Podcasts about kebijakan

Bupati Pati, Sudewo resmi membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Kebijakan kenaikan PBB-P2 menuai reaksi penolakan warga yang keberatan dengan kenaikan sebesar 250 persen. Semula bupati beralasan kenaikan PBB dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan RS dan memperbaiki infrastruktur. Bagaimana menyoroti kebijakan pemerintah yang menuai penolakan di masyarakat? Wawancara bersama Pengamat politik dan kebijakan publik dari Univ Diponegoro - Nur Hidayat Sardini (NHS)

Ramai penolakan warga Pati terkait kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen, bagaimana solusinya? Talk: - Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang/Warga Asli Pati, Hermawan Pancasiwi- Pemimpin Warga/Korlap Demo Tolak Kenaikan PBB - Husein Hafid

Sobat Essentials!Pemerintah telah mengeluarkan aturan utnuk pengakhiran dini operasional PLTU batubara. IESR menilai langkah ini bisa menghadirkan manfaat besar bagi lingkungan dan ekonomi. Tentu saja, #TransisiEnergi-nya harus efektif dan inklusif.Lalu, bagaimana strategi menghentikan era PLTU dan membangun masa depan dengan #EnergiTerbarukan?Simak diskusinya dalam Pojok Energi: Potensi Manfaat Ekonomi Pensiun PLTU Capai Rp1.500 Triliun pada 2050 bersama Fabby Tumiwa, CEO IESR dan Martha Jesica, Koordinator Riset Sosial, Kebijakan, dan Ekonomi IESR. Diskusi ini dipandu oleh Alia Salsabila, Staf Perencanaan Media Digital IESR.

Massa dari pelaku sektor pariwisata di Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut larangan study tour, dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka menilai larangan study tour dinilai telah mematikan sektor pariwisata, mulai dari sopir bus hingga pelaku UMKM. Bagaimana tanggapan pelaku usaha pariwisata atas kebijakan larangan study tour? Talk bersama Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi.

Kebijakan pemerintah memberi karpet merah bagi rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia, mengundang berbagai pertanyaan dan keraguan. Apakah ini solusi efektif menekan jumlah WNI yang berobat ke luar negeri atau berwisata medis? Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut tiap tahun 1 juta WNI memilih mencari penanganan medis di negara lain. Ini menyebabkan kebocoran devisa sebesar Rp200 triliun. Bagaimana memastikan tujuan mengurangi kerugian negara itu tercapai dengan mengundang rumah sakit asing masuk Indonesia?Pemerintah juga bilang kehadiran rumah sakit asing bakal memacu perbaikan layanan Kesehatan di rumah sakit lokal. Sudah bukan rahasia lagi, wisata medis diminati warga RI karena ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan di negeri sendiri. Singapura, Malaysia, dan Jepang menjadi destinasi wisata medis favorit karena menawarkan layanan kesehatan yang lebih baik.Apakah masuknya rumah sakit asing menjamin kualitas layanan rumah sakit lokal bakal meningkat? Bagaimana hal itu dicapai? Apa skenario terburuk yang harus diwaspadai jika cita-cita tersebut gagal terwujud?  Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Iing Ichsan Hanafi, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago, dan Pakar Kesehatan Global dari Griffith University Australia dan YARSI Dr. Dicky Budiman, Ph.D.

Kebijakan pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun memunculkan kekhawatiran di Masyarakat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga hak pakai, tanpa pengecualian. Bagaimana mencermati kebijakan Pemerintah soal Lahan Kosong bersertifikat dan juga soal dokumen surat tanah AJB.. yang konon juga berpeluang dianggap tanah tak bertuan..? Talk: Pakar Hukum PerTanahan Guru Besar Fakultas Hukum Pertanahan UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

menurut anggota Komisi Enam DPR Fernando Ganiduto kompensasi menurunkan tarif ekspor Indonesia menjadi 19 persen berupa pemimpasan tarif impor barang dari Amerika hingga 0 persen jika tidak dikelola dengan kebijakan, kebijakan ini bisa mendorong derasnya arus impor produk Amerika yang sudah diproduksi di dalam negeri ini beresiko mengurus Kementerian industri nasional dan memicu ketidakseimbangan perdagangan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengubah kebijakan politik luar negerinya terkait konflik antara Ukraina dan Rusia. Pergantian sikap ini menandai perubahan strategi yang dapat berdampak signifikan pada dinamika geopolitik dan hubungan internasional AS dengan kedua negara. Perubahan ini menimbulkan reaksi beragam di dalam negeri maupun dunia.

Perdebatan soal rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) sebesar 8-15 persen masih berlanjut. Kementerian Perhubungan selaku regulator mengklaim rencana itu sudah dikaji panjang, melibatkan asosiasi pengemudi (driver) dan perusahaan aplikator. Namun, realitanya, muncul keberatan dari dua pihak tersebut, mempertanyakan siapa yang bakal diuntungkan dari kebijakan ini. Saat tarif naik, pendapatan aplikator juga naik. Apakah lantas mitra pengemudi serta-merta bakal lebih sejahtera?Penumpang ojol juga ketar-ketir karena kenaikan tarif berarti bakal membebani keuangan. Bagaimana dengan potensi anjloknya jumlah penumpang jika kenaikan diberlakukan?Bagaimana perbandingan ekosistem bisnis transportasi online di Indonesia dengan negara lain? Kebijakan seperti apa yang mestinya diambil pemerintah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terkait?  Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, Public Relation Specialist Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir, dan Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah.

Kebijakan zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) atau bebas truk dengan muatan berlebih di jalan raya terus menuai kritik. Rabu kemarin, ratusan sopir dari berbagai asosiasi menggelar aksi di Jakarta menuntut kebijakan zero ODOL ditunda. Namun, hingga kini mediasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih buntu.Kemenhub berkukuh zero ODOL kudu tercapai tahun depan karena kendaraan muatan berlebih jadi biang keladi kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan raya. Data Korlantas Polri pada 2024 mencatat ada 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang.Sementara Jasa Raharja mencatat, kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua dengan 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan. Diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,4 triliun per tahun untuk memperbaiki jalan rusak yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan ODOL.Adakah win-win solution dari polemik ini? Apa dampak penerapan kebijakan zero ODOL?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rostianti dan Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang.

Sejak pekan lalu, akun Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani diserbu komentar para warganet. Mereka memprotes pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% kepada pedagang toko online yang omzet tahunannya antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Kebijakan ini dinilai memberatkan UMKM di tengah ekonomi sulit dan daya beli masyarakat yang tergerus. Lihat saja data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK), dari 108,47 pada April 2025, menjadi 108,07 pada Mei 2025. Bank Indonesia juga mencatat kredit UMKM melambat. Di Mei 2025 kredit hanya tumbuh 1,9 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding sebulan sebelumnya yang mencapai 2,3 persen.Upaya klarifikasi dilakukan pemerintah dengan menekankan bahwa pajak itu bukanlah pajak baru. Yang sedang disusun pemerintah adalah skema baru pemungutan pajak pedagang toko online. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa pedagang online beromset di bawah Rp500 juta tetap tidak dikenai PPh.Apakah penjelasan itu cukup melegakan pelaku UMKM? Apa saja yang menjadi keberatan mereka? Bagaimana pandangan ekonom soal skema pajak pedagang toko online? Apa dampaknya terhadap harga barang dan jasa? Seperti apa catatan terkait praktik pemungutan pajak toko online selama ini?Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di Ruang Publik KBR, bersama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny, dan Peneliti Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Rani Septya.

Pemerintah dikabarkan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan kepada pedagang online di E-commerce yang omzet tahunannya sekitar Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Apa urgensi penerapan kebijakan ini dan bagaimana dampaknya?TALK : Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo

Narasumber: 1. Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi 2. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar

2 WNI dikabarkan ditangkap otoritas imigrasi federal AS menyusul kebijakan baru Presiden Trump soal imigrasi. Bagaimana kronologis penangkapan dan apa imbauan pemerintah ? [Narasumber] : Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha

Warga Haiti berbondong-bondong memadati Bandara Cap-Haïtien pada hari Minggu menjelang pemberlakuan larangan perjalanan ke Amerika Serikat.

Diskriminasi terhadap kelompok ragam gender masih terjadi di Indonesia, salah satunya diskriminasi pekerjaan. Bulan Mei lalu, kelompok transpuan di Gorontalo merasa terancam dengan terbitnya kebijakan diskriminatif oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran pada akhir April 2025 lalu itu melarang kegiatan keramaian hiburan rakyat dan hajatan pesta yang melibatkan biduan, alkohol, narkoba, judi, termasuk pula waria. Larangan ini sebagai buntut insiden seorang transpuan yang dinilai berpakaian tidak pantas saat mengisi sebuah acara.Kebijakan ini diprotes kelompok transpuan Gorontalo sebab membuat para transpuan kehilangan mata pencaharian dimana sebagian besar transpuan di Gorontalo mencari penghasilan dari hajatan.Kebijakan seperti ini semakin melemahkan kelompok ragam gender sebagai warga negara. Apalagi, stigma dan diskriminasi masih kerap membayangi kelompok ragam gender sebagai minoritas, kelompok ragam gender kerap mendapat stigma dan diskriminasi di ruang kerja.Bulan Juni diperingati sebagai Pride Month, yang menjadi momentum perayaan sekaligus pengingat akan hak-hak asasi kelompok ragam gender dan seksualitas.Seperti apa tantangan kelompok ragam gender dalam mengakses lapangan kerja yang kian sempit? Bagaimana pula kabar pelindungan negara terhadap hak-hak asasi kelompok ragam gender?Di Ruang Publik KBR, kita bahas lebih dalam tema ini bersama Key Ahmad, Transpuan dari Komunitas Ikatan Waria Indo Gorontalo (IWIG) dan Aeini Nasution dari Perkumpulan Suara Kita.

MENTERI Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepada seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Namun diingatkan agar rapat-rapat yang digelar oleh pemda nantinya di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan.Seperti diketahui Industri perhotelan menjadi salah satu yang terpukul akibat efisiensi anggaran pemerintah."Mendagri izinkan Pemda menggelar kegiatan di Hotel, mampukah selamatkan bisnis Perhotelan yang saat ini banyak terdampak kebijakan efisiensi?" Narasumber: 1. Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod. 2. Dosen Administrasi Publik, Kepakaran Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bandung, Ramaditya Rahardian, M.KP T

Ditengah kontroversi masalah Perpanjangan masa pensiun ASN yg dikhawatirkan dapat berdampak pada peluang kerja generasi muda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 menghapus sejumlah syarat rekrutmen kerja yang menunjukkan praktik diskriminasi, mulai dari batas usia, penampilan, hingga status pernikahan. Bagaimana mengawal agar Putusan Menteri ini benar berjalan, tanpa ada resistensi dari Pengusaha? Wawancara bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan - Immanuel Ebenezer

Wawancara Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan

#DiskusiInteraktifMenyoroti kebijakan Gubernur Jabar tentang jam malam bagi pelajar, Bagaimana Implikasinya dan akankah efektif?Talk: - Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia, Eko Purwono- Ketua Dewan Pengurus Pusat Bidang Edukasi Sosialisasi Hak Anak, Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah

Wawancara Guru Besar Ahli penyakit Dalam, Dekan FKUI - Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH

Wawancara Guru besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana

Menindaklanjuti ancaman presiden prabowo yang akan copot pejabat yang bikin rumit regulasi.[TALK] Pengamat Politik dan Kebijakan publik Universitas Andalas Sumbar, Prof Dr. Asrinaldi&- Pakar Ilmu Pemerintahan Dosen di Univ Satyagama Jakarta, DR. H. Supardiyo

Kebijakan pemerintah pusat menghapus hutang para petani dan nelayan disambut antusias masyarakat.

Kementerian Agama RI menegaskan istri yang terpisah penginapan dengan suami saat haji akan kembali digabung. Kebijakan itu sebelumnya sebagai dampak dari aturan syarikah. Demikian dikatakan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Hanafi.

Shortly after Donald Trump was inaugurated as president of the United States, he issued a series of policies. Especially policies related to foreign relations and tariffs, are considered by a number of critics and political observers to be able to cause global instability. - Tidak lama setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, yang bersangkutan mengeluarkan serangkaian kebijakan. Terutamanya kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan tarif, yang oleh sejumlah kritikus dan pengamat politik dianggap dapat menimbulkan ketidakstabilan dunia.

Seluruh ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini, berangkat kerja ke kantor menggunakan transportasi umum. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025, dimana ASN Pemprov diwajibkan menggunakan moda transportasi umum massal saat berangkat kerja, menjalankan tugas dinas, maupun pulang kerja. Namun, terdapat pengecualian bagi pegawai dengan kondisi tertentu. Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini berjalan maksimal, maka Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan swafoto pada saat berangkat maupun pulang dari dan ke tempat kerja. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan kebijakan tersebut?

[Talk] : Anggota Komisi IV DPR RI (komisi yang membidangin masalah pertanian ), Riyono

Federal Opposition Leader Peter Dutton was asked to clarify the Coalition's position on migration, after his spokesman, Dan Tehan, appeared confused about the coalition's permanent migration targets and visa skills. Mr Tehan also confirmed the Coalition government would cut Australia's number of humanitarian visas by 20,000 visas. - Pemimpin Oposisi Federal Peter Dutton diminta mengklarifikasi posisi Koalisi migrasi, setelah juru bicaranya, Dan Tehan, tampak bingung akan target migrasi permanen koalisi dan skill visa. Tehan juga mengkonfirmasi pemerintah Koalisi akan memotong jumlah visa kemanusiaan Australia sebanyak 20.000 visa.

Prime Minister Anthony Albanese and Opposition Leader Peter Dutton clash on the debate stage for the third time. What policies are they debating in their third meeting? - PM Anthony Albanese dan pemimpin pihak Oposisi Peter Dutton berselisih pendapat di panggung debat untuk ketiga kalinya. Kebijakan apa saja yang mereka perdebatkan dalam pertemuan ketiga ini?

Sobat Essentials!Dalam janji kampanyenya, Presiden Prabowo menyebut Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai strategi utama menuju swasembada energi. Namun, masyarakat sipil menyoroti risiko deforestasi besar-besaran jika kebijakan ini tidak dikawal dengan baik. Dengarkan dan saksikan Podcast Bicara Energi: Menelisik Kebijakan B40 Indonesia yang akan mengulas perspektif masyarakat sipil tentang alternatif strategi yang lebih berkelanjutan. Diskusi ini dipandu oleh Shahnaz Nur Firdausi, Analis Energi dan Iklim, IESR, bersama narasumber Julius Christian, Analis Senior, IESR, dan Riza Eqi Arizona, Program Officer Bioenergy, Madani Berkelanjutan. Tonton di YouTube

Kebijakan Presiden Trump soal kenaikan tarif impor menuai polemik global. Indonesia dikenakan tarif 32% dan jadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar.Kebijakan Trump dapat memukul sektor bisnis berbagai negara, termasuk Indonesia. Badai PHK pun dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran.Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan Tarif Trump?

Presiden Prabowo Subianto resmi membuka keran impor secara bebas untuk sejumlah komoditas. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga pengamat ekonomi.

Tarif timbal balik atau resiprokal yang dikenal sebagai tarif Trump resmi berlaku per Rabu, 9 April ini. Indonesia dikenai bea masuk 32 persen, menduduki peringkat kedelapan dengan tarif impor tertinggi. Kebijakan kontroversial Trump membuat guncangan hebat, terlihat dari reaksi IHSG di hari pertama usai libur panjang Lebaran. Bursa langsung rontok di awal pembukaan, sampai minus 9 persen dan disetop sementara atau trading halt sekitar 30 menit. Nilai rupiah juga masih terkapar. Para pelaku usaha ketar-ketir karena Amerika Serikat selama ini menjadi pasar ekspor berbagai komoditas padat karya, seperti tekstil, sepatu, elektronik, karet, hingga alat listrik. Presiden Prabowo berencana mengirim jajaran menterinya untuk bernegosiasi dengan Trump. Prabowo juga bertolak ke Malaysia untuk berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan negara tetangga, membahas strategi mitigasi tarif Trump.Kemudian pada Selasa, 8 April, Prabowo menggelar sarasehan ekonomi, mengundang para ekonom, pengusaha, hingga kalangan buruh.Sejauh ini apakah kebijakan Prabowo merespons tarif Trump sudah tepat? Apa yang mestinya dilakukan untuk memitigasi dampaknya ke dunia usaha? Kita bincangkan bersama Ketua Umum di Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jasa Marga kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 April. Kebijakan ini dihadirkan untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.

Perdana Menteri Israel melakukan pertemuan dengan Donald Trump untuk membahas kebijakan tarif yang berdampak pada hubungan dagang internasional. Pertemuan ini menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global.

Ribuan masyarakat Amerika Serikat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota untuk menolak kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump. Aksi ini mencerminkan gelombang penolakan publik yang terus menguat.

Ini adalah kebijakan saya dalam memberikan tanggapan di media sosial (medsos): tidak semua harus ditanggapi, kalau mau menanggapi tunggu 3 hari dulu.

Airlangga Bantah IHSG Anjlok karena Kebijakan Pemerintah | IHSG Dibuka Melemah 30,59 Poin ke Posisi 6.192 | Dugaan SPBU Curang di Bogor, Rugikan Konsumen Rp3,4 Miliar*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan. Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pembicaraan seputar tarif, ditambah ketakutan akan inflasi, membuat pasar saham AS jatuh pada Senin dan Selasa. Sementara itu, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama arah kebijakan perdagangan AS.

Saat sebagian besar dunia merangkul energi terbarukan, Presiden AS Donald Trump lewat arahannya menghentikan peralihan ke energi bersih dan meningkatkan produksi minyak. Sementara di Indonesia, rencana pemberian konsesi tambang pada perguruan tinggi memicu kontroversi.

Pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menerapkan pembatasan dan pajak atas alkohol.

Meski hasilkan komunike, para pemimpin G20 tak bisa sepakat soal sejumlah isu, termasuk Ukraina dan Gaza. Sementara itu, Presiden Putin tandatangani doktrin nuklir yang menyebut serangan konvensional negara yang didukung kekuatan nuklir terhadap Rusia akan dianggap serangan bersama terhadapnya.

Bank Sentral Australia telah mempertahankan suku bunga tetap stabil, seperti yang diharapkan oleh para ekonom. Dengan peringatan: inflasi masih terlalu tinggi.

The government has put housing on top of the agenda as the Senate sits this week. - Pemerintah telah menempatkan perumahan sebagai agenda utama saat Senat bersidang minggu ini.

Imigrasi merupakan salah satu isu utama bagi para pemilih dalam Pemilu AS bulan November ini, dan perbedaan kebijakan antara kedua calon presiden sangat mencolok. Sementara itu di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kasus cacar monyet varian 1B belum terdeteksi.

Fifty years ago, Australians were urged to embrace a growing multicultural identity. Now, a sweeping review has examined the state of Australia's multicultural society, giving its recommendations. - 50 tahun yang lalu, warga Australia diminta untuk menerima identitas multikultural yang semakin berkembang. Kini, tinjauan menyeluruh telah mengkaji keadaan masyarakat multikultural Australia dengan memberikan beberapa rekomendasi.

Health experts are jubilant after the Victorian government announced pill testing would become permanent in the state. - Pakar kesehatan gembira setelah pemerintah Victoria mengumumkan pengujian pil akan menjadi permanen di negara bagian tersebut.

Sebuah laporan baru menemukan bahwa 74 persen masyarakat Australia ingin melihat pemerintah federal memperkuat komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim.