Podcasts about kebijakan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi tamu istimewa dalam Podcast Spesial dalam rangka HUT ke-26 Elshinta News And Talk.Mentan Amran bercerita bagaimana upaya Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada pangan. Amran mengatakan Presiden Prabowo mempunyai andil besar sehingga kebijakan-kebijakan berjalan dengan baik di sektor pangan.Simak selengkapnya dalam Podcast Spesial HUT ke-26 Elshinta News And Talk bersama Mentan Amran Sulaiman yang dipandu oleh Pemred Radio Elshinta Haryo Ristamaji.#HUT26ElshintaNewsAndTalk #amransulaiman #mentanamran

Penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) nonaktif yang terbukti tidak mampu dinilai harus dilakukan secara humanis, otomatis, dan tanpa prosedur berbelit. Kebijakan ini tidak semata soal administrasi atau potensi moral hazard, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.Bagaimana DPR mengkritisi dan mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil?Simak pembahasannya bersama Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI.

MetroTV, Program-program Presiden Prabowo Dinilai Mengambil Strategi Big Bang dan Big Push untuk Percepat Atasi Kemiskinan. Sementara kebijakan yang diterapkan tidak akan dihentikan dan terus dijalankan oleh Prabowo.

MetroTV, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menggelar Rapat Konsultasi Bersama DPD RI untuk Memperkuat Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penguatan komunikasi dinilai penting agar implementasi kebijakan nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ahli Hukum Kehutanan Universitas Al Azhar Jakarta, Dr. Sadino SH., MH., menilai penerapan denda administratif dalam PP 45/2025 berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri kelapa sawit dan petani rakyat. Kebijakan penertiban kawasan hutan dinilai terlalu memberatkan, belum mempertimbangkan kepastian batas kawasan, serta berisiko menimbulkan dampak ekonomi, sengketa hukum, dan gejolak sosial di daerah perkebunan.

Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur sanksi administratif dan PNBP, termasuk penertiban kawasan hutan yang berdampak langsung pada industri kelapa sawit. Kebijakan ini memantik perdebatan, terutama soal besaran denda yang dinilai berpotensi menekan perusahaan, investasi, hingga tenaga kerja. Bersama ahli hukum kehutanan dan pengamat kebijakan agraria Universitas Al Azhar Jakarta, Dr. Sadino, SH, MH, kita kupas tuntas implikasi hukum, ekonomi, dan masa depan sektor sawit nasional.

Ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi protes di Los Angeles, California, menentang kebijakan pengetatan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Demonstrasi ini muncul di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap operasi penegakan imigrasi federal yang kontroversial.

Wacana ambang batas parlemen nol persen kembali mengemuka dalam Revisi UU Pemilu. Kebijakan ini dinilai dapat memperluas keterwakilan suara rakyat karena tidak ada suara pemilih yang terbuang. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran parlemen menjadi terlalu terfragmentasi dan kurang efektif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, opsi pembentukan fraksi gabungan ikut dibahas. Lalu, sejauh mana kebijakan ini membawa manfaat, dan apa risiko yang perlu diantisipasi bagi demokrasi ke depan?Talk: - Pengamat Politik/Mantan Pengurus Parpol, Inas Nasrullah Zubir - Pengamat Politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan rencana pemerintah untuk kembali menebar berbagai diskon transportasi guna mendukung mudik Lebaran tahun ini. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam perjalanan pulang kampung dan meningkatkan kenyamanan selama libur Lebaran. Simak informasi lengkap tentang diskon transportasi dan cara mendapatkannya!#mudiklebaran #DiskonTransportasi #AirlanggaHartarto #Mudik2026 #PerekonomianIndonesia #TransportasiMudik #Lebaran2026

Anda sudah tahu: dunia tahun 2026 ini bukan lagi milik para pakar yang duduk di menara gading. Dulu, banyak yang menganggap Donald Trump hanyalah sebuah "kecelakaan" sejarah. Tapi sekarang, kita harus jujur melihat kenyataan: dia adalah realitas baru yang merombak total tatanan liberal dunia. Ekonomi tidak lagi diatur oleh teori-teori rumit dari University of Chicago, melainkan oleh satu kompas tunggal: kepentingan nasional yang sangat transaksional. Peter Oborne dalam bukunya How Trump Thinks sebenarnya sudah meramalkan hal ini sejak lama. Trump berhasil menghancurkan dominasi para ahli yang selama ini merasa paling tahu. Kata Oborne, Trump mempermalukan mereka, lalu menghancurkan wibawanya. Di tahun 2026 ini, politik benar-benar dikembalikan ke tangan pemilih. Suara massa di wilayah industri seperti Rust Belt kini jauh lebih berharga daripada analisis canggih dari Wall Street. Bagi Trump, perdagangan global itu bukan kerja sama, melainkan perang. Dan dalam pikirannya, Amerika sudah terlalu lama kalah. Anda mungkin ingat cuitannya bertahun-tahun lalu: "Bangunlah Amerika, China sedang memakan jatah makan siang kita." Maka, di tahun 2026 ini, tarif impor bukan lagi sekadar hambatan dagang. Tarif telah berubah menjadi pentungan besar untuk memaksa pabrik-pabrik asing pulang kampung ke tanah Amerika. Senjata paling ampuh Trump tetap ada pada jempolnya. Twitter—atau apa pun nama platformnya sekarang—adalah medan tempurnya. Oborne menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan Trump bicara tanpa filter sama sekali. Kebijakan ekonomi penting seringkali diputuskan hanya lewat sebuah gertakan digital. Cukup satu cuitan, dan nilai tukar mata uang dunia bisa langsung meriang seketika. Lalu bagaimana dengan soal fakta? Di era ini, fakta seringkali menjadi masalah persepsi belaka. Ingat istilah "alternative facts" yang dulu dipopulerkan Kellyanne Conway? Di tahun 2026, angka inflasi pun jadi subjek debat selera. Kalau pendukungnya merasa sejahtera, maka angka statistik resmi yang menunjukkan hal sebaliknya akan langsung dicap sebagai fake news. Baginya, fakta adalah apa yang dirasakan rakyat, bukan apa yang ditulis oleh birokrat. Urusan energi pun Trump tidak mau main-main. Slogannya tetap sama: "Drill, Baby, Drill." Masalah perubahan iklim? Itu dianggap urusan nomor sekian. Trump pernah bilang bahwa isu pemanasan global hanyalah ciptaan China agar manufaktur Amerika tidak kompetitif. Di tahun 2026, pengerukan bahan bakar fosil secara besar-besaran menjadi jalan utama untuk menjaga kedaulatan ekonomi Amerika. Kitab sucinya masih tetap satu: The Art of the Deal. Trump sangat percaya pada kekuasaan daya tawar atau leverage. Jangan harap ada lagi bantuan gratis dari Washington. Setiap dolar yang keluar harus ada untungnya bagi Amerika. Hubungan luar negeri Amerika di tahun 2026 adalah cermin dari transaksi murni: ada uang, ada barang, dan harus ada keuntungan yang nyata. Kelompok yang dia sebut sebagai "The Forgotten Man" tetap menjadi jualan politik utamanya. Janjinya dulu sangat jelas: orang-orang yang terlupakan ini tidak akan dilupakan lagi. Di tahun 2026, janji itu diwujudkan lewat kebijakan membawa kembali industri ke dalam negeri secara paksa. Pabrik yang nekat beroperasi di luar negeri diancam pajak perbatasan yang setinggi langit. Efisiensi global dibuang, kedaulatan kerja lokal dijunjung tinggi. Pajak korporasi juga dipangkas habis-habisan. Tujuannya agar Amerika menjadi magnet bagi modal dunia. Trump tidak peduli meskipun defisit anggaran membengkak sangat besar. Teorinya sederhana: pertumbuhan ekonomi yang cepat nantinya akan menutup lubang defisit itu. Ini adalah ekonomi sisi penawaran atau supply-side dengan dosis tinggi, jauh lebih berani jika dibandingkan dengan zaman Presiden Reagan dulu. Namun, kritik terhadapnya tetap nyaring terdengar. Tony Schwartz, pria yang menuliskan buku The Art of the Dealuntuknya, pernah menyatakan penyesalan mendalam karena telah "mempercantik" sosok Trump. Di tahun 2026, ketidakstabilan sistemik akibat gaya kepemimpinannya yang impulsif makin terasa. Seluruh dunia seolah bergetar setiap kali Trump berubah pikiran secara mendadak. Institusi dunia seperti WTO kini hampir lumpuh total. Bagi Trump, lembaga semacam itu hanyalah beban yang menghambat langkahnya. Peter Oborne mencatat pandangan mendasar Trump: dunia itu tempat yang keras dan berbahaya. Maka, Amerika harus kuat sendirian. Aliansi-aliansi lama rontok satu per satu, digantikan oleh kesepakatan bilateral pendek yang bisa dibatalkan hanya dalam semalam. Bagaimana dampaknya bagi kita di Indonesia? Tentu saja sangat terasa. Tidak ada lagi zona nyaman dalam berdiplomasi. Kita dipaksa memilih: mau ikut aturan main Amerika yang sangat berat atau siap menghadapi tembok tarif yang tinggi. Diplomasi ekonomi kini tidak lagi diisi kata-kata manis. Semuanya telah berubah menjadi transaksi dagang yang sangat dingin dan hitung-hitungan. Di dalam negeri Amerika sendiri, polarisasi justru makin parah. Kota-kota besar yang melek teknologi terus berantem dengan masyarakat pedesaan yang mendukung industri fosil. Trump sengaja memelihara perbedaan ini. Dia butuh narasi "Kita lawan Mereka" untuk melanggengkan setiap kebijakan fiskalnya yang seringkali memicu kontroversi besar. Keamanan bahkan dijadikan alat untuk membenarkan kebijakan ekonomi. Pakar sejarah Sir Richard Evans pernah memperingatkan bahwa gaya bahasa Trump mirip dengan pemimpin otoritarian abad ke-20. Ancaman dari luar dijadikan alasan untuk menutup perbatasan. Di tahun 2026, urusan ekonomi dan keamanan nasional telah menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Teknologi pun kini dipagari oleh semangat nasionalisme yang kental. Trump lebih suka melihat robot-robot bekerja di pabrik Ohio daripada melihat buruh murah bekerja di Vietnam. Ini adalah nasionalisme teknologi tingkat tinggi. Kekayaan intelektual Amerika dijaga ketat bak benteng pertahanan. Automasi dianggap sebagai jalan ninja bagi Trump untuk tetap menguasai industri masa depan. Hubungan Trump dengan dunia perbankan juga terbilang unik. Dia sangat suka dengan deregulasi, tapi dia benci setengah mati kalau suku bunga naik. Bank sentral Federal Reserve seringkali menjadi sasaran serangannya. Trump ingin uang tetap murah agar ambisi pembangunannya bisa terus jalan. Dia tidak peduli dengan risiko moneter jangka panjang, yang penting ekonomi bisa "ngegas" sekarang juga. Dinasti keluarga pun makin nyata terlihat di tahun 2026 ini. Nama-nama seperti Ivanka dan Jared Kushner tetap berada di lingkaran inti kekuasaan. Oborne sudah menyebut mereka sebagai figur dominan sejak awal karir politik Trump. Birokrasi yang diisi para profesional kini kalah oleh sistem patronase. Kepercayaan pribadi jauh lebih berharga daripada deretan gelar akademik. Kekuatan utama Trumpisme sebenarnya bukan terletak pada data statistik, melainkan pada emosi massa. Ingat ajaran Norman Vincent Peale, pendeta masa kecil Trump tentang berpikir positif? Pikiran yang optimis dianggap bisa mengalahkan kenyataan pahit sekalipun. Di tahun 2026, optimisme buta dari para pendukungnya menjadi bahan bakar politik yang sangat luar biasa kekuatannya. Rakyat pada akhirnya memang tidak butuh angka statistik GDP yang rumit untuk dipahami. Mereka hanya butuh sosok pahlawan, seorang pendekar. Trump memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang berani mengeluarkan "Jurus Sapu Jagat"—sebuah gerakan politik yang menyapu bersih semua sistem lama yang dianggap korup. Tujuannya cuma satu: merebut kembali hak Amerika yang dia klaim telah "dicuri" oleh dunia selama ini. Kesimpulannya, fenomena Trump 2026 adalah campuran antara proteksionisme kuno dan manajemen merek modern yang sangat canggih. "Jurus Sapu Jagat" ini mungkin membuat para pemimpin dunia lainnya sakit kepala hebat, tapi bagi pendukung setianya, inilah sapuan bersih yang sudah lama dinanti. Anda boleh saja tidak setuju dengan caranya, tapi faktanya, jurus ini telah berhasil menyapu habis hampir semua tatanan lama yang pernah kita kenal.

Kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan global. Dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi (15/1/2026) bersama News Anchor Suwiryo, dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta sekaligus Ketua PKKD, Adi Rio Arianto, mengulas strategi geopolitik Amerika Serikat, potensi konflik di Iran dan Venezuela, retaknya solidaritas Barat, serta posisi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global.

Retret Kabinet Merah Putih di awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan visi dan memperkuat konsolidasi kabinet. Sejauh mana agenda ini efektif mendorong kinerja pemerintahan dan percepatan pembangunan nasional?Untuk membahasnya, kami berbincang bersama Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengulas makna strategis retret kabinet, tantangan implementasi, hingga dampaknya bagi arah kebijakan ke depan.

Program Work From Anywhere (WFA) yang diluncurkan pemerintah hingga 4 Januari 2026, seiring Indonesia Great Sale, membuka peluang Work From Mall sebagai alternatif bekerja jarak jauh. Kebijakan yang digelar di 24 provinsi oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana ini dinilai dapat mendorong kunjungan ke pusat perbelanjaan.Namun, apakah WFA mampu mengurangi fenomena “Rojali dan Rohana” di mal? Bagaimana respons pengelola pusat belanja terhadap kebijakan ini? Simak perbincangan bersama Alphonzus Widjaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dalam Talk Elshinta.

Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari kawasan wisata Puncak menuju Jakarta pada Kamis siang. Kebijakan ini diterapkan menyusul meningkatnya volume kendaraan wisatawan yang kembali usai libur tahun baru. Sejumlah titik rawan macet terpantau relatif lancar meski arus kendaraan bergerak pelan di jalur tanjakan dan turunan berkabut. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan dapat berubah sesuai kondisi lapangan.#OneWayPuncak #ArusBalikWisata #LaluLintasBogor #LiburTahunBaru #RekayasaLaluLintas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kado spesial bagi masyarakat dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, seluruh transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI akan digratiskan selama dua hari yaitu tanggal Rabu (31/12/2025) dan Kamis (1/1/2026). "Sebagai bentuk apresiasi kepada warga, transportasi publik yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan digratiskan pada tanggal 31 Desember (2025) dan 1 Januari (2026)," terang Gubernur Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).Kebijakan tersebut untuk memudahkan mobilitas warga yang hendak merayakan malam pergantian tahun di Jakarta. Gubernur Pramono berharap, berbagai acara yang telah disiapkan Pemprov DKI untuk menyambut tahun baru dapat dinikmati dengan aman dan nyaman oleh seluruh warga. "Kami berharap masyarakat dapat menyambut pergantian tahun dengan rasa bahagia, penuh kebersamaan, dan tetap menjaga ketertiban," tambah Gubernur Pramono, dikutip dari keterangan tertulis yang disampaikan Dis Kominfotik DKI Jakarta.Moda transportasi yang digratiskan, yaitu bus Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan pengaturan operasional transportasi publik untuk mendukung kelancaran rangkaian acara perayaan tahun baru. Transjakarta pada rute terdampak, MRT, dan LRT Jakarta beroperasi hingga pukul 02.00 WIB pada 1 Januari 2026. Dilakukan pula modifikasi lintasan dan penyesuaian waktu operasional Transjakarta yang melintas di kawasan panggung acara yang beroperasi hingga pukul 18.00 WIB.

Sistem satu arah atau one way di Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, kembali diberlakukan pada Sabtu siang ini. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatur volume kendaraan yang cukup tinggi dari arah Jakarta menuju Puncak. Kendaraan roda dua masih bisa melintas, sementara antrean panjang terjadi bagi yang menuju kawasan wisata Puncak. Sistem ini akan berlaku secara situasional.

MetroTV, Sejumlah sopir truk melakukan protes di pintu masuk Pelabuhan Merak setelah kebijakan pembatasan truk angkutan barang mulai diterapkan pada 19 Desember 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi antrean panjang, namun justru menyebabkan kemacetan dan penundaan bagi pengangkut barang.

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, menghapus subsidi bahan bakar yang telah berlaku selama dua dekade. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Paz mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah memberikan kenaikan gaji sebesar 20 persen bagi lansia dan pelajar. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Rabu malam, Paz mengumumkan bahwa harga bahan bakar melonjak hampir 100 persen setelah penghapusan subsidi. Harga bensin naik dari 3,7 Bolivianos per liter menjadi 6,96 Bolivianos, sementara harga solar melonjak dari 3,72 Bolivianos menjadi 9,80 Bolivianos per liter. Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan, dengan impor bahan bakar sepenuhnya diliberalasi. Sebagai kompensasi, Paz mengumumkan kenaikan gaji dan bonus yang lebih tinggi untuk lansia, pelajar, serta pekerja sektor informal.

Pemerintah resmi menetapkan formula kenaikan upah buruh tahun 2026. Kebijakan ini diklaim mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah formulasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil buruh?Di tengah kenaikan harga pangan, biaya perumahan, pendidikan, hingga transportasi, buruh berharap upah tidak sekadar naik secara angka, tetapi juga mampu menjaga daya beli dan kualitas hidup. Di sisi lain, dunia usaha menilai stabilitas iklim investasi juga perlu dijaga agar lapangan kerja tetap tersedia.Formula upah 2026 menjadi titik temu antara kepentingan buruh, pengusaha, dan negara. Tantangannya, bagaimana kebijakan ini tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari para pekerja.Apakah kenaikan upah 2026 sudah cukup layak, atau masih jauh dari harapan buruh? Kita bahas selengkapnya.TALK :: Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman & Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang juga Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian relaksasi Kredit Usaha Rakyat bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Relaksasi diberikan hingga tiga tahun sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan ekonomi masyarakat.Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan OJK dan akan dilaksanakan melalui skema restrukturisasi KUR secara bertahap dengan pemerataan bagi debitur terdampak di tiga provinsi tersebut.#PrabowoSubianto #RelaksasiKUR #KreditUsahaRakyat #PemulihanEkonomi #KorbanBencana

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi, termasuk pada 17 pos kementerian dan lembaga. Kebijakan ini menuai sorotan publik karena terbit pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan anggota Polri aktif wajib mengundurkan diri atau pensiun jika menduduki jabatan sipil.Bagaimana mencermati Perpol tersebut dari perspektif hukum tata negara dan konstitusi? Simak wawancara Radio Elshinta bersama Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Founder Treas Constituendum Institute, Prof. Dr. Juanda, mengulas implikasi regulasi ini terhadap tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan profesionalisme Polri

Kepala Badan Gizi Nasional, Prof.Dr. Ir. Dadan Hindayana, Adalah sosok yang belakangan ini sangat sibuk karena tugas dan perannya yang sangat strategis dalam mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis. ‎‎Bila dulu ia dikenal sebagai akademisi yang mumpuni karena banyak menerbitkan jurnal. Kini, ia adalah figur pertama yang menjabat sebagai kepala Badan Gizi Nasional di era dua presiden yang berbeda. Seperti apa kesibukannya akhir -akhir ini? ‎Simak Power Breakfast Bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dr.Ir. Dadan Hindayana.

Belajar dari rangkaian bencana alam yang terjadi di wilayah utara Sumatera, muncul kembali pertanyaan penting: bagaimana Indonesia dapat membangun sistem peringatan dini yang lebih kompeten di masa mendatang? Derasnya hujan, meningkatnya potensi longsor, dan meluapnya aliran sungai menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak.Para pakar kebencanaan menilai, sistem peringatan dini harus bertumpu pada tiga pilar utama: teknologi yang andal, alur komunikasi yang jelas, serta partisipasi masyarakat. Pemasangan sensor hidrologi dan geologi di titik-titik rawan dapat memberikan informasi cepat mengenai perubahan kondisi alam. Namun teknologi saja tidak cukup. Informasi yang muncul dari sistem sensor harus diteruskan melalui jalur komunikasi yang terintegrasi—mulai dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, hingga ke masyarakat paling dekat dengan titik risiko—tanpa hambatan, tanpa keterlambatan.Yang tak kalah penting, masyarakat harus menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, hingga pembentukan relawan desa tangguh bencana menjadi elemen yang memperkuat rantai kesiapsiagaan. Ketika masyarakat memahami makna sinyal peringatan dini dan tahu langkah yang harus diambil, maka potensi penyelamatan jiwa akan jauh lebih besar.Dengan membangun sinergi antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia dapat melangkah menuju sistem peringatan dini yang lebih adaptif dan responsif. Sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa ketika bencana datang, informasi tiba lebih awal, tindakan dilakukan lebih cepat, dan lebih banyak nyawa dapat diselamatkan.Talk :: Ahli Geologi UGM, Ir. Agus Hendratno, ST.MT & Pengamat Anggaran dan Kebijakan, Elfenda Ananda

Hari ini, 3 Desember 2025, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Di Indonesia, meski berbagai regulasi telah disusun, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan besar dalam akses layanan dasar, pendidikan, pekerjaan, serta infrastruktur publik yang belum sepenuhnya inklusif. Implementasi kebijakan sering kali berhenti pada dokumen, sementara perubahan sosial dan transformasi digital bergerak jauh lebih cepat.Dalam episode ini, kita membahas sejauh mana kesiapan negara membangun ekosistem inklusi yang benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di lapangan. Apa langkah strategis yang perlu diprioritaskan agar inklusi bukan hanya program, tetapi menjadi kultur dan sistem yang bekerja bagi semua warga?Bersama Bambang Susilo, Ketua Perpedin dan Lulusan P3N Lemhannas RI Angkatan 26.

Eksklusif di #PowerBreakfast! Bersama Dr. H. Kurtubi, Doktor Ekonomi Energi lulusan AS dan mantan anggota Komisi VII DPR RI. Beliau dikenal sangat vokal dan kritis terhadap tata kelola migas nasional.Dalam episode ini, Dr. Kurtubi tidak hanya berbagi rutinitas pagi, tetapi juga membedah isu-isu panas:Audit Migas & Energi: Analisis tajam mengenai kebijakan energi dan migas Indonesia.Status Bencana Nasional: Pandangan apakah bencana di Sumatera sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.Anomali Bandara IMIP: Tanggapan terhadap isu bandara yang disebut Menhan tidak dilengkapi perangkat negara.Penambangan Ilegal WNA: Mengapa praktik penambangan emas oleh Warga Negara Asing marak terjadi, dan di mana letak kesalahan pengawasan aparat kita?Dengarkan analisis mendalam yang wajib Anda ketahui!#DrKurtubi #EkonomiEnergi #Migas #BencanaNasional #IMIP #PenambanganIlegal

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, menjelaskan bahwa banjir besar yang melanda 16 kawasan di Aceh bukan sekadar fenomena alam, melainkan bencana ekologis akibat akumulasi kerusakan lingkungan dan kebijakan pemerintah yang membuka ruang eksploitasi. Ia menyoroti proyek jalan, tambang, dan ekspansi sawit sebagai pemicu degradasi ekosistem yang kini memunculkan bencana besar. Simak paparan lengkapnya di Elshinta News & Talk bersama Nico Aquaresta.

Menteri Pertahanan RI, Syafri Syamsudin menyampaikan agenda kerja dan arah kebijakan pertahanan nasional di dalam pesawat Airbus A400M saat dalam penerbangan menuju Batulicin, Rabu (26/11). Penyampaian dilakukan di hadapan rombongan terbatas termasuk sejumlah pimpinan media. Laporan selengkapnya disampaikan Haryo Ristamaji dari Batulicin, Kalimantan Selatan

Pelbagai klaim keberhasilan swasembada pangan mulai menunjukkan belangnya. Komisi Pertanian DPR dan Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dari kebijakan pembelian gabah tanpa syarat atau any quality. Penumpukan beras di Bulog telah menimbulkan kerusakan. Ombudsman menyebut total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Kebijakan populis Menteri Pertanian Amran Sulaiman dituding sebagai pemicu. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat koordinasi dan mempermudah proses kajian reformasi institusi kepolisian.Namun, publik juga mempertanyakan apakah peran ganda Kapolri akan memengaruhi kinerja Polri di lapangan.Simak Wawancara Eksklusif Elshinta bersama Mantan Kabareskrim Polri sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian Indonesia (ISPPI), Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, membahas arah kebijakan dan tantangan reformasi Polri ke depan.

Kebijakan pemerintah melegalkan umrah mandiri mendapat sambutan hangat dari publik.

Tiada hari tanpa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kebijakan dan komunikasi publik yang dijalankannya kerap jadi sorotan masyarakat maupun pejabat, termasuk perdebatannya soal Kas Daerah dengan KDM, Gubernur Jawa Barat.Komentarnya terhadap kementerian lain tak luput dari sasaran kritik mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Sesama pemerintah,tak bisa baku tikam terus menerus di depan umum, kata Hasbi. Namun Purbaya mengatakan jangan dianggap dirinya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu, dengan versi yang lebih halus. Purbaya menegaskan setiap langkahnya bagian dari instruksi presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.Apakah gaya komunikasi Purbaya bisa mengembalikan kepercayaan publik dan membawa perekonomian dalam negeri ke arah lebih baik?#menterikeuangan #purbayayudhisadewa #kabinetmerahputih #menkeupurbaya #ekonomi #indonesia #kontroversi

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini? Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

Munculnya istilah umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menimbulkan beragam respons dari masyarakat dan pelaku usaha. Sebagian jemaah menilai kebijakan ini memberi keleluasaan beribadah dan kebebasan mengatur perjalanan sendiri. Namun di sisi lain, pelaku usaha haji dan umrah menilai legalisasi umrah mandiri berisiko menimbulkan persoalan baru, mulai dari perlindungan jemaah, pengawasan, hingga potensi melemahnya peran biro perjalanan resmi.Bagaimana mencermati hal ini?Narasumber : Ketua DPP BERSATU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.

Pemerintah resmi melegalkan umrah mandiri melalui UU No. 14 Tahun 2025, memungkinkan calon jemaah berangkat tanpa melalui biro travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang kini memberikan izin resmi umrah mandiri dan mempermudah visa transit bagi jemaah. UU ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum dan layanan bagi jemaah umrah mandiri, termasuk mekanisme pengaduan dan jaminan layanan.Bagaimana mencermati legalisasi umrah mandiri ini dari sisi perlindungan hukum dan keamanan jemaah? Apakah regulasi di Indonesia sudah cukup adaptif terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi?Narasumber : Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025, Amirsyah Tambunan.

Dalam Elshinta Edisi Pagi (24 Oktober 2025), news anchor Asrofi berbincang dengan Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, yang menyoroti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kewajiban SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.Fahmi menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan monopoli, merugikan dunia usaha, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya kebijakan energi yang adil dan transparan agar iklim investasi tetap sehat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah kucurkan dana raksasa ke bank-bank besar. Tapi, apakah uang itu bisa nyampe ke bisnis kamu?​Dr. Sandy Wahyudi bongkar tuntas:1. ​Kenapa ini jadi momen terbaik untuk ekspansi usaha.2. ​5 Bank besar penerima kucuran dana ini.3. ​5 Langkah konkret agar bisnismu dilirik bank dan dapat modal!​Tonton sampai habis! Jangan sampai kompetitor kamu gerak duluan. Ini waktunya UMKM Naik Kelas!

Baca buku saya, 'What It Takes: Southeast Asia', sekarang di:https://sgpp.me/what-it-takes-ytatau di Periplus: https://sgpp.me/what-it-takes-periplus---------------Gen Z kedua yang hadir di siniar Endgame, Rian Fahardhi membahas bagaimana tantangan dan potensi yang dimiliki pemuda Indonesia hari ini. Selain itu, Rian juga mengupas berbagai polemik pendidikan serta solusi-solusi yang dimungkinkan untuk mengentaskan itu semua. Ia bercerita tentang bagaimana kepeduliannya terhadap isu kepemudaan dan pendidikan memantiknya untuk membentuk inisiasi Distrik Berisik dan Sekolah Tanah Air.Dalam percakapan ini, Rian menekankan pentingnya diskursus dan empati lintas generasi untuk masa depan yang lebih baik.#Endgame #GitaWirjawan #RianFahardhi ---------------Episode lainnya yang mungkin Anda sukai:https://youtu.be/FZ8S9ug5DsQ?si=cmQAQ-2CyS2e1ULUhttps://youtu.be/8VgOjyMl9YQ?si=c7ts08Dx1uLwWg53https://youtu.be/TTxxp--l4I4?si=kOh1aPnobqc_vbkYv---------------Jelajahi dan jadi bagian dari komunitas kamihttps://www.instagram.com/gamechangers.id/---------------Untuk ajakan kolaborasi dan kerja sama, hubungi kami di sini:https://sgpp.me/contactus---------------

Isu mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya anggaran daerah yang belum terserap secara optimal. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apa yang sebenarnya menjadi kendala utama dalam penyerapan anggaran, dan bagaimana solusi agar dana publik tidak terus mengendap di kas daerah?Dampak terhadap pembangunan, serta langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar anggaran bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Talk:- Pakar Politik, Kebijakan dan Otonomi Daerah, UGM Prof Purwo Santoso- Pengamat Keuangan, Irwan Ibrahim

Kenzie Ryvantya, Fatah Husni, dan Shofwan Al Banna ngomongin cara Indonesia keluar dari middle income trap dengan industrialisasi.

Default action dari medsos saya adalah tidak membalas komentar. Kenapa? Simak di videonya

Keputusan Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengatur impor BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi memicu kelangkaan bensin dan solar di SPBU swasta. Kebijakan itu tidak hanya menyusahkan masyarakat, tapi seperti ingin mendorong konsumen kembali memakai BBM bersubsidi. Solusi yang dipilih Menteri Bahlil menjadi blunder karena logika terbalik. Bisa merusak daya saing investasi Indonesia. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Di tengah tekanan inflasi, perlambatan ekonomi global, dan tuntutan publik terhadap transparansi anggaran, kebijakan ekonomi pemerintah menjadi sorotan utama. Bagaimana langkah strategis pemerintah menghadapi tekanan ekonomi domestik dan global? Sejauh mana kebijakan anggaran dan fiskal mampu dioptimalkan? Simak wawancara eksklusif bersama Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama di Badan Komunikasi Pemerintah, hanya di Spotify Elshinta

Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar yang menarik perhatian publik, yakni rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini kesulitan melunasi iuran akibat tekanan ekonomi atau kendala administrasi.Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, agar mereka tetap dapat menikmati akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani tunggakan masa lalu. Namun di sisi lain, muncul juga sejumlah pertanyaan.bagaimana Respon DPR dan Apakah kebijakan ini adil bagi peserta yang selama ini tertib membayar iuran?Simak pembahasannya bersama Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto

Koperasi, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat bangku prioritas untuk mengelola tambang. Mereka bisa mengelola tambang hingga 2.500 hektare untuk mineral logam atau batubara lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.PP ini terbit 11 September 2025 sebagai turunan dari UU Minerba terbaru yang disahkan kilat pada Februari 2025. Peraturan Menteri ESDM yang memuat aturan teknis Kelola tambangnya, juga tengah dikebut.  Kebijakan ini banjir kritik. Di balik peluang ekonomi yang digadang-gadang pemerintah, ada ancaman kerusakan lingkungan yang terus diperingatkan masyarakat sipil. Apalagi, koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan terbilang pemain baru di dunia tambang, sehingga dinilai minim pengalaman.Seperti apa ancaman kerusakan alam yang berpotensi terjadi sebagai imbas perluasan izin tambang ini? Apakah sudah ada koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan yang mendapat izin mengelola tambang? Bagaimana praktiknya? Bagaimana mengantisipasi atau memitigasi dampak buruknya terhadap lingkungan? Seperti apa skema pengawasannya?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero, dan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar.

Perhatian publik kembali mengarah ke DPR, usai terungkap lonjakan tajam dana reses dari Rp400 juta menjadi Rp702 juta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco berdalih, kenaikan dana reses hampir dua kali lipat ini seiring bertambahnya jumlah titik kunjungan anggota dewan ke dapil.Kebijakan ini tampak kontras dengan apa yang terjadi belakangan. Usai demonstrasi besar Agustus lalu, sejumlah tunjangan fantastis DPR dipangkas atau dibatalkan, tetapi kemudian dana reses malah ditambah.Sementara, jika ditilik dari kinerja, DPR tak pernah sepi dari kritik. Sejumlah beleid penting seperti RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, dan RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan. Bandingkan dengan beberapa RUU yang dibahas secepat kilat, seperti RUU BUMN, RUU TNI, dan RUU Minerba.Layakkah dana reses DPR naik? Apakah dana reses selama ini digunakan sesuai peruntukannya? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaan kegiatan dan dana reses? Bagaimana pengawasannya selama ini?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro, Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kurnia Illahi, dan Staf Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Jumisih.

Ketegangan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok memanas. AS menetapkan tarif impor 130% untuk produk asal China sebagai balasan atas pengetatan ekspor logam tanah jarang (REE) — komoditas vital bagi industri global.Kebijakan ini berpotensi mengganggu rantai pasok, mendorong inflasi, dan berdampak luas pada negara lain, termasuk Indonesia. Bersama Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, kita bahas dampak dan peluang bagi Indonesia, termasuk strategi memperkuat daya saing dan membuka kerja sama baru dengan negara seperti Vietnam.

Kebijakan Pemerintah mengenai Jaminan Pembeli Rumah Pertama diharapkan akan memberikan kesempatan kepada ribuan penyewa yang kesulitan untuk mengumpulkan uang muka rumah sebesar 20 persen, untuk masuk ke pasar properti. Akan tetapi ini juga dapat menjadi penghalang bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Shortly after Donald Trump was inaugurated as president of the United States, he issued a series of policies. Especially policies related to foreign relations and tariffs, are considered by a number of critics and political observers to be able to cause global instability. - Tidak lama setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, yang bersangkutan mengeluarkan serangkaian kebijakan. Terutamanya kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan tarif, yang oleh sejumlah kritikus dan pengamat politik dianggap dapat menimbulkan ketidakstabilan dunia.

Federal Opposition Leader Peter Dutton was asked to clarify the Coalition's position on migration, after his spokesman, Dan Tehan, appeared confused about the coalition's permanent migration targets and visa skills. Mr Tehan also confirmed the Coalition government would cut Australia's number of humanitarian visas by 20,000 visas. - Pemimpin Oposisi Federal Peter Dutton diminta mengklarifikasi posisi Koalisi migrasi, setelah juru bicaranya, Dan Tehan, tampak bingung akan target migrasi permanen koalisi dan skill visa. Tehan juga mengkonfirmasi pemerintah Koalisi akan memotong jumlah visa kemanusiaan Australia sebanyak 20.000 visa.

Prime Minister Anthony Albanese and Opposition Leader Peter Dutton clash on the debate stage for the third time. What policies are they debating in their third meeting? - PM Anthony Albanese dan pemimpin pihak Oposisi Peter Dutton berselisih pendapat di panggung debat untuk ketiga kalinya. Kebijakan apa saja yang mereka perdebatkan dalam pertemuan ketiga ini?