Podcasts about gerindra

Amnesty Ungkap Biang Kasus Kekerasan Berulang oleh Polisi | Ketua KPK Terpilih Janji Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia | Ditawari Golkar hingga Gerindra, Jokowi Belum Berniat Masuk Parpol

Koalisi DPR, Siapa yang Diuntungkan? Oleh. Netty al Kayyisa(Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 berlangsung pada Selasa, 1-10-2024 di ruang sidang paripurna, kompleks parlemen, Jakarta. Sebagaimana hajatan besar di Indonesia, pelantikan ini juga mendapat sorotan publik. Bukan dari sisi prosesi pelantikannya yang sudah biasa, tetapi pada komposisi 580 anggota DPR RI yang terpilih. Dari seluruh partai kontestan pemilu, hanya ada 8 partai yang bisa meloloskan anggotanya menjadi anggota DPR RI. Komposisi perolehan kursi terbanyak tetap dipegang oleh PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Sedangkan sisanya diduduki oleh partai koalisi pemenangan presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Gerindra (86 kursi), Golkar (102 kursi), PAN (48 kursi), PKB (68 kursi), dan Demokrat (44 kursi). Dengan koalisi besar yang mendominasi parlemen, sudah dapat terbaca ke mana arah keberpihakan anggota parlemen hari ini. Naskah selengkapnya: ⁠https://narasipost.com/opini/10/2024/koalisi-dpr-siapa-yang-diuntungkan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipostx

Sekjen Gerindra: Pelantikan Menteri Akan Lebih Cepat dari Tradisi Sebelumnya | KPAI: Kasus Pelecehan Seksual Anak Marak, Sisi Pengawasan Terbukti Lemah | Peparnas XVII: Sudah 92 Sampel Urine Dikirim ke Laboratorium Doping di Bangkok

Sah! Sekjen Gerindra Ahmad Muzani Jadi Ketua MPR 2024-2029 | Ketua MPR Ahmad Muzani Ajak Sukseskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden | KSP: Pertumbuhan Ekonomi dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Selalu Baik *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gerindra Usulkan Sekjen Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR 2024-2029 | KSP: Diduga Ada Masalah Pasokan, Harga Minyak Goreng Tinggi | Bus Sekolah Kecelakaan dan Terbakar, 23 Penumpang Tewas di Thailand

Sinyal PDIP akan bergabung bersama koalisi Prabowo-Gibran kian kuat ketika sejumlah pihak membocorkan kasak-kasuk yang sedang terjadi. bahkan, Gerindra sendiri mengungkapkan komunikasi ke PDIP semakin terjalin baik. Sinyal bergabungnya PDIP ini juga ditandai dengan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Namun, kapan dan dimana pertemuan akan dilakukan masih jadi misteri. Bila PDIP resmi bergabung ke pemerintahan, maka tidak ada lagi partai parlemen di luar pemerintahan. Lantas bagaimana fungsi pengawasan nanti berjalan? Apakah PDIP akan bergabung sebelum atau sesudah 20 Oktober 2024?

Ahmad Riza Patria tiba-tiba jadi trending topic karena maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Pasangannya bikin orang terkejut lagi, yakni Marshel Widianto, seorang komika yang punya banyak kontroversi masa lalu. Banyak yang berpikir, pasangan Riza-Marshel hanya main-main. Tapi, mendekati masa pendaftaran Pilkada, pasangan ini telah disokong Gerindra dan beberapa parpol lain. Intinya, mereka tinggal mendaftar ke KPU saja. Lagi-lagi, Riza bikin kejutan dengan menyatakan mundur sebagai calon Wali Kota ketika masa pendaftaran dibuka. Padahal, nama politikus Gerindra ini kian beken di Tangsel. Riza sendiri juga mengaku pede bakal menang. Apalagi, Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka sudah mengendors Marshel dengan mengajaknya blusukan ke Tangsel. Konten Marshel bersama Gibran pun sempat viral di jagat maya. Lalu, apa yang bikin Riza Patria mundur di tengah banjir dukungan? Benarkan ia mundur karena ada barter politik terkait kontestasi

Gerindra Batal Calonkan Kaesang di Pilkada Jateng | Ketua Komisi II DPR Janji, Rapat tentang PKPU Hanya Ketok Palu | KPU Jakarta Sampaikan Penetapan Kursi dan Calon Anggota DPRD Terpilih

Following the profound setback to democratization from Golkar's takeover, constitutional justices undertook a spirited effort to restore competition to regional-head elections -- only for parliament to countermand the court a day later with a Regional Head Election Law revision.  To examine the whiplash-like effects of events, we enlisted the veteran journalist Wahyu Dhyatmika of Tempo - the venerable news group that occupies a central role in documenting Indonesia's political convulsions. We discuss the circumstances of Golkar Chair Airlangga Hartarto's resignation, the ensuing cabinet reshuffle, two momentous Constitutional Court verdicts on 20 August and the legislative reprisal led by Gerindra in parliament.  We assess the prospects for demonstrations, the implications for the legitimacy of the regional‑head election system and the longer-term consequences for the rule-of-law versus "Ruler's Law".  Credit to our intrepid journalist-and-sound engineer Steven Handoko for turning around the audio file in record time and keeping the content fresh!For a free trial of Reformasi newsletter, go to reformasi.infoRead Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Pertemuan Elit Gerindra dan Korban Kasus HAM 98 Dicurigai sebagai Skenario Pembungkaman | Pansel KPK Dikritik usai Loloskan Belasan Capim dari Penegak Hukum | Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Sabet Emas Olimpiade Paris *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Koalisi Indonesia Maju disebut menyepakati komposisi figur yang diusung di pemilihan gubernur Jakarta dan Pilgub Jabar. Bila waketum Partai Golkar, Ridwan Kamil maju di Jakarta, maka politikus Gerindra, Dedi Mulyadi di Jabar.

The Reformasi Dispatch podcast delves into turbulence in Thai politics with the director of the Regional Centre for Human Rights Studies at Isan's Ubon Ratchathani University.  Amid charges against Thaksin, a move to dissolve Move Forward and hunger strikes by political prisoners, Titipon estimates what might lie ahead, proximately and longer term.  And in Indonesian politics, Erin and Kevin review cabinet rumors and new policies on halal import certification and coal-mining licenses for religious organizations - as well as how the president and president-elect still remain 'in sync'.Read Erin's newsletter Dari Mulut Ke Mulut here: https://darimulut.beehiiv.com/

Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo is an Indonesian activist, politician, actress, businesswoman and presenter. She was a Member of the National House of Representatives for the Gerindra Party from 2014 to 2019. During her time as a member of the legislature, she fought for women and children's rights as well as persons of disabilities through several laws that were passed and signed during her time there. She is re-elected for a second term this year (2024-2029). Timestamps: 0:00 — Is "No Viral, No Justice" true in Indonesia? Quality over Quantity of our law enforcement; Written laws vs. how the laws are interpreted and applied in real life 17:07 — Why is it so hard for law enforcement to equally enforce the written laws across Indonesia? 21:54 - Politics is not sexist 37:47 — How do we get politicians to care about your causes & the problem with most activists these days 53:21 — Write your own darn laws; Survivors reconciling with the harsh reality of the law, & The importance of victim based justice 01:10:25 — Chemical castration for rapists and the death penalty Watch the full episode on YouTube: https://youtu.be/8qSrtr6bg94

Wali Kota Medan, Bobby Nasution resmi menjadi kader Partai Gerindra dan terima KTA Gerindra, Senin (20/05/2024).

Gerindra keberatan jatah menteri Probowo Gibran berbasis kontribusi suara parpol.

Gita Sjahrir, Head of Investment at BNI Ventures, and Jeremy Au discussed three main themes: 1. Prabowo & Gibran 59% Electoral Win: Gita shared the aftermath of Indonesia's election, highlighting Prabowo's landslide victory in a 3-way contest. She delved into opposition voters' dismay and demonstrations in Jakarta, tempered by the fasting month which limited the extent of public protests. She also revealed that despite Gerindra's presidential candidates' landslide victory, the winning party's failure to secure a leading position in the legislature forecasts a complex political landscape and potential governance challenges. The percentage of voter blocks, Jokowi's moves on the Golkar party and division among major candidates underscored the evolving debate within the country's electorate on the influence of political personas vs. party ideologies. She also highlighted Indonesia's increased freedom of expression allowing for political discourse across social and mainstream media, in contrast with the Suharto era. 2. Quick Commerce Viability Debate: Gita discussed the sustainability and profitability challenges in quick commerce within markets like Indonesia, where lower GDP per capita and high capital burn rates demand significant model adjustments for viability. She noted that market size and consumer behavior emphasized the critical need for adapting quick commerce to align with the local population's purchasing power and real needs, rather than replicating models from India and more affluent economies like USA and Europe. She also talked about the potential integration of quick commerce with traditional commerce, leveraging infrastructure to blend digital speed with physical market realities and focusing on areas like private label products for sustainability. 3. VC Accountability & Founder Dynamics: Jeremy and Gita delved into the accountability of VCs and the crucial role of frank discussions between VCs and founders. They underscored the importance of VCs being more than just financial backers by becoming genuine thought partners for founders. They critiqued the "negative blitzscaling" model in Southeast Asia, cautioning against scaling businesses with negative unit economics. They also emphasized that founders should scrutinize their growth strategies and prioritize sustainability over rapid expansion, highlighting the risks of scaling inefficiencies rather than solutions. They need to retain decision-making authority and evolve towards prioritizing long-term business viability and market relevance. Jeremy and Gita also talked about the importance of political party financing transparency, the role of media in shaping public opinion post-election, the significance of recalibrating growth and scaling expectations for startups, and the evolution of e-commerce models in response to market demands. Watch, listen or read the full insight at https://www.bravesea.com/blog/indonesia-electoral-win Nonton, dengar atau baca wawasan lengkapnya di https://www.bravesea.com/blog/indonesia-electoral-win-in 观看、收听或阅读全文，请访问 https://www.bravesea.com/blog/indonesia-electoral-win-cn Get transcripts, startup resources & community discussions at www.bravesea.com WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CeL3ywi7yOWFd8HTo6yzde TikTok: https://www.tiktok.com/@jeremyau Instagram: https://www.instagram.com/jeremyauz Twitter: https://twitter.com/jeremyau LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bravesea TikTok: https://www.tiktok.com/@jeremyau Instagram: https://www.instagram.com/jeremyauz Twitter: https://twitter.com/jeremyau LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bravesea English: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Bahasa Indonesia: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Chinese: Spotify | YouTube | Apple Podcasts Join the Singapore Growth & AI Summit with Sean Ellis! Use code seanbrave7 today.

Berita pilihan Tempo hari ini: Kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud bersiap menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi; Jumlah pemudik diproyeksikan melonjak signifikan; Golkar minta jatah lima menteri, apa tanggapan Gerindra? III Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

With Wednesday's Indonesian national election victory being claimed by the Gerindra party's Prabowo Subianto, attention will now focus on the prospects for 2024 live cattle import permits to be issued, following lengthy delays.   In this week's Weekly Grill podcast, host Kerry Lonergan talks with Darwin based live exporter Patrick Underwood from Australian Cattle Enterprises, discussing the permit issue, prospects for live exports to Indonesia and other markets throughout 2024, and what happens to northern cattle – now rapidly gaining weight - if there are further permit delays. While unofficial tallies conducted by Indonesian polling agencies yesterday had Subianto holding between 57 percent and 59 percent of votes, it will take Indonesia's Election Commission up to a month to confirm the final results.

Pemilih muda jadi rebutan para politikus yang berkontestasi di pemilu karena jumlahnya yang dominan. Apalagi, era bonus demografi sudah di depan mata, butuh ancang-ancang sedari sekarang, terutama soal ketersediaan lapangan kerja. Jika terlambat atau langkah yang diambil tidak tepat, maka bonus itu bisa berubah jadi beban, karena pengangguran melimpah. Makanya banyak caleg yang menawarkan program-program untuk menyongsong bonus demografi. Salah satunya Eversti Natalia, caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk dapil Jawa Barat 1. Ia menjanjikan program yang mendukung munculnya young entrepreneurs. Meyakinkan nggak ya strateginya? Cek aja langsung pemaparannya di Uang Bicara "Episode PHP (Pemilu Harapan Pemuda): Ulik Janji Manis Eversti Gerindra Ciptakan Young Entrepreneurs" di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Seperti biasa, disclaimer on ya. Ini bukan ajakan untuk memilih caleg atau parpol tertentu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Indikator Politik: Elektabilitas ditempel Gerindra, PDIP Berat Menang di Pemilu 2024 | Kepolisian Kerahkan Puluhan Personel Amankan Aksi 17 Tahun Kamisan | Buktikan Independen, Hakim MK Arsul Sani Mundur dari PPP dan DPR RI *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berita Koran Tempo hari ini: Pengesahan revisi kedua atas UU ITE tak menjamin minim kriminalisasi, vonis bebas Haris dan Fatia seharusnya bisa jadi rujukan; Pinjaman luar negeri untuk belanja sektor pertahanan meningkat dalam lima tahun terakhir; KPK mengusut peran petinggi Gerindra dalam kasus korupsi Gubernur Maluku Utara (non aktif) Abdul Gani.     — Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.  

Headline News MetroTV Edisi 2470 kali ini membahas survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny J.A mencatat partai Gerindra untuk pertama kalinya menang dari PDI Perjuangan.

Human rights and the rule-of-law received rare scrutiny in a well-conducted first debate.  Awkward moments occurred for Prabowo Subianto, but new polling shows him very well cushioned.  Also discussed: a bill to end Jakarta governor elections, with bewilderingly broad support; and ministers narrowly avert (for now) a broad-backed effort to boost Anwar Usman and perhaps restore him as Constitutional Court chief justice.  And in memoriam: the passing of Southeast Asia's longest-serving foreign correspondent, John McBeth, dearly departed at age 79.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Aktris sekaligus Politikus Rahayu Saraswati bercita-cita untuk menjadi Aktris di Hollywood. Namun hidup membawanya kini berada di dunia politik, khususnya Gerindra bersama Prabowo Subianto. Pernah alami depresi hingga mau bunuh diri. Seperti apa kisah selangkapnya? Simak selengkapnya ya

Headline News Metro TV Edisi 1914 kali ini membahas PLT Ketum PPP beri semangat kader hadapi pemilu. Gerindra yakin Golkar dan PAN merapat. Kode-kode Prabowo dan Gibran. Pembukaan Diksarmendispra Capraja IPDN. Upaya pelestarian ekosistem laut.

Kevin and Jeff speak with the human rights activist and high profile lawyer on unfinished business criminal justice reform under the Widodo presidency, his defense of Time Magazine and the Bali Nine, and prospects for governance reform under a Prabowo presidency about which he's surprisingly open-minded.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Headline News Metro TV Edisi 1840 kali ini membahas Gerindra temui Demokrat bukan untuk ganggu koalisi. KPU tetapkan 823 ribu TPS di Pemilu 2024. Presiden kunjungi pasar di Bengkulu. Kenalkan keris lewat "Napak Suran". Pemerintah tidka akan larang TikTok Shop.

Headline News Metro TV Edisi 1841 kali ini membahas Gerindra temui Demokrat bukan untuk ganggu koalisi. KPU tetapkan 823 ribu TPS di Pemilu 2024. Presiden kunjungi pasar di Bengkulu. Kenalkan keris lewat "Napak Suran". Pemerintah tidka akan larang TikTok Shop.

Berita Koran Tempo hari ini: Mahkamah Agung (MA) meminta pengadilan menolak permohonan pencatatan nikah beda agama; Gerindra optimistis menggandeng PAN, kans Prabowo- Erick menguat; Tantangan peralihan penerbangan Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati. — Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei  Baca informasi mendalam Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id  

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Senin, 12 Juni 2023. PALEMBANG (00:22) Sumatera Selatan tidak hanya kaya dengan potensi wisata alam, budaya, sejarah dan kuliner saja tapi juga memiliki wisata kesehatan yang tidak kalah dengan kota besar bahkan di luar negeri.  SOLO (00:51) Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung bersama sejumlah pengurus partai menyambangi kantor DPC partai Gerindra Kota Solo di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Bajarsari, Kota Solo pada Minggu (11/06/2023). MAKASSAR (01:46) Pemprov Sulsel melalui Dinas Kesehatan terus mengajak masyarakat yang berpotensi tertular virus HIV/AIDS untuk melakukan skirinning dan tes.  Kontributor: Sonora Palembang - Esy Ria FM Solo - Indra Bagus Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Headline News Metro TV Edisi 1707 kali ini membahas A-G divonis 3,4 tahun penjara. Kondisi kesehatan David Ozora. Didukung jadi Walkot Depok, Kaesang akan “All Out”. Gerindra siap dukung Kaesang jadi Wali Kota Depok.

Headline News Metro TV Edisi 1686 kali ini membahas DPP PDIP kunjungi PPP. Gerindra hanya jadi "tetangga baik" PDIP . Anggota Brimob & 10 pria diduga perkosa remaja. Pengendara moge penabrak santri jadi tersangka. PSSI rilis harga tiket laga Indonesia VS Argentina. Viral, Mario Dandy pasang borgol sendiri.

In the wake of Megawati Sukarnoputri's decision to back Ganjar Pranowo for president we thought we would replay our June 2021 interview with the Central Java governor. Kevin and Jeff talked with the governor about improving the pool of skilled labour, protecting the environment, the effectiveness of the KPK and Covid 19. The Delta wave of the virus would hit his province within weeks of our interview. What we didn't know at the time was that our interview would be among the last he would grant to any media on worries he would appear to be swerving out of his political lane. No longer. Now he must build a national political profile with fewer than 10 months to go before the election. But with the help of Megawati's ruling Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the likely endorsement of the popular incumbent, Joko Widodo, Ganjar Pranowo has the wind at his back. We hope you enjoy the interview. The full original recording in Bahasa Indonesia is also available on this feed. We'll be back on May 5th with another all new episode.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

10 months to the day before next year's momentous election, Indonesia's electoral process is plodding through a veritable gauntlet of meddling.  This includes spurious procedural disputes, unscrupulous legal attacks and a late-stage attempt to revise rules.  And the once-independent Anti-Corruption Commission (KPK) is at issue: an editorial in Tempo, once a staunch KPK defender, asserts that the commission is now an instrument of abuse.  Machinations seemingly aim to indict Anies Baswedan regarding funding for a Formula-E grand prix -- but a weak charge against a presidential contender would likely call the election's legitimacy into question. Jeff and Kevin discuss the rapidly evolving state of play -- and assess the assertion of Jakarta's rumor mill that Megawati has finally decided to imminently endorse Central Java Gov Ganjar Pranowo as the presidential nominee of PDI‑Perjuangan.  Did the decision come about at considerable cost to Ganjar's support among football fans?  Indonesia lost its right to host the Under-20 football World Cup amid calls from Ganjar and others to ban the Israel team.  And finally, a look at the timeline for when the bulk of Indonesia's parties might finalize their presidential nominations.  Did we mention there are only 10 months to the elections? Enjoy the show.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Gerindra dan PKB Sambut Baik Kehadiran Nasdem di Sekber Menteng | Kiara: Pembangunan Tanggul Raksasa Hanya Batasi Ruang Gerak Nelayan Jakarta | Wabah Sakit Pernapasan, Korea Utara Berlakukan Lockdown di Pyongyang *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Headline News Metro TV Edisi 1344 kali ini membahas mini bus terbakar di Tol Bintara Jaya. Perahu tenggelam, nelayan terombang-ambing di laut. 100 hari tragedi Kanjuruhan. Isu Sandiaga Uno tinggalkan Gerindra makin kencang. Dua tim Liga Primer tumbang di piala FA.

Headline News Metro TV Edisi 1319 kali ini membahas festival Konasara rangkaian HUT ke-16 Konawe Utara. Pengacara klaim Sambo yang bongkar kasus Yosua. Putusan kasus sianida jadi senjata Sambo. Gerindra anggap Sandiaga Uno tak berkontribusi.

A moment of jocular rapport between the president and Prabowo Subianto sent pundits spinning this week.  It appeared, when quoted in print, to constitute an endorsement of the Gerindra chair -- but not so.  The president remains unaligned ahead of the 2024 race, but his cryptic jest at least made clear that his endorsement will be a prize.  Also: Multiple credible polls now show Ganjar in sole possession of first place, by a statistically significant margin, and the United Alliance (KIB) is still his likely nominating vehicle.  Finally: with Putin confirming his G20 absence, Ref Dispatch discusses what the summit means for Indonesia.Get a free trial of the Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022. PALEMBANG (00:37) Anggota DPRD kota Palembang non aktif Syukri Zen yang menjadi tersangka kasus penganiayaan perempuan di SPBU dipastikan lengser dari jabatannya sebagai wakil rakyat. MALANG (01:22) Pemerintah Kota Malang telah meraih predikat terbaik ketiga untuk kategori kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 tingkat nasional. MAKASSAR (03:07) Pendaftaran hak cipta di masa pandemik COVID-19 meningkat signifikan. Hal itu karena sebagian orang memanfaatkan masa work from home untuk berkreasi mulai dari membuat buku, menciptakan lagu, hingga kegiatan kesenian lainnya. Kontributor: Sonora Palembang - Host: Esy | Source: Kompas.com Kalimaya Bhaskara Malang - Ramadini Shaniya Smart FM Makassar - News Anchor: Deddy Detars l Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Headline News Metro TV Edisi 1168 kali ini membahas Presiden Jokowi soal kasus Sambo: tanya ke Polri. Gerindra dan PKB resmi berkoalisi. Cak Imin girang, berpantun untuk Prabowo. Pembunuh keponakan di sekolah ditangkap. Kick Off Jakarta Marathon 2022. Viral lomba anak suapi ibu.

Ivan Gunawan mengancam akan lapor polisi.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih cukup jauh. Sekitar dua tahun lagi. Namun demikian, demi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024, banyak pejabat dan politisi sudah mulai tampak sibuk bermanuver. Demikian juga sejumlah partai politik. Mereka melakukan konsolidasi sejak dini. Muncul, misalnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Di dalamnya tergabung Partai Golkar, PAN dan PPP. KIB dibentuk tentu untuk kepentingan Pilpres 2024. Lalu ada sejumlah nama yang muncul atau dimunculkan sebagai calon presiden. Ada Puan dan Ganjar dari PDIP. Ada Airlangga Hartarto dari Golkar. Ada Prabowo dari Gerindra. Ada AHY dari Demokrat. Ada Cak Imin dari PKB. Ada Anies Baswedan dari non partai. Tak ketinggalan Menteri Erick Thohir yang diduga juga berambisi menjadi presiden. Di sisi lain, banyak yang menghendaki Jokowi dari PDIP menjadi presiden tiga periode. Meski banyak ditentang berbagai kalangan, Menko Luhut dan sejumlah pihak sempat bermanuver untuk memuluskan hasrat Jokowi tiga periode ini. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kajian-islam-ampuh/message

Headline News Metro TV Edisi 1084 kali ini membahas: Jatim butuh 10,5 juta dosis vaksin PMK. Jawa Timur provinsi dengan kasus PMK tertinggi. Takut merugi, pasar domba enggan tutup. Bus rombongan guru masuk jurang. Guru ajak suami wisata, jadi korban laka bus. Gerindra tanggapi Prabowo cawapres Cak Imin. Cegah polarisasi, NasDem usul duet pemersatu bangsa.

Berita hari ini: KAI kembali usulkan tambahan modal lewat PMN untuk rampungkan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung; Pasca tewasnya dua suporter Persib, jadwal laga di Stadion Bandung Lautan Api dipindah ke stadion lain; Rencana koalisi PKB dan Gerindra untuk Pemilu 2024. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Siasat Busuk Demokrasi, Suara Umat Muslim Dibajak untuk Meraih Kekuasaan? Oleh. drh. Lailatus Sa'diyah (Kontributor Tetap NarasiPost.Com) Voice over talent: Anita Yulianti NarasiPost.Com-Masih lekat dalam ingatan, bagaimana perhelatan pemilu tahun 2019 seakan-akan menjadi kemenangan bagi umat muslim. Berbondong-bondong umat muslim menjadi tim pemenangan salah satu calon. Berbagai macam dukungan dikerahkan tanpa tapi. Namun sayang apa dikata, harapan tak sesuai realitas. Kubu sebelah yang melenggang sebagai adikuasa. Nahasnya, luka hati bertambah perih ditabur garam, pasangan calon yang dielu-elukan justru merapat memangku jabatan. Tipu Daya Demokrasi Dua tahun menjelang perhelatan pesta demokrasi, safari politik mulai digencarkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan menemui sejumlah tokoh politik pada momen Idulfitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022. Ini merupakan langkah yang menunjukkan hasrat Gerindra untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2024 (cnnindonesia.com, 08/05/2022). Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/05/15/siasat-busuk-demokrasi-suara-umat-muslim-dibajak-untuk-meraih-kekuasaan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Proses pemindahan makam Ustaz Muhya bin Rudia jadi perbincangan warga di Subang, Jawa Barat.

Saat Putusan MK Setengah Hati, Peradilan Islam Memberi Keadilan Hakiki Oleh.Ummi Nissa (Penulis dan Member Komunitas Rindu Surga) Voice Over Talent: Dewi N NarasiPost.Com-Keadilan saat ini tampaknya menjadi hal yang sulit untuk dirasakan oleh rakyat negeri ini. Terbukti dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang uji formal UU Ciptaker yang menuai polemik serta tidak memihak pada kepentingan rakyat. Sejak awal rancangan UU ini dibuat sampai berakhir di majelis Mahkamah Konstitusi (MK) tetap saja menuai permasalahan. Dalam sidang putusannya, Majelis Hakim MK menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker cacat secara formal dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hakim ketua MK Anwar Usman membacakan putusannya bahwa UU Ciptaker ini tetap berlaku, sampai pemerintah dan DPR melakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Baru kali ini selama sejarah berdirinya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji formal. Namun demikian, putusan MK ini banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan. Pasalnya putusan ini tidak tegas membatalkan UU Ciptaker sehingga dinilai setengah hati, ambigu, dan hanya memihak pada kalangan pengusaha. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, MK berupaya mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mengambil jalan tengah yang menjadikan putusan menjadi ambigu. Ia pun menilai bahwa MK melakukan uji formal UU Ciptaker untuk menilai keabsahan prosedur pembuatan UU, bukan berkaitan dengan isinya. (cnnindonesia.com, 27/11/2021) Pendapat senada juga disampaikan oleh politikus Gerindra, Fadli Zon. Dalam akun Twitternya ia menyampaikan seharusnya UU ini dibatalkan sebab bertentangan dengan UUD 1945. Jika harus diperbaiki selama dua tahun terlalu banyak invisble hand. (detik.com, 27/11/2021) Naskah Selengkapnya: https://narasipost.com/2021/12/12/saat-putusan-mk-setengah-hati-peradilan-islam-memberi-keadilan-hakiki/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Foto pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan anaknya, Puan Maharani viral di media sosial. Mesranya hubungan dua pemimpin partai besar ini diprediksi akan berujung pada koalisi. Megawati diprediksi akan menduetkan Prabowo dengan anaknya sendiri, Puan Maharani. Namun, benarkah PDI-P dan Gerindra akan berkoalisi di Pilpres 2024 nanti? Simak diskusinya bersama Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak, Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira, Politisi PKS Mardani Ali Sera dan Pengamat politik Siti Zuhro.

“Kenapa? Karena kita tidak punya uang”. Pasti kalian setelah baca kalimat di atas jadi pengen bikin konten Tiktok. Yap, kalimat tersebut dilontarkan oleh prabowo dalam momen-momen kampanyenya. Sekalipun gagal di 3 gelaran Pilpres, nyatanya peruntungan Prabowo di dunia political candidacy tampaknya belum akan berakhir. Pasalnya, para kader Gerindra disebut-sebut akan kembali mengusung menantu Soeharto itu untuk maju lagi di Pilpres 2024. Kemudian, apa sebenarnya alasan utama Prabowo selalu gagal dalam beberapa kali percobaan untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini?

Fenomena ‘Kutu Loncat' Parpol, Isyarat Politik Demokrasi Penuh Kepentingan? Oleh.Renita (Kontributor Tetap NarasiPost.Com) Voice Over Talent: Dewi F NarasiPost.Com-Fenomena ‘pindah ke lain hati' bukanlah hal yang asing dalam sepak terjang partai politik di Indonesia. Betapa banyak kita lihat ulah para politikus yang menjelma bak ‘kutu loncat'. Dulu memutuskan untuk berseberangan, sekarang malah bermesraan dengan rival politiknya. Inilah yang terjadi pada Partai Amanat Nasional setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. PAN yang berstatus oposisi akhirnya mantap untuk merapat ke dalam partai koalisi pemerintah. Sebagaimana diwartakan nasional.tempo.co (31/8/2021), Partai Amanat Nasional memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo setelah pertemuan yang diadakan Presiden Jokowi dengan para petinggi PAN dan para petinggi sejumlah parpol koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PPP. Alhasil, partai oposisi hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat. Aroma reshuffle kabinet pun terendus setelah pertemuan ini. Namun, pihak koalisi membantah kabar tersebut, mereka mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas terkait perkembangan penanganan Covid-19, ketatanegaraan, persoalan makro ekonomi, juga ibu kota negara baru. Keputusan PAN untuk bergabung dengan koalisi pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang tak mengejutkan. Pasalnya, selama ini PAN terlihat seperti ‘oposisi oplosan' meskipun berada di luar pemerintah, namun parpol berlambang matahari itu kerap kali mendukung kebijakan pemerintah. Namun, apakah koalisi ini akan berdampak pada konstelasi politik nasional? Akankah kekuasaan pemerintah semakin melenggang dengan adanya koalisi ini? Naskah Selengkapnya: https://narasipost.com/2021/09/12/fenomena-kutu-loncat-parpol-isyarat-politik-demokrasi-penuh-kepentingan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan perolehan suara PDI-Perjuangan dan Gerindra cenderung menurun. Berita lainnya, Komisi Tinggi HAM PBB mengatakan pelanggaran HAM meluas di Filipina terus dilakukan dengan impunitas di seantero negeri.

Terkuak rencana Kemenhan memborong alutsista senilai Rp 1.710 trilyun sampai tahun 2024. Kita tentu sepakat bahwa pembaharuan alutsista perlu dilakukan. Kabarnya, lebih dari 60% alutsista kita sudah uzur. Tapi penunjukan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang belum lama berdiri sebagai broker, menjadi kontroversi. Apalagi sejumlah konco Prabowo di Partai Gerindra menjadi Komisaris Utama dan Komisaris perusahaan ini. Jangan salahkan publik kalau muncul dugaan, ini usaha menggalang bancakan baru untuk logistik Pilpres 2024.

Pentolan buzzer menembak Prabowo soal proyek jumbo pengadaan alutsista 1,7 kuadriliun. Keberadaan PT TMI yang berisi konco-konco Prabowo di Gerindra dipersoalkan juga. Padahal sebagian besar Menteri Jokowi tidak perform, dan banyak bikin skandal. Tapi buzzer tidak berselera serang mereka. Kasian Prabowo yang sudah mati-matian menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi. Mungkin Prabowo sedang menuai tulah dari "pengkhianatan" kepada emak-emak militan yang habis-habisan mendukungnya di Pilpres 2019 lalu.

Sejumlah pengurus teras Partai Gerindra mengisyaratkan akan mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 2024. Prabowo berpeluang berpasangan dengan Puan Maharani, setelah Gerindra dan PDIP kembali mesra selepas berseteru dalam dua pemilihan presiden terakhir. Meski unggul dalam sejumlah survei, tingkat keterpilihan Prabowo cenderung stagnan dan berpotensi tersalip oleh tokoh lain pada babak akhir menjelang pemilihan. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyambangi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di rumah dinasnya Loji Gandrung pagi ini. Muzani dan rombongan datang dengan gowes dari hotel tempat mereka menginap ke Loji Gandrung pagi ini. Pantauan di lokasi, Minggu (28/3), Muzani tiba di Loji Gandrung pukul 06.45 WIB. Dia berada di rumah dinas Gibran lebih kurang satu jam. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/aziz-mustaphi/message

Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo telah memantik perdebatan politik tersendiri. Salah satunya adalah sinyal keretakan hubungan Gerindra dengan PDIP. Pun begitu dengan kemungkinan Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024. Simak pembahasannya bersama Saiful Anam, pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta.

Polemik revisi UU Pemilu jadi rame. Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem ingin Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar. Sebaliknya, PDIP, didukung PAN, PPP dan PKB memilih Pilkada serentak 2024, bersamaan dengan PIleg dan Pilpres. Gerindra? Masih bingung bersikap kayaknya.

Reshuffle kabinet perdana di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sepertinya belum memberi solusi menyeluruh atas permasalahan yang terjadi. Misalnya terkait buruknya penanganan HAM di Papua, hingga urusan omnibus law Cipta Kerja. Apalagi, dari enam menteri baru yang diumumkan Presiden, empat di antaranya terafiliasi partai politik --PDIP, Gerindra, dan PKB. Padahal publik sudah dikecewakan oleh kinerja dua menteri dari partai politik, yakni Edhy Prabowo (Gerindra) dan Juliari Batubara (PDIP) yang sama-sama tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada 22 Desember 2020. Mereka adalah: Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari P. Batubara Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama Kusubandio Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, menggantikan Fachrul Razi Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto --Editorial soal perombakan perdana Kabinet Indonesia Maju "Ganti Menteri Bukan Solusi" bisa kamu baca di koran.tempo.co

Kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo, memperlihatkan bahwa melegalkan ekspor benur hanya menyuburkan pemburu rente. Aturan yang diterbitkan Edhy sengaja dibuat berlapis agar pengusaha tidak punya pilihan selain membayar rente ke birokrat dan pejabat. Tanpa menyuap, jangan harap izin, kuota, atau lisensi yang dibutuhkan para pengekspor, bisa terbit dengan mudah. Kita tentuberharap langkah KPK tak berhenti setelah menetapkan Edhy, dua anggota staf khususnya, dan empat pelaku lain sebagai tersangka. Apalagi setelah kita mengetahui bahwa banyak kalangan dari Gerindra terlibat bisnis ekspor benur. Kuat diduga duit miliaran rupiah hasil setoran eksportir benur bisa saja mengalir sampai para pembesar partai. Mengenai ekspor benur ini, pemerintah seharusnya sudah meninggalkan pola ekonomi zaman batu yang sekadar mengeruk sumber daya alam. Pemerintah semestinya fokus pada pola ekonomi berkelanjutan. Ketika ada anggapan bahwa ketersediaan benur kita melimpah sehingga bisa diekspor masif, ini adalah pandangan yang tidak berbasis lingkungan dan sesat. Sejak Mei 2020, ketika ekspor benur mulai dilegalkan, sudah hampir 50 juta ekor benih lobster diraup dari laut Indonesia. Jika perburuan masif ini berlanjut, siapa yang menjamin benur masih tersedia dalam beberapa tahun ke depan? Benur adalah plasma nutfah yang hanya hidup di alam bebas. Belum ada satu pun negara yang bisa membudidayakan lobster. --Laporan lengkap soal Pemburu Rente dalam Perkara Benur, bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Sara Djojohadikusumo was a member of the House of Representatives (DPR) in 2014-2019. She is a member of Gerindra party who decides to be a mayoral candidate in 2020 South Tangerang Local Election. In spite of her acting background, Sara has been actively raising many socio-political issues, especially on women-related ones. Then, what is Sara’s view on current political situation? And, what is her motivation to dive into politics - and even to run for the mayoral office? ---------------------------------------------------------------------- Sara Djojohadikusumo merupakan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019. Kader Partai Gerindra itu kini mencoba peruntungannya dan maju di Pilkada Tangerang Selatan 2020 sebagai calon wakil wali kota. Berlatarbelakang dunia peran, Sara nyatanya aktif dalam dunia aktivisme, terutama terkait kepentingan kaum perempuan. Lalu, apa kira-kira pandangan Sara terkait situasi politik nasional saat ini dan apa alasan beliau masuk ke dunia politik dan bahkan kini mencoba peruntungannya di kontestasi elektoral lokal?

Nama sejumlah politikus Partai Gerindra muncul di perusahaan pengekspor benur yang sedang diselidiki KPK. --Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

One of the major changes to Indonesia following the fall of Soeharto and Reformasi was decentralization and a shift to a direct ballot election system. The aim? To ensure that local legislatures were not simply a rubber stamp of Jakarta. In recent years though, we have seen a strong push to return to a similar system used under the New Order and ultimately return more power to the central government. Leading this movement are the key political parties: PDIP, Golkar and Gerindra and with the bigger goal of amending election laws in and even the Constitution. They aim to have the changes completed by 2024. What are the driving forces behind this movement?We sit with Seth Soderborg, a PhD candidate at the Department of Government at Harvard University, to discuss why parties are pushing to return to the old system, what are the driving forces behind it and how might it impact Indonesian politics going forward.| This episode is produced by In-depth Creative | All music licensed | Read the text version of this episode: www.indepthcreative.com or through Shawn's LinkedIn page: http://www.linkedin.com/in/shawn-corrigan/ | Send us your feedback! Email: info@indepthcreative.com | Twitter: @Indepthcreates | Instagram: @Indepthcreates

Pemirsa Cokro TV mungkin sudah mendengar kontroversi Pakta Integritas yang harus ditandatangani mahasiswa baru Universitas Indonesia. Pakta Integritas ini dikritik habis oleh banyak pihak terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Rocky Gerung. Apa yang menyebabkan Pakta Integritas ini dikritik habis-habisan? Dan apa sebenarnya yang justru menjadi tujuan dari Pakta Integritas? Simak selengkapnya penjelasan Ade Armando di Podcast Logika Ade Armando.

Ketua DPC Gerindra kab Sukabumi, Yudha Sukmagara, " ....takut amat sih pasangan AMAN maju Pilkada......" detikNews, Rabu, 9 September 2020 ] backsound : Ryu kittamiti news, Heroes Reborn, Alex Rufre --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/cecep-zafar/message Support this podcast: https://anchor.fm/cecep-zafar/support

Heri Gunawan, ketua DPP Gerindra, " masih digodok oleh DPP, sampai saat ini SK untuk kabupaten Sukabumi belum turun" [ Sukabumi update.com, Selasa, 18 Agustus 2020 ] backsound : brand x music (epic builds and action 3)- Delusions of Grandeurs --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/cecep-zafar/message Support this podcast: https://anchor.fm/cecep-zafar/support

Dinasti politik kembali menjadi sorotan menjelang Pilkada 2020. Majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dalam pilwalkot Solo seakan menjadi tonggak suburnya politik dinasti di Indonesia. Kali pertama, putra dari presiden yang sedang berkuasa ikut dalam pilkada. Di Tangerang Selatan, Banten, putri Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah, juga maju dalam pilkada. Diusung Partai Demokrat, Azizah akan akan berhadapan dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang diusung Gerindra. Ada sekitar sembilan keluarga pejabat yang akan mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2020. Mulai dari anak Presiden hingga istri bupati. Politik dinasti telah diakui menjadi ancaman bagi demokrasi. Meski demikian, praktik ini makin subur di Indonesia. Politik dinasti selalu berlindung di balik alasan konstitusional hak politik warga negara dan mengelak dari etika politik. Sementara, sistem politik dan kepemiluan yang ada belum mampu menangkalnya. Lantas, bagaimana meredam politik dinasti di Indonesia? NARASUMBER 1. SITI NUR AZIZAH - BAKAL CALON WALI KOTA TANGERANG SELATAN/ANAK MA'RUF AMIN 2. RAHAYU SARASWATI - BAKAL CALON WAKIL WALI KOTA TANGERANG SELATAN/KEPONAKAN PRABOWO SUBIANTO 3. ANDREAS HUGO PAREIRA - POLITISI PDI PERJUANGAN 4. MARDANI ALI SERA - KETUA DPP PKS 5. BURHANUDDIN MUHTADI - PENGAMAT POLITIK

Prior to the pandemic there was push by major parties, such as PDI-P, Golkar and Gerindra, to bring more power back to the central government. During the Covid-19 pandemic, we saw some local leaders taking the initiative with battling the virus while the central government moved slowly. How might these events impact the country's trend towards a more top-down approach by the central government?West Java Governor Ridwan Kamil, is responsible for over 50 million people in the country's largest province and appears to have made the most progress with getting the virus under control. How will that impact his political ambitions, such as perhaps a run for presidency in 2024?The president published a rare video of a cabinet meeting in mid-June where he expressed anger and disappointment towards ministers for not having a sense of crisis when it comes to battling the pandemic. What's the reasoning behind the video release? Who is it aimed at and who is the target audience? Is there a cabinet reshuffle coming?Widodo has had a less than stellar record when it comes to handling the pandemic, how is he currently viewed by the voters and how is he polling?We discuss these questions and much more with one of my favourite guests, Dr. Djayadi Hanan, the executive director of Lembaga Survey Indonesia and the director of political science research at the Paramadina University here in Jakarta. | This episode is written and produced by Shawn Corrigan, sound engineering by Rizki and visual design by Daniel | All music licensed | Read the text version of this episode: www.indonesiaindepth.com or through Shawn's LinkedIn page: http://www.linkedin.com/in/shawn-corrigan/ | Send us your feedback! Email: info@indonesiaindepth.com | Twitter: @IndoIndepth | We are also available on Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Music and podcast platforms!

Dinamika kehidupan yg dijalani dan akhirnya ambil keputusan untuk terjun di politik praktis salah satu faktornya adalah kecelakaan, hmmmh? Kita maota abis2an sama pak dewan satu ini yuk!

The drama over who will fill Jakarta's empty deputy governor seat is less about local politics and more about Gerindra's desire to rebuild its old relationship with PDIP at the national level.   Nothing is permanent when it comes to relationships among political parties in Indonesia. As parties lack strong ideologies, most relationships are established when it's deemed beneficial rather than based on issues to stances. It's now beneficial for Gerindra to move from its old partnership with long time ally PKS and instead build a strong relationship with and PDIP, both at the local and national level, with the aim of building a strong coalition heading into the 2024 election.| Read text version of this episode: www.indonesiaindepth.com or through Shawn's LinkedIn page: http://www.linkedin.com/in/shawn-corrigan/ | Link to Shawn's previous article mentioned in this episode:  https://www.linkedin.com/pulse/jakartas-2022-election-cancelled-shawn-corrigan/?trackingId=Fy%2FT4FszQ2WwRL8VBm%2FDWQ%3D%3D | Say hi to us! Email : info@indonesiaindepth.com  | Twitter: @IndoIndepth | We are also available on Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Music and other podcast players! All music licensed.

Kenapa PKS mau ada nama cawagub dari Gerindra. Siapa yang gak mau PKS jadi wakil Anies Baswedan

Partai Gerindra kian mesra dengan pemerintah setelah Putri Wapres Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, dan Menantu Jokowi, Bobby Nasution, bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Keduanya dikabarkan meminta restu sekaligus dukungan kepada Partai Gerindra. Lantas, akankah Gerindra siap memberikan dukungan kepada Putri Ma'ruf Amin dan Menantu Jokowi? --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/Beritadalamsuara/message Support this podcast: https://anchor.fm/Beritadalamsuara/support

President Widodo set lofty goals when he took office in 2014 and many have yet to be achieved. Hoping to achieve them in his second term, Widodo's newly-formed cabinet has raised serious questions as to whether those goals are attainable. The government coalition is super-sized and the make-up of cabinet is full of political accommodations and compromises. How might Widodo grab opportunities from this situation? Could Prabowo be a reliable equalizer to help Widodo gain political influence over his own party? On the flip side, was the make-up of the cabinet part of an effort to gain support to amend the Constitution and return to New Order style elections? And are Widodo's family members set to become the next dynasty? Join us with the ever-brilliant Djayadi Hanan from Lembaga Survey Indonesia. 

Partai Gerindra dipastikan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. Gerindra juga disinyalir bakal mendapatkan setidaknya dua kursi di kabinet kerja jilid 2. Kepastian ini ditunjukkan saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Wakilnya Edhy Prabowo memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Prabowo dan Edhy datang mengenakan kemeja putih yang menjadi seragam para calon menteri. Usai pertemuan, kepada awak media, Prabowo mengklaim ditawari langsung oleh Jokowi untuk menjabat menteri di bidang pertahanan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Safari Politik Prabowo, indikasi Gerindra merapat ke pemerintah Tjahja Gunawan

Dalam 2 hari terakhir Presiden Joko Widodo bertemu 2 tokoh penting. Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jumat (11/10/2019) kemarin. Sehari sebelumnya Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo mengatakan susunan kabinet untuk periode kedua telah selesai dibentuk. Namun Jokowi tak menutup peluang dirinya kembali merubah susunan kabinet baru jelang pelantikan 20 Oktober nanti. Apakah pasca-pertemuan Jokowi dengan SBY dan juga Prabowo maka hampir pasti Gerindra dan Demokrat masuk koalisi pemerintah? Lalu akan seperti apa dampak koalisi gemuk terhadap demokrasi kita? Kita bahas bersama Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, politisi Partai Demokrat Roy Suryo, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira, Sekretaris Fraksi DPR Partai Nasdem Saan Mustofa dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/Beritadalamsuara/message Support this podcast: https://anchor.fm/Beritadalamsuara/support

Gerindra bergabung ke jokowi Affan sulaeman

Perwakilan Pegawai KPK Desak DPR Tak Pilih Capim Bermasalah | Jokowi Sebut Produk Mebel Jadi Harapan Ekspor di Tengah Perang Dagang | Polisi Belum Berhasil Identifikasi 4 Korban Kecelakaan Tol Cipularang | Diisukan Kembali ke Gerindra, Sandiaga Uno Tunggu Pertemuan dengan Prabowo *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo mengetuk palu atas keputusan pemindahan ini. Ke depannya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut masih menjadi perdebatan dan pro kontra baik di tengah masyarakat, akademisi, LSM, sampai parlemen. Bincang dengan : Bambang Haryo Soekartono, Anggota DPR-RI dari Gerindra dan Eva Sundari, Anggota DPR dari PDIP.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan secara langsung di kediaman orang nomor satu PDIP kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Megawati mengatakan pertemuan ini adalah politik nasi goreng karena berlangsung santai sambil makan bersama menu nasi goreng hidangan Bu Mega. Saking enaknya nasi goreng Prabowo sampai nambah piring kedua. Megawati pun berseloroh bisa menaklukan laki-laki dengan nasi goreng. Uniknya pertemuan ini gak ada rivalnya Prabowo, Joko Widodo. Megawati ditemani oleh pengurus partai seperti Hasto Kristianto (Sekjen PDIP), Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo (Kader PDIP) dan Pramono Anung (Sekab Istana). Terlihat juga ikut menemani Mega Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan. Prabowo juga gak sendiri, ia ditemani oleh Ahmad Muzani (Sekjen Gerindra) dan Edhy Prabowo (Ketua DPP Gerindra). Pengamat politik berusaha membaca agenda pertemuan dua kubu yang yadinya berlawanan ini. Pengamat politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan pertemuan ini adalah lanjutan dari rekonsiliasi Jokowi-Prabowo di MRT tempo lalu. Agenda rekonsiliasi kali ini lebih ke arah teknis politik soal bagi-bagi kekuasaan di periode pimpinan Jokowi selanjutnya. Bahkan pengamat politik lainnya Ujang Komaruddin membaca pertemuan ini bisa jadi keretakan koalisi Jokowi yang telah mendukung selama Pilpres 2019. Koalisi Jokowi seperti PPP, PKB, Nasdem dan Golkar tidak suka dengan manuver politik Gerindra yang tiba-tiba masuk ke koalisi. Bisa mengurangi jatah menteri partai koalisi yang sudah ditawarkan ke presiden terpilih.

Golkar senada dengan Nasdem, belum menginginkan Gerindra masuk koalisi

Apakah pertemuan Mega Prabowo membuka ruang koalisi baru? Maukan Nasdem menerima Gerindra?

Presidential contender, Prabowo Subianto and his political coalition, rejected the official presidential election results announced by the General Election Commission (KPU) and filed a lawsuit in the Constitutional Court citing that “structural, systematic and massive electoral fraud” had occurred. His challenge received quite a bit of attention in both the local/international media and by political observers that believed such a move could escalate political tensions and divide the country.Despite the hype, media attention and fears of polarization, Prabowo's decision to appeal the presidential election results in the Court is actually the norm not the exception. Shawn and Tanita shed light on how many of the same political players in power today made the same claims in past elections when the results weren't in their favor.Podcast hosts: Shawn Corrigan & TanitaRead text version of this episode: www.indonesiaindepth.com Say hi to us!Email : info@indonesiaindepth.comTwitter: @IndoIndepth LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/shawn-corrigan/We are also available on Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Music and all podcast apps!All music and sound effects licensed. 

In this episode, we dive deep into the 2019 legislative/parliamentary election results and break down what the numbers mean. We give a quick rundown of the political parties that made it to the Parliament (the usual suspects) and explain a little about the process in which they had to make it there (spoiler alert: it involves the parliamentary threshold, and there's a lot of math). Both Jokowi's and Prabowo's main parties — PDI-P and Gerindra respectively — made it as the top two parties in the results, and we delve a little bit into what that means for Indonesian democracy and its uniquely collaborative and coalition-driven nature. We also speculate about the rumors of both Agus Harimurti Yudhoyono (better known as AHY) and Sandiaga Uno, Prabowo's running mate, potentially being interested in working in Jokowi's government, and the possibilities of a potential cabinet reshuffle following the Idul Fitri holiday. Our condolences to President Yudhoyono's family over the death of our former First Lady, Ibu Ani Yudhoyono.

BPN curiga, ada penggembosan suara untuk Partai Gerindra, di Dapil DKI Jakarta-3, Madura, dan Nusa Tenggara Timur.

We sit down with Deputy Speaker of the House and Senior Gerindra Party member Mr. Fadli Zon to discuss the Anti terrorism Bill, the Criminal Code Bill, the dire Rohingya situation in Myanmar and of course the Prabowo Subianto's run for the presidency. Hosts: Shawn Corrigan https://www.linkedin.com/in/shawn-corrigan/Email us! info@indonesiaindepth.com Twitter: https://twitter.com/IndoIndepthWe are also available on Spotify and on Amazon's Alexa! This podcast is brought to you by LEXICO Indonesia, a political risk advisory in Jakarta. https://www.lexicoindonesia.com   https://twitter.com/LEXICOIndonesia