Podcasts about kebijakan

Shortly after Donald Trump was inaugurated as president of the United States, he issued a series of policies. Especially policies related to foreign relations and tariffs, are considered by a number of critics and political observers to be able to cause global instability. - Tidak lama setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, yang bersangkutan mengeluarkan serangkaian kebijakan. Terutamanya kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan tarif, yang oleh sejumlah kritikus dan pengamat politik dianggap dapat menimbulkan ketidakstabilan dunia.

Seluruh ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini, berangkat kerja ke kantor menggunakan transportasi umum. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025, dimana ASN Pemprov diwajibkan menggunakan moda transportasi umum massal saat berangkat kerja, menjalankan tugas dinas, maupun pulang kerja. Namun, terdapat pengecualian bagi pegawai dengan kondisi tertentu. Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini berjalan maksimal, maka Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan swafoto pada saat berangkat maupun pulang dari dan ke tempat kerja. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan kebijakan tersebut?

[Talk] : Anggota Komisi IV DPR RI (komisi yang membidangin masalah pertanian ), Riyono

Federal Opposition Leader Peter Dutton was asked to clarify the Coalition's position on migration, after his spokesman, Dan Tehan, appeared confused about the coalition's permanent migration targets and visa skills. Mr Tehan also confirmed the Coalition government would cut Australia's number of humanitarian visas by 20,000 visas. - Pemimpin Oposisi Federal Peter Dutton diminta mengklarifikasi posisi Koalisi migrasi, setelah juru bicaranya, Dan Tehan, tampak bingung akan target migrasi permanen koalisi dan skill visa. Tehan juga mengkonfirmasi pemerintah Koalisi akan memotong jumlah visa kemanusiaan Australia sebanyak 20.000 visa.

Prime Minister Anthony Albanese and Opposition Leader Peter Dutton clash on the debate stage for the third time. What policies are they debating in their third meeting? - PM Anthony Albanese dan pemimpin pihak Oposisi Peter Dutton berselisih pendapat di panggung debat untuk ketiga kalinya. Kebijakan apa saja yang mereka perdebatkan dalam pertemuan ketiga ini?

Sobat Essentials!Dalam janji kampanyenya, Presiden Prabowo menyebut Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai strategi utama menuju swasembada energi. Namun, masyarakat sipil menyoroti risiko deforestasi besar-besaran jika kebijakan ini tidak dikawal dengan baik. Dengarkan dan saksikan Podcast Bicara Energi: Menelisik Kebijakan B40 Indonesia yang akan mengulas perspektif masyarakat sipil tentang alternatif strategi yang lebih berkelanjutan. Diskusi ini dipandu oleh Shahnaz Nur Firdausi, Analis Energi dan Iklim, IESR, bersama narasumber Julius Christian, Analis Senior, IESR, dan Riza Eqi Arizona, Program Officer Bioenergy, Madani Berkelanjutan. Tonton di YouTube

Kebijakan Presiden Trump soal kenaikan tarif impor menuai polemik global. Indonesia dikenakan tarif 32% dan jadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar.Kebijakan Trump dapat memukul sektor bisnis berbagai negara, termasuk Indonesia. Badai PHK pun dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran.Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan Tarif Trump?

Tarif timbal balik atau resiprokal yang dikenal sebagai tarif Trump resmi berlaku per Rabu, 9 April ini. Indonesia dikenai bea masuk 32 persen, menduduki peringkat kedelapan dengan tarif impor tertinggi. Kebijakan kontroversial Trump membuat guncangan hebat, terlihat dari reaksi IHSG di hari pertama usai libur panjang Lebaran. Bursa langsung rontok di awal pembukaan, sampai minus 9 persen dan disetop sementara atau trading halt sekitar 30 menit. Nilai rupiah juga masih terkapar. Para pelaku usaha ketar-ketir karena Amerika Serikat selama ini menjadi pasar ekspor berbagai komoditas padat karya, seperti tekstil, sepatu, elektronik, karet, hingga alat listrik. Presiden Prabowo berencana mengirim jajaran menterinya untuk bernegosiasi dengan Trump. Prabowo juga bertolak ke Malaysia untuk berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan negara tetangga, membahas strategi mitigasi tarif Trump.Kemudian pada Selasa, 8 April, Prabowo menggelar sarasehan ekonomi, mengundang para ekonom, pengusaha, hingga kalangan buruh.Sejauh ini apakah kebijakan Prabowo merespons tarif Trump sudah tepat? Apa yang mestinya dilakukan untuk memitigasi dampaknya ke dunia usaha? Kita bincangkan bersama Ketua Umum di Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Prabowo Subianto resmi membuka keran impor secara bebas untuk sejumlah komoditas. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga pengamat ekonomi.

Perdana Menteri Israel melakukan pertemuan dengan Donald Trump untuk membahas kebijakan tarif yang berdampak pada hubungan dagang internasional. Pertemuan ini menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global.

Ribuan masyarakat Amerika Serikat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota untuk menolak kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump. Aksi ini mencerminkan gelombang penolakan publik yang terus menguat.

Jasa Marga kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 April. Kebijakan ini dihadirkan untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.

Ini adalah kebijakan saya dalam memberikan tanggapan di media sosial (medsos): tidak semua harus ditanggapi, kalau mau menanggapi tunggu 3 hari dulu.

Airlangga Bantah IHSG Anjlok karena Kebijakan Pemerintah | IHSG Dibuka Melemah 30,59 Poin ke Posisi 6.192 | Dugaan SPBU Curang di Bogor, Rugikan Konsumen Rp3,4 Miliar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pembicaraan seputar tarif, ditambah ketakutan akan inflasi, membuat pasar saham AS jatuh pada Senin dan Selasa. Sementara itu, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama arah kebijakan perdagangan AS.

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sepakat melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun rupiah pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu yang sebelumnya sebesar 53 triliun rupiah turun menjadi 44 triliun rupiah. Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Di tengah sibuknya kementerian dan lembaga mencorat-coret anggaran karena terkena efisiensi, kondisi berbeda terjadi di Kementerian Pertahanan. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik staf baru. Tak hanya satu, tetapi lima staf dan satu asisten khusus Menhan. Di antara mereka yang dilantik, ada influencer Deodatus Andreas Deddy Chayadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, dan eks staf khusus di era Presiden Jokowi, Lenis Kogoya.Kebijakan ini memantik pertanyaan di publik karena dianggap tak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran. Terlebih, Kemenhan termasuk dari belasan kementerian lembaga yang tak terkena efisiensi. Bahkan, alokasi anggarannya di APBN 2025 berada di posisi teratas dengan Rp166 triliun. Bandingkan dengan situasi di institusi lain yang terkena pengetatan. Ancaman PHK pun membayangi, seperti yang terjadi di TVRI dan RRI.Apa dampak inkonsistensi di internal pemerintah ini terhadap efektivitas penghematan anggaran? Kita bincangkan bersama Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dan Koordinator Program HAM IMPARSIAL, Annisa Yudha.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran kian menuai sorotan dan memicu keresahan publik. Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo menargetkan Rp306,69 triliun uang negara bisa dihemat.Dalam Inpres itu, beragam pos anggaran mengalami pemangkasan. Di antaranya belanja operasional, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah meresponsnya dengan mengetatkan ikat pinggang, contohnya dengan menerapkan sistem kerja hibrid, menggelar acara seremoni lebih sederhana, sampai pengetatan dalam perjalanan dinas pegawai. Perubahan masif ini pasti menimbulkan berbagai rentetan dampak yang pada akhirnya harus ditanggung publik.Apa saja dampak yang sudah muncul dari kebijakan efisiensi? Bagaimana memastikan pelayanan publik tidak terganggu? Seperti apa mitigasi yang harus dilakukan pemerintah?Kita bincangkan bersama Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kebijakan pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram hanya bertahan 3 hari. Ketika terjadi antrean di sejumlah daerah hingga ada yang meninggal dunia, pemerintah buru-buru membatalkan aturan pembatasan itu. Gas elpiji 3 kilogram kembali bebas diperdagangkan sambil pemerintah berjanji akan memperbaiki tata kelolanya. Mengapa pembatasan seperti tergesa-gesa dipaksakan sehingga muncul protes akibat gas elpiji 3 kilogram menjadi langka dan terjadi antrean panjang di banyak daerah? Siapa yang harus disalahkan akibat kebijakan yang seperti tanpa kajian mendalam ini?

Akibat Kebijakan Keimigrasian Donald Trump, 2 WNI Ditahan di AS | Polres Aceh Timur Tangkap 4 WNA Myanmar Terduga Penyuludup Imigran Rohingya | Banyak kendala, Puskesmas Pleret Belum Siap Laksanakan Cek Kesehatan Gratis

Kebijakan baru mengenai distribusi elpiji 3 kilogram memicu kekacauan di tingkat konsumen. Seorang ibu rumah tangga ngamuk di sebuah pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, Banten, Jawa Barat. Ibu rumah tangga tersebut tidak mampu menahan emosinya setelah kelelahan antre ber jam-jam, namun tidak kebagian gas elpiji. Sementara itu, pemilik pangkalan tidak bisa berbuat banyak dan mengaku pasokan gas elpiji 3 kilogram yang ia terima juga terbatas.

Kegaduhan terkait distribusi elpiji 3 kilogram selama berhari-hari menunjukkan pemerintah masih gagal mendapatkan formula tepat pengendalian subsidi energi. Langkah menertibkan penyaluran elpiji bersubsidi dengan menghapus pengecer dari rantai distribusi, malah berujung kisruh. Kebijakan mendadak ini memaksa warga antre berjam-jam di pangkalan untuk membeli gas melon. Bahkan, seorang ibu penjual makanan di Pamulang meninggal dunia karena kelelahan setelah berkeliling mencari elpiji. Sebuah harga mahal yang harus dibayar dari kebijakan yang tidak peka dengan kondisi di akar rumput. Setelah diprotes banyak pihak, Presiden Prabowo merespons dengan menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengizinkan kembali pengecer berjualan gas bersubsidi. Apa saja dampak kebijakan pembatasan pembelian elpiji bersubsidi ini di masyarakat? Mengapa berbagai strategi pengendalian subsidi energi selalu gagal? Kita bincangkan bersama Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dan Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pangkalan gas elpiji tiga kilogram di kawasan Jakarta Barat. Setelah sidak, Bahlil mengumumkan bahwa pengecer yang sebelumnya mendistribusikan LPG langsung ke masyarakat akan difungsikan sebagai sub-pangkalan untuk mengontrol penjualan gas subsidi. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi terkait larangan penjualan LPG 3 kilogram di tingkat pengecer, yang bertujuan untuk menata proses distribusi gas subsidi yang selama ini berpotensi tidak tepat sasaran.

Masyarakat Mengeluh Tak Bisa Beli Gas Melon di Pengecer | Regulasi Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Usia Dikebut Dua Bulan | BMKG Serukan Waspada Cuaca Ekstrem Awal Bulan Ini *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Saat sebagian besar dunia merangkul energi terbarukan, Presiden AS Donald Trump lewat arahannya menghentikan peralihan ke energi bersih dan meningkatkan produksi minyak. Sementara di Indonesia, rencana pemberian konsesi tambang pada perguruan tinggi memicu kontroversi.

KP PODCAST Halo, KP PODCAST kembali lagi! Kali ini KP PODCAST akan ngobrol dengan Kahim dan Sekretaris Kebijakan Pendidikan 2023 tentang apapun di Kebijakan Pendidikan UNY. Bisa didengarkan melalui: Spotify: Kp Podcast YouTube: Kebijakan Pendidikan Berikan dukungan mu untuk KP PODCAST dengan mendengarkannya

Belakangan Ujian Nasional (UN) menjadi topik perbincangan yang menarik. Pembahasan di publik terus bergulir sejak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melempar sinyal kuat untuk menghidupkan kembali UN, di tahun ajaran 2025/2025. Menurutnya, UN penting untuk memetakan mutu pendidikan dan mengukur kemampuan pelajar secara individual. Sejak 2021, Ujian Nasional dihapus dan diganti dengan Asesmen Nasional di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Artinya Asesmen Nasional baru berlangsung sekitar tiga tahun, ibaratnya seumur jagung, jika dibandingkan dengan UN yang sudah puluhan tahun. Penghapusan UN ketika itu juga melewati perdebatan alot antara kalangan yang pro dan kontra. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjanjikan bahwa UN mendatang bakal menggunakan sistem evaluasi baru, yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Apakah menghidupkan kembali UN adalah langkah tepat dan bijak? Bagaimana dengan nasib Asesmen Nasional? Apakah UN masih relevan dengan tantangan zaman di masa mendatang? Kita akan membincangkan hal ini bersama Iwan Pranoto, Pengajar Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Dudung Abdul Qodir, Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Indonesia Masuk BRICS, Pemerintah Diminta Hati-Hati Ambil Kebijakan | Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Timnas | Stok Vaksin PMK di Beberapa Daerah Kosong *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sikap pemerintah yang berubah-ubah terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di pengujung tahun 2024 masih menyisakan persoalan. Keputusan menerapkan PPN 12 persen ke barang dan jasa super mewah dirilis hanya beberapa jam sebelum rencana pemberlakuan yang awalnya di 1 Januari 2025. Beberapa hari sebelumnya, pasar sudah ancang-ancang mengantisipasi pajak baru, terlihat dari harga-harga barang yang merangkak naik, tak sedikit konsumen yang telanjur membayar PPN 12 persen. Pemerintah menjanjikan bakal mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Bagaimana memastikan janji itu ditepati? Apa saja kompensasi yang harusnya diterima kelompok terdampak kebijakan pemerintah yang berubah-ubah? Apakah paket stimulus ekonomi bakal mampu menopang perekonomian masyarakat menengah ke bawah Bersama Agus Suyatno, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Akhmad Akbar Susanto, Direktur Riset bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter, CORE Indonesia.

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memicu polemik. Kebijakan ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi apa implikasinya terhadap daya beli masyarakat, sektor bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan? Apakah benar kenaikan PPN ini mendesak untuk mendukung pembangunan, atau justru membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah? --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/broad-cash0/support

Keuskupan Agung Jakarta Akan Cermati Kebijakan Menaikkan PPN 12 Persen | Sedikitnya 41 Desa di Aceh Tenggara Terdampak Banjir | 3Tanpa Indonesia, Laga Semifinal ASEAN Cup 2024 Dua Leg Dimulai *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mengantisipasi kemacetan saat libur natal dan tahun baru di ruas jalan tol Trans-Jawa, Direktorat lalu lintas Polda Jabar akan menerapkan dua sistem rekayasa lalu lintas yakni sistem contra flow dan sistem one way penuh. Sistem contra flow akan diberlakukan di tol Japek, sementara sistem one way akan diberlakukan mulai dari tol Cipali hingga gerbang tol Kalikakung. Rekayasa lalu lintas jalan tol Transjawa mulai dari kilometer 42 sampai kilometer 236. Pemberlakuan contra flow disepanjang jalan tol Japek tersebut dilakukan untuk memberikan kelancaran arus lalu lintas dari arah barat menuju timur dan tidak mengganggu arus lalu lintas dari arah timur menuju jakarta terutama dari tol Cipularang. Kebijakan dua sistem rekayasa jalan di tol Trans-Jawa tersebut akan diberlakukan secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang terjadi dilapangan.

Pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menerapkan pembatasan dan pajak atas alkohol.

Keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menetapkan status darurat militer telah menimbulkan beragam dampak sosial, politik, dan ekonomi. Langkah drastis ini diambil sebagai respons terhadap ancaman internal yang disebut sebagai kekuatan anti-negara yang berpotensi menggulingkan pemerintahan. Kebijakan ini mengatur pembatasan ketat terhadap kebebasan politik, demonstrasi, hingga pengawasan penuh terhadap media. Warga masih berkegiatan dengan normal, hanya saja banyak pengamanan oleh polisi-polisi di sekitar depan gedung majelis nasional korea selatan.

Meski hasilkan komunike, para pemimpin G20 tak bisa sepakat soal sejumlah isu, termasuk Ukraina dan Gaza. Sementara itu, Presiden Putin tandatangani doktrin nuklir yang menyebut serangan konvensional negara yang didukung kekuatan nuklir terhadap Rusia akan dianggap serangan bersama terhadapnya.

Aksi mandi susu yang dilakukan sejumlah peternak di Pasuruan dan Boyolali beberapa hari lalu menguak nasib suram peternak lokal. Mereka terpaksa membuang susu karena ditolak pabrik pengolahan dengan alasan kuota dipangkas. Sungguh ironis jika menilik komparasi data produksi susu segar lokal dengan kebutuhan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan, produksi susu segar di Indonesia hanya 830 ribuan ton. Bandingkan dengan kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Artinya, produksi lokal hanya mampu memenuhi 20 persen-nya saja, sedangkan selebihnya, sebanyak 80 persen, diisi dengan impor. Sejatinya angka ini relatif stagnan, tak banyak berubah, meski tiap periode kepemimpinan selalu mencanangkan swasembada susu. Tak terkecuali di era Presiden Prabowo yang berulang kali menekankan soal kemandirian pangan. Peternak susu lokal sempat berharap nasibnya bakal membaik karena produknya bisa diserap untuk program makan bergizi gratis. Namun, kenyataannya malah pasar dalam negeri dibanjiri susu impor dari Australia dan Selandia Baru. Bahkan, produk dari dua negara itu mendapat pembebasan bea masuk. Pemerintah kemudian bereaksi dengan meminta industri pengolahan susu menyerap 100 persen produk susu lokal. Sejumlah kementerian terkait juga menjanjikan pembenahan regulasi soal impor susu. Apakah langkah ini solutif? Kebijakan seperti apa yang mesti diambil pemerintah agar peternak lokal lebih sejahtera? Bagaimana dengan target swasembada susu? Bagaimana peternak merespon rencana pemerintah ini? Regulasi seperti apa yang berpihak pada peternak susu lokal? Apa dampaknya secara ekonomi bila produk susu lokal jadi prioritas untuk diserap industri? Kita bincangkan bersama Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf dan Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute.

Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) meski implementasinya ditunda dinilai masih menjadi ancaman bagi sektor kelapa sawit.

Menko Polkam Budi Gunawan Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Membuat Kebijakan | Kepala BNPB Suharyanto: Korban Luka Erupsi Gunung Lewotobi Kian Membaik | Pilpres AS 2024: Kamala Harris Ucapkan Selamat kepada Donald Trump *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bank Sentral Australia telah mempertahankan suku bunga tetap stabil, seperti yang diharapkan oleh para ekonom. Dengan peringatan: inflasi masih terlalu tinggi.

The government has put housing on top of the agenda as the Senate sits this week. - Pemerintah telah menempatkan perumahan sebagai agenda utama saat Senat bersidang minggu ini.

Imigrasi merupakan salah satu isu utama bagi para pemilih dalam Pemilu AS bulan November ini, dan perbedaan kebijakan antara kedua calon presiden sangat mencolok. Sementara itu di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kasus cacar monyet varian 1B belum terdeteksi.

Fifty years ago, Australians were urged to embrace a growing multicultural identity. Now, a sweeping review has examined the state of Australia's multicultural society, giving its recommendations. - 50 tahun yang lalu, warga Australia diminta untuk menerima identitas multikultural yang semakin berkembang. Kini, tinjauan menyeluruh telah mengkaji keadaan masyarakat multikultural Australia dengan memberikan beberapa rekomendasi.

Sikap kandidat capres AS Kamala Harris mengenai dukungan militer pada Israel dan Ukraina, langkahnya menghadapi Tiongkok dan krisis migran di perbatasan menjadi sorotan. Sementara di Jakarta, Baghdad, Paris dan Sanaa berlangsung demonstrasi menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas.

Wapres AS Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump menawarkan solusi berbeda untuk mengakhiri perang Israel-Hamas, sekaligus solusi jangka panjang dalam konflik Israel-Palestina. Sementara di Indonesia, Presiden Joko Widodo Minggu malam (28/7) untuk pertama kalinya bermalam di Ibu Kota Negara.

Prancis mendadak pemilu dengan hasil yang mengejutkan. Setelah diperkirakan bakal memenangkan pemilu, koalisi kanan Marine Le Pen justru berada di posisi ketiga di putaran kedua. Posisi koalisi Emmanuel Macron pun tidak aman seiring dengan koalisi kiri pimpinan Jean-Luc Melenchon yang mengambil banyak kursi. Support channel kami melalui: Trakteer Ikuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di: Instagram X YouTube TikTok 00:00 Intro & rekap pemilu Prancis 6:51 Kenapa National Rally-nya Le Pen “kalah”? 19:30 Koalisi kiri gak beneran menang 27:38 Eropa bergerak ke kanan? 39:22 Kebijakan ekonomi dari koalisi kiri Prancis 40:46 What's next for France?

Health experts are jubilant after the Victorian government announced pill testing would become permanent in the state. - Pakar kesehatan gembira setelah pemerintah Victoria mengumumkan pengujian pil akan menjadi permanen di negara bagian tersebut.

Kandidat presiden AS petahana, Joe Biden, dan mantan Presiden Donald Trump menawarkan kebijakan imigrasi berbeda jika kelak memimpin AS. Di Indonesia, gen-Z yang menganggur dan perempuan kini menjadi sasaran baru pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sebuah laporan baru menemukan bahwa 74 persen masyarakat Australia ingin melihat pemerintah federal memperkuat komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim.

Presiden AS Joe Biden menerapkan pembatasan bagi pencari suaka di perbatasan AS dan Meksiko yang dipandang lawan politiknya tak akan bisa tuntaskan masalah keimigrasian. Bagaimana dampaknya pada elektabilitas Joe Biden? Jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan dari Washington D.C. untuk TVRI.