Podcasts about usulan

Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di berbagai daerah sentra produksi dilaporkan turun drastis dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah asosiasi petani menyebut penurunan terjadi setelah munculnya rencana penataan ekspor sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi pintu utama ekspor komoditas tersebut.Di beberapa wilayah, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 hingga Rp3.500 per kilogram turun ratusan hingga lebih dari seribu rupiah per kilogram. Petani mengaku terpukul karena biaya produksi seperti pupuk, pestisida, hingga ongkos panen terus meningkat, sementara pendapatan mereka tergerus tajam.Pemerintah menilai penurunan harga ini lebih disebabkan oleh faktor psikologis pasar dan ketidakpastian pelaku usaha terhadap mekanisme kebijakan baru. Pemerintah juga menegaskan bahwa aktivitas ekspor tetap berjalan dan meminta pemerintah daerah mengawasi agar pabrik kelapa sawit membeli TBS sesuai aturan yang berlaku.Lalu apa solusinya?Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan aturan teknis yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di pasar. Ketidakjelasan mekanisme perdagangan dan ekspor menjadi pemicu utama kepanikan yang akhirnya berdampak langsung kepada petani.Kedua, pengawasan harga di tingkat pabrik harus diperketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan membeli hasil panen petani di bawah harga yang wajar.Ketiga, pemerintah dapat memperkuat sistem harga acuan nasional yang lebih transparan sehingga petani memiliki kepastian harga dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak pasar. Usulan ini juga muncul dari sejumlah organisasi petani sawit yang menginginkan tata niaga lebih terbuka dan akuntabel.Yang menjadi pertanyaan, apakah pembenahan tata kelola ekspor sawit melalui Danantara akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang, atau justru menambah ketidakpastian di lapangan? Di tengah kontribusi sawit sebagai penopang ekonomi jutaan keluarga Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah akan sangat menentukan nasib petani ke depan.TALK :: Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Ini penjelasan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi terkait wacana denda bagi warga yang menghilangkan e-KTP serta usulan penerapan e-KTP digital tanpa penerbitan fisik.

Badan Narkotika Nasional secara mengejutkan mengusulkan pelarangan total terhadap peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Usulan tersebut muncul usai adanya temuan penyalahgunaan cairan vape sebagai media konsumsi narkotika.Meski mendapat dukungan dari berbagai pihak, wacana ini menuai polemik, terutama dari para pelaku usaha UMKM dan asosiasi vape tanah air. Mereka menyatakan keberatan, mengingat sektor ini telah menyumbang cukai yang besar dan melibatkan ribuan tenaga kerja.Lalu, langkah apa yang akan dilakukan oleh para legislator di Senayan? Apakah Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara lain yang telah melarang vape, atau hanya memperketat regulasi pengawasannya saja?

Wacana pelarangan penggunaan vape bergulir karena disinyalir menjadi modus peredaran narkoba. Usulan pelarangan tersebut disampaikan Kepala BNN Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama komisi III DPR membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan, vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap ratusan sampel liquid vape. Bagaimana merespon temuan BNN tersebut? talk Anggota ahli BNN bidang farmasi, Ketua Umum PASI (Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia) Brigjen Pol (P) Apt. Drs Mufti,

Simak pembahasannya bersama Narasumber:1. Pakar Hukum Narkotika, Kombes Pol (Purn) Dr, Slamet Pribadi 2. Direktur Yayasan Terakota Pegiat Anti Narkoba Faisal N Afdal

Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan usulan ekstrem untuk membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah pertemuan di Istana Negara baru-baru ini.Wacana pembubaran tersebut muncul sebagai bentuk respons tegas pemerintah terhadap berbagai permasalahan kinerja yang selama ini melekat pada lembaga tersebut. Sebagai alternatif, Presiden Prabowo mengusulkan agar peran Bea Cukai digantikan oleh perusahaan inspeksi internasional, Société Générale de Surveillance (SGS).

Di tengah rencana revisi Undang-Undang Pemilu, wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali mengemuka. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan ambang batas naik menjadi 7 persen dari sebelumnya 4 persen. Usulan ini dinilai bisa menyederhanakan sistem kepartaian dan mencegah koalisi gemuk, namun juga menuai kritik karena dikhawatirkan mempersempit representasi politik dan menurunkan kualitas demokrasi.Lalu, apakah ambang batas 7 persen terlalu berat bagi partai politik dan berisiko menggerus suara pemilih? Kita bahas bersama Titi Anggraini, Pakar Kepemiluan dari Universitas Indonesia.

Simak pembahasannya bersama :1. Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, M. Nurul Fajri, SH MH2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Dibawakan oleh Suster Yulia MCFSM dan Suster Clarisa MCFSM dari Komunitas Suster MCFSM Santo Aloysius Gonzaga Palangkaraya di Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Sirakh 47: 2-11; Mazmur tg 18: 31.47.50.51; Markus 6: 14-29.KATA HATI KITA Renungan kita pada hari ini bertema: Kata Hati Kita.Seorang pemuda disukai tiga orang teman wanitanya. Masing-masing mempunyaikeinginan yang sama, yaitu supaya dikawini pemuda itu. Dalam keadaan dilema, iaberkonsultasi dengan orang tuanya. Bapa dan ibunya memberikan semuapertimbangan yang diperlukan. Kemudian anaknya diberikan segala kebebasan untukmemutuskan. Ibu berkata, "Dengarkan kata hatimu, dan tentukan pilihan yangterbaik." Umumnya kita mengerti kata hati kita sebagai kebenaranyang memiliki tuntutan moral yang tinggi. Kata hati sebagai keputusan terakhirsetelah melalui berbagai pertimbangan dan analisa. Diskusi, pembahasan dankonsultasi pada umumnya berguna untuk memberikan pencerahan dan pemahaman yanglebih luas. Usulan atau kritikan juga sering kita jadikan sebagai faktor yangdiperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam pemikiran dan pembahasan. Padaakhirnya keputusan itu memang benar-benar hasil dari kata hati yang jujur danjernih. Kita mengetahui bahwa kata hati itu adalah suara hatinurani kita. Tuhan memilih untuk tinggal di dalam hati nurani kita. Maka ketikakita memikirkan dengan tenang, damai, positif dan dalam suasana berdoa, katahati nurani kita tentu akan berisi kebaikan, pujian dan syukur kepada Tuhan,kebenaran yang membebaskan, dan suka cita yang membawa kedamaian. Sebaliknya,jika kita diliputi kebencian, kemarahan, kesombongan dan hawa nafsu, kata hatinurani akan berisi kejahatan dan dosa. Kata hati kita sangat bergantung padaniat, intensi, dan perasaan kita sebagai manusia. Bacaan-bacaan kita pada hari ini menggambarkan dua contohkata hati nurani yang sangat berlawanan. Yang pertama ialah kata hati seorangyang beriman, yang diwakili oleh raja Daud. Ini adalah sebuah gambaran orangberiman yang menyadari diri sebagai orang berdosa, tetapi imannya kepada Tuhansemakin bertambah. Ia percaya akan belas kasih Tuhan untuk mengampuninya, dania lebih percaya lagi bahwa hidupnya sangat dirahmati dan diberkati oleh Tuhan.Pada gilirannya, ia akan menjadi berkat dan penyalur rahmat bagi orang lain. Yang kedua ialah kata hati seorang yang tidak beriman danyang hidup dalam sebuah sistem hukum rimba. Sistem hidup ini membenarkan merekayang kuat dan berkuasa mematikan mereka yang lemah dan yang membawa kebenaran.Herodes memiliki kata hati yang jahat dan penuh dosa. Tidak ada kasih dankebenaran di dalam hatinya. Kata hatinya memerintahkan dia untuk melakukankebohongan dari pada kebenaran, kegelapan dari pada terang, kekacauan dari padakedamaian, kebencian dari pada cinta. Setiap niat dan perbuatan jahatdiproduksi dari kata hati yang jahat. Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri: keadaan sayasaat ini, apakah diwarnai kata hati yang baik dan benar, ataukah kata hati yangsalah dan jahat? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Tuhan Yesus,murnikanlah hati kami supaya kami kembali hidup dalam kebenaran-Mu, denganselalu mendengar bisikan nurani kami. Bapa kami yang ada di surga ... Dalamnama Bapa ...

Ambang batas parlemen kembali menjadi sorotan dalam pembahasan RUU Pemilu. Ketentuan ini dinilai berpengaruh langsung terhadap keterwakilan suara pemilih sekaligus konfigurasi kekuatan partai politik di DPR. Usulan penghapusan ambang batas memunculkan pro dan kontra di kalangan fraksi, karena di satu sisi dianggap lebih inklusif, namun di sisi lain dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan stabilitas sistem parlementer.Apa saja konsekuensi politik dan demokrasi dari usulan tersebut? Hal-hal apa yang perlu dicermati publik menjelang perubahan aturan pemilu?Dibahas bersama Mantan Ketua Panwaslu Jakarta sekaligus Pengamat Pemilu, Ramdansyah, dalam dialog yang mendalam dan berimbang.

DPR mengusulkan agar para wakil menteri ikut mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara mulai 2026. Usulan ini disebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap IKN, sekaligus mempercepat efektivitas pemerintahan di ibu kota baru.

Serikat Ojol Audiensi ke DPR, Usulkan Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi OnlinePimpinan DPR RI menerima audiensi dari sembilan Serikat Pekerja Ojek Online (Ojol), membahas aspirasi dan kondisi yang dihadapi para pekerja transportasi online. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal hadir langsung mendengarkan pemaparan dari perwakilan Ojol.Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lili Pujiati, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pekerja transportasi online, demi menjamin hak-hak dasar dan keamanan para pengemudi Ojol.

Mantan Ketua MK sekaligus pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar wakil presiden (wapres) dipilih oleh MPR, bukan secara langsung oleh rakyat. Menurut Jimly, hal tersebut akan memastikan bahwa wapres merupakan "orangnya" presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Usulan itu menuai pro kontra, dan ada yg menyebut kemunduran demokrasi. Bagaimana mencermati usulannya?Talk: Pakar Hukum Tata Negara & Founder Treas Constituendum Institut - Prof. Dr. Juanda 

Akun media sosial anggota Komisi VI DPR Nasim Khan diserbu warganet sejak Kamis, kemarin. Mereka mengomentari usulan Nasim agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus perokok untuk kereta jarak jauh. Alasan kenyamanan penumpang jadi dalihnya. Selain itu, Nasim yakin gerbong khusus perokok bisa mendatangkan keuntungan bagi KAI.  Banyak suara menentang, pasalnya, usulan politikus PKB ini menerabas sejumlah aturan. Ironis sekaligus mengkhawatirkan, karena yang bersangkutan bekerja di lembaga legislatif, pembuat undang-undang. Ditambah lagi, lontaran itu muncul di tengah upaya pemerintah menekan angka prevalensi perokok.Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Angka ini terus bergerak naik, bukan turun.Seperti apa gambaran dampaknya jika usulan-usulan semacam ini diakomodasi? Bagaimana pemerintah mesti bersikap?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Wasekjen Komnas PT) Nina Samidi dan Dosen Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Ashilly Achidsti, MPA.

Narasumber: 1. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syeh Yusuf ( UNIS ) Tangerang Banten, Adib Miftahul 2. Pengamat Politik Jusuf Suroso

Kemendagri berencana menaikkan dana bantuan parpol pemilik kursi di DPR menjadi Rp3 ribu per suara. Usulan itu muncul dalam rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Komisi II DPR, Selasa (8/7).Dana bantuan saat ini sebesar Rp1 ribu per suara, sudah naik dari sebelumnya Rp108 per suara. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumber dana partai berasal dari tiga sumber yakni, iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan APBN/APBD.Jika usulan Mendagri Tito Karnavian disetujui parlemen, maka dana bantuan parpol naik tiga kali lipat. Sebagai contoh, PDIP, yang meraih 25 juta suara sah di Pemilu 2024, saat ini mendapat bantuan Rp25 miliar per tahun. Tiga kali lipat jumlah itu berarti PDIP bisa meraup Rp76 miliar per tahun. Sedangkan, Demokrat yang mengantongi Rp11 miliar dari 11 juta suara sah, nantinya bisa melonjak jadi sekitar Rp33 miliar.Angka ideal untuk dana bantuan parpol memang sejak lama jadi perdebatan. Bahkan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sempat menyebut, semestinya dana bantuan parpol Rp10 ribu per suara agar partai bisa maksimal menjalankan fungsinya.  Bagaimana mencari angka ideal yang harus digelontorkan negara untuk bantuan dana parpol? Adakah rumusannya? Bagaimana evaluasi terhadap dana bantuan parpol selama ini? Apakah sudah transparan dan akuntabel?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Peneliti Divisi Hukum, Demokrasi, dan HAM Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Siska Barimbing.

Narasumber: 1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman2. Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Tarif iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN), yang dikelola BPJS Dewan Sosial Jaminan Kesehatan segmen penerima bantuan iuran (PBI) diusulkan NAIK oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN), menjadi Rp71.000 per orang per bulan. Usulan ini berdasar pada mempertimbangkan keberlanjutan program tsb. saat ini iuran peserta segmen BPJS Kesehatan kelas III dipatok sebesar Rp42.000 per orang per bulan, di mana sebesar Rp7.000 ditanggung oleh pemerintah. Dari sisi kebijakan publik, apakah usulan ini bijak. dan dapat direalisasikan mengingat kita sedang menghadapi gelombang PHK, dan banyak perusahaan Swasta yg kondisnya pun tidak sedang baik baik saja.Wawancara dengan Direktur eksekutif Jaminan Sosial Institute, Mantan Anggota DJSN periode 2019 - 2025, Andy William Sinaga MH dan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago

Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia lagi-lagi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan ini muncul bersamaan waktunya dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah. Sebagian pihak menilai, Soeharto tak pantas jadi pahlawan, karena mempunyai banyak masalah di masa lalu.Apakah penulisan ulang sejarah ada kaitan dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional?

Pemerintah Indonesia melalui Kemenag mengusulkan agar pelaksanaan DAM (denda haji) Tamattu, berupa penyembelihan hewan yg biasa dilakukan di tanah suci, dapat dilakukan di tanah air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia. Usulan ini disambut baik oleh Arab Saudi, dengan begitu, pemerintah Saudi dapat mengurangi jumlah petugas penyembelih hewan Dam.Namun Majelis Ulama Indonesia memiliki pandangan berbeda, bahwa pelaksanaan DAM Tamattu di luar tanah Haram, hukumnya tidak sah. Bagaimana penjelasan lengkapnya. Wawancara Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa - Prof. Dr. K.H. Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh, S.Ag., Lc., M.A

Usulan penambahan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 65 tahun menjadi 70 tahun, mendapat tanggapan beragam oleh sebagian kalangan, usulan tersebut dinilai belum mendesak dan sebaiknya ASN fokus pada peningkatan layanan publik. Bagaimana DPR menanggapi wacana tsb? Talk bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin

Menanggapi pendapat pendengar melalui WA yang menyampaikan bahwa Amerika, Hongkong, Singapura dan Arab Saudi melegalkan kasino/perjudian. Beliau menerangkan bahwa negara-negara itu adalah negara maju dan kondisi ekonomi sudah kuat, moral masyarakatnya sudah bagus. "Kita harus hati-hati studi banding, Amerika, Siangpur dll, mereka produktivitasnya sudah tinggi, pendapatannya incomenya sudah tinggi, jauh di atas kita. Masyarakatnya moralnya mentalnya sudah bagus. Kita mental masih kurang bagus, korupsi masih banyak, kebocoran di mana-mana," kata Ketua PPATK Periode pertama pada 2002 Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M saat diwawancarai radio Elshinta.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengenai wacana Vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (Bansos) menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Dedi mengusulkan warga yang bersedia Vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu. Usulan ini dilatarbelakangi seringnya warga yang minta bantuan biayakelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Bagaimana hukum vasektomi dalam Islam? Talk bersama Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis.

Dalam Perayan Hari Buruh kemarin di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dalam bagian Pidatonya menyebut, bahwa beliau mendukung usulan menjadikan Alm. Marsinah, menjadi PAHLAWAN NASIONAL . Marsinah adalah buruh perempuan yang diculik dan hilang selama 3 hari, dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993, dalam kondisi mengenaskan. Dan sampai hari ini kasus tersebut tidak diungkap pelakunya. Kasus Marsinah saat ini menjadi perhatian Generasi Millenial, mereka mulai membuka lagi kasus yg sudah lebih dari 20 tahun tak terungkap. Apakah mungkin gelar Pahlawan Nasional ataupun Pahlawan Buruh dapat diberikan pada Marsinah? Talk: Komisioner/Ketua Paripurna Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) - Maria Ulfah Anshor

Aksi premanisme yang dilakukan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) menuai polemik sepekan ini. Di Subang, Jawa Barat, anggota ormas diketahui memalak sopir truk dan mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil, BYD. Sementara di Depok, anggota ormas mengancam menembak para pekerja perusahaan properti. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bilang aksi premanisme ormas yang mengganggu proyek industri seperti yang dialami BYD, sudah terjadi sejak 1998-an.Tindakan ini berpotensi merusak iklim investasi sebab bikin investor potensial kabur, lantaran tak ada jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia.Publik ramai-ramai mendorong pembubaran ormas bermasalah. Mendagri merespon dengan rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas lewat pengawasan khusus aliran dana ormas. Usulan ini pun didukung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di sisi lain, PP Muhammadiyah menilai UU Ormas tidak mendesak untuk direvisi. Namun, penyediaan lapangan kerja dan hidup layak perlu diupayakan untuk menekan angka kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh anggota ormas.Lebih jauh soal rencana revisi UU Ormas, Ruang Publik akan membahasnya bersama Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio.

Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden, Usulan ini sudah disampaikan ke MPR. Seberapa besar peluang usulan ini ditindaklanjuti oleh MPR?Talk: Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis - Agung Baskoro

Presiden kedua Indonesia, Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025. Usulan ini disampaikan Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pada Maret 2025. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pengusulan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat serta melibatkan sejarawan, akademisi, hingga tokoh agama.Penolakan datang dari kelompok masyarakat sipil dan keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM di era pemerintahan Soeharto. Pemberian gelar pahlawan dinilai mengkhianati upaya penuntasan kejahatan HAM masa lalu. Petisi tolak pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto juga diluncurkan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas).Layak kah Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional? Bagaimana pengaruhnya terhadap upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu? Ruang Publik KBR menghadirkan Prof. Asvi Warman Adam, Sejarawan sekaligus Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dimas Bagus Arya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Masih ingat ributnya soal omongan pak Jokowi tentang proyek IT yang bisa diselesaikan dalam 2 minggu saja? Ribut waktu itu. Nah ini ada yang mengirimi saya link tentang sebuah RFC (Request For Comments). RFC 9759. Ini beneran atau lawakan sih? Mengingat tanggalnya adalah 1 April yang biasanya dikaitkan dengan April mop. Dugaan saya: LAWAKAN!https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9759Tautan tambahan:https://en.m.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day_Request_for_Comments

Presiden AS Donald Trump sebut Rusia berikan "sinyal positif" atas usulan gencatan senjata 30 hari di Ukraina dari AS. Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN 2025 sebesar Rp31,2 triliun meski baru berjalan dua bulan.

Dibawakan oleh Margareta Cahaya dan Florensia dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi di Keuskupan Labuan Bajo, Indonesia. Ibrani 13: 1-8; Mazmur tg 27: 1.3.5.8b-9abc; Markus 6: 14-29 KATA HATI KITA   Renungan kita pada hari ini bertema: Kata Hati Kita. Ada seorang pemuda disukai tiga orang teman wanitanya. Masing-masing mempunyai keinginan yang sama, yaitu supaya dikawini pemuda itu. Dalam keadaan dilema, ia berkonsultasi dengan orang tuanya. Bapa dan ibunya memberikan semua pertimbangan yang diperlukan. Kemudian anaknya diberikan segala kebebasan untuk memutuskan. Ibu berkata, "Dengarkan kata hatimu, dan tentukan pilihan yang terbaik."   Umumnya kita mengerti kata hati kita sebagai kebenaran yang memiliki tuntutan moral yang tinggi. Kata hati sebagai keputusan terakhir setelah melalui berbagai pertimbangan dan analisa. Diskusi, pembahasan dan konsultasi pada umumnya berguna untuk memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih luas. Usulan atau kritikan juga sering kita jadikan sebagai faktor yang diperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam pemikiran dan pembahasan. Pada akhirnya keputusan itu memang benar-benar hasil dari kata hati yang jujur dan jernih.   Kita mengetahui bahwa kata hati itu adalah suara hati nurani kita. Tuhan memilih untuk tinggal di dalam hati nurani kita. Maka ketika kita memikirkan dengan tenang, damai, positif dan dalam suasana berdoa, kata hati nurani kita  tentu akan berisi kebaikan, pujian dan syukur kepada Tuhan, kebenaran yang membebaskan, dan suka cita yang membawa kedamaian. Sebaliknya, jika kita diliputi kebencian, kemarahan, kesombongan dan segala jenis hawa nafsu, maka kata hati nurani memang selalu berisi kejahatan dan dosa. Kata hati kita sangat bergantung pada niat, intensi, maksud dan perasaan kita sebagai manusia.   Bacaan-bacaan kita pada hari ini menggambarkan dua contoh kata hati nurani yang sangat berlawanan. Yang pertama ialah kata hati seorang yang beriman, seperti yang digambarkan oleh Surat kepada orang Ibrani. Ini adalah sebuah gambaran orang beriman yang mementingkan kebaikan, sehingga ia menghindari perbuatan jahat. Ia menggantungkan hidupnya dalam kemurahan Tuhan dan berbekal belas kasih Tuhan ia sungguh percaya bahwa hidupnya sangat dirahmati dan diberkati oleh Tuhan. Pada gilirannya, ia akan menjadi berkat dan penyalur rahmat bagi orang lain.   Yang kedua ialah kata hati seorang yang tidak beriman dan yang hidup dalam sebuah sistem hukum rimba. Sistem hidup ini membenarkan mereka yang kuat dan berkuasa mematikan mereka yang lemah dan yang menghadirkan kebenaran. Herodes memiliki kata hati yang jahat dan penuh dosa. Tidak ada kasih dan kebenaran di dalam hatinya. Kata hatinya memerintahkan dia untuk melakukan kebohongan dari pada kebenaran, kegelapan dari pada terang, kekacauan dari pada kedamaian, kebencian dari pada cinta.   Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri: keadaan saya saat ini, apakah diwarnai kata hati yang baik dan benar, ataukah kata hati yang salah dan jahat? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa... Ya Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami supaya kami kembali hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa kami yang ada di surga ... Dalam nama Bapa ...

Usulan Moge Masuk Jalan Tol, Pengamat: Sangat Membahayakan | PT KAI Butuh Waktu Lebih dari Sepekan untuk Perbaiki Rel Rusak di Grobogan | Liga Arab Tolak Relokasi Warga Palestina, Kenapa?

Hai, Sobat Cuan... Di segmen KONEKSI (Konten Ekonomi Seksi) kali ini, Mantan Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro, secara eksklusif mengungkapkan momen ketika ia dengan tegas menolak usulan pengusaha untuk menaikkan tarif PPN. Apa alasan di balik keputusan berani tersebut? Temukan jawabannya hanya di Podcast Cuap Cuap Cuan! Sobat Cuan, jangan lupa ya untuk follow IG @cuap_cuan, dan juga subscribe youtube channel Cuap Cuap Cuan, kemudian di like, comment dan share ya. Salam cuan!

Wacana memaafkan koruptor asal mengembalikan uang negara yang telah dicuri yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam para pegiat antikorupsi. Usulan ini disebut bertentangan dengan UU Tipikor yang menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana. Pernyataan Presiden Prabowo ini juga tidak konsisten dengan apa yang ia sampaikan dalam pidato pertamanya sebagai presiden di Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu ia menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum dengan tegas. Sementara di sisi lain, RUU Perampasan Aset tidak masuk prolegnas 2025. Padahal RUU ini diyakini bakal memperkuat upaya pemberantasan korupsi, baik dari sisi penegakan hukum maupun pengembalian kerugian negara. Apakah memaafkan koruptor asal mengembalikan uang curiannya bentuk pemberantasan korupsi? Bagaimana pengaruh usulan ini pada semangat pemberantasan korupsi di tanah air? Dari segi hukum, bagaimana implikasinya? Kita bincangkan dengan Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA), Fakultas Hukum UGM Yance Arizona dan Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kembali mengemuka. Wacana yang sudah beberapa kali disuarakan ini, kali ini kembali dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Tingginya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung jadi landasan usulan ini. Gagasan ini banjir kritik karena dianggap bakal menghilangkan esensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Lebih jauh menyikapi wacana ini, kita bincangkan bersama Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad dan Direktur Netgrit dan Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay.

Sejumlah Kalangan Soroti Rencana Amnesti Puluhan Ribu Narapidana | Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Tuai Kritik | Timnas Indonesia Takluk 1-0 dari Vietnam di ASEAN CUP *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

The Labor Party's planned migration legislation passed the Senate, with the Coalition agreeing to pass three such bills. - Rencana undang-undang migrasi Partai Buruh disahkan Senat, dengan Koalisi setuju untuk meloloskan tiga RUU tersebut.

KPK Tanggapi Usulan Sayembara Tangkap Harun Masiku Berhadiah 8 Miliar | Cak Imin Angkat Pendiri Tokopedia Jadi Deputi | Ratusan Imigran Rohingnya Terdampar di Pulau Ujung Perling *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung | Di Pasar Raya Lubuk Pakam, Presiden Jokowi Berpamitan | Bawaslu Sukoharjo Tolak Gugatan Bakal Paslon dari Jalur Independen *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

There have been renewed calls to scrap a controversial amendment to the migration act, with claims it could lead to indefinite detention and separation of families. - Ada seruan baru untuk membatalkan amandemen kontroversial terhadap undang-undang migrasi, dengan klaim bahwa hal itu dapat mengakibatkan penahanan tanpa batas waktu dan pemisahan keluarga.

Usulan bantuan sosial untuk korban judi online menuai reaksi beragam. Menko PMK Muhadjir Effendy yang melontarkan usulan itu pun mempertegas kalau usulan pemberian bansos itu untuk anggota keluarga korban judi online, bukan pelakunya. Judi online memang semakin mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja yang punya akses terhadap ponsel pintar, berpotensi besar terpapar iklan judi online dan ikut memainkannya. Padahal sudah banyak contoh bagaimana beratnya dampak yang diakibatkan oleh kecanduan judi online. Ia bisa menyebabkan kerugian secara material, finansial, psikologis hingga tindakan kriminal. Namun apakah bansos untuk keluarga korban judi online adalah sebuah solusi? Sementara masih banyak catatan dalam penyaluran bansos selama ini. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa baru-baru ini mengatakan 46 persen penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Ini membuat masyarakat yang tidak layak justru mendapatkan bansos. Apakah keluarga korban judi online memenuhi syarat untuk menerima bansos? Seperti apa skema penyaluran bansos yang bisa menekan jumlah salah sasaran penyaluran bansos? Kita bincangkan soal ini bersama Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta dan Pemerhati Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan Korban Judi Online Dapat Bansos Tuai Pro Kontra | Jokowi Salat Iduladha di Semarang, Wapres di Istiqlal Jakarta | Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta Diprediksi Sulit Terwujud *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengusulkan revisi pada undang-undang yang berkaitan dengan usia pensiun. Usulan tersebut menyoroti peningkatan usia pensiun menjadi 65 tahun, sebuah langkah yang diharapkan akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pekerja di Indonesia.

Usulan yang digulirkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar Kantor Urusan Agama (KUA) bisa melayani pernikahan semua agama menuai pro-kontra. Selama ini, KUA memang hanya mengurusi pernikahan umat Islam, sedangkan penganut agama lain dilayani di Kantor Catatan Sipil. Wacana KUA untuk semua agama, sekilas terlihat inklusif, tetapi banyak mengundang tanya tentang urgensi dan implementasinya. Di Ruang Publik KBR, kita akan membincangkan topik ini bersama sejumlah pemangku kepentingan. Ada Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie (dalam konfirmasi), Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Henrek Lokra, dan Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

PDIP Pastikan Segera Bahas Usulan Hak Angket Pemilu | Aksi Kamisan Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto | Pemerintah Gelar Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

The Prime Minister says the government will work with senate crossbenchers to pass his revamped stage three tax cuts through Parliament. - Perdana Menteri mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan anggota senat untuk meloloskan perubahan pemotongan pajak tahap ketiga melalui Parlemen.

Berita Koran Tempo hari ini: Perusahaan sawit PT Jatim Jaya Perkasa menggugat saksi ahli kebakaran hutan dan lahan; Usulan perpanjangan tenor kredit kepemilikan rumah (KPR) hingga 35 tahun; Sejumlah pihak meragukan komitmen Bawaslu dalam mengusut aliran dana janggal kampanye hasil temuan PPATK.

Kementerian Agama (Kemenag RI) mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp 105.095.032,34 per jemaah. Atas rencana ini, Komisi VIII DPR RI, akan melakukan pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja), dengan harapan BPIH tidak mencapai lebih dari Rp 100 juta, agar tidak menjadi beban bagi jemaah haji. Kenaikan BPIH diduga disebabkan oleh unsur biaya transportasi udara yang tinggi. Bagaimana Komisi VIII DPR RI akan mengawal usulan pemerintah terkait usulan pembiayaan haji ini? simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu WIjaya Adi Putra.

Berita Koran Tempo hari ini: Manuver Ketua KPK Firli Bahuri mangkir dari pemeriksaan polisi; Usulan pembentukan panitia kerja untuk menjamin netralitas TNI selama Pemilu 2024; Kenaikan upah 2024 tidak akan signifikan. — Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo  Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/berita-utama-koran-tempo/message

Pengunduran diri yang mengejutkan dari anggota parlemen jajaran depan Partai Liberal telah mendorong semacam munculnya bipartisan – terkait usulan Suara Primuni di Parlemen. Menteri Urusan masyarakat Pribumi, Linda Burney telah bertemu dengan pendahulunya dari Partai Liberal Ken Wyatt, yang menghimbau pemimpin Oposisi guna mendukung referendum tersebut.

A proposed overhaul of regulations governing Australia's financial planning sector aims to give people better access to qualified and affordable financial advisers. - Usulan perombakan peraturan yang mengatur sektor perencanaan keuangan Australia bertujuan untuk memberi orang akses yang lebih baik ke penasihat keuangan yang berkualitas dan terjangkau.