Podcasts about kebijakan

Otoritas Crimea yang ditunjuk Rusia secara resmi menghentikan sementara penjualan bahan bakar bagi masyarakat umum dan pelaku usaha. Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya serangan drone Ukraina yang menargetkan jalur logistik serta infrastruktur energi di wilayah semenanjung tersebut. Saat ini, pasokan bahan bakar dibatasi dan diprioritaskan hanya untuk instansi pemerintah serta lembaga yang menjaga keamanan dan operasional wilayah.

Penutupan mendadak Jembatan Internasional Rumichaca di perbatasan Kolombia dan Ekuador memicu keluhan dari warga serta wisatawan. Kebijakan yang diterapkan menjelang putaran kedua pemungutan suara di Kolombia ini membuat aktivitas lintas batas terganggu dan sejumlah perjalanan terpaksa ditunda. Otoritas menyebut langkah tersebut dilakukan demi menjaga keamanan selama proses pemilu berlangsung.

Dollar terus melemah, treasury bill mulai ditinggalkan, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan dunia ikut dipertanyakan. Menurut David Noah, saat kepercayaan pada sistem moneter menurun, banyak orang kembali memilih aset yang dianggap sebagai “uangnya Tuhan”, yakni emas. Ia juga menyoroti bagaimana perebutan energi bisa menjadi isu yang lebih besar dibanding perang militer maupun teknologi di masa depan. Tonton selengkapnya di Helmy Yahya Bicara.

After decades on the fringes, Pauline Hanson made her first appearance at the prestigious National Press Club on a polling high - Setelah puluhan tahun tak terlihat, Pauline Hanson tampil untuk pertama kalinya di National Press Club

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram bagi pengrajin tahu dan tempe sebagai respons terhadap kenaikan harga kedelai global. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu pelaku usaha kecil tetap berproduksi.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperketat persyaratan pendirian badan usaha travel haji dan umrah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jemaah. Seperti apa aturan yang sedang disusun dan bagaimana dampaknya bagi industri travel haji dan umrah? Simak pembahasannya dalam episode ini.. (BEH/MCH 2026)@kemenhaj#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Kementerian Haji dan Umrah RI tengah menyiapkan regulasi baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban bagi travel untuk memiliki kantor pusat dan cabang resmi yang dapat diverifikasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jemaah dari praktik penyelenggaraan perjalanan yang tidak bertanggung jawab.(BEH/MCH 2026)@kemenhaj#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu menyoroti sejumlah isu kebijakan publik, mulai dari kebijakan fiskal, program prioritas pemerintah, hingga tata kelola anggaran yang dinilai perlu lebih transparan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Aksi tersebut juga diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan yang menekankan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang dianggap berdampak langsung pada publik. Bagaimana mencermati Aksi Unjukrasa beberapa waktu yang lalu? Talk bersama Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa Mahasiswa, Hafidz Haernanda dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan pembayaran dam bagi jemaah Indonesia yang dilakukan di Arab Saudi wajib melalui program Adhahi. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pelaksanaan dam berjalan sesuai syariat, melindungi dana jemaah, serta mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa mekanisme program Adhahi dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut? Simak laporan selengkapnya.(BEH/MCH 2026)@kemenhaj#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Kementerian Keuangan berencana menerapkan sanksi denda berlipat bagi importir yang sengaja menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Kebijakan ini muncul setelah ditemukan ribuan kontainer yang menyebabkan kepadatan arus logistik dan meningkatnya dwelling time pelabuhan. Pemerintah berharap aturan baru tersebut dapat mempercepat pergerakan barang dan mengurangi kemacetan di kawasan pelabuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan operasional bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan selama 24 jam penuh. Kebijakan ini diambil untuk mengurai penumpukan lebih dari 3.000 kontainer yang menghambat kelancaran aktivitas pelabuhan.Lonjakan aktivitas impor pada periode April hingga Mei menyebabkan proses pemeriksaan barang melambat. Pemerintah juga menyiapkan tambahan petugas dari sejumlah pelabuhan lain seperti Surabaya, Medan, Semarang, dan Banten. Selain itu, seluruh transaksi di kawasan pelabuhan ditegaskan wajib menggunakan rupiah.

Pemerintah berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merek Minyakita dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga bahan baku dan biaya produksi di pasaran.

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menyoroti turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah setelah pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan hambatan rantai pasok ekspor yang berdampak langsung pada harga TBS di tingkat petani.Hal tersebut disampaikan Firman Subagyo dalam wawancara bersama Radio Elshinta pada Sabtu (30/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama merosotnya harga TBS adalah terjadinya bottleneck atau antrean ekspor akibat seluruh ekspor crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) harus melalui PT DSI.“Terjadi bottleneck atau antrean ekspor. Dengan sistem satu pintu, seluruh ekspor CPO dan PKO harus melalui DSI terlebih dahulu. Sementara kapasitas gudang, kapal, perizinan, dan sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat terbatas,” kata Firman kepada Radio Elshinta.Akibat keterbatasan tersebut, lanjutnya, stok CPO di sejumlah pabrik kelapa sawit menumpuk karena tidak dapat segera diekspor seperti sebelumnya. Kondisi itu membuat perusahaan mengurangi pembelian TBS dari petani maupun mitra plasma.“Ketika stok CPO menumpuk dan tangki penyimpanan penuh, pabrik terpaksa mengurangi serapan TBS dari petani. Jika pabrik tidak lagi menyerap hasil panen secara optimal, maka harga TBS langsung jatuh mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya.Firman mengungkapkan, sebelum kebijakan ekspor satu pintu diterapkan, harga TBS di sejumlah daerah masih berada pada kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram. Namun kini harga tersebut turun menjadi sekitar Rp2.500 hingga Rp2.700 per kilogram.Menurutnya, penurunan harga yang cukup tajam ini berpotensi mengurangi pendapatan jutaan petani sawit yang selama ini bergantung pada stabilitas harga TBS.Data pemerintah juga menunjukkan dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan luas di lapangan. Tercatat sebanyak 139 pabrik kelapa sawit telah menurunkan harga pembelian TBS dari petani.Firman meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan terhadap sektor perkebunan sawit nasional.“Kita harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak merugikan petani. Sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan masyarakat di daerah,” tegasnya.Ia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk memperlancar proses ekspor, meningkatkan kapasitas operasional DSI, serta menjaga stabilitas harga TBS agar kesejahteraan petani sawit tetap terjaga.

Presiden Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji hingga 50 persen untuk dirinya sendiri dan seluruh anggota kabinet di tengah meluasnya gelombang protes di Bolivia. Kebijakan ini disebut sebagai langkah simbolik di tengah tekanan sosial dan politik yang meningkat.

Program Badan Gizi Nasional melalui skema Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada rencana pemberian susu formula dalam paket makanan bagi anak-anak sekolah. Kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar kesehatan dan organisasi profesi medis. Ikatan Dokter Anak Indonesia bahkan telah menyampaikan surat terbuka kepada BGN, yang menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pemberian susu formula kepada anak, terutama jika dilakukan secara massal dalam program pemerintah.Lalu, apakah susu formula memang diperlukan dalam program MBG? Bagaimana standar medis memandang konsumsi susu formula bagi anak usia sekolah? Dan sejauh mana kebijakan ini tepat sasaran dalam mendukung perbaikan gizi nasional? kami akan membahasnya Bersama Ahli Gizi Komunitas dari Dr. Tan & Remanlay Institute - Dr. dr Tan Shot Yen, M.Hum

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menerapkan sistem komando tunggal guna mengawal ketat fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kebijakan ini diambil untuk mengeliminasi tumpang tindih tugas di lapangan serta memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan seragam di seluruh maktab dan kelompok terbang. (BEH/MCH2026)

Kementerian Haji dan Umrah memberikan kebebasan kepada jamaah haji Indonesia untuk memilih skema Murur atau Tanazul saat mabit di Muzdalifah dan Mina. Kebijakan ini diambil guna mencegah kelelahan fisik ekstrem, sekaligus mewujudkan komitmen Haji Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas. (BEH/MCH2026)#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang disebut bertujuan memperkuat pengawasan, serta memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Namun di sisi lain, kebijakan ini mulai memunculkan kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha dan petani sawit. Namin ada kalangan menilai skema ekspor yang lebih terpusat berpotensi mengurangi persaingan pembeli di pasar, yang pada akhirnya dikhawatirkan menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Lalu, apakah kebijakan ini justru akan memperkuat ekonomi nasional dan memperbesar penerimaan negara? Ataukah sebaliknya, berisiko mengganggu rantai usaha sawit dan menekan kesejahteraan petani di daerah? Untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) yang juga Dewan SPKS, Mansuetus Darto.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN, Apa dampaknya?Pkl 23.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan IbrahimPkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi dan Energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng

Perubahan sudut pandang organisasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan dalam satu tahun terakhir merupakan langkah yang penting. Transformasi dari Supportive System (sistem pendukung) menjadi Core System (sistem utama) menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia kini menjadi penggerak utama dalam pembangunan kehutanan. Kebijakan ini bertujuan agar program peningkatan kapasitas aparatur dapat langsung berdampak pada kinerja di tingkat lapangan. Namun, mengubah sistem organisasi yang besar tentu menghadapi tantangan, terutama dalam mengukur keberhasilan transformasi tersebut. Metode evaluasi konvensional yang hanya fokus pada indikator angka sering kali tidak mampu menggambarkan perubahan yang nyata. Laporan penyerapan anggaran atau jumlah peserta pelatihan saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana budaya kerja baru mulai diterapkan oleh para pegawai. Oleh karena itu, metode The Most Significant Change (MSC) digunakan sebagai alat evaluasi yang tepat untuk BP2SDM. MSC adalah metode pemantauan partisipatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita tentang perubahan paling signifikan langsung dari para pegawai. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengetahui dampak nyata transformasi berdasarkan pengalaman langsung staf di lapangan.

Pemerintah akan kembali mewajibkan pelajaran Bahasa Inggris bagi siswa SD mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan ini disebut penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di era global. Namun, bagaimana kesiapan sekolah, kompetensi guru, hingga efektivitas pembelajaran bagi siswa? Simak perbincangannya bersama Ketua PB PGRI, Dudung Abdul Qadir.

Pemerintah memastikan skema pergerakan jemaah atau Murur di Muzdalifah pada musim haji tahun ini berjalan sesuai dengan kaidah syariah Islam. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penumpukan kendaraan sekaligus melindungi keselamatan jamaah dari risiko kelelahan. LAPORAN BHERY HAMZAH(BEH/MCH2026)

Pemerintah memastikan skema pergerakan jemaah atau Murur di Muzdalifah pada musim haji tahun ini berjalan sesuai dengan kaidah syariah Islam. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penumpukan kendaraan sekaligus melindungi keselamatan jamaah dari risiko kelelahan. Laporan Bhery Hamzah

Spekulasi marak menjelang pengumuman anggaran tahun ini tentang apa yang akan terkandung di dalamnya bagi investor perumahan.

Kementerian Haji dan Umrah Indonesia menetapkan jadwal pergerakan jemaah haji Indonesia menuju Arafah lebih awal, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penumpukan jemaah dan memastikan keabsahan ibadah haji terpenuhi secara sempurna. (BEH/MCH 2026)NS : Musyrif Dini Kemenhaj dan Umroh RI Prof K.H. Asrorun Niam Sholeh.Laporan Bhery Hamzah

Pemerintah berencana memperpanjang tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun. Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan khusus agar kelompok buruh mendapatkan kemudahan dalam memiliki hunian atau rumah pribadi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperketat regulasi mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026. Kebijakan ini menurunkan batas maksimal restitusi yang semula lima miliar rupiah menjadi hanya satu miliar rupiah guna menekan potensi kerugian negara akibat ketidaktepatan perhitungan pajak. Menkeu mengungkapkan adanya indikasi beban negara hingga 25 triliun rupiah pada sektor industri batubara, sehingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini tengah melakukan audit investigasi untuk periode 2016 hingga 2025. Selain itu, pemerintah juga memperketat persyaratan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dengan batas nilai penyerahan maksimal sebesar 4,2 miliar rupiah sebagai upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi menandatangani Instruksi Gubernur mengenai kewajiban pemilahan sampah langsung dari sumbernya sebagai langkah strategis membenahi persoalan lingkungan di ibu kota. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjalin kerja sama intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna memastikan pengelolaan sampah berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Saat ini, proyek percontohan telah berhasil dijalankan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dan ditargetkan akan segera diterapkan secara masif di seluruh kota administrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan sampah di Jakarta.

Akademisi Universitas Indonesia menilai penerapan mandatori B50 harus adaptif agar tidak mengganggu stabilitas harga minyak sawit dan pasokan domestik. Pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, ekspor, serta perlindungan konsumen melalui peningkatan produktivitas industri sawit nasional.

Momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 hadir di tengah tekanan dunia kerja yang belum sepenuhnya mereda. Ancaman PHK akibat dinamika ekonomi global dan perubahan industri masih membayangi, sementara tuntutan perlindungan pekerja kian menguat—mulai dari kepastian kerja, jaminan sosial, hingga upah layak.Ke mana arah kebijakan ketenagakerjaan Indonesia menjawab tantangan ini?Simak perbincangan bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Prof. Anwar Sanusi

Simak pembahasaannya bersama: 1. Pengamat ekonomi dan energi dari asosiasi ekonomi politik indonesia, Salamudin Daeng2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Simak pembahasannya bersama narasumber:1. Pakar Kebijakan Publik, Ekonomi dan Energi dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih terfokus pada anak kurang gizi guna menekan stunting dan meningkatkan efektivitas anggaran. Kebijakan ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya yang dinilai terlalu luas dan berpotensi tidak tepat sasaran.Pembahasan bersama Edy Wuryanto.

Pemerintah menurunkan biaya haji 2026 sekitar Rp2 juta per jemaah meski harga avtur meningkat. Kebijakan ini diklaim hasil efisiensi, namun publik mempertanyakan transparansi dan sumber penghematannya. Bersama Hidayat Nur Wahid, dibahas bagaimana DPR memastikan kebijakan ini tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan jemaah.

Pemerintah resmi menetapkan batas atas biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge sebesar 38 persen untuk seluruh jenis pesawat. Kebijakan ini diambil guna meredam pembengkakan biaya operasional maskapai akibat lonjakan harga avtur dunia.

Tekanan harga tiket pesawat kian terasa di tengah kenaikan tajam harga avtur. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan agar tarif tetap terkendali di kisaran 9 hingga 13 persen. Namun, di lapangan, lonjakan harga avtur mencapai hingga 70 persen untuk domestik dan 80 persen pada rute internasional sepanjang April 2026—dipicu dinamika geopolitik global dan mekanisme pasar.Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan daya beli masyarakat. Lalu, seberapa efektif kebijakan penahan harga ini di tengah tekanan biaya yang tinggi?Apa dampaknya bagi maskapai dan penumpang? Simak ulasan bersama pengamat penerbangan Alvin Lie yang akan mengupas tantangan dan prospek industri penerbangan ke depan.

Pemerintah mulai membatasi pembelian BBM maksimal 50 liter per kendaraan sebagai upaya menekan konsumsi energi dan menjaga beban subsidi. Kebijakan ini bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga dorongan untuk membangun kebiasaan penggunaan energi yang lebih bijak di tengah tantangan pasokan ke depan.Lalu, seperti apa praktik penggunaan BBM yang efisien dalam kehidupan sehari-hari? Bersama Ekonom INDEF, Abra Talattov, kami mengulas dampak kebijakan ini, tantangan di lapangan, serta peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan.

Wilayah Tepi Barat di Palestina lumpuh total akibat aksi mogok umum yang digelar pada hari Rabu. Langkah ini sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan Parlemen Israel yang mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina. Kebijakan kontroversial ini telah memicu kemarahan luas di Palestina dan desakan sanksi internasional dari pihak otoritas Palestina. Aksi mogok umum ini mencakup berbagai wilayah, dengan ratusan warga dari berbagai generasi turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah Palestina mendesak dunia internasional untuk memberikan sanksi tegas terhadap Israel.

Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi solar dan pertalite maksimal 50 liter per kendaraan per hari, dengan pengawasan melalui barcode MyPertamina. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran. Namun, seberapa efektif langkah ini di lapangan? Kami bahas bersama Pakar Ekonomi Energi UGM, Fahmi Radhi.

Pemerintah menetapkab kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan kepada ASN dan juga ASN di daerah. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penghematan ditengah dinamika di timur tengah. Bagaimana tindak lanjut kementerian dalam negeri? [Talk] : Wakil Menteri Dalam Negri, Bima Arya

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan surat edaran terkait work from home (WFH) dan optimasi energi di tempat kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi budaya kerja nasional agar lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jakarta mengikuti arahan pemerintah pusat dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara setiap hari Jumat, mulai April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas dinamika global yang berdampak pada krisis energi.

Aturan pembatasan media sosial bagi anak resmi berlaku mulai hari ini. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari paparan konten negatif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran orang tua, sekolah, serta kesiapan platform digital dalam menerapkannya.Apa saja yang perlu diperhatikan agar aturan ini benar-benar berjalan optimal? Bagaimana pengawasan dilakukan tanpa mengabaikan hak dan perkembangan anak di era digital?Simak perbincangan bersama Sekretaris Jenderal PB PGRI, Dudung Abdul Qodir, dan Sosiolog Universitas Katolik Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi.

Kenaikan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penghematan energi, kebijakan work from home (WFH) satu kali dalam seminggu bagi pekerja dan pelajar, hingga wacana pemotongan gaji pejabat.Namun, bagaimana dunia usaha merespons kebijakan tersebut? Apakah langkah ini efektif menekan dampak ekonomi, atau justru menimbulkan tantangan baru bagi sektor bisnis?Simak perbincangan bersama Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), Dr. John N. Palinggi, MBA, yang akan mengulas perspektif dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah di tengah tekanan global.

Kementerian Agama Siapkan Direktorat Jenderal Pesantren, Apa Tujuannya?Kementerian Agama telah mempersiapkan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren seperti yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Santri 2025 lalu.Menurut Presiden pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai bentuk perhatian strategis pemerintah terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan benteng moral bangsa.Dengan adanya Ditjen Pesantren diharapkan layanan negara bagi pesantren akan semakin cepat, tepat dan berdampak serta mendorong Pesantren bertransformasi menjadi pusat inovasi, pemberdayaan ekonomi dan peradaban.Tema “Direktorat Jenderal Pesantren, Warisan Kebijakan untuk Generasi Mendatang “Narasumber Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk memasukkan program pembatasan penggunaan media sosial bagi anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih sehat dan produktif di kalangan generasi muda.Talk: - Pemerhati Media Sosial, Shafigh Pahlevi Lontoh

Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani untuk melindungi masa depan generasi muda di dunia maya. Mulai akhir Maret ini, anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi bisa bebas memiliki akun media sosial. Kebijakan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor di Asia dalam hal keamanan digital anak.

Pemerintah berencana membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan dari berbagai risiko di ruang digital. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana penerapannya di lapangan serta peran orang tua dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan orang tua agar anak tetap aman sekaligus bijak dalam menggunakan media sosial? Simak pembahasannyaTalk: - Pemerhati Anak dan Keluarga/Mantan Komisioner KPAI Erlinda M.Pd- Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Pelbagai klaim keberhasilan swasembada pangan mulai menunjukkan belangnya. Komisi Pertanian DPR dan Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dari kebijakan pembelian gabah tanpa syarat atau any quality. Penumpukan beras di Bulog telah menimbulkan kerusakan. Ombudsman menyebut total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Kebijakan populis Menteri Pertanian Amran Sulaiman dituding sebagai pemicu. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Baca buku saya, 'What It Takes: Southeast Asia', sekarang di:https://sgpp.me/what-it-takes-ytatau di Periplus: https://sgpp.me/what-it-takes-periplus---------------Gen Z kedua yang hadir di siniar Endgame, Rian Fahardhi membahas bagaimana tantangan dan potensi yang dimiliki pemuda Indonesia hari ini. Selain itu, Rian juga mengupas berbagai polemik pendidikan serta solusi-solusi yang dimungkinkan untuk mengentaskan itu semua. Ia bercerita tentang bagaimana kepeduliannya terhadap isu kepemudaan dan pendidikan memantiknya untuk membentuk inisiasi Distrik Berisik dan Sekolah Tanah Air.Dalam percakapan ini, Rian menekankan pentingnya diskursus dan empati lintas generasi untuk masa depan yang lebih baik.#Endgame #GitaWirjawan #RianFahardhi ---------------Episode lainnya yang mungkin Anda sukai:https://youtu.be/FZ8S9ug5DsQ?si=cmQAQ-2CyS2e1ULUhttps://youtu.be/8VgOjyMl9YQ?si=c7ts08Dx1uLwWg53https://youtu.be/TTxxp--l4I4?si=kOh1aPnobqc_vbkYv---------------Jelajahi dan jadi bagian dari komunitas kamihttps://www.instagram.com/gamechangers.id/---------------Untuk ajakan kolaborasi dan kerja sama, hubungi kami di sini:https://sgpp.me/contactus---------------