Podcasts about susilo bambang yudhoyono

M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Baromater menilai langkah Anies Baswedan merilis visi misi untuk Pilgub Jakarta sebagai upaya tetap eksis. Gagalnya Anies maju di Pilkada Jakarta sebagai pukulan telak. Menurut Qodari alias Mr. Q di Podcast Si Paling Kontroversi Anies masih punya impian maju di Pilpres 2029, sehingga berusaha tidak hilang dari peredaran. Sementara sinyal PDIP akan bergabung ke koalisi besar sulit terwujud. Qodari berpendapat faktor keberadaan Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai faktor penghambat. Selama ini hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Jokowi dan SBY kurang harmonis. Menurut Qodari yang ingin ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo adalah Puan Maharani. Sedang keputusan di tangan Mega. Mungkinkah pertemuan Prabowo-Mega terjadi sebelum pelantikan 20 Oktober? Atau justru keduanya lebih leluasa bertemu pasca Prabowo telah menjadi preside? Lalu apa makna ucapan Prabowo siap ditinggalkan jika menyimpang?

Atas restu Prabowo Subianto, DPR menggodok Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Tanda terima kasih untuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden. - - - Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club untuk tempat silaturahmi dan wadah berdiskusinya para Mantan Presiden RI, Diantaranya ada Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Rencana ini menuai berbagai spekulasi dan dipertanyakan urgensinya. Sebenarnya bagaimana Presidential Club yang diinginkan Prabowo? Dan benarkah ini hanya upaya menjembatani Jokowi dengan Megawati?Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode KLUB PRESIDEN, UPAYA REKONSILIASI POLITIK?

Partai Demokrat mengatakan pembentukan Presidential Club dapat menjadi ruang bagi para presiden pendahulu Prabowo, untuk memberikan masukan sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Pembentukan Presidential Club juga disebut sejalan dengan mimpi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

The leadership of Indonesia's governing party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) indicates a rapprochement between their respective leaders Megawati Sukarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono, ending their yearlong estrangement and potentially upending President Joko Widodo's governing parliamentary coalition.PDIP elites resent Widodo's reluctance to distance himself with his two time rival and presidential candidate, Prabowo Subianto. Also in the episode: the government readies a bevy of five- to- 10 year “golden visas” aimed at attracting  highly skilled workers, retirees, individuals with globally recognized talent a digital nomads. And Steven joins Kevin and Jeff to discuss Jakarta's interim governor's ambition to begin construction of the capital's seawall.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono melihat ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak adil dan tidak jujur. PDI Perjuangan mengatakan kecurangan Pemilu justru marak di era kepemimpinan SBY. Selain itu PDI Perjuangan juga mengancam akan “membuat perhitungan” jika SBY mengganggu pemerintahan Jokowi, khususnya pada Pemilu 2024 nanti. Benarkah Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara tidak adil dan tidak jujur? Simak diskusinya antara jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo bersama sejumlah politisi dan pengamat politik.

Baru-baru ini, beredar spekulasi bahwa mantan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sedang membentuk koalisi segitiga untuk bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Melihat manuver-manuver tersebut, beberapa pengamat politik melihat bahwa tiga serangkai ini menyimpan potensi kekuatan politik yang besar. Lantas, benarkah koalisi 3 raksasa politik ini akan sekuat itu? Apa yang akan menjamin 3 orang ini akan berkoalisi bersama-sama?

Walau Paspampres menghadang, tugas gak boleh gagal. Perdebatan singkat dengan petugas pengamanan presiden di depan ruang kerja presiden di komplek istana kepresidenan di Jakarta berujung sambutan hangat Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil pemimpin redaksi radio Elshita DS Krisanti yang juga jurnalis senior elshinta berkisah sambutan SBY itu berujung hubungan baik yang terbina selama SBY menjabat 2 periode. Semua itu bagi Santi demi kelancaran sebuah program baru di Elshinta, yaitu "Presiden di Radio" di saat SBY baru menjabat.ELPOD

Susilo Bambang Yudhoyono turun ke gelanggang dalam permainan politik yang menyasar Partai Demokrat. Mantan presiden dan pendiri partai itu merespons penggalangan dukungan yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mendepak putranya, Agus Harimurti, dari kursi ketua umum. --Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

Setiap pemimpin akan melalui masa ‘bulan madu' dengan pendukungnya pada tahun-tahun pertama menjabat. Begitu janji-janji politiknya tidak kunjung terealisasi, tahun-tahun berikutnya akan terisi oleh kritik. Apalagi jika kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan publik. Hal ini juga berlaku pada presiden Joko Widodo. Di satu tahun periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo banyak ditempa kritik. Terkait pelemahan KPK, sengkarut penanganan pandemi COVID-19, kisruh omnibus law Cipta Kerja, hingga makin maraknya represi di ranah digital. Tempo mengambil peran untuk aktif mengkritik pemerintah. Hingga beberapa pihak beranggapan Tempo selalu ‘menyerang' pemerintahan Jokowi. Namun faktanya, berdasarkan arsip, Tempo selalu mengkritik pemerintahan apabila tidak sejalan dengan kepentingan publik -terlepas dari siapapun presidennya. Di episode 50 ini, Arif Zulkifli (Azul) dan Lisa Siregar ditemani oleh Robertus Robet, membedah sejumlah opini yang pernah diangkat Tempo saat mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati, hingga Gus Dur. Selamat mendengarkan. Tautan arsip opini Tempo yang dibahas: Kapankah Gusdur Berhenti Terbang Jangan Perpanjang Darurat Militer Aceh SBY-JK, Duet atau Duel Rapor yang Tak Mengesankan Sumber klip audio: Jokowi Bantah Dinasti Politik, Akui Gibran dan Bobby Susah Cari Partai © 2020 KOMPASTV Harga Masker Mahal, Menkes: Salahmu Sendiri Kok Beli Ya © 2020 KOMPASTV Menkominfo: Kalau Menurut Pemerintah Hoaks, Ya Hoaks (Part 4) | Mata Najwa © 2020 Najwa Shihab Temu Wicara Presiden Soeharto pada Hari Anak Nasional di Istana 13-07-1994 © HM Soeharto

Selamat bersua dan menikmati Vol. 7 Jasmerah [Kangen - Susilo Bambang Yudhoyono]! (p.s. turn up the volume and listen with the earphones to make it better and let's get carried away.) Don't forget to listen, stay tune next episode, and share❤️

Agus Yudhoyono merupakan anak mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dikenal sebagai perwira yang jauh dari dunia politik, beliau mengikuti jejak ayahnya dengan mencalon diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2016.

Some people, primarily among the international community, question whether the 2019 Indonesian elections will be free and fair, void of voter irregularities and/or  violence. But are these concerns well-grounded? Do we need to be worried? Shawn believes that these concerns are reasonable but unfounded. We take a look at Indonesia's recent history in 1998 and appreciate how far the country has come in terms of its democratic elections. In addition, we will discuss whether the new shift to a concurrent election system will cause major disruptions during the election process itself. | Episode Details: 0.05 - 3.35: Concerns from the international community regarding the Indonesian election | 3.40 - 5.38: History of Indonesia's democratic reform in 1998; Consequences of Soeharto's downfall; Military's role in parliament | 6.05 - 7.43: Four Presidents in four years; Democracy and instability | 7.54 - 11.30: The return of a free and fair general election in 1999; Military withdrawal from parliament; Shift from centralised government to regional autonomy | 11.45 - 14.57: Uncertainties after five years of instability; Some longing for the old days of Soeharto| 14.58 - 15.25: Indonesia's first directly-elected presidential, Susilo Bambang Yudhoyono; The first democratically-elected presidential transition in 2014| 15.27 - 18.04: Putting Indonesia's remarkable democratic progress into context; Response to the concerns of the 2019 election| 18.25 - 21.33: Potential issues with the new simultaneous election | 21.35 - 22.33: Closing | Podcast hosts: Shawn Corrigan & Tanita| Read text version of this episode: www.indonesiaindepth.com| Say hi to us! Email: info@indonesiaindepth.com| Twitter: @IndoIndepth | LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/shawn-corrigan/| We are also available on Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Music and on Amazon's Alexa!

In this episode, Stephanie’s finally back (and with #hottakes) as we talk about the looming deadline for political parties in Indonesia to register their presidential and vice-presidential candidates for next year’s election. What made the news recently is that former president Susilo Bambang Yudhoyono, better known as SBY, has come out and endorsed Prabowo, becoming a part of his coalition and competing against Jokowi’s coalition, which is led by former president Megawati Soekarnoputri. We’ll unpack all the political drama and personal history that has spanned decades — certainly within our lifetimes — as we discuss the ramifications of SBY’s decision. We’ll also talk about electability surveys and discuss Jokowi’s pro-people populism vs. Prabowo’s Islamic-conversative populism. Finally, as two Indonesians currently living abroad, we want to encourage all Indonesians — abroad or not — to remember to register to vote for next year’s election, which will be on 17 April 2019; and, of course, to vote on the day itself! For Indonesians abroad, the deadline for registering to vote abroad is coming up soon! Here in America it’s the 14th of August; please check your local Indonesian embassy or the Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) for more information — PLEASE REGISTER!

What is the state of US-Indonesia relations, amidst rising geo-political competition in Indonesia's immediate region, and following the election of Donald Trump as president? What does President Jokowi's Indonesia seek from the United States on shared concerns such as the South China Sea, the fight against ISIS, and the Palestinian conflict? And will Trump's America First policy be manifest during Vice President Mike Pence's upcoming visit to Indonesia? In this week’s Talking Indonesia podcast, Dr Dave McRae explores these issues with Dr Dino Patti Djalal, founder of the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Dr Djalal served as Deputy Foreign Minister of the Republic of Indonesia in 2014, after previously serving as Indonesian Ambassador for the United States from 2010-2013, and presidential spokesperson under Susilo Bambang Yudhoyono from 2004-2010. Talking Indonesia, co-hosted in 2017 by Dr Dave McRae, Dr Jemma Purdey, Dr Charlotte Setijadi and Dr Dirk Tomsa, presents extended interviews each fortnight with experts on Indonesian politics, foreign policy, culture, language and more. Find all the Talking Indonesia episodes and more at the Indonesia At Melbourne blog. Photo Credit: U.S. Army

In this week's edition of Name 5 Things, we try to name five phobias that are probably too specific to be an actual concern. For example, the fear of peeing your pants in a colour other than yellow while being covered from head to toe in processed cheese. Turns out the processed cheese bit is essential to making this particular phobia too specific no matter what kind of pants you are wearing. Anyway, we discover that one way to make a phobia more specific is to add a locational qualifier. But if you get too specific than there's a risk Warren will disqualify the suggestion, because he is a dick. If you have any of the fears we discussed, especially if you live in Borneo (I'm thinking of you, President Widodo), please let us know via email (maskedman@limitedappeal.net). Theme music courtesy of General Patton vs. The X-Ecutioners and Ipecac Recordings.

In this week's edition of Name 5 Things, we try to name five phobias that are probably too specific to be an actual concern. For example, the fear of peeing your pants in a colour other than yellow while being covered from head to toe in processed cheese. Turns out the processed cheese bit is essential to making this particular phobia too specific no matter what kind of pants you are wearing. Anyway, we discover that one way to make a phobia more specific is to add a locational qualifier. But if you get too specific than there's a risk Warren will disqualify the suggestion, because he is a dick. If you have any of the fears we discussed, especially if you live in Borneo (I'm thinking of you, President Widodo), please let us know via email (maskedman@limitedappeal.net). Theme music courtesy of General Patton vs. The X-Ecutioners and Ipecac Recordings.

President Susilo Bambang Yudohoyono of Indonesia, Letting Culture Decide, Andy's Rebuttal to the Last Episode, Family Ties, The Good Captain Philips, "I only Speak One Language... Bullets" and The Terror Index

Australia's live export industry and the many businesses dependent on it are still suffering from the severe blow inflicted on them by the Gillard government in June 2011. Some fear it may yet prove fatal. A year ago the ABC’s Four Corners screened a story showing appalling cruelty to a small number of Australian cattle sent to Indonesian abattoirs. The Gillard government took just six days to respond with a six months total ban on the live export trade with Indonesia. The minister did not go to Indonesia. Nor did Foreign Minister Kevin Rudd. Prime Minister Gillard did not even pick up the phone to speak to President Susilo Bambang Yudhoyono . The government ignored advice from the department not to do this. They warned that farmers would be overstocked and would have inadequate feed. Animals could starve and the industry damaged. Acting against this advice the Minister, Joe Ludwig, clearly panicked. This has been ruinous for the industry. The Indonesian government has clearly have decided Australia is unreliable and they will go elsewhere for much of their food. In “Farmers feeling hung out to dry”(2/6) “ The Australian’s Hedley Thomas reports on a likely legal action. This will probably result in taxpayers paying enormous damages for the government's negligence to farmers whose businesses are ruined and whose property cannot be sold. My tip is the government is so embarrassed it will settle this and try to gag those damaged. Lawyer and former jackaroo Trent Thorne has obtained documentary evidence establishing that "the exercise of the minister's power in making the order was so unreasonable that no reasonable person could so exercise the power". You can hear Trent Thorne and his brother cattleman James Thorne interviewed on 8 June by 2GB’s Alan Jones by following the link below. Isn't this scandal justification for demanding the right to recall governments to an election if the majority of Australians want that? Read more: http://www.theaustralian.com.au/business/farmers-feeling-hung-out-to-dry/story-e6frg8zx-1226380925999 Listen: http://www.2gb.com/index2.php?option=com_newsmanager&task=view&id=13141