Podcasts about kebijakan

2 WNI dikabarkan ditangkap otoritas imigrasi federal AS menyusul kebijakan baru Presiden Trump soal imigrasi. Bagaimana kronologis penangkapan dan apa imbauan pemerintah ? [Narasumber] : Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha

Warga Haiti berbondong-bondong memadati Bandara Cap-Haïtien pada hari Minggu menjelang pemberlakuan larangan perjalanan ke Amerika Serikat.

Diskriminasi terhadap kelompok ragam gender masih terjadi di Indonesia, salah satunya diskriminasi pekerjaan. Bulan Mei lalu, kelompok transpuan di Gorontalo merasa terancam dengan terbitnya kebijakan diskriminatif oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran pada akhir April 2025 lalu itu melarang kegiatan keramaian hiburan rakyat dan hajatan pesta yang melibatkan biduan, alkohol, narkoba, judi, termasuk pula waria. Larangan ini sebagai buntut insiden seorang transpuan yang dinilai berpakaian tidak pantas saat mengisi sebuah acara.Kebijakan ini diprotes kelompok transpuan Gorontalo sebab membuat para transpuan kehilangan mata pencaharian dimana sebagian besar transpuan di Gorontalo mencari penghasilan dari hajatan.Kebijakan seperti ini semakin melemahkan kelompok ragam gender sebagai warga negara. Apalagi, stigma dan diskriminasi masih kerap membayangi kelompok ragam gender sebagai minoritas, kelompok ragam gender kerap mendapat stigma dan diskriminasi di ruang kerja.Bulan Juni diperingati sebagai Pride Month, yang menjadi momentum perayaan sekaligus pengingat akan hak-hak asasi kelompok ragam gender dan seksualitas.Seperti apa tantangan kelompok ragam gender dalam mengakses lapangan kerja yang kian sempit? Bagaimana pula kabar pelindungan negara terhadap hak-hak asasi kelompok ragam gender?Di Ruang Publik KBR, kita bahas lebih dalam tema ini bersama Key Ahmad, Transpuan dari Komunitas Ikatan Waria Indo Gorontalo (IWIG) dan Aeini Nasution dari Perkumpulan Suara Kita.

MENTERI Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepada seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Namun diingatkan agar rapat-rapat yang digelar oleh pemda nantinya di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan.Seperti diketahui Industri perhotelan menjadi salah satu yang terpukul akibat efisiensi anggaran pemerintah."Mendagri izinkan Pemda menggelar kegiatan di Hotel, mampukah selamatkan bisnis Perhotelan yang saat ini banyak terdampak kebijakan efisiensi?" Narasumber: 1. Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod. 2. Dosen Administrasi Publik, Kepakaran Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bandung, Ramaditya Rahardian, M.KP T

Ditengah kontroversi masalah Perpanjangan masa pensiun ASN yg dikhawatirkan dapat berdampak pada peluang kerja generasi muda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 menghapus sejumlah syarat rekrutmen kerja yang menunjukkan praktik diskriminasi, mulai dari batas usia, penampilan, hingga status pernikahan. Bagaimana mengawal agar Putusan Menteri ini benar berjalan, tanpa ada resistensi dari Pengusaha? Wawancara bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan - Immanuel Ebenezer

Wawancara Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan

#DiskusiInteraktifMenyoroti kebijakan Gubernur Jabar tentang jam malam bagi pelajar, Bagaimana Implikasinya dan akankah efektif?Talk: - Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia, Eko Purwono- Ketua Dewan Pengurus Pusat Bidang Edukasi Sosialisasi Hak Anak, Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah

Wawancara Guru Besar Ahli penyakit Dalam, Dekan FKUI - Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH

Wawancara Guru besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana

Menindaklanjuti ancaman presiden prabowo yang akan copot pejabat yang bikin rumit regulasi.[TALK] Pengamat Politik dan Kebijakan publik Universitas Andalas Sumbar, Prof Dr. Asrinaldi&- Pakar Ilmu Pemerintahan Dosen di Univ Satyagama Jakarta, DR. H. Supardiyo

Kebijakan pemerintah pusat menghapus hutang para petani dan nelayan disambut antusias masyarakat.

Kementerian Agama RI menegaskan istri yang terpisah penginapan dengan suami saat haji akan kembali digabung. Kebijakan itu sebelumnya sebagai dampak dari aturan syarikah. Demikian dikatakan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Hanafi.

Shortly after Donald Trump was inaugurated as president of the United States, he issued a series of policies. Especially policies related to foreign relations and tariffs, are considered by a number of critics and political observers to be able to cause global instability. - Tidak lama setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, yang bersangkutan mengeluarkan serangkaian kebijakan. Terutamanya kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan tarif, yang oleh sejumlah kritikus dan pengamat politik dianggap dapat menimbulkan ketidakstabilan dunia.

Seluruh ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini, berangkat kerja ke kantor menggunakan transportasi umum. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025, dimana ASN Pemprov diwajibkan menggunakan moda transportasi umum massal saat berangkat kerja, menjalankan tugas dinas, maupun pulang kerja. Namun, terdapat pengecualian bagi pegawai dengan kondisi tertentu. Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini berjalan maksimal, maka Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan swafoto pada saat berangkat maupun pulang dari dan ke tempat kerja. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan kebijakan tersebut?

[Talk] : Anggota Komisi IV DPR RI (komisi yang membidangin masalah pertanian ), Riyono

Federal Opposition Leader Peter Dutton was asked to clarify the Coalition's position on migration, after his spokesman, Dan Tehan, appeared confused about the coalition's permanent migration targets and visa skills. Mr Tehan also confirmed the Coalition government would cut Australia's number of humanitarian visas by 20,000 visas. - Pemimpin Oposisi Federal Peter Dutton diminta mengklarifikasi posisi Koalisi migrasi, setelah juru bicaranya, Dan Tehan, tampak bingung akan target migrasi permanen koalisi dan skill visa. Tehan juga mengkonfirmasi pemerintah Koalisi akan memotong jumlah visa kemanusiaan Australia sebanyak 20.000 visa.

Prime Minister Anthony Albanese and Opposition Leader Peter Dutton clash on the debate stage for the third time. What policies are they debating in their third meeting? - PM Anthony Albanese dan pemimpin pihak Oposisi Peter Dutton berselisih pendapat di panggung debat untuk ketiga kalinya. Kebijakan apa saja yang mereka perdebatkan dalam pertemuan ketiga ini?

Sobat Essentials!Dalam janji kampanyenya, Presiden Prabowo menyebut Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai strategi utama menuju swasembada energi. Namun, masyarakat sipil menyoroti risiko deforestasi besar-besaran jika kebijakan ini tidak dikawal dengan baik. Dengarkan dan saksikan Podcast Bicara Energi: Menelisik Kebijakan B40 Indonesia yang akan mengulas perspektif masyarakat sipil tentang alternatif strategi yang lebih berkelanjutan. Diskusi ini dipandu oleh Shahnaz Nur Firdausi, Analis Energi dan Iklim, IESR, bersama narasumber Julius Christian, Analis Senior, IESR, dan Riza Eqi Arizona, Program Officer Bioenergy, Madani Berkelanjutan. Tonton di YouTube

Kebijakan Presiden Trump soal kenaikan tarif impor menuai polemik global. Indonesia dikenakan tarif 32% dan jadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar.Kebijakan Trump dapat memukul sektor bisnis berbagai negara, termasuk Indonesia. Badai PHK pun dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran.Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan Tarif Trump?

Tarif timbal balik atau resiprokal yang dikenal sebagai tarif Trump resmi berlaku per Rabu, 9 April ini. Indonesia dikenai bea masuk 32 persen, menduduki peringkat kedelapan dengan tarif impor tertinggi. Kebijakan kontroversial Trump membuat guncangan hebat, terlihat dari reaksi IHSG di hari pertama usai libur panjang Lebaran. Bursa langsung rontok di awal pembukaan, sampai minus 9 persen dan disetop sementara atau trading halt sekitar 30 menit. Nilai rupiah juga masih terkapar. Para pelaku usaha ketar-ketir karena Amerika Serikat selama ini menjadi pasar ekspor berbagai komoditas padat karya, seperti tekstil, sepatu, elektronik, karet, hingga alat listrik. Presiden Prabowo berencana mengirim jajaran menterinya untuk bernegosiasi dengan Trump. Prabowo juga bertolak ke Malaysia untuk berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan negara tetangga, membahas strategi mitigasi tarif Trump.Kemudian pada Selasa, 8 April, Prabowo menggelar sarasehan ekonomi, mengundang para ekonom, pengusaha, hingga kalangan buruh.Sejauh ini apakah kebijakan Prabowo merespons tarif Trump sudah tepat? Apa yang mestinya dilakukan untuk memitigasi dampaknya ke dunia usaha? Kita bincangkan bersama Ketua Umum di Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Prabowo Subianto resmi membuka keran impor secara bebas untuk sejumlah komoditas. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga pengamat ekonomi.

Jasa Marga kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 April. Kebijakan ini dihadirkan untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.

Ribuan masyarakat Amerika Serikat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota untuk menolak kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump. Aksi ini mencerminkan gelombang penolakan publik yang terus menguat.

Perdana Menteri Israel melakukan pertemuan dengan Donald Trump untuk membahas kebijakan tarif yang berdampak pada hubungan dagang internasional. Pertemuan ini menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global.

Ini adalah kebijakan saya dalam memberikan tanggapan di media sosial (medsos): tidak semua harus ditanggapi, kalau mau menanggapi tunggu 3 hari dulu.

Airlangga Bantah IHSG Anjlok karena Kebijakan Pemerintah | IHSG Dibuka Melemah 30,59 Poin ke Posisi 6.192 | Dugaan SPBU Curang di Bogor, Rugikan Konsumen Rp3,4 Miliar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pembicaraan seputar tarif, ditambah ketakutan akan inflasi, membuat pasar saham AS jatuh pada Senin dan Selasa. Sementara itu, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama arah kebijakan perdagangan AS.

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sepakat melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun rupiah pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu yang sebelumnya sebesar 53 triliun rupiah turun menjadi 44 triliun rupiah. Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Di tengah sibuknya kementerian dan lembaga mencorat-coret anggaran karena terkena efisiensi, kondisi berbeda terjadi di Kementerian Pertahanan. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik staf baru. Tak hanya satu, tetapi lima staf dan satu asisten khusus Menhan. Di antara mereka yang dilantik, ada influencer Deodatus Andreas Deddy Chayadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier, dan eks staf khusus di era Presiden Jokowi, Lenis Kogoya.Kebijakan ini memantik pertanyaan di publik karena dianggap tak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran. Terlebih, Kemenhan termasuk dari belasan kementerian lembaga yang tak terkena efisiensi. Bahkan, alokasi anggarannya di APBN 2025 berada di posisi teratas dengan Rp166 triliun. Bandingkan dengan situasi di institusi lain yang terkena pengetatan. Ancaman PHK pun membayangi, seperti yang terjadi di TVRI dan RRI.Apa dampak inkonsistensi di internal pemerintah ini terhadap efektivitas penghematan anggaran? Kita bincangkan bersama Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dan Koordinator Program HAM IMPARSIAL, Annisa Yudha.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran kian menuai sorotan dan memicu keresahan publik. Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo menargetkan Rp306,69 triliun uang negara bisa dihemat.Dalam Inpres itu, beragam pos anggaran mengalami pemangkasan. Di antaranya belanja operasional, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah meresponsnya dengan mengetatkan ikat pinggang, contohnya dengan menerapkan sistem kerja hibrid, menggelar acara seremoni lebih sederhana, sampai pengetatan dalam perjalanan dinas pegawai. Perubahan masif ini pasti menimbulkan berbagai rentetan dampak yang pada akhirnya harus ditanggung publik.Apa saja dampak yang sudah muncul dari kebijakan efisiensi? Bagaimana memastikan pelayanan publik tidak terganggu? Seperti apa mitigasi yang harus dilakukan pemerintah?Kita bincangkan bersama Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kebijakan pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram hanya bertahan 3 hari. Ketika terjadi antrean di sejumlah daerah hingga ada yang meninggal dunia, pemerintah buru-buru membatalkan aturan pembatasan itu. Gas elpiji 3 kilogram kembali bebas diperdagangkan sambil pemerintah berjanji akan memperbaiki tata kelolanya. Mengapa pembatasan seperti tergesa-gesa dipaksakan sehingga muncul protes akibat gas elpiji 3 kilogram menjadi langka dan terjadi antrean panjang di banyak daerah? Siapa yang harus disalahkan akibat kebijakan yang seperti tanpa kajian mendalam ini?

Akibat Kebijakan Keimigrasian Donald Trump, 2 WNI Ditahan di AS | Polres Aceh Timur Tangkap 4 WNA Myanmar Terduga Penyuludup Imigran Rohingya | Banyak kendala, Puskesmas Pleret Belum Siap Laksanakan Cek Kesehatan Gratis

Kebijakan baru mengenai distribusi elpiji 3 kilogram memicu kekacauan di tingkat konsumen. Seorang ibu rumah tangga ngamuk di sebuah pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, Banten, Jawa Barat. Ibu rumah tangga tersebut tidak mampu menahan emosinya setelah kelelahan antre ber jam-jam, namun tidak kebagian gas elpiji. Sementara itu, pemilik pangkalan tidak bisa berbuat banyak dan mengaku pasokan gas elpiji 3 kilogram yang ia terima juga terbatas.

Kegaduhan terkait distribusi elpiji 3 kilogram selama berhari-hari menunjukkan pemerintah masih gagal mendapatkan formula tepat pengendalian subsidi energi. Langkah menertibkan penyaluran elpiji bersubsidi dengan menghapus pengecer dari rantai distribusi, malah berujung kisruh. Kebijakan mendadak ini memaksa warga antre berjam-jam di pangkalan untuk membeli gas melon. Bahkan, seorang ibu penjual makanan di Pamulang meninggal dunia karena kelelahan setelah berkeliling mencari elpiji. Sebuah harga mahal yang harus dibayar dari kebijakan yang tidak peka dengan kondisi di akar rumput. Setelah diprotes banyak pihak, Presiden Prabowo merespons dengan menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengizinkan kembali pengecer berjualan gas bersubsidi. Apa saja dampak kebijakan pembatasan pembelian elpiji bersubsidi ini di masyarakat? Mengapa berbagai strategi pengendalian subsidi energi selalu gagal? Kita bincangkan bersama Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dan Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pangkalan gas elpiji tiga kilogram di kawasan Jakarta Barat. Setelah sidak, Bahlil mengumumkan bahwa pengecer yang sebelumnya mendistribusikan LPG langsung ke masyarakat akan difungsikan sebagai sub-pangkalan untuk mengontrol penjualan gas subsidi. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi terkait larangan penjualan LPG 3 kilogram di tingkat pengecer, yang bertujuan untuk menata proses distribusi gas subsidi yang selama ini berpotensi tidak tepat sasaran.

Masyarakat Mengeluh Tak Bisa Beli Gas Melon di Pengecer | Regulasi Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Usia Dikebut Dua Bulan | BMKG Serukan Waspada Cuaca Ekstrem Awal Bulan Ini *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Saat sebagian besar dunia merangkul energi terbarukan, Presiden AS Donald Trump lewat arahannya menghentikan peralihan ke energi bersih dan meningkatkan produksi minyak. Sementara di Indonesia, rencana pemberian konsesi tambang pada perguruan tinggi memicu kontroversi.

KP PODCAST Halo, KP PODCAST kembali lagi! Kali ini KP PODCAST akan ngobrol dengan Kahim dan Sekretaris Kebijakan Pendidikan 2023 tentang apapun di Kebijakan Pendidikan UNY. Bisa didengarkan melalui: Spotify: Kp Podcast YouTube: Kebijakan Pendidikan Berikan dukungan mu untuk KP PODCAST dengan mendengarkannya

Pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menerapkan pembatasan dan pajak atas alkohol.

Meski hasilkan komunike, para pemimpin G20 tak bisa sepakat soal sejumlah isu, termasuk Ukraina dan Gaza. Sementara itu, Presiden Putin tandatangani doktrin nuklir yang menyebut serangan konvensional negara yang didukung kekuatan nuklir terhadap Rusia akan dianggap serangan bersama terhadapnya.

Bank Sentral Australia telah mempertahankan suku bunga tetap stabil, seperti yang diharapkan oleh para ekonom. Dengan peringatan: inflasi masih terlalu tinggi.

The government has put housing on top of the agenda as the Senate sits this week. - Pemerintah telah menempatkan perumahan sebagai agenda utama saat Senat bersidang minggu ini.

Imigrasi merupakan salah satu isu utama bagi para pemilih dalam Pemilu AS bulan November ini, dan perbedaan kebijakan antara kedua calon presiden sangat mencolok. Sementara itu di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kasus cacar monyet varian 1B belum terdeteksi.

Fifty years ago, Australians were urged to embrace a growing multicultural identity. Now, a sweeping review has examined the state of Australia's multicultural society, giving its recommendations. - 50 tahun yang lalu, warga Australia diminta untuk menerima identitas multikultural yang semakin berkembang. Kini, tinjauan menyeluruh telah mengkaji keadaan masyarakat multikultural Australia dengan memberikan beberapa rekomendasi.

Sikap kandidat capres AS Kamala Harris mengenai dukungan militer pada Israel dan Ukraina, langkahnya menghadapi Tiongkok dan krisis migran di perbatasan menjadi sorotan. Sementara di Jakarta, Baghdad, Paris dan Sanaa berlangsung demonstrasi menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas.

Wapres AS Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump menawarkan solusi berbeda untuk mengakhiri perang Israel-Hamas, sekaligus solusi jangka panjang dalam konflik Israel-Palestina. Sementara di Indonesia, Presiden Joko Widodo Minggu malam (28/7) untuk pertama kalinya bermalam di Ibu Kota Negara.

Prancis mendadak pemilu dengan hasil yang mengejutkan. Setelah diperkirakan bakal memenangkan pemilu, koalisi kanan Marine Le Pen justru berada di posisi ketiga di putaran kedua. Posisi koalisi Emmanuel Macron pun tidak aman seiring dengan koalisi kiri pimpinan Jean-Luc Melenchon yang mengambil banyak kursi. Support channel kami melalui: Trakteer Ikuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di: Instagram X YouTube TikTok 00:00 Intro & rekap pemilu Prancis 6:51 Kenapa National Rally-nya Le Pen “kalah”? 19:30 Koalisi kiri gak beneran menang 27:38 Eropa bergerak ke kanan? 39:22 Kebijakan ekonomi dari koalisi kiri Prancis 40:46 What's next for France?

Health experts are jubilant after the Victorian government announced pill testing would become permanent in the state. - Pakar kesehatan gembira setelah pemerintah Victoria mengumumkan pengujian pil akan menjadi permanen di negara bagian tersebut.

Sebuah laporan baru menemukan bahwa 74 persen masyarakat Australia ingin melihat pemerintah federal memperkuat komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim.