuh untuk mencegah penularan Corona. Bagaimana faktanya? Benarkah obat dan antivirus tersebut bisa menjadi solusi mujarab pandemi ini? Selamat mendengarkan!