Podcasts about kebijakan

Ratusan pelajar turun ke jalan di Sao Paulo, Brasil, untuk menolak kebijakan pendidikan Gubernur Tarcisio de Freitas. Aksi yang berlangsung bertepatan dengan Hari Pelajar ini juga menyasar Flavio Bolsonaro dan sikap politiknya terkait Amerika Serikat.

Di balik tenangnya rawa-rawa Indonesia, tersimpan salah satu benteng pertahanan iklim terpenting di bumi: ekosistem gambut tropis. Lahan basah alami ini terbentuk selama puluhan ribu tahun dengan laju penambahan yang sangat perlahan, yakni hanya 1 hingga 2 mm per tahun, namun mampu mengunci miliaran ton karbon terestrial global. Sayangnya, intervensi manusia seperti pembuatan saluran drainase tanpa kendali dapat mengeringkan bentang alam ini secara masif, memicu penurunan tanah (subsidence) hingga 5 cm per tahun dan mengubah surga keanekaragaman hayati ini menjadi rawan kebakaran hutan yang dahsyat. Ketimpangan antara lamanya proses pembentukan dan cepatnya laju kerusakan menuntut tindakan nyata sebelum ekosistem yang tak tergantikan ini sirna secara permanen. Sebagai tanggapan atas krisis tersebut, Pemerintah Indonesia menghadirkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sebagai cetak biru tata kelola jangka panjang berdurasi 30 tahun. RPPEG bukan sekadar dokumen administrasi di atas kertas, melainkan panduan strategis yang membagi ruang gambut secara tegas antara Fungsi Lindung untuk menjaga kubah air dan cadangan karbon, serta Fungsi Budidaya yang ramah lingkungan. Operasionalisasinya di tingkat tapak digerakkan melalui pilar pemulihan 3R: Rewetting (pembasahan kembali melalui sekat kanal), Revegetation (penanaman kembali vegetasi asli), dan Livelihood Revitalization (pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tanpa bakar). Melalui pendekatan komprehensif ini, pemulihan ekologis dan peningkatan kesejahteraan warga berjalan secara harmonis. Pada akhirnya, memahami dan mengawal implementasi RPPEG adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga stabilitas iklim global dan keberlanjutan masa depan. Kebijakan ini menjembatani target komitmen iklim nasional dengan aksi nyata di tingkat tapak, memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menghirup udara bersih dan terbebas dari bencana asap berulang. Melindungi lahan gambut berarti melindungi kehidupan; dan melalui RPPEG, kita sedang meletakkan fondasi yang kokoh untuk tatanan lingkungan hidup Indonesia yang tangguh, hijau, dan berkelanjutan.

Ribuan buruh pekerja sektor informal dan organisasi sosial turun ke jalan di Buenos Aires Argentina untuk menggelar pawai San Cayetano sambil menyampaikan tuntutan terkait pekerjaan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pawai yang dimulai dari Basilika Liniers dan bergerak menuju Plaza De Mayo di depan gedung pemerintah Casa Rosada ini diselenggarakan untuk memperingati Hari San Cayetano yang dihormati sebagai santo pelindung roti dan pekerjaan. Dalam aksi tersebut para peserta melontarkan kritik keras terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Javier Milei karena menilai kondisi pekerjaan semakin memburuk dan sebagian pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meningkatnya pengangguran serta tekanan ekonomi ini juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat termasuk memicu lonjakan kebutuhan akan dapur umum.

Bagaimana menghentikan praktik judol di kalangan penerima bansos usai kebijakan Mensos tangguhkan 1,49 juta penerima bansos karena main judol?Narasumber: Pkl 23:00 ::: Direktur Eksekutif Jaminan Sosial Institute - mantan anggota DJSN periode 2019 - 2025, Andy William Sinaga MHPkl 24:00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Ratusan buruh PT Samwon Busana Indonesia di Jepara terdampak PHK dan hanya menerima pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan. Kebijakan ini dinilai menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 Tahun 2024 yang menetapkan pesangon minimal 1 kali ketentuan.Bagaimanakah KSBSI melihat persoalan ini dan apa langkah hukum yang disiapkan demi melindungi hak para pekerja? Narasumber: Nelson Siahaan (Koordinator Wilayah KSBSI Jawa Tengah)

Ratusan guru dan pekerja sektor publik menggelar aksi mogok nasional di Buenos Aires, Argentina. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Javier Milei yang dinilai memperburuk kondisi pendidikan dan kesejahteraan pekerja.

Ngobrol santai, tapi serius. Bersama Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, episode Special Talk kali ini menghadirkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengupas tuntas berbagai isu strategis nasional, mulai dari implementasi B50, tata niaga sawit, ketahanan energi, hingga upaya memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, dan mafia ekspor yang merugikan negara.Dalam suasana yang hangat dan terbuka, Andi Amran menjelaskan bagaimana kebijakan biodiesel B50 diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah sawit, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi, sekaligus mendorong kesejahteraan petani.Tak hanya itu, Mentan juga berbagi kisah kemanusiaannya saat menolong korban kecelakaan di jalan, pandangannya tentang kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, hingga pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen menjaga stabilitas harga komoditas pertanian.Topik yang dibahas:* Implementasi Biodiesel B50 dan roadmap menuju B60.* Tata niaga sawit dan transparansi industri CPO.* Under invoicing, transfer pricing, dan pemberantasan mafia ekspor.* Perlindungan harga TBS petani.* Kebijakan ekspor satu pintu (DSI).* Peran MBG dalam menjaga stabilitas harga pangan.* Ketahanan pangan dan energi nasional.* Kepemimpinan, integritas, dan masa depan pertanian Indonesia.Simak perbincangan yang santai, lugas, namun tetap berbobot, hanya di Elshinta Podcast, bersama Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.#PodcastKementerianPertanian #AndiAmranSulaiman #ElshintaPodcast #HaryoRistamaji #B50 #Biodiesel #Sawit #CPO #KetahananEnergi #KetahananPangan #PetaniIndonesia #MBG #PrabowoSubianto #RadioElshinta

Mau Lepas Status WNI? Siap-Siap Rogo Kocek Lebih Dalam! Biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas keinginan sendiri resmi naik 5 kali lipat—dari Rp1 juta jadi Rp5 juta!Aturan baru ini tertuang dalam PP No. 30 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan mulai berlaku awal Agustus 2026.Kenapa biayanya bisa naik drastis dan apa dampaknya? Yuk, bahas tuntas di episode kali ini bersama, Pakar Hubungan Internasional, Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra karena aparat keamanan dinilai masuk ke ranah administrasi perpajakan yang selama ini menjadi kewenangan otoritas sipil.Pemerintah menegaskan, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya sebatas membantu sosialisasi serta koordinasi di lapangan, bukan melakukan penagihan maupun penegakan hukum perpajakan. Lalu, apakah langkah ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, atau justru memunculkan persepsi intimidasi yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik?Simak pembahasan bersama Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care, Basuki Widodo, dalam perbincangan yang mengulas efektivitas, batas kewenangan, dan dampak kebijakan tersebut terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi melibatkan aparat TNI (Babinsa) dan Polri (Bhabinkamtibmas) untuk memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat desa.Aparat TNI-Polri tidak dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan tidak berhak melakukan pemungutan atau penagihan uang pajak langsung di lapangan.Kebijakan ini menuai polemik karena dianggap bisa menimbulkan kesan intimidatif atau teror psikologis yang membuat wajib pajak merasa takut. "Ditjen Pajak Kemenkeu libatkan TNI/Polri dalam pengawasan terhadap wajib pajak, solusi tepat atau malah menambah masalah baru?" Bersasma Narasumber: 1. Pengamat Pajak sekaligus Ketua Umum Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, 2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

BMKG Maritim Tanjung Emas Mengeluarkan Peringatan Dini Banjir Rob & Gelombang TinggiAdanya pola pergerakan angin dominan dari Timur Laut hingga Tenggara dengan kecepatan mencapai 20 knot berpotensi meningkatkan gelombang tinggi di beberapa perairan Laut Jawa, terutama di wilayah Kepulauan Karimunjawa (bagian Barat & Timur) serta perairan Pekalongan hingga Kendal. Bagi pengguna transportasi laut dan masyarakat pesisir, harap tetap waspada, ya!BPBD Kota Semarang Siagakan 900 Ribu Liter Air BersihGuna mengantisipasi dampak kemarau panjang, BPBD Kota Semarang telah menyiagakan pasokan air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan. Hingga saat ini, ada 4 kecamatan yang menjadi fokus perhatian utama, yaitu Tembalang (Kelurahan Rowosari & Mangunharjo), Banyumanik (Kelurahan Jabungan), Gunungpati (Kelurahan Sukorejo), dan Ngaliyan (Kelurahan Wonosari). Layanan BPJS Kesehatan Makin Mudah Lewat Fitur PANDAWA (WhatsApp)Kabar baik buat kamu yang mau mengurus administrasi JKN tanpa harus antre di kantor cabang! BPJS Kesehatan KC Semarang kini mengoptimalkan fitur PANDAWA lewat aplikasi WhatsApp. Layanan non-tatap muka ini dipilih karena WhatsApp merupakan media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat, lengkap dengan fitur konfirmasi balik cepat via telepon maupun video call.Tantangan Sistem Zonasi & Demografi di 22 SDN Kota SemarangSebanyak 22 Sekolah Dasar Negeri di Kota Semarang dilaporkan belum mampu memenuhi kuota peserta didik baru pada PPDB tahun ini. Pengamat pendidikan menilai, kondisi demografi wilayah (seperti tren penurunan angka kelahiran anak) serta penerapan sistem zonasi menjadi faktor utama ketatnya persaingan antar sekolah dalam memperoleh siswa baru.Pemkot Salatiga Resmi Hentikan Penggalangan Dana HUT Kota ke-1276Menanggapi adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, Pemkot Salatiga resmi menarik surat edaran terkait penggalangan dana dari masyarakat untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kota Salatiga. Kebijakan ini diambil atas instruksi langsung Penjabat Wali Kota guna memastikan kegiatan pemerintah tidak membebani warga maupun dunia usaha. Adapun sumbangan yang telanjur masuk akan tetap dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.Tetap up-to-date dengan informasi di sekitarmu, tetap waspada, dan selamat beraktivitas!

Untuk mendukung orang tua dalam mendampingi anak awal tahun ajaran, pemerintah menghimbau instansi memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN termasuk skema WFA (Work From Anywere).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman resmi menetapkan pengemudi ojek online (ojol) masuk dalam kategori pengusaha mikro. Kebijakan ini menjadi langkah baru dalam memberikan pengakuan terhadap peran driver ojol dalam sektor ekonomi digital.

Pemerintah resmi memutuskan untuk memangkas bunga pinjaman ultra mikro bagi nasabah program PNM Mekaar menjadi 8 persen. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keberpihakan negara kepada pelaku usaha ultra mikro.Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut kebijakan ini akan berdampak pada sekitar 10 hingga 15 juta nasabah, khususnya ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia.Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembiayaan sekitar 10 persen dan saat ini bersama Danantara dan PNM tengah menyusun payung hukum agar aturan ini segera berlaku.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait kembali membahas kompensasi biaya bagi warga yang terdampak bau sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar akibat aktivitas pengelolaan sampah yang berlangsung setiap hari. Kompensasi tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga sekaligus menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan humanis, sembari mendorong peningkatan teknologi pengolahan sampah agar dampak bau dan pencemaran dapat diminimalkan.

Pemerintah resmi memberikan insentif berupa bea masuk nol persen untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), bahan baku plastik, hingga suku cadang pesawat terbang. Kebijakan ini menjadi bagian dari delapan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026.

Penutupan mendadak Jembatan Internasional Rumichaca di perbatasan Kolombia dan Ekuador memicu keluhan dari warga serta wisatawan. Kebijakan yang diterapkan menjelang putaran kedua pemungutan suara di Kolombia ini membuat aktivitas lintas batas terganggu dan sejumlah perjalanan terpaksa ditunda. Otoritas menyebut langkah tersebut dilakukan demi menjaga keamanan selama proses pemilu berlangsung.

Otoritas Crimea yang ditunjuk Rusia secara resmi menghentikan sementara penjualan bahan bakar bagi masyarakat umum dan pelaku usaha. Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya serangan drone Ukraina yang menargetkan jalur logistik serta infrastruktur energi di wilayah semenanjung tersebut. Saat ini, pasokan bahan bakar dibatasi dan diprioritaskan hanya untuk instansi pemerintah serta lembaga yang menjaga keamanan dan operasional wilayah.

Dollar terus melemah, treasury bill mulai ditinggalkan, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan dunia ikut dipertanyakan. Menurut David Noah, saat kepercayaan pada sistem moneter menurun, banyak orang kembali memilih aset yang dianggap sebagai “uangnya Tuhan”, yakni emas. Ia juga menyoroti bagaimana perebutan energi bisa menjadi isu yang lebih besar dibanding perang militer maupun teknologi di masa depan. Tonton selengkapnya di Helmy Yahya Bicara.

After decades on the fringes, Pauline Hanson made her first appearance at the prestigious National Press Club on a polling high - Setelah puluhan tahun tak terlihat, Pauline Hanson tampil untuk pertama kalinya di National Press Club

Kementerian Haji dan Umrah RI tengah menyiapkan regulasi baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban bagi travel untuk memiliki kantor pusat dan cabang resmi yang dapat diverifikasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jemaah dari praktik penyelenggaraan perjalanan yang tidak bertanggung jawab.(BEH/MCH 2026)@kemenhaj#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperketat persyaratan pendirian badan usaha travel haji dan umrah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jemaah. Seperti apa aturan yang sedang disusun dan bagaimana dampaknya bagi industri travel haji dan umrah? Simak pembahasannya dalam episode ini.. (BEH/MCH 2026)@kemenhaj#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram bagi pengrajin tahu dan tempe sebagai respons terhadap kenaikan harga kedelai global. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu pelaku usaha kecil tetap berproduksi.

Aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu menyoroti sejumlah isu kebijakan publik, mulai dari kebijakan fiskal, program prioritas pemerintah, hingga tata kelola anggaran yang dinilai perlu lebih transparan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Aksi tersebut juga diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan yang menekankan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang dianggap berdampak langsung pada publik. Bagaimana mencermati Aksi Unjukrasa beberapa waktu yang lalu? Talk bersama Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa Mahasiswa, Hafidz Haernanda dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan pembayaran dam bagi jemaah Indonesia yang dilakukan di Arab Saudi wajib melalui program Adhahi. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pelaksanaan dam berjalan sesuai syariat, melindungi dana jemaah, serta mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa mekanisme program Adhahi dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut? Simak laporan selengkapnya.(BEH/MCH 2026)@kemenhaj#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Kementerian Keuangan berencana menerapkan sanksi denda berlipat bagi importir yang sengaja menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Kebijakan ini muncul setelah ditemukan ribuan kontainer yang menyebabkan kepadatan arus logistik dan meningkatnya dwelling time pelabuhan. Pemerintah berharap aturan baru tersebut dapat mempercepat pergerakan barang dan mengurangi kemacetan di kawasan pelabuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan operasional bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan selama 24 jam penuh. Kebijakan ini diambil untuk mengurai penumpukan lebih dari 3.000 kontainer yang menghambat kelancaran aktivitas pelabuhan.Lonjakan aktivitas impor pada periode April hingga Mei menyebabkan proses pemeriksaan barang melambat. Pemerintah juga menyiapkan tambahan petugas dari sejumlah pelabuhan lain seperti Surabaya, Medan, Semarang, dan Banten. Selain itu, seluruh transaksi di kawasan pelabuhan ditegaskan wajib menggunakan rupiah.

Pemerintah berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merek Minyakita dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga bahan baku dan biaya produksi di pasaran.

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menyoroti turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah setelah pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan hambatan rantai pasok ekspor yang berdampak langsung pada harga TBS di tingkat petani.Hal tersebut disampaikan Firman Subagyo dalam wawancara bersama Radio Elshinta pada Sabtu (30/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama merosotnya harga TBS adalah terjadinya bottleneck atau antrean ekspor akibat seluruh ekspor crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) harus melalui PT DSI.“Terjadi bottleneck atau antrean ekspor. Dengan sistem satu pintu, seluruh ekspor CPO dan PKO harus melalui DSI terlebih dahulu. Sementara kapasitas gudang, kapal, perizinan, dan sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat terbatas,” kata Firman kepada Radio Elshinta.Akibat keterbatasan tersebut, lanjutnya, stok CPO di sejumlah pabrik kelapa sawit menumpuk karena tidak dapat segera diekspor seperti sebelumnya. Kondisi itu membuat perusahaan mengurangi pembelian TBS dari petani maupun mitra plasma.“Ketika stok CPO menumpuk dan tangki penyimpanan penuh, pabrik terpaksa mengurangi serapan TBS dari petani. Jika pabrik tidak lagi menyerap hasil panen secara optimal, maka harga TBS langsung jatuh mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya.Firman mengungkapkan, sebelum kebijakan ekspor satu pintu diterapkan, harga TBS di sejumlah daerah masih berada pada kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram. Namun kini harga tersebut turun menjadi sekitar Rp2.500 hingga Rp2.700 per kilogram.Menurutnya, penurunan harga yang cukup tajam ini berpotensi mengurangi pendapatan jutaan petani sawit yang selama ini bergantung pada stabilitas harga TBS.Data pemerintah juga menunjukkan dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan luas di lapangan. Tercatat sebanyak 139 pabrik kelapa sawit telah menurunkan harga pembelian TBS dari petani.Firman meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan terhadap sektor perkebunan sawit nasional.“Kita harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak merugikan petani. Sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan masyarakat di daerah,” tegasnya.Ia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk memperlancar proses ekspor, meningkatkan kapasitas operasional DSI, serta menjaga stabilitas harga TBS agar kesejahteraan petani sawit tetap terjaga.

Presiden Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji hingga 50 persen untuk dirinya sendiri dan seluruh anggota kabinet di tengah meluasnya gelombang protes di Bolivia. Kebijakan ini disebut sebagai langkah simbolik di tengah tekanan sosial dan politik yang meningkat.

Program Badan Gizi Nasional melalui skema Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada rencana pemberian susu formula dalam paket makanan bagi anak-anak sekolah. Kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar kesehatan dan organisasi profesi medis. Ikatan Dokter Anak Indonesia bahkan telah menyampaikan surat terbuka kepada BGN, yang menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pemberian susu formula kepada anak, terutama jika dilakukan secara massal dalam program pemerintah.Lalu, apakah susu formula memang diperlukan dalam program MBG? Bagaimana standar medis memandang konsumsi susu formula bagi anak usia sekolah? Dan sejauh mana kebijakan ini tepat sasaran dalam mendukung perbaikan gizi nasional? kami akan membahasnya Bersama Ahli Gizi Komunitas dari Dr. Tan & Remanlay Institute - Dr. dr Tan Shot Yen, M.Hum

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menerapkan sistem komando tunggal guna mengawal ketat fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kebijakan ini diambil untuk mengeliminasi tumpang tindih tugas di lapangan serta memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan seragam di seluruh maktab dan kelompok terbang. (BEH/MCH2026)

Kementerian Haji dan Umrah memberikan kebebasan kepada jamaah haji Indonesia untuk memilih skema Murur atau Tanazul saat mabit di Muzdalifah dan Mina. Kebijakan ini diambil guna mencegah kelelahan fisik ekstrem, sekaligus mewujudkan komitmen Haji Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas. (BEH/MCH2026)#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN, Apa dampaknya?Pkl 23.00 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan IbrahimPkl 24.00 ::: Pengamat Ekonomi dan Energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang disebut bertujuan memperkuat pengawasan, serta memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Namun di sisi lain, kebijakan ini mulai memunculkan kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha dan petani sawit. Namin ada kalangan menilai skema ekspor yang lebih terpusat berpotensi mengurangi persaingan pembeli di pasar, yang pada akhirnya dikhawatirkan menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Lalu, apakah kebijakan ini justru akan memperkuat ekonomi nasional dan memperbesar penerimaan negara? Ataukah sebaliknya, berisiko mengganggu rantai usaha sawit dan menekan kesejahteraan petani di daerah? Untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) yang juga Dewan SPKS, Mansuetus Darto.

Perubahan sudut pandang organisasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan dalam satu tahun terakhir merupakan langkah yang penting. Transformasi dari Supportive System (sistem pendukung) menjadi Core System (sistem utama) menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia kini menjadi penggerak utama dalam pembangunan kehutanan. Kebijakan ini bertujuan agar program peningkatan kapasitas aparatur dapat langsung berdampak pada kinerja di tingkat lapangan. Namun, mengubah sistem organisasi yang besar tentu menghadapi tantangan, terutama dalam mengukur keberhasilan transformasi tersebut. Metode evaluasi konvensional yang hanya fokus pada indikator angka sering kali tidak mampu menggambarkan perubahan yang nyata. Laporan penyerapan anggaran atau jumlah peserta pelatihan saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana budaya kerja baru mulai diterapkan oleh para pegawai. Oleh karena itu, metode The Most Significant Change (MSC) digunakan sebagai alat evaluasi yang tepat untuk BP2SDM. MSC adalah metode pemantauan partisipatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita tentang perubahan paling signifikan langsung dari para pegawai. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengetahui dampak nyata transformasi berdasarkan pengalaman langsung staf di lapangan.

Pemerintah akan kembali mewajibkan pelajaran Bahasa Inggris bagi siswa SD mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan ini disebut penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di era global. Namun, bagaimana kesiapan sekolah, kompetensi guru, hingga efektivitas pembelajaran bagi siswa? Simak perbincangannya bersama Ketua PB PGRI, Dudung Abdul Qadir.

Pemerintah memastikan skema pergerakan jemaah atau Murur di Muzdalifah pada musim haji tahun ini berjalan sesuai dengan kaidah syariah Islam. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penumpukan kendaraan sekaligus melindungi keselamatan jamaah dari risiko kelelahan. LAPORAN BHERY HAMZAH(BEH/MCH2026)

Pemerintah memastikan skema pergerakan jemaah atau Murur di Muzdalifah pada musim haji tahun ini berjalan sesuai dengan kaidah syariah Islam. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penumpukan kendaraan sekaligus melindungi keselamatan jamaah dari risiko kelelahan. Laporan Bhery Hamzah

Spekulasi marak menjelang pengumuman anggaran tahun ini tentang apa yang akan terkandung di dalamnya bagi investor perumahan.

Kementerian Haji dan Umrah Indonesia menetapkan jadwal pergerakan jemaah haji Indonesia menuju Arafah lebih awal, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penumpukan jemaah dan memastikan keabsahan ibadah haji terpenuhi secara sempurna. (BEH/MCH 2026)NS : Musyrif Dini Kemenhaj dan Umroh RI Prof K.H. Asrorun Niam Sholeh.Laporan Bhery Hamzah

Pemerintah berencana memperpanjang tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun. Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan khusus agar kelompok buruh mendapatkan kemudahan dalam memiliki hunian atau rumah pribadi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperketat regulasi mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026. Kebijakan ini menurunkan batas maksimal restitusi yang semula lima miliar rupiah menjadi hanya satu miliar rupiah guna menekan potensi kerugian negara akibat ketidaktepatan perhitungan pajak. Menkeu mengungkapkan adanya indikasi beban negara hingga 25 triliun rupiah pada sektor industri batubara, sehingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini tengah melakukan audit investigasi untuk periode 2016 hingga 2025. Selain itu, pemerintah juga memperketat persyaratan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dengan batas nilai penyerahan maksimal sebesar 4,2 miliar rupiah sebagai upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi menandatangani Instruksi Gubernur mengenai kewajiban pemilahan sampah langsung dari sumbernya sebagai langkah strategis membenahi persoalan lingkungan di ibu kota. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjalin kerja sama intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna memastikan pengelolaan sampah berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Saat ini, proyek percontohan telah berhasil dijalankan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dan ditargetkan akan segera diterapkan secara masif di seluruh kota administrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan sampah di Jakarta.

Akademisi Universitas Indonesia menilai penerapan mandatori B50 harus adaptif agar tidak mengganggu stabilitas harga minyak sawit dan pasokan domestik. Pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, ekspor, serta perlindungan konsumen melalui peningkatan produktivitas industri sawit nasional.

Momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 hadir di tengah tekanan dunia kerja yang belum sepenuhnya mereda. Ancaman PHK akibat dinamika ekonomi global dan perubahan industri masih membayangi, sementara tuntutan perlindungan pekerja kian menguat—mulai dari kepastian kerja, jaminan sosial, hingga upah layak.Ke mana arah kebijakan ketenagakerjaan Indonesia menjawab tantangan ini?Simak perbincangan bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Prof. Anwar Sanusi

Simak pembahasaannya bersama: 1. Pengamat ekonomi dan energi dari asosiasi ekonomi politik indonesia, Salamudin Daeng2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Simak pembahasannya bersama narasumber:1. Pakar Kebijakan Publik, Ekonomi dan Energi dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

Pelbagai klaim keberhasilan swasembada pangan mulai menunjukkan belangnya. Komisi Pertanian DPR dan Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dari kebijakan pembelian gabah tanpa syarat atau any quality. Penumpukan beras di Bulog telah menimbulkan kerusakan. Ombudsman menyebut total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Kebijakan populis Menteri Pertanian Amran Sulaiman dituding sebagai pemicu. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Baca buku saya, 'What It Takes: Southeast Asia', sekarang di:https://sgpp.me/what-it-takes-ytatau di Periplus: https://sgpp.me/what-it-takes-periplus---------------Gen Z kedua yang hadir di siniar Endgame, Rian Fahardhi membahas bagaimana tantangan dan potensi yang dimiliki pemuda Indonesia hari ini. Selain itu, Rian juga mengupas berbagai polemik pendidikan serta solusi-solusi yang dimungkinkan untuk mengentaskan itu semua. Ia bercerita tentang bagaimana kepeduliannya terhadap isu kepemudaan dan pendidikan memantiknya untuk membentuk inisiasi Distrik Berisik dan Sekolah Tanah Air.Dalam percakapan ini, Rian menekankan pentingnya diskursus dan empati lintas generasi untuk masa depan yang lebih baik.#Endgame #GitaWirjawan #RianFahardhi ---------------Episode lainnya yang mungkin Anda sukai:https://youtu.be/FZ8S9ug5DsQ?si=cmQAQ-2CyS2e1ULUhttps://youtu.be/8VgOjyMl9YQ?si=c7ts08Dx1uLwWg53https://youtu.be/TTxxp--l4I4?si=kOh1aPnobqc_vbkYv---------------Jelajahi dan jadi bagian dari komunitas kamihttps://www.instagram.com/gamechangers.id/---------------Untuk ajakan kolaborasi dan kerja sama, hubungi kami di sini:https://sgpp.me/contactus---------------