Podcasts about usulan

Tarif iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN), yang dikelola BPJS Dewan Sosial Jaminan Kesehatan segmen penerima bantuan iuran (PBI) diusulkan NAIK oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN), menjadi Rp71.000 per orang per bulan. Usulan ini berdasar pada mempertimbangkan keberlanjutan program tsb. saat ini iuran peserta segmen BPJS Kesehatan kelas III dipatok sebesar Rp42.000 per orang per bulan, di mana sebesar Rp7.000 ditanggung oleh pemerintah. Dari sisi kebijakan publik, apakah usulan ini bijak. dan dapat direalisasikan mengingat kita sedang menghadapi gelombang PHK, dan banyak perusahaan Swasta yg kondisnya pun tidak sedang baik baik saja.Wawancara dengan Direktur eksekutif Jaminan Sosial Institute, Mantan Anggota DJSN periode 2019 - 2025, Andy William Sinaga MH dan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago

Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia lagi-lagi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan ini muncul bersamaan waktunya dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah. Sebagian pihak menilai, Soeharto tak pantas jadi pahlawan, karena mempunyai banyak masalah di masa lalu.Apakah penulisan ulang sejarah ada kaitan dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional?

Pemerintah Indonesia melalui Kemenag mengusulkan agar pelaksanaan DAM (denda haji) Tamattu, berupa penyembelihan hewan yg biasa dilakukan di tanah suci, dapat dilakukan di tanah air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia. Usulan ini disambut baik oleh Arab Saudi, dengan begitu, pemerintah Saudi dapat mengurangi jumlah petugas penyembelih hewan Dam.Namun Majelis Ulama Indonesia memiliki pandangan berbeda, bahwa pelaksanaan DAM Tamattu di luar tanah Haram, hukumnya tidak sah. Bagaimana penjelasan lengkapnya. Wawancara Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa - Prof. Dr. K.H. Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh, S.Ag., Lc., M.A

Usulan penambahan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 65 tahun menjadi 70 tahun, mendapat tanggapan beragam oleh sebagian kalangan, usulan tersebut dinilai belum mendesak dan sebaiknya ASN fokus pada peningkatan layanan publik. Bagaimana DPR menanggapi wacana tsb? Talk bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin

Menanggapi pendapat pendengar melalui WA yang menyampaikan bahwa Amerika, Hongkong, Singapura dan Arab Saudi melegalkan kasino/perjudian. Beliau menerangkan bahwa negara-negara itu adalah negara maju dan kondisi ekonomi sudah kuat, moral masyarakatnya sudah bagus. "Kita harus hati-hati studi banding, Amerika, Siangpur dll, mereka produktivitasnya sudah tinggi, pendapatannya incomenya sudah tinggi, jauh di atas kita. Masyarakatnya moralnya mentalnya sudah bagus. Kita mental masih kurang bagus, korupsi masih banyak, kebocoran di mana-mana," kata Ketua PPATK Periode pertama pada 2002 Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M saat diwawancarai radio Elshinta.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengenai wacana Vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (Bansos) menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Dedi mengusulkan warga yang bersedia Vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu. Usulan ini dilatarbelakangi seringnya warga yang minta bantuan biayakelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Bagaimana hukum vasektomi dalam Islam? Talk bersama Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis.

Dalam Perayan Hari Buruh kemarin di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dalam bagian Pidatonya menyebut, bahwa beliau mendukung usulan menjadikan Alm. Marsinah, menjadi PAHLAWAN NASIONAL . Marsinah adalah buruh perempuan yang diculik dan hilang selama 3 hari, dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993, dalam kondisi mengenaskan. Dan sampai hari ini kasus tersebut tidak diungkap pelakunya. Kasus Marsinah saat ini menjadi perhatian Generasi Millenial, mereka mulai membuka lagi kasus yg sudah lebih dari 20 tahun tak terungkap. Apakah mungkin gelar Pahlawan Nasional ataupun Pahlawan Buruh dapat diberikan pada Marsinah? Talk: Komisioner/Ketua Paripurna Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) - Maria Ulfah Anshor

Aksi premanisme yang dilakukan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) menuai polemik sepekan ini. Di Subang, Jawa Barat, anggota ormas diketahui memalak sopir truk dan mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil, BYD. Sementara di Depok, anggota ormas mengancam menembak para pekerja perusahaan properti. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bilang aksi premanisme ormas yang mengganggu proyek industri seperti yang dialami BYD, sudah terjadi sejak 1998-an.Tindakan ini berpotensi merusak iklim investasi sebab bikin investor potensial kabur, lantaran tak ada jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia.Publik ramai-ramai mendorong pembubaran ormas bermasalah. Mendagri merespon dengan rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas lewat pengawasan khusus aliran dana ormas. Usulan ini pun didukung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di sisi lain, PP Muhammadiyah menilai UU Ormas tidak mendesak untuk direvisi. Namun, penyediaan lapangan kerja dan hidup layak perlu diupayakan untuk menekan angka kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh anggota ormas.Lebih jauh soal rencana revisi UU Ormas, Ruang Publik akan membahasnya bersama Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio.

Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden, Usulan ini sudah disampaikan ke MPR. Seberapa besar peluang usulan ini ditindaklanjuti oleh MPR?Talk: Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis - Agung Baskoro

Presiden kedua Indonesia, Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025. Usulan ini disampaikan Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pada Maret 2025. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pengusulan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat serta melibatkan sejarawan, akademisi, hingga tokoh agama.Penolakan datang dari kelompok masyarakat sipil dan keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM di era pemerintahan Soeharto. Pemberian gelar pahlawan dinilai mengkhianati upaya penuntasan kejahatan HAM masa lalu. Petisi tolak pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto juga diluncurkan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas).Layak kah Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional? Bagaimana pengaruhnya terhadap upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu? Ruang Publik KBR menghadirkan Prof. Asvi Warman Adam, Sejarawan sekaligus Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dimas Bagus Arya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Masih ingat ributnya soal omongan pak Jokowi tentang proyek IT yang bisa diselesaikan dalam 2 minggu saja? Ribut waktu itu. Nah ini ada yang mengirimi saya link tentang sebuah RFC (Request For Comments). RFC 9759. Ini beneran atau lawakan sih? Mengingat tanggalnya adalah 1 April yang biasanya dikaitkan dengan April mop. Dugaan saya: LAWAKAN!https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9759Tautan tambahan:https://en.m.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day_Request_for_Comments

Presiden AS Donald Trump sebut Rusia berikan "sinyal positif" atas usulan gencatan senjata 30 hari di Ukraina dari AS. Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN 2025 sebesar Rp31,2 triliun meski baru berjalan dua bulan.

Dibawakan oleh Margareta Cahaya dan Florensia dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi di Keuskupan Labuan Bajo, Indonesia. Ibrani 13: 1-8; Mazmur tg 27: 1.3.5.8b-9abc; Markus 6: 14-29 KATA HATI KITA   Renungan kita pada hari ini bertema: Kata Hati Kita. Ada seorang pemuda disukai tiga orang teman wanitanya. Masing-masing mempunyai keinginan yang sama, yaitu supaya dikawini pemuda itu. Dalam keadaan dilema, ia berkonsultasi dengan orang tuanya. Bapa dan ibunya memberikan semua pertimbangan yang diperlukan. Kemudian anaknya diberikan segala kebebasan untuk memutuskan. Ibu berkata, "Dengarkan kata hatimu, dan tentukan pilihan yang terbaik."   Umumnya kita mengerti kata hati kita sebagai kebenaran yang memiliki tuntutan moral yang tinggi. Kata hati sebagai keputusan terakhir setelah melalui berbagai pertimbangan dan analisa. Diskusi, pembahasan dan konsultasi pada umumnya berguna untuk memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih luas. Usulan atau kritikan juga sering kita jadikan sebagai faktor yang diperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam pemikiran dan pembahasan. Pada akhirnya keputusan itu memang benar-benar hasil dari kata hati yang jujur dan jernih.   Kita mengetahui bahwa kata hati itu adalah suara hati nurani kita. Tuhan memilih untuk tinggal di dalam hati nurani kita. Maka ketika kita memikirkan dengan tenang, damai, positif dan dalam suasana berdoa, kata hati nurani kita  tentu akan berisi kebaikan, pujian dan syukur kepada Tuhan, kebenaran yang membebaskan, dan suka cita yang membawa kedamaian. Sebaliknya, jika kita diliputi kebencian, kemarahan, kesombongan dan segala jenis hawa nafsu, maka kata hati nurani memang selalu berisi kejahatan dan dosa. Kata hati kita sangat bergantung pada niat, intensi, maksud dan perasaan kita sebagai manusia.   Bacaan-bacaan kita pada hari ini menggambarkan dua contoh kata hati nurani yang sangat berlawanan. Yang pertama ialah kata hati seorang yang beriman, seperti yang digambarkan oleh Surat kepada orang Ibrani. Ini adalah sebuah gambaran orang beriman yang mementingkan kebaikan, sehingga ia menghindari perbuatan jahat. Ia menggantungkan hidupnya dalam kemurahan Tuhan dan berbekal belas kasih Tuhan ia sungguh percaya bahwa hidupnya sangat dirahmati dan diberkati oleh Tuhan. Pada gilirannya, ia akan menjadi berkat dan penyalur rahmat bagi orang lain.   Yang kedua ialah kata hati seorang yang tidak beriman dan yang hidup dalam sebuah sistem hukum rimba. Sistem hidup ini membenarkan mereka yang kuat dan berkuasa mematikan mereka yang lemah dan yang menghadirkan kebenaran. Herodes memiliki kata hati yang jahat dan penuh dosa. Tidak ada kasih dan kebenaran di dalam hatinya. Kata hatinya memerintahkan dia untuk melakukan kebohongan dari pada kebenaran, kegelapan dari pada terang, kekacauan dari pada kedamaian, kebencian dari pada cinta.   Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri: keadaan saya saat ini, apakah diwarnai kata hati yang baik dan benar, ataukah kata hati yang salah dan jahat? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami supaya kami kembali hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa kami yang ada di surga ... Dalam nama Bapa ...

Usulan Moge Masuk Jalan Tol, Pengamat: Sangat Membahayakan | PT KAI Butuh Waktu Lebih dari Sepekan untuk Perbaiki Rel Rusak di Grobogan | Liga Arab Tolak Relokasi Warga Palestina, Kenapa?

Wacana memaafkan koruptor asal mengembalikan uang negara yang telah dicuri yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam para pegiat antikorupsi. Usulan ini disebut bertentangan dengan UU Tipikor yang menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana. Pernyataan Presiden Prabowo ini juga tidak konsisten dengan apa yang ia sampaikan dalam pidato pertamanya sebagai presiden di Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu ia menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum dengan tegas. Sementara di sisi lain, RUU Perampasan Aset tidak masuk prolegnas 2025. Padahal RUU ini diyakini bakal memperkuat upaya pemberantasan korupsi, baik dari sisi penegakan hukum maupun pengembalian kerugian negara. Apakah memaafkan koruptor asal mengembalikan uang curiannya bentuk pemberantasan korupsi? Bagaimana pengaruh usulan ini pada semangat pemberantasan korupsi di tanah air? Dari segi hukum, bagaimana implikasinya? Kita bincangkan dengan Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA), Fakultas Hukum UGM Yance Arizona dan Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kembali mengemuka. Wacana yang sudah beberapa kali disuarakan ini, kali ini kembali dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Tingginya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung jadi landasan usulan ini. Gagasan ini banjir kritik karena dianggap bakal menghilangkan esensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Lebih jauh menyikapi wacana ini, kita bincangkan bersama Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad dan Direktur Netgrit dan Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay.

Sejumlah Kalangan Soroti Rencana Amnesti Puluhan Ribu Narapidana | Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Tuai Kritik | Timnas Indonesia Takluk 1-0 dari Vietnam di ASEAN CUP *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

The Labor Party's planned migration legislation passed the Senate, with the Coalition agreeing to pass three such bills. - Rencana undang-undang migrasi Partai Buruh disahkan Senat, dengan Koalisi setuju untuk meloloskan tiga RUU tersebut.

KPK Tanggapi Usulan Sayembara Tangkap Harun Masiku Berhadiah 8 Miliar | Cak Imin Angkat Pendiri Tokopedia Jadi Deputi | Ratusan Imigran Rohingnya Terdampar di Pulau Ujung Perling *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung | Di Pasar Raya Lubuk Pakam, Presiden Jokowi Berpamitan | Bawaslu Sukoharjo Tolak Gugatan Bakal Paslon dari Jalur Independen *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

There have been renewed calls to scrap a controversial amendment to the migration act, with claims it could lead to indefinite detention and separation of families. - Ada seruan baru untuk membatalkan amandemen kontroversial terhadap undang-undang migrasi, dengan klaim bahwa hal itu dapat mengakibatkan penahanan tanpa batas waktu dan pemisahan keluarga.

Usulan bantuan sosial untuk korban judi online menuai reaksi beragam. Menko PMK Muhadjir Effendy yang melontarkan usulan itu pun mempertegas kalau usulan pemberian bansos itu untuk anggota keluarga korban judi online, bukan pelakunya. Judi online memang semakin mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja yang punya akses terhadap ponsel pintar, berpotensi besar terpapar iklan judi online dan ikut memainkannya. Padahal sudah banyak contoh bagaimana beratnya dampak yang diakibatkan oleh kecanduan judi online. Ia bisa menyebabkan kerugian secara material, finansial, psikologis hingga tindakan kriminal. Namun apakah bansos untuk keluarga korban judi online adalah sebuah solusi? Sementara masih banyak catatan dalam penyaluran bansos selama ini. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa baru-baru ini mengatakan 46 persen penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Ini membuat masyarakat yang tidak layak justru mendapatkan bansos. Apakah keluarga korban judi online memenuhi syarat untuk menerima bansos? Seperti apa skema penyaluran bansos yang bisa menekan jumlah salah sasaran penyaluran bansos? Kita bincangkan soal ini bersama Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta dan Pemerhati Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan Korban Judi Online Dapat Bansos Tuai Pro Kontra | Jokowi Salat Iduladha di Semarang, Wapres di Istiqlal Jakarta | Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta Diprediksi Sulit Terwujud *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengusulkan revisi pada undang-undang yang berkaitan dengan usia pensiun. Usulan tersebut menyoroti peningkatan usia pensiun menjadi 65 tahun, sebuah langkah yang diharapkan akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pekerja di Indonesia.

Usulan yang digulirkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar Kantor Urusan Agama (KUA) bisa melayani pernikahan semua agama menuai pro-kontra. Selama ini, KUA memang hanya mengurusi pernikahan umat Islam, sedangkan penganut agama lain dilayani di Kantor Catatan Sipil. Wacana KUA untuk semua agama, sekilas terlihat inklusif, tetapi banyak mengundang tanya tentang urgensi dan implementasinya. Di Ruang Publik KBR, kita akan membincangkan topik ini bersama sejumlah pemangku kepentingan. Ada Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie (dalam konfirmasi), Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Henrek Lokra, dan Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

PDIP Pastikan Segera Bahas Usulan Hak Angket Pemilu | Aksi Kamisan Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto | Pemerintah Gelar Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

The Prime Minister says the government will work with senate crossbenchers to pass his revamped stage three tax cuts through Parliament. - Perdana Menteri mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan anggota senat untuk meloloskan perubahan pemotongan pajak tahap ketiga melalui Parlemen.

Berita Koran Tempo hari ini: Perusahaan sawit PT Jatim Jaya Perkasa menggugat saksi ahli kebakaran hutan dan lahan; Usulan perpanjangan tenor kredit kepemilikan rumah (KPR) hingga 35 tahun; Sejumlah pihak meragukan komitmen Bawaslu dalam mengusut aliran dana janggal kampanye hasil temuan PPATK.

Kementerian Agama (Kemenag RI) mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp 105.095.032,34 per jemaah. Atas rencana ini, Komisi VIII DPR RI, akan melakukan pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja), dengan harapan BPIH tidak mencapai lebih dari Rp 100 juta, agar tidak menjadi beban bagi jemaah haji. Kenaikan BPIH diduga disebabkan oleh unsur biaya transportasi udara yang tinggi. Bagaimana Komisi VIII DPR RI akan mengawal usulan pemerintah terkait usulan pembiayaan haji ini? simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu WIjaya Adi Putra.

Berita Koran Tempo hari ini: Manuver Ketua KPK Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan polisi; Usulan pembentukan panitia kerja untuk menjamin netralitas TNI selama Pemilu 2024; Kenaikan upah 2024 tidak akan signifikan. — Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo  Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/berita-utama-koran-tempo/message

Berita Koran Tempo hari ini: Tingginya tingkat pengangguran di ujung pemerintahan Presiden Jokowi; Penggantian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman; Usulan insentif untuk mendorong pariwisata dalam negeri. — Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo  Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.   --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/berita-utama-koran-tempo/message

Dapatkan diskon dan harga terbaik dengan mendaftar BATIQA Membership di https://www.batiqa.com/member/register https://www.batiqa.com/ BATIQA Hotels | Discover A Unique Indonesia Experience Jayapura Hotel, Cikarang Hotel, Karawang Hotel, Surabaya Hotel, Pekanbaru Hotel, Palembang Hotel, Cirebon Hotel dan Lampung Hotel KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Jumat, 4 Agustus 2023. MAKASSAR (00:45) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepakat menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Jumat 4 Agustus 2023.  MANADO (01:54) Setelah terkonfirmasi adanya virus asf yang merang ternak babi, pemerintah provinsi sulawesi utara memastikan akan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penularan dan dampak yang lebih berbahaya lagi. BANDUNG  (02:40) Ada tiga nama yang diusulkan DPRD Jawa Barat untuk menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat. Kontributor: Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri Smart Manado - Edwin Sonora Bandung - Yogi  Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Berita hari ini: Usulan penambahan modal negara untuk BUMN di tengah dugaan manipulasi laporan keuangan; Mewaspadai potensi kebakaran hutan akibat El Nino;  Sengkarut pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta, gaji karyawan dipotong 50 persen. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id  

Koalisi Sipil Desak Usulan Revisi UU TNI Dicabut | KTT ASEAN Sepakati Kerja Sama Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik | Pesawat Carter Tergelincir di Morowali *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berita hari ini: Usulan penghapusan peradilan umum untuk anggota TNI pelanggar hukum pidana lewat revisi UU TNI; Dugaan serangan siber ransomware di balik lumpuhnya layanan Bank Syariah Indonesia; Peluang terbentuknya tiga poros koalisi di Pilpres 2024 semakin pasti. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Haii Andalisteners! Kali ini Caca dan Cindy membahas seputar berita terupdate yang ada di theandalpost. Cek selengkapnya di bawah ini: 1. https://andalpost.com/wakil-presiden-marketing-bud-light-alissa-heinerscheid-jelaskan-alasan-inklusivitas-merknya/ 2.https://andalpost.com/pengguna-transjakarta-marah-marah-usai-adanya-usulan-penyesuaian-tarif-transjakarta/ 3. https://andalpost.com/rumah-sakit-ajukan-klaim-dirut-bpjs-menduga-masih-ada-kecurangan/

Pengunduran diri yang mengejutkan dari anggota parlemen jajaran depan Partai Liberal telah mendorong semacam munculnya bipartisan – terkait usulan Suara Primuni di Parlemen. Menteri Urusan masyarakat Pribumi, Linda Burney telah bertemu dengan pendahulunya dari Partai Liberal Ken Wyatt, yang menghimbau pemimpin Oposisi guna mendukung referendum tersebut.

Headline News Metro TV Edisi 1490 kali ini membahas banjir lahar dingin Semeru. Tiket KA lebaran sudah 38% terjual. 9 rumah di Kebayoran Lama terbakar. Pilot Susi Air yang disandera KKB dikabarkan sakit. Usulan cuti bersama lebaran, dari 19-26 April 2023. Polisi tangkap 3 pengedar narkoba. Meninggal tak wajar, pihak keluarga lapor Bareskrim.

Usulan Kenaikan Dana Desa Dinilai Sarat Politik | Harga Komoditas Pangan Naik Jelang Ramadan | Kajati DKI Pastikan Tak Ada Restorative Justice di Kasus Mario *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Headline News Metro TV Edisi 1474 kali ini membahas istri pejabat KPK diduga bergaya hedon. Usulan bea balik nama dan pajak progresif dihapus. Launching program SISKA KUINTIP. Paripurna HUT ke-59 Provinsi Lampung.

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Selasa, 14 Maret 2023. MALANG (00:19) Kolam renang Slembat di Stadio Gayajana ditutup karena pemerintah Kota Malang sedang melakukang rehabilitasi kolam renang. MANADO (00:47) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara mengatakan, tahun 2023 Ini telah menerima sebanyak 17 usulan untuk pengerjaan jalan daerah. BANJARMASIN (01:27) Kota Banjarmasin berhasil memecahkan Rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, dengan menampilkan seribu orang menjelujur secara bersamaan. Kontributor: Kalimaya Bhaskara Malang - Ronaldo Harland Smart FM Manado - Edwin Smart FM Banjarmasin - Eva Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Senin, 6 Maret 2023. MALANG (00:19) SDN Lowokwaru 1 Kota Malang menggunakan PLTS hasil donasi alumnus. PONTIANAK (00:36) Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong plastik. MAKASSAR (01:19) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengusulkan beberapa kearifan lokalnya bisa terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Kontributor: Kalimaya Bhaskara Malang - Ronaldo Harland Sonora Pontianak - Husnul Arif Smart FM Makassar - News Anchor: Mirza Aryanti | Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

A proposed overhaul of regulations governing Australia's financial planning sector aims to give people better access to qualified and affordable financial advisers. - Usulan perombakan peraturan yang mengatur sektor perencanaan keuangan Australia bertujuan untuk memberi orang akses yang lebih baik ke penasihat keuangan yang berkualitas dan terjangkau.

INFRASTUKTUR JALAN, TPS3R DAN KOLAM RETENSI MENJADI USULAN PRIORITAS MUSRENBANG TAMBUN SELATAN

Presiden RI Joko Widodo menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal peghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur. Menurut Presiden, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas

Berita hari ini: Pemerintah tak larang usulan perpanjangan masa jabatan presiden; Pengawasan koperasi simpan pinjam beralih ke OJK; Kewenangan Bank Tanah dinilai terlampau besar. --- Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Usulan kenaikan biaya haji 2023 yang baru-baru ini disampaikan pemerintah kepada DPR telah menimbulkan polemik dalam masyarakat. Dengan kuota jemaah haji yang akan berangkat mencapai 221 ribu pada tahun 2023 ini, maka total dana nilai manfaat yang harus disediakan BPKH sangat besar sebesar Rp 12 triliun. Berapa besaran subsidi berkeadilan yang dapat diberikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada Jamaah Calon Haji untuk ONH 2023? Jika kenaikan tidak dapat ditekan, apa yang akan terjadi dengan dana nilai manfaat di BPKH? Simak penjelasannya bersama Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan.

Rawan Dipolitisasi, Apdesi Diminta Stop Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades | Jokowi Minta Target Penurunan Stunting 14 Persen Tercapai di 2024 | Keluarga Korban Puas Akan Vonis Seumur Hidup TNI Terdakwa Mutilasi di Mimika Kami ingin mendengarkan saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu dengar, melalui email ke podcast@kbrprime.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Rabu, 25 Januari 2023. PONTIANAK (00:36) Sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota menjadi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. MAKASSAR (01:28) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong percepatan penyelesaian jalur Kereta Api Makassar-Parepare dari Stasiun Maros ke Stasiun Mandai sepanjang 4 kilometer. Kontributor: Sonora Pontianak - Husnul Arif Smart FM - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Usulan pelebaran Jalan Sudirman khususnya sekitar u-turn Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau sudah disetujui. Pelebaran jalan nasional tersebut untuk mengurai kemacetan khususnya yang sering terjadi pada pagi dan sore hari

Usulan Kenaikan Bantuan Parpol di Tengah Kesulitan Rakyat, Pantaskah? Oleh. Sri Retno Ningrum (Kontributor Narasi Post.Com) Voice over talent: Maya Rohmah NarasiPost.Com-Baru-baru ini dikabarkan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengusulkan kenaikan bantuan dana Partai Politik (parpol) tiga kali lipat, sehingga per suara Rp1.000,00 menjadi Rp3.000,00 per suara. Sementara itu, Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Hadar Nafis Gumay, mengatakan bahwa kenaikan bantuan parpol di tengah kondisi krisis keuangan dan kenaikan BBM yang dirasakan rakyat kurang tepat apalagi naik sampai tiga kali lipat. (Republika.com, 22/9/2022) Apabila kita amati usulan pemerintah tersebut di tengah kesulitan yang menimpa rakyat akibat diterapkannya sistem kapitalisme memang menyakiti hati rakyat. Padahal, setiap harinya rakyat selalu dihadapkan pada harga barang yang melambung tinggi, kenaikan listrik, gas dan kemarin kenaikan harga BBM yang naik sekitar 30 persen. Sungguh itu membuat rakyat menderita. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah malah mengusulkan kenaikan bantuan parpol hingga tiga kali lipat. Miris! Selain itu, perlu diketahui bahwa partai politik yang ada dalam sistem demokrasi mustahil akan menampung aspirasi rakyat, sebaliknya mereka bekerja untuk kepentingannya sendiri. Mereka hanya mendekati rakyat di saat pemilihan umum untuk mendapatkan suara banyak dan dapat ikut melegalkan UU. Akan tetapi, setelah mereka berkuasa rakyat dilupakan. Apalagi ketika terjadi koalisi partai, visi dan misi partai dihilangkan demi ambisi kekuasaan. Walhasil, perlu dipertanyakan apakah dengan naiknya bantuan partai dapat memperbaiki nasib rakyat? Kemudian pantaskah hal tersebut dilakukan? Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/10/17/usulan-kenaikan-bantuan-parpol-di-tengah-kesulitan-rakyat-pantaskah/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Cerita saya tentang Dokumen Pelengkap DUPAK Lektor Kepala. Tautan ke dokumen yang saya ceritakan dalam video: 1. Rekam Jejak Biodata Calon LK: https://www.slideshare.net/d_erwin_irawan/rekam-jejak-biodata-calon-lektor-kepala-dasapta-erwin-irawan 2. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah Usulan Lektor Kepala a.n. Dr. Dasapta Erwin Irawan: https://www.slideshare.net/d_erwin_irawan/perbaikan-keabsahan-karya-ilmiah-usulan-lektor-kepala-dasapta-erwin-irawan 3. Biodata Usulan Lektor Kepala Dasapta Erwin Irawan: https://www.slideshare.net/d_erwin_irawan/biodata-usulan-lektor-kepala-dasapta-erwin-irawan 4. Usulan formasi Lektor Kepala dan Guru Besar: https://www.slideshare.net/d_erwin_irawan/kkgtdokumen-kebutuhan-dan-formasi-jabfung

Headline News Metro TV Edisi 1269 kali ini membahas Besok, sidang Eliezer, Ricky dan Kuat digabung. Autopsi korban, babak baru tragedi Kanjuruhan. Usulan pembekuan PSSI bentuk intervensi?Sudah ada skenario sebelum eksekusi Yosua?

Wacana Dwifungsi TNI: Solusi atau Mencari ‘Kursi'? Oleh. Sartinah (Tim Penulis Inti NarasiPost.Com) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pilar pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Namun, apa jadinya jika profesionalitas TNI kini kembali diusik. Setelah 24 tahun gerakan reformasi berlalu, para elite militer kembali menginginkan agar TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Terang saja usulan tersebut menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Bukan tanpa alasan, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kisah getir masa lalu ketika tentara ikut campur dalam mengatur permasalahan sipil di negeri ini. Usulan tersebut dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, pada Jumat, 5 Agustus 2022. Luhut mengusulkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) untuk mengatur penempatan tentara di jabatan-jabatan kementerian. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/08/13/wacana-dwifungsi-tni-solusi-atau-mencari-kursi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Berita hari ini: Tak hanya menaikkan harga, pemerintah diminta batasi konsumsi BBM bersubsidi; Pendapatan GoTo (gotu) naik tapi kerugian terus membengkak; Mendesak Polri dan TNI usut perdagangan senjata di Papua. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

Usulan penggabungan wilayah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi Jakarta Raya. Bagaimanakah Om Bob menanggapi Jabodetabek Jadi Jakarta Raya ini?

Berita hari ini: Pemerintah menaikkan tarif listrik bagi sejumlah golongan pelanggan nonsubsidi mulai 1 Juli 2022; Usulan pembentukan panitia khusus investasi grup Telkom ke GoTo mengarah ke penggunaan hak angket DPR; Pemerintah mulai vaksinasi penyakit mulut dan kuku ternak pada 14 Juni 2022. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Wacana Penundaan Pemilu, ke Mana Muaranya? Oleh. Dia Dwi Arista (Tim Redaksi NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Negara demokrasi memiliki agenda wajib per lima tahunan. Pesta demokrasi, atau yang biasa disebut sebagai Pemilu (Pemilihan Umum) sejatinya akan digelar pada tahun 2024 di Indonesia. Namun, muncul huru-hara, gegara usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang melontarkan keinginan agar Pemilu dua tahun lagi ditunda. Alasannya adalah negara ini masih berupaya mengembalikan perekonomian yang ambruk tergerus oleh dahsyatnya pandemi. Sedangkan Pemilu sendiri tentu akan menghabiskan dana yang tak sedikit. Usulan ini mendapat sokongan dari dua ketua partai lainnya, yakni Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) dan Airlangga Hartanto, Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR). Mereka bertiga mengeklaim bahwa usulan tersebut telah mendapat dukungan dari mayoritas penduduk. Data ini diperoleh dari Big Data, maupun aspirasi rakyat secara langsung. (nasional.kompas.com, 1/3/2022). Sungguh mereka melempar humor garing. Tidakkah mereka melihat sumpah serapah rakyat di media-media sosial? Lantas, rakyat manakah yang menjadi objek pengambilan suara? Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/03/04/wacana-penundaan-pemilu-ke-mana-muaranya/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menyeruak kembali. Gagasan menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan ini menuai kritik dan polemik. Kuat dugaan ide menunda Pemilu ini bukan karena alasan ekonomi atau membengkaknya anggaran, namun demi melanggengkan kekuasaan. Jadi siapa sebenarnya yang menginginkan Pemilu ditunda dan apa motivasinya? Simak diskusinya bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Waketum DPP Partai Demokrat Benny K Harman, Wasekjen PKB Syaiful Huda, pengamat politik senior Mochtar Pabottingi dan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.

CIKARANG PUSAT –Badan Perencanaan Daerah (Bapedda) Kabupaten Bekasi berharap usulan-usulan prioritas di Musrenbang dapat terealisasikan. Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Cucu Sri Hartini setelah mengikuti rapat Forum Perangkat Daerah bersama Plt Bupati Bekasi di Command Center Diskominfosantik pada Rabu (02/03). Cucu mengungkapkan, anggaran yang dimiliki Pemkab Bekasi, belum bisa mengcover semua usulan-usulan yang masuk pada Musrenbang desa dan kecamatan yang digelar beberapa waktu lalu. “Saya lihat anggaran usulan dari Musrenbang itu sangat besar, sementara APBD kita itu Rp 5,8 triliun dan di situ sudah termasuk belanja pegawai,” ujar Plt Bapedda Kabupaten Bekasi itu. Dengan begitu, Cucu berharap kepada dinas teknis agar bisa merealisasikan usulan-usulan yang masuk dalam skala prioritas. Mengingat anggaran yang dimiliki Pemkab Bekasi belum bisa mengcover semua usulan yang diajukan pada Musrenbang beberapa waktu lalu. “Harapan kami dinas teknis itu mengusullkan kegiatan yang sangat prioritas, mengingat Anggaran kita kan mengalami penurunan untuk pendapatannya tahun 2023, prioritas kita sangat banyak, jadi perencanaan ini dikaji kembali mana yang sangat prioritas,” ujarnya. Cucu menjelaskan, pada Rapat Forum Perangkat Daerah juga sudah menjelaskan berbagai program diantaranya program pembangunan SDM, infrasturkur dan perekonomian. Dari usulan Musrenbang, katanya, mayoritas masih pada infrastruktur kewilayahan, pembangunan jalan, jembatan, drainase sampai pembangunan gedung sekolah. “Kita memaparkan usulan dari masyarakat dari dinas teknis, pokok pikiran dan membicarakan penganggarannya. Apa rencanan pendanaannya, selama kegiatan empat tahun kedepan dari tahun 2023 sampai tahun 2026. Kita juga bahas menyusun renstrategis juga untuk tahun yang sama,” katanya.

Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi bergulir kembali setelah beberapa perwakilan Partai Politik mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Salah satu alasannya, agar momentum perbaikan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, tidak mengalami kemandegan. Usulan ini tentu menuai pro dan kontra, baik dari kubu partai, oposisi, maupun masyarakat umum. ----- Pertanyaan yang layak diajukan: Apakah alasan yg diajukan parpol untuk menunda cukup 'reasonable'? Adakah keinginan tersembunyi di balik tertundanya Pemilu 2024? Jika Pemilu berhasil ditunda, apa dampaknya bagi masyarakat? Radio Idola mendiskusikan mengenai hal ini bersama Yanuar Nugroho. Dengarkan selengkapnya dalam siaran Radio Idola, Topik Idola: "Mencermati Polemik Wacana Penundaan Pemilu 2024". ##NALAR #NalarInstitute #RadioIdola #TopikIdola #Pemilu #election #Pemilu2024 #politik

CIKARANG PUSAT - Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki membuka secara resmi acara Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang berlangsung melalui zoom meeting di Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, pada Rabu (2/3/22). Dalam sambutannya, Akhmad Marjuki meminta seluruh perangkat daerah mencermati berbagai usulan prioritas yang disampaikan pada Musrenbang Desa dan Kecamatan yang sudah dilaksanakan. "Saya meminta usulan-usulan tersebut dapat diakomodir melalui berbagai program dan kegiatan, sehingga dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya. Plt Bupati Bekasi juga meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi beserta tim anggaran pemerintah daerah, agar melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga alokasi pendanaan daerah yang terbatas dapat didistribusikan secara tepat guna dan tepat sasaran. "Saya berharap hasil dan kesimpulan dari forum perangkat daerah ini dapat disampaikan pada acara penutupan, khususnya terkait proyek strategis daerah dan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023," terangnya. Pada kesempatan tersebut, Akhmad Marjuki menegaskan, walaupun masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 ini, namun dirinya akan berupaya semaksimal mungkin berkontribusi mencurahkan gagasan, pemikiran dan visi pembangunan Kabupaten Bekasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. "Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan berbagai perubahan dan perbaikan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi," tandasnya.

Amerika Serikat mengumumkan keputusannya mengusir 12 diplomat Rusia dari misi Moskow untuk PBB di New York.

Wacana Menunda Pemilu 2024 Menuai Penolakan | Pemerintah Klaim Kasus Covid-19 Melandai | Status Tersangka Pelapor Korupsi Nurhayati Akan Disetop *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kondisi kesehatan pelawak sekaligus presenter Tukul Arwana semakin membaik.

Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Indragiri Hilir, Muhammad Wardan, Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Robby Nahliyansyah, meneken kerjasama usulan pembangunan bersama.

Dibawakan oleh Suster Dorothy, OSF dan Suster Oda, OSF dari Komunitas OSF Santa Elisabeth Semarang, Keuskupan Agung Semarang. Sirakh 47: 2-11; Mazmur tg 18: 31.47.50.51; Markus 6: 14-29 KATA HATI KITA Renungan kita pada hari ini bertema: Kata Hati Kita. Seorang pemuda disukai tiga orang teman wanitanya. Masing-masing mempunyai keinginan yang sama, yaitu supaya dikawini pemuda itu. Dalam keadaan dilema, ia berkonsultasi dengan orang tuanya. Bapa dan ibunya memberikan semua pertimbangan yang diperlukan. Kemudian anaknya diberikan segala kebebasan untuk memutuskan. Ibu berkata, "Dengarkan kata hatimu, dan tentukan pilihan yang terbaik." Umumnya kita mengerti kata hati kita sebagai kebenaran yang memiliki tuntutan moral yang tinggi. Kata hati sebagai keputusan terakhir setelah melalui berbagai pertimbangan dan analisa. Diskusi, pembahasan dan konsultasi pada umumnya berguna untuk memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih luas. Usulan atau kritikan juga sering kita jadikan sebagai faktor yang diperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam pemikiran dan pembahasan. Pada akhirnya keputusan itu memang benar-benar hasil dari kata hati yang jujur dan jernih. Kita mengetahui bahwa kata hati itu adalah suara hati nurani kita. Tuhan memilih untuk tinggal di dalam hati nurani kita. Maka ketika kita memikirkan dengan tenang, damai, positif dan dalam suasana berdoa, kata hati nurani kita tentu akan berisi kebaikan, pujian dan syukur kepada Tuhan, kebenaran yang membebaskan, dan suka cita yang membawa kedamaian. Sebaliknya, jika kita diliputi kebencian, kemarahan, kesombongan dan segala jenis hawa nafsu, maka kata hati nurani memang selalu berisi kejahatan dan dosa. Kata hati kita sangat bergantung pada niat-niat kita. Bacaan-bacaan kita pada hari ini menggambarkan dua contoh kata hati nurani yang sangat berlawanan. Yang pertama ialah kata hati seorang yang beriman, yang diwakili oleh raja Daud. Ini adalah sebuah gambaran orang beriman yang menyadari diri sebagai orang berdosa, tetapi imannya kepada Tuhan semakin bertambah. Ia percaya akan belas kasih Tuhan untuk mengampuninya, dan ia lebih percaya lagi bahwa hidupnya sangat dirahmati dan diberkati oleh Tuhan. Pada gilirannya, ia akan menjadi berkat dan penyalur rahmat bagi orang lain. Yang kedua ialah kata hati seorang yang tidak beriman dan yang hidup dalam sebuah sistem hukum rimba. Sistem hidup ini membenarkan mereka yang kuat dan berkuasa mematikan mereka yang lemah dan yang menghadirkan kebenaran. Herodes memiliki kata hati yang jahat dan penuh dosa. Tidak ada kasih dan kebenaran di dalam hatinya. Kata hatinya ialah untuk melakukan kebohongan dari kebenaran, kegelapan dari pada terang, kekacauan dari pada kedamaian, kebencian dari pada cinta. Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri: keadaan saya saat ini, apakah diwarnai kata hati yang baik dan benar, ataukah kata hati yang salah dan jahat? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami supaya kami kembali hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa kami... Dalam nama... --- Send in a voice message: https://anchor.fm/media-la-porta/message

Berita Sepekan disiarkan di Radio Swara Perintis 93.1 FM setiap hari Minggu, pukul 18.30 dan Senin pukul 06.30

RADIO DAKTA 107 FM

Headline News Metro TV Edisi 783 kali ini membahas kecanggihan Jakarta International Stadium. Presiden Joko Widodo ingatkan rencana penerapan PPKM Level 3. Anggaran PEN terealisasi RP 495,77 triliun. Usulan bebas pajak bisnis properti. Anggota Polri ajarkan bahasa arab di ponpes. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

Usulan Pembentukan Kabupaten Gambut Raya | Waspada Cuaca Ekstrem Berpotensi Banjir di Jakarta | Penyebab Terjadinya Banjir Bandang di Kota Batu KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum hari Minggu, 7 November 2021. BANJARMASIN (00:36) Usulan pembentukan Kabupaten Gambut Raya yang dimekarkan dari Kabupaten Banjar, diklaim terus mendapat dukungan dari masyarakat. JAKARTA (01:27) Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan seluruh warga Jakarta untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir di Ibu Kota. Riza mengatakan, warga perlu memastikan lingkungannya masing-masing bebas dari sampah agar tidak terjadi penyumbatan pada saat curah hujan tinggi. MALANG (01:55) Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menjelaskan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur, adalah hancurnya bendung alam akibat tingginya debit air dari hulu. Kontributor: Smart FM Banjarmasin: News Anchor & Reporter: Eva Rizkiyana Sonora FM Jakarta: Shesa Uli Kalimaya Bhaskara - Danniel Johannes Lintang Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Headline News Metro TV Edisi 710 kali ini membahas kecelakaan beruntun di Pasuruan. Ganjil genap di Jakarta diperluas 13 titik. Usulan blokir PUBG di Aceh. Gempa M 5,3 guncang Malang. Waspada cuaca ekstrem. Polisi bubarkan tawuran warga di Makassar. Dengarkan informasi terupdate hanya di Headline News Metro TV Podcast.

Walikota Makassar Akan Seleksi Ulang Pegawai Kontrak | Dewan Pendidikan Mendukung PTM di Makassar | Wali Kota Banjarmasin Tak Mau Terburu-buru Memberlakukan Sanksi bagi Warga yang Menolak untuk di Vaksin Covid-19 KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum hari Minggu, 3 Oktober 2021. MAKASSAR 1. (00:20) Seluruh pegawai kontrak lingkup pemerintahan Kota Makssar bakal mengikuti seleksi ulang. Wali Kota, Danny Pomanto mengatakan sistem tes menerapkan Computer Assisted Test (CAT), menyerupai seleksi CPNS. Jika hasil dinyatakan lulus, kontrak kerja pegawai yang bersangkutan akan diperpanjang, sedangkan jika gagal, maka akan diberhentikan. Danny merasa tes ulang itu perlu dilakukan. Tujuannya, agar pegawai kontrak daerah yang direkrut memang memiliki integritas dan sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya. MAKASSAR 2. (01:35) Dewan Pendidikan mendukung langkah pemerintah yang berencana menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) mulai awal pekan depan. Ketua Dewan Pendidikan, Rudianto Lallo mengatakan desakan orang tua banyak diterima, seperti dalam laporan yang diterima dari sekolah. Dia menyinggung kualitas pendidikan yang menurun sebagai dampak pembelajaran daring selama 2 tahun terakhir. Terbukti saat pelaksanaan kuis cerdas cermat beberapa waktu yang lalu. Peserta merupakan perwakilan beberapa sekolah. BANJARMASIN 3. (02:47) Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina tampaknya tak mau terburu-buru dalam memberlakukan sanksi bagi warga yang menolak untuk di vaksin Covid-19. Usulan ini telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan, berdasarkan rapat bersama instansi terkait. Kontributor: Smart FM Makassar: Muh Said Smart FM Banjarmasin: News Anchor – Marita Syahmuda | Reporter – Jumahudin Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

S3 EP 12 Usulan Kenaikan Jabatan 2. Beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan secara alamiah dalam proses pengusulan kenaikan jabatan.

S3 EP 11 Perjalanan usulan kenaikan jabatan saya. Terima kasih sudah mampir. Tidak terasa episode kali ini adalah yang ke-11 di tahun ke-3. Berikut ini adalah kisah usulan kenaikan jabatan saya, sejak 2013. Belajar dari berbagai kegagalan saya, ada lima pesan agar rekan-rekan sekalian lancar proses pengusulannya. Lima pesan itu adalah: Bahwa penyusunan dokumen kenaikan pangkat/jabatan itu adalah proses yang manual. Terlepas dari apakah sistem pengusulan masih berbasis kertas atau sudah menggunakan file digital dan platform daring, proses ini sama sekali bukan proses yang otomatis. Yang otomatis hanyalah bertambah umur. Tiap tahun akan otomatis bertambah. Bahwa sabar adalah modal utama Anda. Bagaimana tidak. Proses pengusulan Anda bisa saja tertunda karena berbagai hal yang sifatnya dinamis. Akan ada banyak gangguan eksternal dan juga internal. Jangan lupa semangat Anda akan timbul dan tenggelam juga. Apalagi bila mengingat bahwa proses ini juga dipengaruhi oleh pihak lain. Karena jalannya panjang dan lama, maka konsistensi sangat penting. Bila perlu jangan punya tujuan lain selain naik jabatan/pangkat. Agar fokus. Proses penyusunan dokumen akan terganggu kalau Anda banyak maunya. Ingin bikin ini, bikin itu. Punya inisiatif ini, inisiatif itu. Lebih baik ditunda saja sampai mencapai jabatan tertinggi, yaitu Guru Besar. Sebelumnya sudah jangan macam-macam dan jangan terlalu kreatif. Jangan banyak bertanya dan mempertanyakan. Ini akan berkaitan dengan jalan panjang dan campur tangan orang lain. Kalau Anda banyak dan mempertanyakan, mungkin ada banyak pihak yang terganggu. Belum lagi pertimbangan bahwa Anda akan kehilangan waktu juga, karena terlalu banyak menyangsikan proses atau kriteria. Jadi budaya kritis Anda untuk sementara dimatikan dulu sampai nanti sudah jadi Guru Besar. Pengarsipan mandiri penting. Ini karena seringkali kita lupa karya apa saja yang telah Anda hasilkan. Belum lagi dokumen "mrinthil" yang sering terselip di laci atau bahkan ikut terbuang. Intinya Anda harus mengurangi proses bertanya kepada orang lain, karena ini adalah urusan pribadi. Unggah berbagai dokumen ke tempat-tempat yang memungkinkan Anda mencarinya secara daring. Ya, kalau bisa, dokumen Anda harus muncul ketika Anda meng-google-nya. Demikain kurang lebih lima pesan saya. Bukan untuk menurunkan semangat, tapi agar Anda lebih realistis saja.

Nama Rosaline Irene Rumaseuw menjadi sorotan setelah mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat. Ika (30), janda kaya asal Sragen, Jawa Tengah, merasa diperdaya. Pria yang mengajaknya menikah ternyata tak lebih dari seorang penipu. Memakai baju tahanan berwarna oranye, pasangan selebritis sekaligus artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie akhirnya muncul di hadapan publik.

Pemerintah tengah mengkaji dan mempertimbangkan untuk mengarantina wilayah atau lockdown di wilayah-wilayah zona merah. Ini direncanakan karena saat ini jumlah kota/kabupaten yang masuk ke dalam zona merah atau risiko tinggi Covid-19 bertambah 12 wilayah, sehingga totalnya menjadi 29 kota/kabupaten. Padahal kota-kota tersebut merupakan kota terbesar dalam penyumbang Produk Domestik Bruto. Lantas bagaimana upaya pertimbangan penyelamatan ekonomi warga di tengah penanganan pandemi? untuk membahasnya, kita akan simak penjelasan Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Muhammad Ikhsan Ingratubun dan Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan 2022, PUPR Ajukan Anggaran Rp100,46 T | Penyidik ​​KPK Kembali Panggil Plt Gubernur Sulsel | Jepang Janjikan Tambahan Anggaran untuk Vaksin COVAX WHO**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

OM BOB - Ngomong Dikit, Tapi Nylekit

Highlight Berita: Musrenbang dibeberapa Kecamatan untuk perencanaan tahun 2022 Udunan Online, kini hadir dalam aplikasi android TP - PKK Kota Sukabumi Selenggarakan Webinar "Keluarga Bahagia Ditengah Bahaya"

OM BOB - Omong Dikit, Tapi Nylekit

Anang Siswandoko adalah seorang Wakil Ketua Komisi C DPRD Kab. Sidoarjo --- Send in a voice message: https://anchor.fm/lppl-suara-sidoarjo/message

Arti Toleransi, Indonesia itu Toleran, Usulan menata toleransi di Indonesia versi Marinir'02 STTJ, Pernikahan beda Agama & Toleransi --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Rencana amendemen UUD 1945 terus bergulir menjadi bola liar. Saat menerima safari politik pimpinan MPR, Rabu (27/11), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan pemilihan presiden (pilpres) dikembalikan ke MPR. Pilpres secara langsung dinilai lebih banyak mudharatnya, yakni high cost terutama cost sosial. Sementara itu, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode disuarakan Partai Nasdem. Usulan lain yang mengutak atik masa jabatan Presiden berkembang pula di Senayan, salah satunya agar satu periode jabatan presiden diperpanjang hingga delapan tahun. Di luar kompleks Parlemen, wacana kepala daerah dipilih DPRD dilontarkan Mendagri Tito Karnavian. Alasannya, untuk mengikis kecenderungan korupsi oleh kepala daerah. Kelompok masyarakat sipil hanya bisa mengurut dada atas berbagai usulan dan wacana yang berkembang. Mengembalikan pilpres ke tangan elite di MPR serta memperpanjang masa jabatan presiden terang-benderang merupakan langkah merebut kedaulatan rakyat dan berpotensi melahirkan rezim yang korup. Lantas, pertanyaan besar yang patut disampaikan; ke arah mana sebenarnya demokrasi kita bergerak?